Senin, 30 September 2019

Siswa kelas XII OTK.2 SMK Neg.1 Hiliserangkai Protes Gurunya

Perwakilan Orang tua Siswa/i diruang Guru usai menyerahkan Surat Protes dari Siswa/i kela XII OTK Neg.1 Hiliserangkai
NIAS, GELORA HUKUM - 31 orang Siswa kelas XII OTK Neg.1 Hiliserangkai Kab.Nias Prov. Sumatera Utara mengajukan protes keras berupa surat pernyataan/keberatan kepada Kepala Sekolah Tolona Ndraha S.pd atas keresahan yang mereka alami atas perbuatan salah seorang oknum Guru mereka bernama Daniel franki Hutagalung.

Surat pernyataan tersebut di antarkan langsung oleh bapak Edison Mendofa mewakili orang tua siswa (30/09). Ada pun isi surat pernyataan siswa tersebut mengatakan, oknum guru Daniel frengki Hutagalung, memaksa siswa menandatangani surat perjanjian bahwa apa pun keputusannya harus di ikuti oleh Siswa, kemudian dalam memberikan tugas kepada siswa berlebihan sehingga membuat siswa kelelahan dan tidak fokus dengan mata pelajaran yang lain.

Lalu, menyuruh siswa mengkopi buku paket dan makalah kelompok dan memerintahkan siswa untuk meringkas dan menulis ulang, apa bila tidak siap dalam waktu singkat maka tidak di beri nilai karna penilaiannya di lihat dari banyaknya halaman yang di tulis siswa,

Siswa merasa tersiksa baik secara fisik maupun mental di karenakan siswa takut apa bila tidak menyelesaikan tugas yang di berikan oleh oknum guru tersebut dengan memberi sanksi yaitu melipat gandakan tugas yang di berikan dan tidak mengijinkan siswa masuk selama les nya, dan beberapa poin lagi isi pernyataan/keberatan siswa yang telah di sampaikan kepada kepala sekolah

Kepada Media Gelora Hukum salah seorang siswa yang enggan menyebut namanya mengatakan, kami sangat resah atas perbuatan oknum guru kami tersebut, misal disaat memberikan soal ujian sebanyak 50 soal, apa bila jawaban kami hanya 20 soal yang benar, maka beliau memberikan nilai kami "Nol"  sehingga jerih payah kami sama sekali tidak dihargai.

Tambahnya, apa bila oknum guru tersebut masih tetap seperti itu atau tetap mengajar di kelas kami maka bisa saja kami khusus kelas XII OTK 2 tidak mengikuti mata pelajaran di saat dia masuk di karenakan kami mulai trauma dan takut mengikuti les nya.

Ketika media konfirmasi kepada kepala sekolah TOLONA NDAHA S.pd di ruang kerjanya (30/09) mengatakan, saya akan kordinasi dan memanggil oknum guru tersebut serta memberi pembinaan, dan apa bila perbuatannya terus menerus maka kita akan menyampaikan ke pihak atasan.

Ditempat yang sama Edison mendofa mewakili orang tua siswa mengatakan, dia berharap agar kepala sekolah benar-benar memberi pembinaan kepada oknum guru tersebut karena merasa kasihan kepada siswa hingga tidak memiliki waktu istrahat akibat tugas-tugas yang tidak manusiawi itu.

Lanjutnya, lebih baik oknum guru tersebut angkat kaki dari SMK N.1 hiliserangkai dari pada siswa menjadi korban perbuatannya, "tegas edison. 

Sampai berita ini turun awak media tidak berhasil konfirmasi kepada Daniel franki Hutagalung. (Makmur Gulo)


Label:

Bedah Buku Laksamana TNI Soleman Ponto : Jangan Papua Lepas, TNI dan Perdamaian Di Aceh

JAKARTA, GELORA HUKUM - Bangsa Indonesia dewasa ini sedang dihadapkan dengan berbagai ancaman konflik kekerasan,  kriminalitas, ujaran kebencian,  hoax dan diskriminasi sosial politik,  dll. Kesemuanya itu merupakan permasalahan bangsa yang bukan saja tanggungjawab pemerintah,  TNI,  Polri tetapi juga memerlukan partisipasi berbagai elemen bangsa,  khususnya Universitas sebagai ujung tombak perubahan dan pembangunan bangsa ke arah yang lebih baik. 

Merupakan tugas moral mahasiswa,  mahasiswi dan insan akademis untuk memecahkan permasalahan dan tantangan bangsa ditengah konstelasi global dan geopolitik kawasan Asia Pasifik yang sangat dinamis dalam satudawarsa terakhir. 

Bedah buku karya Laksamana Muda Soleman B. Ponto tentang Aceh dan Papua itu memiliki beberapa poin penting yang relevan dengan konstatasi tersebut di atas. 

Pertama, dua buku karya Soleman Ponto merupakan satu gagasan penting dari mantan perwira tinggi TNI yang terlibat langsung mendamaikan Aceh setelah melewati proses peace making dan peace building yang menguras energi sosial,  ekonomi politik dan pertahanan serta keamanan.  

Kedua,  buku yang visioner membahas upaya strategik memecahkan masalah Papua.  Gagasan Laksamana Ponto itu dirumuskan dalam perenungan yang diperkaya dengan pengalaman empirik sebagai prakatisi pertahanan,  bahkan praktisi hukum humaniter dan peacemaker di Indonesia dan internasional. 

Buku ini bisa diterbitkan berdasarkan pengalaman bertahun-tahun penugasan di daerah konflik seperti Aceh dan Papua.  Konflik Aceh yang berlangsung selama 30 tahun itu sangat merugikan dan kejam. Oleh sebab itu,  konflik tidak boleh terulang lagi. 

Bekerjasama dengan Puska Otodo UKI,  Paradigma Bicara menyelenggarakan hari ini sebuah acara tentang pencegahan dan penyelesaian konflik,  peacemaking dan peace building serta pembangunan sosial,  ekonomi dan politik melalui nilai-nilai kemanusiaan.  

Perdamaian adalah konstruksi sosial yang perlu dipelihara melalui kemajuan intelektual dan sosial.  Masyakarat sipil dan dunia akademik harus berada di garis depan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk semua. (EZL)

Label:

Minggu, 29 September 2019

Kades Paran Padang Diduga Alergi Dengan Wartawan Dan Ormas

Kepala Desa Paran Padang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Albani Siregar. (Photo: Yulie)
SIPIROK, GELORA HUKUM - Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi di Desa yang menjalankan roda pemerintahan bersama-sama dengan rakyatnya, membangun dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur serta ikut mendukung program pemerintah pusat yang telah dicanangkan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kepala Desa juga harus memahami UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), serta prinsip efesien, akuntabel dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Negara, sebagaimana Nawa Cita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sehingga tidak menimbulkan kesan buruk terhadap Masyarakat dalam pengelolaan keuangan Desa.

Namun berbeda apa yang dilakukan  Kepala Desa Paran Panjang, kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Albani Siregar, terkesan alergi terhadap beberapa Wartawan  dan Organisasi Kemasyarakatan, selaku Sosial Kontrol dalam menjalankan roda pembangunan.

Hal ini diungkap oleh sejumlah wartawan bersama pengurus PW GNPK RI Sumut disaat berkunjung ke Kantor Desa Paran Panjang, Jumat (27/09/2019), Kadesnya terkesan tidak mau di Konfirmasi terkait masalah Dana Desa Tahun 2018 s/d 2019.

Hal tersebut dikatakan salah satu wartawan  Gelora Hukum, Yulie Anggi Lubis, saat konfirmasi kepada Kepala Desa Paran padang, dengan sangat menyesal apa yang di lakukan Kepala Desa terhadap beberapa Media dan Ormas sangat tidak terpuji

"Saat kami melakukan investigasi dan peliputan penggunaan dana Desa Tahun anggaran 2018 s/d 2019, begitu awak media dan Ormas masuk ke  kantor Desa, sang kades yang berinisial AS langsung marah dan emosi dan menuding kalau awak media tidak punya hak untuk bertanya kepada sang kepala desa, bahkan Kades akan mengusir para Media dan Ormas dari kantornya " Ujar Yulie.

Lebih Lanjut Yulie, perbuatan dan Ucapan Kepala Desa tidak terpuji dan tidak layak menjadi Kepala Desa,

"Ini di buktikan dengan ucapan Kepala Desa kepada kami para Media dan Ormas, Kalau kami ini adalah setan yang berwujud manusia. Bahkan kades bilang kepada kami dengan emosi yang meledak seperti bom," Ujar Yulie.

Lanjut Yulie menjelaskan, Bahkan kepala Desa mengatakan, kalau kantor Kepala Desa adalah kantor pribadinya.

Kantor Kepala Desa Paran Panjang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. (Photo: Yulie)
"Sementara kita tau, kantor Desa itu adalah bangunan pemerintah dibangun untuk masyarakat dengan menggunakan uang rakyat / Negara. Atas segala tingkah laku kades yang tidak pantas ini kami akan lakukan upaya Hukum apa bila sang Kades tidak meminta maaf kepada kami, sesuai  UU No 40 pasal 4 ayat 1 setiap orang yang berusaha menghalangi tugas wartawan dapat dipidana selama 2 tahun penjara atau denda paling banyak 500 juta rupiah, " Ujar Yulie tegas.

Di himbau kepada Menteri Pembangunan Desa RI, Bupati Tapanuli Selatan, Kepala  Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Negeri kiranya dapat memeriksa administrasi dalam hal keuangan dan pembangunan Desa Paran Panjang karena dalam pengelolaan nya diduga sarat KKN, semoga dapat di proses secara Hukum yang berlaku, tegas Yulie.

Kepala Desa Paran Padang tidak boleh seenaknya menghindar dari konfirmasi wartawan dan LSM dan jika itu di lakukan maka bisa di anggap menentang Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan Undang -Undang Nomor 40 Pasal 4 ayat 1 tentang PERS.

Informasi merupakan fariabel penting bagi masyarakat, serta hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, ungkap Yulie mengakhiri. (Riana)

Label:

Sabtu, 28 September 2019

Rindu Pemimpin Visioner Dan Berintegritas Menyongsong Pileg 2020

Oleh: Romo A Aron Waruwu, OSC


NIAS BARAT, GELORA HUKUM - Kerinduan masyarakat Nias  Barat mendapatkan  sosok  Putra  Aekhula terbaik sebagai kepala daerah ke depan semakin menggema. Beberapa nama mulai diperbincangkan dan digadang-gadang, Dari sekian orang yang difigurkan itu  mulai kelihatan yang sungguh2 dan ada jg yg sedang  berkonsolidasi. Kita tunggu saja siapa  Balon yg akan muncul.

Saat ini saya lebih tertarik melirik peran partai politik di perhelatan Pilkada 2020 nanti.

Partai politik  menjadi perahu para bakal calon. Selain jalur independent, partai yg memiliki kursi di DPRD Nias Barat memiliki power menerima atau menolak balon yg mendaftar lewat partainya. Ada partai yg sdh bisa mengusung balonnya sendiri karena kuotanya mencukupi tetapi ada juga partai yg harus berkoalisi untuk mengusung calonnya.

Pada situasi seperti sekarang ini  ditunggu peran strategis partai politik mengusung calon yg Visioner Dan Berintegritas. Sebagai legitimasi wakil rakyat,  anggota DPRD dari setiap partai serta merta ikut menentukan dan menjaga marwah kepercayaan rakyat yg ada di tangan mereka.

Persoalannya adalah apakah partai politik berpihak pada kepentingan rakyat?

Beberapa hal bisa disebutkan indikatornya.
1. Apakah partai politik meminta mahar kepada  balon dari kadernya sendiri atau non kadernya? Mahar ini menjadi salah satu penyebab tingginya biaya politik.

2. Apakah partai politik legowo dan arif untuk menjaring figure balon di luar kadernya yg memenuhi kriteria dan harapan rakyat? Karena figure Putra Aekhula yg baik dan layak  ada juga yg tidak berafiliasi pada salah satu partai.

3. Screening Balon secara genuine, menyeleksi balon yg mendaftar lewat partainya  secara murni sampai ketemu balon yg kredibel, Berintegritas, berkomitmen dan Visioner.

Bargaining politik sering kali menjadi celah bagi partai politik untuk melupakan marwah rakyat, karena terjebak dalam kepentingan sesaat dan sektarian, tentu saja masih bisa kita sebutkan beberapa indikator lain yg lebih spesifik.

Di tangan partai politik sekarang sedang bergulir bola api. Kita simak saja bagaimana partai2 yg ada di Nias Barat mengolah aspirasi yg sedang berhembus.
Saya ingin menambahkan sedikit sebagai masukan bagi partai politik menyeleksi Balon.

a. Balon berani membuat Pakta Integitas yg disertai mekanisme yg jelas untuk menagih janji politik itu.

b. Berjanji MENGHAPUS DT proyek Dan pungutan2 lain yg tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan pelelangan proyek secara transparan.

c. Berkomitmen pada politik anggaran, dimana anggaran harus diarahkan pada prioritas kebutuhan rakyat dan membuka peluang untuk pengembangan dan pembngunan. Misalnya, Jalan, pertanian, kelautan, kesehatan, dll.

d. Mengumpulkan rekam jejak balon, sejauhmana  balon sungguh2 memiliki hati untuk Nias Barat, tenga samawukaisi ba soya zazi ba simane fohalöwö waku. Yaahowu. (Team)

Label:

Jumat, 27 September 2019

Ratusan Pelajar Unjuk Rasa Ke Gedung DPRD Sumut

Ratusan pelajar yang melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Sumut, sambil membawa karton yang bertuliskan "Bebaskan Ganja", Jumat (27/09). (Gelora Hukum/Antoni Pakpahan)
MEDAN, GELORA HUKUM - Ratusan Pelajar dari berbagai sekolah melakukan unjuk rasa ke Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) yang berada di Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (27/09). 

Para pelajar yang di tangkap personil Polrestabes Medan, karna melakukan Provokasi dan Anarkis, saat melakukan unjuk rasa di DPRD Sumut, Jumat (27/09). (Gelora Hukum/Antoni Pakpahan)
Pantauan Gelora Hukum Online di lapangan para pelajar hadir terlebih dahulu ke gedung DPRD Sumut pukul 14.00 Wib dengan berjalan kaki sambil membawa spanduk yang terbuat dari karton dan bernyanyi dengan semangat. 

Dalam aksinya, para pelajar meminta pembatalan RUU KHUP dan RUU KPK dan paling uniknya ada pelajar yang membawa karton dengan bertuliskan "Bebaskan Ganja" Sehingga membuat pihak kepolisian dan para jurnalis yang meliput terkejut dan tercengang. 

Saat para pelajar melakukan orasinya, mereka mendapat pengawalan ketat dari personil polrestabes Medan dan jajarannya.Pihak Polrestabes juga menurunkan para Polisi Wanita (Polwan) dengan menggunakan hijab putih  untuk menjaga para unjuk rasa yang di lakukan Pelajar. 

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto yang hadir di Gedung DPRD Sumut, menghimbau agar para pelajar yang berunjuk rasa untuk pulang ke rumahnya masing-masing. 

"Kepada para pelajar untuk segera pulang, supaya tidak terprovokasi  sehingga suasana kondusif.karena kalian tidak ada surat izin nya untuk melakukan unjuk rasa, " Ujar Kapolrestabes melalui pengeras suara. 

Namun himbauan kapolrestabes tidak dihiraukan oleh para pelajar yang melakukan unjuk rasa, sehingga personil polrestabes memaksa mundur dan membubarkan para pelajar. 

Dalam unjuk rasa yang dilakukan para pelajar, Personil polrestabes mengamankan para pelajar yang mencoba memprovokasi dan mencoba melakukan anarkis, sehingga pihak kepolisian mengamankan puluhan para pelajar. (Antoni Pakpahan)

Label:

Jaringan Narkoba di Sidimpuan Libatkan Oknum Pecatan Polisi Berhasil Diungkap


SIDIMPUAN, GELORA HUKUM - Setelah menangkap Fordianto Simanjuntak (Pecatan Polisi) dan Suhendri oleh Satresnarkoba Polres Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara (Sumut), kini kembali menangkap Taufik Nasution, yang juga pecatan polisi dari Polres Mandailing Natal (Madina) tahun 2017,

Taufik ditangkap di Jalan Sutan Maujalo Harahap, lingkungan III, Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Rabu (25/09/2019). Penangkapan itu berdasarkan hasil pengembangan terhadap dua orang rekannya Fordianto Simanjuntak dan Suhendri yang sudah terlebih dahulu di tangkap di lokasi yang sama.

"Kasat Resnarkoba Polresta Padangsidimpuan, AKP CJ Panjaitan mengatakan, bahwa penangkapan ini berhasil atas dukungan dari seluruh masyarakat, beberapa jam setelah mengungkap kasus yang sama, kami akhirnya kembali menangkap pecatan polisi juga," ujarnya kepada Wartawan, Rabu (25/09).

AKP CJ Panjaitan memaparkan, awalnya, Fordianto tidak mau mengakui keterlibatan Taufik dalam bisnis narkoba yang mereka jalankan dikota Padangsidimpuan usai keluar dari penjara, setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya Fordianto mengakui bahwa, Taufik mempunyai peran. Setelah mendengar pengakuan, tim kembali melakukan penggrebekan dan menangkap Taufik.

"Dari keterangan Fordianto, ternyata, Taufik ikut memecah barang haram tersebut,"ujarnya. Lebih lanjut dia mengatakan, setelah itu, keduanya sama-sama memakai sabu-sabu tersebut di rumah Taufik.

Sebelumnya, Satnarkoba Polresta Padangsidimpuan, menangkap Fordianto Simanjunyak, Pecatan Polri 2019, di Jalan Sutan Maujalo Harahap, Linkungan III, Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Selasa (24/09/2019).

Selain itu, Satnarkoba Polresta Padangsidimpuan juga menangkap Suhendri (23), warga Medan. Dari keduanya, polisi menyita barang bukti berupa, satu bungkus plastik klip transfaran diduga berisi sabu sebanyak 0,61 gram.

Selanjutnya, satu kaca pirek diduga berisi sabu 1, 21 gram. Selain itu, Polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu set alat hisap bong terbuat dari botol minuman air mineral dan satu buah sendok terbuat dari sedotan minuman air mineral.

Kini ketiga pelaku sudah berada di kantor Satresnarkoba polres Padangsidimpuan untuk dilakukan pemeriksaan dan seterusnya akan mendalami dan pengembangan jaringan ketiga pelaku. (Sdy G)

Label:

Kamis, 26 September 2019

Sabrina : Penyusunan Anggaran Dikaji Mendalam, Sukseskan Pilkada Serentak Tahun 2020

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sabrina, memimpin Rapat Pembiayaan Pilkada Serentak Tahun 2020, di Aula Raja Inal Siregar, lantai II, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Nomor 30, Medan, Kamis (26/9)
MEDAN, GELORA HUKUM - Sebanyak 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 23 September 2020. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pesta demokrasi tersebut.

Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020, diminta mengkaji ulang penyusunan anggaran secara mendalam. Diharapkan, kajian ulang bisa menekan dan menyesuaikan anggaran dengan kemampuan pemerintah kabupaten/kota.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sabrina ketika memimpin Rapat Pembiayaan Pilkada Serentak Tahun 2020, di Aula Raja Inal Siregar, lantai II, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Nomor 30, Medan, Kamis (26/9).

Hadir di antaranya, Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin, Komisioner Bawaslu Sumut Hardi Munte, Forkopimda Sumut dan Kabupaten/Kota, OPD Pemprov Sumut dan Kabupaten/Kota, serta mewakili KPU dan Bawaslu kabupaten/kota.

“Pilkada serentak tahun 2020 merupakan agenda nasional yang harus kita sukseskan bersama. Jadi, tolong kita bantu kabupaten/kota kita yang masih terhambat dalam proses penyusunan anggarannya. Kita cari mana yang masih bisa ditekan, begitupun yang saat ini masih melakukan pembahasan anggaran, lakukan diskusi dan koordinasi,” kata Sekda.

Apalagi, kata Sabrina, sesuai dengan jadwal tahapan persiapan KPU, seluruh kabupaten/kota yang akan mengikuti Pilkada tahun 2020 sudah harus melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 1 Oktober 2019.

“Saya berharap semua kabupaten/kota sudah tanda tangan NPHD pada bulan Oktober nantinya, mudah-mudahan kalau kita taat pada timeline persiapan Pilkada ini, ke depan juga mudah-mudahan akan lancar,” tutur Sabrina.

Dalam rapat juga terungkap, progres pembahasan anggaran dan penandatanganan NPHD Pilkada 2020. Hingga saat ini, hanya Kota Sibolga yang sudah menyelesaikan pembahasan anggaran dan sudah penandatanganan NPHD. Ada 9 kabupaten/kota yang masih melakukan pembahasan anggaran, dan 9 lainnya sudah selesai pembahasan anggaran namun belum NPHD. Terakhir, tiga kabupaten/kota menyatakan tidak mampu mengangarkan anggaran Pilkada sesuai dengan usulan KPU kabupaten/kota masing-masing.

Diketahui, 23 kabupaten/kota yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2020 adalah Tapanuli Selatan, Nias, Karo, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, Toba Samosir, Mandailing Natal, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Serdangbedagai, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, Nias Barat, Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Tanjungbalai, Binjai, Gunung Sitoli.

Sementara itu, Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin mengatakan akan dilakukan rapat koordinasi bersama Bawaslu Sumut, KPU dan Bawaslu kabupaten/kota, juga Pemkab/Pemko untuk mengkaji ulang penyusunan anggaran secara lebih mendalam, khususnya bagi kabupaten/kota yang menyatakan tidak mampu menganggarkan anggaran Pilkada.

“Seperti yang diarahkan oleh Bu Sekda dan hasil kesepakatan rapat kita, siang ini akan kita adakan rapat koordinasi untuk menyelesaikan masalah pembiayaan Pilkada serentak. Mudah-mudahan, sesuai harapan Bu Sekda dan harapan kita semua, berjalan lancar dan segera dilakukan penandatanganan NPHD agar kita melangkah ke tahapan berikutnya,” ujar Herdensi.

Selain itu, di dalam rapat juga dihasilkan keputusan agar masing-masing kabupaten/kota membentuk Desk Pilkada untuk memfasilitasi koordinasi Pilkada serentak. (Antoni Pakpahan)

Label:

Cinta Indonesia, Stop Kekerasan!

Oleh : Sutrisno Pangaribuan, ST (Plt. Ketua Koordinator Daerah Jokowi Center Provinsi Sumatera Utara)
GELORA HUKUM, SUMUT - Barangkali sebagai bangsa yang beradab, beragama, berbudaya, dan berperikemanusiaan kita semua sepakat bahwa kekerasan seharusnya bukan kebiasaan kita. Musyawarah mufakat, urun rembuk, gotong royong senantiasa hadir dalam keseharian kita. Ada banyak hal yang dapat diselesaikan dengan berunding, berdiskusi, hingga berdebat "panas". Seperti kata pepatah: "Hati boleh panas, kepala tetap dingin". Sesama anak bangsa harus saling bahu membahu mewujudkan cita- cita bangsa.

Kemarin beredar informasi, bahwa Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan himbauan kepada seluruh staf agar tidak membawa kendaraan hari ini. Ada kekhawatiran atas rencana aksi mahasiswa hari ini seperti Selasa kemarin. Ada banyak batu yang masih tertancap di dinding kaca gedung DPRD yang bersumber dari rakyat yang membayar pajak. Batu yang sebagian sumbernya dari trotoar di depan gedung DPRD pun dibangun dari uang rakyat yang membayar pajak. Maka apapun alasan dan tujuannya, merusak trotoar dan kaca gedung DPRD itu tidak mungkin mewakili rakyat. Perusak barang milik negara adalah penghianat dan musuh rakyat.

Aksi kelompok mahasiswa yang direncanakan  hari ini kiranya terhindar dari kekerasan. Semua pihak harus menahan diri. Kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa kita bangsa yang beradab. Tidak boleh ada batu, kayu atau  benda lain yang dapat melukai orang lain. Tidak boleh ada tindakan merusak fasilitas yang bersumber dari rakyat yang membayar pajak. Kita berharap ada aksi teatrikal, puisi, lagu "kritik". Tidak ada lagi "kekerasan" kata- kata pun tindakan fisik yang dapat merendahkan kemanusiaan kita.

Sebagai "agent of change", suluh peradaban, mahasiswa harus menampilkan "aksi kelompok intelektual". Segala bentuk kekerasan cara barbar tidak boleh ditampilkan. Mahasiswa harus membangun dinamika berpikir dengan "otak", bukan dengan "otot". Mahasiswa harus bergerak tanpa "vested interest" kecuali menyampaikan pesan moral bahwa semua penyelenggara negara, eksekutif, legislatif, yudikatif harus mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Pihak yang bakal menerima aspirasi mahasiswa juga diminta jangan "asbun" yang justru dapat memicu kemarahan mahasiswa. Mendengar dan memberi respon terhadap materi aksi mahasiswa harus disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan. Mahasiswa juga diminta untuk dapat memahami kedudukan lembaga DPRD dalam sistem ketatanegaraan kita.

Aparat Polri diminta untuk menghindari segala bentuk tindakan kekerasan. Peristiwa yang terjadi selasa kemarin kita harapkan tidak terulang kembali. Sebagai negara hukum, kita semua sama di hadapan hukum. Tidak seorangpun kebal hukum, maka setiap tindakan melawan hukum juga harus ditangani tanpa kekerasan, baik dalam bentuk perkataan pun tindakan fisik.

Kita semua harus ingat, tidak seorangpun lebih berjasa kepada NKRI daripada yang lain. Negara yang diperjuangkan dengan darah, dan airmata oleh para pahlawan, jangan kita rusak. Aparat negara yang lain selain Polri juga diminta untuk saling mengerti dan memahami tugas masing- masing institusi. Siapapun dan atas nama apapun tidak boleh melakukan kekerasan pun melindungi pelaku kekerasan. 

Kepahlawanan kita ditentukan oleh kesetiaan kita menjaga NKRI dari rongrongan dari dalam maupun ancaman dari luar. Saling menuding antar lembaga negara tidak membuat kita lebih hebat dari yang lain. Saling menyalahkan tidak membuat kita lebih dicintai rakyat lebih dari yang lain. Kita semua harus gotong royong untuk memperjuangkan  Indonesia Raya. (Tim)

Label:

Rapat Kordinasi Penanggulangan Bencana Kota Gunungsitoli Tahun 2019


GUNUNGSITOLI-GELORA HUKUM,  Kamis (26/9) Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gunungsitoli melaksanakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Kota Gunungsitoli Tahun 2019 berupa Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Gunungsitoli, yang bertempat di Aula Lt. II Kota Gunungsitoli.

Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Gunungsitoli dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoodinasi dan menyeluruh dalam memberi perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana. Hal ini telah menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Gunungsitoli sehingga penanggulangan bencana di Kota Gunungsitoli yang terstruktur dan sistematis dapat dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi untuk menciptakan lingkungan kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tanggap bencana.

Walikota Gunungsitoli, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, Ir. Agustinus Zega Agus Zega yang membuka secara resmi Rapat Koordinasi ini dalam arahannya menyampaikan bahwa untuk menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan pada pasal 27 UU tersebut menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana, dan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, maka telah ditetapkan sebuah regulasi yang mengatur penyelenggaran penanggulangan bencana di daerah melalui Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan ditetapkannya Perda dimaksud, telah merubah paradigma penanggulangan bencana selama ini, karena keberadaan Perda No. 2 Tahun 2019 tersebut memberikan landasan berupa:
(1) Adanya payung hukum yang memberikan mandat bagi perlindungan masyarakat dari risiko bencana;
(2) Perubahan cara pandang dari responsif menjadi tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan;
(3) Terintegritasnya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan;
(4) Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diatur dan dibiayai oleh anggaran pembangunan pemerintah pusat dan daerah; serta
(5) pembentukan suatu kelembagaan penanggulangan bencana yang kuat.

Diakhir sambutannya, Sekda menitipkan pesan kepada seluruh peserta rapat, terutama kepada Perangkat Daerah terkait supaya mengikuti kegiatan ini dengan serius karena penyelenggaraan penanggulangan bencana bukan hanya dilakukan oleh BPBD saja melainkan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kota Gunungsitoli, sehingga penyelenggaran penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan terkoordinasi sesuai yang kita harapkan dapat tercapai dengan baik dan mampu meningkatkan ketahanan Kota Gunungsitoli terhadap bencana untuk menuju Kota Gunungsitoli yang maju, nyaman dan berdaya saing sebagaimana yang dicita-citakan bersama.

Turut hadir dalam kegiatan ini mewakili Unsur Forkopimda Kota Gunungsitoli, para Staf Ahli Walikota dan Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli, para Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se-Kota Gunungsitoli, Camat dan Lurah se-Kota Gunungsitoli, Tim Reaksi Cepat (TRC) Kota Gunungsitoli, Para Tokoh Masyarakat, Pimpinan Ormas/LSM/NGO se-Kota Gunungsitoli beserta segenap hadirin lainnya. (ez)

Walden Hood Sinaga Balon Bupati Samosir, Ini Kata Tim Konvensi

Pemasangan baliho Walden Hood Sinaga
SAMOSIR, GELORA HUKUM - Niat Bakal Calon (Balon) Bupati Samosir Walden Hood Sinaga untuk ikut sebagai kontestan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Samosir tahun 2020 mendatang ternyata bukan isapan jempol belaka.

Faktanya, Tim Walden Hood Sinaga telah melakukan berbagai sosialisasi kepada warga Samosir sebagai bentuk pengenalan dan komunikasi awal kepada masyarakat.

Pantauan wartawan, Walden Hood Sinaga putra samosir kelahiran Singkam  Limbong ini bersama timnya nyaris telah menancapkan baliho atau spanduknya di semua titik kecamatan dan beberapa desa yang ada di samosir.

Informasi dari sumber terpercaya menyebutkan, Walden Hood Sinaga merupakan salah satu figur dari punguan marga yang disebut-sebut merupakan hasil pilihan Tim Konvensi untuk maju sebagai Calon Bupati Samosir.

"Jadi kita sepakat yang akan maju adalah calon bupati, bukan calon wakil bupati. Karena kita ingin satu Sinaga untuk Samosir satu," ucap sumber tersebut kepada wartawan, Rabu (25/09/2019) di Pangururan.

Penelusuran media ini, Walden Hood Sinaga merupakan anggota dari PPTSB (Parsadaan Pomparan Toga Sinaga dohot Boruna).

Pengurus pusat PPTSB Tumpal Simanjorang dikonfirmasi wartawan membenarkan hal tersebut. "Benar, Saudara Walden adalah anggota dan juga pengurus di punguan kami," ujarnya.

Terkait kabar PPTSB yang menginginkan agar anggotanya menjadi calon bupati dan bukan calon wakil, Tumpal menegaskan hal itu benar adanya.

“Benar itu. Sesuai keputusan pengurus pusat, kami telah mencanangkan untuk ikut sebagai Calon Bupati. Bukan Calon Wakil Bupati,” imbuh Tumpal Simanjorang.

Bahkan lanjut pria yang doyan membaca ini, sudah sejak awal tahun canangan ini dikampanyekan dalam lingkungan internal organisasi dengan slogan ‘1-Sinaga untuk Samosir-1’.

"Tentang siapa kelak yang terpilih menjadi calon bupati itu, bagi kami tidak soal. Silahkan pomparan Sinaga ikut meramaikan. Tetapi pada saatnya, kami akan duduk bersama untuk menentukan satu pilihan sebagai calon bupati." tukasnya.

Ia menambahkan, untuk pilkada Samosir 2020, pihaknya (PPTSB-red) konsisten menyiapkan calon.

"Pokoknya untuk Pilkada Samosir 2020, kami dari Sinaga, tidak main-main. Kami serius. Dan yang lebih penting dari situ, kami ingin menghapus cerita tidak bagus yang terjadi pada masa lalu," ujar Tumpal.

Informasi yang dihimpun media ini, beberapa bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati telah mengambil formulir dan yang mendaftarkan diri ke beberapa partai yang membuka pendaftaran di Samosir.

Beberapa diantaranya yakni, Pasangan Incumbent Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga, Pasangan FenHo (Fernando-Hendro), Fransiskus Star Sitanggang, Vandico Gultom, Josmar Naibaho dan Walden Hood Sinaga. (MS)

Label:

Selasa, 24 September 2019

RPN Membagikan Pupuk Dan Benih Padi Gratis Kepada Masyarakat

Pengurus DPP Ormas RPN sedang membagikan benih bibit padi Gratis dan pupuk Organik kepada masyarakat Balige
BALIGEE, GELORA HUKUM - Untuk menjalankan program pertanian dan
mendekatkan diri kepada masyarakat, Organisasi Masyarakat (Ormas)  Rakyat Permata Nusantara (RPN) membagikan Benih bibit padi dan pupuk Organik secara gratis kepada masyarakat di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Selasa (24/09/2019). 

Ketua Umum RPN, Jan Ferry Manurung menjelaskan, Pembagian benih bibit padi dan pupuk organik diadakan di 2 Kecamatan yang terdiri dari 4 Desa yang ada di Kabupaten Tobasa. 

"Hari ini kita membagikan benih bibit padi dan pupuk organik di Kecamatan Sigumpar dan Kecamatan Laguboti dengan luas tanah sebanyak 2 Hektare (Ha) lebih, " Ujar Jan Ferry saat di hubungi melalui selular, Selasa (24/09). 

Lebih Lanjut, Jan Ferry menjelaskan, Adapun tujuan pembagian benih bibit padi dan pupuk gratis untuk mencoba meningkatkan produksi dan pendapatan hasil petani serta membiasakan masyarakat untuk menggunakan pupuk Organik. 

"Dengan menggunakan pupuk Organik, dapat menciptakan hasil panen yang sehat, sehingga masyarakat yang memkomsusi hasil panen padi nya juga sehat, " Ujar Jan Ferry. 

Menurut Jan Ferry,Kegiatan ini baru pertama kali diadakan di Tobasa dan akan dilaksanakan di 16 Kecamatan yang ada di Tobasa. 

"Nantinya ini menjadi Agenda rutin bagi RPN dalam bidang Pertanian, Sehingga masyarakat dapat merasakan program pertanian yang kami adakan, " Ujar Jan Ferry Mengakhiri. 

Dalam Kegiatan Pembagian benih bibit gratis dan pupuk organik dihadiri Ketua Umum RPN, Jan Ferry Manurung, Ketua DPP RPN, Waldin Manurung, Ketua DPW RPN Sumatera Utara, Wasinton Butar-Butar, Pengurus DPD Kabupaten Tobasa dan masyarakat sekitar. (Gelora Hukum/Antoni Pakpahan)

Label:

Senin, 23 September 2019

Festival Film Indonesia Siap Digelar, 200 Film Siap Berebut Piala Citra 2019

JAKARTA, GELORA HUKUM - Komite Festival Film Indonesia (FFI) siap meluncurkan Piala Citra 2019 di The Tribrata,  Jakarta Selatan. Seperti tahun sebelumnya, penghargaan Piala Citra ini tetap mengusung tema besar Film Bagus,  Citra Indonesia.  Penghargaan  Piala Citra adalah ikhtiar bersama mencari,  memilih,  mempromosikan film-film dan kerja artistik terbaik sepanjang tahun yang dapat mempresentasikan pencapaian tertinggi perfilman Indonesia di tingkat nasional dan lingkup dunia. 

Lukman Sardi, Ketua Komite FFI 2019 yang juga aktor kondang itu mengatakan, perkembangan film Indonesia semakin pesat dari tahun ke tahun, baik kualitas maupun kuantitas, seiring peningkatan jumlah penonton yang sangat signifikan. 

Menurut Lukman Sardi, dalam satu tahun ini saja ada sekitar 200 film nasional yang ditayangkan di bioskop Indonesia. Sementara jumlah penonton sudah melebihi 50 juta orang setiap tahunnya.

"Jadi, industri film kita itu luar biasa," kata Lukman Sardi berbincang di Aria Ballroom, The Tribrata,
Jalan Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (23/9/2019) malam.

Serangkaian kegiatan rangkaian pergelaran Piala Citra 2019 yang merupakan gelaran FFI ke-39 sejak digelar pertama pada 1955 akan digelar.

Salah satunya adalah pemutaran film di berbagai lokasi sekitar stasiun MRT di Jakarta.

Dibentuk pula Duta Piala Citra yang akan melakukan kampanye perfilman Indonesia ke masyarakat.

Mereka adalah para peraih Piala Citra di penyelenggaraan FFI sebelumnya, seperti Laura Basuki, Tara Basro, Chicco Jericho dan Gading Marten.

Bersama Badan Perfilman Indonesia (BPI) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lukman Sardi juga akan mengevaluasi penyelenggaraan FFI, terutama penilaian supaya menghasilkan film berkualitas baik.

"Tugas pertama Komite FFI pertama ini membentuk fondasi. Perlu proses, tapi kami memastikan akan memperkuat organisasi agar lebih rapi," kata Lukman Sardi.

Tiga Penilaian:
Di Piala Citra 2019, ada tiga kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian, yakni gagasan dan tema, kualitas estetika, serta profesionalisme.

Film yang berhak mengikuti seleksi adalah film yang telah diputar di bioskop Indonesia periode Oktober 2018 hingga 30 September 2019.

Tim kurasi berasal dari kalangan akademisi, jurnalis dan pekerja film.

Para kurator tersebut nantinya menyeleksi seluruh film yang lulus sensor dan ditayangkan di bioskop di Indonesia untuk dikerucutkan menjadi 30 hingga 50 film.

"Film-film terpilih akan dinilai asosiasi profesi untuk menetapkan nominasi dalam beberapa kategori," jelas Lukman Sardi.

Pemilihan pemenang kemudian akan dilakukan dengan mekanisme voting oleh anggota FFI dan diumumkan pada November 2019.

Pada kesempatan yang sama Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan sangat mengapresiasi terselenggaranya Festival Film Indonesia 2019. 

Pemerintah akan berkomitmen memberi dukungan kepada para pelaku seni khususnya film dan musik. Mengingat Indonesia yang sangat beragam kultur, budaya dan sosial sangat tepat di angkat melalui film. 

Nilai-nilai keberagaman itu bisa menjadi bahan pembelajaran kepada masyarakat Indonesia. (Edy)

Label:

Ketum BKAG Kota Medan Serahkan SK Panitia Natal 2019

Ketua Umum Badan Kerja Sama Antar Gereja( BKAG) Kota Medan,Pdt Sunggul P Sirait STh, menyerahkan Surat Keputusan (SK)  kepada Pengurus Panitia Natal BKAG Kota Medan 2019.(Gelora Hukum/ist).
MEDAN,GELORA HUKUM - Ketua Umum Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Kota Medan, Pdt Sunggul P Sirait STh menyerahkan Surat Keputusan (SK) Panitia Natal BKAG Kota Medan  2019, Senin (23/9). Surat Keputusan bernomor 08/BKAG-Mdn/IX/2019 itu, diterima langsung Ketua Panitia Natal BKAG Medan 2019, Pdt Willem Bangun M Th, di Sekretariat BKAG Kota Medan, Jalan Uskup Agung Sugio Pranoto, Medan.

Perayaan Natal BKAG Medan 2019 mengusung Tema "Hiduplah Sebagai Sahabat Bagi Semua Orang " sedangkan Sub Tema " Hendaklah Hidup Kita Berlandaskan Kasih Kristus Untuk Mewujudkan Kerukunan Dalam Bingkai NKRI, "ungkap Sunggul singkat.

Sementara Pendeta Willem Bangun mengatakan perayaan Natal BKAG Medan 2019, akan dilaksanakan pada 6 Desember 2019. Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, diakuinya dirinya akan dibantu Ketua Pelaksana, Pdt Andy Manik S Th, Ketua I, Pdt Sardinan Hutauruk M Th, Ketua II, Pdt Krisman Saragih S Th, dan Ketua III, Pdt Benjamin Sinaga S Th MM.

"Selain itu, juga akan ada Sekretaris Umum, I, II dan III serta Bendahara dan Seksi dalam kepanitian ini. Tujuan kita agar Perayaan Natal BKAG Medan 2019 ini berjalan khidmat,"ucapnya.

Sebelum mengakhiri, Willem mengaku juga akan ada perayaan pra Natal. Disebutnya, perayaan pra Natal itu akan diisi dengan berbagai kegiatan sosial seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. (Antoni Pakpahan)

Label:

Minggu, 22 September 2019

FKM UI Dorong Peningkatan Konsumsi Protein Hewani untuk Turunkan Prevelensi

Gelora Hukum, Jakarta - Fakultas kesehatan kasyarakat UI dorong peningkatan konsumsi Protein hewani untuk turunkan prevelensi melalui seminar (21/09/2019).

Stunting atau perawakan pendek pada anak akibat malnutrisi kronis masih menjadi tantangan di Indonesia.  Data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS)  menunjukkan,  prevalensi balita stunting di tahun 2018 mencapai 30,8% dimana artinya 1 dari 3 balita mengalami stunting.  Terlebih,  Indonesia juga merupakan negara dengan beban anak stunting tertinggi ke 2 di Kawasan Asia Tenggara dan ke 5 ke dunia. 

Berlatarbelakang kondisi stunting di Indonesia yang masih tinggi,  Departemen Gizi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan  Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI)  kembali melaksanakan rangkaian seminar Gizi Untuk Bangsa (GUB), sebagai upaya edukasi kepada masyarakat terntang pentingnya peran gizi dalam penanganan stunting. Seminar GUB telah dilakasanakan dari tahun 2012, dan tahun ini mengangkat tema "Kontribusi dan Keterlibatan Stakeholders dalam Penurunan Stunting"  untuk mendorong terciptanya kerjasama lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting melalui intervensi gizi spesifik. 

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)  yang diwakili oleh Dr. Entos Zainal dalam pidato pembukaannya menguraikan bahwa fokus Rencan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)  2020-2024  akan menitikberatkan pada pembangunguna Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk di bidang kesehatan.  Stunting mengakibatkan kerugian negara setara 4 trilium pertahun atau sebesar 3% dari PDB,  sehingga percepatan penanganan stunting tetap menjadi salah satu agenda besar pemerintah ke depan.  Untuk mencapai target capaian prevalensi stunting sebesar 19% di tahun 2024 tentunya bukan tugas yang mudah.  Untuk itu dibutuhkan terobosan,  inovasi dan kerjasama lintas sektor termasuk kerjasama dengan akademisi dan pihak swasta untuk segera menangani hal ini secara konkrit. 

Kondisi stunting akan berdampak serius bagi kesehatan anak baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.  Dampak jangka pendek meliputi perkembangan tubuh anak yang terhambat, performa anak yang menurun di sekolah,  peningkatan angka kesakitan dan risiko kematian. Sedangkan untuk dampak jangka panjang dari stunting yaitu obesitas,  peningkatan risiko penyakit tidak menular, bentuk tubuh pendek saat dewasa,  serta penurunan produktivitas dan kualitas hidup anak di masa mendatang. 

Prof. Dr. dr. Damayanti R Sjarif, Sp. A(K), Dokter konsultan Nutrisi dan Penyakit Metabolik Anak RSCM dalam paparannya menyampaikan, "Stunting  hanya bisa teratasi selama periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun dan masa dimana otak anak berkembang pesat. ASI Eksklusif penting diberikan selama 6 bulan pertama dan dapat diteruskan hingga anak berusia 2 tahun. Pada tahap pemberian Makanan Pendamping Asi (MPASI), orang tua harus memeperhatikan pola asupan gizi yang seimbang,  terutama untuk memberikan asupan karbohidrat,  lemak tinggi dan protein hewani. 

Pada kesempatan yang sama,  Dr. Marudut Sitompul dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) menyampaikan,  "Asupan protein paling baik dapat diperoleh dari sumber protein hewani yaitu telur dan susu karena memiliki nilai cerna dan bioavaibilitas paling tinggi dan asam amino esensial lebih lengkap untuk mendukung pertumbuhan linie anak-anak. 

Seminar GUB berlangsung selama 2 hari dari tanggal 20-21 September 2019 di Universitas Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan secara tahunan oleh Departemen Gizi Kesmas FKMUI dan para alumni yang baru lulus. (Edy)

Label:

KONSOLIDASI ANALIS PERTAHANAN NEGARA (APN) KEMENTERIAN PERTAHANAN

Jakarta, Gelora Hukum - Keberadaan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara (APN), di Kementerian Pertahanan adalah wujud semangat Kemhan dalam meningkatkan dan meoptimalkan keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka memberikan masukan  kepada Pimpinan Kemhan dalam bentuk pemikiran dan tulisan ilmiah hasil analisis dari berbagai permasalahan dilihat aspek pertahanan. Keberadaan APN lambat laun harus menjadi  jabatan strategis yang diperhitungkan dikemudian hari walaupun sampai saat ini masih belum dipahami bahkan belum bisa dipandang, ini tantangan sekaligus peluang bagi Pejabat APN untuk berkiprah lebih baik lagi, untuk itu maka perlu dukungan semua pihak serta kebersamaan dari fungsional APN, demikian sekilas amanat yang disampaikan Kapus Bahasa Badiklat Kemhan Brigjen TNI Yudi  pada Forum pertemuan rutin APN di Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan di Pondok Labu, Jakarta Selatan, Kamis, 19 September 2019.

Perlunya Sosialisasi keberadaan APN di semua Satker Kemhan, agar pemberdayaan APN berjalan  baik lagi disisi lain perlu peningkatan kompetensi dan profesional APN melalui diklat, ikut dalam berbagai seminar dan diskusi publik sekaligus ajang menelorkan gagasan dan pemikiran di media berkaitan dengan pertahanan negara. Disamping itu perlu mendorong terbitnya Kepres tunjangan bagi jabatan fungsional APN serta peraturan lainnya berkaitan dengan jabatan fungsional APN.

Guna mewadahi profesi APN telah disepakati bersama terbentuknya "Persatuan Analis Pertahanan Negara "PAPN" dan akan dilengkapi dengan AD/ART dan Logo Organisasi profesi". Sebagai tindak lanjut akan dibentuk kelompok kerja guna membantu dan menyelesaikan peraturan yang diperlukan.
Pertemuan rutin APN kali ini dihadiri oleh Kabag Induk PNS Ropeg Setjen Kemhan Ahmad Rizal, SH.MH dan Staf, para Pejabat Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan, serta seluruh Pejabat Fungsional APN di Kemhan.

Pertemuan ini menjadi pintu awal bagi APN untuk berbenah diri menyonsong masa depan yang lebih baik bagi pengabdian kepada negara demikian harapan salah satu Pejabat fungsional APN yang hadir. Akhirnya pertemuan ini ditutup dengan menyanyikan "Padamu Negeri". (EL/Sitho)

Label:

DG Diduga Membongkar Batu Jembatan Tanpa Ijin Pemdes


NIAS, GELORA HUKUM - Jembatan Sora Nasu di dusun I (satu) Desa Lewa-lewa Kec.Ma'u Kab.Nias, bangun waktu lalu dari dana PNPM-mandiri desa lewa-lewa, batu Jembatan dibongkar dan dijual tanpa seijin pemerintahan desa lewa-lewa, pelakunya diduga berinisial DG tak lain warga desa setempat.

Menanggapi perbuatan DG, salah seorang masyarakat desa lewa-lewa yang tidak mau di sebut namanya, kepada media mengatakan (17/09) mengatakan saya sebagai masyarakat desa lewa-lewa merasa keberatan, di mana jembatan itu adalah aset desa lewa-lewa yang terbangun dari PNPM-mandiri, yang seharusnya tidak bisa masyarakat dengan sendirinya membongkar serta menjual batu jembatan itu tanpa ijin dari pemerintahan desa lewa-lewa karena jembatan itu bukan milik pribadi,  maka saya sebagai masyarakat meminta kepada pemerintahan desa lewa-lewa serta pihak terkait untuk segera bertindak atas pembongkaran jembatan ini.

Di saat awak media melihat langsung di lokasi (16/09) ternyata DG berada di sekita lokasi jembatan itu, dan disaat awak media mencoba konfirmasi, malah DG  bersikap tidak sopan mengatakan "kurangajar kalian tidak ada urusan kalian di sini dan tidak ada batu kalian di sini.

Ketika awak media konfirmasi kepada Efer Gulo yang di duga pembeli batu jembatan itu mengatakan, benar DG telah menjual kepada saya batu itu sekitar 10 kubik dengan harga 400.000 (empat ratus ribu) perkubik.

Atas persoalan ini, media gelorahukum melakukan konfirmasi kepada kepala desa lewa-lewa AGUSTINUS Gulo (16/09) mengatakan, jembatan itu adalah aset desa atau aset negara yang dulu terbangun dari PNPM-mandiri, dan saya sebagai kepala desa belum memberi ijin kepada DG untuk membongkarnya, maka kami dari pemerintahan desa lewa-lewa akan bertindak serta melakukan pengecekkan langsung di jembatan itu, "tandas kades

Kapolsek Moi Benyamin Lase, saat media konfirmasi melalui via WA, mengatakankan, tanyakan dulu sama kades maupun camat itu bangunan apa dan kenapa terlantar "ucap pak polse dengan singkat. (Yulius Gulo)

Label:

Sabtu, 21 September 2019

PTPN3 Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 Hijriyah


GELORA HUKUM, LABUSEL -  PTPN3 Distrik Dlab II Kebun SEI Kebara Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 Hijriyah dengan Thema mari berhijrah ke arah yang lebih baik,SDM beriman, kinerja prima karyawan sejahtera.

Acara perayaan dilaksakan pada AFD VII kebun Sei Kebara (19/09/209) dan dipimpin langsung oleh Menejer YAYAS AK TARIGAN beserta seluruh karyawan dan asisten setiap Afd, (19/09/2019).


Acara ini juga di hadiri oleh bapak general Manager H.Dhani Diansurya Hasibuan.Sp.Mm., beserta jajaran dan  anggotanya dari distrik Dlab II juga Bapak Agusnar kades Torgamba. 

Kata pengantar yang disampaikan manager YAYAS AK TARIGAN mengatakan; Adapun acara ini dibuat untuk mempererat antara umat beragama dan saling menghormati, sekaligus memberi santunan kepada anak yatim-piatu dari berbagai pesantren yaitu pesantren Firdaus Cikampak, serta dengan adanya acara ini mari kita tingkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang maha Esa, dan saya menghimbau kepada seluruh karyawan dan karyawati agar meningkatkan kinerja demi masa depan anak-anak kita.

Selanjutnya, General manager Bapak H.Dhani Diansurya Hasibuan,Sp.Mm., mengatakan, dalam rangka memperingati hari tahun baru islam yaitu 1Muharram 1441 Hijriyah, sangat menghimbau kepada seluruh karyawan dan karyawati khusus nya kebun sei kebara agar lebih giat bekerja dan meningkatkan produksi yang lebih tinggi dan meminta agar sama sama berdoa semoga kebun distrik Dlab II khususnya kebun sei kebara ini semakin maju dan sukses.


Kata sambutan disampaikan Kades Torgamba Agusnar, mengatakan, saya  sangat mengapresiasi terobosan bapak manager YAYAS AK TARIGAN dan Bapak General manager distrik Dlab II yang telah membuat acara ini sehingga dapat merpersatukan antara umat beragama dan karyawan dan karyawati nya khusus nya kebun sei kebara ini.

dengan adanya acara ini bukan hanya semata mata,kita hanya berbuat tapi kita harus lebih bergiat dan sungguh sungguh menjalankan amal ibadah kita menurut kepercayaan kita masing-masing dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan dan karyawati kebun sei kebara yang sudah hadir dalam acara ini, tandas Pak Tarigan mengakhiri.

Acara ini juga di meriahkan oleh bapak Ustad Tanjung yg di undang dari kota pinang Labusel, sekaligus memberi motivasi kepada seluruh karyawan dan karyawati kebun sei kebara dan juga mendoakan kebun distrik Dlab II khususnya kebun sei kebara ini agar semakin maju dan sukses.agar saling menjaga antara umat beragama.

Atas pantauan Media Gelora Hukum, seluruh pihak  stekholder di wilayah Babupaten Labusel ini, merasa bangga atas gagasan dan kegiatan yang di buat oleh bapak menejer YAYAS AK TARIGAN di kebun sei kebara, mulai dari penuntasan areal semak dan kegiatan lainnya walaupun belum lama menjabat sebagai manager tetapi telah banya melakukan perubahan dari sebelumnya, semoga bapak manager YAYAS AK TARIGAN semakin sukses dan cepat naik karirnya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, tandas sejumlah stekholder. (SB)

Label:

Kamis, 19 September 2019

Puluhan Mahasiswa STIE Pembnas, Gelar Aksi Dihalaman Kampus

GUNUNGSITOLI, GELORA HUKUM -  mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional (STIE Pembnas) gelar orasi bertempat di halaman kampus STIE Jl. Karet NO. 30 Kel. Ilir Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, (18/9/2019).

Peserta aksi tersebut menamakan Forum Mahasiswa Peduli Kampus STIE Pembangunan Nasional Nias, ada pun tuntutan mahasiswa tersebut yaitu, terkait status kepemilikan lahan dan Gedung STIE Pembangunan Nasional. yang disampaikan oleh Yaseroro Zendrato selaku pimpinan aksi dihadapan Ketua STIE serta dosen dan juga mahasiswa.

di katakannya, uang pengembangan yang terus bertambah setiap tahunnya melalui penerimaan mahasiswa baru, seharusnya STIE Pembnas yang berada di bawah naungan Yaperti Nias sudah mampu dan sudah sepatutnya memiliki lahan dan gedung kampus sendiri dan tidak hanya numpang pada aset milik Pemko Gunungsitoli” ungkap pimpinan aksi

Menanggapi orasi mahasiswa, Ketua STIE Pembnas Fatolosa Hulu menjawab “ini lahan dan Gedung STIE Pembnas milik pemerintah Kabupaten Nias dan tidak bermasalah digunakan untuk perkuliahan, ungkap Fatolosa.

2000-2020 sebentar lagi usia STIE Pembangunan Gunungsitoli memasuki usia 20th, menurut amanat publik, Setiap Tahunnya uang pengembangan semakin meningkat, tidak terpungkiri biaya pengembangan sudah mencapai Milyaran Rupiah dari ribuan mahasiswa yg telah kuliah di STIE Pembnas Nias. (Naber Laoli)

Label:

Anggaran Belanja Baju Dinas DPRD Sumut Menelan Dana 1,7 M


100 Anggota DPRD Sumut yang baru di lantik, Senin (16/09/2019) (Gelora Hukum/Antoni Pakpahan)
MEDAN, GELORA HUKUM - Sebanyak 100 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang baru dilantik, Senin 16 September 2019 lalu, telah menerima sejumlah fasilitas meski belom melakukan apapun.

Pertama, dapat baju atau pakaian dinas harian (PDH) untuk pimpinan maupun anggota, pakaian sipil harian (PSH) untuk pimpinan dan anggota, kemudian pakaian sipil harian (PSH) untuk pimpinan dan anggota, lalu pakaian sipil resmi (PSR) lengan panjang dan pakaian sipil lengkap (PSL).

Uang yang dihabiskan untuk empat item itu mencapai Rp 1,7 miliar, dengan rincian PDH sekira Rp 291 juta, PSH biayanya Rp 588 juta, PSR biayanya Rp 297 juta dan PSL biayanya Rp 596 juta.

Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara, Rurita Ningrum mengkritik besarnya biaya yang dihabiskan untuk 100 anggota DPRD.

"Ini artinya uang pajak rakyat sudah dinikmati oleh wakil rakyat sebelum wakil rakyat atau DPRD Sumatera Utara itu bekerja, sama sekali belum melakukan apa-apa. Bayangkan saja nilai total pakaian dinas sebanyak empat stel senilai Rp 1,7 miliar," kata Rurita, Kamis 19 September 2019.

Bila dicermati dengan saksama, manfaat dari fasilitas anggaran yang diberikan kepada DPRDSumatera Utara periode 2019-2024, tidak ada hubungannya dengan basis kinerja.

"Kita semua berharap marwah DPRD Sumatera Utara nantinya terjaga dengan baik dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh rakyat ini, jangan ada lagi anggota DPRD yang di- "sekolah"-kan oleh KPK, atau malas-malasan hadir mengikuti rapat-rapat pembahasan kebijakan anggaran yang pro kepada rakyat miskin dan marginal," ucap Rurita.

Menurut dia, anggaran untuk fasilitasi DPRD bukan hanya pakaian dinas, nantinya mereka akan menikmati anggaran mobil dinas, sewa rumah dan biaya-biaya perjalanan dinas yang sepenuhnya ditanggung oleh pajak rakyat dan tertampung dalam APBD setiap tahunnya.

"Rakyat dan FITRA Sumatera Utara akan memantau kinerja anggota DPRD ini selama lima tahun ke depan, kita akan lihat anggota DPRD mana yang aktif memperjuangkan hak-hak rakyat melalui fungsi DPRD untuk budgeting dan legislasi, termasuk anggota DPRD yang selalu aktif melibatkan masyarakat dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Bagaimana pun daulat rakyat atas anggaran ini," kata dia.

Kepala Subbagian (Kasubbag) Perlengkapan Sekretariat DPRD Sumatera Utara, Irianto membenarkan adanya pengadaan baju dinas 100 anggota dewan. "Pengadaan itu sudah selesai ditenderkan, bahkan sudah dibagikan," ucapnya.(Antoni Pakpahan)

Label:

Kapolda Sumut Lantik 5 Kapolres Di Jajaran Polda Sumut

MEDAN,GELORA HUKUM - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara pada Kamis (19/9/2019), Pukul 09.00 Wib pagi melaksanakan upacara serah terima jabatan (sertijab). Sertijab berlangsung di Aula Tribata Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Medan.

Serahterima jabatan tersebut dipimpin langsung Kapolda Sumut Irjen pol Agus Andrianto dan didamping Waka Polda Sumut Brigjen Pol Mardiaz K Dwihananto. Pada kegiatan tersebut juga dihadiri Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, beserta PJU Polda Sumut.

Adapun lima kapolres yang melaksanakan sertijab yakni, AKBP Frido Situmorang Kapolres Labuhanbatu menjadi Wadirpamobvit Polda Jambi. Sedangkan AKBP Agus Darojat Kapolres Samosir menjadi Kapolres Labuhanbatu. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Putu Yudha Prawira menggantikan AKBP Irfan Rifai yang sebelumnya menjabat Kapolres Tanjungbalai.

Lalu, AKBP Heribertus Ompusunggu Kapolres Pematangsiantar menjadi Kapolres Simalungun. AKBP Budi Pardamean Saragih Kapolres Jembrana Polda Bali menjadi Kapolres Pematangsiantar. Selanjutnya, AKBP Muhammad Saleh Kasubditgasum Ditsamapta Polda Sumut menjadi Kapolres Samosir.

AKBP Marudut Liberti Panjaitan Kapolres Simalungum menjadi Wadirpolairut Polda Kepri. Sebelumnya, mutasi jabatan kapolres jajaran di Polda Sumut berdasarkan putusan Kapolri kepada Distribusi A KMA B dan C Mabes Polri dengan lampiran ST/2317/IX/KEP/2019. 

Kapolda Sumatera Utara (Kapolda sumut), Irjen Pol Agus Adrianto Dalam Amanat nya mengucapkan banyak terimakasih kepada pejabat yang lama,Karena telah bekerja dengan baik  di tempat kerja yang sebelumnya. 

"Saya berharap ,untuk lebih baik bekerja di tempat yang baru dan dapat menyesuaikan diri di jabatan dan tempat yang baru, " Ujar Agus Adrianto. 

Lebih lanjut, Agus Adrianto mengatakan, buat ibu-ibu Bhayangkari agar dengan setia mendampingi suami dalam melaksanakan tugas di tempat yang baru. (Antoni Pakpahan)

Label:

Selasa, 17 September 2019

Sebanyak 151 Peserta Ikut Pelatihan PPTK Terkait Dana Kelurahan

MEDAN,GELORA HUKUM - Sebanyak 151 orang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengelola Dana Kelurahan di lingkungan Pemko Medan mengikuti pelatihan di Hotel Grand Kanaya, Jalan Darussalam Medan, Senin (16/9). Pelatihan digelar guna mendorong terlaksananya amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 130/2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana & Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. 

Pelatihan ini dibuka Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Kepala Badan Kepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD&PSDM) Kota Medan Muslim Harahap. Diingatkan Muslim, mau tidak mau para PPTK sebagai aparatur di tingkat kelurahan akan berhadapan dengan kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah untuk menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan sebagai mana amanat dari Permendagri tersebut.

‘’Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak ada diatur bahwa PPTK terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Tetapi, dalam Permendagri No.13/2016 tentang Pedoman Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali menjadi Permendagri No.21/2018, PPTK memiliki kewajiban dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan,’’ kata Muslim 

Di samping itu lagi tambah Muslim, PPTK juga melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Sekaitan itulah tegas Muslim, para PPTK diminta dapat melaksanakan kewajiban ini dengan benar. “Saudara PPTK harus memahami proses pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana yabng diatur dalam Perpres No.12/2018,’’ tegasnya.

Kemudian Muslim mengingatkan, pemanfaatan dana kelurahan ini baru pertama kali diselenggarakan untuk tingkat kelurahan di tahun 2019. Kalau di tingkat desa ada pendampingan diberikan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, jelas Muslim, namum demikian ada juga didengar kabar bahwa terdapat temuan pada penyelenggaraannya. 

‘’Atas dasar itulah, saya minta kepada saudara PPTK bekerjalah dengan teliti dan benar-benar mengikuti kaedah dan ketentuan yang berlaku. Tahan diri saudara-saudara dari tantangan-tantangan, terutama godaan gratifikasi. Ingat, sifat kegiatan dana kelurahan adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi, sedapat mungkin saudara-saudara harus menggerakkan/memberdayakan masyarakat seperti melakukan kegiatan yang bersifat swakelola sehingga esensi dari tujuan kegiatan dana kelurahan ini dapat terwujud,’’ pesannya.  

Menyikapi itulah, jelas Muslim sebelum kegiatan dari kelurahan dilakukan, maka Pemko Medan melalui BKD&PSDM membekali para PPTK kelurahan dengan pelatihan dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten sehingga membuka peluang untuk membuka pertanyaan seluas-luasnya mengenai proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan tugas sebagai PPTK. 

Diakui Muslim, apa yang tertulis dengan implementasi sesungguhnya di lapangan memiliki dinamika yang tidak jarang menjadi kendala serta hambatan dalam proses pengadaan barang/jasa. Kemudian bagi para lurah, imbuh Muslim juga dihadirkan narasumber dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan untuk memaparkan cara penyususnan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan dengan menggunakan aplikasi yang sederhana sehingga mudah dipahami. 

‘’Untuk itu, saya menekankan agar saudara semua mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh. Saya berharap, melalui pelatihan ini kita dapat menjadi SDM yang kompeten, mampu bekerja dengan benar sesuai dengan peraturan, sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan kelurahan dan Kota Medan yang lebih baik pada masa mendatang,’’ pungkasnya.  

Sebelumnya, Kabid Pengembangan SDM Saleh Adrian dalam laporannya menjelaskan tujuan dilaksanakannya pelatihan ini secara umum guna meningkatkan kompetensi PPTK di kelurahan dalam mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana kelurahan. 

Pelatihan ini, jelas Saleh akan dibagi empat kelas dan berlangsung selama lima hari mulai 16-20 September, di mana pembelajaran dimulai sejak pukul 08.00- 17.00 WIB. Sebagai narasumber kata Saleh, mereka mendatangkan Dr H Suwarli MSi dari Badan Pengembangan SDM Kemendagri RI dan Dr Fahrurrazi MSi dari Lembaga Kebijakan Pengawasan Barang/Jasa Pemerintah serta dari Dinas PU Kota Medan. (Antoni Pakpahan)

Label: