Persadi Gelar Raker Perdana di Hotel Grand Antares Medan

MEDAN, GELORA HUKUM - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pergerakan Seluruh Advokat Indonesia (PERSADI) Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Kerja perdana, di Hotel Grand Antares, Jalan Sisingamangaraja, Medan , Sabtu (11/09/2021).

Rapat Kerja (Raker) dengan Thema "Mewujudkan Advokat yang Profesional Melalui Organisasi Advokat yang Kuat" itu digelar juga sebagai deklarasi bahwa organisasi besutan Ketua Umum, Syam Daeng Rani tersebut sudah terbentuk di Provinsi Sumatera Utara dalam pimpinan Ketua DPD PERSADI Sumut, Lindung Pandiangan SE SH MH.

Ketua Panitia Raker, Paraduan Pakpahan SH dalam paparannya mengatakan, pengurus DPD Provsu sudah mengantongi SK. Bahkan pengurus pusat telah memerintahkan untuk pembentukan pengurus DPC-DPC Kabupaten Kota se-Sumut.

 

"Kiranya pertemuan ini juga bisa kita gunakan untuk rencana pelantikan pengurus,dimana peserta yang hadir diikuti 10 DPC Se-Sumut," katanya.

 

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumut, Rasidin mengatakan, banyak anak bangsa yang butuh jasa dari advokat. Baik yang berkaitan dengan perdata, pidana, fidusia, dan sebagainya.

"Banyak lembaga advokat yang sudah berdiri, tetapi tidak juga bisa mengatasi dan mengakomodir kepentingan hukum di tengah-tengah masyarakat. Itu harus kita selesaikan melalui lembaga yang baru dibentuk ini. Semoga organisasi ini dapat melahirkan advokat-advokat yang handal," katanya mengawali kata sambutan pada pembukaan acara tersebut.

Pihaknya selaku BPJS Ketenagakerjaan mendorong agar para advokat yang berada dalam naungan PERSADI dapat memahami akan pentingnya kesadaran perlindungan sosial. "Saya menghimbau pentingnya BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja, khususnya kepada profesi seorang pengacara," ujarnya.

Katanya, melalui BPJS Ketenagakerjaan, negara hadir untuk mengakomodir jaminan sosial bagi pekerja. 

 

Dr Tuangkus Harianja, selaku Dewan Pakar PERSADI ProvSu yang juga Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pematangsiantar dalam sambutannya mengatakan, banyak hal yang harus dipelajari untuk mencari solusi-solusi terkait penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

"Banyak kasus yang harusnya dia direhabilitasi, tapi terpaksa ditahan. Hal-hal seperti ini saya rasa cocok dibincangkan dan didiskusikan di organisasi ini," katanya.

Kondisi dilematis tersebut, menurutnya perlu menjadi PR (pekerjaan rumah) BNN bersama PERSADI. "Mau diserahkan ke lapas, apakah unsur terpenuhi? Kalau dipulangkan, apa kata masyarakat. Kalau direhabilitasi, siapa yang biayai? Kalau negara yang biayai, dari mana anggarannya? Ini sangat kompleks," katanya.

Dia berharap PERSADI bisa membuat MoU dengan BNN, agar dapat dilahirkan solusi-solusi terkait dengan berbagai persoalan yang berkaitan dengan narkotika.

Ketua DPD PERSADI ProvSu, Lindung Pandiangan SE SH MH mengatakan, rencana program organisasi ini akan berupaya melakukan MoU dengan lembaga-lembaga penegakan hukum, baik kepolisian, kejaksaan, termasuk BNN. 

"Melalui organisasi ini, saya juga akan mencoba mengakomodir agar suara dan aspirasi seluruh anggota dapat kita dengar. Jangan perbedaan pendapat malah membuat perpecahan," harap Lindung Pandiangan seraya membuka resmi acara Raker.(rel/A.Pakpahan)

Kapolda Sumut Terima Audensi Komite Independen Batak (KIB)

MEDAN, GELORA HUKUM - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara (Sumut) Irjen. Pol. Drs. R.Z. Panca Putra Simanjuntak, menerima Audensi dari Dewan Pimpinan Pusat Komite Independen Batak (KIB).

Dalam menerima Audensi KIB ini, Kapolda Sumut didampingi Dirbinmas Kombes Pol. Sofyan Hidayat SIK, MM, Dirpamovit Kombes Pol. Ferdinand, Kabid TIK Kombes Pol. Raja Sinambela, Dansat Brimob Kombes Pol. Suheru , yang berlangsung di Ruang Perjamuan Lt.I Mapolda Sumut, Senin (06/09/2021).

Turut hadir dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sumatera Utara Komite Independen Batak (KIB) yang dipimpin oleh Capt. Tagor Aruan, didampingi oleh Eddin Sihaloho, SE (Bendahara Umum), Jhon Tulus Sitompul, SSos (Sekum), Jonni Silitonga, SH, MH (Wakil Ketum), Alfiner Situmorang, SKom, MM (Wakil Ketum), Dra. Nurita Sitio, SE (Wakil Ketum), Viktor Sitompul (Ketua Ulubalang DPP), Eddy Simanjuntak, SE (Humas DPP), Tri Dharma Sipayung, SE, MSi ( Ketua DPD Sumut), Maruba Simamora (Sekjend DPD Sumut), Jheni Yusuf Saragih, MPd (Wakil Sekjend DPD Sumut).

Pada acara audensi yang berlangsung penuh keakraban tersebut, Kapolda Sumut Irjen. Pol. Drs. R.Z. Panca Putra Simanjuntak, menyampaikan apresiasi terhadap KIB yang telah memberikan perhatian yang besar terhadap masyarakat luas, khususnya Sumatera Utara dan menjadi bagian penting di tengah masyarakat. Ada 3 poin penting yang disampaikan oleh Kapolda Sumut kepada KIB.

Poin yang pertama, Kapolda mengajak KIB menjadi mitra Polri untuk ikut menjaga Keamanan dan Ketertiban ditengah masyarakat.

Dan Kapolda mengajak agar seluruh DPC KIB dapat bersinergi dengan seluruh Polres khususnya di wilayah Sumatera Utara untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban dan mendukung program-program pemerintah.

Poin penting kedua, Kapolda mengajak KIB ikut mendukung pelaksanaan Vaksinasi baik dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dan juga sebagai tenaga relawan dalam pelaksanaan Vaksinasi tersebut.

Poin penting ketiga yaitu mengenai Sadar Wisata.

Kapolda menyampaikan kekagumannya atas keindahan alam Danau Toba yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai Destinasi Wisata Skala Super Prioritas, dimana keindahannya bahkan tidak kalah dari objek-objek wisata yang terkenal di manca negara.

Banyak potensi wisata yang dapat digali dan dikembangkan dikawasan Danau Toba. Oleh sebab itu Kapolda mengajak KIB untuk turut berperan penting dalam mengembangkan dan menggalakkan kembali dunia wisata Kawasan Danau Toba.

KIB menyambut baik dan mengapresiasi arahan-arahan penting dari bapak Kapoldasu tersebut dan siap menjadi mitra Polri hingga ketingkat Polres dan Polsek dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban ditengah masyarakat dan juga siap turut berperan dalam mengembangkan dunia Wisata Danau Toba.

KIB juga siap menjadi Relawan dalam mendukung pelaksanaan Vaksinasi baik di Kota Medan maupun di daerah-daerah.

Dalam kesempatan itu, KIB juga menyerahkan Piagam Penghargaan dan beberapa Buku tentang Sisingamangaraja XII ; ' Matahari Yang Bersinar Ke Delapan Penjuru Angin' yang ditulis oleh Haposan Bakara, SSos kepada Kapoldasu sebagai ucapan terima kasih dan apresiasi atas kesediaan beliau menjadi Narasumber pada acara Memperingati 114 Tahun Wafatnya Raja Sisingamangaraja XII beberapa waktu lalu. Acara tersebut diselenggarakan secara Virtual Online melalui Zoom dan Live Streaming dan dapat dilihat di chanel Youtube hingga saat ini.

Raja Julio Sinambela, cicit kandung Raja Sisingamangaraja XII yang juga adalah ketua Yayasan dan Forum Sisingamangaraja XII, duduk sebagai Penasehat di KIB Pusat.

Dalam acara tersebut, KIB juga meminta Kapolda Sumut Irjen. Pol. Drs. Panca Putra Simanjuntak, MSi, dengan segala hormat selaku salah satu putra terbaik Batak saat ini yang dibanggakan oleh seluruh masyarakat Batak, untuk berkenan menjadi Penasehat Nasional KIB, dan Kapolda mengapresiasi permohonan tersebut.(rel/Antoni)

Kasus Penipuan Sertifikat Ngendap 3 Tahun Di Polrestabes Medan

MEDAN, GELORA HUKUM - Todo Eduard Agave Sianipar,SE (50) warga Jalan Setia Budi No.482 C Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan korban dugaan kasus penipuan dan penggelapan surat sertifikat tanah balik nama yang dilaporkan ke Polrestabes Medan berharap kepastian hukum. Karena laporannya ke Polrestabes Medan sudah tiga tahun berlalu belum juga ada penyelesaian dari pihak kepolisian.

Menurut Todo Eduard Agave Sianipar SE kepada wartawan, terlapor adalah Ronald Simanjuntak SH, warga jalan Sei Ular Baru No.12 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru,Kota Medan. Perbuatan pria itu sudah dilaporkan ke Polrestabes Medan pada tanggal 19 Juli 2018 sesuai surat laporan Nomor: LP/1485/K/VII/2018/SPKT atas tuduhan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

"Saya sudah laporkan ke Polrestabes Medan, karena tidak ada itikat baik untuk mengembalikan uang dan surat sertifikat tanah," kata Salahuddin kepada wartawan,Sabtu (21/08/2021)

Menurut Todo Eduard Agave Sianipar, Ronald Simanjuntak dilaporkan sejak tiga tahun lalu. Hanya saja, Ia menilai laporan tidak ditanggapi serius oleh Polrestabes Medan. Pasalnya, terlapor sampai saat ini masih bebas berkeliaran dan belum ada penetapan terlapor menjadi tersangka.

"Padahal Saksi dan berkas pendukung untuk penyelidikan sudah lengkap diberikan kepada penyidik, Bahkan gelar perkara sudah dilaksanakan di Polrestabes Medan sesuai surat panggilan Nomor :B/4382/IX/RES/1.11/2019/Reskrim dan di Ditreskrimum Polda Sumatera Utara (Sumut) sesuai surat panggilan Nomor:B/4670/VIII/RES.1.11/2020/Reskrim.Terkait Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) sudah beberapa kali sudah saya terima,bahkan berkas laporan dari penyidik sudah diserahkan ke Pengadilan sebanyak tiga kali,Namun hasil nya berkas harus dilengkapi (P19)" sebutnya.

Tidak adanya keseriusan Polisi dalam penanganan laporan itu, korban merasa kecewa dan mempertanyakan keprofesionalan penyidik. "Ini sudah beberapa tahun, tapi pelaku masih bebas berkeliaran dan belum ada penetapan terlapor menjadi tersangka. Sementara Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti kasus penipuan tersebut. Diantaranya adalah surat akta pendukung dan kuitansi tanda bukti penerimaan uang.

" tegasnya.

Menurut Todo Eduard Agave Sianipar, polisi adalah ujung tombak penegakan hukum, maka wajib menjaga konsistensi tugas dan fungsi dengan proporsional, profesional, dan prosedural.

"Penyidik harus transparan dalam menangani kasus ini. Penyidik tidak boleh membuat pelapor menjadi trauma dan skeptis terhadap penegakan hukum yang tidak memiliki kepastian, keadilan, dan manfaat. Jika perkara mandek begini patut diduga ada kepentingan oknum dalam perkara ini.justru bisa meruntuhkan sistem penegakan hukum, dan penyidik harus menjaga nama baik itu," tutur Todo

Dia menambahkan, akibat belum adanya kepastian dan progress dari Polrestabes Medan dalam penanganan perkara ini, menimbulkan kerugian baik secara materil dan immateril.

"Terbukti, penyidik belum bekerja secara maksimal dalam menuntaskan perkara ini. Tiga tahun adalah waktu yang lebih dari cukup untuk mengungkap sebuah kejahatan. Lalu selama itu ada apa dengan penyidik?," ujarnya.

Untuk itu, Ia berharap dan memohon kepada Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko supaya bekerja secara Profesional dalam penegakan hukum.Ia masih menaruh harapan yang besar kepada Polrestabes Medan yang menangani perkara ini dapat bertindak PRESISI ( Prediktif, responsif dan transparansi berkeadilan ) dan pelapor mendapat keadilan yang seadil-adilnya.

"Hingga kini belum ada kepastian hukum. Kita sama-sama tahu, saat ini Kapolri membuat program Presisi. Kita berharap polda Sumut secepatnya menangkap pelaku. Karena sudah beberapa kali saksi dipanggil, begitu juga terlapor, namun hingga saat ini belum ada kemajuan laporan itu," tegasnya.

Todo Eduard Agave Sianipar menceritakan,Ketika itu Ia hendak mengurus sertifikat balik nama surat tanah di Notaris "Gloria Simanjuntak SH" di jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 100 Kota Medan, Dimana Ronald Simanjuntak (terlapor) merupakan adik pemilik Notaris tersebut.

Untuk mengurus sertifikat tanah balik nama, Ia memberikan biaya pengurusan senilai Rp 34 juta kepada Ronald Simanjuntak (terlapor).

"Pada tanggal 31 Agustus 2017 Ronald Simanjuntak (terlapor) datang ke rumah untuk mengambil berkas surat sertifikat tanah nomor 507 dan berkas pendukung lainnya serta meminta uang 18 juta untuk biaya pengurusan PPh,BPHTB dan PBB tahun 2017 untuk pengurusan balik nama sertifikat 507 keatas nama Todo Eduard Agave Sianipar. Selanjutnya,Ronald Simanjuntak kembali datang ke rumah pada tanggal 8 September 2017 meminta uang 16 juta untuk pengurusan balik nama sertifikat 507 keatas nama Todo Eduard Agave Sianipar dan menjanjikan akan menyelesaikan surat sertifikat balik nama beres semuanya ," paparnya

Namun setelah sekira 7 bulan lebih ditunggu, terlapor tidak menepati janjinya untuk menyelesaikan urusan sertifikat balik nama. Sementara uang, Sertifikat dan Akta pendukung lainnya yang diberikan kepada terlapor tak kunjung dikembalikan.

"Saya sudah datangi kantor notaris Gloria Simanjuntak SH, Namun pimpinan notaris dan Ronald Simanjuntak tidak pernah ada di kantor menurut keterangan salah satu pegawai kantor. Jadi karena tidak ada niat baik, maka terpaksa saya laporkan,"ucapnya.

Sementara Plt Kasat Reskrim Polrestabes Medan,Kompol Rafles Langgak Putra Marpaung saat dihubungi di Nomor HP +62 811-8118XXX untuk dikonfirmasi terkait laporan kasus Penipuan dan penggelapan yang dialami Todo Eduard Agave Sianipar tidak mengangkat Hand Phone (HP) sedangkan di SMS tidak menjawab.(red)

LSM Tamperak Kota Medan Bagikan 150 Paket Sembako Bagi Warga Tidak Mampu

MEDAN, GELORA HUKUM - Aksi sosial dilakukan organisasi masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tameng Perjuangan Rakyat (Tamperak) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Medan dengan membagikan 150 paket sembako  dalam rangka Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun 2021.

Sembako dibagikan kepada masyarakat tidak mampu yang sangat membutuhkan di masa pandemi Covid-19 dilaksanakan di tiga lokasi Kota Medan,Minggu (22/08/2021).

Kegiatan Bakti Sosial bagi-bagi sembako kepada masyarakat tidak mampu di hadiri langsung ketua DPD LSM Tamperak Kota Medan,Andy Panggabean SH didampingi Wakil Ketua Hoa Seng, Sekretaris Joseph,  Bendahara Rudy, Wakil Bendahara Harianto Kasuman beserta jajaran pengurus dan anggota lainnya.

Ketua DPD LSM Tamperak Kota Medan, Andy Panggabean SH ditemui di lokasi acara mengatakan, Adapun sumber dana aksi sosial berasal dari swadaya pengurus dan anggota DPD LSM Tamperak Kota Medan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat tidak mampu akibat dampak dari pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Kegiatan Bakti Sosial hari ini sumber dana berasal dari swadaya para pengurus dan anggota DPD LSM Tamperak Kota Medan, Kami tidak meminta sumbangan dari pemerintah atau pihak lain dalam bentuk apapun.

DPD LSM Tamperak Kota Medan sudah beberapa kali melakukan aksi aksi sosial di tengah masyarakat, Kami membantu masyarakat yang membutuhkan di masa pandemi ini," ucap Andy.

Menurut Andy Panggabean,tujuan diadakan kegiatan Bakti Sosial selain peduli kepada masyarakat tidak mampu bertujuan juga untuk memberikan contoh dan teladan kepada LSM lain serta kepada pejabat pemerintah Kota Medan untuk lebih peduli dan peka kepada masyarakat yang tidak mampu.

"Harapan kami kepada pejabat pemerintah Kota Medan supaya lebih peduli kepada masyarakatnya dan menjadi pelayan yang terbaik buat masyarakat. Jangan masyarakat itu dibutuhkan saat tiba Pilkada, Pileg dan Pilpres setelah duduk menjadi pejabat lupa kepada masyarakatnya,"harap Andy Panggabean yang juga sangat tegas melawan para koruptor.

Sementara,Dona Br Simanjuntak warga Jalan Pintu Air Gang Andalas Kelurahan Sitirejo 1, Kecamatan Medan Kota ,Kota Medan yang menerima bantuan sembako  sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada DPD LSM Tamperak Kota Medan yang sangat peduli kepada masyarakat tidak mampu disaat pandemi Covid-19 saat ini.

"Saya sangat berterimakasih dan apresiasi kepada LSM Tamperak Kota medan yang begitu peduli kepada masyarakat, Semoga LSM Tamperak Kota Medan semakin maju dan dapat memperjuangkan suara masyarakat marjinal untuk mendapatkan keadilan,"ucapnya.

Adapun tiga lokasi bakti sosial dilaksanakan di Jalan Pintu Air Gang Andalas No.10 F Kelurahan Sitirejo 1 Kecamatan Medan Kota dengan pembagian 50 paket sembako, Selanjutnya di Jalan Kail,Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan sebanyak 50 paket sembako dan  pembagian 50 paket sembako di Kantor DPD LSM Tamperak Kota Medan di Bundaran BCA Komplek Cemara Asri No 88 BB, Kec Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kegiatan pembagian 150 paket sembako untuk masyarakat susah yang berisi, 1goni beras 5 kiloan, 1 kilogram minyak makan kemasan merk Filma, 2 kilogram gula pasir tersebut berjalan lancar dan mendapat respon positif dari masyarakat banyak.(A. Pakpahan)

Sidang Perkara Atas Gugatan Terkait Sengketa Tanah di Afulu Masih Berproses

GUNUNGSITOLI, GELORA HUKUM - Pengadilan Negeri Gunungsitoli akan menggelar sidang lanjutan tentang gugatan atas perkara sengketa tanah warisan di Desa Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara yang disampaikan sebelumnya oleh kuasa hukum penggugat kepada Ketua Pengadilan Gunungsitoli perihal gugatan pada Rabu, 18/08/2021.

Diketahui bahwa objek sengketa tanah ini merupakan tanah warisan dari (almarhum) Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha. Dalam pernyataannya tergugat dalam hal ini Masnia Baeha alias Ina Hafizah Tanjung kepada awak media menyatakan "kami mau keadilan ditegakan seadil-adilnya sehingga kebenaran pasti nyata adanya, kami juga tidak mau jalan mediasi atau damai dilakukan namun kami tetap menuntut hak kami serta tetap mengharapkan agar keadilan tercipta kepada orang yang benar" ungkapnya dengan tegas.

Namun pihak penggugat melalui kuasa hukum penggugat Itamari Lase, SH.,MH, mengatakan bahwa kliennya mengharapkan bahwa proses persidangan untuk kedepan ini berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil.

Dianya menambahkan lagi bahwa kalau bisa diambil jalan mediasi saja antar pihak penggugat dengan tergugat untuk memudahkan bagi kedua belah pihak untuk berdamai. Ungkapnya dengan semangat.

Selanjutnya jadwal sidang mediasi akan dilakukan tanggal 24 Agustus 2021 yang disidangkan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. 

Berdasarkan hasil wawancara media Golora Hukum di ruangan kuasa hukum Tergugat atas nama elyfama zebua, SH, mengatakan: Tanah objek perkara yang di gugat oleh penggugat, adalah Tanah kakek Tergugat II, lalu pemilik Tanah meninggal dunia, setelah itu ahli waris alm atau anaknya menjual kepada Israk baeha alias ama Ilman dan lalu Israk baeha menjual kepada zakaria baeha lalu objek Tanah itu di sebut milik zakaria baeha. Untuk itu, "saya sebagai kuasa hukum Tergugat, berharap agar hakim pemutus dapat mempertimbangkannya sehingga putusan dapat di terima dengan akal sehat" ujarnya dengan kata tegas.(Y.Gea)