Masyarakat Pemuda Kepni, Gelar Unjuk Rasa Dukung Sekretariat PPK-35

Gunungsitoli Kamis, 07-Oktober 2021

Gunungsitoli-Gelora Hukum. Unjuk rasa tersebut, digelar untuk menyampaikan beberapa aspirasi serta memberi dorongan semangat bekerja kepada pihak PPK-35 demi terwujudnya pembangunan yang bermutu dan efektif untuk masyarakat kepuauan nias. Adapun beberapa aspirasi yang disampaikan adalah:1. Mendesak percepatan pembangunan jalan melingkar di Kepulauan Nias yang sampai saat ini belum selesai. 2. Meminta penambahan anggaran kegiatan, serta mutu pekerjaan yang maksimal. 3. Mengfokuskan diri pada semua pekerjaan yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan serta yang akan dilaksanakan. 4. Adanya keterbukaan informasi terkait, pada seluruh kegiatan PPK-35 di kepulauan Nias. Dalam orasinya pimpinan aksi menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menciptakan kondusifitas di tengah-tengah masyarakat nias, untuk tidak terpancing dalam pembahasan isu-isu yang bernuansa sara. Agar proses pembangunan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, penyampaian aspirasi tersebut ditulis dan serahkan kepada petugas PPK-35 yang sedang bertugas mewakili ketua PPK-35 Firman Hitahuruk yang kebetulan sedang bertugas diluar daerah. Diwaktu yang bersamaan, Ketua PPK-35 menanggapi melalui sambungan telepon, bahwa beberapa aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Balai Besar Jalan Nasional (BB-PJN) Provinsi Sumatera-utara.Firman Hitahuruk menambahkan, saya meminta kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi kinerja kami, dan siap dikritik secara objektif demi perbaikan kinerja PPK-35.(YG)

Warga Protes Tindakan Kades, Dalam Penetapan Kadus II Desa Zuzundao

NIAS ISLAND, GELORA HUKUM - Pemilihak Kadus Dusun II Desa Zuzundao Kec.Mandrehe Kab.Nias Barat, yang diselenggarakan oleh Pjs. Kades Zuzundao Asmawati Zalukhu pada bulan Agustus lalu, berakhir konflik Horizontal diwujudkan dengan protes keras dari masyarakat masyarakat.

Protes ini akubat dari ulah Pjs. Kades Zuzundao Asmawati Zalukhu yang tidak konsisten dari hasil seleksi yang telah dia selenggarakan pada (9/8/2021), dimana beliau menetapkan Christian Bianespa Gulo (pemilik nilai renadah) ditetapkan menjadi kadus II, sementara pemilik nilai tinggu beenama Semangat Vakati Jaya Gulo terabaikan, urai warga.

Dari sikap Pj kades itu, oleh warga dusun II melalui surat mengajukan keberatan kepada Bupati Nias Barat dan Camat mandehe, beberapa hari kemudian sejumlah Tokoh dusun II Desa zuzundao tersebut langung menemui Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu, setelah Pak Bupati menelaah, langsung menelpon Camat Mandrehe memerintahkan untuk mencabut rekomondasi penetapan kadus II zuzundao pemilik nilai rendah dan menetapkan calin kadus pemilik Nilai tinggi, yrai para tokoh.

Sampai saat ini tidak beehasil menghubungi Pjs. Kadwa zuzundao karena hp nya tidak aktif, juga Camat Mandehe ho nya aktif tapi selalu swlalu ditolah, di hubungi lewat WA juga tudak dibalas. 

Mewakil Tokoh Dusun II Desa Zuzundao A.Vicar Gulo dengan kerndahan hari mengharapkan tindakan tegas dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat, demi kebenaran dan keadilan (Makmur Gulo)

Hasil Audit Inspektorat Nisel, Untuk Desa Golambanua II Dipertanyakan

KEPNI, GELORA HUKUM - Setelah beberapa bulan berlalu, laporan masyarakat terkait masalah di desa Golambanua II yang melibatkan Kepala Desa Golambanua II sendiri Osaraoziduhu Laia, S.Pd di Inspektorat Kabupaten Nias Selatan hingga kini sepertinya tidak sesuai harapan masyarakat Desa Golambanua II. Hal itu terlihat ketika Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Kabar Online Indonesia Kepulauan Nias (DPD AKRINDO) bersama masyarakat dan aparat desa saat mengkonfirmasi LHP serta rekomendasi pimpinan daerah kepada Aparat Penegak Hukum (APH) di Telukdalam pada Rabu, 29/09/2021.

Ketua DPD AKRINDO Kepulauan Nias Edison Sarumaha, S.Pd menyatakan bahwa Inspektorat Nias Selatan telah melakukan pengkhianatan kepada masyarakat desa Golambanua II saat ini, dimana oknum Kepala Desa yang diindikasikan telah menyelewengkan keuangan desa ADD/DD Ta 2020 sengaja dilindungi sehingga tidak bisa terjerat secara hukum.

Dia menambahkan, ketika kami bersama 

pengurus dan masyarakat desa Golambanua II menanyakan langsung di Kejaksaan Negeri Nias Selatan sama sekali rekomendasi dari Kepala Daerah belum diberikan untuk diproses secara hukum. "Yang mana hasil dari LHP itu sama sekali tidak sesuai dengan isi laporan masyarakat, dan ini seakan jauh panggang dari api", tegasnya.

Inspektorat Nias Selatan sengaja membiarkan dan melindungi koruptor, oknum Kepala Desa Golambanua II yang diindikasikan menyelewengkan anggaran ADD/DD desa Golambanua II tetap bertahan diposisinya sebagai Kepala Desa, padahal oknum Kepala Desa tersebut jelas-jelas telah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadinya, sadisnya lagi laporan pertanggung jawaban keuangan desa oleh Kepala Desa yang nilainya ratusan juta rupiah sampai detik ini belum jelas adanya.

Edison Sarumaha, S.Pd juga menyinggung pernyataan Wakil Bupati Nias Selatan beberapa minggu yang lalu saat DPD AKRINDO Kepulauan Nias dan masyarakat desa Golambanua II melakukan aksi damai di Kantor Bupati Nias Selatan. Saat itu Wakil Bupati Nias Selatan Firman Giawa, SH,.MH dihadapan para peserta aksi menyatakan dengan tegas "koruptor wajib dibumi hanguskan di bumi Nias Selatan", namun itu hanya sebatas teori saja sehingga bawahannya sendiri mengabaikan pernyataaan itu yang dianggap sebagai siaran ulang saja. 

Lanjutnya mengatakan, mengingat akan hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja namun sebagai organisasi sosio kontrol akan menggunakan haknya untuk melanjutkan hal ini ke jenjang yang lebih tinggi dan yang punya kapasitas untuk itu yakni akan melaporkan Inspektorat Nias Selatan ke Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Sumatera Utara serta oknum Kepala Desa Golambanua II ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara karena dinilai bahwa keadilan masih belum tercipta di Nias Selatan khususnya di desa Golambanua II, Tandasnya dengan tegas.

Sekdes Golambanua II Motuho Tafona'o juga menyatakan kepada awak media bahwa dirinya kecewa kepada Inspektorat Nias Selatan soal hasil audit terkait penggunaan ADD/DD atas laporan masyarakat yang disampaikan sebelumnya. "Kami seluruh masyarakat Desa Golambanua II sangat kecewa atas LHP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Nias Selatan yang memakan waktu penyelidikan hampir satu tahun lamanya, sama sekali tidak sesuai dengan isi laporan yang kami sampaikan ke mereka". Saya curiga dengan oknum di Inspektorat Nias Selatan ini khususnya para oknum pengaudit dan pimpinannya, jangan-jangan mereka sudah disuap oleh oknum Kepala Desa itu sendiri, terbukti dari LHP yang sudah keluar. 

Dia menambahkan, biasanya jika hal itu ada penyelewengan keuangan maka LHP itu wajib diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum, tapi hal ini tidak sama sekali justru kepada pimpinan di Kecamatan rekomendasi itu diteruskan untuk melakukan pembinaan kepada oknum Kepala Desa tersebut. Sehingga kesimpulannya oknum Kepala Desa Golambanua II tersebut seakan belum melakukan kesalahan yang fatal pada penggunaan ADD/DD Ta 2020 yang lalu.

Oleh sebab itu kami masyarakat Desa Golambanua II bersama dengan Pengurus DPD AKRINDO Kepulauan Nias akan berjuang terus sampai keadilan itu tercipta dan nyata di Desa Golambanua II, "Meskipun kebohongan itu lari secepat kilat suatu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya", Tegasnya dengan kesal.

Hal senada juga dikatakan oleh Sokhinaso Hulu selaku Ketua BPD Desa Golambanua II bahwa merasa kesal dan kecewa terhadap hasil audit Inspektorat Nias Selatan yang menurutnya hanya menguntungkan pribadi oknum Kepala Desa Golambanua II saja. Dia menjelaskan bahwa ketika dirinya bersama dengan Pengurus DPD AKRINDO Kepulauan Nias pada Rabu 29/09/2021 mau bertemu dengan Kepala Inspektur Nias Selatan Imanuel Telaumbanua guna melakukan konfirmasi terkait dengan LHP yang dikeluarkan tersebut di kantornya akan tetapi beliau itu tidak ada dikantornya tetapi lagi sibuk dengan kegiatan yang lain. Seterusnya tidak mentok sampai disitu langsung melangkahkan kaki ke kantor Bupati Nias Selatan guna melakukan konfirmasi tentang LHP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Nias Selatan namun hal itu tidak membuahkan hasil yang signifikan, karena Bupati Nias Selatan sedang istirahat siang di rumahnya sementara Wakil Bupati Nias Selatan sedang Video Conference (Vidcon) diruang kerjanya.

Lanjutnya, beberapa hari yang lalu oknum Kepala Desa Golambanua II Osaraoziduhu Laia, S.Pd telah memindahkan kantor desa ke salah satu rumah warga di desa Golambanua II dengan alasan yang tidak jelas. Dia menegaskan bahwa awalnya kantor desa Golambanua II berlokasi di Balai Desa yang sudah lama ada disana, bahkan lokasi dan tempat tersebut adalah milik desa sendiri dan juga berdasarkan hasil musyawarah para tokoh dan masyarakat desa Golambanua II sebelumnya. "Kami tidak tau apa alasan Kepala Desa memindahkan kantor desa ini ke rumah warga, dan tidak tau juga apakah rumah yang dipakai itu disewa atau hanya dipinjam sementara?. Namun kami masyarakat dan aparat yang lain bahkan BPD tetap berkantor di tempat yang lama saja. Akhir-akhir ini saja Kepala Desa Golambanua II telah melakukan mutasi jabatan kepada Kaur Keuangan (Bendahara Desa) dengan alasan yang tidak jelas adanya.(ML/SETIELI ZAL)

Pilkades Pakpahan Diikuti 4 Calon, Ketua PPKD :Siap Sukseskan Dengan Jujur, Adil dan Benar

TAPANULI UTARA, GELORA HUKUM - Pemilihan kepala desa (Pilkades) di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara yang akan di laksanakan pada penghujung Nopember 2021 pada 200 desa, saat ini sudah memasuki proses pendaftaran. 

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, Poluk Bintang Natalis Pakpahan S.Pd. (ist)

Diperkirakan, terdapat sedikitnya 600 calon kepala desa yang akan berkompetisi meraih simpati dan dukungan rakyat di wilayah masing masing. Angka pendaftar ini terbilang naik signifikan dibanding pelaksanaan Pilkades 5 tahun lalu.

Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan misalnya, terdapat 4 orang yang mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa.

4 orang nama calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh PPKD Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara.

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, Poluk Bintang Natalis Pakpahan S.Pd menuturkan, dirinya dan seluruh anggota kepanitian PPKD desa Pakpahan siap bekerja mengsukseskan pemilihan kepala desa di desa Pakpahan dengan jujur, adil dan benar.

"PPKD desa pakpahan sudah menerima dan menetapkan 4 orang calon kepala desa yakni, Erpin Pakpahan, Marolop Pakpahan, Paskana Pakpahan dan Saut Pardomuan Pakpahan yang merupakan incumbent (Petahana),"ucap Poluk Bintang Natalis Pakpahan S.Pd saat dihubungi wartawan Gelora Hukum melalui sambungan seluler, Rabu (29/09/2021).

Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan bahwa masa kampanye diadakan pada tanggal 15-17 November 2021 dan pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 23 November 2021.

"Untuk jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1.880 dan kami sudah melakukan pendataan bagi warga yang berhak memilih atau tidak,"ucap bintang pakpahan yang juga berprofesi sebagai guru salah satu SMA di Kecamatan Pangaribuan.

selain itu kata Poluk Bintang Natalis Pakpahan S.Pd, selamat berpesta demokrasi bagi masyarakat desa pakpahan, siapapun kepala desa yang terpilih nantinya,itulah pilihan masyarakat.

“Harapan saya di Pilkades ini, berjalan aman dan tertib, sukses terselengara dengan jujur adil bermartabat dan tidak mengalami kejanggalan sesuai aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Taput, tidak menjadi penyebab cluster baru penyebaran Covid-19,"harapnya.

Sebelumnya, Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ronald Fredy Cristian Sipayung mengatakan, meskipun masih menunggu sejumlah data-data terkait Pilkades dari Pemkab Taput, namun pihaknya sudah melakukan persiapan terkait pengamanan, termasuk pemetaan terhadap titik-titik kerawanan.

"Saat ini kita sudah melakukan pemetaan terkait tingkat kerawanan Pilkades berdasarkan aspek geografis, untuk menentukan pola pengamanan yang dilakukan anggota Polri," papar AKBP Ronald FC Sipayung,

Berkaitan dengan peserta yang telah mendaftar untuk ikut Pilkades, Kapolres menjelaskan, pihaknya masih mendata dari setiap desa, yang saat sudah berada ditangan PPKD.

"Datanya belum masuk semua, terutama untuk mengetahui berapa banyak pendaftar, siapa orang-orang yang mendaftar. Dengan demikian, kita bisa menentukan pola pengamanan dan sebagai bahan prediksi pelaksanaan Pilkades," ucapnya.

AKBP Ronald Fredy Cristian Sipayung juga menjelaskan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas PMD dan Satpol PP untuk pengamanan setiap tahapan-tahapan Pilkades.(A. Pakpahan).

Persadi Gelar Raker Perdana di Hotel Grand Antares Medan

MEDAN, GELORA HUKUM - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pergerakan Seluruh Advokat Indonesia (PERSADI) Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Kerja perdana, di Hotel Grand Antares, Jalan Sisingamangaraja, Medan , Sabtu (11/09/2021).

Rapat Kerja (Raker) dengan Thema "Mewujudkan Advokat yang Profesional Melalui Organisasi Advokat yang Kuat" itu digelar juga sebagai deklarasi bahwa organisasi besutan Ketua Umum, Syam Daeng Rani tersebut sudah terbentuk di Provinsi Sumatera Utara dalam pimpinan Ketua DPD PERSADI Sumut, Lindung Pandiangan SE SH MH.

Ketua Panitia Raker, Paraduan Pakpahan SH dalam paparannya mengatakan, pengurus DPD Provsu sudah mengantongi SK. Bahkan pengurus pusat telah memerintahkan untuk pembentukan pengurus DPC-DPC Kabupaten Kota se-Sumut.

 

"Kiranya pertemuan ini juga bisa kita gunakan untuk rencana pelantikan pengurus,dimana peserta yang hadir diikuti 10 DPC Se-Sumut," katanya.

 

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumut, Rasidin mengatakan, banyak anak bangsa yang butuh jasa dari advokat. Baik yang berkaitan dengan perdata, pidana, fidusia, dan sebagainya.

"Banyak lembaga advokat yang sudah berdiri, tetapi tidak juga bisa mengatasi dan mengakomodir kepentingan hukum di tengah-tengah masyarakat. Itu harus kita selesaikan melalui lembaga yang baru dibentuk ini. Semoga organisasi ini dapat melahirkan advokat-advokat yang handal," katanya mengawali kata sambutan pada pembukaan acara tersebut.

Pihaknya selaku BPJS Ketenagakerjaan mendorong agar para advokat yang berada dalam naungan PERSADI dapat memahami akan pentingnya kesadaran perlindungan sosial. "Saya menghimbau pentingnya BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja, khususnya kepada profesi seorang pengacara," ujarnya.

Katanya, melalui BPJS Ketenagakerjaan, negara hadir untuk mengakomodir jaminan sosial bagi pekerja. 

 

Dr Tuangkus Harianja, selaku Dewan Pakar PERSADI ProvSu yang juga Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pematangsiantar dalam sambutannya mengatakan, banyak hal yang harus dipelajari untuk mencari solusi-solusi terkait penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

"Banyak kasus yang harusnya dia direhabilitasi, tapi terpaksa ditahan. Hal-hal seperti ini saya rasa cocok dibincangkan dan didiskusikan di organisasi ini," katanya.

Kondisi dilematis tersebut, menurutnya perlu menjadi PR (pekerjaan rumah) BNN bersama PERSADI. "Mau diserahkan ke lapas, apakah unsur terpenuhi? Kalau dipulangkan, apa kata masyarakat. Kalau direhabilitasi, siapa yang biayai? Kalau negara yang biayai, dari mana anggarannya? Ini sangat kompleks," katanya.

Dia berharap PERSADI bisa membuat MoU dengan BNN, agar dapat dilahirkan solusi-solusi terkait dengan berbagai persoalan yang berkaitan dengan narkotika.

Ketua DPD PERSADI ProvSu, Lindung Pandiangan SE SH MH mengatakan, rencana program organisasi ini akan berupaya melakukan MoU dengan lembaga-lembaga penegakan hukum, baik kepolisian, kejaksaan, termasuk BNN. 

"Melalui organisasi ini, saya juga akan mencoba mengakomodir agar suara dan aspirasi seluruh anggota dapat kita dengar. Jangan perbedaan pendapat malah membuat perpecahan," harap Lindung Pandiangan seraya membuka resmi acara Raker.(rel/A.Pakpahan)