Kamis, 28 Februari 2019

Wabup Nias, Hadiri Kegiatan Dialok Deklarasi Pemilu Damai

NIAS, GELORA HUKUM - Wakil Bupati Nias Arosokhi waruwu SH, MH. menghadiri kegiatan dialog tokoh lintas agama Sumatera utara dan deklarasi damai, dengan Tema,  Peran Tokoh Lintas Agama Dalam Mewujudkan Pemilu Damai Tahun 2019, yang di laksanakan di Aula kamtibmas Polres Nias, rabu 27 februari 2019.

Acara tersebut di hadiri oleh,Wakil Bupati Nias Arosokhi waruwu SH,MH. Wadir Binmas Polda Sumut AKBP Parluatan Siregar,  Kasubdit Polmas Dit Binmas Polda Sumut AKBP Fatmah Nasution,  Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan, S.I.K., M.H,  Mewakili Dandim 0213/Nias,  Kepala BNNK Gunungsitoli AKBP Faduhusi Zendrato, S.H., M.H, Wakil Bupati Nias Utara Haogosochi Hulu,  Kasi Ornop Dit Binmas Polda Sumut Kompol Lely Hafni,  Kabag Ops, Kabag Ren dan Kabag Sumda Polres Nias,  Para Kasat sejajaran Polres Nias,  Para Kapolsek sejajaran Polres Nias,  H.Maratua Simanjuntak Ketua FKUB Sumut, Ketua MUI Gunungsitoli H. Abdul Hadi S.H,  Ketua FKUB Kota Bastari Marikan, M.M,  Ketua PGLII Kab. Nisel Pdt. Aperli Gulo M.Th, Ketua PGLII Kep. Nias Pdt. Betul Ndraha, M.Th,  Kemenag Kab. Nias Barat Ermansyah Polem, M.M, Ketua FKUB Nias Utara Drs. Emanuel Hia,  Ketua PCNU Kota Gunungsitoli Drs. Basrah Zebua,   Ketua PCNU Kab. Nias Utara Muhamad Yusuf Zebua, SE,  Ketua FKUB Nisel Pdt. Ohezatulo Buulolo, FKUB Kab. Nias Drs. Soziduhu Lombu, M.Th,  MUI Kab. Nias Barat Masyhur Marunduri,  Paroki Santa Maria Gunungsitoli Drs. Alizatulo Waruwu,  MUI Kab. Nias Ajran Caniago, Sinode BNKP Pdt. Gloriati Ndraha, Sekum GNKPI Pdt. Nur Idaman Zebua, Tokoh-tokoh lintas agama Kab/Kota dan beberapa undangan lainnya. 

Sebagai nara sumber,  Heppy S. Harefa (Komisioner KPU Gunungsitoli); H.Maratua Simanjuntak (Ketua FKUB Sumatera Utara);  H.Hasan Bakti Nasution (Ketua MUI Sumatera Utara);  Pdt. Hotman Hutasoit (PGI Sumatera Utara); Pastor Benno Ola Tage (Keuskupan Sumatera Utara)

Pada sambutan Kapolda yang dibacakan oleh Kapolres Nias, ia  mengucapkan terimakasih kepada tokoh-tokoh lintas agama yang telah hadir dengan berkomitmen untuk menciptakan persatuan dan kesatuan demi mewujudkan pemilu damai 2019 khususnya di daerah Sumatera Utara 

Di tambahkannya,  supaya kegiatan ini membawa berkah bagi kehidupan keagamaan dan iklim demokrasi positif untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa Indonesia,  Pada prinsipnya setiap agama mengajarkan kebaikan dan tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk berbuat jahat dan menganggap agamanya paling benar , maka dengan itu, marilah kita menjalankan keyakinan masing-masing tanpa menyalahkan agama orang lain supaya tercipta kerukunan antar umat beragama yang bisa mempererat persatuan dan kesatuan

Lanjut pada sambutannya,  marilah kita menjalin hubungan yang baik antar umat beragama dan sesama manusia guna untuk menjaga keutuhan NKRI, 

Memasuki masa kampanye dikhawatirkan akan terjadi kecurangan dan tindak pidana lainnya berupa Kampanye hitam dan ujaran kebencian yg dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab baik melalui dunia maya maupun secara terang-terangan, 

Pada sambutannya ia berharap agar Bersikap dewasa dan bijak dalam mengambil keputusan pada pemilu 2019 ini, marilah kita Bersama-sama menjaga keamanan menjelang pemilu khususnya di Wilayah hukum Polres Nias.

Kemudian, Paparan dari Wadir Binmas Polda Sumut, Agar melakukan sinergitas dalam rangka mensukseskan Pileg dan Pilpres pada Pemilu 2019 sehingga memberi kesejukan ditengah-tengah masyarakat, dan Membangun kesadaran masyarakat agar terlibat aktif dalam mensosialisakan masalah hukum terkait Pemilu 2019,  Bersatu padu dalam menjaga kondisi yang aman ditengah-tengah masyarakat, karena Peran tokoh lintas agama tidak terlepas untuk menjaga keutuhan NKRI, dan Tidak menonjolkan perbedaan oleh karena keberagamaan menjelang pemilu damai 2019 yang dapat memicu dan menimbulkan konflik, dan juga Jiwa Nasionalisme dan Bela Negara harus dipertahankan agar tidak terpecah belah, Memberi bimbingan dan arahan kepada para tokoh-tokoh masyarakat untuk Sementara menolak hoax, "ungkap wadir binmas

Ketua MUI Kabupaten Nias Utara M. Yusuf Zebua
Membacakan  Isi Deklarasi tokoh lintas agama Sumatera Utara menghadapi Pemilu tanggal 17 April 2019 sebagai berikut, 

Untuk menyongsong Pemilu tanggal 17 April 2019, kami peserta dialog tokoh lintas agama Sumatera Utara mendeklarasikan Pemilu damai, santun dan menyejukkan. 
ada pun beberapa harapan sebagai berikut,

1. Meminta kepada seluruh umat beragama tetap memelihara kerukunan dan kedamaian yang telah terbangun selama ini
2. Meminta supaya semua partai politik dalam setiap kampanye, senantiasa menampilkan kampanye damai, santun dan menyejukkan serta berkompetisi secara sehat.
3. Meminta supaya segenap juru kampanye dapat menghindari narasi yang berdimensi SARA, ujaran kebencian dan hoaks
4. Menghimbau segenap umat beragama agar dapat berpartisipasi aktif bagi terselenggaranya Pemilu yang berkualitas dengan mengedepankan kerukunan dan memberikan hak suara sesuai dengan pilihan masing-masing
5. Meminta supaya KPU, BAWASLU dan Aparat Penegak Hukum senantiasa menegakkan supremasi hukum demi terselenggaranya Pemilu yang jujur, adil, aman, damai, dan berkualitas. (Makmur Gulo)

Label:

AKRINDO Gugat Kadis Pertanian Nisbar, KI Gelar Sidang Perdana

Ekonomi Daeli / Kadis Pertanian
(Tergugat sengketa informasi)

MEDAN, GELORA HUKUM
- Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara gelar sidang perdana atas gugatan sengketa Informasi yang diajukan DPD Assosiasi Kabar Online Indonesia (AKRINDO) Kabupaten Kepulauan Nias dengan nomor register perkara : 70/KIP/SU/S/XI/3018, terhadap Badan Publik Dinas Pertanian Kabupaten Nias Barat dalam hal ini Kepala Dinas karena tidak bersedia memberikan pelayanan informasi publik berupa pemberian data yang diminta AKRINDO pada waktu lalu.

Sidang perdana ini digelar pada hari Senin lalu (25/2/2019), sebagaimana surat panggilan dari KI Propinsi Sumatera Utara terhadap masing masing prmohon No. 01/II/KIP-SU-RSL/2019.

Emmy Ribuan Sinaga, SH Panitera Pengganti KI Propsu melalui via WA menjelas,  sidang perdana ini lebih kepada Verivikasi, dan pihak termohon yang pertama dipanggil adalah Bupati Nias Barat sebagai atasan badan publik yang disengketakan dan pada sidang sidang berikutnya yang dipanggil untuk hadir adalah pihak yang disengketakan, dalam hal ini pihak Dinas Pertanian.

Komisioner KI Propsu (Wakil ketua) bapak Robinson Simbolon, SH, MH melalui Via Telepon menjelaskan, Pengajuan sengketa informasi merupakan hak warga negara dan dilindungi oleh UU, segala informasi yang diminta Publik idealnya badan publik berkewajiban memenuhinya kecuali informasi yang sifatnya rahasia negara seperti informasi berbasis intelijen, operasi jaringan teroris, Narkoba dsb, sementara informasi atas pengelolaan keuangan Negara yang dikelolah badan publik, maka  publik berhak mengetahuinya demi  asas keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, lalu siapa "badan publik" yakni Pemerintah (Eksekutif, legislatif dan juistis) sementara "Publik" adalah Rakyat dan komunitasnya.

Ketua DPD AKRINDO Kepulauan Nias Jason Hulu membenarkan bahwa DPD AKRINDO Kep. Nias telah mengajukan sengketa gugatan terhadap Dinas Pertanian Nisbar kepada KIP Propsu, karena dinas yang bersangkutan tidak bersedia memberikan pelayanan informasi yang kita minta dengan batas waktu sebagaimana diatur pada UU KIP No. 14 tahun 2008.

Prosesnya adalah setelah 17 hari surat permohonan informasi diajukan tidak ada tanggapan, maka selanjutnya pihak pemohon mengajukan keberatan kepada atasannya, bila respon juga tidak ada selama 30 hari kerja, maka sudah layak disengketakan yang bersangkutan kepada Komisi informasi, dan proses itu AKRINDO telah mematuhinya.

Proses ini penting kita uraikan, untuk mengingatkan potensi kritis bagi masyarakat kita, agar hak publik / masyarakat untuk memperoleh informasi secara detil tentang alur pengelolaan anggaran yang dikelolah oleh pemerintah (badan publik / publik servis) termasuk RAB, Kontrak, dsb, adalah Hak publik, bagi mereka yang tidak bersedia memberikan maka layak disengketakan, karena dugaan terjadinya praktek rekayasa, Mark up dan korupsi seakan sulit terbantahkan, tandas Jason.

Pada sidang itu termohon diwakili oleh Kepala kantor kominfo kab. Nias Barat, sementara dari pemohon dihadiri oleh  Oberlin Petrus L, SH, Devisi Hukum dan Ham DPD AKRINDO Kep. Nias, sekaligus berprofesi sebagai Pengacara. (Timred/Haris)

Label:

Bupati Nias, Menandatangani Naskah Program TMMD antara Dandim 0213/Nias

Nias, gelorahukum.com - Pelaksanaan kegiatan upacara pembukaan TMMD ke-104 Tahun Anggaran 2019 Kodim 0213 Nias di lapangan Desa Tagaule Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, dimulai dengan tarian-tarian dan pengalungan bunga kepada Bupati Nias, selasa 26/02/2019.

Sebagai Irup Bupati Nias Sokhiatulo Laoli, MM sekaligus penyematan tanda Satgas TMMD, Penyerahan Perlengkapan kerja secara simbolis, penandatanganan Naskah Program TMMD antara Bupati Nias dengan Dandim 0213/Nias selaku Dansatgas,
Upacara pembukaan TMMD ke-104 Kodim 0213 Nias pagi ini berjalan dengan baik, Program TMMD ke-104 Kodim 1407/ akan berjalan selama 30 hari, yakni terhitung sejak tanggal 26 Febuari 2019 hingga 27 Maret 2019. Tampak jelas antusiasnya para prajurit yang tergabung dalam Satgas, mereka berbaris dengan gagah dan tegak lurus menandakan bahwa mereka memiliki semangat tinggi dalam menyukseskan program TMMD tersebut, 
Melalui TMMD ini sangat meningkatkan Kebersamaan Umat Serta Semangat Gotong Royong Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara guna Mewujudkan Ketahanan Nasional Acara pembukaan TMMD ke 104 
di hadiri Oleh Sokhiatulo Laoli, Danrem 023/Ks Kol INF Tri Saktiyono, Staf Ahli Pangdam 1/BB Bidang OPM Kol INF Andi Zebua, Kol (P) Dian Danlanal Nias, Y. Reymond RS Purba., S.H.,M.Tr (Han) Dandim 0213/Nias para Dandim Jajaran Rem 023/KS, Danyonif 123RW, Deny Kurniawan S.IK Kapolres Nias, Ketua Pengadilan Nias, Kajari Gunungsitoli Futin Helena Laoli, Ketua DPRD Kab.upaten Nias, . Wakil Bupati Nias, Wakil Bupati Nias Utara, Wakil Bupati Nias Barat, Asisten I (Mewakili Walikota Gunungsitoli), . Kepala Dinas se-Kabupaten Nias, Tomas, Toga dan Masyarakat Kecamatan Bawolato dan para undangan lainnya.

Sasaran Fisik TMMD sebagai berikut :
1. Pembukaan jalan di Desa Tagaule dan Desa Balaletoba’a sepanjang 6000 M Dan Lebar 2 Meter.
2. Penggalian parit kanan kiri jalan sepanjang 12.000 M dan Lebar 2 Meter.
3. Pengecatan Masjid fan Gereja Sebanyak 2 Unit.
Adapun Sararan Non Fisik sbb :
1. Penyuluhan Wasbang.
2. Penyuluhan Belah Negara.
3. Penyuluhan Narkoba.
4. Penyuluhan Hukum.
5. Penyulugan Kesehatan.
6. Penyuluhan Pertanian.
7. Penyuluhan Perikanan.
8. Penyuluhan lingkungam Hidup.
9. Penyuluhan PKK.
10. Penyuluhan Dan Kegiatan Mitigasi Bencana.
11. Penyuluhan Kegiatan Agama.
Personil Satgas TMMD Berjumlah 150 Orang Terdiri dari Kelompok Komando Satgas sebanyak 15 orang, tim Asitensi sebanyak 25 orang, SSK TMMD 110 Orang. (makmur Gulo)

Label:

Rabu, 27 Februari 2019

BUPATI NIAS SAMBUT BAIK PELAKSANAAN TMMD KE 104 TAHUN


NIAS, GELORA HUKUM - Melalui Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 104 Kita Tingkatkan Kebersamaan Umat Serta Semangat Gotong Royong Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara guna Mewujudkan Ketahanan Nasional. 

Bupati Nias Sokhiatulo Laoli. Sebagai Irup pada pelaksanaan pembukaan TMMD ke 104 di wilayah KODIM 0213/Nias selasa 26/02/2019 sekitar pukul 10.00 wib pagi 

Acara pembukaan TMMD ke 104 di hadiri Oleh Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli MM, Danrem 023/Ks Kol INF Tri Saktiyono, Staf Ahli Pangdam 1/BB Bidang OPM Kol INF Andi Zebua, Kol (P) Dian Danlanal Nias, Y. Reymond RS Purba., S.H.,M.Tr (Han) Dandim 0213/Nias para Dandim Jajaran Rem 023/KS, Danyonif 123RW, Deny Kurniawan S.IK Kapolres Nias, Ketua Pengadilan Nias, Kajari Gunungsitoli Futin Helena Laoli, Ketua DPRD Kab.upaten Nias, Wakil Bupati Nias, Wakil Bupati Nias Utara, Wakil Bupati Nias Barat, Asisten I (Mewakili Walikota Gunungsitoli), . Kepala Dinas se-Kabupaten Nias, Tomas, Toga dan Masyarakat Kecamatan Bawolato dan para undangan lainnya.

Dalam amanatnya Bupati menyampaikan “Atas nama Pemerintah Kabupaten Nias kami mengucapkan terimakasih kepada Pangdam I/ BB dan Dandim 0213/Nias yang telah memprogramkan pelaksanaan TMMD ke-104 tahun 2019 di wilayah Kabupaten Nias Khususnya di Desa Tangaule dan Desa Balale Toba’A Kecamatan Bawolato, hal ini merupakan bukti konkret dari kemanunggalan TNI dalam membangun desa bermasyarakat dikabupaten Nias, "ucap Bupati

Lanjut Sokhiatulo mengatakan kami menyambut baik tema pelasksanaan TMMD ke-104 tahun 2019 yang menyatakan bahwa Melalui kegitan TMMD kita tingkatkan kebersamaan umat serta semangat gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketahanan Nasional, mengandung makna adanya sinergitas dan semangat yang sama diantara seluruh elemen bangsa terutama antara TNI, Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah yang saling mendukung dalam percepatan dan meningkatkan pembangunan dan ketahanan nasional,

Di tambahkanya, Program TMMD merupakan kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik,”Pelaksanaan kegitan TMMD ke-104 tahun 2019 ini, berlangsung selama 30 hari mulai hari ini, tanggal 26 Februari s/d 27 Maret 2019 yang berlokasi di Desa Tagaule dan desa Balale Toba’a kecamatan bawolato Kabupate Nias, "papar bupati

Lebih jauh Bupati memaparkan, Program TNI Manunggal Membangun Desa ini merupakan salah satu wujud Nawa cita yaitu “Membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan”. Saya mengharapkan kepada seluruh satuan tugas dan segenap masyarakat di kedua desa lokasi TMMD untuk berpartisipasi dalam bergotong-royong, sehingga hasil yang dicapai membawa manfaat yang maksimal,
Kami menyadari bahwa medan tugas begitu menantang dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia, kondisi ini kiranya dapat dikelola secara baik sehingga tujuan yang di inginkan tercapai., “Saya yakin dengan kebersamaan dan semangat gotong royong dan bahu membahu antara masyarakat, pemerintah daerah dan TNI, kegiatan TMMD ini akan memberikan kontribusi yang luar biasa dalam mempercepat pembangunan dikawasan ini, terutama dalam pembangunan dan pembukaan keterisoliran wilayah sekaligus sebagai wujud percepatan pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh yang kita kenal dengan kawasan soziona,

Sokhiatulo mengharapkan, Program kegiatan TMMD ini, juga bukan semata mata hanya membangun sarana fisik bagi masyarakat desa, tetapi juga membangun semangat dan kepercayaan diri serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar mampu mengelola potensi yang mereka miliki, melalui TMMD ini masyarakat juga diharapkan memiliki pengetahuan kesiapsiagaan untuk menghadapi setiap ancaman dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi, "ungkap Bupati Niasm. (Makmur Gulo)

Label:

Bupati Nias Menghadiri Upacara pembukaan TMMD Di Desa Tagaule


NIAS, GELORA HUKUM - Bupati Nias Sokhiatulo Laoli MM, memimpin Upacara Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-104 Kodim 0213 Nias Tahun Anggara TA.2019 di Desa Tagaule, 
Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, Selasa (26/2/2019).

Pada acara tersebut di hadiri oleh Danrem 023/Ks Kol INF Tri Saktiyono, Staf Ahli Pangdam 1/BB Bidang OPM Kol INF Andi Zebua, Danlanal Nias, para Dandim Jajaran Rem 023/KS, Danyonif 123RW, mewakili Kajari Nias, Kepala Pengadilan Nias, Ketua DPRD Nias dan Kapolres Nias, Tokoh adat serta Tokoh masyarakat Desa Tagaule dan Balale Toba’a dan beberapa undangan lainnya TMMD Ke-104 kali ini mengusung tema ” Melalui TMMD Kita Tingkatkan Kebersamaan Umat Serta Gotong Royong Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara dalam Program TNI Manunggal Membangun Desa, guna Mewujudkan Ketahanan Nasional.

Drs. Sokhiatulo Laoli MM, mengucapkan Terima Kasih kepada TNI atas hubungan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Nias melalui Kodim 0213 Nias, dalam rangka pembukaan badan jalan dari Desa Tagaule menuju Desa Balale Toba’a pada kegiatan TMMD Ke -104 ini.

Lanjut bupati, berharap kepada masyarakat desa Tagaule dan Balale Toba’a agar berperan dan berpartisipasi aktif dalam mendukung keberhasilan program TMMD, dan juga berharap kegiatan TMMD ini mencapai hasil yang maksimal, sejalan dengan semangat yang terkandung dalam tema TMMD sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkarakter dan mandiri, "ungkap Bupati. Secara simbolis pembukaan kegiatan TMMD ke-104 ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Nias. (akmur Gulo)

Label:

Kegiatan Pramuka SMPN 2 Mandrehe, Digelar Penuh Semangat


NIAS BARAT, GELORA HUKUM - Kegiatan Gerakan Pramuka Gugus Depan persipan SMPN 2 Mandrehe berupa kegiatan perkemahan yang diadakan sekitar tepi sungai moro'o dusun 2 bawasalo'o Desa Kec. Mandrehe Kab. Nias barat, selama tiga hari, terhitung sejak tanggal 22 s/d 25 Februari 2019.

Upacara pembukaan di hadirin oleh kakak sekretaris kwatir ranting mandehe/ sekretaris 1 kwarcab gerakan pramuka kab. nias barat : Daniel waruwu (DN. Waruwu), kamabigus (ketua majelis pembimbing gugus depan)/kepala SMP negeri 2 mandehe: Taroni gulo. S.pd, pembina senior: Drs.Yustinus gulo, ketua gudep: Danoari gulo S.pd, pembina: Kemauan gulo S.pd, da para kakak pembina putra da putri (papi) serta di dukung oleh petugas medis: Martinus gulo S.kep dan Alfarini gulo. AM.kep.

Pasukan penggalang putra terdiri dari 2 regu yaitu: regu harimau dan regu beruang dengan jumlah 18 orang, dan pasukan penggalang putri terdiri dari 3 regu sebanyak 24 orang dengan pasukan penggalang ramu putra 10 orang dan putri 10 orang.

Dalam kata arahan dan bimbingan sekretaris kwatir ranting: Daniel waruwu  mengatakan perlunya kerjasama antara pembina gudep dengan kwarran dan kwarcab.

Sepengetahuan saya selama ini bahwa gerakan pramuka pada SMP Negeri 2 mandehe termasuk sekolah yang aktif melaksanakan kegiatan pramuka di kabupaten Nias barat, tandas Daniel.

Pada kesempatan itu juga kamabigus/kepala sekolah smp negeri 2 mandehe menyampaikan rasa terimakasih kepada pemilik tanah A.Sentri hia dan A.Soni hia yg telah memberikan tanahnya di pergunakan selama 3 hari serta antusias mendukung kegiata pramuka katanya Salam pramuka (Peringatan Gulo)

Label:

Jembatan Oyo Lokasi Tuwuna Rusak, Masyarakat Resah

NIAS BARAT, GELORA HUKUM - Atas pantauan awak medi (27/2/2019) bahwa jembatan sungai oyo penghubung Kab. Nias barat dengan kota gunung sitoli sudah mulai rusak.

Sejumlah masyarakat yang sempat melewati dengan gelisah diwarnai kekawatiran  mengukap rasa takut dan resah karena kondisi papan jembatan sudah mulai rusak dan rapuh bahkan sebagian papan jembatan patah, bahkan goyang kalau dilewati karna baut padan sudah pada lepas, walaupun secara kasat mata masih terlihat bagus.

Kades tuwuna 'Perihati zai" berharap kepada pemerintah kabupaten nias barat untuk memperhatikan kondisi jembatan ini sebelum kerusakan semakin parah dan menelan korban.

Selain  itu, Kades bersama sejumlah warga diantaranya Aliamo zai mengatakan, selain harapan perbaikan jembatan, tidak kalah penting harapan perhatian pembangunan  bronjong tepi sungai oyo yang berdekatan dengan sejumlah rumah warga, guna mengantisipasi terjadinya kelongsoran rumah warga pada suatu waktu, ungkap kades bersama sejumlah warga. (Peringatan Gulo)

Label:

Senin, 25 Februari 2019

Pelaksanaan Dana Desa Tarahoso Mandehe Utara, Warga Apresiasi

Peterus Gulo Spd
(Kepala Desa Tarahoso)

NIAS BARAT, GELORA HUKUM - Pelaksanaan Dana Desa Tarahoso Mandrehe Utara Kab. Nias Barat berjalan tanpa masalah dan manfaatnya sangat terasa dan reaksi syukur berbasis kegembiraan dari masyarakat sulit terbantahkan.

Sejumlah masyarakat dan tokoh, mereka tidak segan  segan mengungkapkan apresiasi kepada. pemerintah daerah lebih khusus atas kinerja kepala Desa mereka Peterus Gulo Spd, karna dalam pengelolaan dana desa selama ini sang kades selalu bersikap netral dan  transparan, serta segala keputusan menyangkut sasaran kegiatan DD dan ADD selalu berpedoman pada hasil musyawarah mufakat kami masyarakat atas asas aturan yang ada.

Sungai yang membatasi
Dusun 2 dengan dusun 3
Desa Tandahoso
Sedikitnya bukti fisik alokasi dana desa yang membuat masyarakat bangga diantaranya bangunan kantor Desa, Gedung Paud, dan pos Kamling, walaupun sebagian kecil masih dalam proses perampungan, tetapi gedung Paud itu sangat bermanfaat bagi anak anak kami berusia dini, walaupun kepala Desa Desa kami masih baru, tetapi sungguh membuat kami bangga, ungkap sejumlah warga desa. 

Kepada awak media gelorahukum.com, Kepala Desa Tarahoso "Peterus Gulo Spd" mengatakan; Apresiasi masyarakat terhadap saya patuh saya ucapkan terima kasih, dan itu adalah beban moral yang patuh untuk dijaga, saya sadar jabatan kepala desa adalah amanat, tentu pengabdian untuk kepentingan masyarakat menjadi keharusan.

Dalam kesempatan ini juga perlu saya sampaikan bahwa ada satu hal kesulitan warga yang sangat mendesak dan sulit terjawab dengan menggunakan dana desa, yakni "Bangunan jembatan penghubung dusun 2 dengan dusun 3", harapan perhatian untuk jembatan ini karna penting sebagai sarana urat nadi perputaran ekonomi masyarakat desa khususnya dan masyarakat sekitar Nias barat pada umumnya, ungkap Kades.

Untuk itu dengan kerendahan hati saya sungguh mengharapkan perhatian dari pemerintahan Nias Barat, sudi kiranya dapat memberikan perhatian, karena sungai yang terbentang antara dusun itu, kalau musim hujan selain sangat terganggunya perputaran ekonomi masyarakat (menghambat warga di seberangnya untuk menjalankan aktifitas bertani) juga anak anak kami (anak sekolah) sering terlantar. (Efori Zai)

Label:

DD Atualuo Dialihkan Membangun Halaman Sekolah, Masyarakat Kecewa

NIAS, GELORA HUKUM - Warga masyarakat Desa Atualuo Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias ungkap rasa kesal dan protes keras atas tindakan Kepala Desanya FONAHA GULO karena dengan sepihak mengalihkan Silva DD TA. 2017, untuk membangun halaman gedung SMA Negeri 1 Ma'u tanpa persetujuan masyarakat.

Ys. Gulo masyarakat desa Atualuo yang juga sebagai Ketua LPM Desa, kepada awak media mengatakan, sampai sa'at ini kami sangat kecewa atas tindakan Kepala Desa FONAHA GULO itu, karena mengalihkan Dana Desa pada alokasi yang bukan sasarannya.

Sasaran silva itu telah kami usulkan kepada Kepala Desa untuk diarahkan pada pembuatan Jalan Rabat Beton di Dusun 01 RT 04 agar manfa'atnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan, tapi kades tidak menggubris, malah dengan sepihak mengalihkan DD itu untuk pembangunan halaman gedung sekolah, sementara bangunan sekolah itu punya sumber dana sendiri, sementara Dana Desa harusnya dipergunakan untuk pembangunan Desa bukan untuk sekolah, ujar YS.

Kemudian MR Gulo yang juga sebagai ketua pemuda Desa Atualuo menjelaskan, pengalihan dana desa itu  kami sebagai masyarakat tidak menerima, karena sesuai aturan bahwa Dana Desa diperuntukan untuk pembangunan Desa yang di manfa'atkan oleh masyarakat,  dan wajib disesuaikan dengan rencana kerja pembangunan desa,  lagi pula di Desa Atualuo masih banyak kebutuhan medesak yang layak untuk di bangun, ungkapnya dengan nada kecewa.

Lebih lanjut Fidelis Gulo tokoh masyarakat desa Atualuo yang juga sebagai TIM investigasi GNPK-RI prov.sumut (gerakan nasional pencegahan korupsi republik indonesia)  menjelaskan, dana Desa itu tidak pernah di usulkan untuk pemerata'an halaman Gedung sekolah, dan sesuai dengan aturan bahwa pengalihan itu tidak di perbolehkan, karna sasaran dana desa harus melalui usulan masyarakat, maka kami sebagai masyarakat merasa keberatan atas tindakan Kepala Desa FONAHA GULO yang sewenang wenang mengalihkan Dana Desa tanpa persetujuan masyarakat,

Saya menduga bahwa seakan-akan kepala desa itu sama statusnya dengan dinas pendidikan propinsi Sumut, sehingga sumber dana dan alokasi kegiatan disamakan, bukan hanya itu saja pengelolaan anggaran Dana Desa TA. 2017 sangat tidak transparan, bahkan  kami sebagai masyarakat tidak mengetahuinya, progres  diberbagai fisik kegiatan tidak jelas, karna kepala desa tidak transparan apa lagi yang soal pertanggung jawaban di tingkat desa tidak pernah dilakukan,  sementara dalam aturan, bahwa rincian penggunaan dana desa itu masyarakat wajib mengetahuinya, urai Fidelis.

Senada ungkap kesal disampaikan Pak A.Yance Gulo Tokoh masyarakat Atualuo mengatakan,  Kami sangat kecewa dengan Kepala Desa yang tidak menghargai musyawarah dan usulan masyarakatnya, di mana pengalihan DD itu umumnya masyarakat tidak setuju, tetapi Kepala Desa memaksa sendiri.

Kabid Dinas PMD Kabupaten Nias Bapak Toharrudin, menjawab konfirmasi dari awak media, sisa kelebihan Dana Desa itu tidak di perkenankan untuk membangun Halaman Gedung SMA,  karna SMA bukan kewenangan Desa, tentang pengalihan kelebihan Dana Desa Atualuo  Ke SMA itu belum masuk pada perencanaan.

Melalui via telepon seluler, FONAHA GULO (Kepala Desa Atualuo) dengan singkat mengatakan; kalau soal pengalihan Dana itu di SMA, sudah sesuai dengan hasil musyawarah masyarakat,(Ot G)

Label:

Minggu, 24 Februari 2019

SMPN 6 Satu Atap Mandrehe, Mendesak Kebutuhan Ruangan Kelas

Baharu Waruwu, S.Pd
Kepala SMPN 6 Satu Atap Mandreh
e
NIAS BARAT, GELORA HUKUM - Kebutuhan penambahan ruangan kelas di SMP Negeri 6 Satu Atap Mandrehe sangat mendesak, karena perbandingan banyaknya jumlah siswa/i sangat tidak seimbang dengan kesediaan ruangan kelas yang tersedia, hal ini dikeluhkan sejumlah Komite sekolah dan ratusan orang tua anak didik (23/2/2019).

Pantauan oleh awak Media, bahwa proses kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 6 Satu Atap mandehe ini sangat baik, antusias anak didik sangat luar biasa walaupun dalam kondisi bedesak desakan tetapi tidak menurunkan semangat mereka untuk belajar demi masa depan.

Kepala sekolah SMPN 6 Satu Atap Mandrehe Baharu waruwu Spd, membenarkan apa yang dikeluhkan sejumlah orang tua siswa dan unsur Komite itu, dengan sedih menguraikan, jumlah siswa/i dari kelas 7 sampai Kls 9 adalah sebanyak 173 orang, sementara ruang kelas yang tersedia hanya 6 ruangan, harusnya 3 ruang kelas lagi yang sangat mendesak, selain kantor kami tidak punya, juga ruang labor belum ada.

Kindisi bangunan yang sudah ada seperti mobiler sekolah juga banyak yg kurang, sambil mengajak awak media untuk melihat langsung sambil ungkap silahkan dilihat Pak saya bukan mengada Ngada.

Faktor pendukung lain, jalan antara sekolah ini denag jalan umum kira-kira 150 meter, awalnya sudah di bangun dengan rabat beton namun kondisinya sekarang sudah mulai rusak, sehingga sangat kesulitan bisa di lewati oleh mobil truk atau mobil pengangkut untuk masuk di sekolah kita ini.

Disaat awak media menanyakan apa pesan dan harapannya, oleh kepala sekolah SMP Negeri 6 satu atap mandehe dengan sedih menyampaikan keyakinannya kepada pemerintah kabupaten nias barat untuk mendapat perhatian betupa bangunan sekolah, semuanya demi anak didik "masa depan Nias barat secara khusus Negara pada umumnya", tandas kasek mengakhiri. (Peringatan gulo)

Label:

Staf Ahli Bupati Nias menghadiri Musrenbang kecamatan Ma'u

NIAS, GELORA HUKUM - Pemerintah kecamatan Ma'u kabupaten Nias menggelar Musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) 2019 Untuk penyusunan RKPD Kabupaten Nias Tahun 2020, yang dilaksanakan di aula Kantor kecamatan Ma'u Kab.Nias (Senin 11/02/2019)

Yang di hadiri oleh Staf Ahli Bapak Bupati Nias (Mewakili Bupati Nias)  Kepala BAPPEDA Kab. Nias, Anggota DPRD Kab. Nias, Danposramil kec. Ma'u, Kapolpos kec.Ma'u, Plt. Camat Ma'u, kepala desa Se kecamatan ma'u serta seluruh pegawai dan staf kantor kecamatan Ma'u

Staf ahli bupati Nias pada sambutannya menjelaskan bahwa Mengingat karna bapak bupati  Nias ada rapat penting maka dia yang mewakili bupati nias untuk menghadiri MUSRENBANG kecamatan ma'u ini, 

pada sambutannya berharapa agar pembahasan Musrenbang kecamatan Ma'u Tahun ini benar-benar menyentuh kebutuhan warga diseluruh Kecamatan Ma'u, dan Musrenbang yang dilaksanakan hari ini berharap bisa merumuskan prioritas pembangunan dari Desa sehingga bisa direncanakan pemerintah kabupaten Nias untuk membangunannya, "ujar staf Bupati.

Dilanjutkan, sambutan dari Kapala Dinas Bappeda, Kab. Nias, agar musrenbang hari ini dapat menghasilkan keselarasan perencanaan pembangunan,  agar apa yang di rencanakan dapat di manfaatkan oleh masyarakat khususnya Warga kecamatan ma'u,  "ujarnya.

Kemudian kata sambutan mewakili Anggota DPRD kabupaten Nias Drs. Agustinus Waruwu dalam sambutannya juga berharap agar penyusunan perencanaan pembangunan dikecamatan Ma'u bisa terakomodir sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan mekanisme dan pembangunan tidak sia-sia serta bisa di manfaatkan oleh masyarakat. (Makmur Gulo)

Label:

Wabup Nias Membuka Secara Resmi Forum SKPD Bidang Kesehatan

AROSOKHI WARUWU SH,
Wakil Bupati Nias
NIAS, GELORA HUKUM - Forum perangkat daerah bidang kesehatan untuk menyempurnakan Rancangan Rencana kerja perangkat daerah Tahun 2020 yang di laksanakan di gedung salak madu, Rabu 20 februari 2019

Wakil Bupati Nias AROSOKHI WARUWU SH, MH.  Menyampaikan, RKPD Tahun 2020 merupakan RKPD keempat dalam dokumen RPJMD Kab. Nias Tahun 2016-2021 di mana kedudukan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2020 tersebut memiliki arti yang sangat strategis untuk memastikan dan capaian pembangunan yang di laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang di lakukan pemerintah daerah serta mensinergikan capaian pembangunan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara fisik sosial dan ekonomi

Di katakannya,    Rencana kerja pemerintah Kab. Nias Tahun 2020 yaitu pembangunan manusia, dan harapan kita dapat menuntaskan target pembangunan yang belum tercapai, 

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peleyanan masalah gangguan pertumbuhan pada anak (stunting) di mana berdasarkan hasil pemantauan status gizi kementerian kesehatan RI Tahun 2017 angka stunting secara nasional berada di level 29, 6%, dan yang perlu mendapat perhatian lebih adalah peningkatan pelayanan puskesmas dan jaringannya,

Di lanjutkannya,     pembangunan gedung baru RSUD gunung sitoli, pemberdayaan ekonomi-ekonomi kemasyarakatan pemanfaat dana desa, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta pemberian beasiswa kepada siswa SD/SMP yang berprestasi,  berkurangnya jumlah terisolir yang tidak dapat di jangkau kendaraan roda empat,  pembangunan infrastruktur jalan di wilayah sojiona, perataan kawasan ibu kota serta pembangunan sarana dan prasarana pemerintah

Secara khusus yang perlu mendapat perhatian dalam forum bidang kesehatan ini adalah perataan pembangunan kesehatan melalui peningkatan perilaku,  mandiri masyarakat serta upaya pronotif dan proventif, 
Pengelarasan anggaran untuk masyarakat miskin yang mendapat jaminan kesehatan masyarakat membangun rumah sakit umum daerah kelas D,  pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan
Serta pengembangan apalagi untuk yang memberi pelayanan secara elektronik khususnya bidang kesehatan

Di tambahkannya,    dalam upaya mendorong kualitas pelayanan publik yang lebih baik perlu di susun suatu regulasi  yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar kesehatan yang di terima oleh masyarakat  sesuai dengan peraturan pemerintah RI nomor 2 tahun 2018 tentang standar  pelayanan minimal, dan kita berharap agar regulasi daerah ini di susun dengan menerapkan prinsip kesesuaian kewenangan,  ketersediaan,  keterjangkauan,  kesinambungan,  keterukunan serta ketepatan sasaran, 
Agar pokok pengarah ini dapat di pakai sebagai pedoman dalam merumuskan program kegiatan pembangunan 2020, supaya pertemuan ini dapat menghasilkan kesepakatan penyempurnaan yang nantinya akan di sebarkan dan di muat dalam kebijakan,

Wakil bupati Nias mengharapkan,  agar perangkat daerah lingkup pemerintah Kab. Nias dapat mengidartifikasi sehingga terget strategis pembangunan daerah yang menjadi sasaran utama dapat tercapai,  "ungkap wabup. (makmur Gulo)

Label:

Tanggapan Bupati Nias Atas pendangan umum fraksi-fraksi DPRD

NIAS, GELORA HUKUM - Rapat paripurna DPRD Kabupaten Nias dalam rangka penyampaian nota jawaban/tanggapan kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pembahasan rancangan perda tentang perusahaan umum daerah pasar yaahowu dan perusahaan umum daerah air minum tirta umbu, yang di laksanakan di Ruang Rapat DPRD Kab. Nias yang di sampaikan oleh Sekda Kab. Nias, rabu (13/11/2019).

Ia menyampaikan, terkait beberapa saran masukan dan pendapat fraksi-fraksi DPRD Kab. Nias atas rancangan peraturan daerah Kab. Nias tentang perusahaan umum daerah (perda)  air minum tirta umbuh

1.Kelu terhadap kualitas dan kuantitas air. Bahwa usaha peningkatan kualitas dan kuantitas air yang     sebagaimana mestinya  telah di lakukan sedemikian rupa tetapi karena keterbatasan anggaran serta serana dan prasarana yang tidak mendukung selama ini sehingga tidak dapat berfungsi dengan optimal

2.Terkait keluhan masyarakat tentang penggalian dan pemasangan jaringan PDAM yang tidak sempurna oleh petugas di lapangan akan menjadi bahan perhatian PDAM di masa yang akan datang dan melaksanakan pembinaan kepada petugas yang menangani sesuai dengan SOP di PDAM tirta umbu

3.Akuransi pencatatan pemakaian air
Dalam hal ini PDAM menyadari bahwa terdapat kelemahan-kelemahan dalam pencatatan meter air pelanggan yang cenderung mengalami penumpukan dan perbedaan pencatatan angka pada meterai pelanggan, menyikapi hal ini manajemen PDAM telah melakukan langkah-langkah strategis antara lain,  merubah sistem pencatatan manual meter air pelanggan oleh petugas menjadi pencatatan elektronik dengan menggunakan smartphone android yang terintegritas dengan sistem aplikasi online PDAM

4.Nomenklatur perusahaan daerah air minum tirta umbu. Terkait dengan usul perubahan singkatan nomenklatur PDAM akan menjadi bahan untuk di kaji lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5.Lokasi kantor pusat PDAM di ibu kota Kab. Nias, terkait dengan usul penempatan lokasi kantor PDAM di ibu kota kab. Nias akan mejadi perhatian bersama dengan mempedomani mekanisme dan ketentuan yang berlaku

Terkait dengan penataan pasar dan fasilitas
1.Dengan penataan lahan parkir dan fasilitas pasar lainnya, telah di lakukan pembenahan-pembenahan terkait penataan dan fasilitas pasar antara lain,  pembangunan pagar, rehap toilet,  pemasangan papan merek dan lampu hias, penambahan pos jaga dan pengadaan handy talky kepada personil security

2.Pengelolaan toilet pasar yaahowu, terkait dengan pengenaan jasa pemanfaatan fasilitas toilet/kamar mandi pasar yaahowu telah sesuai dengan amanat pasal 18 ayat 3 peraturan daerah kab. Nias nomor 2 tahun 2010 tentang pendirian perusahaan daerah pasar yaahowu dan merupakan salah satu sumber pendapatan perusahaan daerah pasar yaahowu

3.Strategi pengelolaan pasar yaahowu,  dalam dua tahun terakhir mengalami kemajuan yang signifika dan hal ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan perusahaan yang di butuhkan dengan jumlah pengunjung baik siang hari maupun malam hari, sehingga di harapkan akan menjadi pusat pembelanjaan yang strategis.

Langkah-langkah strategis manajemen perusahaan daerah pasar yaahowu dalam peningkatan pendapatan asli daerah antara lain, menciptakan kondusifitas dilingkungan pasar,  memanfaatkan lahan kosong untuk di jadikan tempat usaha baru, memberdayakan karyawan perusahaan daerah pasar yaahowu  dan membuat kebijakan penyesuaian tarif/sewa kios, karna kios yang tersewakan sebanyak 160 dari 165 unit kios, dan di upayakan agar tersewakan seluruh kios pada tahun ini. (makmur Gulo)

Label:

Ikhtiar Waruwu, SE Gelar Sosialisasi P2k2 Di Tuhemberua

Ikhtiar waruwu SE, pendamping sosial
program keluarga harapan (PKH)
NIAS, GELORA HUKUM - Ikhtiar waruwu SE, pendamping sosial program keluarga harapan (PKH)  Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias melaksanakan P2K2 (pertemuan peningkatan kemampuan keluarga)  kepada 29 KPM penerima PKH di desa Tuhemberua kecamatan ma'u Kabupaten Nias, berlangsung di rumah Kepala Desa Tuhemberua Erik Erwin jaya Gulo

Ikhtiar menguraikan bahwa P2K2 ini adalah pertemuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan,  tujuan bagaimana untuk menjadi orang tua yang baik, supaya ada kesadaran peserta mengenai pentingnya peran sebagai orang tua dan pengaruh terhadap tumbuh kembang anak, dan juga supaya ada kesadaran menggunakan pola pengasuhan yang lebih positif,  agar bantuan sosial program keluarga harapan ini tepat sasaran dan dapat di gunakan khususnya untuk kebutuhan anak.

Kepada peserta penerima PKH, agar setiap melakukan penarikan mengambil Slip dan di serahkan kepada pendamping untuk di serahkan di kabupaten,  di mana apa bila slip penarikan itu tidak di serahkan maka menjadi kendala untuk menerima selanjutnya.

Selain itu, peserta PKH yang melakukan penarikan di AGEN BRILINK melalui AGEN BRILINK, prinsipnya tidak dibenarkan terjadi pemotongan uang, mana kala terjadi maka peserta PKH itu segera  melaporkan kepada pendamping, memang Agen Brilink itu sudah bekerja sama dengan pemerintah sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk membantu masyarakat, kecuali kalau ada partisipasi penerima,  itu pun tidak di paksa.

Kepada peserta Penerima PKH yang sudah melakukan penarikan uang di Agen Brilink beberapa minggu yang lalu, maka seandainya Agen Brilink dengan sengaja melakukan pemotongan maka segera laporkan kepada pendamping kecamatan, dan pihak pendamping akan membuat surat pernyataan dan di tanda tangani oleh peserta, dan kemudian pihak pendamping menemani perserta untuk mendatangi Agen Brilink tersebut agar uang yang telah di potong itu di kembalikan

Di tempat yang sama, Ikhtiar waruwu SE kepada media gelorahukum.com mejawab pertanyaan dalam bentuk wawancara, menegaskan ; bila ada temuan andai kata Agen Brilink itu telah melakukan pemotongan maka segera di laporkan kepada pendamping,  dan pihak pendamping akan segera bertindak untuk mendatanginya supaya Hak anak yang telah di potong di kembalikan, karna Agen Brilink tidak di perbolehkan dengan sengaja melakukan pemotongan, karna itu adalah pungli,  "ujar ikhtiar mengakhiri (makmur Gulo)

Label:

Sabtu, 23 Februari 2019

Manajer PLN Area Nias : Pembongkaran Meteran Pilihan Terakhir

Evan Suseno Sirait
Manajer PLN Area Nias
GUNUNGSITOLI, GELORA HUKUM - Manajer PLN Area Nias Evan Sirait menghimbau masyarakat agar seluruh pelanggan PLN yang masih menunggak diwilayah pulau Nias kiranya segera melunasi, demi kebaikan dan kenyamanan kita bersama.

Dilanjutkan, Operasi penurunan tunggakan yang sedang berjalan di wilayah kita pulau Nias, pertama menyasar penunggak diatas 1 (satu) tahun, karena secara ketentuan dan perjanjian antara pelanggan dengan PLN, harusnya 1 (satu) bulan nunggak diputus dan 3 bulan nunggak bongkar rampung, apa bila hal itu sempat terjadi maka pelanggan itu harus bayar pasang baru jika mau mendapat layanan listrik kembali, namun untuk pelanggan di Kab. Nias kita beri kelonggaran waktu sampai satu tahun, dan apa bila masih ada pelanggan belum bayar baru dilakukan pembongkaran.

Perlu diketahui khusus di Nias Barat jumlah penunggak kategori diatas 1 tahun terdapat 6.000 lebih pelanggan, maka total tunggakan dengan nilai rupiah sekitar 17 M, ungkap Pak Evan.

Selain itu, untuk diketahui semua bahwa Kwh meter itu milik PLN dan bukan milik pelanggan dan didalam surat perjanjian  antara PLN dengan pelanggan bahwa PLN berhak  membongkar jika menunggak 3 bulan atau lebih.

PLN bersedia menerima keluhan apabila ada yang merasa tagihannya tidak sesuai, namun normalnya pelanggan itu berkewajiban untuk peduli terhadap pembayaran rekeningnya, intinya kita tetap memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan tanpa kecuali, tetapi jangan pula setelah menunggak berbulan bulan bahkan  bertahun tahun masih merasa seolah tidak bersalah.

PLN siap memastikan bahwa pelanggan membayar hanya yang sesuai pemakaian  pelanggan saja. Rekening listrik diproses setiap bulan tidak hanya akumulasi pemakaian berbulan saja, jadi setiap bulan diperhitungkan rekeningnya.

Pelanggan yang membayar rekeningnya tiap bulan pasti tahu melihat angka pemakaiannya berapa khw karena ada tercetak disana tapi memang kalau sudah tidak bayar bertahun tahun pasti tidak tahu lagilah berapa pemakaiannya karena memang tidak pernah dibayar jadi wajar kalau sedikit sulit mengetahuinya.

Mohon dukungan masyarakat dan segenap pihak untuk tergugah kesadaran kita untuk bayar rekening setiap bulan, supaya PLN di diwilayah Kepulauan Nias tidak mengalami kebangkrutan, kondisi ini sangat parah bahkan wilayah kita paling terparah di seluruh Indonesia.

Kejadian pembongkaran kWh meter dibeberapa tempat, sungguh dari hati yang paling dalam sebenarnya sangat tidak suka melakukan pembongkaran karena pekerjaan itu yang tidak perlu kami lakukan, tetapi ini adalah pilihan terakhir, dan apabila pelanggan yang kami datangi kerumahnya mau membayar tentunya kami tidak akan melakukan pembongkaran, dan masih dikasih kesempatan untuk membayar langsung, harap kerja sama semua pihak, tandas manajer mengakhiri. (Tim).

Label:

Jumat, 22 Februari 2019

Pembongkaran Paksa KWH Meter di Nias Barat Semakin Brutal


NIAS BARAT, GELORA HUKUM - Akhir akhir ini tidak terhitung pelanggan PLN diwilayah Nias barat mengeluh, atas tindakan brutal petugas PLN membongkar paksa KWH meter konsumen dengan dalil tunggakan belum lunas.

F Gulo, salah seorang dari sekian banyak korban pembongkaran mengatakan, mengutuk keras tindakan petugas PLN diwilayah Nias barat,  karena tagihan dari PLN bukan saya tidak bersedia membayar "saya sangat bersedia", cuman saya berharap penjelasan secara rinci, berapa yg tunggakan saya per bulannya, tetapi pihak petugas PLN mengatakan setelah dibayarkan baru diberikan rincian itu, artinya saya dituntut melunasi duluan  berdasarkan jumlah yang mereka minta, sementara rincian perbulannya tidak ditunjukan, harusnya rincian tunggakan perbulan itu dasar akumulasi jumlah tunggakan saya yang harusnya saya bayar.

Jujur saya tidak pernah menolak untuk tidak melunasi tunggakkan yang diminta PLN asalkan rinciannya jelas, kenapa saya harus ngotot meminta rincian itu, karna kondisi PLN di Nias Barat selama ini "Hidup Mati" alias hidupnya tidak teratur, bahkan pada tahun tahun  lalu PLN lebih banyak padam dari pada hidup, sehingga wajar kalau saya pertanyakan jumlah KWH meter yang saya gunakan perbulannya, karena dari jumlah KWH meter itulah dasar perhitungan jumlah tunggakan saya per bulan, bagaimana mungkin saya lunasi total tunggakan itu dengan hanya menunjukan jumlahnya saja tanpa rincian yang jelas, bahkan setelah saya pertanyakan itu malah pihak petugas PLN membongkar paksa meteran saya tanpa surat peringatan atau surat pemberitahuan pemutusan sebelumnya, urai F Gulo.

Senada, Saver Gulo Kepala Desa lologolu menyatakan rasa kesal atas tindakan brutal PLN membongkar paksa kWh meter terhadap pelanggan termasuk korbannya warganya, prinsipnya saya sangat mendukung tugas mulia PLN dalam melakukan pelayanan termasuk desakan pembayaran tugakkan listrik itu, tetapi harus dengan rincian yang jelas, tetapi jujur saya juga sangat kecewa terhadap kinerja PLN ini karena pemadaman listrik di Nias barat benar benar tidak beraturan bahkan tanpa pemberitahuan pemadaman terlebih dahulu tetapi terjadi secara suka suka, akibat "Hidup padam" arus listrik itu tidak sedikit pelanggan yang mengalami kerugian termasuk lonjatan kWh meter, dan alat alat elektronik keluarga pada rusak.

Ditempat terpisah, pengurus PK Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Kab.Nias Barat juga menyesal sikap PLN yang terkesan arogan dan seolah tidak berdosa, tidak sedikit pelanggan mengeluh tindakan PLN dalam menentukan besarnya nilai tunggakkan pada masing masing pelanggan, bahkan bukti pelanggaran PLN berbasis penipuan yang kita punya tidak hanya sedikit.

Misal, tercatat dalam print out yang diterbitkan PLN kepada sejumlah pelanggan yang telah membayar tunggakannya, terlihat banyak kejanggalan diantaranya terdapat keseragaman jumlah pemakaian KWH pada setiap bulan misal = 20 kWh, logikanya bagaimana mungkin sama, sementara kondisi PLN selama ini "hidup padam", selain itu terdapat jumlah  pemakaian KWH meter untuk  1 bulan sebanyak = 142 KWH, fakta ini benar benar motif penipuan harusnya pemakaian untuk kategori rumah tangga paling hebat Blok 1 yakni 1 s/d 20 kWh atau blok 2 = 20 s/d 40 atau 60 kwh, dsb, fakta ini kita sedang menghimpun data sebanyak banyaknya, tentu selanjutnya bersama sejumlah korban akan menempuh jalur hukum secara pidana dan gugatan perdata dipengadilan dengan objek perbuatan melawan hukum, tandas Emanuel Gulo pengurus GNPK RI  mengakhiri.

Manager PLN arel Nias Evan Sirait melalui  Via WA menjelaskan, PLN sebenarnya sangat tidak suka melakukan pembongkaran karena ini sebenarnya pekerjaan yg tidak perlu kami lakukan, tetapi ini adalah pilihan terakhir, dan apabila pelanggan yang kami datangi kerumahnya mau membayar tentunya kami tidak akan bongkar juga, masih dikasih kesempatan kok utk bayar langsung. (Timred)

Label:

Kamis, 21 Februari 2019

Pembangunan Jalan Desa Mazingo, Warga Melaporkan

NIAS BARAT, GELORA HUKUM - Pembangunan jalan Desa Mazingo berupa pengerasan dan pengaspalan dari dusun II menuju dusun V panjang 400 meter dan lebar 3 meter, bersumber dari DD tahun 2018 sebesar rp.602.000.000-, dalam pelaksanaan diduga sarat penyelewengan, Mark up.

Kantor Desa Mazingo
kondisi belum siap dibangun
Dari fakta ini, sejumlah masyarakat mengajukan laporan pengaduan, tembusannya dialamatkan kepada Inspektorat, BPM Kab. Nias barat, LSM dan PERS, tertanggal (11/02/2019), tembusan laporan itu diantar langsung oleh perwakilan pelapor di kantor inspektorat dan diterima baik oleh staf inspektorat sambil pelapor mengambil bukti terima surat (19/2/2019).

Dalam surat laporan itu terurai beberapa kejanggalan diantaranya, batu lapis dasar ukuranb 5×7 dan 2×3 hanya sedikit akhirnya tidak merata dipermukaan jalan.

Selain itu, kondisi bangunan sepanjang 400 M dan lebar 3 M itu, 2 M volume bangunan itu telah kian dibangun berupa Rabat beton, artinya hanya 1 M bangunan baru untuk dilakukan pengerasan, dari itu sangat tidak masuk akal biaya keseluruhan bangunan itu menelan anggaran Rp. 602 juta, tandas Nafetali Zebua warga Desa Mazingo.

Kepala Desa Mazingo Hezekieli Zebua melalui Via Telepon kepada media Gelora Hukum menjelaskan terkait laporan masyaraknya itu : Masyarakat Desa Mazingo bukan hanya satu atau dua orang tetapi kalau masyarakat Desa yang keberatan minimal 50% mungkin saja itu benar.

Disaat dipertanyakan apa benar penggunaan batu 5 × 7 hanya sedikit, sebagaimana terurai pada laporan masyarakat ? jawab kades "bukan masalah itu tetapi apakah laporan itu sesuai aspirasi masyarakat banyak atau tidak".

Berapa jumlah estimasi anggaran sebanar benarnya yang diperuntukan pada pembangunan jalan itu ? dengan singkat pak Kades menjawab "itu sudah tertuang dalam SPJ".

Selanjutnya, Apakah anggaran yang 602 juta semuanya sudah dipergunakan pada pembangunan jalan itu ? Jawabnya "Sesuai dengan desain dan RAB" tandas Kades. (Peringatan Gulo/Efori Zai)

Label:

Rabu, 20 Februari 2019

WABUP NIAS : BERHARAP RKPD KAB. NIAS TAHUN 2020 MENCAPAI TARGET

NIAS, GELORA HUKUM - Pelaksanaan forum perangkat daerah bidang pendidikan Kabupaten Nias untuk penyempurnaan Rancangan Rencana kerja perangkat daerah Tahun 2020, yang di laksanakan di ruang pertemuan Dinas pendidikan Kabupaten Nias, Jalan pertanian No. 20.A Desa hiliweto Gido, Selasa 19/02/2019

Pada arahan dan bimbingan yang di sampaikan oleh Wakil Bupati Nias AROSOKHI WARUWU SH.MH, menyampaikan, berdasarkanPeraturan dalam Negeri RI Nomor 86 2017 salah satu tahapan penyusunan renca kerja pemerintah Daerah adalah penyusunan Rancangan awal RKPD yang selanjutnya di dalam proses perumusan Rancangan RKPD di maksud perlu di laksanakan forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dengan tujuan penyelarasan  program dan kegiatan yang terdapat di dalam renca perangkat daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrebang RKPD Kabupaten Nias di tingkat desa/kecamatan.

RKPD tahun 2020 merupakan RKPD keempat dalam dokumen RPJMD Kab.Nias tahun 2016-2021 di mana kedudukan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020 tersebut memiliki arti yang sangat strategis yaitu untuk memastikan serta memantapkan capaian pembangunan yang telah di laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus di lakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang di lakukan pemerintah daerah serta mensinergikan capaian pembangunan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara fisik.

Dan juga sejalan dengan arah kebijakan pembangunan di Kab. Nias tahun 2020 untuk mewujudkan keterpaduan serta keselarasan dengan kecapaian prioritas nasional dan provinsi yang menjadi beban daerah, maka dalam perencanaan pembangunan RKPD tahun 2020 akan di akomodir strategis serta kebijakan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian pendapatan indikator traget Nasional dan provinsi traget Renca perangkat Daerah.

Di katakannya,  kita berharap agar renca kerja pemerintah daerah Kab. Nias di tahun 2020 ini menuntaskan beberapa traget pembangunan yang belum tercapai, dan juga meningkatkan kopetensi tenaga pendidikan, pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, penerima beasiswa kepada peserta didik, berkurangnya jumlah desa terisolir yang tidak dapat di jangkau kendaraan roda empat, pembangunan infrastruktur jalan di wilayah sojiona, peningkatan pelayanan puskesmas dan jaringannya,  lanjutan pembangunan gedung baru RSUD Gunung sitoli,  penata kawasa ibukota, pembangunan sarana dan prasarana pemerintah serta pembangunan ekonomi kemasyarakatan pemanfa'at Dana Desa.

Di tambahkannya,   dalam upaya mendorong kualitas pelayanan pendidikan yang lebih baik maka perlu di susun suatu regulasi yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang di terima oleh masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah RI Nomor 2 tahun 2018 Tentang standar pelayanan minimal,  maka harapan kita regulasi Daerah ini di susun dengan menerapkan prinsip kesesuaian kewenagan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan,  teterukunan,  serta menerapkan sasaran,  "ungkap Wabup. (makmur Gulo)

Label:

Dialog Hukum Tingkat Nasional : Rekonstruksi Hukum Nasional Untuk Indonesia Berkemajuan

YOGYAKARTA, GELORA HUKUM - Sejumlah Pembicara diundang hadir dalam satu acara Dialog Hukum Tingkat Nasional untuk menyampaikan pemikiran mengenai Hukum Indonesia. Para Pembicara, yaitu : (1). Prof. Dr. Paripurna, SH, MH, LL.M (Wakil Rektor UGM dan mantan Dekan FH. UGM) ; (2). Firman Jaya Daeli (mantan Ketua DPP PDI Perjuangan dan Anggota Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI) ; (3). Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH, MH (Kepala Badan Pembangunan Hukum Nasional dan mantan Dekan FH. Undip). 

Dialog Hukum Nasional, diselenggarakan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN Permahi), Senin, 18 Februari 2019, di Aula Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY), dengan Tema "Rekonstruksi Hukum Nasional Untuk Kemanusiaan Berkemajuan". 

Penyelenggaraan Acara, diawali Pelantikan Kepengurusan DPN Permahi (Ketua Umum Andrean Saefudin, Sekretaris Jenderal M. Rouf, dll), dan dirangkaikan pelaksanaan Rakernas Permahi. Ratusan tamu undangan dan peserta yang berasal dari berbagai kalangan dan daerah-daerah di Indonesia menghadiri Dialog Hukum Nasional. Hadir dari jajaran Kejaksaan (Kejati DIY), Kepolisian (Polda DIY), TNI AD (Korem Pamungkas), kalangan tokoh, pimpinan, aktifis, dan profesional bidang hukum, kalangan institusi-institusi lain. 

Selain kalangan pemuda, mahasiswa umum dan mahasiswa hukum, hadir juga Anggota dan Pengurus Permahi dari berbagai tingkatan dan wilayah di Indonesia, dan Permahi Yogyakarta sebagai Pelaksana. Hadir juga Dewan Pengurus dan Dewan Penasihat Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Permahi. 

Dalam agenda Pembukaan Dialog Hukum Nasional, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DIY Royan menyampaikan Kata Sambutan Tertulis, yang dibacakan Wakil Kajati DIY Oktavianus. Direncanakan juga awalnya Gubernur Provinsi DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyampaikan Pidato Sambutan sebagai Keynote Speaker. Tampak dalam foto, suasana di ruang tunggu Kejati DIY ketika menjelang Pembukaan Acara ; suasana para Pembicara (Prof. Dr. Paripurna, SH, MH, LL.M ; Firman Jaya Daeli ; Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH, MH) ketika menyampaikan pemikiran ; dan suasana saat penyerahan Plakat Cenderamata dari Pengurus dan Panitia kepada para Pembicara. (Tim)

Label:

Minggu, 17 Februari 2019

Edy Rahmayadi: Pelaku Penyunatan Anggaran Guru Honorer, Kita Pecat

MEDAN' GELORA HUKUM - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyikapi perubahaan alokasi anggaran untuk penambahan gaji guru honor di APBD 2019 yang seharusnya mencapai Rp 129 Miliar namun informasi yang berkembang hanya Rp 89 Miliar.
Edy Rahyamadi menegaskan, bahwa jika hal tersebut memang terbukti kebenarannya, maka dirinya pun tak segan-segan untuk memecat pelaku pemotongan tersebut, (13/2/2019).
Sebagaimana diketahui sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan Komisi E DPRD Sumut, Disdik Sumut dan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Sumut pada Selasa (12/2/2019) kemarin ada pemotongan anggaran.
Wakil Ketua dan anggota Komisi E DPRD Sumut H Syamsul Qodri mengatakan anggaran sebesar Rp129 miliar di Disdik Sumut yang pengalokasiannya diperuntukkan untuk penambahan gaji guru honorer telah disepakati oleh tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) Pemprovsu bersama Badan Anggaran (Banggar) dewan untuk ditampung di APBD 2019, sehingga anggaran tersebut tidak bisa dirubah ataupun dibatalkan begitu saja.
“Dari kesepakatan Banggar eksekutif-legislatif, seharusnya alokasi anggaran untuk penambahan gaji guru honor di APBD 2019 keseluruhannya mencapai Rp129 miliar. Tapi ternyata hanya dialokasikan Rp 89 miliar atau 'raib' Rp 40 miliar. Ini perlu ditelusuri, permainan siapa ini,” ujar Syamsul Qodri.
Menurutnya, dengan raibnya anggaran sebesar Rp 40 miliar pada mata anggaran untuk penambahan gaji guru honor tersebut, alhasil anggaran guru honor hanya tertampung Rp 89 miliar lebih di APBD 2019 artinya tidak ada kenaikan.
Padahal Banggar sudah sepakat akan ada penambahan dengan total keseluruhan mencapai Rp129 miliar.
Oleh karenanya, Syamsul Qodri secara tegas mengatakan, bahwa pihakya (Komisi EDPRD Sumut) akan mencari kepastian dan mencari tau siapa mafia anggaran yang membatalkan penambahan gaji guru honor tersebut.
TAPD dan Banggar menyepakati ada penambahan alokasi anggaran, tapi kenapa tidak masuk dalam dokumen APBD? Ini berarti TAPD yang bermain, masa dipotong gitu, kalau memang ada, nanti kita pecat itu pelakunya, tegas Edy.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan Komisi E DPRD Sumut, Disdik Sumut dan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Sumut pada Selasa (12/2/2019) kemarin ada pemotongan anggaran.
Wakil Ketua dan anggota Komisi E DPRD Sumut H Syamsul Qodri mengatakan anggaran sebesar Rp129 miliar di Disdik Sumut yang pengalokasiannya diperuntukkan untuk penambahan gajiguru honorer telah disepakati oleh tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) Pemprovsu bersama Badan Anggaran (Banggar) dewan untuk ditampung di APBD 2019, sehingga anggaran tersebut tidak bisa dirubah ataupun dibatalkan begitu saja.
Dari kesepakatan Banggar eksekutif dan legislatif, seharusnya alokasi anggaran untuk penambahan gaji guru honor di APBD 2019 keseluruhannya mencapai Rp129 miliar. Tapi ternyata hanya dialokasikan Rp 89 miliar atau 'raib' Rp 40 miliar. Ini perlu ditelusuri, permainan siapa ini,” ujar Syamsul Qodri.
Menurutnya, dengan raibnya anggaran sebesar Rp 40 miliar pada mata anggaran untuk penambahan gaji guru honor tersebut, alhasil anggaran guru honor hanya tertampung Rp 89 miliar lebih di APBD 2019 (tidak ada kenaikan). 
Padahal Banggar sudah sepakat akan ada penambahan dengan total keseluruhan mencapai Rp129 miliar.
Oleh karenanya, Syamsul Qodri secara tegas mengatakan, bahwa pihakya (Komisi EDPRD Sumut) akan mencari kepastian dan mencari tau siapa mafia anggaran yang membatalkan penambahan gaji guru honor tersebut.
TAPD dan Banggar menyepakati ada penambahan alokasi anggaran, tapi kenapa tidak masuk dalam dokumen APBD? Ini berarti TAPD yang bermain, tegasnya.(Yully Anggie)

Label:

Sabtu, 16 Februari 2019

Bupati Dilarang Campuri Dana Desa

Jakarta, Gelora Hukum – Meski sebagian kepala desa adalah berpendidian rendah tapi jangan salah urusan pemanfaatan dana desa itu mutlak wewenang desa melalui Musyawarah Desa. Jangan Bupati, bahkan setingkat menteri pun tidak boleh campur tangan keputusan Musyawarah Desa ini. Wewenang desa dalam penggunaan dana desa ini telah dijamin oleh UU Desa.
Ha ini ditegaskan kembali oleh Irjen Kemendes Ahmad Erani Yustika dalam sebuah forum di Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Dalam forum itu terungkap, wewenang desa yang sangat kuat ini memang tak gampang diterima oleh struktur di atas desa yang selama ini merasa aling berhak mengatur desa. Sehingga pernah Kemendes sampai harus mengirimkan surat menegur bupati seorang bupati yang meminta seluruh kepala desa membeli laptop beberapa waktu lalu. Di lain sisi, kuatnya wewenang ini harus disikapi dengan cepat dan percaya diri oleh para kepala desa soalnya maju mundurnya desa melalui dana desa kini berada di tangan mereka.
Fakta besarnya wewenang desa dalam pembelanjaan dana desa bukan mudah diterima struktur di atas desa terutama bupati. Soalnya, selama bertahun-tahun sebelum UU Desa lahir, desa dianggap sebagai obyek saja dan lebih banyak berfungsi sebagai pelaksana kebijakan struktur di atasnya. (Tim/sumber Berdesa)

Label:

Jumat, 15 Februari 2019

PMI SUMUT LANTIK PMR 007 SMA NEGERI 5 DAN ADAKAN DONOR DARAH


MEDAN, GELORA HUKUM - Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi melantik Pengurus Palang Merah Remaja (PMR) 007 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Kota Medan,Masa Bakti Tahun 2019 s / d 2020 di Gedung Pertemuan Permata Griya ,Jalan Pelajar No.146 Medan,Jumat (15/02/2019). Pe­ngurus yang dilantik, diharapkan mema­ha­mi tujuh prinsip Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, juga Tri Bakti PMR.
Pengurus PMR 007 SMA Negeri 5 Medan,Phito bersama PMI Provinsi Sumut yang diwakili Dr.M.Fitri Ramadhana,SE,MSi,PMI Kota Medan yang di wakili ,Esti Febrianto,Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5,Drs.Edy Sutianto,MSi.(Gelora Hukum/Antoni Pakpahan)
Dalam Acara Pelantikan PMR 007 SMA Negeri 5 di hadiri oleh PMI Provinsi Sumut yang di wakili oleh Wakil Ketua Bidang PMR dan Sukarelawan,Dr.M.Fitri Ramadhana,SE,MSi,PMI Kota Medan yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang PMR dan Sukarelawan , Esti Febrianto,Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum,Drs.Edy Satianto,MSi,Para Guru SMA N.5 Medan,Pengutus PMR tingkat SMA/sederajat Se-Kota Medan dan Masyarakat umum.

Ketua PMI Provinsi Sumut yang di wakilkan oleh Wakil Ketua Bidang PMR dan Sukarelawan, Dr.M.Fitri Ramadhana ,SE,MSi,Mengapresiasi kepedu­lian dan komitmen para pengurus PMR 007 SMA Negeri 5 untuk mengabdi pada masalah kemanusiaan. Menjadi pengurus harus siap berkorban demi mengemban amanah dan kepercayaan dari seluruh anggota dan masyarakat.

"Nantinya para pengurus yang dilantik itu akan mendapat buku panduan dan pelatihan tentang kepalangmerahan dari Pengurus PMI Kota Medan. Tujuannya agar mereka dapat melaksanakan perannya dengan baik," tuturnya.

Ia mengatakan, pihaknya berterima­kasih kepada Sekolah SMA Negeri 5 atas dukungan dalam pembentukan PMR 007 tersebut. Sekolah ini diharapkan memiliki korps sukarelawan (KSR) yang lebih fokus pada kegiatan sosial seperti penanganan bencana, "mudah-mudahan, dengan keberadaan KSR SMA Negeri 5 bisa lebih bermanfaat bagi siswa dan masyarakat sekitar," harapnya.

Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bidang Kurikulum, Drs.Edy Satianto,MSi yang mewakili dari pihak sekolah mengatakan, pembentukan PMR itu merupakan imple­mentasi dari fungsi lembaga pendidikan. Sekolah bertugas menggali potensi positif dari peserta didik.

"Melalui PMR 007, kita berharap seluruh siswa yang terlibat dapat mengasah kemam­puan dan wawasannya terkait kepalang ­merahan. Dengan demikian dapat bermanfaat bagi lingkungan sekolah juga masyarakat," ujarnya dalam kata Sambutan mewakili dari pihak Sekolah.

Tempat terpisah,Ketua PMR SMA Negeri 5 yang terpilih,Yoseva.C.Silalahi mengatakan,Tujuan didirikan PMR untuk Membangun dan meningkatkan Kreativitas,serta mendidik para pelajar untuk lebih mandiri.

"Kegiatan PMR ini sangat positif bagi para pelajar, untuk menghindari kenakalan para remaja yang sekarang ini meningkat," Ujar Yoseva saat di temui Wartawan di sela-sela Acara.

Lebih lanjut Yoseva Menjelaskan,Selain Acara Pelantikan PMR,kami juga mengadakan kegiatan Bakti Sosial Donor Darah yang di ikuti sebanyak 61 peserta dengan mengumpulkan Kantong darah yang berhasil sebanyak 14 orang.

"Hasil kantong darah yang kami kumpulkan,akan kami serahkan ke PMI Sumut,supaya di salurkan kepada masyarakat yang memerlukan nya," ucap Yoseva mengakhiri.

Dalam Acara Pelantikan PMR yang Berthemakan "Generasi Remaja Pemimpin Masa Depan dan Berkualitas" di ikuti sebanyak 100 orang undangan dari berbagai PMR Sekolah Tingkat SMA/sederajat yang ada di Kota Medan.Adapun pengurus PMR yang di lantik Yakni,Ketua PMR,Yoseva .C.Silalahi,Sekretaris PMR,Henny.S.A.S dan Bendahara PMR,Yusdina Paskah Manik. (Antoni Pakpahan)

Label: