Kamis, 27 September 2018

Timsel Sumut V di Gugat, KPU RI Turut Terlibat


Medan, Gelora Hukum - Proses perekrutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Timsel Sumut V sangat memprihatinkan karena bernuansa curang dan tidak transparan, diantaranya pada Pengumuman Hasil seleksi Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota (Kota Gunung Sitoli, Kab. Nias, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan) Periode 2018-2023 Wilayah Sumut V Nomor : 17/Timsel Sumut V/IX/2018 pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sementara dalam surat pengumuman tercatat tanggal 24 September 2018 dan selang beberapa jam kemudian surat pengumuman tersebut diubah menjadi tanggal 22 September  2018 kedua suarat pengumuman itu ditanda tangani oleh Tonny P Situmorang (Ketua Timsel) dan Mario Kasduri (Sekretaris Timsel), sementara Adenan, Edy Ikhsan, Renta Morina Nababan sebagai (Anggota Timsel), keputusan yang tertuang dalam surat pengumuman itu dinilai tidak obyektif, melanggar kode etik dan berpotensi melanggar hukum dan diduga penuh kecurangan yang terstruktur, masif dan tersistematis, dan sarat kepentingan, dari itu kami sejumlah calon anggota KPU Kab/Kota Wilayah Sumut V merasa Keberatan/dirugikan oleh Tim Seleksi Sumut V dan dengan tegas menyatakan bahwa menolak hasil pengumuman dijelaskan dalam surat laporan yang dialamatkan kepada KPU RI dan DKPP RI itu.

Peserta seleksi Jason Hulu yang juga Ketua DPD Kepnias Assosiasi Kabar Online Indonesia , seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Gunung Sitoli, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Periode 2018-2023 Wilayah Sumut V diduga sarat intervensi dan kepentingan politik praktis pihak-pihak tertentu, baik di dalam internal Timsel sendiri maupun dari pihak lain sehingga pelaksanaan seleksi ini dinilai tidak menghasilkan seleksi berkualitas, profesional, jujur, adil, transparan, akuntabel dan asas kepastian hukum, sesungguhnya Timsel Sumut V itu harus patuh pada Keputusan Nomor : 1056/PP.06-Kpt/05/KPU/VIII/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 505/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Jadwal Tahapan dan pengumuman telah ditetapkan bahwa Pengumuman Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Sumut V, seyogianya diumumkan pada hari Senin, 24 September 2018 tetapi oleh Timsel mendahui pengumumannya pada hari Sabtu, 22 September 2018, bahkan pengumuman tersebut dua kali dikeluarkan pada hari yang sama dengan tanggal yang berbeda, menurut kami bahwa pengumuman tersebut telah melanggar asas kepastian hukum.

Lanjut Jason, kredibiltas  Timsel sebagai Timsel patuh diragukan, selain telah mendahului pengumuman diluar jadwal yang ditetapkan dan tanggal surat pengumuman berubah ubah, apa lagi bagaimana mungkin orang yang paling betanggungjawab atas terjadinya pengulangan tahapan sekesi calon Anggorta KPU Kab/Kota Sumut V pada waktu sebelumnya, tetapi diperkenankan melakukan seleksi lanjutan, seharusnya Tonni Situmorang (ketua Timsel) dan 2 orang lainnya itu seharusnya wajib dikeluarkan sebagai Timsel karena Keputusan yang mereka keluarkan sejak awal terbukti telah terjadi kecurangan, akibatnya beginilah kejadiannya kecurangan demi kecurangan terus terpelihara.

Lebih rinci disampaiakan Amirudin Waruwu peserta seleksi yang merasa dikorbankan, dengan tegas menyatakan, Manfaat ruang tanggapan masyarakat Timsel Sumut V benar benar tidak digunakan, sesungguhnya beberapa orang peserta yang diluluskan pada tahapan tes kesehatan dan wawancara itu, memiliki rekam jejak yang buruk bahkan ada yang mendapat sanksi berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI), baik peringatan keras, maupun bentuk lainnya khususnya dari Kab.Nias Utara berinisial EH dan IZ, seharusnya rekam jejak dan tanggapan dan informasi mengenai calon Anggota KPU Wilayah Sumut V Periode 2018-2023, sesungguhnya menjadi pertimbangan bagi Timsel Sumut V untuk tidak meloloskan pada tahapan ini, akibatnya kesempatan bagi peserta yang lain pemilik integritas yang baik terbatasi.
Selain itu bahkan ada peserta diketahui berdomisili dan ber KTP dan diduga tidak memiliki KTP elektronik tapi anehnya Timsel Wilayah Sumut V meloloskan yang bersangkutan masuk nominasi 10 besar, tandas Amirudin dan Martinus Hulu.

Elitinu Hura pesrta seleksi dari Kota Gunungsitoli, juga menjelaskan seleksi wawancara yang dilakukan Timsel Sumut V itu terkesan hanya formalitas, fakta ini semakin diperkuat disaat Timsel gelar wawancara terhadap kami peserta, terdapat peserta yang tidak patuh pada Jadwal/waktu seleksi wawancara yang telah ditentukan, namun Timsel malah memberi pengecualian, yang bersangkutan diwawancara pada waktu selanjutnya yang seharusnya jadwal peserta lain, hal ini menjadi ganjil karena waktu seleksi berdasarkan urutan nama dan pengelompokan telah ditetapkan, tetapi bahkan yang bersangkutan masuk daftar nama 10 besar, sehingga patuh kita duga prakondisi sangat sulit terbantahkan.      
Keganjilan lain, khusus nya di Kab. Nias, jumlah peserta yang lulus seleksi administrasi sebagaimana  pengumuman resmi sebanyak 18 orang, sementara jumlah peserta yang ikut pada seleksi selanjutnya (CAT) tiba tiba menjadi 19 orang, selain itu takaran kualitas pertanyaan yang diajukan berbasis uji kompetensi, kemampuan dan integritas terhadap peserta yang dilakukan Timsel sangat diragugan, bahkan ada peserta yang hanya diajukan satu atau dua pertanyaan, bahkan ada sebagian peserta yang tidak mampu menjawab beberapa pertanyaan Timsel dengan benar, tetapi malah dinyatakan lulus, fakta ini dapat dibuktikan pada rekaman wawancara pihak Timsel, tandas Elitinu Hura.

Surat laporan yang ditandatangai 25 orang itu, dengan tegas menyatakan bahwa : Netralitas Timsel Wilayah Sumut V benar benar sangat diragukan terutama kredibitas Ketua Timsel Tonny P. Situmorang yang nota bene masih menyandang status ketua Timsel Sumut V, seharusnya sebagai Ketua Timsel yang paling bertanggungjawab dari segala kebijakan pada berbagai tahapan seleksi, termasuk kebijakan fatal yang mereka lakukan yang mengakibatkan terjadinya Pengulangan tahapan seleksi di Kabupaten Nias Selatan), sesungguhnya konsekuensi harus adil, harusnya tidak hanya 2 orang yang dianggap bersalah dan dikeluarkan sebagai Timsel, tetapi yang lainnya termasuk Tonny P. Situmorang wajib dua orang lain yang masih tersisa wajib bertanggungjawab atas persoalan pengulangan seleksi sebelumnya itu, dengan itu kami nyatakan “Menolak Tegas Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara” dan meminta KPU RI segera membatalkan pengumuman kesehatasn dan Wawancara Tim Seleksi Wilayah Sumut V tersebut, dan apa bila KPU RI tidak meresponnya maka dalam waktu singkat akam menepuh jarur hukum.


Anggota KPU RI Novida Ginting Manik disaat dikonfirmasi melalui Telepon seluler tidak menjawab apa apa selain tidak diangkat dan nomornya tetap sibuk. (Timred).

Label: ,

Rabu, 26 September 2018

Artinus Waruwu di Lantik Sebagai PPL Desa Dekha


Nias Gelora Hukum - Ketua Panwaslih Kecamatan Ma'u Kab. Nias MASDELIMAN WARUWU, Lantik ARTINUS WARUWU PAW, Pengawas pemilihan lapangan Desa Dekha Senin 24/09/2018 dalam proses pemilihan umum DPR, DPD DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN tahun 2019 mendatang, belangsung di Aula kantor camat ma'u Kabupaten Nias.

Dalam pelaksanaan pelantikan tersebut,  dihadiri oleh sekcam Ma'u beserta staf, Kasek, sekretariat panwaslih kec. ma'u ARFIN TRI HARIANTO HAREFA ST, dan Devisi OSDM SORIMAN WARUWU S.Pdk,

Dalam kata sambutan ketua panwaslih kec. Ma'u dalam hal ini SORIMAN WARUWU S.Pdk menjelaskan tahapan proses pelaksana'an rekraitmen PPL, supaya setelah di lantik harus sudah mulai bekerja untuk selalu melaporkan hasil kegiatan kepada panwas,
Dan PPL harus bersikap tidak diskriminatif dan menjalankan tugas dengan wewenangnya, dan menyampaikan temuan dan laporan kepada panwas terkaitnya dengan adanya duga'an yang di lakukan PPS dan KPPS,

Di teruskannya, agar selalu membangun kerjasama yang baik dalam kegiatan pengawasan ditingkat desa, sbab karna kita ini independen untuk tidak berat sebelah demi menjaga jabatan yg sudah dipercayakan oleh atasan,

Dengan mengakhiri sambutannya, atas nama panwaslih kecamatan ma'u Kab.Nias mengucapkan Selamat kepada PPL desa dekha yang telah di lantik agar selalu di berkati tuhan untuk menjalankan tugas.

Pada pelantikan tersebut dihadiri oleh Bapak pendeta Gereja BNKP siwalubanua dalam hal ini Bapak pdt.YOELI WA'U STH, untuk memberikan sumpah kepada PPL yang di lantik pada sa'at pembaca'an PAKTA INTEGRITAS atau sumpah.

Sambutan sekcam kecamatan ma'u Kabupaten Nias dalam hal ini Bapak YARUDIN ST. kepada anggota PPL yang telah di lantik agar segera bekerja dengan baik dalam pengawasi pendata'an daftar pemilih, dan dalam menyelesaikan permasalahan/pelanggaran jangan mengambil keputusan sendiri dalam menyelesaikannya, segera laksanakan koordinasi dengan panwascam atau pihak terkait, tegasnya.


Dengan mengakhiri sambutannya, ata nama jajaran muspika kecamatan ma'u Kab.Nias mengucapkan selamat kepada anggota PPL desa dekha yang telah di lantik agar selalu menjaga rasa aman demi menyukseskan pemilihan DPR, DPD, DPRD sekaligus pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 mendatang, tandas Sekcam mengakhiri. (Nts Gulo)

Label:

Selasa, 25 September 2018

Timsel Sumut V Akhirnya di Somasi


Medan – Gelora Hukum - Sejumlah peserta seleksi wawancara calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah sumut V telah mengajukan somasi atas penguman yang diterbitkan Timsel pada tanggal 22 dan 24 September 2018 lalu, karena mereka nilai keputusan Timsel itu tidak Obyektif dan penuh kecurangan.

Surat keberatan dan Somasi itu dialamatkan kepada Timsel Sumut V, KPU RI dan DKPP RI, tanggal 24/9/2018, ditandatangani puluhan orang peserta yang merasa dirugikan, masing masing dari Kota Gunungsitoli, Kab.Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kab. Nias dan Kabupaten Nias Utara.
Menurut mereka, muatan kepentingan lain dibalik penerbitan surat keputusan timsel itu sangat jelas, prosedural asas kepastian hukum terabaikan, sarat dengan intervensi dan kepentingan politik praktis pihak-pihak tertentu, baik di dalam internal Timsel maupun dari luar Timsel.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Nomor : 1056/PP.06-Kpt/05/KPU/VIII/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 505/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023, Pengumuman Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Sumut V, seharusnya dilakukan pada hari Senin, 24 September 2018, bukan pada hari Sabtu, 22 September 2018 (namun dengan tanggal tercatat, 24 September 2018);

Kekacauan demi kekacauan yang dipertontonkan oleh Timsel Sumut V, menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang disembunyikan. Menjelang tengah malam, beberapa jam setelah terbitnya pengumuman perihal hasil tes kesehatan dan wawancara, Timsel Sumut V buru-buru melakukan perubahan tanggal dan menyesuaikannya pada hari penerbitan, yakni Sabtu, 22 September 2018 (hal ini diketahui dari website kpud-sumutprov.go.id dan informasi yang beredar).

Dengan terbitnya pengumuman lebih dini sebelum jadwal yang ditetapkan oleh KPU RI, kami menduga ada motif lain Timsel Sumut V maupun pihak lain yang berkepentingan untuk “mengamankan” posisi calon-calon Anggota KPU Wilayah Sumut V yang seharusnya tidak lulus, khususnya pada tahap wawancara.

Beberapa calon Anggota KPU Wilayah Sumut V Periode 2018-2023, yang diluluskan pada tahap wawancara sebagaimana tertuang pada pengumuman tersebut, memiliki rekam jejak yang buruk dalam pelaksanaan pemilu/pilkada. Bahkan, beberapa pernah mendapat sanksi berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI), baik yang bersifat pemberhentian tetap, peringatan keras, maupun bentuk lainnya. Tetapi malah mereka dianggap layak bahkan masuk nominasi 10 besar, fakta ini tidak lebih hanya dapat menghilangkan kesempatan bagi peserta yang lain pemilik integritas untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

Juga ada peserta dikenal berdomisili dan ber KTP Jakarta sementara dengan tegas syarat utama menjadi calon KPU Kab/Kota, diwajibkan pemilik KTP elektronik dan berdomisili di kabupaten setempat, tapi anehnya malah yang bersangkutan diloloskan oleh Timsel, fakta ini dapat dibuktikan bahwa profesionalisme Timsel sumut V dalam bekerja sangat diragukan termasuk mempertimbangkan Rekam jejak, tanggapan dan informasi mengenai calon Anggota KPU Wilayah Sumut V Periode 2018-2023, seharusnya menjadi pertimbangan bagi Timsel Sumut V.

Ultimatum dalam surat itu dengan tegas, apabila dalam jangkwa waktu 2 (dua) hari setelah surat ini diterima, Timsel Sumut V tidak mencabut, membatalkan dan meninjau ulang pengumuman hasil kesehatan dan wawancara dimaksud, maka kami akan menempuh upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Timsel Sumut V Tonny Situmorang menjelaskan, soal somasi belum saya terima itu, dan penerbitan pengumuman dilakukan lebih dini itu hanya untuk mendekatkan saja, karena tanggal 23 itu kita sudah pleno artinya supaya jangan lama lama, kan itu masalah tanggal saja. lalu oleh awak media melanjutkan pertanyaan, kenapa pengumumang Timsel itu beredar tanggal 22/9/2018 sementara tanggal surat dalam pengumuman itu tercatat tanggal 24/9/2018, saya ngga tau nggak tau itu, jelas Tonny jawab singkat. (Timred) 

Label: ,

Minggu, 23 September 2018

Musyawarah Istimewa GAPERNAS Dan Terpilihnya Pengurus Baru


Gelora Hukum (Gunungsitoli) - Musyawarah Pusat Istimewa GAPERNAS berlangsung di Jalan Mohammad Yamin 12 dikantor Sekretariat Harian Gerakan Perjuangan Nias (GAPERNAS) Kepulauan Nias dilaksanakan dimulai sekitar pukul 16.00 wib s/d 18.30 wib dan di laksanakan secara terbuka dan demokratis didalamnya termasuk pemilihan Ketua Umum, Sekretaris Jendral dan Bendahara Umum Ormas Gapernas Kepulauan Nias Sabtu (22/9/2018).

Ketua Umum terpilih Suar Natal Waruwu, A.Md, Sekretaris Jemdral terpilih Edward F.F. Lahagu dan Bendahara Umum terpilih Fatizanolo Zebua, tutur Tim Formatur Oktarius Ndraha, SH, Solideo Zebua dan Afdika Permata Lase, seusai Acara inti organisasi, Gapernas melaksanakan temu pers, Suar Natal Waruwu menjelaskan" Musyawarah Pusat Istimewa ini kita laksanakan secara resmi, dan undangan telah disampaikan kepada seluruh dewan Pendiri, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas,Dewan Pengurus Gapernas,Pimpinan Pusat  Gapernas Kepulauan Nias dan termasuk kepada mantan ketua lama Happy Agusman Zalukhu dan acara ini demokratis, dilakukan secara transparansi sesuai Anggaran Dasar dalam Akte Notaris Gapernas No.103 tanggal 29 November 2017 dan 20 Des 2017 pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

Ketum menambahkan"dasar kami para dewan pendiri Gapernas adalah aspirasi tertulis 40 orang pengurus Gapernas membuat mosi tidak percaya kepada ketum  Gapernas HZ dan setelah kami mempelajari, menyelidiki kebenaran, maka kami dewan pendiri mendapatkan bukti surat dipemerintahan dll bahwa ketua ketua sebelumnya telah menanda tangani surat No 17 s/d 31 tanpa ditanda tangani Plh Sekretaris Jendral dan tanpa sepengetahuan seluruh Pimpinan Pusat Gapernas Kepulauan Nias, karena situasi mendesak kami Dewan Pendiri dan dewan lainnya bersama Pimpinan Pusat Gapernas  Mengeluarkan Berita Acara  Istimewa dan mengeluarkan surat pemberhentian dan Pemecatan kepada ketum Happy Agusman Zalukhu tertanggal 4 Agustus 2018.dengan alasan  melakukan pelanggaran Anggaran Dasar Gapernas.

Lanjut Suarnatal, kami KSB Gapernas  terpilih akan mengembangkan panji- panji Gapernas ini diseluruh Kepulauan Nias dan bahkan se-Indonesia sesuai lingkup dan aturan wilayah hukum akte notaris dan sk menkumham Gapenas. Gapernas ini akan kita benahi baik komposisi dewan pendiri, dewan pembina, dewan penasehat, dewan pengawas, dewan pengurus dan komposisi pengurus pimpinan pusat serta penyempurnaan akte notaris, SK Menkumham dan peraturan organisasi Gapernas,  ungkapnya.

Sementara Sekertaris Jendral terpilih Edward F.F Lahagu menyatakan" musyawarah istimewa ini bertujuan membenahi Gapernas kearah yang lebih baik, tentunya Ketum dan Sekjend terpilih bersama tim formatur dipastikan akan melaksanakan penyusunan struktur kepengurusan Gapernas sesuai keahlian dan kemam para pengurus.

Edward menambahkan, kepada pihak atau oknum yang mengaku-ngaku sebagai anggota Gapernas dan mencemari nama baik Gapernas, kami tidak segan-segan menyurati bahkan melaporkan yang bersangkutan kepada pihak yang berwajib. Dari itu kami menghimbau seluruh Muspida Kepulauan Nias agar tidak melayani oknum yang bukan Gapernas dan jika oknum tersebut melakukan pelanggaran kami dari pimpinan Gapernas Kepulauan Nias tidak bertanggung jawab, tegas Edward.

Ditempat terpisah sejumlah para ketua-Ketua Lsm dan Ormas sekepulauan Nias, diantaranya Lsm LP-RI kepulauan Nias, DPC  Lembaga Monitoring Hukum dan Anggaran Indonesia(LMHA-IA), Komcab LP-KPK kota Gunungsitoli, DPC LSM Perkara Kepulauan Nias, LSM Fobsit Kepulauan Nias, LP-Tipikor Nusantara dan tokoh masyarakat, toko pemuda mengapresiasi acara dan mengucapkan selamat dan sukses acara Musyawarah Istimewa Gapernas Kepulauan Nias ini.

Mewakili Dewan Penasehat Gapernas Bapak Ahmad Nazrin Caniago menyampaikan sambutannya" Pelaksanaan acara resmi ini sudah tepat dan sesuai aturan organisasi, kami penasehat  mendukung penuh dan dengan harapan Gapernas kedepan memperjuangkan kepentingan masyarakat sekepulauan Nias bahkan se Indonesia, karena visi-misi Gapernas wadah pergerakan rakyat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan mendorong birokrasi pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme sehingga dapat terwujud kehidupan masyarakat yang berkeadilan, makmur dan sejahtera, dan tupoksi sebagai SOSIAL KONTROL berpihak kepada rakyat, urainya.mengakhiri. (Makmur Gulo)

Label:

Belasan Tahun statusTersangka, Polres Nisel Tutup Mata

AROLI Halawa Alias Ama Erna
(Tersangka 12 Tahun Pelaku Penaiayaan)
Nias Selatan, GeloraHukum - Korban pengiayaan HOSEA HALAWA warga desa Sisobahili Huruna kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan, mendesak Kapolres Nias Selatan AKBP FAISAL F NAPITUPULU agar pelaku penganiayaan terhadap drinya AROLI Halawa Alias Ama Erna dkk warga Desa Sisobahili Huruna segera diatangkap, karena pihak Polres Nias Selatan seharusnya tidak memiliki alasan untuk tidak segera bertindak sebab pelaku telah ditetapkan sebagai tersangkan bahkan terhitung 12 tahun hingga saat ini.

Kepada media korban lebih jauh mengatakan, sesunguhnya saya sangat kecewa atas kinerja Polres Nias Selatan dalam penegakan supremasi hukum, sebab pelaku pengiayaan tersebut bahkan sudah 12 tahun lamanya ditetapkan sebagai tersangkan tapi tindakan nyata tidak ada, semantara  P-21 dan P-21a dari Kejaksa'an telah turun No.surat  B-195/N 2.217/EPP I/8/2006 dengan tegas menyatakan bahwa Penyerahan berkas perkara pidana atas nama tersangka AROLI halawa alias Ama ERNA, No.POL BP/30/V/2006 Reskrim tgl 28 juni 2006 telah di lakukan penelitian, ternyata hasil penelitian sudah lengkap, namun sikap tegas berbasis kinerja yang serius dari pihak Polres Nias Selatan sampai sa'at ini tidak kujung tiba.

Pada tgl 15 september 2008 pihak Kejaksaan mengeluarkan dengan No. Surat B291/N.221.7/EP.I/09/2008 untuk meminta penyerahan berkas perkara tahap ke dua sebagai mana  pasal 8 ayat (3)b. Pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya menyerahkan tanggung jawab tersangka barang bukti kepada kejaksa'an, namun pihak polres Nias selatan terkesan tidak merespon, urai Hosea dengan Kesal.

Ketika awak media melalui Via telepon seluler kepadasalah seorang anggota reskrim polres Nias selatan dalam hal ini OKTO TOBING, dan beliau meminta data korban melalui W A, sembari mengatakan besok telpon lagi biar saya cek dulu, lalu besoknya disaat dihubungi kembali mengatakan sibuk dan selalu sibuk setiap dihubungi.

Selanjutnya anak korban HY Halawa, kepada awak menjelaskan, atas kasus penganiayaan terhadap ayahnya bahkan sudah ber kali - kali mendatangi kantor Polres Nias selatan untuk mempertanyakan tindak lanjut pengusutan sekaligus meminta agar pelaku segera di tangkap, namun pihak polres Nias selatan selalu memberi alasan yang kurang jelas, dari itu patuh di duga bahwa pihak Polres Nias Selatan berhasil dibungkam oleh tersangka dkk, tandas HY.

Dari kejadian ini kami sangat berharap kiranya Pihak Polres Nias Selatan tergugah gerak hati nuraninya, sebab kalau tindakan nyat tidak segera disikapi maka terkesan seolah membiarkan dan memelihara  agar terus terjadinya konflik diantara kami secara turun temurun, dari kegelisahan kami yang terus menerus ini sudi kiranya pihak atasan jajaran Kepolisian dalam hal ini Kapoldasu dan Mabes Polri agar dapat mendengarkan jeritan kami ini termasuk KOMNAS HAM, sebab dalam waktu dekat kami akan melayangkan surat perihal permohonan keadilan dan tidankan nyata, tandas keluarga korban mengakhiri. (Makmur Gulo

Label:

Sabtu, 22 September 2018

Hasil Seleksi Wawancara Timsel Sumut V Dinilai Cacat Hukum


Medan, Gelora Hukum - Sejumlah elemen masyarakat Kepulauan Nias antara lain Himpunan Masyarakat Ono Niha (HIMONI) dan Dewan Pimpinan Daerah Assosiasi Kabar Online Indonesia (AKRINDO) Kepulauan Nias, meminta KPU RI segera membatalkan pengumuman Timsel Sumut V atas hasil seleksi wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunungsitoli, Kab. Nias dan Kab. Nias Utara Periode 2018-2023, karena di nilai cacat moral, etik dan hukum.

Pengumuman Timsel Sumut V
Tgl 22 September 2018
Menurut mereka pengumuman yang ditayangkan oleh Timsel Sumut V pada sabtu (22/9/2018) sangat kental dengan intervensi dan kecurangan yang terstruktur dan sistematis, betapa tidak pengumuman yang berisi nama-nama calon anggota KPU Kab/Kota Wilayah Sumut V, yang dinyatakan lulus seleksi tahap Kesehatan dan Wawancara. tanggal yang tercantum tercatat tanggal 22/9/2018, sementara pengumuman tersebut beredar pada hari sabtu Tanggal (22/9/2018), tentu tindakan ini nyata-nyata "mengangkangi"/melanggar Keputusan KPU RI tentang Jadwal Tahapan Seleksi.

Anehnya, beberapa jam setelah pengumuman itu terbit, Timsel Sumut V menerbitkan kembali pengumuman baru dengan mengganti tanggal, dari tanggal 22 menjadi tanggal 24/9/2018,  sementara berdasarkan Keputusan KPU RI No. 505, pengumuman calon Anggota KPU Kab/Kota di Wilayah Sumut V ini, seharusnya dilaksanakan pada Senin, 24/9/2018, kata Arianus Sarumaha, Wakil Ketua HIMONI.

Dilanjutkan Arianus, "Kami rakyat pemilik syah kedaulatan tentu sangat berkepentingan agar pelaksanaan pemilu kedepan dapat berkualitas, tidak tahu persis maksud dan tujuan Timsel menerbitkan lebih dini pengumuman ini, tapi kami menduga, ini semua by design untuk meluluskan pihak-pihak tertentu, kecam Arianus.

Indikasi adanya intervensi dan kecurangan yang terstruktur serta sistematis oleh Timsel Sumut V ini, sudah tampak sejak awak ketika banyak pihak yang mengganggu kinerja Timsel Sumut V, sehingga banyak keputusan terpaksa diubah, bahkan sebelumnya Timsel Sumut V juga melakukan seleksi ulang administrasi tanpa dasar dan alasan yang jelas, bahkan khususnya di Kab.Nias Selatan 16 (enam belas) orang yang sebelumnya tidak lulus, diluluskan kembali.

Selain protes dari Kab. Nias Selatan Yamobaso Giawa (peserta seleksi/korban ketidak adilan Timsel)  dari Kota Gunungsitoli mengatakan, Timsel sangat diduga kuat telah melanggar kode etik yakni azas kepastian hukum, tidak profesional, dan pengumuman tersebut cacat demi hukum.

Selain itu protes keras juga mengalir dari Kabupaten Nias Barat peserta seleksi yang enggan menyebut namanya, membenarkan bahwa kinerja Timsel Sumut V tersebut sangat buruk dan tidak obyektif, kualitas pertanyaan yang diajukan terhadap peserta untuk menguji kemampuan dan integritas seseorang sepertinya tidak ada, bahkan terkesan pilih kasih dalam memberikan pertanyaan sebagian hanya 1 atau dua pertanyaan saja, lalu Timsel mengatakan sudah cukup, bahkan sebagian peserta yang dipersulit pertanyaan dan tidak bisa menjawab tetapi dinyatakan lulus, fakta ini dapat dibuktikan pada rekaman wawancara dari Timsel.

Oleh karena itu, kami menyatakan sikap :
1. Mengecam tindakan Timsel Sumut V dalam seleksi calon anggota KPU Kab/Kota Periode 2018-2023, sebab dilaksanakan dengan mengangkangi peraturan yang berlaku;

2. Mendesak dan menunut agar KPU RI membatalkan hasil seleksi calon anggota KPU Kab/Periode 2018-2023, yang dilakukan oleh Timsel Sumut V. Sebab, selain tidak berdasar dan melanggar hukum juga sarat dugaan intervensi dari pihak lain. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, terimakasih. Dto HIMONI & DPD AKRINDO Kep. Nias. (Timred) 

Label:

Kamis, 20 September 2018

Perangkat Desa Tuhemberua & Masyarakat Gelorakan Gotong Royong Bersama


Nias, Gelora Hukum - Sejumlah Prangkat desa Tuhemberua Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara bersama masyarakat tuhemberua gelorakan gotong royong bersama (21/09/2018) hal ini mereka sangat antusias demi memupuk rasa kebersamaan dalam rangka memajukan lingkungan Desa mereka.

Dengan kegiatan tersebut Sejumlah aparat dan perangkat desa tuhemberua kecamatan ma'u kabupaten Nias ikut serta dengan melakukan kegiatan Gotong royong di perbatasan desa tuhemberua kec.ma'u Kab.Nias desa wango kec.lolofitu moi Kab.Nias Barat untuk memperbaiki jalan yang selama sangat susah di lalui oleh Roda 2 maupun Roda 4, dan jalan tersebut merupakan jalan satu-satunya menuju kecamatan lolofitu moi yang terhubung ke Nias Barat. 

Kaur pembangunan desaTuhemberua dalam hal ini SYUKURMAN GULO mengatakan kepada awak media bahwa hampir Beberapa tahun jalan ini selalu songsor di akibatkan karna tanah labil dan juga tidak ada jalan keluar untuk di pindahkan ke lokasi lain.

Di lanjutkannya, bahwa lokasi jalan tersebut masih lokasi desa wango Kab.Nias Barat dekat perbatasan desa tuhemberua kec.ma'u Kab.Nias Namun yang membangun lokasi jalan itu desa tuhemberua kec.ma'u, karna yang sangat memanfa'atkan jalan tersebut desa Tuhemberua, desa Atualu dan juga beberapa desa tetangga lainnya, karna jalan itu satu-satunya hubungan Kecamatan Ma'u Kab.Nias dan Nias Barat.

Dalam kegiatan Gotong royong ini bahan untuk perbaikan jalan tersebut adalah menggunakan batu sebagai alat sementara untuk bisa di lewati oleh kendaraan, aparat dan perangkat desa Tuhemberua terlihat sangat antusias melakukan Gotong-Royong bersama masyarakat untuk kepentingan bersama itu.

Atualuo, salah seorang warga Desa yang ikut serta dalam melakukan kerja bakti Gotong-Royong di mana dalam hal ini S.Y GULO dan juga satu orang dari masyarakat desa lasara siwalu banua kec.ma'u Kab.Nias An. A.weldin waruwu yang bisa menghargai dan berpatisipasi dalam melakukan kegiatan tersebut, dan menurut mereka kegiatan seperti itu senantiasa dapat lebih ditingkatkan sebag budaya gontongroyong itu sesungguhnya warisan para leluhur, sementara kini praktek indifidualis semakin terpelihara.

Kepala Desa Tuhemberua Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias dalam hal ini ERIK ERWIN JAYA GULO, kepada awak media GeloraHukum.com, dia mengharapkan kepada desa tetangga agar kita saling kerja sama untuk melakukan kerja bakti Gotong Royong di jalan tersebut karna jalan itu sangat kita butuhkan, ungkapnya. (Makmur Gulo)

Label:

Oknum DPRD Nias Utara Rangkap Jabatan KPU Diam


Gunungsitoli, Gelora Hukum – Oknum Anggota DPRD Nias Utara Dalifati Ziliwu, S.Pd, M.Pd selama menjadi anggota DPRD Nias Utara beliau juga selalu aktif di salah satu yayasan perguruan tinggi di Kepulauan Nias, selama ini KPU Nias Utara terkesan diam bahkan tanpa Verifikasi faktual yang bersangkutan kembali diperkenankan menjadi kandidat pada Pileg 2019 yang akan datang, hal ini terungkap pada Konferensi PERS (18/9/2018).

Akumulasi dari kegelisahan, akhir akhir ini sejumlah warga masyarakat Nias utara yang tidak bersedia menyebut namanya, mengutuk keras kebijakan KPU Nias Uatara yang terkesan pilih kasih serta tidak profesional dalam menerapkan berbagai aturan, betapa tidak bagai mana mungkin seorang DPRD bisa dibenarkan memiliki profesi lain berbasis rutinitas, efeknya bagaimana mungkin yang bersangutan bisa fokus berjuang untuk kepentingan masyarakat kalau faktanya demikian, sementara biaya hidup yang bersangkutan sepenuhnya digaji oleh kami masyarakat.  

Lanjut mereka, cukuplah kalau selama ini beliau menjadi perwakilan kami di DPRD Nias Utara, perhatiannya untuk kepentingan kami sungguh tidak terasa, kurang memberi diri secara penuh untuk melayani masyarakat khususnya Nias Utara. Selain itu Dalifati ziliwu kami nilai kurang peduli terhadap keluhan masyarakat, terutama terhadap kami warga di wilayah dapilnya waktu itu, jangankan yang lain jika ada kegiatan atau pertemuan, kami jarang melihat kehadirannya.

Selama Dalifati ziliwu menjabat anggota DPRD beberapa periode sungguh kami kecewa, tentu kali ini kami membutuhkan wakil kami yang benar – benar bertanggungjawab, peduli dan setian berjuang terhadap nasib masyarakat yang rentan atas kemiskinan, dari itu kami berharap kepada KPU Nias Utara agar dapat meletakan esensi aturan pemilu dengan benar, sebab setau kami sangat jelas di dalam UU bahwa orang yang mencalonkan diri menjadi anggota dewan dan jajarannya mesti berani melepas profesi lain yang bersifat tetap. Semoga KPU Nias utara secepatnya sembuh dari penyakit diam. (Makmur Gulo)

Label:

Senin, 17 September 2018

Diskusi Antara Kapoldasu dengan Firman Jaya Daeli Berlangsung Hangat

Fiman Jaya Daeli, SH (kanan) dan Kapolda Sumut Irjen Pol. Agus Andrianto (Kiri)
Medan, Gelora Hukum - Kapolda Sumut Irjen Pol. Agus Andrianto sedang bertemu dan berdiskusi lama dan hangat dengan Firman Jaya Daeli (mantan Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI), di ruang Kapolda Sumut, di Medan, Senin, (17/9/2018). Ada beberapa kasatker (pejabat utama/staf mabes Polri) dan beberapa kasatwil (Kapolda) yang terkena mutasi dan promosi jabatan.

Jiwa dan semangat pergantian dan pengisian ini pada dasarnya berbasis pada penguatan institusi Polri dan pemantapan kepemimpinan puncak Polri serta berorientasi pada peningkatan dan perluasan konsolidasi dan reformasi pemeliharaan keamanan nasional dan ketertiban umum; konsolidasi dan reformasi penegakan hukum dan keadilan yang profesional dan akuntabel ; konsolidasi dan reformasi perlindungan publik dan pelayanan masyarakat. Di antaranya, antara lain : Irjen Pol. Agus Andrianto (lulusan Akpol 1989) menjadi Kapolda Sumut (tipe A lama).

Dalam sejarah kepolisian khususnya Polda Sumut, Agus Andrianto memecahkan rekor dan mematahkan mitos mengenai jalur jabatan dan jenjang kepangkatan kepemimpinan Polda Sumut. Irjen Pol. Agus Andrianto masih dalam masa jabatan Wakapolda Sumut (bintang satu/Brigjen) langsung dipromosikan menjadi Kapolda Sumut (bintang dua/Irjen).

Biasanya Kapolda Sumut sejak bertipe A selalu dijabat oleh perwira tinggi yang sudah duluan sebelumnya menyandang bintang dua (Irjen) dan setidaknya pernah menjabat sebelumnya sebagai Kapolda tipe B.  Hanya Edi Sunarno (lulusan Akpol 1974) yang masih dalam masa jabatan Wakapolda Metro Jaya saat itu dengan pangkat Brigjen, dan tidak pernah sebelumnya menjabat Kapolda, langsung dipromosikan ketika itu menjadi Kapolda Sumut, di sekitar tahun 2002 atau 2003.

Tentu dan pasti ada pertimbangan taktis dan strategis dari pimpinan Polri (Kapolri) untuk menempatkan Irjen Pol. Agus Andrianto menjadi Kapolda Sumut. Penulis juga sudah kenal baik dan lama, bahkan sering berdiskusi hangat dan dinamis dengan Irjen Pol. Agus Andrianto. Figur Irjen Pol. Agus Andrianto tergolong solider, berkomitmen, berani, tegas, keras, tertib, teguh, tidak kenal kompromi. Kapolda Sumut Irjen Pol. Agus Andrianto menjadi the rising star lulusan Akpol 1989. Irjen Pol. Agus Andrianto tergolong merah putih, loyal tegak lurus, memiliki program dan konsep yang melekat dan menyatu dengan pimpinan Polri dan Negara.

Irjen Pol. Agus Andrianto sudah lama berkarir dan bertugas di wilayah hukum Polda Sumut sejak perwira pertama dengan spesialisasi reserse. Irjen Pol. Agus Andrianto telah lulus mengikuti semua jalur dan jenjang sekolah pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri (PTIK, Sespimmen, Sespimti). Irjen Pol. Agus Andrianto sangat memahami dan menguasai situasi dan kondisi lapangan, permasalahan, dan tantangan wilayah Sumut, juga memiliki banyak relasi dan jaringan luas. (Makmur Gulo)

Label:

Jumat, 14 September 2018

Aktivis Pejuang Keadilan Kepni Gelar Aksi Unjuk Rasa


Gunungsitoli, Gelora Hukum - Komunitas Aktivis Pejuang Keadilan (KAPK)Kepulauan Nias, turun aksi menyampaikan Aspirasinya dikantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Kantor Bupati Nias dan Kantor Walikota Gunungsitoli, Kamis (13/09/2018).

Dalam unjuk rasa tersebut  menuntut adanya penegakkan supremasi hukum di  wilayah Pulau Nias, papar pimpinan aksi Oktarius Ndraha didampingi korlap 1 AF. Lase dan Korlap 2 Solideo Zebua.

KAPK ini merupakan komunitas para aktivis Nias, terdiri dari LSM LP-RI Kepulauan Nias,  LSM Forum Bohouni Gunungsitoli (LSM-FOBSIT), LSM PERKARA Kota Gunungsitoli, LSM LP-Tipikor Nusantara Kepulauan Nias dan Komcab LP-KPK Kota Gunungsitoli serta para aktivis dan pemerhati supremasi hukum se kepulauan Nias, papar Penanggung Jawab Aksi Edward FF Lahagu, Afdika P.L, Trisusanto Beritawan Zebua.

Tuntutan pengunjuk rasa adalah murni aspirasi rakyat demi kepentingan masyarakat dalam penegakkan hukum di Polres Nias dan di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli serta di Inspektorat kota Gunungsitoli dan Inspektorat  kabupaten Nias.

Tuntutan Aksi:
1. Tahan dan penjarakan Kristian Halim alias Wilson diduga tersangka pada laporan nomor STPLP/386/XII/2017/NS polres Nias.
2.Polres Nias dan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli diduga diragukan tuntaskan kasus penganiayaan, pengancaman bunuh serta penghinaan kepada aktivis Nias, diduga pelaku Kristian Halim alias Wilson.
3. Diminta Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tahan diduga tersangka Sriteti Murni Lombu  alias ina Glori diduga pelaku pencemaran nama baik, LP nomor: 276/IX/2017/polres Nias.
4. Dimohon Polres Nias tetapkan penyidikan Laporan No" STPLP/207/VIII/2018/Polres Nias pelapor Jumbato Manalu alias Manalu dan Laporan Aliansi Peduli Nyata No: SP.Lidik/238/VII/2018/Reskrim, terlapor Selamat Harefa.
5. Diminta Kejaksaan Negeri Gunungsitoli teliti dan tindak lanjuti Laporan LSM LP- RI Kepulauan Nias dan DPC LSM Perkara Kota Gunungsitoli tentang dugaan korupsi pembangunan jalan dan TPT, diduga dilakukan oleh pelaksana pekerjaan PT.Karunia Sejahtera Sejati dan PT.Olora Indah.
6.Diminta Polres Nias dab Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menaikkan kasus laporan masyarakat, ormas dan LSM baik laporan Korupsi Dana BOS dll, diusut tuntas demi kepastian hukum, agar masyarakat percaya kepada institusi diatas.
7. Diminta kepada Walikota Gunungsitoli copot jabatan kadis PUPR dan Kepala Inspektorat Kota Gunungsitoli diduga prestasi dan  kinerja buruk dan Walikota tinfak lanjuti temuan inspektorat tentang dugaan korupsi  pembangunan air bersih didesa Fadoro Idanoi  dana ADD tahun 2017.
8. Apresiasi kinerja kepemimpinan Bupati Nias dan dimohon agar para ASN PNS diduga pelaku Amoral dan pemyakit sosial, berinisial YH dan AH( diduga asusila), FW dkk( diduga berjudi) serta SL( diduga tersangka) dipecat dan dicopot jabatannya sebagai PNS di lingkup Pemkab Nias.
9. Diminta Kejaksaan Gunumgsitoli proses dengan tuntas pengaduan DPC LSM Perkara Kota Gunungsitoli tentang Laporan Dana BOS TA 2016/2017 di SDN 076674 orahili Tanose"o kecamatan Gunungsitoli Alo"oa dan juga laporan dipolres Nias tentang dugaan pelaksanaan dana BOS SDN 076674 orahili Tanoseo kec Gunungsitoli Alo"oa TA 2014/2015 dan segera tetapkan tersangkanya.
10. Tuntastan laporan korupsi  Dana Desa.
11. Tegakkan supermasi hukum di NKRI demi keadilan bagi seluruh rakyat kep Nias, khususnya dipolres Nias dan kejaksaan negeri Gunumgsitoli.

Kemudian diwaktu yang bersamaan Hendra Praja SH Kasi Intel Kejaksaan Negeri Gunungsitoli mewakili Ibu Kajari Gunungsitoli saat menjumpai masa Aksi KAPK mengatakan, Persoalan mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan berinisial WL, masih dalam Proses Penyelidikan kami,  mungkin hal ini akan menjadi perhatian kami sesuai dengan Pernyataan Sikap yang telah kalian berikan" ,Tuturnya Hendra Kasi Intel Kejaksaan Negeri Gunungsitoli yang masih belum 5 bulan bertugas di kejaksaan Gunungsitoli.

Di Pemkab Nias pendemo diterima baik oleh bapak Notianus Telaumbanua, S.Pd, dan dikantor walikota Gunungsitoli dan diterima baik oleh Asisten III, selanjutnya aksi dilanjutkan di kantor Polres Nias dan Pernyataan sikap tertulis dari pengujukrasa diterima oleh Polres Nias diwakili oleh Waka Polres Nias Kompol Elizama Zalukhu.

Selanjutnya pernyataan dan tuntutan ini disampaikan di kantor DPRD kabupaten Nias dan DPRD kota Gunungsitoli dan berikutnya akan ditembuskan di institusi pusat di Jakarta dan Sumatera Utara agar menjadi motivasi dan atensi Muspida sekepulaun Nias, ungkap tegas para pengujukrasa. (Makmur G)

Label:

Presiden Jokowi Membuka Kongres Nasional GMKI

Presiden RI Jokowi bersama Firman Jaya Daeli (Pembicara/Panelis Kongres GMKI)
saat Presiden RI Jokowi Membuka Kongres Nasional GMKI Ke-XXXVI (Ke-36)
 
Jumat, 14 /9/2018, di Bogor, Jabar
Jabar, Gelorahukum - Presiden RI Jokowi menyampaikan Pidato Sambutan Pembukaan Kongres Nasional GMKI ber Thema : “Pergunakanlah Waktu Dan Tetap Berpengharapan" sekaligus Membuka Kongres Nasional, dengan Tuan Rumah Penyelenggara GMKI Cabang Jakarta. Presiden RI Jokowi menyampaikan beberapa pemikiran strategis dan visioner mengenai "Persatuan dan Kerukunan Aset Terbesar Bangsa Hadapi Perubahan".


Presiden RI Jokowi kembali mengingatkan bahwa persatuan dan kerukunan seluruh elemen bangsa merupakan aset terpenting yang dimiliki bangsa Indonesia. Seluruh anak bangsa diharapkan dapat menjaga dan merawat kerukunan di tengah perbedaan yang ada. Indonesia dengan 263 juta penduduk yang tersebar di 17 ribu pulau menjadikannya sebagai sebuah negara besar. Dengan bahasa daerah lebih dari 1.100, tidak ada negara yang perbedaan dan keragamannya seperti negara Indonesia.

Semangat kerukunan dan persaudaraan tanpa disadari sebenarnya sangat terasa dalam perhelatan Asian Games 2018 beberapa waktu lalu. Sebagian besar rakyat Indonesia kompak memberikan dukungan bagi para atlet Indonesia ketika bertanding.

Presiden juga menyebutkan bahwa lompatan kemajuan dan adaptasi perubahan global tersebut hanya dapat diwujudkan bila seluruh elemen bangsa bersatu dan bahu membahu demi kepentingan besar bangsa Indonesia. Presiden mengajak seluruh pihak untuk menjaga kerukunan dan persatuan sekaligus bersiap terhadap tantangan zaman. Presiden mengajak untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan-perubahan itu.

Pengurus Pusat GMKI bersama Panitia Pelaksana mengundang KH. Ma'ruf Amin, Sandiaga Uno, dan Ketua DPD-RI Oesman Sapta Odang yang datang hadir sebelum dan setelah Pembukaan Kongres Nasional. Para Narasumber diundang untuk memberikan pokok-pokok pikiran di sekitar perekonomian dan kebangsaan di dalam Kongres Nasional. Peserta dan peninjau beserta tamu undangan kainnya dihadiri ribuan peserta dan peninjau dari seluruh wilayah dan cabang Indonesia.

Sehari sebelum Presiden RI Jokowi Membuka Kongres Nasional, Firman Jaya Daeli (mantan Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI) dan sejumlah Pembicara (Panelis) diundang juga untuk menyampaikan pemikiran sebagai Pembicara (Panelis) di dalam Kongres Nasional GMKI, di Bogor, Kamis, 13 September 2018. Materi pokok pemikiran dan pembahasan dalam Panel Studi Meeting Kongres Nasional adalah "Pergunakanlah Waktu Dan Tetaplah Berpengharapan". Materi pokok ini merupakan Tema Sentral GMKI yang menjadi pengkajian dan pembahasan peserta dan peninjau Kongres Nasional. Tema sentral ini akan menjadi dan selanjutnya merupakan Tema Dasar dan Panduan Pergerakan dan Pelayanan untuk beberapa tahun ke depan. Firman Jaya Daeli diundang untuk menyampaikan pemikiran mengenai Tema dan Sub Tema dari perspektif Politik Dan Hukum.

Dalam acara Pembukaan Kongres Nasional, Jumat, 14 September 2018, terlebih dahulu Ketua Panitia Pelaksana Kongres Dr. A.A. Yewanggoe (Badan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila/BPIP) menyampaikan Sambutan Laporan. Selanjutnya Ketua Umum PP GMKI Sahat Sinurat, ST, MT menyampaikan Kata Sambutan. Kemudian acara Pembukaan Kongres dimaknai dan diakhiri dengan acara puncak yaitu Penyampaian Kata Sambutan oleh Presiden RI Jokowi sekaligus Membuka secara resmi penyelenggaraan Kongres Nasional. GMKI adalah sebuah Ormas Kemahasiswaan Tingkat Nasional yang berdiri tahun 1950, di mana cikal bakal GMKI sudah ada sejak tahun 1932 yang didirikan di Kaliurang, Yogyakarta. (Timred)

Label:

Kamis, 06 September 2018

Menakar Peluang Politisasi Isu SARA Menuju Pilpres 2019”.

Oleh : Firman Jaya Daeli (Mantan Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI)
Jakata, Gelora Hukum - Diskusi Publik diselenggarakan oleh Ormas (PP PMKRI), dengan Tema : “Menakar Peluang Politisasi Isu SARA Menuju Pilpres 2019”. Penyelenggara mengundang sejumlah Pembicara, yaitu : (1). Firman Jaya Daeli (Politisi PDI Perjuangan dan mantan Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI) ; (2). Martin Hutabarat (Politisi Partai Gerindra dan Anggota DPR-RI) ; (3). Rohim Ghazali (LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah) ; (4). Hadi Suprapto Rusli (pengamat politik Indo Barometer).

Indonesia Raya dari semula sudah menjadi sebuah negara bangsa kuat dan bersatu disebabkan karena keberadaan Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam dan berbagai macam suku, etnik, adat istiadat, budaya, bahasa, agama, kepercayaan, ras, golongan, profesi, dan lain-lain. Keanekaragaman dan kemajemukan yang mewujud dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini semakin mengukuhkan dan meneguhkan kehadiran Indonesia Raya dalam perkembangan dan pergaulan di antara negara-negara kawasan dan dunia internasional. Justru karena Bhinneka Ika inilah yang merupakan basis kuat dan kemudian menjadikan masyarakat bangsa Indonesia semakin bersatu dan berdaulat. Kekayaan Indonesia akan kepelbagaian dan kebhinnekaan latar belakang masyarakat Indonesia sudah merupakan fakta historis dan kenyataan sosiologis.

Tugas panggilan dan tanggungjawab moral bersama untuk mempertahankan dan menumbuhkan semangat dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Falsafah dan ideologi Pancasila juga berdiri tegak lurus untuk mendukung dan menjalankan Bhinneka Tunggal Ika yang berintikan pada adanya berbagai suku, etnik, adat istiadat, budaya, bahasa, agama, kepercayaan, ras, golongan, profesi. Sila-Sila Pancasila memastikan untuk terus menerus membangun masyarakat Indonesia secara berkemanusiaan, dan memperlakukan masyarakat dengan penuh nilai kemanusian dan keadaban tanpa membeda-bedakan dan tanpa mendiskriminasi warga masyarakat apapun latarbelakangnya. Fakta dan kenyataan masyarakat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memang sungguh-sungguh amat berbhinneka. Lagi pula kebhinnekaan ini justru semakin memperkuat Indonesia, sehingga sesungguhnya dan semestinya tidak perlu ada lagi pikiran, sikap, tindakan, dan gerakan aneh yang mencoba-coba menggulirkan, memainkan, dan menggoreng issue SARA. Mencoba-coba saja issue SARA sudah jelas tidak memiliki dasar etik moral melakukannya apalagi mempraktekkan dan mempolitisasi issue SARA sudah pasti tidak mendapati tanggapan, perhatian, dan dukungan masyarakat. Malahan akan ditentang dan dilawan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia jikakau masih ada segelintir kecil dan kalangan terbatas yang mengusung dan mempolitisasi issue SARA.

Pewacanaan issue SARA oleh segelintir kecil dalam bentuk politisasi issue SARA pada dasarnya merupakan kepentingan pribadi dan kelompok segelintir kecil tersebut. Pewacanaan ini bukan karena berdasarkan kepentingan umum dan kehendak masyarakat, tidak juga karena berdasarkan kebutuhan khalayak dan keinginan bangsa Indonesia. Apabila masih ada juga sekelompok kecil yang masih betah membawa-bawa issue SARA dengan memanfaatkannya secara brutal dan vulgar maka dapat dipastikan bahwa pemanfaatan tersebut akan mental dan terpental dengan sendirinya secara langsung.

Sistem politik yang konstitusional (berbasis konstitusi UUD 1945) dan sistem politik yang elektoral (berbasis pemilu dan kedaulatan rakyat) secara apapun pasti menyandarkan diri dan meletakkan posisi pada kualitas visi, misi, program Partai Politik (Pileg) dan Pasangan Calon (Pilpres dan Pilkada). Dan juga berkaitan dan berpedoman pada profesionalitas, integritas, kredibilitas, dan kualitas rekam jejak, pengalaman, dan kematangan sistem kepartaian dan personalitas orang sebagai calon di ranah pileg, pilpres, dan pilkada. Sekelompok kecil orang dan segelintir kecil manusia yang melakukan politisasi issue SARA disebabkan karena beberapa faktor. Pertama. Karena kurang dan tidak memiliki sama sekali dan sedikitpun perihal yang baik, benar, positif, berhasil, dan berprestasi yang harus disosialisasikan, dikampanyekan, dan diberitahukan kepada masyarakat umum dan masyarakat pemilih. Kedua. Karena kurang dan tidak memiliki kualitas visi, misi, program yang layak, pantas, rasional, logis, dan diterima publik. Ketiga. Karena kurang dan tidak memiliki pengalaman matang kemampuan memadai, kepercayaan diri mumpuni, dan kepribadian kuat yang diperhitungkan dan dinilai masyarakat. Akibat selanjutnya adalah modal issue satu-satunya yang tersisa dan terpakai adalah melakukan politisasi issue SARA. Ada juga sebagian terbatas dan sekelompok kecil yang tidak mengikuti kontestasi pemilu apapun namun memiliki nafsu besar dan ambisi tinggi untuk memperalat kontestan melalui pola aliansi dan kolaborasi jahat serta memanfaatkan momentum di luar sistem dan jalur demokratis konstitusional (Pemilu) dengan cara menggunakan dan memainkan issue SARA. Misi dan agenda ini berintisari pada motif politik kekuasaan dan pergantian atau perubahan ideologi, sistem, dan prinsip-prinsip mendasar berbangsa dan bernegara.

Meskipun politisasi issue SARA masih dimanfaatkan, digoreng, dan dimainkan oleh sekelompok terbatas dan segelintir kecil kaum radikal fundamentalis ekstrimis namun gerakannya semakin menjadi kecil dan tidak mempengaruhi apa-apa secara memadai bahkan tidak “menendang” sedikitpun. Mengecilnya dan semakin memudarnya gerakan yang mengusung dan membawa-bawa issue SARA disebabkan karena semakin tidak berpengaruh lagi dan tidak mendapat tanggapan sedikitpun dan tidak menerima dukungan sekecilpun dari masyarakat. Komunitas masyarakat dan bangsa Indonesia sudah semakin mengetahui dan menyadari bahwa gerakan dan aksi politisasi issue SARA adalah hanya merupakan gerakan kecil dari kalangan terbatas yang bermotif kepentingan pribadi dan kelompok kecil. Elemen ini hanya dan selalu bermodalkan issue SARA dengan mengatasnamakan bahkan mencatut. Gerakan dan aksi politisasi ini sesungguhnya bersifat tong kosong dan lagi pula sudah kehilangan makna dan telah kehilangan pijakan relevansi apapun.

Indonesia Raya secara sosiologi budaya pada intinya merupakan gugusan dan kawasan wilayah kerakyatan yang terdiri atas beraneka ragam dan berbagai macam suku, etnik, adat istiadat, budaya, bahasa, agama, kepercayaan, ras, golongan, profesi, dan lain-lain (Bhinneka Tunggal Ika). Kenyataan sosiologi budaya ini tidak bisa dinafikan dan dihilangkan dengan melakukan politisasi issue SARA karena issue SARA yang dimainkan pasti dan tetap mental dan terpental langsung dengan sendirinya. Indonesia Raya secara sosiologi politik pada dasarnya memiliki sejarah lama dan panjang mengenai aspirasi masyarakat di dalam setiap Pemilu (Pileg) dan juga Pilpres. Masyarakat umum dan masyarakat pemilih senantiasa menghendaki keterbukaan dan kebhinnekaan, juga mendukung, memilih, dan memenangkan visi, misi, program, agenda kebangsaan dan kebersamaan. Pesan moral politik di balik ini adalah bahwa masyarakat dan pemilih dengan tegas dan secara terang benderang menolak dan melawan politisasi issue SARA. Indonesia Raya secara sosiologi ekonomi pada gilirannya berorientasi pada kemauan untuk menuju, merasakan, dan menikmati keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Materi program strategis dan kegiatan teknis yang ditawarkan dan dijalankan untuk membangun dan menggerakkan perekonomian maka akan didukung dan selanjutnya didorong oleh masyarakat. Gerakan dan aksi politisasi SARA akan tenggelam dan hilang ditelan bumi oleh gerakan dan aksi kebhinnekaan, kebangsaan, dan keekonomian yang bergotong royong. Lawan dan hentikan politisasi issue SARA. Selamat tinggal politisasi SARA. “Jalan” tempuh dan “rumah” tinggal bersama masyarakat dan bangsa Indonesia yang menetap adalah Pancasila sebagai falsafah dan ideologi NKRI yang berdasarkan UUD 1945 dengan Bhinneka Tunggal Ika melalui keadaban sistem politik dan sistem demokrasi. (Timred).

Label:

Ka. UPTD Puskesmas Ma’u Nias, Diduga Asyik Main Judi Pada Jam Kerja

FW / Kepala UPTD Puskesmas Ma’u
Nias (Gelora Hukum) – Kepala UPTD Puskesmas Ma’u Kabupaten Nias FW, pada jam kerja terkesan lagi asyik main judi bersama anggotanya yang sama sama ber status PNS, kejadian ini tertangkap kamera diruangan pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas ma’u baru baru ini.
 
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari masyarakat sekitar, diantaranya sebut saja MG mengatakan kejadian seperti ini bukan hanya sekali itu saja tetapi malah sering, bahkan tidak sedikit pasien yang mengalami kekecewaan akibat kurangnya pelayanan terhadap pasien yang seharusnya berhak mendapat pertolongan.

Lanjut MG, seharusnya kepala UPTD Puskesmas Ma’u tersebut berkewajiban memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat dengan sepenuhnya, dan gedung Puskesmas tersebut harusnya terjaga dari praktek perjudian, apa lagi selaku Kepala UPDT Puskesmas harusnya perilakunya dapat menjadi teladan seyogianya sebagai seorang Panutan, tetapi malah sebaliknya.

Ketika awak media gelorahukum.com mengkonfirmasi langsung kepada Ka.UPTD Kec.ma’u di kediamannya jalan merdeka No.100 Hiliweto Gido Depan kantor Pos, pada jum'at (31/8 2018)  dengan ringan mengatakan kejadian ini saya tidak tau dan juga kamera belum saya lihat kalau itu benar atau tidak, coba di tanyakan kepada staf saya.

Dan bila hal tersebut terbukti secara peribadi saya berterima, dan jika saya bersalah saya bersedia bertanggung jawab serta siap saya terima teguran dari pimpinan saya sesuai peraturan yang berlaku terhadap pegawai Negeri sipil.

Tetapi dikala diperlihatkan kepadanya saat bermain kartu berdurasi ± 5 menit, akhirnya ia mengakui dan mengatakan kalau rekaman video tersebut itu rekaman video saya sedang melakukannya penjudian tersebut bersama Anggota saya, dan saya mengakui itu semua kesalahan saya, ungkapnya.

Atas fakta ini, oleh M Gulo yang juga sebagai Infestigasi & Klarifikasi Ormas GNPK Prop Sumut, kalau pihak penegak hukum tidak sesegera mungkin mengusut kasus ini, maka pihak kami akan segera membuat laporan secara resmi kepada pihak penegak Hukum dan kepada Komisi ASN di Jakarta, sebagai media pembelajaran kepada yang lain. (Makmur Gulo).

Label: