JAKARTA, GRLORA HUKUM - (03/09/2019) Urbanisasi memiliki potensi menjadi pendorong utama kesejahteraan dan inklusivitas di Indonesia, tetapi untuk mencapai potensinya perlu reformasi kelembagaan yang berani, menurut laporan Bank Dunia yang diluncurkan hari ini.
Kota-kota di Indonesia membutuhkan manajemen yang lebih baik dan pembiayaan yang cukup. Ini berarti memperbanyak pilihan pembiayaan infrastruktur dan layanan dasar, meningkatkan koordinasi pemerintah di berbagai tingkat dan sektor dan di dalam sebuah kawasan metropolitan yang sama, serta membangun kapasitas pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan kota dengan lebih baik.
Indonesia mengalami urbanisasi seiring meningkatnya tingkat pembanguna. Sejak 1950, Produk Domestik (PDB) rata-rata perkapita naik hampir sembilan kali lipat. Pada saat yang sama, proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan naik dari 12% menjadi 56%. Meningkatnya kesejahteraan Indonesia terkait erat dengan manfaat dari berkembangnya aglomerasi perkotaan dan peralihan ke ekonomi berbasis jasa dan industri.
"Ketika orang dan perusahaan berkumpul di kota-kota, menjadi lebih mudah untuk menyesuaikan keterampilan dengan lapangan pekerjaan, saling bertukar ide dan pengetahuan, berbagi masukan, dan mengakses pasar, " kata Kurt Kunz, Duta Besar Swiss untuk Indonesia. "Kota adalah mesin penggerak kesejahteraan, dan inilah mengapa Swiss mendukung pembangunan perkotaan berkelanjutan di Indonesia, " tambahnya.
Meski urbanisasi telah melambat dari laju yang sangat tinggi pada tahun 1980-an dan 1990-an, jumlah penduduk di kota-kota di Indonesia terus bertambah dengan pesat. Saat ini, sekitar 151 juta orang tinggal di perkotaan. Pada tahun 2045, saat Indonesia merayakan seratus tahun kemerdekaannya, sekita 220 juta orang, atau lebih dari 70 % penduduk, akan tinggal di Kota.
"Peluang ekonomi yang lebih baik di kota telah membantu mendorong jutaan penduduk Indonesia keluar dari kemiskinan dan jutaan lainnya menjadi kelas menengah, " kata Sameh Wahba, World Bank Global Director for Urban, Disaster Risk Management, Resilience and Land Global Practice.
Laporan tersebut mengangkat bahwa Indonesia belum mendapat banyak manfaat dari urbanisasi seperti negara lain. Antara tahun 1996 hingga 2016, tiap peningkatan presentase poin untuk penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan terkait dengan peningkatan 1,4% PDB per kapita, dibanding 2,7% untuk negara-negara berkembang lain di Asia Timur dan Pasifik.
Kota-kota di Indonesia juga menghadapi tantangan agar dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman akibat kemacetan lalu lintas, polusi, kurangnya perumahan yang terjangkau, dan terbatasnya layanan dasar. Selain itu, meski urbanisasi telah memberi kontribusi penting bagi peningkatan standar kehiduoan secara keseluruhan, manfaatnya belum dirasakan secara merata. (EZL)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar