Minggu, 27 Juni 2021

Peresmian Yayasan Panti Asuhan YEMI Dilaksanakan Dengan Hikmat Dan Prokes

MEDAN, GELORA HUKUM - Panti Asuhan Yayasan Ekklesia Medan - Indonesia ( YEMI ) , Sabtu (26/6/2021) melaksanakan peresmian secara sederhana dan penuh hikmat, mengingat masih dalam masa pandemi covid-19 khususnya di Kota Medan.

Menurut pengakuan Eben Ezer Telaumbanua Ketua Pengelola Panti Asuhan YEMI, kepada awak media pada Sabtu (26/6/2021) menjelaskan, "panti asuhan ini beralamatkan di jalan Perwira II Ujung No. 219 B Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Sumatera Utara, dan telah mengantongi legalitas hukum."jelasnya. 

Selanjutnya Eben menambahkan " saya merasa suka cita atas kehadiran para sesepuh untuk menghadiri acara ini. Operasional Yayasan ini telah dimulai tanggal 1 juni 2021 namun peresmianya baru kali ini, hal ini mengingat dalam masa pandemi covid-19. Mengapa memakai nama Ekklesia menurutnya ( inilah tubuh ) yang perlu kita bina. Untuk selanjutnya kami mengharap seluruh elemen untuk memberikan suport demi kemajuan dan kelanjutan operasional panti asuhan ini."pungkasnya. 

Sementara NP Manurung mantan Ketua DPW - PPRN Sumut, dalam sambutanya yang mewakili undangan menjelaskan " seusia saya ini saya sendiri agak jauh dari anak anak, dengan adanya panti asuhan ini maka saya sangat mendukung. Karena saya bersama rekan rekan ketika itu telah melakukan hal yang sama terhadap anak anak korban tsunami Nias dan Aceh." ucapnya. 

" dengan melihat langsung anak-anak ini maka mari kita jadikan mereka sebagai penerus bangsa dan semoga mereka akan jatuh ketangan tangan yang baik. Jangan patah semangat karena Tuhan disisi kita. Amin" pungkasnya. 

Di kesempatan yang sama Penasihat YEMI, Imanuel Zega mengatakan " kita tekankan kepada semua pengurus agar dasar kita membuka panti asuhan karena kita sama sama memiliki "Kasih", bukan harapan atau pikiran negatif lainya. Tuhan pasti campur tangan apabila kita minta petunjuknya, karena saya yakin Tuhan beserta kita." tuturnya. 

Sementara di sela sela acara tersebut Pdt Edison Hutabarat menyampaikan " agar anak anak taat, tingkatkan iman, rajin belajar, tidak boleh minta minta dan membantu kerja dalam menjaga kebersihan lingkungan."tuturnya. 

Kemudian Edison juga berpesan " agar pengelola nantinya saya harapkan bisa mengelola dan menggunakan fasilitas dari para donasi sesuai kebutuhan dan kelanjutan yayasan panti asuhan ini. Dan saya memberi semangat karena tidak sedikit mereka anak anak panti asuhan yang berhasil dalam meniti hidup. Maka saya mengharap mari contoh keberhasilan mereka"pungkasnya.

Hingga berita ini di turunkan acara peresmian Panti Asuhan YEMI berjalan sangat tertib dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. (A.Pakpahan/rel)

Label:

Sabtu, 26 Juni 2021

Masa Jabatan Presiden Bisa Dua Periode Atau Lebih, Tergantung MPR dan Parpol

Mohammad Mahfud MD Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum  dan Keamanan (Menko Polhukam)

JAKARTA, GELORA HUKUM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum  dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menegaskan, persoalan masa jabatan presiden adalah ranah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan partai politik di parlemen.

Lembaga inilah yang punya kekuatan untuk menentukan apakah jabatan presiden tetap dua periode seperti yang saat ini berlaku atau diubah menjadi tiga periode, bahkan lebih.

Mahfud menyatakan ini saat menjawab pertanyaan netizen di media sosial Twitter yang meminta tanggapan soal gerakan Jokowi-Prabowo (JokPro) 2024 yang digagas M. Qodari Cs.

"Saya bukan anggota Parpol atau MPR. Dua atau tiga periode arenanya ada di parpol dan MPR," ungkap Mahfud melalui akun Twitter-nya @mohmahfudmd dilihat Senin (21/6).

Secara pribadi, lanjut Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini menilai, jabatan presiden tetap dibatasi maksimal dua periode.

"Tapi secara pribadi saya lebih setuju seperti sekarang, maksimal dua periode saja," sebutnya.

Sebab, Mahfud menilai, batasan maksimal masa periode jabatan presiden adalah bagian dari upaya konstitusi Indonesia melakukan regenerasi kepemimpinan. Selain itu, juga untuk membatasi masa kekuasaan. Supaya kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan baik.

"Adanya konstitusi itu, antara lain untuk membatasi kekuasaan baik lingkup maupun waktunya," tandas mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini. (Tim)

Label:

Nasib Demokrasi Indonesia Jika Tetap Diselenggarakan Pemilu Serentak 2024

Oleh :  SUMARNA, APN Strahan Kemhan

JAKARTA, GELORA HUKUM - Pesatnya kemajuan dan perkembangan Iptek (IPTEK) di era globalisasi juga sangat berdampak terhadap perubahan cara pandang dan pola pikir bagi manusia, termasuk setiap warga negara Indonesia (WNI ) dalam menghadapi  berbagai dinamika dan problematika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta  dalam kehidupan politik dan berdemokrasi. Demikian pula bangsa Indonesia sebagai individu mempunyai kepribadian tersendiri, yakni kepribadiaan yang terwujud berbagai hal diantaranya dalam kebudayaan, perekonomian, watak dan lain-lain yang sangat terkait  pembangunan nilai-nilai ke-Indonesia-an berbasis legitimasi dari negara. Keberadaan dan keberlangsungan suatu negara bukan ditentukan kemampuan menampung aspirasi dan melayani kepentingan rakyatnya, melainkan ditentukan oleh kesanggupan untuk bertindak sebagai pendidik (tutor) bagi rakyatnya, tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, dengan mengembangkan budaya kewargaan (citizenship).  

Sejak Tahun 2018 menjadi persimpangan jalan bagi Bangsa Indonesia dalam membangun infrastruktur fisik, tetapi harus dilakukan Revolusi Mental dalam membangun arsitektur kebangsaan. Pemerintahan Joko Widodo telah berhasil membangun berbagai aspek yang menyangkut infrastruktur di Kawasan Indonesia Timur dimana dulunya selalu tertinggal dengan Kawasan Indonesia Barat ataupun Kawasan Indonesia Tengah. Namun, ini menjadil lebih jika sekedar membicarakan ekonomi. Pembangunan mental (revolusi mental)  perlu dilakukan bersamaan,  karena   generasi muda di Indonesia saat ini mengalami  degenerasi karakter jati diri.

Padahal WR. Supratman sudah mengingatkan lewat lagu Indonesia Raya: "bangunlah jiwanya, bangunlah badannya!". Beliau mengingatkan bahwa jiwa bangsa ini perlu untuk dibangun dan diberi benih-benih ke-Indonesia-an. Sebab kesuksesan suatu negara tidak bisa diukur hanya dari melihat bagaimana bisa menampung dan melayani aspirasi rakyatnya, namun juga harus mendidik rakyatnya agar dapat bertindak dan sanggup menjadi warga yang baik,serta memiliki budaya kewargaan dan kenegaraan, serta ini merupakan salah satu dari cita-cita negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Nilai-nilai ke-Indonesia-an  bangsa Indonesia saat ini seakan mengalami rapuh dalam  menghadapi era globalisasi dan gempuran pasar internasional.   Jiwa - jiwa pemuda Indonesia yang belum matang terlihat gusar akan jati dirinya dihadapkan dengan ideolog-ideologi transnasional.  Infrastruktur hanya akan menjadi alat yang terbengkalai serta tidak membawa kemaslahatan dan kesejahteraan untuk umum, karenanya  pembangunan infrastruktur sepertinya  tidak lagi bernilai,  jika dibandingkan dengan pembangunan mental (revolusi mental) bangsa Indonesia, sehingga dirasa sudah sangat penting  dan mendesak   untuk dilakukan.

Pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat, tertera bahwa salah satu Tujuan Nasional kita bernegara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”.  Usaha  pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak terbatas pada kecerdasan diri yang bersifat personal  (IQ), tetapi juga yang bersifat publik. Kecerdasan diri  yang bersifat privat (private self), personal dan memiliki  ciri khas tersendiri, serta   yang bersifat publik (public-self) dengan melibatkan relasi sosial, sehingga hal itu akan mendorong tumbuh suburnya masyarakat dalam berdemokrasi di Indonesia.

Demikian pula di suatu negara yang menganut sistem demokrasi, termasuk Indonesia, pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari  proses akumulasi kehendak masyarakat dan sebagai prosedur demokrasi guna memilih pemimpin nasional  yang berkualitas baik di tingkat Pusat hingga ke tingkat Daerah   (kepala daerah dan kepala desa).

Pemilu diyakini oleh mayoritas masyarakat   sebagai  mekanisme pergantian dominasi yang sangat aman, bila dikomparasikan dengan cara-cara lain  atau Pemilu adalah proses memilih orang guna dijadikan pengisi jabatan-jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat di sekian banyak tingkat pemerintahan di tingkat Pusat hingga ke Daerah hingga di tingkat kepala desa. 

Oleh karena kredibilitas dan legitimasi kepala daerah di era demokrasi muncul karena dipilih oleh rakyat, karena demokrasi intinya yakni pemilihan pemimpin oleh rakyat, bukan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan, maka jika kepala daerah ditunjuk langsung oleh presiden melalui Mendagri, kemungkinan kredibilitas dan legitimasinya di mata rakyat akan sangat lemah, sehingga dimungkinkan akan muncul  asumsi neatif  terkait netralitas ASN yang ditunjuk sebagai kepala daerah.

Ada asumsi politik, bahwa penyelenggaraan pilkada serentak 2024 akan berjalan tidak rasional karena pandemi Covid-19. Hal tersebut tidak akan terjadi, sebab Pilkada yang sukses pada 9 Desember 2020  menjadi tolok ukurnya dan tetap harus dilaksanakan pilkada serentak pada 2022 dan 2023 mendatang agar menjadi panggung politik untuk kandidat capres dan cawapres. 
Laporan Indeks Demokrasi 2020 seperti ditulis oleh DW Indonesia (8/2/2021),  yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) bahwa Norwegia mendapat skor tertinggi yakni 9,81 dengan indeks demokrasi skor tertinggi di dunia, posisi kedua Islandia, skor 9.37, posisi ketiga, Swedia skor 9.26, Selandia Baru dan Kanada. Sedangkan negara dengan indeks demokrasi paling rendah adalah Korea Utara, dengan skor 1.08. Rata-rata skor indeks demokrasi dunia tahun 2020 tercatat 5.37, menurun dari  sebelumnya 5.44 sebagai rata-rata skor terendah sejak EIU merilis laporan tahunan pada tahun 2006. Berdasarkan skor tersebut, EIU  mengelompokkan negara-negara dalam empat kategori rezim, yakni:  demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter.  Dalam Laporan Indeks Demokrasi 2020 itu, juga menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak kepada pelaksanaan demokrasi dan kebebasan di dunia.

Bangsa  Indonesia saat ini  dalam kondisi kritis akibat dinamika perubahan orientasi,di beberapa aspek, salah satunya aspek Pendidikan yakni Pendidikan berdemokrasi,  yang sudah mengarah pada persimpangan jalan dari tujuan nasional.

Ada suatu suatu asumsi bahwa hal ini terjadi kesalahan persepsi  bahwa pemaksaan keserentakan penyelenggaraan pemilu di 2024 akan dapat membuat  "Demokrasi” di Indonesia berjalan semakin mundur,  jika Pilkada serentak tetap dipaksakan pada pemilu serentak tahun 2024 dan 2026 mendatang.  Diperkirakan ada sejumlah 272 penjabat kepala daerah yang bakal ditunjuk untuk mengelola provinsi, kabupaten, dan kotamadya, selama 1-2 tahun. Lalu bagaimana dengan masa depan “Demokrasi” di Indonesia? 
Penunjukan sejumlah 272 ASN (atau korps tertentu) sebagai penjabat kepala negara dalam jangka waktu yang raelatif lama (tahunan) menjelang Pemilu 2024, merupakan bom waktu berupa potensi penyalahgunaan kekuasaan dan dapat mencederai  netralitas ASN, karena netralitas ASN sebagai  bagian penting untuk menjaga  kualitas demokrasi di Indonesia.   Untuk itu perlu adanya revisi terhadap UU Pemilu  guna memberikan  penguatan peran kelembagaan penyelenggara Pemilu seperti Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) dan PANWASLU

Langkah pemerintah untuk melakukan Revisi terhadap UU Pemilu juga akan  berdampak positif terhadap meningkatkan indeks demokrasi Indonesia dan sangat baik bagi proses kenegaraan, serta berimplikasi terhadap penguatan peserta Pemilu maupun partai politik, dan sebagai Pendidikan politik dalam memberi penguatan kesadaran berpolitik bagi  setiap warga masyarakat Indonesia. Langkah itu sangat penting, tidak hanya terkait isu krusial  yang klasik, melainkan ada hal penting  yakni memasukan teknolgi informasi pemilu agar efisien dan efektif dalam rekapitulasi, serta membuat peradilan khusus tentang Pemilu, karena masih banyak terjadi  tumpang tindihnya kewenangan.
 
Oleh karenanya UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 sudah mengatur secara efisien penyelanggaraan pemilu, akan tetapi masih perlu direvisi secara komprehensif, bukan sebagai tambal sulam kekurangan atas penyelenggaraan sebelumnya dan harus didesain (direvisi) sedemikian rupa, karena situasi saat ini  sangatlah tepat untuk melakukan revisi terhadap UU Pemilu tersebut, terlepas dari banyaknya catatan dan kekurangan atas  penyelenggaraan demokrasi pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. 

Kepentingan subjektif untuk melakukan upaya penjegalan terhadap partai maupun kandidat pada Pemilu  2024 harus dihilangkan, karena  kita sepakat dan komitmen dalam upaya perbaikan kualitas pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia  lebih baik melalui penguatan demokrasi.

Pemilu serentak nasional akan diselenggarakan pada 2024 dan pemilu serentak daerah pada 2026.  Pemilu serentak nasional terdiri dari pilihan presiden, pemilu DPR dan DPD.  Sementara, untuk pemilu serentak daerah meliputi pilkada dan pemilu DPRD.  Desain kerentakan pemilu daerah serentak pada 2026 sebagai bentuk win-win solution,  bagi  banyak pihak, dengan  konsekuensi sebagai berikut : 
1. Masa jabatan kepala daerah dan DPRD perlu diperpanjang hingga tahun 2026
2. Pemilu serentak bisa membuat anggaran lebih efisien.
3. Anggaran pilkada dan pemilu DPRD sebaiknya menggunakan APBN.
4.  Beban kerja penyelenggara pemilu tidak terlalu berat
Pertimbangan usulan pemisahan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah harus dipisahkan terkait beban kerja penyelenggara pemilu. Sehingga dengan  pemisahan waktu, maka beban kerja penyelenggara pemilu tidak terlalu berat untuk penyelenggaraan pemilu serentak nasional pada 2024 dan pilkada serentak 2026 akan lebih memadai (pemilu nasional serentak dan pemilu daerah serentak) dilaksanakan di hari yang sama.

Pemerintah perlu mengambil kebijakan strategis dengan menata ulang sistem perundang-undangan, pengelolaan pertahanan dan keamanan negara, serta    memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia, karena belum disyahkannya RUU Keamanan Nasional (Kamnas) oleh DPR masih dirasa akan menjadi   faktor penghambat  terwujudnya sishankamrata bagi Indonesia.

Sehingga pemerintah perlu mengembangkan postur pertahanan Militer dalam pola Tri-Matra terpadu yang dirancang berdasarkan strategi yang sesuai dengan memadukan secara totalitas dan serasi kemampuan fungsi-fungsi,serta perlu  mengembangkan postur pertahanan Nirmiliter  melaui komando pembinaan territorial,   sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) lain dan Pemda dengan  RAK juang yang mumpuni dan handal guna mengatasi berbagai bentuk ancaman non militer dan ancaman hybrida.(Tim)

Label:

Senin, 21 Juni 2021

Kabid PPMD Sarankan Sekdes Sohoya Revisi RAB Agar Tidak Korupsi

NIAS, GELORA HUKUM - Disalah satu redaksi media online memberitakan bahwa Dinas PMD Kabupaten Nias Terindikasi Halangi Penggunaan Dana Covid-19 2021. Bahkan dalam berita tersebut di ungkapkan oleh narasumbernya Hiburan Zamasi Sekdes Desa Sohoya Kecamatan Bawalato Kabupaten Nias bahwa pihaknya selalu di persulit dan ditengarai Dinas PMD Kabupaten Nias menghalang-halangi pencairan anggaran Covid-19.   Menanggapi hal itu, kepada gelorahukun melalui telpon seluler kepala bidang PPMD Kab.Nias Toharrudin angkat bicara. (22/07/21)

Pada jum'at lalu datang sekdes desa Sohoya Kec.Bawalato Kab.Nias Hiburan Zamasi di ruangan saya untuk konsultasi tentang RAB desa Sohoya, makanya saya bilang tolong RAB kalian itu revisi kembali, karena di uraian RAB nya itu banyak sekali kalimat "LS" (Langsung) jadi itu saya gak mau, artinya harus di kasi riancian dengan jelas, contohnya kalau sabun 200 buah yah kami ijinkan, tapi jangan pake kalimat "SL" (Langsung) terus agar rincian pada RAB nya jelas dan wajar."Papar Toharr

Lanjut Toharr, "Kemudian kemaren itu datang Kaur Keuangan Desa Sohoya di dinas PMD, tapi dia jumpa sama anggota saya untuk memeriksa RAB mereka, namun anggota saya menyuruh mereka merevisi kembali dimana dalam RAB itu ada harga yang tidak wajar dan bisa-bisa korupsi nantinya, yaitu pada  harga masker kesehatan itu dalam RAB mereka lebih 100.ribu per kotak, makanya anggota saya menyuruh mereka merevisi kembali, kan gak wajar masket itu harganya lebih 100.ribu per kotak. Jadi tujuan kita dari dinas PMD Kab.Nias agar desa itu menulis harga yang wajar saja. Karena dana Covid ini tidak main-main jika terdapat ada yang korupsi. Makanya pihak kami menyuruh mereka revisi kembali."Ucap Tohar

Masih Toharr, "Kalau soal penarikan, yah itu sudah di tentukan oleh kementerian keuangan bahwa penarikan hanya di bolehkan 8 porsen dari pagu dana yang telah di tentuka. Jadi nanti kalau penarikan dilakukan di atas 8 porsen, nanti tidak terbaca di aplikasi.

Lebih jelas Toharr menyampaikan, "Sampai saat ini belum ada surat masuk dari desa Sohoya untuk permintaan penarikan dana desa, sementara yang ada hanya permintaan pemeriksaan RAB,"Jelasnya

Tohar juga juga menyampaikan, "Saya dan pihak kami di Dinas PMD Kab.Nias bukan menghalang-halagi penarikan mereka akan tetapi pihak kami menyuruh mereka merevisi RAB itu agar tidak terjadi masalah nanti atau korupsi, supaya penggunaan anggaran dana desa itu tepat sasaran dan harga yang wajar saja."Tandas Kabid PPMD Kab.Nias Toharrudin mengakhiri. (Makmur Gulo)

Label:

Sekda Nisut Dikabarkan Pulang ke Nias, Kasat Narkoba Minta Kirim Foto

Sekda Nias Utara, Yafeti Nazara, terciduk pesta narkoba di sebuah tempat karaoke di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (13/6/2021)
MEDAN, GELORA HUKUM - Mantan Sekda Nias Utara Yafeti Nazara disebut-sebut pulang ke Nias setelah diserahkan polisi ke Rumah Sakit Jiwa Prof Ildrem untuk menjalani perawatan.

Kabar ini berembus kencang di kalangan jurnalis sejak Minggu (20/6/2021) siang, adanya rumor yang menyebutkan bahwa Yafeti Nazara pulang ke Nias berangkat dari foto pria berkaus merah menggunakan topi yang tengah berdiri di lintasan bandara.

Terkait hal ini, Kasat Narkoba Polrestabes Medan Kompol Oloan Siahaan sempat kaget ketika dikonfirmasi. 


"Di bandara? Ah enggak lah. Coba kirim fotonya," kata Oloan, Minggu (20/6/2021), dia mengatakan, bahwa Yafeti Nazara masih berada di RSJ Prof Ildrem untuk menjalani perawatan rehabilitasi. "Yang pasti, pas kami serah terima dengan RSJ Prof Ildrem kemarin ada fotonya, tapi kalau sekarang aku cek dulu. Karena itu sudah kewenangan mereka direhabilitasi sekarang," katanya.

Dia pun kemudian mengaku menghubungi anggotanya yang berjaga di sana, tak lama kemudian, Oloan mengirim foto Yafeti Nazara, dalam foto tersebut Yafeti Nazara tampak berada di dalam kamar dengan menggunakan jam tangan, masker, serta bersarung. 
Oloan mengatakan, foto itu baru saja dijepret oleh anggotanya.

"Itu foto barusan dari RSJ Prof Ildrem, itu lah hasil pemeriksaan kita di sana, jadi sampai saat ini Sekda Nias Utara masih di RSJ Prof Ildrem," katanya. Sementara itu, bebearapa awak media diantaranya www.tribun-medan.com sempat menyambangi RSJ Prof Ildrem di Padang Bulan untuk memastikan kebenaran Yafeti Nazara masih di lokasi rehabilitasi, sayangnya petugas rumah sakit melarang awak media masuk dengan alasan harus ada izin polisi dan BNN.(Tim/Sumber: tribun-medan.com)

Label:

DPD AKRINDO, Gelar Diskusi Publik Penegakan Hukum dan Keadilan

Ketua DPD AKRINDO Edison Sarumaha, S.Pd

GUNUNGSITOLI, GELORA HUKUM - DPD AKRINDO kepulauan Nias menyelenggarakan diskusi publik 15 Juni 2021, pukul 14.00 di gedung Sangehao jalan diponegoro No 391 Gunungsitoli, dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pada Diskusi Publik tersebut diharapkan 5 narasumber dari institusi penegak hukum yaitu : institusi kejaksaan ( Fatizaro Zai, SH., MH) Pengadilan Negeri Gunungsitoli ( Fadel Pardamean Batee, SH), Polres Nias ( Rudi Silalahi, SH., MH), Parlemen Sumatera Utara ( Pdt Berkat K. Laoli S.Pd), Inspektorat kota Gunungsitoli (Motani Telaumbanua) namun yang hadir ( 3 narasumber : Fatizaro Zai SH., MH, Fadel Pardamean Batee, SH dan Pdt Berkat K Laoli S.Pd).

Penyelenggara merencanakan jumlah peserta diskusi publik dibatasi paling banyak 120 peserta namun yang hadir lebih kurang 100 peserta. Peserta yang hadir dari berbagai kalangan sesuai dengan target yang harus dicapai yaitu dari : Ormas, LSM, Kepala desa, aparat desa, anggota BPD, mahasiswa, pers, dan tokoh.

Fadel Pardamean Batee SH menyajikan materi : Sistem dan prosedur pengadilan ( hakim ) dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Dalam paparannya menyampaikan bahwa penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi di kepulauan Nias ditangani di Medan karena  dalam memutus perkara tindak pidana korupsi hanya hakim yang memiliki sertifikasi yang memiliki kewenangan untuk itu dan di kepulauan Nias hanya ketua pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memiliki hal tersebut, paparnya mengakhiri

Fatizaro Zai SH., MH menyajikan materi : Kejaksaan sebagai garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, prosedur, metode, dan tekhnis pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi sampai pada penuntutan. 
Dalam paparannya pegawai kejaksaan ada dua jenis yaitu : 1.Pegawai yang melaksanakan tugas administrasi   2. Jaksa fungsional yang menangani perkara. Di kejaksaan Negeri Gunungsitoli ada 27 pegawai kejaksaan, 20 pegawai administrasi dan 7 jaksa fungsional.  Seorang jaksa memiliki 3 kewenangan Yaitu :  1 Jaksa Penuntut Umum ,  2. Penyidik, .3 Pengacara Negara. 
Proses penanganan masalah 1. Laporan masyarakat, 2 Temuan dari kantor kejaksaan. 
Setelah ada kasus maka melakukan telaah tentang isi laporan 3. Meminta pada pimpinan Surat perintah penyelidikan, ( dalam proses melakukan penyelidikan dilakukan pengumpulan bahan keterangan maka sistem dan langkah yang dilakukan bersifat rahasia). Bila tidak ditemukan bukti permulaan maka penyelidikan dihentikan namun bila ditemukan bukti permulaan maka penanganan kasus dinaikkan pada tahap penyidikan. Pada tahapan penyidikan mencari dan  mengumpulkan bukti, memeriksa saksi , melakukan pemeriksaan ahli. Ahli tekhnik dari universitas bila konstruksi, ahli auditor, ahli pengadaan lembaga pengadaan jasa, ahli pidana.  Memeriksa dan menyita barang bukti atau dokumen selanjutnya perhitungan kerugian negara,  expose perkara atau gelar perkara, dalam gelar perkara maka setiap jaksa yang hadir akan memberikan pandangan terhadap hasil penyidikan apa bila tidak cukup  bukti maka dilakukan SP3 surat penghentian penyelidikan perkara dan bila cukup bukti maka kejaksaan menetapkan tersangka,  setelah itu membuat berkas perkara dan dikirimkan pada jaksa,  dihunjuk jaksa penuntut umum atau JPU yang lain untuk diperiksa apakah sudah memenuhi syarat, JPU diberikan waktu 14 hari meneliti dan menyimpulkan, bila JPU berpendapat belum lengkap maka dikembalikan lagi pada penyidik namun bila JPU menyimpulkan telah lengkap atau P21, selanjutnya JPU membuat surat dakwaan kemudian dilimpahkan ke pengadilan Negeri ucapnya mengakhiri.

Pdt Berkat K Laoli, S.Pd menyajikan materi sosialisasi peraturan daerah  sumut no 3 tahun 2019, tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Mencegah kekerasan, melindungi dan memberikan pelayanan pada perempuan dan anak.
Perlindungan yang diberikan yaitu :
1. Melindungi dari kekerasan
2. Pencegahan dari kekerasan
3. Pelayanan terhadap perempuan dan anak
4. Pengawasan
5. Pendanaan
Penegakan hukum saat ini sangat terbuka, karena bila melakukan kejahatan maka dalam waktu yang sangat singkat kejadian tersebut akan menjadi konsumsi publik. Perempuan dan anak sebagai korban kekerasan mendapat perhatian khusus saat ini, dan ini menjadi tugas kita bersama dalam mensosialisasikan tentang perda no 3 tahun 2019, tuturnya mengakhiri

Setelah ketiga pemateri selesai menyampaikan materinya maka di buka ruang diskusi yang dipandu oleh moderator Adv analisman Zalukhu SH. Pada session pertama diberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pendapat, saran, koreksi, kritik dan pertanyaan. Para peserta diskusi publik sangat antusias dalam menyampaikan beberapa saran, kritik, koreksi dan pertanyaan. Selanjutnya para narasumber memberikan respon sesuai dengan materi yang disajikan. 

Setelah selesai diskusi  maka pengurus DPD AKRINDO kepulauan Nias membuat rangkuman sebagai berikut :
1. Setiap permasalahan yang sedang dalam proses peradilan tidak bisa dikomentari
2. Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di kepulauan Nias hampir semua ditangani di Medan karena hakim yang berhak mengadili dan memutus perkara ( Tindak Pidana Korupsi ) hanya yang memiliki sertifikasi, untuk saat ini hanya ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli satu-satunya yang memiliki sertifikasi.
3. Untuk penanganan kasus dapat disampaikan pada anggota DPRD Sumatera Utara dalam bentuk laporan tertulis yang memiliki kejelasan laporan, bukti dan fakta serta dapat dipertanggungjawabkan.  Anggota DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan rapat dengar pendapat terutama para policy maker.
4. Setiap tindakan kekerasan pada perempuan dan anak harus menjadi perhatian bersama oleh seluruh stakeholder.
5. Setiap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dikepulauan Nias bila telah ditangani oleh propinsi maka penegak hukum   yang ada di kabupaten menunggu instruksi dari atasan.

Setelah selesai diskusi publik maka dilakukan foto bersama para narasumber, peserta dan pengurus DPD AKRINDO kepulauan Nias (Yaatulo Gea)

Label:

Sabtu, 19 Juni 2021

Presiden RI: Hukum Harus Ditegakan Untuk Lindungi Masyarakat

Presiden RI Joko Widodo

BOGOR, GELORA HUKUM – Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo Minggu (13/12/20)

Presiden menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi para penegak hukum untuk menegakkan hukum tersebut secara adil

“Saya tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya,” ujar Presiden Joko Widodo usai berolah raga sepeda di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu pagi, 13 Desember 2020.

Berdasarkan hal itu, masyarakat tidak diperbolehkan untuk bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi bila perbuatannya itu sampai membahayakan bangsa dan negara. Aparat hukum juga tidak boleh gentar dan mundur sedikitpun dalam melakukan penegakan hukum.

Namun, dalam menjalankan tugasnya, Presiden mengingatkan aparat penegak hukum pun harus mengikuti aturan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur.

Jika terdapat perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar gunakan mekanisme hukum,” kata Presiden.

Mekanisme hukum telah mengatur sejumlah prosedur hingga proses peradilan dengan keputusannya yang harus dihargai. Apabila memerlukan keterlibatan lembaga independen, maka Indonesia juga memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di mana masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya.

“Kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita, menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden saat menyampaikan keterangan pers yaitu Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto (Tim/Biro Pers)

Label:

Kamis, 17 Juni 2021

BNNK Siantar Gelar Razia Tempat Rawan Penyalahgunaan Narkoba

SIANTAR, GELORA HUKUM - Drs Tuangkus Harianja MM : Razia Rutin Akan Terus Dilakukan BNN Siantar Sebagai Tindakan Preventif Dan Edukasi.

Pematangsiantar-Gelora Hukum|||Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pematangsiantar kembali menggelar operasi pemberantasan narkoba di dua lokasi Warung Internet (Warnet), Rabu (16/06/2021) sekitar pukul 10.30 Wib.

Adapun 2 lokasi warnet yang di Razia dengan melakukan penggeledahan badan dan melakukan test urine kepada setiap pengunjung yakni,Warnet di Jalan Mojopahit Bawah, dilakukan test urine terhadap 17 orang pengunjung dan didapati 10 orang diantaranya POSITIF penyalahguna narkotika. Kemudian dari Warnet di Jalan Gotong Royong dilakukan test urine terhadap 4 orang pengunjung dengan hasil Negatif penyalahguna narkotika. 

Operasi razia langsung dipimpin Kepala Seksi (Kasi) Pemberantasan BNNK Siantar Kompol Pierson Ketaren SH didampingi Kasubbag Umum Joko Rona Athur Sirait SSi yang diikuti personil gabungan BNN itu tidak sia-sia.

Kepala Seksi Pemberantasan Kompol Pierson Ketaren melalui Kasubbag Umum BNNK Pematangsiantar Joko RA Sirait membenarkan pihaknya merazia warung internet di jalan Mojopahit Bawah dan Jalan Gotong Royong kota Pematangsiantar, “Ya, benar kita melakukan razia tadi pagi sekitar pukul 10.30 WIB,” ujarnya.

Lebih lanjut Joko menjelaskan, Razia yang digelar menyeser 2 lokasi di duga tempat rawan penyalahgunaan narkoba. Di warnet jalan Mojopahit Bawah dilakukan penggeledahan badan dan test urine kepada setiap pengunjung.

“Kita lakukan test urine terhadap 17 pengunjung warnet itu. Sepuluh orang diantaranya Positif penyalahguna narkotika,"ucapnya.

"Sedangkan satu lokasi warnet di jalan gotong royong dilakukan test urine bagi 4 orang pengunjung dengan hasil negatif penyalaguna narkotika,"Ujarnya.

Kepala BNNK Pematangsiantar, Drs Tuangkus Harianja MM saat dikonfirmasi  mengatakan razia rutin akan terus dilakukan BNN ke lokasi yang dianggap rawan Narkotika.

“Razia sebagai tindakan preventif dan edukasi kepada warga mengenai P4GN. Dengan demikian penyalahgunaan narkoba di Kota Pematangsiantar dapat berkurang sehingga tercipta keadaan yang kondusif serta bersih dari penyalahgunaan narkoba”. Ujarnya

Terkait 10 pengunjung warnet yang didapati terpapar positif penyalahguna narkoba, Tuangkus Harianja mengatakan, “Semua sudah diboyong ke Kantor BNNK Pematangsiantar untuk proses rehabilitasi rawat jalan”. Ujarnya

Dalam kesempatan itu Tuangkus menyampaikan harapannya, “agar Pemko Pematangsiantar dapat menyediakan tempat rehabilitasi bagi para pelaku pengguna narkotika”.ujar Tuangkus sangat berharap. (A.Pakpahan)

Label:

Minggu, 13 Juni 2021

OMK Rayon II Gelar Pemantapan Rumusan Program Kerja

NIAS BARAT, GELORA HUKUM - Orang Muda Katolik (OMK) Rayon II laksanakan rapat  pemantapan program kerja  perdana setelah terbentuk kepengurusan baru di Kamadu Beach Desa Tetehosi Kecamatan Sirombu (12/06/2021) 

Kegiatan ini dihadiri Oleh Pastor Moderator OMK  Yanuarius Bria OSC, Suster, Ketua Rayon II, Wanita Paroki, PDKK, Ketua Pemuda Katolik Komcab Nias Barat, para Lektor se-Rayon II serta perwakilan OMK  setiap stasi rayon II. 

Kegiatan diawali dengan Perayaan Ekaristi dipimpin oleh Pastor Purwo OSC Pastor Paroki Salib Suci Nias Barat, Dalam khotbahnya mengatakan, OMK harus mencontoh Bunda Maria yang suci, OMK harus berani meneladani dan  mengakui  Bunda Maria, serta OMK harus setia menjadi bunga - bunga gereja dan siap menjadi pelopor perubahan dan penggerak di setiap stasi. 

Ketua Rayon II dalam kata sambutannya sangat mengapresiasi apa yang sudah dimulai OMK khusus Rayon II "Saya sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan OMK rayon II selama kepengurusan baru ini. dan dalam Pembahasan program kerja ini yang nantinya akan dilaksanakan, tidak perlu banyak-banyak yang penting adalah sanggup dan mau melakukannya, jika ada yang bisa kami bantu maka kami siap membantu.

Mewakili sambutan dari Wanita Katolik Paroki, Ibu Ina Lin Lahagu juga sangat mengapresiasi segala kegiatan OMK Rayon II,  segala kegiatan yang selama ini sudah dijalankan, berharap terus dilaksanakan dengan meneladani St Perawan Maria secara utuh, kami sebagai orang tua pasti tetap mendukung segala kegiatan kalian yang penting dalam hal positif.

Dilanjutkan Sambuan dari Ketua Pemuda Katolik Yason Hulu mengatakan, beryukurlah kalian menjadi Orang Muda Katolik, karena didalamnya konsep keteladanan satu dalam kasih nyata dan sudah teruji, ajaran dari roma hingga kedaerah sama tanpa penafsiran yang berbeda, Bapak Gerja kita dari Roma diakui dan disegani para pimpinan Dunia bahkan di Juluki sebagai Bapak Perdamaian Dunia, dari itu kepada adek adek OMK harus menyadari bahwa masa depan Gereja berada ditangan kalian, saatnya berpikir kedepan, kebersamaan harus digalakkan, egoisme ingin menang sendiri harus ditinggalkan, kunci membangun kebersamaan adalah "Satu kata dengan perbuatan serta saling menyempurnakan satu dengan lainnya".

Selanjutnya Kegiatan pembahasan Program Kerja OMK Rayon II secara terbuka, dipandu oleh Ketua OMK rayon II Elisabet Cahaya Ceria Hia, dilanjutkan dengan ruang diskusi dipandu oleh Wakil Ketua Methodius Gulo menghimpun saran dari seluruh peserta dalam rangka penatapan rumusan program kerja berbasis kegiatan,  sekaligus mempersilahkan masing masing bidang menyampaikan programnya di forum untuk ditetapkan bersama, dan pada ujung acara diakhiri dengan do'a penutup diwakili utusan dari St.Hiliwase. (Firman Kecap)

Label:

Kamis, 10 Juni 2021

KNPI Siap Bersinergi Dengan BNNK Siantar Dalam Memberantas Narkoba

PEMATANG SIANTAR, GELORA HUJUM - Pengurus DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Pematang Siantar melakukan kunjungan ke Kantor BNNK Siantar pada Kamis,10 Juni 2021 pukul 15.00 WIB.

Enam orang pengurus DPD KNPI Kota Siantar yang di pimpin Sekretaris Fikri Idris Nasution diterima langsung oleh Kepala BNNK Siantar Drs.Tuangkus Harianja,M.M di Ruang Lt.2 BNNK Siantar.

Dalam audiensi tersebut Pengurus DPD KNPI Kota Siantar menyampaikan bahwa KNPI Siantar siap untuk mendukung BNNK Siantar dalam program P4GN, mengingat kondisi saat ini negara sedang darurat narkoba. narkoba akan menjerat siapa saja. Hal ini bisa dilihat di pemberitaan media bahwa setiap hari ada saja pelaku dari berbagai kalangan, pengedar bahkan bandar narkoba yang ditangkap. Pengurus DPD KNPI Siantar berharap pihak penegak hukum bisa mengungkap dan menangkap para bandar narkoba yang masih banyak berkeliaran.

Kepala BNNK Siantar mengapresiasi komitmen KNPI Siantar  dalam mendukung program P4GN. BNN tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya dukungan dari seluruh stakeholder. Baik itu pemerintah, instansi swasta, maupun masyarakat. Saat ini Indonesia sudah tidak lagi daerah transit, melainkan sudah menjadi lokasi pemasaran.

Kepala BNNK Siantar mengharapkan bahwa sinergitas BNNK Siantar dan KNPI Siantar dapat berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut,Kepala BNNK Siantar mengajak Pengurus KNPI Siantar yang hadir untuk melihat kolam ternak Lele yang terbuat dari plastik terpal di pekarangan kantor BNNK Siantar.

Tuangkus Harianja mengajak kepada KNPI Siantar supaya menciptakan pekerjaan yang dapat dirasakan masyarakat.

"Sebagai generasi penerus bangsa,KNPI Siantar harus membuat terobosan yang bisa menciptakan pekerjaan,"ucap Tuangkus Harianja.

Dalam acara terakhir dilakukan sesi photo bersama dengan penuh keakraban.(Antoni.P)

Label:

Selasa, 08 Juni 2021

Mio Siantar-Simalungun Audensi Ke BNNK Siantar

Tuangkus Harianja: Selalu terbuka dan siap bekerja sama dengan teman-teman media dalam melakukan upaya memerangi Narkoba

PEMATANGSIANTAR, GELORA HUKUM - Pengurus daerah MIO (Media Independent Online) Siantar-Simalungun mengunjungi kantor BNN Kota Pematangsiantar, Selasa (08/06/21) sekira pukul 10.00 WIB.

Kedatangan Pengurus Daerah MIO Indonesia Siantar-Simalungun disambut langsung oleh kepala BNN Dr. Tuangkus Harianja MM, diruangannya, dikomandoi langsung oleh ketua MIO siantar simalungun Horas sianturi, SH yang juga berprofesi sebagai Lawyer, bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara awak media dengan instansi dalam melakukan peliputan dilapangan dan bisa saling berbagi informasi. 

Dalam pertemuan ini pembahasan lebih terfokus kepemberantasan peredaran Narkoba yang saat ini sudah semakin tak terkendali di Siantar-Simalungun. Tuangkus mengatakan sangatlah senang dan bangga akan kehadiran MIO di BNN dan semoga dari sekarang kita bisa bekerja sama dalam melakukan pemberantasan, peredaran Narkoba dikota ini. Jelas Tuangkus Harianja selaku kepala BNNK.

Memang tidaklah mudah untuk melakukannya,namun apabila kita bisa bekerja sama mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya Narkoba dan mengajak seluruh elemen masyarakat dan instansi ikut ambil bagian dalam memerangi Narkoba saya optomis kota Siantar akan bersih dari Narkoba.

Uangkus juga mengatakan apabila semua instansi melakukan instruksi Gubernur sumut yang tertuang dalam surat Instruksi Gubernur Nomor 188.54/17/INST/2021, sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden RI Nomor 2 tahun 2020. TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN/PEREDARAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA atau (P4GN) yang ditujukan kepada seluruh instansi diseluruh sumatera utara hingga tingkat Lurah/Desa/RT/RW maka tidak tertutup kemungkinan generasi kita akan terselamatkan dari bahaya NARKOTIKA, ujar Tuangkus.

Yang jadi pertanyaan sudah kah semua instansi melakukan instruksi ini? ini menjadi tugas rekan-rekan MIO untuk mengontrol ujar Tuangkus sembari tertawa penuh kekeluargaan.

Tuangkus Harianja juga memberi contoh dalam pencegahan peredaran Narkoba boleh juga dengan membuat kegiatan positif, seperti membentuk padat karya bagi pemuda dan warga, asal instansi dan kepala daerah mau dan serius untuk bersama-sama memerangi Narkoba, karena kami di BNN tidak mungkin bisa memeranginya sendiri, pungkas Kepala BNNK Tuangkus Harianja.

Diakhir pertemuan Tuangkus mengatakan bahwa BNN Kota Pematangsiantar akan selalu terbuka dan siap bekerja sama dengan teman-teman media dalam melakukan upaya memerangi Narkoba katanya.

Kepala BNNK Siantar juga mengajak Pengurus Daerah MIO Siantar-Simalungun melihat sebuah usaha peternakan lele dan belut untuk mereka yang perekonomiannya susah hanya karena narkoba.

Ketua MIO Siantar-Simalungun, Horas Sianturi, SH yang juga berprofesi sebagai Lawyer menegaskan dan tidak membenarkan Narkoba merajalela di Kota Siantar-Simalungun.

MIO Siap Menjadi Sahabat dan Corong Bagi Masyarakat dalam Pemberantasan Narkoba.

Narkoba Musuh Kita Bersama, Narkoba merusak Generasi Anak Bangsa, Narkoba Musuh Negara.(A.Pakpahan)

Label:

Pembinaan Jabatan Fungsional, Dalam Rangka Mendukung Kinerja Kementrian Pertahanan

Karopeg Setjen Kemhan Brigjen TNI Aufit Chaniago, S.IP, pada pembukaan Worshop Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Dalam Rangka Mendukung Kinerja Kementerian Pertahanan , di  Gedung Pierre Tendean Lt  8 dan 9, Jalan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat. Selasa (8/05/2021)

JAKARTA, GELORA HUKUM - Analis Pertahanan Negara (APN) adalah salah satu Jabatan Fungsional yang ada di Kementerian Pertahanan.  Jabatan  Fungsional APN   sebagai jabatan  yang posisi dan peran sebagai jabatan yang strategis maka perlu selalu meningkatkan pengetahuan dan wawasan sehingga dapat memberikan masukan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan serta sebagai kelompok jabatan yang berfungsi mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas.

Kedudukan Jabatan fungsional dalam Undang-Undang ASN dan PP Manajemen PNS telah ditur jelas dan tegas, dimana jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, maka adanya pembinaan dan pemberdayaan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Kementerian Pertahanan.

Demikian penekanan sambutan yang disampaikan oleh   Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal  Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjen TNI Aufit Chaniago, S.IP  pada pembukaan Workshop Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Dalam Rangka Mendukung Kinerja Kementerian Pertahanan, pada Selasa 8 Juni 2021 di Gedung Pierre Tendean Lt  8 dan 9, Jalan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat.     
Workshop Jabatan Fungsional  APN ini dihadiri oleh Sesditjen Strahan Kemhan, Karoum Setjen Kemhan,  Kabagum Setditjen Strahan, Kabag Induk PNS Biro Kepegawaian Setjen Kemhan, Kabag Advokasi Hukum, tamu undangan serta Pejabat Fungsonal Analis Pertahanan Negara (APN) dengan protokoler kesehatan (Prokes) Covid-19, dimana semua undangan dan peserta telah melakukan tes Swab Antigen.

Ada 3 (tiga) topik pembahasan yang diberikan dalam Workshop APN ini , pertama Penilaian angka kredit Jabfung APN,  yang disampaikan  Aba Subagja, S.Sos, M.AP dari Kemenpan RB, berkaiatan dengan jenjang karier Jabatan Fungsional, pengajuan  Daftar Usulan Angka Kredit (DUPAK), kedua  Refleksi dan  Proyeksi Jabatan Fungsional APN  oleh Ketua  PAPN Drs. Koesniadi, M.Si, mengingatkan kepada seluruh pejabat Fungsional APN untuk melihat  sejauhmana keberadaan dan kontribusi yang yang telah diberikan oleh pejabat Fungsional APN serta kendala- kendala yang dihadapi serta solusi apa yang harus dilakukan ke depannya, ketiga, Manajemen Kinerja Jabfung APN disampaikan oleh Sekretais PAPN Alwin Supriyadi, S.E., M.Si, hal ini berkaitan bagiaman cara menyusun dan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai Jabatan Fungsional APN.

Keberadaan Jabatan Fungsional APN  di Kementerian Pertahanan ini telah ada  sejak 2016, menurut Ketua PAPN sampai saat ini belum mendapatkan tunjangan jabatan sebagaimana mestinya, semoga dengan workshop ini akan mendorong pemerintah khususnya BKN untuk segera memprosesnya, sehingga akan memberikan motivasi bagi para pejabat Fungsional APN.

Kegiatan Workshop sangat penting dalam rangka  meningkatkan pengetahuan, wawasan dan pemahaman bagi Pejabat Fungsional APN dalam menyonsong tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dalam rangka mendukung kinerja Kementerian Pertahanan. Kegiatan Workshop diakhiri dengan pemberian penghargaan bagi para Pejabat Fungsional APN yang telah purna tugas (pensiun), serta ditutup dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. (Tim)

Label:

Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BNPB Cek Pelaksaan Vaksinasi diGrobogan

GROBOGAN, GELORA HUKUM – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, bersama Kepala BNPB Ganip Warsito dan Gubenur Jateng Ganjar Pranowo, meninjau langsung vaksinasi di kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Minggu siang (6/6/2021).

Dalam kesempatan itu, Sigit mengatakan, beberapa hari ini TNI Polri melakukan peninjauan di jawa tengah terkait Covid di Kudus. Karena efeknya bagi wilayah wilayah di perbatasaan dengan Kabupaten Kudus yang terdampak Covid 19 ini.

“Kami sudah meninjau di beberapa daerah Kabupaten yang ada di jawa tengah, diantaranya, Cilacap, Pati Kudus, Blora dan Grobogan. Untuk diwilayah kudus dengan melakukann langkah langkah dengan menambah personil PPKM Mikro dengan kekuatan TNI Polri,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya.

Penambahan ini, Kata Sigit, Untuk melakukan Tracing dan juga yang sudah dilakukan Tracing, kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan PCR.  Karena saat ini angkanya sudah demikian tinggi, untuk itu yang melakukan isolasi mandiri di rumah, mulai hari ini akan dilakukan evakuasi di Asrama G Donyudan.

“Karena disana salah satu sentral rujukan isolasi mandiri yang sudah kita siapkan tenaga kesehatan dan pengobatan. Kemudian secara bertahap, untuk  tempat tempat rujukan yang ada diwilayah kudus, juga kita persiapkan, sehingga kemudian ada dua wilayah yang sudah kita persiapkan, yaitu wilayah Kudus dan Donoyudan,” ujar Sigit.

Selanjutnya, Sigit menambahkan, untuk wilayah perbatasan, saat ini angkanya masih cukup bagus, namun situasi kudus harus bisa dikendalikan, jangan sampai berkembang hingga kemana mana. Oleh karena itu, harus diperkuat lagi edukasi 3M, PPKM Mikro, kepatuhan terhadap penggunaan masker, hal itu harus diingatkan kepada masyarakat.

Sementara itu, Panglima TNI MAserkal Hadi Tjahjanto, mengungkapkan, permasalahan Covid-19 merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah, TNI ataupun Polri saja. Tetapi hal ini menjadi tanggung jawab bersama dalam memutus mata rantai Covid-19. 

Dikatakan Hadi, saat ini pemerintah, TNI dan Polri membutuhkan peran serta masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19. Minimal, kata dia, semua saling mengingatkan untuk disiplin terhadap protokol kesehatan yaitu 3 M (memakai masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan). 

“Dengan cara pola berjalan sesuai dengan arah, pertama untuk menyehatkan situasi, kedua memberikan wawasan kepada masyarakat, ketiga PPKM Mikro harus lebih maksimal dalam penangan Covid di Kudus dan Grobogan ini,” ujar Hadi.

Hadir dalam kunjungan tersebut, Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang diwakili Sekda Provinsi Jateng, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi, Pandam IV Kodam Diponegoro Mayjend TNI Rudianto, pejabat utama Polda Jateng dan Kodam IV Diponegoro, mendampingi Panglima TNI dan Kapolri usai mengecek Kabupaten Kudus yang terdampak Covid 19, (Team)

Label:

Senin, 07 Juni 2021

TERLIBAT PEREDARAN NARKOBA IRT DIAMANKAN POLRES LABUHANBATU

LABUHA BATU, GELORA HUKUM - Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan,SIK.,MH melalui Kasat Narkoba AKP Martualesi Sitepu menyampaikan terkait ditangkapnya seorang ibu rumah tangga berinisial JS (Julia Siregar) Pr 33 tahun berprofesi sebagai tukang jahit warga Dusun Kampung Baru Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Labuhanbatu Utara terlibat dalam peredaran narkoba sabu dengan barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu berat bruto 2 Gram.

Tertangkapnya tersangka ini adalah diawali adanya informasi dari masyarakat dan postingan di media sosial,selama sepekan dilakukan penyelidikan dan akhirnya dapat ditangkap hari Sabtu 5 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB setelah anggota berhasil melakukan under cover buy.

"Adapun peran tersangka adalah dititipkan 2 paket narkoba sebanyak 2 gram setiap minggunya seharga Rp 650 hingga 700 ribu Rupiah dan oleh tersangka menjual seharga Rp 950 hingga 1 Juta Rupiah mendapat keuntungan 350 Ribu hingga 400 Ribu setiap minggunya dan sudah dijalaninya selama sebulan seperti Pengakuan tersangka,terhadap yang diduga pemasok barang masih ditindak lanjuti dengan penyelidikan karena sistemnya dititipkan dan tidak dikenal orangnya,"ujar Martualesi Sitepu,Senin (07/06/2021)

Penangkapan tersangka ini secara kemanusiaan kami harus berikan perhatian kepada 3 Orang anaknya yang masih kecil dan bersekolah sementara suami ibuk ini sudah di vonis selama 9,3 tahun dalam perkara narkoba juga dan sekarang menjadi warga binaan di Lapas,nanti kami akan kami komunikasikan dengan keluarga ibuk ini sementara yang masih mengurus anak anaknya adalah tetangganya,apabila dari keluarga tidak berkenan kami akan carikan pesantren dan kami juga akan berkoordinasi dengan Pemkab Labura.

Kami menghimbau kepada warga masyarakat sesulit apapun dalam himpitan ekonomi tidak terlibat dalam penyalahgunaan gunaan narkoba karena dilarang undang undang,terhadap JS dipersangkakan melanggar pasal 114 Sub 112 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.(Antoni Pakpahan/rel)

Label:

Minggu, 06 Juni 2021

Kades Hiliwarokha: Bantah Kantor Desa Kami JadikanTempat Miras

NIAS, GELORA HUKUM - Kepala Desa Hiliwarokha Kecamatan Bawalato Kabupaten Nias Yurniat Zebua merasa di rugikan atas pemberitaan di media sosial atas pemberitaan di beberapa media terkesan menuduh dirinya bersama perangkat desa membiarkan kantor Desa Hiliwarokha menjadi tempat Karaoke dan minuman keras, hal ini disampaikan melalui telpon seluler kepada gelorahukum (06/06/21)

Dilanjutkan, saya sebagai pimpinan Desa dan anggota saya merasa di rugikan atas pemberitaan tersebut sementara fakta dari apa yang mereka tuduhkan sama sekali tidak benar, mungkinkah karena saya seorang perempuan sehingga mudah diremekan.

Memang Pada 31 mei minggu lalu itu siap apel pagi, di gedung sanggar seni budaya Hiliwarokha saya bersama perangkat desa sekaligus membenahi petugas SDGS petugas pengurus pajak di kantor camat dan rampung pada siang hari, mengingat tepat jam istirahat dan kami makan bersama sambil memutar musik melalui Hp, bahkan anggota saya meminta saya untuk menyanyikan sebuah lagu sambil siaran langsung melalui akun Facebook, karena ketepatan hari itu juga hari ulang tahun saya, awalnya saya tidak mengingat tetapi bersyukur anggota saya dengan suprais mengingatkan.

Tidak lama kemudian saya hendak pulang kerumah, tiba tiba datang anggota saya dari warung sambil membawa minuman dingin dan sebagian bir bintang, disaat saya tanya Mereka kenapa kalian bawa itu, jawab mereka hari ini ulang tahun ibu kades dan anak ibu maka kami sebagai perangkat desa turut bersuka cita, jawab saya sambil mengarahkan mereka, bir yang sudah terlanjur kalian beli silahkan diantar di rumah saya tidak boleh disini, nanti malam dirumah saya kita merayakannya, dan mereka langsung kerumah saya, dan pada malam harinya baru acara ulang tahun itu terlaksana, jelas kades.

Tambahnya, "Saya agak kecewa dengan hebohnya pemberitaan di media sosial itu yang mengatakan bahwa kantor desa Hiliwarokha di jadikan tempat miras dan karaokean, apalagi foto saya di muat tanpa ijin dan foto itu pun di ambil dari Faecook. Hal ini sangat mencemarkan nama baik Desa Hiliwarokha dimana juga kami di beritakan tanpa konfirmasi. Maka perlu saya jelaskan dulu bahwa itu bukan kantor desa tetapi gedung sanggar seni budaya desa Hiliwarokha."Tandas Kades Hiliwarokha Yurniat Zebua mengakhiri. (Makmur Gulo)

Masih 100 Hari Kerja, Khenoki-Era Era Sudah Mulai Tunaikan Kinerja yang Terukur

NIAS BARAT, GELORA HUKUM – Masih dalam 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu dan Dr. Era Era Hia, sudah mulai tunaikan janji kampanye berbasis kinerja setelah dilantik di kantor Gubernur Sumatera Utara (26/4/2021) Bulan lalu.
Sejauh ini Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat telah mulai merealisasikan kinerja secara terukur yakni penataan sistem birokrasi berbasis kinerja secara internal diantaranya; praktek pembinaan terhadap ASN yang tidak abdi tugas dengan benar, Infetaris asset seluruh instasi kantor dan mengefektifkan secara tepat guna, instruksi kebersihan kantor dan lingkungannya serta praktek keteladanan agar seluruh ASN bersikap sebagai pelayan bukan untuk dilayani, gelar sidak di sejumlah OPD, kantor Camat dan sekolah.
Bupati Nias Barat, Infetaris seluruh asset ini di galakan, termasuk  penarikan kendaraan roda dua dan empat, bertujuan demi menghindari penggunaan tidak tepat sasaran tetapi agar benar benar bermakna untuk kepentingan masyarakat seutuhnya, misal Ambulans, selanjutnya kita akan bagikan disetiap kecamatan pada sejumlah Puskesmas, guna untuk antar jemput masyarakat yang membutuhkan dan siap beroperasi selama 24 jam secara gratis.

Lanjut Bupati, Revolusi mental kepada ASN kita  sedang dan terus kita gelorakan tentang makna profesionalitas, praktek keteladanan, abdi tugas berbasis kunerja dan pelayanan, tangkas cepat dan tepat, memberi kemudahan bagi masyarakat dalam segala urusan bukan memperlambat apalagi mempersulit, ini adalah kewajiban bagi ASN dibawah sumpah jabatan, bila tidak, maka dengan terpaksa kita akan melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan tanpa pilih kasih.

Bahkan berkali kali telah saya menghimbau seluruh ASN kita diwilayah Kab. Nias Barat, hendaknya jangan segan apalagi jaga jarak dengan kami, apa  bila mengalami kendala dalam menjalankan tugas atau setelah kegiatan rutinitas perkantoran telah siap, jangan segan untuk saling sapa, bercangraman sambil ngopi bersama dimanapun ruang dan waktu, jelas Bupati.

Soal gelar sidak, kami telah bagi peran dan bagi tugas dengan Wakil Bupati, selain tugas lainnya lebih khusus Pak Dr. Era Era Hia bergerak tentang penataan 
mekanisme kediplinan, kepada seluruh ASN agar menghormati langkah langkah perbaikan untuk itu, sebab kami ini ibarat buah durian, walaupun diluar durinya terasa tajam, sesungguhnya isinya pasti asyik dan mengesankan, Bupati mengakhiri. (Firman Kecap)

Label:

Rabu, 02 Juni 2021

Khenoki-Era Era Terus Wujudkan Janji Kampanye, Mantapkan Proses Bangunan Tower

NIAS BARAT, GELORA HUKUM - Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu dengan mengendarai sepeda motor turun langsung mengeksekusi proses pembangunan menara Tower baru tepat Desa Hilidaura Kecamatan Mandrehe Barat, selasa (1/6/2021).

Pada kunjungan tersebut di dampingi Kadis Perizinan Salome Waruwu beserta rombongan, Camat Mandrehe Barat Taufik Hidayat Hia, Kepala Desa Hilidaura, Kapolsek Sirombu Osiduhugò Daeli dan puluhan masyarakat Desa setempat.

Bupati Nias Barat, "kami ucapakan terima kasih sebesar besarnya terutama kepada masyarakat saya mandrehe Barat atas kesetiaan mendukung program pemerintah berbasis kepentingan bersama"

Dilanjutkan, juga kami sangat berterima kasih kepada Saudara Kepala Desa yang telah menghibahkan lahan pembangunan Tower ini setinggi 72 m dan berkapasitas jangkauan jaringan radius 10 km, juga kepada saudara Camat yang terus menerjemahkan apa yang menjadi visi misi kami dalam menjawab persoalan masyarakat dengan sungguh sungguh.

Janji kampanye adalah utang bukan pencitraan, dengan pelan kami akan wujudkan tetapi atas pertolongan Tuhan, selanjutnya bukan hanya di Mandrehe Barat, tetapi Daeah lain yang belum masuk jaringan Telkomsel  juga memiliki hak yang sama, saya berharap Do'a dari masyarakat saya Nias Barat agar kami tetap Diberi kekuatan, Puji Tuhan tahap demi tahap visi misi kami sudah mulai terjawab, tandas Bupati

Camat Mandrehe barat Taufik Hidayat Hia, ucapkan sangat berterima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat atas program pembangunan tower ini, dan patut di acungkan jempol atas terobosan pemerintah baru ini, jelas Camat.

Kepala Desa Hilidaura Sawato Zebua menuturkan bahwa pemerintah desa dan masyarakat akan dukung program ini, juga kita sangat berterima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat,” ucapnya. (Utema Gulo)


Ditempat terpisah sejumlah warga apresiasi eksekusi program pemerintah Nias Barat saat ini apalagi masih dalam program kerja 100 hari, kami terharu dan kagum senantiasa Tuhan selalu menyertai Bupati dan Wakil Bupati kami, tandas mereka tanpa bisa sebut nama satu persatu. (Firman Kecap)

Label: