Senin, 24 Februari 2020

Keluarga Besar Patambor Sektor Pulo Brayan Retreat ke Tugu Toga Manurung di Sibisa

Bakal Calon Wakil Wali Kota Medan, Hj. Fitriani Br Manurung melepas Retreat Patambor Sektor Pulo Brayan, Sabtu (22/02/2020) malam di jalan Asrama, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.
TOBASA, GELORA HUKUM - Keluarga besar Parsadaan Pomparan Toga Raja Manurung Dohot Boruna (Patambor) sektor Pulo Brayan, Kecamatan Medan Timur,Kota Medan adakan Retreat ke Tugu Toga Manurung di Sibisa dan di Bukit Gibeon, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Minggu (23/02/2020). 

Acara keberangkatan di lepas oleh Bakal Calon (Balon)  Wakil Wali Kota Medan, Hj. Fitriani Br Manurung dari rumah kediaman ketua Panitia Sihar Manurung di jalan Asrama, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sabtu (22/02/2020) malam dengan jumlah peserta 150 orang. 

Ketua Panitia Retreat Patambor Sektor Pulo Brayan,Sihar Manurung mengatakan, sangat berterima kasih kepada Hj. Fitriani Br Manurung yang bersedia melepas keberangkatan keluarga besar Petamburan Sektor Pulo Brayan. 

"Saya sangat mengapresiasi buat beliau (Hj.Fitriani-red) yang bersedia memberangkatkan kegiatan retreat keluarga besar Patambor, walapun Hj Fitriani Br Manurung sabagai Boru (perempuan) masih cinta akan budaya dan leluhur orang batak. Toleransi beragama dan berbudaya sangat dijunjung tinggi yang dilakukan oleh beliau, Hal seperti itulah sangat kami banggakan dari sosok seorang Hj. Fitriani Br Manurung, " Ujar Sihar. 

Lebih lanjut Sihar menjelaskan, walaupun Hj. Fitriani Br Manurung Status nya, beragama Muslim namun beliau masih ingat dan cinta akan leluhur serta adat istiadat suku batak, terkhusus untuk keluarga besar Patambor. 

"Nilai-nilai adat suku batak ternyata masih di ingat oleh Boru kami, sesuai dengan istilah suku batak dalam Umpama (Bahasa) 'Somba Marhula-hula, manat mardongan tubu, Elek Marboru'. Artinya beliau masih menghargai hula-hula marga Manurung karena beliau keturunan Boru Manurung, " Ujarnya. 

Harapan nya, lanjut Sihar, Keluarga besar Patambor siap mendukung Hj. Fitriani Br Manurung menjadi Bakal Calon (Balon) Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020.

"Kami Mendoakan supaya Hj. Fitriani Br Manurung dapat rekomendasi dari DPP PDIP Pusat agar di tetapkan menjadi Calon Wali Kota Medan. Keluarga Besar Patambor Sektor Pulo Brayan siap mendukung dan berjuang untuk memenangkan Hj. Fitriani Br Manurung jika nanti sudah di tetapkan menjadi Calon Wakil Wali kota  Medan Tahun 2020,"Harap Sihar penuh semangat dan keyakinan. 

Hal senada juga dikatakan Bakal Calon Wakil Wali Kota Medan, Hj. fitriani Br Manurung mengatakan, Sangat mengapresiasi kepada keluarga besar Patambor Sektor Pulo Brayan yang telah mengundang untuk melepas acara retreat Patambor ke Sibisa dan Bukit Gibeon. 

"Saya sangat Apresiasi kepada Keluarga besar Patambor Sektor Pulo Brayan, Atas undangan dan kehormatan yang di berikan untuk melepas keberangkatan keluarga besar Patambor dalam kegiatan Retreat yang diadakan di Sibisa dan Bukit Gibeon. Semoga keluarga besar Patambor dalam perjalanan menuju Sibisa dalam keadaan selamat dan sehat, begitu juga dengan acara yang diadakan dapat berjalan dengan sukses dan lancar, " Ujar Fitriani yang juga Menjadi Bakal Calon Wakil Wali Kota Medan 2020.

Lebih Lanjut, Hj. Fitriani Br Manurung yang juga Wakil Ketua DPC PDIP Kota Medan sangat bangga dan senang ,karena telah di Doakan oleh keluarga besar Patambor Sektor Pulo Brayan agar dapat maju menjadi Calon Wakil Wali Kota Medan. 

"Semoga Doa yang di panjatkan oleh keluarga besar Patambor dapat dijawab oleh Tuhan, sehingga saya dapat bertarung didalam pencalonan saya menjadi Calon Wakil Wali Kota Medan," Ujar Fitriani yang juga praktisi dalam bidang pendidikan. 

Adapun acara retreat Patambor yang diadakan di Sibisa dan Bukit Gibeon diisi dengan kunjungan ke Tugu Toga Manurung di Sibisa, Acara ibadah dan rekreasi ke wisata pemandian Bukit Gibeon. (Antoni Pakpahan)

Label:

Sabtu, 22 Februari 2020

Detail Sasaran DD, Kades Sisarahili Ma'u Jelaskan Saat RDP

NIAS, GELORA HUKUM - DPRD Kab.Nias melalui komisi I gelar rapat dengar pendapat (RDP) desa sisarahili ma'u kecamatan ma'u Kab.Nias tentang pelaksanaan APBdesa sisarahili ma'u TA.2019. RDP tersebut berlangsung di ruang rapat DPRD Kab.Nias. (17/02/20)

Turut hadir, Anggota DPRD, Dinas PMD, Inspektorat, Camat Ma'u dan masyarakat sisarahili ma'u serta wartawan

RDP tersebut di pimpin oleh anggota DPRD Kab.Nias YOSAFATI  Waruwu, dia menyampaikan bahwa sehubungan dengan adanya permohonan melaksanakan rapat dengar pendapat dalam hal pengelolaan dana desa sisarahili ma'u kecamatan Ma'u Kab.Nias maka hari ini kita melaksanakan RDP terbuka untuk umum.

Pada penyampaian pihak pelapor ARIYUSU GULO bersama NOPER Gulo menyampaikan beberapa poin dasar mereka untuk melapor dan memohon RDP tersebut antara lain, pada pelaksanaan perkerasan jalan rabat beton dari dusun III menuju dusun IV pembangunan sarana dan prasaran energi alternatif desa pembangkit listrik tenaga surya PLTS dengan anggaran yang di katakan oleh pelapor Rp.400 juta yang telah di belanjakan 45 yunit, kemudian anggaran pada pemilihan BPD dan beberapa poin lainnya.

Di jelaskan oleh ketua BPD sisarahili ma'u FAOGOZIDUHU Gulo, dari awal sampai akhir pelaksanaan APBdesa sisarahili ma'u ini selalu kami mengawasi, Dan kami juga lihat bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan hasil musyawarah serta RAB. dan juga sampai saat ini pihak kami BPD belum menerima surat sanggahan dari masyarakat sampai kemaren kami melaksanakan pertanggung jawaban di desa."ucap ketua BPD di saat RDP

Masih di ruang RDP, Di jelaskan kepala desa sisarahili ma'u ATONI Gulo, bahwa pembangunan pengerasan jalan (rabat beton) dari Dusun III menuju Dusun IV tidak ada dalam nomenklatur yang sudah ada di APBDes Desa Sisarahili Ma’u tahun 2019.

Kemudian mengenai pembangunan sarana dan prasarana energi alternatif desa (pembangkit listrik tenaga surya), ATONI menjelaskan bahwa pagu anggaran PLTS itu bukan 400 juta, tetapi hanya Rp 261.122.000 sesuai dengan RAB, yang sudah terealisasi Rp.254.942.000 sehingga pengembalian dana Rp.6.180.000 dan telah di setor di RKUdes

Mengenai anggaran pemilihan BPD, telah dianggarkan, tetapi karena belum dilaksanakan maka dana tersebut telah dikembalikan di RKUDes."jelas kades.

Pada kesempatan itu Dewia zebua Anggota DPRD Kab.Nias dari Partai PDIP di sampaikannya, saya sudah pernah sampaikan waktu Musrebangdes bahwa marilah kita terima dan menikmati dana desa ini, jangan kita cari-cari kesalahan yang sehingga dana dan anggaran yang kita terima itu menjadi pertanyaan kepada pemerintah. Kalau masalah seperti ini alangkah baiknya di selesaikan saja di desa karna menurut saya masalah ini tidak ada yang terlalu besar."ucap ibu dewan itu.

FO'AROTA Gulo Anggota DPRD Kab.Nias dari Partai demokrat mengatakan, pihak kami sudah mendengar baik penjelasan dari pelapor maupun klarifikasi dari kepala desa serta BPD. Seraya FOAROTA menyampaikan, menurut saya setelah kami cermati maka hal-hal ini tidak perlu sampai di lembaga DPRD sebenarnya, kita juga sudah mendengar penjelasan dari kepala desa tadi bahwa pelaksanaan dana desa tersebut sudah sesuai dengan RAB serta musyawarah, contohnya tadi bahwa pengadaan PLTS anggarannya hanya 261.122.000 dan sudah membelanjakan 45 yunit  sesuai yang ada di RAB. sementara yang di sampaikan oleh pelapor anggaran PLTS 400.juta

Kita dengar juga bahwa pihak PMD sudah melakukan minitoring kemaren pada pelaksanaan APBdesa sisarahili ma'u itu dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat. Lalu apa lagi yang di permasalahkan.? menurut kami, pihak kepala desa dan pihak pelapor silahkan lah berdamai di desa."imbau Fo'arota.

Anggota DPRD Kab.Nias Yosafati waruwu menyampaikan, agar pihak inspektorat Kab.Nias melakukan audit nantinya di desa sisarahili ma'u dan bagaimana hasilnya nanti mohon di sampaikan di DPRD."harap yosafati.

Di tempat terpisah, kepala desa sisarahili ma'u kepada gelorahukum mengatakan, saya merasa heran saja atas laporan masyarakat saya itu, salah satu tadi pada laporan mereka itu pada pengadaan PLTS, di mana mereka ambil anggaran yang 400 ratus juta itu sementara pada RAB hanya 261 juta lebih."ucap kades dengan singkat.

Kepala Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 (PPMD) Kab Nias TOHARRUDIN saat di wawancarai oleh gelorahukum mengatakan, Benar sesuai dengan RAB desa sisarahili ma'u bahwa anggaran untuk pengadaan PLTS hanya 261 juta lebih dan waktu kami monitoring kemaren itu sudah terealisasikan."ucap pak tohar. (Makmur Gulo)

Label:

Kamis, 20 Februari 2020

Transformasi Rule of Law Menuju Rule of Social Justice

Keterangan foto : Wakil Ketua DPR-RI Azis Syamsuddin dan Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya menyampaikan pemikiran sebagai Pembicara dalam Rapimnas dan Simposium Hukum Nasional
PALEMBANG, GELORA HUKUM - Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN Permahi) menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Simposium Hukum Nasional di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).

Pembukaan berlangsung hari, Selasa 18 Februari 2020, di Graha Bina Praja Kantor Gubernur Sumsel. DPN Permahi dan Panitia Penyelenggara mengundang Pimpinan DPR-RI, Pimpinan Mahkamah Agung RI, Mahkamah Konstitusi RI, Pimpinan Komisi Yudisial RI, Pimpinan Kepolisian RI, Pimpinan Kejaksaan Agung RI, Pimpinan Ombudsman RI, Pimpinan Ormas Profesi Hukum dan Organisasi Kemahasiswaan, kalangan akademisi dan profesional, dan sejumlah Pimpinan Lembaga/Institusi/Instansi terkait untuk menghadiri Pembukaan Rapimnas dan Penyelenggaraan Simposium Hukum Nasional. 

Hadir juga Pimpinan dan Perwakilan Permahi berbagai cabang-cabang dan daerah-daerah dari seluruh wilayah Indonesia, dan sejumlah alumni Permahi, antara lain : Abunawar Basyeban, Ardani, Lilik Bagus Setiawan, Chairilsyah, Andi Fahrul, dan lain-lain. Dalam Acara Rapimnas dan Simposium Hukum Nasional, hadir Gubernur Sumsel Herman Deru dan jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumsel, Wakil Ketua DPR-RI Azis Syamsuddin, Sekjen Kementerian Hukum Dan HAM RI Bambang Rantam Sariwanto, Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli yang juga mantan Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI, Ketua DPRD Provinsi Sumsel Anita Noeringhati, dan lain-lain. Gubernur Sumsel Hernan Deru Menyampaikan Kata Sambutan dan sekaligus Menbuka Acara Rapimnas dan Simposium Hukum Nasional. Ketua Umum DPN Permahi M. Andrean Saefudin menyampaikan Kata Sambutan Pembukaan. 

Acara yang bertemakan "Penegakan Hukum Yang Berwibawa Dan Berkeadilan", ini menampilkan sejumlah Pembicara dalam beberapa sesi Simposium Hukum Nasional. Salah satu sesi mendialogkan, mendiskusikan, dan membahas kajian tematik strategis mengenai "Transformasi Rule of Law Menuju Rule of Social Justice". Pembicara Utama yang datang hadir dan tampil menyampaikan pemikiran di sesi ini adalah Wakil Ketua DPR-RI Azis Syamsuddin dan Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli. Diundang juga sebagai Pembicara di sesi lain, antara lain : Hakim Konstitusi MK-RI Prof. Dr. Saldi Isra, SH ; Ketua Ombudsman RI Prof. Dr. Amzulian Rifai, SH ; Penasihat Kapolri dan mantan Ketua Komnas HAM-RI Ifdhal Kasim ; mantan Direktur LBH Palembang dan Dewan Pembina YLBHI Chairilsyah ; dan sejumlah akademisi dan profesional lainnya.

Menurut Firman Jaya Daeli sebagai salah seorang Pembicara Simposium Hukum Nasional, NKRI adalah Negara Hukum, Negara Berdasarkan Hukum. 

Konstruksi dan substansi Negara Hukum Indonesia semakin bermakna dan baru berarti strategis ketika membumikan keseluruhan ideologi dan falsafah Pancasila beserta dengan keseluruhan Nilai-Nilai Pancasila ; dan ketika membumikan keseluruhan Tujuan Nasional NKRI beserta dengan segala Sistem Nilai yang terkandung dan dimanatkan di dalam Pembukaan konstitusi UUD 1945.

Negara Hukum Indonesia yang berbasis pada Negara Hukum Pancasila, pada gilirannya harus senantiasa memaknai pembumian Pancasila melalui sistem pembangunan, pembaharuan, dan penataan hukum secara menyeluruh dan mendasar. Intisari Sosiologi Hukum dari kehendak luhur dan kemauan baik Negara Hukum Indonesia untuk membumikan Pancasila adalah merupakan sosiologi hukum yang bernafaskan kemanusian dan kerakyatan. Intisari Politik Hukum dalam konteks ini merupakan politik hukum etik moral yang bernafaskan kebersamaan dan kegotongroyongan. Intisari Filsafat Hukum dalam konteks ini merupakan filsafat hukum dasar yang bernafaskan keadilan sosial dan keadaban universal.

Format Negara Hukum Indonesia yang berbasis pada Negara Hukum Pancasila, sesungguhnya mesti selalu dan seterusnya mentrasformasi pembumian Tujuan Nasional NKRI melalui keseluruhan penerapan, perubahan, dan perkembangan hukum. Kebermaknaan Negara Hukum Indonesia berintikan pada posisi dan peran hukum yang berfungsi untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan mendorong agenda Indinesia Maju, yaitu : melindungi segenap bangsa Indonesia ; mencerdaskan kehidupan bangsa ; memajukan kesejahteraan umum ; dan lain-lain. 

Narasi gagasan dan orientasi ide dari bangunan pemikiran ini pada gilirannya meletakkan dan menumbuhkan Negara Hukum Indonesia harus memiliki relasi kuat dan fungsional dengan strategi dasar dan kebijakan umum pembangunan Rule of Law dan Rule of Social Justice. 

Telasi ini semakin memastikan bahwa keberadaan dan kehadiran doktrin NKRI sebagai Negara Hukum dan negara berdasarkan hukum, menjadi semakin relevan dan bermanfaat. Ada nafas kehidupan dan aura pertumbuhan yang menjadikan hukum semakin responsif, progesif, solutif, dan efektif.

Negara Hukum Indonesia bertumbuh dan berjalan menegakkan dan menggelorakan rule of law. Ketika Negara Hukum Indonesia harus menafasi dan memaknai NKRI maka agenda utamanya dan prasyarat mutlaknya adalah penyelenggaraan dan pembumian Pancasila dan Tujuan Nasional. Pembangunan, pembaharuan, dan penataan hukum diletakkan dan dikembangkan menjadi hukum yang berintikan dan berorientasi pada kemanusian dan kerakyatan ; kebersamaan dan kegotongroyongan ; keadilan dan keadaban ; kemanfaatan dan keagungan masyarakat dan bangsa Indonesia. 

Hukum yang responsif, hukum yang progresif, hukum yang solutif, dan hukum yang efektif adalah tantangan dan jawaban konkrit dan otentik untuk menumbuhkan Negara Hukum Indonesia yang mentransformasi rule of law untuk menuju dan semakin menjadi rule of social justice.

Bangunan dan isi Negara Hukum Indonesia mesti menafasi dan memaknai Indonesia Maju dengan pendekatan penguatan dan percepatan kualitas rule of social justice. Pemerintahan Nasional NKRI di bawah kepemimpinan Presiden RI Jokowi dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin sedang dan seterusnya menguati dan mengisi pembangunan, pembaharuan, dan penataan hukum dengan semakin menumbuhkan dan menegakkan rule of social justice untuk memastikan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan.

Jajaran Permahi menjadi semakin proaktif, berinisiatif tinggi, dan berkemauan kuat untuk mewujudkan reformasi rule of law menuju rule of social justice. (Tim/red)

Label:

Adat Nias, Hukuman Sosial dalam Pergaulan Muda Mudi

Romo Aaron T. Waruwu osc
MEDAN, GELORA HUKUM - “Fa’auri fa’amate hasambalö omasido khönia”, adalah salah satu ucapan seorang putri Nias yang sedang viral di Medsos saat ini. Orang yang hadir disana kaget dan ketawa terkekeh-kekeh mendengar kebulatan tekad sang putri yang masih belia. 

Masih sekolah, belum tahu banyak tentang perkawinan, eh..malah udah mantap menikah tanpa beban.....Itu terjadi karena keduanya tertangkap basah dan melanggar Etika Pergualan dalam budaya Nias.

Seorang putri Nias sangat dijunjung tinggi kehormatannya. Wanita adalah yang ditinggikan, dijaga martabatnya, dan diawasi pergaulannya. Selain demi kehormatan dirinya sendiri sebagai perempuan, seorang putri Nias menjadi simbol kehormatan keluarganya. Tak heran kalau anggota keluarga selalu secara ‘ketat’ menjaga saudara perempuannya, la amölisi ba mamoni (dijaga dan diberi batasan-batasan) dalam hal tutur kata, cara berpakaian, dan cara bergaul sehari-hari.

Bila seorang putri Nias tak menjaga cara bergaulnya (sesuai nilai-nilai budaya Nias ) otomatis dia menjadi cacad secara moral, tak bernilai lagi, busuk (no obou) dan mendatangkan aib bagi dirinya sendiri serta keluarganya (fangaila). Konsekuensi adatnya adalah secepatnya dikeluarkan dari rumah, entah dinikahkan langsung dengan laki-laki pilihannya atau laki-laki lain.  Demikian juga si laki-laki yang telah membuat cacad si wanita tadi (sangobousi) dituntut pertenggungjawabannya; pertama laki-laki didenda secara adat (la huku), dan / atau kedua dipaksa menikahi si wanita tadi ( la be khönia). 

Kasus seperti ini kerap kali terjadi di tengah masyarakat Nias hingga saat ini. Kadang kita mengelus dada, kasihan. Putri Nias yang mestinya memiliki masa depan yang baik (entah masih sekolah, usia masih muda, belum mampu menghidupi diri sendiri, dll) harus menerima kenyataan menikah kendati tidak siap menikah. Di sisi lain, secara adat memang harus demikian sang putri menerima  sanksi sosial, sebagai konsekuensi dari kesalahannya dan sekaligus menjadi efek jera bagi kaum muda yang lain (tobali möli-möli ba mbö’ö).

La’ohe ba zi sökhi : antara solusi dan sanksi?
Salah satu tindakan adat yang dilakukan bila terjadi pelanggaran dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan yaitu perundingan keluarga antara kedua belah pihak. La’ohe ba zi sökhi (dibawa ke yang baik, diperbaiki)  menjadi kesepakatan bersama untuk menghindari perkelahian dan masalah yang lebih besar antara kedua belah pihak. Intinya adalah keduanya dinikahkan secara adat, asalkan si laki-laki tak melarikan diri dari tanggung jawab. Seiring dengan itu jujuran pasti diminta. Soal umur, administrasi kependudukan, agama, dll tak menjadi penghalang. Bisa diurus belakangan (kudia bareto – resiko tanggung belakangan).

Solusi lain adalah pihak laki-laki membayarkan  denda berupa uang dan /atau babi kepada keluarga perempuan. Dan si wanita dinikahkan dengan (dipaksa, tak boleh memilih) pria lain yang tidak dia suka sekalipun. Apalagi kalau si wanita sudah sempat hamil pasti dinikahkan dengan laki-laki yang lebih tua, duda, atau laki-laki yang kemampuan ekonominya lemah. La’oro’ö (dikasih begitu saja, seolah dikasih gratis karena tak bernilai lagi) agar cepat keluar dari rumah.

Bila kedua belah pihak sudah membuat kesepakatan dan diselesaikan secara adat tadi, masalah dianggap selesai. Orang tua laki-laki yang bertanggjawab mendampingi keluarga baru itu sampai mereka sungguh-sungguh menjadi dewasa dalam perkawinan.

Relevansi Adat pada Zaman Now 
Dulu pergaulan muda-mudi itu sangat terbatas dan terkontrol secara ketat karena jarang ada waktu bertemu. Kampung-kampung terisolasi dan tak ada akses jalan. Kini, anak muda sudah cair dalam pergaulan karena bisa bertemu di sekolah, di rumah ibadat, akses jalan terbuka, dan yang lebih lagi ada handphone dan internet. Generasi sekarang sudah tak bisa dikontrol atau dibatasi pergaulannya dengan lawan jenis. Pertemuan dan pergaulan pun tidak sekaku dulu. Orangtua banyak yang sadar akan hal itu, tetapi  ada juga yang memaksa anaknya tetap seperti dulu. Akibatnya, banyak anak muda kebablasan dan seperti euforia merayakan kebebesannya sehingga lupa diri dan lepas kendali. Ada konflik budaya dan kehidupan sosial zaman kiwari dilihat dari etiket pergaulan  anak muda Nias.

Saya sendiri SETUJU anak muda mengikuti cara bergaul yang sesuai dengan zaman ini, tidak kaku, cair, suasana persaudaraan tercipta. Hal itu baik untuk melatih anak muda kita menghargai dirinya sendiri dan orang lain; seorang laki-laki harus menjaga temannya  perempuan dan tidak menjadikan objek seksualnya (dilecehkan, diganggu secara tak sopan). Demikian juga perempuan belajar bagaimana  menempatkan dirinya di tengah teman-temannya laki-laki agar ia tetap terhormat dan tidak dianggap murahan.

Ada beberapa saran pemikiran untuk  menyikapi situasi saat ini ;
1. Pendidikan Nilai (termasuk nilai adat) harus ditenamkan secara kuat dan serius di dalam keluarga kepada setiap anak, terutama tentang Etika Pergaulan dalam Budaya Nias, ena’ö  i’amölisi ia ono alawe ba he onomatua.

2. Orangtua belajar mempercayai anak dan membangun komunikasi dengan anak terus-menerus.

3. Penggunaan media komunikasi  harus disiplin dan bertanggung jawab,  dan orang tua mestinya mendampingi dan mengarahkan anak dalam penggunaannya.

4. Perlu dicari SOLUSI ALTERNATIF secara adat, bila ada anak muda kita yang salah dalam pergaulan; misalnya ditunda perkawinan mereka sampai mereka tamat sekolah menengah atas dulu sehingga mereka betulbetul siap membentuk sebuah keluarga baru.

5. Saya mendukung sanksi sosial dalam pelanggaran adat, tetapi disesuaikan dengan zaman sekarang; kita lebih mengutamakan  kebaikan bagi manusianya (baca : perhatikan masa depan anak. (Tim/red)

Ditulis Oleh: Romo Aaron Waruwu osc

Label:

Selasa, 18 Februari 2020

Diaula Kantor Camat Torgamba, Musrenbang Digelar

SIKAMPAK, GELORA HUKUM -Musrenbang telah diadakan di kecamatan torgamba kab, Labusel tepat nya di aula kantor camat torgamba, Senin (11/02/2020),

Tujuan Musrenbang tersebut adalah guna untuk membangun dan memajukan kab Labusel dan membangun desa, sekolah atau sarana prasarana yang mana selama ini masi ada yg tertinggal,agar masyarakat lebih mudah untuk melakukan aktifitas dan juga anak sekolah nyaman untuk belajar jika sekolahnya suda di perbaiki atau renopasi.

Musrenbang tersebut di hadiri oleh para rombongan bapak bupati, seluruh Kapala desa,pak Kapolsek torgamba, Danramil, anggota DPR, toko toko masyarakat,para wartawan dan LSM beserta Ormas yaitu Pemuda Pancasila dan Ikatan pemuda karya.

Bapak camat torgamba dan pihak yg mewakili bpk Bupati telah menerima masukan atau usul dari toko toko masyarakat dan dari instansi lainnya sekaligus mengajak seluruh lapisan masyarakat mari kita sama sama bahu membahu untuk memajukan kabupaten Labusel baik desa dan wilayah yg ada di Labusel yg kita cintai ini.

Musrenbang berjalan dengan lancar dan baik Menurutketua ormas Pemuda Pancasila PAC,bapak awal Ramadhan rambe pihak puas atas pelayanan para Bapak camat, rombongan bupati dan yg lain nya telah menerima masukan atau aspirasi masyarakat dan ketransparan dalam menyampaikan hal hal yang bernilai positif untuk masyarakat Labusel ini. (SP Butar Butar)

Label:

Minggu, 16 Februari 2020

Uang Ketuk Palu Diusut Tuntas Tidak Tebang Pilih

Ditulis Oleh: Adrianus Aroziduhu Gulo       
GELORA HUKUM - Akhir-akhir ini Lembaga Komisi Pemberantas Korupsi(KPK) menjadi bahan diskusi dan kritik di tengah-tengah masyarakat, terutama para pengamat dan penggiat anti korupsi atas gagalnya penanggkapan HM tanggal 8 Januari 2020 yang sampai sekarang belum diketahui rimbanya, bahkan semakin banyak polemik yang berkaitan dengan HM. Gagalnya penangkpan HM, beberpa pihak mengaitkan dengan  keluarnya Undang-undang KPK Nomor : 19 Tahun 2019 tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentng Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan undang-undang KPK dalam percakapan sehari-hari disebut “revisi” Undang-undang KPK.
 Mereka menduga dengan revisi undang-undang tersebut Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang selama ini diandalkan menyikat habis pencuri uang rakyat, dapat melempem karena sebagian kekuasaannya telah dipreteli.

Kekhawatiran terebut dapat dipahami sebagai tanda keprihatinan atas kehidupan sebagian masyarakat yang masih tetap hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka berkeyakinan bahwa salah satu penyebab kemiskinan yang membelenggu masyarakat karena kebocoran uang negara yang dilakukan orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Mereka menduga, apabila KPK lemah maka orang-orang yang sudah biasa mencuri uang  rakyat semakin leluasa, malah berpeta pora diatas kemiskinan rakyat.

Namun kekhawatiran masyarakat direnspon oleh KPK secara positif dan tindakan nyata dengan memeriksa dan menahan bupati non aktif Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dan menetapkan 14 ( empat belas) orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 atas dugaan menerima “uang ketuk palu” dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho. Sampai saat ini anggota DPRD Provinssi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 telah ditetapkan  sebagai tersangka oleh KPK sebanyak 64 orang. Dari 64 orang tersebut 50 orang telah dijatuhi hukuman/penjara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) dengan lama hukuman bervariasi.

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebanyak 14 orang yang baru ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersal dari bebagai partai politik, marga, suku dan daerah pemilihan. Itu menunjukan bahwa setiap orang memiki persamaan didepan hukum (equality before the law). Dari 14 orang tersebut 2 (dua) orang berasal dari Daerah Pemilihan Nias yaitu : SH dan R. Masyarakat Nias sangat gundah atas keterlibatan anggota DPRD asal Dapil Nias dalam kasus suap ketuk palu yang digolongkan korupsi berjamaah.

Kegundahan ini bukan tanpa dasar, karena sebelumnya dalam kasus yang sama tiga orang anggota DPRD dari Dapil Nias yaitu : AZ, RS dan ED telah dijatuhkan hukuman dan telah berkuatan hukum tetap. Harapan masyarakat Nias yang selama ini dititipkan kepada mereka agar label termiskin, terisolir dan terpencil di kepulauan Nias sirna. Namun apa yang terjadi 5 (lima) orang anggota DPRD dari Dapil Nias ikut bermain api menerima “uang ketuk palu” dari mantan Gubernur Gatot P yang pada akhirnya; selain merugikan masyarakat Nias, juga memalukan.

Dengan kejadian ini, sebagian masyarakat Nias berpendapat : Pantaslah dalam kurun waktu 2009 -2019  pembagunan dari Provinsi Sumatra Utara yang dialokasikan di Nias sangat kecil, karena para legislatif dari daerah pemilihan Nias tidak serius memperjuangkan kepentingan Nias ditingkat provinsi, melainkan mengutamakan kepentingan pribadi. Akhirnya Nias semakin : terpuruk, miskin, terisolir, tidak berdaya, dan sangat sulit mensejajarkan diri dengan kabupaten/kota yang ada di wilayah Sumatera Utara.

Walaupun demikian, masyarakat Nias tetap optimis alokasi pembangunan di Nias pada tahun-tahun yang akan datang semakin besar, sebab selain bapak Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmadi sering kunjungan kerja di kepulauan Nias, juga ada 6(emam) orang legislatif di DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024 dari Dapil Nias tetap ingat janji saat kampaye. Semoga jalan provinsi lewat Nias Tengah yaitu dari simpang Miga-Moi-Lolowau- Amandaya-Telukdalam dan dari simpang Moi-Mandehe-Sirombu-Lolowau serta Sirombu – Afulu menjadi prioritas.

Tidak Tebang Pilih
Sudah tidak rahasia lagi bahwa terjadi mega korupsi di DPRD Provinsi Sumatera Utara yang disebut “uang ketuk palau”, pasti ada orang : memberi ide agar diberi uang, menghimpun dan mengumpulkan uang, menyerahkan/membagikan uang serta mengecek apakah uang sudah sampai kepada anggota DPRD.
Semua unsur di atas demi keadilan harus diusut/diproses oleh KPK. Sebab orang-orang tersebut diduga melanggar  KUHP pasal 55 ayat (1) yang menyatakan :  Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ; 2. mereka dengan  pemberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Berdasarkan bunyi KUHP pasal 55 ayat (1) di atas, maka orang yang punya ide memberikan uang ketuk palu, orang yang menghimpun dan mengumpulkan uang, orang yang menyerahkan dan membagikan uang, orang yang mengecek uang, orang yang melihat dan mendengar uang telah diserahkan kepada anggota DPRD adalah termasuk melakukan tindak pidana. Mereka sudah mengetahui ada tindak pidana, namun tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum. Orang-orang ini bisa berasal dari ASN, pejabat provsu, rekanan atau orang-orang yang dekat dengan kekuasaan saat itu, semuanya dapat diproses secara hukum sesuai  perannya masing-masing, sehingga rasa keadilan dan persamaan dihadapan hukum menjadi kenyataan.

Apalagi, jika mengikuti pengakuan 50 orang anggota DPRD pada sidang pengadilan menyatakan bahwa uang ketuk palu mulai tahun 2012 – 2014, itu berarti lebih dari satu kali, akan tetapi tidak ada seorang pun  melaporkan kepada aparat penegak hulum. Gejala ini dapat dimaknai suatu upaya melegalkan “suap”. Tidak ada satu pun diantara penyuap dan yang disuap menyadari bahwa tindakan mereka, me-down grade (menurunkan) wibawa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan menyengsarakan masyarakat.

Bisa saja saat anggota DPRD tersebut menerima suap tersenyum seraya berkata: “ini rejeki nomblok”, ini rejeki yang didapat tanpa keringat dan kerja keras, ini bukan uang haram karena uang tidak ada yang haram. Ini uang terima kasih atas pembahasan perda siang-malam, enak menjadi anggota DPRD dan seterusnya. Mereka masing-masing mencuci otak untuk pembenaran perbuatan jahat. Sedangkan dari pihak pemberi suap berkata : “harga diri anggota DPRD bisa dibeli dengan uang ratusan juta rupiah, uang bisa mengatur.” Sambil ketawa pemberi suap merasa harga dirinya lebih tinggi dari anggota DPRD. Walaupun uang yang diberikan itu bukan uangnya, melainkan uang orang lain yang ingin mendapat kerja/proyek.

Untuk itu, kepada KPK diharapkan mengusut tuntas semua orang yang terlibat dalam kasus suap ketuk palu di DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan tidak tebang pilih. Walaupun diantara mereka ada yang hanya ikut-ikutan dan perintah atasan, namun hukum tetap ditegakkan. Hal ini sangat penting agar anggota DPRD yang baru ditetapkan tersangka maupun mereka yang telah dihukum, beserta keluarga mereka tidak merasa dizolimi. Kesan ketidak adilan dan dizolimi ini semakin mengemuka, apabila masih ada anggota DPRD yang diduga menerima uang ketuk palu tetap berkeliaran serta “pemberi suap dan/atau perantara suap” masih ada yang belum tersentuh hukum.

Penulis berkeyakinan gerak cepat KPK  menuntaskan kasus uang ketuk palu tersebut sampai keakar-akarnya, pasti banyak tantangan. Karena itu, masyarakat Provinsi Sumatera Utara sepantasnya mengapresiasi dan menaruh hormat atas upaya keras KPK menetapkan 14 orang lagi anggota DPRD Provsu periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka dan mendukung KPK untuk memproses semua orang yang terlibat dalam suap ketuk palu dengan tidak tebang pilih . Hidup KPK. (Tim-red)

Label:

Camat Medan Amplas Dukung Program Walikota

MEDAN, GELORA HUKUM - Dalam rangka mendukung program Plt Walikota Medan Ir H Akhyar Nasution bikin Medan Bersih dan Cantik,Kecamatan Medan Amplas secara rutin telah melakukan aksi gotong royong bersama secara serentak setiap minggu  di beberapa Lingkungan dan Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Medan Amplas. 

Camat Medan Amplas, Drs Edi Mulia Matondang, MAP mengatakan untuk melaksanakan program Wali Kota Medan dengan Tag Line " Yuk, Bikin Medan Cantik" Selalu mengadakan kegiatan Gotong royong kebersihan setiap minggu nya.

"Dalam kegiatan gotong royong (Gotroy), saya melibatkan seluruh Lurah dan Kepala Lingkungan (Kepling) serta melibatkan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU)  Kecamatan. Adapun titik lokasi Gotroy diantaranya, Dranasie, Pembersihan sampah di pinggir sungai dan membuat taman di pinggir sungai dengan melakukan penanaman Bunga dan pohon, "Ujar Edi saat di temui di Kantor Camat,Jalan Garu III, Senin (10/02/2020) 

Labih lanjut, Edi mengatakan saat ini pihak kecamatan fokus dibidang pengolahan sampah sesuai dengan Perda No.6/2015 untuk menyadarkan masyarakat agar jangan membuang sampah di parit atau di sungai.maka untuk itu kepada masyarakat yang ada di kecamatan Medan Amplas supaya menjaga kebersihan di setiap rumah dan lingkungan masing-masing. 

"Karena kebersihan lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan  tanggung jawab bersama, jika dilakukan hidup bersih di lingkungan masing-masing maka masayarakat akan hidup sehat, "ujarnya

Terkait masalah Tempat Pembuangan Sampah sementara (TPS)  pihak Kecamatan Medan Amplas sudah menyediakan lokasi di jalan Garu 1 dekat pinggir sungai. 

"Diharapkan kepada masyarakat agar membuang sampahnya di lokasi Tempat pembuangan Sampah sementara yang telah di sediakan dengan jadwal yang telah di umumkan kepada masyarakat dan papan pemberitahuan untuk jadwal membuang sampah sudah ada di depan Lokasi TPS, " Imbuh Edi. 

Diakhir percakapan nya dengan Media  Online Aktual (Group Koran Aktual), Edi mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) untuk para Wartawan seluruh Indonesia. 

"Saya mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional Untuk seluruh wartawan Indonesia, khususnya buat para wartawan Aktual, semoga Koran Aktual menjadi koran yang mengedukasi dan dicintai masyarakat khususnya masyarakat Kota Medan," Ujar Edi Mengakhiri. (Antoni Pakpahan)

Label:

Sabtu, 15 Februari 2020

Pertanggungjawaban APBdes 2019 Sisarahili Ma'u Terlaksana

NIAS, GELORA HUKUM - Badan permusyawaratan desa (BPD) bersama pemerintah desa sisarahili ma'u Kecamatan ma'u Kab.Nias, Gelar laporan realisasi pertanggungjawaban APBdesa TA.2019 yang berlangsung di rumah kepala desa sisarahili ma'u (13/02/20)

Pada penyampaian Ketua BPD FAOGOZIDUHU Gulo, menindaklajuti laporan realisasi dari pemerintahan desa sisarahili ma'u kepada kami sebagai badan permusyawaratan desa (BPD) pada pelaksanaan APBdesa TA.2019 maka pihak kami mengundangkan masyarakat untuk melaksanakan realisasi laporan pertanggung jawaban APBdesa sisarahili ma'u TA.2019

Kami sebagai BPD serta anggota menilai bahwa pelaksanaan APBdesa TA.2019 sudah terlaksana dengan baik, mulai dari pelaksanaan pembangunan maupun di beberapa bidang lainnya sudah sesuai dengan harapan kita semua serta aturan, dan meskipun begitu pihak kami dari BPD serta pemerintah desa selalu mengedepankan keterbukaan serta ketransparaan kepada masyarakat desa, maka dengan itu kami mengudang masyarakat sisarahili ma'u agar kita mendengarkan bersama uraian-uraian penggunaan dana serta pelaksanaan kegiatan APBdesa pada 2019."ucap BPD

KASMAN JAYA Laoli mewakili kapolpos kacamatan ma'u pada sambutannya. Kami berterima kasih kepada bapak kepala desa yang telah mengundang kami pada pelaksanaan kegiatan hari ini. Harapan kami juga kepada masyarakat supaya pada ruang diskusi nanti menyampaikan kritik, saran, serta pendapat atau sesuatu hal yang berhubungan dengan kegiatan kita pada hari ini menyampaikan sesuai dengan aturan."ucap KASMAN dengan singkat.

Pada sambutan dari PDPI kecamatan Ma'u HENRA TUTURY MANUNGKALIT menyampaikan, setiap dana desa yang turun di desa melalui RKUDes maka pemerintahan desa wajib mempertanggung jawabkan kepada dinas terkait dan juga di serahkan kepada pemerintah. Maka kami imbau kepada masyarakat, marilah kita selalu mendukung kegiatan program desa melalui dana desa ini agar kita selalu menikmati kemajuan pembangunan desa serta sarana dan prasarana."ucapnya 

ATONI Gulo kepala desa sisarahili ma'u pada arahannya menyampaikan. Kami berterima kasih kepada bapak ibu yang telah bekenan hadir pada hari ini, baik dari Pos danramil, Kapolpos atau mewakili dan seluruh masyarakat desa sisarahili ma'u. Kami menyampaikan bahwa pada pelaksanaan APBdesa TA.2019 ini kami sebagai pemerintahan desa hanya memfasilitasi di mana karna ini untuk kita semua. Kami dari pemerintahan desa baik TPK maupun perangkat desa yang membidangin kegiatan, telah bekerja keras sesuai dengan tupoksi tugas masing-masing di mana tujuan kami agar desa sisarahili ma'u ini berkemajuan."ujar kades

Pada pelaksanaan APBdesa sisarahili ma'u TA.2019 telah terlaksana, baik dari bidang pembangunan maupun pada beberapa bidang lainnya, sebagai pembangunan yang tidak tercapai yaitu pembangunan jembatan. Dan sebagian bahannya sudah di belanjakan dan akan di simpan untuk kita gunakan pada kelanjutan pembangunan jembatan itu pada tahun ini,  dan dananya sudah di kembalikan di rekening desa.

Dari jumlah belanja desa sisarahili ma'u TA 2019 ini yang sebesar Rp.1.805.286.384
maka yang kita kembalikan RKUdes Rp. 115.578.584.
Sebagai uraian pengembalian yaitu, dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 24.888.588.
Bidang pembangunan sebesar, 71.440.000.
Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar 10.250.000.
Bidang pemberdayaan sebesar 9.000.000. "Jelas kades.

Saya berterima kasih kepada BPD dan seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan APBdesa sisarahili ma'u ini, kami sadar bahwa tanpa dukungan masyarakat maka semua tidak pernah berjalan dengan baik

Saya berharap agar seluruh masyarakat desa sisarahili ma'u ini kita bergandengan tangan mendukung program-program desa kedepan untuk menuju desa sisarahili ma'u yang berkemajuan. Seraya ATONI menyampaikan, Kami dari pemerintahan desa selalu menerima saran, pendapat serta kritikan dari berbagai pihak serta elemen masyarakat pada pelaksanaan kegiatan desa, namun marilah kita melakukannya sesuai dengan jalur, aturan dan prosedurnya." Ucap orang nomor satu di desa sisarahili ma'u itu.

ATOFONA Waruwu masyarakat sisarahili ma'u. Kami sebagai masyarakat sangat mengapresiasi dan menerima pelaksanaan APBdesa TA.2019 sisarahili ma'u, kami juga menyampaikan bahwa kepala desa TPK maupun semua perangkat sangat terbuka dan transparan hingga pada pekerjaan melibatkan langsung masyarakat desa, dan juga pada pelaksanaan pembangunan sangat luar bisa di mana volumenya pun ada yang lebih dari yang ada pada RAB, tentu kami sebagai masyarakat sangat berterima kasih kepada pemerintahan desa karna kami sudah menikmati langsung kemajuan pembangunan di desa sisarahili ma'u ini."ujar masyarakat.

Sesuai dengan pantauan gelorahukum, pelaksanaan laporan realisasi pertanggungjawaban APBdesa sisarahili ma'u tersebut, aman, tertip dan terkendali. (Suherman Gulo)

Label:

Senin, 10 Februari 2020

Viktor Silaen: Tidak Ada Pemusnahan Babi di Sumatera Utara


MEDAN,GELORA HUKUM - DPRD Sumut memastikan tidak akan ada pemusnahan ternak babi di Sumut. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Sumut Viktor Silaen, didampingi anggota DPRD Sumut lainnya Gusmiyadi dan Sugianto Makmur, dr. Tuahman Purba saat menerima aksi unjukrasa #SaveBabi di Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut),Senin (10/2/2020).

Viktor Silaen menegaskan tidak akan ada pemusnahan ternak babi di Sumut, karena memang tidak ada kebijakan tersebut. Apalagi, ternak babi juga penyumbang PAD ke Pemprovsu dan selain itu juga terkait kebudayaan dan adat.

“Mengenai virus ASF ini, kami sudah memanggil dinas terkait,  virus tersebut tidak menular kepada manusia,  jadi siapapun yang mau makan daging babi, silakan, tidak ada penularan penyakit, itu sudah jelas menjadi kesimpulan saat RDP dengan Komisi B yang dilontarkan dinas terkait. Jadi siapa yang mau makan babi silakan,” katanya


Mengenai penanggulangan virus,  lanjutnya, pihaknya juga sudah memanggil dinas terkait,  dan bupati dari 18 kabupaten/kota yang terinfeksi virus ASF.  Dalam angka penanggulangannya, Pemprovsu akan bekerja sama dengan untuk melakukan pendataan babi yang telah mati,  Dinas Peternakan Sumut telah mengajukan dana ke pusat agar ini kematian babi-babi milik warga tersebut ditanggulangi.

“Kesimpulan RDP dengan berbagai pihak akan kami bawa ke komisi IV DPR RI dan Kementeri an Pertanian untuk disikapi sebagai penanggulangan bencana,” jelasnya.

Terkait persoalan ternak babi di Binjai antara warga dan aparat,  Viktor meminta agar tetap menghargai hukum yang berlaku. Masalah perizinan ternak, lanjutnya, setiap usaha ternak harus ada izinnya, mengenai besaran jumlah ternak yang bisa dikategorikan sebagai bentuk usaha, ia meminta masukan agar dapat menyusun regulasinya ke depan.

Hal lain yang dipersoalan massa yaitu restocking area pembibitan babi di satu daerah. Massa menolak rencana tersebut karena dinilai merugikan peternak babi yang selama ini menggantungkan hidupnya dari ternak babi. Menjawab hal tersebut, Viktor menjelaskan, jika nantinya ada penanggulangan dari pemerintah pusat, berarti otomatis tidak ada restocking area.

Warga juga menolak isolasi terhadap ternak babi di sejumlah kabupaten/kota yang terdampak virus ASF.  Namun menurut Viktor,  isolasi tersebut merupakan solusi agar virus tidak menyebar lebih cepat.

“Isolasi dilakukan sebagai pengendalian penyakit agar tidak tertular karena virus ini cepat menular. Terkait sertifikat kesehatan ternak,  itu merupakan solusi agar ternak babi Sumut masih bisa diterima daerah lain. Sebagai bentuk garansi babi yang akan dikirim ke daerah lain terjamin kesehatannya,” kata Viktor.

Sebelumnya, sejumlah daerah menolak babi dari Sumut akibat virus ASF yang menyerang babi-babi di Sumut.  Salah satunya Pemprov DKI jakarta yang merupakan penampung pasokan babi Sumut terbesar selama ini.  Dengam adanya sertifikat sehat ternak tersebut diharapkan pemda lainnya dapat kembali mengambil pasokan daging babi dari Sumut.

“Supaya kota pahami, isolasi itu tindakan paling cepat untuk menanggulangi virus babi ini agar tidak menyebar ke mana-mana,” katanya.

Usai mendengar pernyataan dari anggota dewan,  massa membubarkan diri dan sebagiannya melanjutkan aksi di depan Kantor Gubernur Sumut.(Antoni Pakpahan)

Label:

Tujuh Puluh Tahun GMKI Melayani Indonesia : Tanggungjawab Negara Dan Peran Profetik - Otentik Ormas

JATENG, GELORA HUKUM - Kualitas relasi Negara dengan Masyarakat (Ormas) menjadi relevan ketika diorientasikan  dan diperuntukkan bagi kebajikan umum dan keadaban publik. Negara melalui ranah jajaran terkait dan yang direpresentasikan oleh Pemerintahan Negara dan jajaran penyelenggara negara, harus senantiasa berfungsi dan bertugas sungguh-sungguh untuk memajukan dan memakmurkan bangsa dan negara Indonesia. Juga mesti selalu dalam posisi proaktif dan berinisiatif tinggi untuk melindungi, melayani, dan menyeterahkan rakyat. Ormas (organisasi kemahasiswaan ekstra kampus) khusunya GMKI merupakan elemen strategis dan simpul penting yang berfungsi dan bergerak menguati dan memaknai penguatan dan peningkatan kualitas kesadaran dan kebangkitan warga umum dan terutama anggota serta jaringan organisasinya. 

Ada berbagai permasalahan dan pergumulan serta ada juga sejumlah tantangan, peluang, modal, dan potensi yang dimiliki masyarakat dan bangsa Indonesia untuk Membangun Indonesia Maju. Ada ideologi, dasar, falsafah Pancasila beserta dengan segenap Nilai-Nilai yang terkandung di dalamnya. Misalnya ada Nilai-Nilai melalui Sila Persatuan Indonesia - ketika mengatasi dan memaknai kebhinnekaan dan kepelbagaian ragam majemuk masyarakat  dan bangsa Indonesia. Ada Nilai-Nilai melalui Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab - ketika menghadapi dan menanggapi permasalahan dan tantangan kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban. Negara (Pemerintah) dan Ormas (GMKI) bertanggungjawab dan berperan untuk menunaikan tugas luhur ini dan menyelenggarakan panggilan pelayanan ini untuk merawat "Keindonesiaan Indonesia Raya". 

Perspektif pemikiran inilah yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo ketika menghadiri dan menyampaikan Kata Sambutan dalam Acara Puncak Perayaan Dies Natalis GMKI Ke-70. Acara Puncak ini merupakan kelanjutan rangkaian utuh dari sejumlah acara kegiatan yang diselenggarakan GMKI, bertempat di Kampus UKSW Salatiga, Jateng, pada hari Minggu, tanggal 9 Februari 2020. Pengurus Pusat (PP) GMKI sebagai penanggungjawab organisasi dan pengendali penyelenggaraan acara, menugaskan BPC GMKI Salatiga untuk melaksanakan Acara Puncak Perayaan Dies Natalis dan sejumlah rangkaian acara kegiatan lain. GMKI juga bekerjasama dengan Perguruan Tinggi UKSW Salatiga, Jateng dan Yayasan Bina Darma (YBD) Salatiga, Jateng. 

Ada beberapa figur yang datang menghadiri dan mengikuti Acara Puncak Perayaan di antara hampir seribuan warga civitas GMKI (Anggota, Pengurus, Senior Member, Senior Friend), tamu dan undangan lainnya. Datang hadir juga para pimpinan GMKI dan PNPS dari berbagai cabang-cabang dan daerah-daerah di Indonesia. Turut hadir sejumlah Senior GMKI yang duduk bersama dan berdampingan dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo selama Acara Puncak dan Upacara berlangsung, antara lain : Rektor UKSW Neil Rupidara, SE, M.Sc, Ph.D, yang juga mantan fungsionaris BPC GMKI Salatiga ; Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, yang juga mantan Komisi Politik & Hukum DPR-RI dan mantan Ketua PP GMKI) ; Ketua Umum PNPS GMKI Febry Calvin Tetelepta, yang juga Pejabat Struktural di Kantor Staf Presiden (KSP-RI) dan mantan Ketua PP GMKI ; Sekretaris Umum PNPS GMKI Sahat Sinaga, yang juga Notaris Senior dan mantan Ketua Umum DPP GAMKI ; Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Palit, yang juga mantan Ketua BPC GMKI Tomohon, Sulawesi Utara ; Ketua Umum PP GMKI Corneles Galanjinjinay dan Sekretaris Umum PP GMKI David Sitorus dan jajaran PP GMKI. Hadir juga Ketua YBD Theo F. Litaay, yang juga Pejabat Struktural di Kantor Staf Presiden (KSP-RI) ; dan sejumlah mantan Ketua Umum PP GMKI, antara lain : Marim Purba, yang juga mantan Walikota Pematang Siantar, Sumut ; Goklas Nababan ; Sahat MP Sinurat. 

Acara Puncak Perayaan Dies Natalis diawali dan diisi dengan Ibadah Kebaktian, selanjutnya Upacara Nasional dan Upacara Organisasi, kemudian penyampaian Pidato Ketua Umum PP GMKI Corneles Galanjinjinay, Laporan Ketua Panitia, Kata Sambutan Ketua Umum PNPS Febry Calvin Tetelepta, dan Kata Sambutan Rektor UKSW Salatiga Neil Rupidara, SE, M.Sc, Ph.D. Acara juga dimeriahkan dan dimaknai dengan sejumlah Kesaksian Pujian dalam nuansa kultural kemahasiswaan, kenusantaraan, dan kebangsaan, dengan format dinamis, kreatif, dan inovatif. (Tim/red)

Label:

Minggu, 09 Februari 2020

Bupati Taput Tinjau Lahan Pertanian Hidroponik

TAPUT, GELORA HUKUM - Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M.Si didampingi  Ketua DPRD Taput Poltak Pakpahan, Staf Ahli Bupati Eliston Lumbantobing, Asisten II Osmar Silalahi dan beberapa Pimpinan OPD tinjau Lahan Pertanian Hidroponik milik PT. Wahana Sumber Jaya, di Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong, Kamis (06/02/20).

Pertanian Hidroponik sayur mayur ini tanpa pestisida termasuk budidaya Jeruk dengan 11 varietas, yang salah satu varietasnya adalah Sunkist Siborongborong.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi atas pengembangan jeruk varietas Sunkist Siborongborong yang rasanya manis dan segar. 

"Ini perlu disosialisasikan bagi petani di Jeruk di Tapanuli Utara untuk mengembangkan varietas ini tanpa pestisida, jadi bisa langsung dikonsumsi. Ini langkah maju bagi sektor pertanian Taput, untuk itu perlu dikembangkan terus karena kebutuhan masyarakat sekarang adalah buah dan sayur yang higienis serta tanpa pestisida," ujar Bupati mengawali.

Bupati juga mengunjungi screen House (rumah kaca) untuk pertanian sayur mayur hidroponik. Sayur higienis seperti ini bisa langsung dinikmati di tempat dan sangat bagus untuk kesehatan. Di samping lebih sehat dan higienis juga pasarannya akan lebih luas. 

"Saya ingin pertanian hidroponik ini akan meluas bagi masyarakat Tapanuli Utara. Begitu juga bagi Pimpinan OPD yang turut serta sebagai mitra bagi mereka untuk mengenbangkan pertanian hidroponik ini. Permintaan untuk buah dan sayur ini sangat tinggi, sementara yang mereka hasilkan belum bisa memenuhi permintaan. Semua penyuluh Pertanian, Gapoktan dan juga kelompok tani untuk studi banding juga kesini," ujar Bupati mengakhiri. 

Sambil memetik dan menikmati jeruk, melon, strawberry, anggur, apel, jagung manis M 28 dengan kepastian harga dipasaran dan sayur hidroponik, Bupati Taput mengajak pihak Perusda pertanian juga mengambil langkah menyikapi pertanian hidroponik ini dengan kelebihan higienis dan mudah dirawat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati yang juga didampingi tokoh masyarakat Tigor Lumbatoruan dan Camat Siborong-borong Josua Napitupulu disuguhi hasil buah Pertanian Hidroponik yang sangat nikmat, baik dalam bentuk buah langsung makan maupun jus.

Kepala Kebun Rudi, menyampaikan rasa bahagia atas kunjungan Bupati Taput. "Terimakasih atas kunjungan Bupati Taput yang sangat berharga bagi kami. Kami berharap kunjungan berikutnya dari pak Bupati.  Ini salah satu upaya kami mengurangi ketergantungan import," ucap Rudi.(Antoni Pakpahan/rel)

Label:

Sabtu, 08 Februari 2020

Kapolsek Lolowa'u, Wakili Polres Nisel Beri Tali Asih Kepada Warga

NIAS SELATAN, GELORA HUKUM - Sebagai bentuk kepedulian dan rasa kemanusiaan, Kapolres Nias Selatan beserta jajaran yang di wakili oleh Kapolsek Lolowau IPTU A.Yunus Siregar Memberikan Tali Asih Kepada Warga Desa Loloana'a Kecamatan Ulunoyo Kab.Nias selatan ATINA Ndruru (38) yang lagi menderita Kanker Payudara (03/02/20)

Ada pun bantuan yang di berikan yaitu, berupa sembako dan biaya tambahan untuk berobat kepada Atina Ndruru (38) yang menderita sakit kanker payudara sejak 2 tahun lalu. Dimana ATINA Ndruru tinggal bersama anaknya yang masih berumur 3 tahun dan abang kandungnya Faoduziduhu Ndruru, dikarenakan sang suami telah pergi merantau ke Kota Medan.

Kapolsek IPTU A.Yunus Siregar menyampaikan, saya mewakili bapak Kapolres nias selatan AKBP I GEDE NAKTI WIDHIARTA,S.I.K di mana beliau tidak dapat hadir dikarenakan ada perintah mendadak untuk ke Jakarta, maka saya ditugaskan untuk mewakili beliau dalam memberikan bantuan ini, semoga ibu ARTINA NDRURU segera diberi kesembuhan. Ucap Kapolsek.

Dalam kesempatan itu, Artina Ndruru menyampaikan. Saya minta terima kasih kepada bapak Kapolres Nias selatan Beserta jajaran dan  bapak Kapolsek Lolowa'u yang mewakili Bapak Kapolres  untuk memberikan bantuan ini semoga dapat memberikan kesembuhan kepada saya."ujarnya Atina. (Makmur Gulo)

Label:

Acara Ramah Tamah Pemkab Nias Sukses

NIAS, GELORA HUKUM -  acara ramah tamah lingkup pemerintah kabupaten Nias tahun 2020 membawa semangat baru dalam mengemban tugas tugas di pemerintahan terutama yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat, acara tersebut berlangsung di kawasan perkantoran hiliweto gido (10/01)

Turut dihadiri, Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan, S IK.MH, Dandim 0213 Nias, Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Bupati Nias, Sekda Kab Nias, Pimpinan DPRD Kab Nias, Bapak Pastor yang berkenan menyampaikan siraman rohani, Pimpinan OPD, Para Camat Sekabupaten Nias, serta undangan lainnya.

Diawali laporan ketua panitia ibu MARTAHANI D MATONDANG, SH, selaku Kadis kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Nias

Acara ini adalah Ramah Tamah Tahun Baru 2020  lingkup Pemerintah Kabupaten Nias dimana anggaran kegiatan ini bersumber dari APBD 2019 dan Sumbangan Pimpinan OPD se-kabupaten Nias, ungkap ketua panitia.

Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM, mengucapkan terimakasih dan selamat datang kepada para undangan serta Forkonpimda, atas dukungan terhadap pemerintah kabupaten Nias selama ini sehingga tugas pemerintahan bisa berjalan lancar. (Makmur Gulo)

Label:

Wabup Nias, Hadiri Peresmian Listrik Didesa Ladea Dan Laira

NIAS GELORA HUKUM - Wakil bupati nias AROSOKHI waruwu,SH,MH. Hadiri peresmian Listrik di desa ladea orahua dan desa laira, kecamatan idanogawo kabupaten nias. (17/01/2020)

Turut hadir, wakil bupati nias AROSOKHI waruwu,SH,MH. Ketua DPRD kabupaten nias ALINURU LAOLI. Forkopimda. Mewakili kepala desa laira dan insa pers.

Manejer PT. PLN DARWIN Simajuntak mengatakan,PT. PLN (Persero) UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan) Nias, akan menjalankan program pada tahun 2020 dengan membangun daya listrik dari 100 desa di Kepulauan Nias.

Lanjutnya, program pihak PT. PLN (Persero) Nias bersama UP2K dari wilayah kantor sumatera utara pada tahun 2030 ini Ada 100 desa di kepulauan nias akan kita bangun listrik

Lanjutnya, berhubungan dengan program demikian mohon dukungan penuh kepada daerah dan para pihak DPRD, sehingga pembangunan listrik di persedesaan dapat berjalan dengan baik serta terselesaikan sesui target."Ucap Manejer dengan penuh harapan.

Pada sambutan wakil bupati nias AROSOKHI waruwu, SH,MH. menyambut baik dan mengapresiasi program PT. PLN (Persero Nias).

Dikatakannya, selaku pemerintah Kabupaten Nias dan mewakili masyarakat Kepulauan Nias mengucapkan terimaksih kepada PT. PLN (Persero) Nias atas program yang akan di kerjakan pada tahun ini. Dimana masih ada elemen masyarakat yang belum tersentuh Listrik, dan ini sangat butuh bagi mereka,"ucap wabup. (Makmur Gulo)

Label:

APBdesa 2019 Sisarahili Ma'u Terlaksana, Kabid BPMD Nias Apresiasi


NIAS, GELORA HUKUM - Pelaksanaan APBDesa sisarahili ma'u kecamatan Ma'u Kabupaten Nias TA.2019 dengan jumlah belanja Rp.1.805.266.348 sudah terlaksana. Kepala bidang BPMD Kab.Nias TOHARRUDI saat melakukan monitoring 07/02/2020 kepada gelorahukum menyampaikan apresiasinya.

Kades Sisarahili Ma'u Atoni Gulo di desanya di desanya kepada gelorahukum (07/02) menjelaska, pelaksanaan ABPdesa TA.2019 sisarahili ma'u telah terlaksana, baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan kemasyarakatan maupun bidang pembinaan kemasyarakatan, mungkin minggu depan akan kami laksanakan pertanggungjawaban di desa

Lanjutnya, sebagian kegiatan yang tidak sempat selesai yaitu pembangunan jembatan tidak tercapai di mana karna baru pencairan dana tahap ke tiga tanggal 06 desember 2019, sehingga kami tidak mencapai traget karna juga stok barang di toko kemaren seperti smen kosong, dan sebagian yang sudah kami belanjakan seperti besi dan itu akan di simpan dan di gunakan pada kelanjutan pembangunan jembatan itu tahun 2020 ini. Begitu juga pemilihan BPD tidak sempat di laksanakan dan anggarannya sudah di kembalikan sehingga dana yang kami kembalikan di tahun 2019 sebesar 109.548.600

Tambahnya, pada pelaksanaan kegiatan pembangunan kami langsung melibatkan masyarakat desa untuk bekerja dan masyarakat juga sangat antusias mendukung. Makanya saya kaget pada beberapa hari yang lalu ada berita di salah satu media yang memberitakan bahwa dana desa sisarahili ma'u di duga di salah gunakan,dan saya agak tidak berterima dengan pemberitaan itu di mana juga mereka hanya mengkonfirmasi lewat WhatApp saja dan tidak langsung melihat di lapangan dulu. Di mana juga laporan itu harus di buktikan hitam di atas putih dan harus sesuai dengan prosedurnya dulu, Karna jika ada laporan masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan dana desa harus di surati kepala desa dan di kasi tembusan kepada BPD dulu, namun pihak kami maupun BPD belum menerima laporan."tandas kades

Di tempat yang sama Ketua TPK BOWONAMA Gulo kepada media menjelaskan, kami sebagai TPK telah melaksanakan kegiatan kami baik pada perkerasan jalan maupun pada perkerasan rabat beton, dan juga pada pengadaan PLTS  sebanyak 45 unit yang di bagi secara per rumah, dan juga kami melibatkan masyarakat desa untuk bekerja serta selalu mengedepankan keterbukaan dan ketransparaan kepada masyarakat desa

Faoatulo Waruwu Masyarakat sisarahili ma'u kepada gelorahukum menjelaskan (07/02) kami sebagai masyarakat sangat senang dan menerima serta mengapresiasi program kegiatan pemerintahan desa maupun TPK di mana juga mereka langsung melibatkan kami sebagai masyarakat untuk bekerja, dan juga kades dengan TPK sangat terbuka dan transparan kepada masyarakat. Di tambahkan oleh Tehenafao Gulo masyarakat desa mengatakan, penilaian kami sebagai masyarakat bahwa apa yang di lakukan oleh pemerintahan desa maupun TPK sudah sesuai dan sudah jelas, baik pembangunan perkerasan jalan, rabat beton dan pengadaan PLTS sesuai dengan hasil musyawarah desa serta pelaksanaanya tidak di tutup tutupin. Tentu kami sangat senang dengan program pemerintahan desa karna mulai ada kemajuan pembangunan di desa kami."ucapnya

Ketua badan permusyawaratan desa (BPD) sisarahili ma'u FAOGOZIDUHU Gulo kepada media menjelaskan, kegiatan yang di laksanakan oleh pemerintahan desa maupun TPK sudah sesuai dan telah terlaksana, baik dari bidang pembangunan maupun di bidang lainnya, memang pada pembangunan jembatan tidak sempat tercapai traget dan dana itu sudah di kembalikan. Kemudian kami juga agak heran di mana beberapa hari yang lalu kami lihat di salah satu media yang memberitakan bahwa dana desa sisarahili ma'u di duga di salah gunakan, tetapi kami pun dari BPD belum menerima surat laporan dari masyarakat desa, dan juga pihak yang memberitakan itu belum datang ke desa untuk melihat langsung. Maka saya sebagai BPD mengatakan bahwa yang di beritakan itu tidak benar, karna kami sebagai BPD yang sangat mengetahui bahwa pelaksanaan APBdesa sisarahili ma'u TA.2019 sudah terlaksana dengan baik.

Kabid BPMD Kabupaten Nias TOHARRUDIN saat  melakukan monitoring 07/02 kepada gelorahukum menyampaikan, kami sudah melakukan monitoring di desa sisarahili ma'u ini, dan kami sangat mengapresiasi di mana sesuai dengan peninjauan kami bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan sudah sesuai, baik pengadaan PLTS, perkerasan jalan, dan perkerasan rabat beton sudah sangat kokoh dan yang mengerjakannya juga adalah masyarakat setempat. Kemudian ada kekompakan antara BPD, kepala desa, TPK dan juga masyarakat sehingga kegiatan program pembangunan desa terlaksana dengan baik."ucap tohar.(Suherman Gulo)

Label: