MEDAN,GELORA HUKUM - DPRD Sumut memastikan tidak akan ada pemusnahan ternak babi di Sumut. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Sumut Viktor Silaen, didampingi anggota DPRD Sumut lainnya Gusmiyadi dan Sugianto Makmur, dr. Tuahman Purba saat menerima aksi unjukrasa #SaveBabi di Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut),Senin (10/2/2020).
Viktor Silaen menegaskan tidak akan ada pemusnahan ternak babi di Sumut, karena memang tidak ada kebijakan tersebut. Apalagi, ternak babi juga penyumbang PAD ke Pemprovsu dan selain itu juga terkait kebudayaan dan adat.
“Mengenai virus ASF ini, kami sudah memanggil dinas terkait, virus tersebut tidak menular kepada manusia, jadi siapapun yang mau makan daging babi, silakan, tidak ada penularan penyakit, itu sudah jelas menjadi kesimpulan saat RDP dengan Komisi B yang dilontarkan dinas terkait. Jadi siapa yang mau makan babi silakan,” katanya
Mengenai penanggulangan virus, lanjutnya, pihaknya juga sudah memanggil dinas terkait, dan bupati dari 18 kabupaten/kota yang terinfeksi virus ASF. Dalam angka penanggulangannya, Pemprovsu akan bekerja sama dengan untuk melakukan pendataan babi yang telah mati, Dinas Peternakan Sumut telah mengajukan dana ke pusat agar ini kematian babi-babi milik warga tersebut ditanggulangi.
“Kesimpulan RDP dengan berbagai pihak akan kami bawa ke komisi IV DPR RI dan Kementeri an Pertanian untuk disikapi sebagai penanggulangan bencana,” jelasnya.
Terkait persoalan ternak babi di Binjai antara warga dan aparat, Viktor meminta agar tetap menghargai hukum yang berlaku. Masalah perizinan ternak, lanjutnya, setiap usaha ternak harus ada izinnya, mengenai besaran jumlah ternak yang bisa dikategorikan sebagai bentuk usaha, ia meminta masukan agar dapat menyusun regulasinya ke depan.
Hal lain yang dipersoalan massa yaitu restocking area pembibitan babi di satu daerah. Massa menolak rencana tersebut karena dinilai merugikan peternak babi yang selama ini menggantungkan hidupnya dari ternak babi. Menjawab hal tersebut, Viktor menjelaskan, jika nantinya ada penanggulangan dari pemerintah pusat, berarti otomatis tidak ada restocking area.
Warga juga menolak isolasi terhadap ternak babi di sejumlah kabupaten/kota yang terdampak virus ASF. Namun menurut Viktor, isolasi tersebut merupakan solusi agar virus tidak menyebar lebih cepat.
“Isolasi dilakukan sebagai pengendalian penyakit agar tidak tertular karena virus ini cepat menular. Terkait sertifikat kesehatan ternak, itu merupakan solusi agar ternak babi Sumut masih bisa diterima daerah lain. Sebagai bentuk garansi babi yang akan dikirim ke daerah lain terjamin kesehatannya,” kata Viktor.
Sebelumnya, sejumlah daerah menolak babi dari Sumut akibat virus ASF yang menyerang babi-babi di Sumut. Salah satunya Pemprov DKI jakarta yang merupakan penampung pasokan babi Sumut terbesar selama ini. Dengam adanya sertifikat sehat ternak tersebut diharapkan pemda lainnya dapat kembali mengambil pasokan daging babi dari Sumut.
“Supaya kota pahami, isolasi itu tindakan paling cepat untuk menanggulangi virus babi ini agar tidak menyebar ke mana-mana,” katanya.
Usai mendengar pernyataan dari anggota dewan, massa membubarkan diri dan sebagiannya melanjutkan aksi di depan Kantor Gubernur Sumut.(Antoni Pakpahan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar