Jumat, 29 November 2019

9 Bulan "Mengendap" Laporan Nurlia di Polrestabes Medan Dipertanyakan

Nurlia (59)  posisi berdiri,saat berada di Ruang penyidik Polrestabes Medan  (Antoni Pakpahan).
MEDAN, GELORA HUKUM - Seorang ibu Rumah tangga,Nurlia (59) warga Jalan Jendral A.H Nasution No.38,Kecamatan Medan Amplas mendatangi Kantor Polrestabes Medan,Jalan H.M Said No.1 Medan,Jumat (29/11/2019) mempertanyakan kinerja Polrestabes Medan. Pasalnya, penyidikan kasus pemalsuan tanda tangan yang termuat dalam Pasal 263 KUH Pidana,yang terjadi,Senin (4/2/2019) di Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 Tanjung Morawa,Kelurahan Timbang Deli,Kecamatan Medan Amplas,atas nama terlapor (Dalam Penyelidikan). 

Nurlia (59) warga Jalan Jendral A.H Nasution No.38,Kecamatan Medan Amplas saat mendatangi Polrestabes Medan, Jalan H.M Said No. 1,Medan.(Antoni Pakpahan)
Menurut Nurlia, kasus pemalsuan tanda tangan  ini sudah dilaporkan ke Polrestabes Medan  pada 04 Februari 2019. Dalam kasus ini, Nurlia melaporkan atas nama terlapor (Dalam Penyelidikan)  dalam
Laporan pemalsuan tanda tangan dalam hal ini berawal dari pencabutan perkara yang terjadi di Polda Sumatera Utara atas Laporan Polisi No. Pol: LP/351/VI/2011/SKPT II tanggal 5 Juni 2011 di Ditserse Polda Sumut. 

"Padahal saya tidak pernah mencabut Laporan Perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang saya laporkan ke Polda Sumatera Utara, " Ujar Nurlia saat ditemui di Polrestabes Medan, Jumat (29/11/2019). 

Sejak kasus ini dilaporkan, hingga hari ini belum menunjukkan titik terang. Nurlia hanya menerima SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) sebanyak 3 kali. Artinya, dari 9 bulan kasus itu dilaporkan ke Polrestabes,berarti pihak Polres sudah 6 kali tidak memberikan SP2HP. Padahal, seharusnya penyidik wajib memberikan SP2HP setiap bulannya kepada seluruh pihak yang melaporkan kasus kejahatan. Bagi Nurlia, tentu hal ini menyedihkan terkesan kasus ini tidak kunjung ditangani. 

"Kepada Bapak Kapolrestabes Medan mohon kasus saya ini ditindaklanjuti, Karena tugas Polisi itu melindungi dan mengayomi masyarakat sesuai dengan Moto Polisi, Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter), " Ujar Nurlia Berharap. 

Kepala Satuan (Kasat)  Reskrim Polrestabes Medan, Kompol. Eko Hartanto saat dikonfirmasi melalui Whats App mengatakan, belum mengetahui kasus pemalsuan tandatangan yang dialami Nurlia. 

"Saya belum mengetahui kasus tersebut, coba Konfirmasi ke penyidik aja, " Ujar Eko Hartanto. 

Ditempat terpisah,Awak media Gelora Hukum.Com mencoba untuk mengkonfirmasi terhadap penyidik,Aiptu B Doloksaribu,SH yang menangani kasus Nurlia di ruang penyidik Polrestabes Medan. 

Menurut penjelasan Doloksaribu, saat ini Penanganan kasus pemalsuan tandatangan atas nama Nurlia sudah tahap penyidikan. 

"Kita (Polrestabes)  akan melayangkan surat ke Poldasu untuk memanggil pihak penyidik yang menangani laporan Nurlia di Polda Sumut,setelah itu akan dibuat acara gelar perkara, " Ujar Doloksaribu saat ditemui di ruangannya, Jumat (29/11/2019). 

Ditanya terkait kendala lambatnya penanganan kasus yang dialami pihak penyidik terhadap kasus Nurlia, Doloksaribu mengatakan, terkendala dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan banyak nya berkas laporan masyarakat yang ditangani bagian Unit Reskrim. 

" Karena jumlah  personil penyidik dibagian Reskrim tidak sesuai dengan berkas  kasus yang yang begitu banyak, "Ujar Doloksaribu sambil menunjukan berkas laporan masyarakat yang masih banyak dalam diproses.(Antoni Pakpahan)

Label:

Kamis, 28 November 2019

Pegasus Sat Reskrim Polrestabes Medan Ringkus 3 Pelaku Curat

MEDAN, GELORA HUKUM - Tim Penanganan Gangguan Khusus (Pegasus) Sat Reskrim Polrestabes Medan, meringkus tiga orang pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) sepeda motor.

Ketiga tersangka adalah Andreza Siregar (24) warga Jalan Flamboyan Raya Gang Setiabudi Kelurahan Pondok Batuan
Kecamatan Medan Tuntungan Kabupaten Deliserdang, Fery Ardiansyah Marpaung (23) warga Jalan Tanjung Selamat Gang Mesjid Kelurahan Tanjung
Anom Kecamatan Medan Tuntungan Kabupaten Deliserdang, dan Petrus Andre Siburian (27) penduduk
Perumahan Milala Tengah Blok S No.1 Desa Namo Bintang Kecamatan
Medan Tuntungan Kabupaten Deliserdang.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Eko Hartanto mengatakan, penangkapan berawal dari laporan korban Taruna Jaya Sinulinga (37) warga Petunia Rya, Kelurahan Namu Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan.

Dalam surat laporan LP/2688 /K/XI/2019/SPKT Restabes Medan korban mengaku sepeda Honda Beat BK 2866 AGI dirampok para pelaku di Jalan Seroja simpang Melati, Tanjung Selamat, Medan Tuntungan pada Selasa 26 November 2019 sekira pukul 02.00 Wib.

“Korban mengendarai sepeda motor melintas di lokasi kejadian. Saat itu, korban merasa pening dan berhenti di pinggir jalan.Saat berhenti dipinggir jalan tiba-tiba dari arah belakang kesamping kiri datang tersangka sebanyak 3 orang laki-laki berboncengan dengan mengendarai 1 Unit Sepeda Motor Metik .Kemudian seorang tersangka turun dan langsung mengambil sepeda motor korban  secara paksa, "Ujar Kompol Eko Hartanto. 

Dari Laporan korban petugas melakukan penyelidikan dan menangkap ketiga tersangka.

“Ketiganya ditangkap di kawasan Kampung Sejahtera (kampung kubur) dua jam setelah melakukan aksinya. Motifnya mengambil dan memilki sepeda motor korban serta menjualnya untuk mendapatkan uang,” ujarnya.

Dari ketiganya disita barang bukti 1 unit sepeda motor Honda Beat BK B2866 AGI dan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat.

“Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 1 dan 2 KUHPidana. Ancaman hukumannya 9 tahun penjara,” pungkasnya. (Rel/Antoni Pakpahan)

Label:

Plt Walikota Medan Menghadiri Launcing Penggunaan Dana Kelurahan

MEDAN-GELORA HUKUM - Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Medan,Ir H Akhyar Nasution,MSi Launching penggunaan dana Kelurahan di Kota Medan ditandai dengan pembetonan GG Kenanga di Jalan Bunga Sakura, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kamis (28/11).

Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi yang melaunching langsung dana kelurahan sekaligus menyaksikan pembetonan. Diharapkannya, pembetonan yang dilakukan semakin mendukung kelancaran aktifitas sehari-hari warga sekitar.

Pembetonan Gg Kenanga menggunakan dana kelurahan dengan panjang sekitar 100 meter lebar 2 meter dan ketebalan beton sekitar 15 cm. Ada sekitar 30 KK yang bermukim di Gang Kenanga tersebut, mereka sangat gembira dengan pembetonan yang dilakukan. Sebab, sudah lama kondisi Gang Kenanga rusak sehingga mengganggu kenyamanan warga melintas, baik mengendarai sepeda motor maupun berjalan kaki. 

"Terima kasih Pak Plt Wali Kota, gang kami sudah diperbaiki," kata salah seorang ibu rumah tangga saat bertemu Plt Wali Kota Medan. 

Akhyar pun tersenyum, dia kemudian berpesan kepada ibu rumah tangga tersebut, termasuk warga sekitar untuk mendukung pembetonan yang dilakukan dengan melarang siapapun yang melintas sebelum beton benar-benar kering. Dengan demikian kualitas beton terjaga sehingga tahan lama. 

"Jika beton tahan lama, tentunya warga akan merasa lebih tenang dan nyaman dalam melaksanakan aktifitas rutin sehari-hari," ungkap Akhyar.

Ditambah lagi, ungkap Akhyar, berdasarkan laporan yang diterima, 9 kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Tuntungan akan menggunakan dana kelurahan tersebut. Masing-masing kelurahan melaksanakan 4 kegiatan dengan perincian 2 kegiatan fisik yakni pembetonan jalan lintas (gang) dan drainase, serta 2 kegiatan lagi pemberdayaan masyarakat seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat.(Antoni Pakpahan)

Label: ,

Rabu, 27 November 2019

Mendagri Rapat Kerja Soal Kebutuhan Anggaran KTP-el dengan Komisi II DPR

JAKARTA, GELORA HUKUM - Mentri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D melakukan Rapat Kerja terkait kebutuhan anggaran KTP-el dengan Komisi II DPR RI. Raker dilakukan di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

“Terima kasih kepada Komisi II yang merespon surat dari Kemendagri dan dengan pergeseran anggaran antar komponen Kami sampaikan bahwa ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan blangko KTP elektronik Tahun Anggaran 2019. Jadi tugas daripada Kemendagri di antaranya adalah melaksanakan manajemen di bidang kependudukan dan pencatatan sipil atau Dukcapil,” kata Mendagri.

Disampaikannya, kebutuhan Blanko KTP-el tahun 2019 adalah sebanyak 27 juta keping dengan kebutuhan anggaran Rp. 285.417.000.000,- Berdasarkan DIPA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019 telah teralokasi sebanyak 16 juta keping dengan anggaran sebesar Rp. 169.136.000.000,- Sementara kebutuhan Blanko KTP-el yang belum terpenuhi adalah sebanyak 11 juta keping yang terdiri dari 8 juta untuk pelayanan regular dan 3 juta keping untuk pemekaran wilayah.

“Di Tahun 2019 itu dalam DIPA sudah dianggarkan pengadaan blanko sebanyak 16 juta keping, namun dalam pelaksanaannya blanko KTP elektronik ini telah habis di bulan April 2019. Di April sudah habis ini Pak, baru empat bulan, kemudian untuk pemenuhan blanko KTP-el sampai akhir tahun diperkirakan masih memerlukan 11 juta keping. 8 juta keping untuk layanan regular, 3 juta  keping untuk pemekaran wilayah,” jelasnya.

Untuk memenuhi kekurangan blanko tersebut, Ditjen Dukcapil telah melakukan Optimalisasi anggaran internal dan tambahan pagu insentif dengan jumlah total anggaran Rp. 27.085.660.000,- dengan jumlah blanko 2.562.261 keping.

“Kemudian memanfaatkan pagu insentif Ditjen Dukcapil sehingga dari lingkup komponen Ditjen Dukcapil sendiri dilakukan revisi, ini yang dari lingkup komponen satu komponen sendiri, tapi masih kurang lagi. Kemudian karena kurangan ini pelayanan kepada masyarakat ini menjadi hambatan, maka Kemendagri telah menyampaikan usulan tambahan anggaran kepada Kemenkeu,” terangnya.

Untuk memenuhi kekurangan Blanko sebanyak 9,2 juta keping dengan anggaran sebesar Rp. 98,2 Milyar, Menteri Dalam Negeri telah bersurat kepada Menteri Keuangan melalui Surat Nomor 910/7742/SJ tanggal 12 Agustus 2019 hal usulan tambahan anggaran untuk pengadaan Blanko KTP-el.

Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-122/MK.2/2019 tanggal 1 Oktober 2019, usulan Menteri Dalam Negeri tidak dapat dipenuhi karena tiga hal, yakni:

Pertama, tidak terdapat dasar hukum berupa arahan Presiden untuk melakukan percepatan penyelesaian pengadaan blanko KTP-el pada Tahun 2020.

Kedua, penyelesaian pengadaan blanko KTP-el pada Tahun 2020 tersebut juga tidak terdapat pada dokumen perencanaan (Renja, Renstra, RPJMN).

Ketiga, sifat kegiatan yang diusulkan (nature of account) adalah dapat direncanakan sesuai kaidah dalam perencanaan yang memiliki tahapan, dan capaian target secara terukur.

“1 Oktober 2019 Kemenkeu dalam hal ini Ditjen Anggaran menyatakan belum dapat memenuhi usulan tambahan anggaran Kemendagri tersebut, dan apabila penambahan blanko KTP dipandang prioritas agar silahkan kebutuhannya dioptimalisasi di anggaran internal Kemendagri sendiri. Jadi diminta direvisi sedangkan di Dukcapil sudah melakukan revisi,” jelasnya.

Selanjutnya pada bulan Oktober 2019, Ditjen Dukcapil kembali melakukan optimalisasi anggaran internal untuk memenuhi Blanko KTP-el sebanyak 1 juta keping dengan anggaran sebesar Rp. 10.571.000.000,-.

“Kami dengan segala kerendahan hati memohon persetujuan Komisi II agar pergeseran pagu program ini dapat dipenuhi dengan maksud semata-mata untuk memenuhi blangko KTP-el, inipun sebetulnya masih belum memenuhi sesuai dengan kebutuhan yang ideal, namun itulah yang bisa kami kerjakan dalam rangka untuk mengatasi kekurangan blangko KTP-el yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik,” ungkapnya.

Guna memenuhi kebutuhan blanko, Kemendagri melakukan pergeseran anggaran antar program sebesar Rp. 15,9 Milyar untuk memenuhi sebanyak 1,5 juta keping, dan selanjutnya untuk mendapatkan persetujuan dari Komisi II DPR RI.

Rapat juga turut dihadiri Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Prof. Zudan Arif Fakrulloh beserta jajarannya, serta Anggota Komisi II DPR RI. (EZL/Puspenmen)

Label:

Presiden Jokowi Bertemu Ilmuan Asal Indonesia di Korea Selatan

KOREA SEKATAN GELIRA HUKUM - (26/11/2019), Hari kedua di Busan, saya bertemu sejumlah peneliti dan ilmuwan asal Indonesia yang kini berada di Korea Selatan. Mereka memiliki beragam latar belakang pendidikan, dari teknik kimia, arsitektur, sistem informasi, mitigasi bencana, hingga kesehatan.

Mereka menyampaikan gagasan mengenai strategi riset dan inovasi yang lebih efektif dan efisien untuk Indonesia, bukan saja untuk lima tahun, tapi untuk jangka panjang. Misalnya, mereka mengusulkan pembentukan Universitas Riset Indonesia, semacam University of Science & Technology (UST) di Korea Selatan. Juga usulan seperti perlunya percepatan riset dan inovasi di industri, bukan hanya di lingkungan kampus. 

Saya senang dapat bertemu para peneliti dan ilmuwan Indonesia di negara ini. Apa yang mereka sampaikan adalah masukan-masukan segar yang bisa menginspirasi pemerintah dalam mengembangkan rumah besar riset Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Saya berpesan agar di Korea Selatan ini, mereka melihat, mengamati, lalu nantinya kembali ke Tanah Air, membangun negara kita. (Tim)

Label:

Gubernur Edy Rahmayadi: Untuk Bangsa Indonesia, Pancasila Sudah Final

MEDAN, GELORA HUKUM - Pancasila adalah konsensus dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut sudah final dan tidak dapat diubah. Jika berubah, maka NKRI akan berubah pula.

Hal itu ditegaskan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi saat memberi sambutan pada acara Seminar Nasional Deradikalisasi dan Moderasi Beragama dalam rangka Dies Natalis ke-46 Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut, di Gelanggang Mahasiswa, Kampus I UIN SU, Jalan Sutomo, Medan, Selasa (26/11).

“Bagi bangsa Indonesia, Pancasila sudah final sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara, orang-orang tua kita (pendiri bangsa) dulu mengamanahkannya, jadi kita harus melaksanakannya,” kata Gubernur di hadapan ribuan mahasiswa yang hadir.

Acara yang dirangkai dengan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rektor UIN Sumut Saidurrahman, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Wakapolda Sumut Mardiaz Kusin Dwihananto, Tuan Guru Batak Syekh Ahmad Sabban el Rahmaniy Rajagukguk, Ketua FKUB Sumut Maratua Simanjuntak, Tokoh masyarakat Sumut Rahmat Shah.

Edy Rahmayadi mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan banyak keragaman. Mulai dari pulau hingga etnis yang mencapai ribuan jumlahnya. Pancasila adalah konsensus dasar yang tepat. Untuk itu, nilai-nilai Pancasila harus menjadi gerakan nasional yang terencana dengan baik. “Meski kita berbeda, jika kita bersama, kita akan mampu menjadi bangsa yang besar dengan Pancasila,” katanya.

Selain Pancasila sebagai konsensus pertama berbangsa dan bernegara, Gubernur juga menyebut beberapa konsensus yang perlu dipahami oleh seluruh masyarakat. Di antaranya bhineka tunggal ika, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Keempat konsensus dasar tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain,” katanya.

Gubernur mengharapkan, seminar nasional tersebut dapat menjadi pengingat sekaligus inspirasi bagi generasi muda mengenai dasar negara. Namun tidak sampai di situ, Pancasila juga harus diimplementasikan. “Diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi Sumatera Utara yang bermartabat,” ujarnya.

Mengenai Pancasila dan agama, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan negara Pancasila bukanlah negara yang inklusif dalam beragama. “Negara tidak memberlakukan hukum agama, tapi melindungi  setiap warga negara yang ingin melakukan ajaran agamanya masing-masing,” ujar Mahfud.

Usai acara, Mahfud MD bersama Gubernur dan rombongan menuju lapangan yang sudah dipenuhi ribuan mahasiswa. Di sana, Mahfud mengajak para mahasiswa bersalawat untuk Rasulullah Muhammad SAW. Karena salawat juga merupakan pesan kedamaian. "Kalau Anda memang cinta Rasulullah, cinta salawat, maka cintailah kedamaian," ucapnya.

Sementara itu, Tuan Guru Batak Syekh Ahmad Sabban el Rahmaniy Rajagukguk menegaskan nasionalisme tidak bertentangan dengan ajaran agama. Menurutnya jihad agama adalah bagaimana menanamkan rasa cinta dan persaudaraan dengan sesama anak manusia.

“Ketakwaan sejati itu dekat pada Tuhan dan dekat dengan sesama anak manusia, ini penting ditanamkan pada kita,” kata Tuan Guru Batak.

Sebelumnya, Rektor UIN Sumut Saidurrahman mengatakan kegiatan seminar nasional deradikalisasi dan moderasi beragama tersebut diharapkan dapat mendorong semua pihak untuk bersama-sama menekan penyebaran paham radikal di masyarakat. Serta mengutamakan dakwah kebangsaan yang humanis dan penuh rasa cinta.

Seminar yang tersebut diisi oleh berbagai narasumber. Di antaranya Menkopolhukam RI Mahfud MD, Gubernur Lemhanas RI Agus Widjojo, Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Antonius Benny Susetyo, serta Tuan Guru Batak Syekh Ahmad Sabban el Rahmaniy Rajagukguk. "Kalau bukan karena cinta, Pak Mahfud MD dan seluruhnya tidak hadir di sini," katanya. (EZL)

Label:

Mahfud MD Didapuk Pimpin Pembacaan 1 Juta Shalawat

Medan, Gelora Hukum - Usai tampil sebagai keynote speaker pada acara seminar nasionsl deradikalisasi dan moderasi beragama, Menkopolhukam Mahfud MD  didapuk untuk memimpin shalawat nabi yang diikuti 10.000 mahasiawa UIN-SU di halaman Kampus 1 UINSU Medan, Selasa (26/11/2019). 

Pembacaan sholawat 1 juta kalui itu untuk memecahkan Rekor MURI dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H dan Dies Natalis ke-46 UINSU Medan.

Kegiatan Seminar Nasional dan pembacaan shalawat nabi oleh para mahasiawa UINSU yang akhirnya memecahkan rekor MURI diadakan secara bersamaan. Untuk mencapai pembacaan shalawat hingga 1 juta, 10.000 mahasiswa UINSU diminta membaca shalawat sebanyak 100 kali sejak pagi hari, dan pembacaan shalawat yang dipimpin Menkopolhukam sebagai penggenap 1 juta shalawat hingga tercatat ke dalam rekor MURI.

Sebelumnya, rangkaian acara di UINSU Medan ini dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars UINSU serta dilanjutkan dengan tarian persembahan untuk para pejabat negara dan tamu undangan yang hadir.

Anggota Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Beny Susatyo saat pemaparannya dalam seminar nasional itu mengatakan bahwa dunia digital yang saat ini berkembang bisa menjadi ancaman. Sebab, dunia digital bisa membuat orang mudah terpengaruh kepada berita berita yang belum jelas kebenarannya. 

"Dalam dunia digital faham intoleran juga sangat mudah disusupkan dan orang akhirnya memahami agama tidak utuh. Karena ajaran yang diperoleh melalui medsos kerap sepotong-sepotong," katanya. 

Romo Beny menyatakam bila umat beragama menekuni agamanya secara benar akan melahirkan insan yang cinta kasih dan menghargai perbedaan di tengah keragaman. 

Ketua Dewan Penasehat Forum Pusat Kajian Deradikalisasi UINSU, TGB Syekh Dr Ahmad Sabban elRahmaniy Rajagukguk menyampaikan bahwa forum kajian deradikalisasi di UIN SU sudah lama terbentuk dan telah melakukan berbagai kegiatan sebagai upaya untuk menangkal masuknya faham-faham yang intoleran dan radikal, serta terus mensosialisasikan ajaran Islam yang cinta kedamaian dan kebahagiaan. 

TGB juga menyampaikan bahwa sebelumnya pihaknya juga telah menggelar dialog kerukunan dan kebangsaan bersama anggota BPIP Romo Beny Susatyo dan para tokoh agama dari MUI, NU, Muhammadiyah, Alwasliyah dan sejumlah cendikiawan muslim untuk membahas persoalan kerukunan dan kebangsaan.

Sedangkan Rektor UINSU TGS Prof Dr Saidurrahman Mag dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Menko Polhukam, para pejabat negara/pemerintahan dan tamu undangan lainnya. Rektor menyampaikan UINSU siap sebagai garda terdepan dalam hal mensosialisikan program-program deradikalisasi dan moderasi beragama unthk menciptakan kerukunan dan kebersamaan dalam keberagaman.

Sementara Gubsu Edy Rahmayadi, kepada Menko Polhukam juga melaporkan bahwa situasi Sumatera Utara saat ini dalam kondisi aman dan kondusif. Pemerintah Sumut juga tidak akan mentolelir segala bentuk faham dan tindakan   intoleransi, karena masyarakat Sumut sangat plural. (EZL)

Label:

Selasa, 26 November 2019

Diakhir Tahun DPP Persada Akan Melaksanakan 3 Event Besar di Samosir

MEDAN, GELORA HUKUM - Diakhir tahun 2019,Dewan Pimpinan Pusat (DPP)  Parsadaan Pomparan Raja Sonang Se-Dunia (Persada) akan melaksanakan 3 Event besar di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. 

Adapun jenis kegiatan yang akan dilaksanakan DPP Persada yakni, Akan melaksanakan Pesta Budaya (21-22/12/2019), melaksanakan Rakernas Persada  (28/12/2019)  dan akan melaksanakan Perayaan Natal Persada (29/12/2019)  yang akan dilaksanakan di Huta Rianiate, Desa Pardomuan, Kabupaten Samosir

Demikian hasil rapat perdana DPP Persada, Jumat (22/11/2019) Pukul 19.00 Wib di Kuede Kupii,Jalan A.H Nasution,Medan yang dihadiri oleh Ketua Umum DPP Persada, M. Alboinsah Gultom, Penasehat DPP Persada, H. Samosir, Ketua Harian, J. Sitinjak, Ketua Bidang OKK, Tuangkus Harianja, Ketua Bidang Pertanian, Tiur Gultom dan Pengurus lainnya. 

Ketua Umum DPP Persada, M. Alboinsah Gultom dalam arahannya mengatakan, supaya semua panitia  yang sudah terpilih dapat bekerja maksimal untuk mensukseskan kegiatan Persada diakhir tahun. 

"Mari kita sukseskan kegiatan Persada untuk merangkul dan mempersatukan seluruh keturunan Pomparan Raja Senang dimanapun berada, " ujar Alboinsah. 

Lebih lanjut, Alboinsah mengatakan, buat panitia Natal Persada supaya memilih judul tema Natal sebaik mungkin, Supaya melalui Natal Persada seluruh pomparan Raja sonang yakni, Marga Gultom, Samosir,Pakpahan, Sitinjak dan Harianja dapat Masada (Bersatu) dan saling mengasihi. 

"Kita harus mencari Ayat Alkitab yang cocok untuk tema Natal, sehingga dapat merangsang dan mengetuk hati seluruh keturunan pomparan Siraja sonang untuk bersatu, " ujarnya. 

Alboinsah juga berharap kepada seluruh Pomparan Raja Sonang dapat hadir dalam seluruh kegiatan Persada. 

"Buat Seluruh keturunan pomparan Siraja Sonang dimanapun berada, saya berharap untuk kehadirannya  sehingga kegiatan Persada dapat berjalan sukses, " Harap Alboinsah. 

Adapun pengurus Panitia Pesta Budaya  Persada yakni, Jendri Gultom sebagai Ketua, Henrijon Pakpahan Sebagai Sekretaris, Doris Gultom sebagai Bendahara. 

Sedangkan untuk Panitia Natal Persada yakni, Tuangkus Harianja sebagai Ketua, Raimundus Pakpahan sebagai sekretaris, Doris Gultom sebagai Bendahara.  (Antoni Pakpahan)

Label:

Senin, 25 November 2019

Pelaksanaan DD Lewa-Lewa TA 2019 Berjalan Baik

NIAS, GELORA HUKUM - pelaksanaan dana desa lewa-lewa kecamatan ma'u Kab.Nias T.A.2019 hampir rampung dan berjalan dengan baik serta sesuai dengan keputusan musyawarah desa, dimana TPK dan kepala desa selalu ada keterbukaan dan ketransparaan kepada masyarakat

Ada pun sumber dana yaitu,
lokasi dana desa Rp.299.594.741, bagi hasil pajak Rp.2.861.274,
bagi hasil retribusi daerah Rp.1.616.000,
dana desa Rp.1.447.161.000.
Sehingga total jumlah pendapatan desa lewa-lewa tahun 2019 Rp.1.751.233.105

Ada pun bidang pembangunan desa sejumlah Rp.1.118.731.000. Dengan rincian penggunaan yaitu,
penyelenggaraan paud/TK/TPA/TKA/TPQ/mandrasan non formal milik desa(honor pakaian dll) Rp.12.600.000.
Pemeliharaan jalan desa (gotong royong) Rp.15.468.000.
Pemeliharaan prasarana jalan desa (gotong royong) selokan/parit Rp.161.775.000.
Penyelenggaraan posyandu (makan tambahan Kls bumil lansia Rp.25.709.000.
Pembangunan/rehabilitas/peningkatan/pengerasan jalan Rp.161.546.000.
Pembangunan/rehabilitas/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman desa rabat beton Rp.662.768.500.
Lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan tata ruang MCK Rp.78.864.500. 

Ketua TPK ANOTONA GULO kepada media mengatakan, (26/11) pelaksanaan pengelolaan DD tahun ini kami selalu transparan dan terbuka kepada masyarakat desa lewa-lewa dimana setiap kegiatan yang kami lakukan selalu mengutamakan hasil musyawarah dan mufakat bersama serta sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan kesepakatan musyawarah bersama sehingga proses pelaksanaan pembangunan yang kami kelola berjalan dengan baik tanpa terkendala berkat dukungan dari masyarakat desa lewa-lewa

Lanjutnya, dana yang telah tutun baru tahap ke II. Ada pun  pembangunan yaitu di dusun I pengerasan jalan sepanjang 10 patok (500 meter) dusun III pembangunan rabat beton sepanjang 30 patok (1500 meter) dan pembanguna MCK di dusun II, yang di kerjakan langsung oleh masyarakat

Tambahnya, proses pekerjaan masih berjalan seperti di dusun I pembangunan duiker masih belum selesai, dan rabat beton di dusun III serta MCK di dusun II masih proses pekerjaan, di mana semua bahan material seperti batu semen dan lain-lain di angkut oleh roda II,"tandasnya mengakhiri

Ama ayu masyarakat desa lewa-lewa kepada media menyampaikan (25/11) Dia menilai bahwa kepala desa serta TPK sudah transparan penggunaannya di mana setiap ADD turun, pihak kepala desa bersama perangkat selalu mengundang seluruh warga desa untuk memberi penjelasan tentang beberapa besar ADD yang turun dari pemerintah pusat, dan yang lebih di butuhkan secara prioritas di desa, sesuai dengan hasil keputusan musyawarah desa

Tambahnya, kami sangat senang dengan kepala desa kami serta TPK di mana  selalu mengutamakan hasil musyawarah dan mufakat bersama serta menjunjung tinggi kesepakatan melalui musyawarah mufakat, sehingga proses pelaksanaan pembangunan pada tahun 2019 ini berjalan dengan baik tanpa terkendala dan tepat sasaran di mana kepala desa kami dan TPK sangat terbuka dan transparan kepada masyarakat tanpa ditutupin pengelolaan anggaran,"ujarnya

AGUSTINUS GULO kepala desa lewa-lewa kepada media mengatakan, dia sangat berterima kasih kepada masyarakat khususnya desa lewa-lewa yang selalu mendukung proses berjalanya penggunaan DD T.A 2019 ini, atas kebersamaan warganya mendukung pekerjaan pembangunan peningkatan kualitas jalan yang sedang di kerjakan oleh TPK, karena keterlibatan masyarakat dan dukungan penuh sehingga berjalan dengan baik,

Harapnya, agar kebersamaan serta kekompakkan ini selalu kita bina bersama dan terus berlanjut sampai ke tahun yang akan datang."tandas kades mengakhiri kades (Yulianus Gulo)

Label:

Sekretaris MPI KNPI Gusit, Kecam Rencana RSU Gunungsitoli Menolak Pasien BPJS

Sekretaris MPI KNPI Kota Gunungsitoli Agust Zega
GUNUNGSITOLI, GELORA HUKUM - Sekretaris MPI KNPI Kota Gunungsitoli Agust Zega mengecam keras rencana Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Gunungsitoli menolak Pasien BPJS yang akan berobat mulai tanggal 25 November 2019 akibat tunggakan BPJS puluhan miliard rupiah di RSU Gunungsitoli, (22/.11)

Lanjut Agust zega, perbuatan Rumah Sakit menolak pasien BPJS bisa disebut perbuatan pidana karena undang2 mewajibkan Rumah Sakit menerima pasien

Permasalahan tidak dibayarnya tagihan Rumah Sakit oleh BPJS tidak mengurangi hak-hak pasien secara hukum dimana Rumah sakit yang bersangkutan masih kerjasama dengan BPJS, kecuali Rumah sakit memutuskan hubungan kerjasama tersebut,

Rumah Sakit adalah bagian dari Negara dibidang Kesehatan, Negara harus hadir dalam melayani kesehatan rakyat, jangan dilakukan pemberitaan seolah-olah negara tak siap mengurus rakyatnya, itu akan menjadi narasi yang justru merugikan RSU Gunungsitoli" kata Agust Zega yang juga Ketua MUKI Kota Gunungsitoli, tandas Agus.

Berharap pemerintah Kabupaten Nias dan Stake holder lainnya mencermati isu-isu yang terwacanakan ini ditengah masyarakat, rakyat jangan jadi korban akibat salah kelola administrasi keuangan, baik BPJS maupun di Rumah Sakit, manegemen RSU juga jangan asal melempar narasi ditengah masyarakat, ingat bahwa tak satupun orang di pulau ini berniat sakit, tetapi kalau memang saatnya sakit maka kehadiran rumah sakit dan layanan kesehatan adalah hak masyarakat, harus dipenuhi oleh Rumah sakit" ujar Agust Zega mengakhiri

Kepada media Gelora Hukum, Direktur RSU Gunungsitoli (22/11) sekitar pukul 10.30 wib dengan senyum satpam RSU Gunungsitoli menyampaikan bahwa Direktur RSU Gunungsitoli sedang mengikuti upacara hari Korpri di Kantor Bupati Nias. 

Ketika media konfirmasi kepada Kepala BPJS Cabang Gunungsitoli melalui pelayanan umum untuk publik mengatakan (22/11), Kita sudah melakukan koordinasi kepada Bupati Nias yang di hadiri langsung oleh direktur RSU Gunungsitoli bersama sekretaris Daerah kab.Nias dimana pihak kami BPJS telah melakukan pembayaran bulan Mei dan Bulan Juni sekitar 10 Milyar.

Pihaknya mengakui bahwa masih ada sisah yang belum kita bayar yaitu bulan Juli dan Agustus, hal ini kita segera membayarkan mengingat ini adalah masalah kesehatan dan nyawa masyarakat,

Tambahnya setelah kita berkoordinasi tadi dan pihak RSU bersama Pemerintah daerah kabupaten nias menyepakati dan tidak ada lagi penundaan perobatan pasien sesuai pernyataan Bapak Direktur RSU Gunungsitoli,"tandasnya mengakhiri, (Akasius Dohona)

Label:

Era Digitalisasi: Agama Inspirasi Batin Bukan Inspirasi Politik

MEDAN, GELORA HUKUM -  Acara Silaturahmi dan Dialog Kerukunan dan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Rumah Sufi dan Peradaban di hadiri oleh Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi (BPIP) Pancasila Antonius Benny Susetyo. Senin (25/11).

Acara yang dihadiri oleh banyak alim ulama ini, Romo Benny menjelaskan bahwa Pancasila adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepada Bangsa Indonesia.

"Pancasila adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan kepada Bangsa Indonesia yang memperkuat persatuan ditengah kemajemukan suku di Indonesia," jelas Romo.

Tantangan bangsa yang memecah persatuan khususnya di era digitalisasi ini adalah banyaknya masyarakat yang tidak punya filtrasi dalam menggunakan kecanggihan teknologi.

"Kita sedang mengalami situasi yang sangat bahaya karena kecanggihan teknologi dijadikan wadah ujaran kebencian, provokasi, dan menyudutkan pihak lain. Hal ini disebabkan kurangnya edukasi atau filtrasi di era digitalisasi," tegasnya

Salah satu obat kekacauan ini adalah menjadikan agama menjadi inspirasi batin.

"Gara-gara media sosial negara bisa hancur. Agama harus menjadi inspirasi batin bukan menjadi aspirasi politik semata. Jika agama menjadi inspirasi batin kita bisa berjumpa dalam  persaudaraan," ungkap Romo Benny.

Aktualisasi Pancasila juga harus dilakukan bukan hanya diucapkan. Romo Benny menegaskan bahwa dengan mengaktualisasikan Pancasila menjadikan  masyarakat yang beradab dan unggul. 

Acara ini juga dihadiri oleh Tuan Guru Batak Dr. Ahmad Sabban El Rahmaniy Rajagukguk. Dalam penjelasannya dia menjelaskan bahwa masyarakat harus menghilangkan rasa curiga kepada kelompok yang bukan golongannya.

"Tidak saling curiga satu sama lain. Kita harus saling mengerti dan menghargai. Keragamanan harus memperkuat persatuan dan kergaaman agar menjadi bangsa yang kuat yang tidak bisa dipecah karena kebhinekaan," tutupnya. (EZL)

Label:

Ratusan Petani SPSB Geruduk 3 Kantor Pemerintahan Deli Serdang

Kordinator Lapangan (Korlap)  SPSB, Ardi Surbakti saat orasi di Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (25/11/2019). (Antoni Pakpahan)
DELI SERDANG, GELORA HUKUM - Ratusan petani dari Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) Kecamatan Pancur Batu geruduk 3 Kantor Pemerintahan yang ada di Kabupaten Deli Serdang,diantaranya Kantor Bupati ,Kantor DPRD dan Kantor BPN Deli Serdang, Senin (25/11/2019). 

Anggota DPRD Deli Serdang dari Partai PDIP, Joni Hendrik menerima para unjuk rasa dari SPSB di Gedung DPRD Medan, Senin (25/11/2019). (Antoni Pakpahan)
Adapun titik awal dimulainya unjuk rasa dilakukan di Kantor Bupati Deli Serdang,Kedatangan petani mengggunakan sejumlah truk cold diesel dan angkot tersebut mendapat pengawalan dari personel Polres dan Satpol PP Deli Serdang.

Aris Wiyono dan Ardi Surbakti selaku penanggung jawab aksi dalam orasinya meminta Pemkab Deli agar tidak tinggal diam dalam permasalahan lahan yang mereka tempati selama ini, yang telah dikuasai PTPN2. Padahal, mereka sudah berada di lokasi lahan sejak 1951.

Ratusan pengunjuk rasa SPSB saat dikantor BPN Deli Serdang. (Antoni Pakpahan)
"Tanah kami itu sudah kami garap dan dikelola sejak1951.Tapi sudah empat tahun kami digusur. Bertani dan berkebun juga tak bisa lagi. Padahal, kehidupan kami dari berkebun dan bertani. Jika tidak ada solusi, maka kami akan beramai ramai datang ke Istana Negara," kata Ardi Surbakti.

Untuk itu, Lanjut Ardi Surbakti, Petani yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) menuntut: 

1.Hentikan darurat Agraria di Simalingkar, Pancur baru, Kabupaten Deli Serdang. 

2.Berikan Hak atas tanah kepada kami yang secara terus menerus menempati dan menyuburkan tanah tersebut sejak tahun 1951.

3.DPRD Deli Serdang segera buat rekomendasi kepada Bupati Deli Serdang untuk menegaskan tanah tersebut untuk petani, sebagai tindak lanjut dari kerja DPRD Deli Serdang sebelumnya.

 Hal Senada juga dijelaskan Aris Wiyono selaku penanggung jawab Aksi mengatakan, seharusnya Tahun 1999 masyarakat sudah memiliki Sertifikat tanah. 

"Karena dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Deli Serdang yang dihadiri PTPN II,BPN Provinsi,BPN Kabupaten, Camat, Kepala Desa dan unsur perwakilan masyarakat, DPRD Deli Serdang sudah merekomendasikan Agar Bupati memberikan tanah tersebut kepada masyarakat, " Ujar Aris saat ditemui Media Gelora Hukum.com di sela-sela unjuk rasa. 

Setelah melakukan orasi sekitar 20 menit, 10 perwakilan pengunjuk rasa diterima Sekdakab Deli Serdang, Darwin Zein.

Pada pertemuan itu, Aris Wiyono menjelaskan, mulanya masyarakat menggarap tanah tersebut tahun 1951 atau 6 tahun sejak kemerdekaan RI. Meskipun PTPN 2 Tanjung Morawa, Deli Serdang belum didaftarkan, namun pihak PTPN2 justru melakukan kegiatan pada area kebun Bekala Pancur Batu sejak 1980. Tapi berdasarkan pengakuan kepala desa dan Camat Pancur Batu ketika itu, PTPN 2 hanya punya HGU seluas 414 hektar.

"Tapi kenapa pihak PTPN 2 menanam dan menguasai lahan 1.500 hektar. Pada tahun 1999, HGU PTPN 2 dianggap sudah habis masa berlakunya. Bahkan, pihak perkebunan plat merah tersebut berupaya melakukan perpanjangan,tapi ditolak oleh BPN karena HGU-nya tidak terdaftar," papar Ari Wiyono.

Ditambahkan Aris, setelah perpanjangan HGU tersebut ditolak, ada upaya sistimatis PTPN 2 bekerja sama dengan pemodal besar untuk menjadikan tanah objek konflik agraria tersebut sebagai lahan properti. Buktinya, di lahan itu akan dibangun perumahan mewah. Bahkan, brosur perumahan tersebut telah beredar.

Anehnya, tambah Aris, tahun 2004 BPN Deli Serdang melalui keputusan tanggal 6 Februari 2004 telah mengabulkan proses perpanjangan HGU PTPN 2 yang dikenal dengan Tanah Kebun Bekal.

Dijelaskan Aris, pada 2017 keresahan warga terbukti, di mana pihak PTPN 2 datang dengan alat berat yang dikawal TNI/Polri serta preman bayaran mendozer paksa area pertanian warga. Akibatnya, terjadi bentrok dan banyak petani yang terluka dan ada yang ditangkap polisi.

"Aneh memang, lahan HGU untuk perkebunan kok peruntukannya bisa untuk membangun ribuan rumah," ungkap Aris.

Setelah menerima data dari warga, Sekdakab Darwin Zein berjanji akan meneruskan kepada Bupati Deli Serdang dan mengundang warga, PTPN 2 dan BPN guna mengetahui luas lahan PTPN 2 yang sebenarnya.

"Kita akan undang dan pihak PTPN 2 dan BPN untuk duduk bersama,sehingga persoalan ini bisa clair.Kita juga akan tanya kenapa ada HGU terbaru lagi," papar Darwin Zein.

Setelah mendapat penjelasan dari Sekdakab Darwin Zein, para pengunjuk rasa membubarkan diri dan berlanjut menuju Gedung DPRD Deli Serdang dan Kantor BPN Deli Serdang. (Antoni Pakpahan).

Label:

Jumat, 22 November 2019

Mengenang Korban Thunami, Camat Mabar Gelar Acara Peringatan

NIAS BARAT, GELORA HUKUM - Mengenang kelam jejak Thunami yang memakan korban  tahun 2004 lalu, Camat Mandrehe Barat Nurlina Gulo bersama panitia penyelenggara yang akan diadakan tanggal 26 Desember 2019 yang akan datang, gelar kunjungan bersama sambil mengadakan acara peringatan Thunami dilokasi kejadian, jumat (22/11/2019). 

Camat Mandrehe Barat
Yurlinq Gulo
Dalam acara peringatan Kejadian Thunami dimaksud dihadiri Para Kepala Desa sekecamatan Mandrehe Barat, serta ratusan masyarakat dan seluruh staf kantor camat.

Setelah acara usai yang disertai acara do'a terhadap para korban, dilanjutkan dengan pembersihan Kuburan dan Tugu makam para korban Thunami, sekaligus meninjau lokasi rumah rumah korban tepatnya Desa Sisarahili II yang tersapu bersih oleh luapan air laut pada tahun 2004 itu.

kuburan Massal Korban
Thunami 2004
Kepada media Gelora Hukum, salah seorang korban yang selamat dari kejadian itu Bazatulo Gulo, menceritakan bagaimana cara mereka bisa selamat, dengan sedih mengatakan, bencana thusnami disaat itu datang dengan tiba tiba dan kami di dalam rumah, dalam hitungan detik air laut menghantam rumah kami hingga terangkat, untung rumah kami itu sangkut di batang kelapa.

Pohon kelapa yang membuat
sebagian warga selamat
Disaat rumah kami sangkut, maka dengan cepat saya ikat batang kelapa itu sembari kami sekeluarga mengikatkan diri pada tali tersebut sambil kami menaiki pohon kelapa tersebut, sementara rumah kami tersebut dibawa air laut, dan atas pertolongan Tuhan kami selamat semua satu keluarga sebanyak 7 orang dari amukan air laut tersebut. (Fatulusi Gulo)

Label:

Kamis, 21 November 2019

Kemendagri Raih Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Informatif

JAKARTA, GELORA HUKUM - Kementerian Dalam Negeri meraih penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 dengan kualifikasi Badan Publik Informatif. Penganugerahan diberikan langsung Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin kepada Mendagri yang diwakili Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

"Alhamdulillah perjuangan dua tahun lalu membuahkan hasil. Pada Tahun 2018 lalu Kemendagri mendapatkan penghargaan kategori nomor dua, yaitu Menuju Informatif, dan di Tahun 2019 ini mendapat penghargaan kategori terbaik nomor satu sebagai Kementerian/Lembaga Informatif," kata Bahtiar.

Capaian ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi Kemendagri karena telah terbukti menjadi Kementerian yang memiliki keterbukaan informasi publik yang baik dan transparan.

"Terimakasih atas bimbingan Bapak Menteri dan Bapak Sekjen, terimakasih dukungan penuh  dan kekompakan seluruh rekan-rekan Puspen Kemendagri, terimakasih dukungan seluruh komponen unit kerja di lingkungan Kemendagri, selama dua tahun kita berjuang bersama berinovasi," ungkapnya.

Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 telah sampai pada akhir tahapan, sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen Badan Publik dalam mendorong Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kemendagri mendapat penghargaan Kategori Informatif. 

Raihan ini merupakan perkembangan pesat setelah dua tahun sebelumnya hanya mendapatkan kategori Menuju Informatif. Artinya, Kemendagri mampu menunjukkan komitmen dalam mengimplementasikan Undang-undang dalam hal Keterbukaan Informasi Publik sebagai wujud memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. (EZL)

Label:

Konggres I Persatuan Analis Pertahanan Negara

JAKARTA, GELORA HUKUM - (21/11/2019), Sekitar 52 Anggota Analis Pertahanan Negara (APN)  Kementerian Pertahanan melaksanakan Kongres I di Wisma  Bhakti Pertiwi Kemhan Cisarua Bogor selama 2 hari Kamis-Jumat ( 21-22) Nopember 2019.

Acara Kongres dibuka oleh Ketua Drs. Koesnadi M.sc mengatakan bahwa Kongres I ini dilaksanakan dalam  rangka pembahasan dan finalisasi; Organisasi Profesi Jabfung APN; Naskah Akademik Tunjangan Jabfung APN; Konsep Prepres tentang Jabfung APN dan Evaluasi Permen PAN dan RB Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabfung APN.

Selain itu Kongres ini sebagai ajang silahturahmi serta diskusi berkaitan tindak lanjut  dengan keberadaan APN Kemhan ini sesuai dengan pidato Presiden Joko Widodo. Keberadaan Jabatan Fungsional APN saat ini belum optimal dikarenakan salah satunya adalah belum ditetapkan Kepres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional APN  sehingga Fungsional APN sampai saat ini belum mendapatkan Tunjangan Jabatan hal ini mempengaruhi kinerja para pejabat fungsional APN Kemhan. 

Kongres ini juga mendorong Kemhan untuk segera memproses Kepres tunjangan jabatan APN yang diusulkan oleh konggres ini.

Dalam Kongres ini juga diusulkan agar ditambahkan APN Utama, yang saat ini baru sampai dengan APN Madya, karena untuk menambah APN Utama harus ada perubahan Permenpan dan Permenhan yang ada membutuhkan waktu dan pemikiran yang cukup. (EZL)

Label:

Rabu, 20 November 2019

Pemko Medan Adakan Pasar Murah Dalam Menyambut Natal Dan Tahun Baru

MEDAN-GELORA HUKUM -Pemerintahan Kota (Pemko) Medan akan membuka pasar murah di 53 titik di Kota Medan. Dibukanya pasar murah tersebut dalam rangka menyambut Hari Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Nantinya pasar murah yang dihadiri Dinas Perdagangan Kota Medan ini akan dibuka selama 10 hari mulai tanggal 10 hingga 20 Desember 2019. Direncanakan, pembukaan pasar murah akan dipusatkan di lapangan Jalan Nyiur Raya Bawah, Lingkungan 10, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan.

Demikian terungkap dalam Rapat Persiapan Pembukaan Pasar Murah Menyambut Hari Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Balai Kota Medan, Rabu (20/11). Rapat yang dipimpin Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Kadis Perdagangan Dammikrot ini bertujuan untuk mempersiapkan seluruh keperluan yang akan digunakan guna mensukseskan jalannya acara pembukaan pasar murah nantinya. 

Oleh karenanya, Dammikrot menghimbau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan agar ikut serta berpartisipasi mensukseskan pembukaan pasar murah. Terlebih hal ini bertujuan untuk membantu warga Kota Medan khususnya umat Kristiani yang akan merayakan Hari Natal serta Tahun Baru, sehingga segala keperluan terutama bahan-bahan pokok yang dibutuhkan dapat terpenuhi.

"Pertemuan ini untuk menyamakan dan mensinkronisasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kita semua dalam rangka mempersiapkan pasar murah. Untuk mempersiapkannya tentu dibutuhkan koordinasi dan komunikasi agar seluruh persiapan hingga pelaksaan dapat berjalan dengan lancar. Apalagi kegiatan ini menyangkut hajat hidup dan kebutuhan warga Kota Medan khususnya umat Kristiani," kata Dammikrot.

Diungkapkan Dammikrot, dipilihnya lapangan Jalan Nyiur Raya Bawah, Kecamatan Medan Tuntungan sebagai lokasi pembukaan pasar murah mengingat wilayah tersebut umumnya didominasi oleh umat Kristiani yang akan merayakan hari besar keagamaan tersebut. Namun, lanjut Dammikrot, nantinya pasar murah juga akan digelar serentak di 21 kecamatan se-Kota Medan.

"Kita berharap pasar murah ini dapat membantu saudara-saudara kita yang akan merayakan Hari Natal dan Tahun Baru dalam mempersiapkan segala kebutuhannya. Untuk itulah, saya minta kita semua dapat ikut andil mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dalam memastikan ketersediaan bahan-bahan pokok yang akan dijual di pasar murah nanti," harapnya dihadapan seluruh perwakilan OPD dan pihak kecamatan.

Dalam arahannya, Dammikrot selanjutnya menyampaikan satu persatu tupoksi OPD terkait. Salah satunya kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Kebersihan agar berkoordinasi dengan pihak kecamatan Medan Tuntungan untuk mempersiapkan lokasi acara dengan baik. Ini terkait kondisi lapangan serta kebersihan untuk menciptakan suasana nyaman selama acara berlangsung.(Antoni Pakpahan)

Label:

Wabup Nias, Hadiri Forum Koordinasi Kepala Daerah Sekepulaun Nias

NIAS, GELORA HUKUM - Wakil bupati nias Arosokhi Waruwu SH,MH. Menghadiri Rapat Forum Koordinasi Kepala Daerah Sekepulaun Nias dalam rangka pelaksanaan Ya’ahowu Nias Festival (YNF) Tahun  2019 bertempat diruang Afo Bappeda Onolimbu, Kabupaten Nias Barat. (04/11)

Turut hadiri, Wabup Nias Arosokhi Waruwu, Wabup Nias Selatan Sozanolo Ndruru, Wakapolres Nias Yafao Harefa, SH., Mayor.Arm. Utuh Saragih, Danramil Mandrehe A. Saragih, Plh. Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Kadis Pariwisata se-Kepulauan Nias serta peserta Rapat lainnya.

Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu dalam sambutannya menyampaikan, budaya
Kearifan lokal Nias harus tetap dipertahankan karena budaya kita adalah marwah daerah kita sendiri dan YNF inilah momen yang baik dan waktu yang tepat memperkenalkan budaya Nias dalam upaya pelestariannya, ujar Arosokhi Waruwu.

Sementara dalam arahan Wakil Bupati Nias Barat yang sekaligus Ketua Umum YNF 2019 Khenoki Waruwu menegaskan bahwa kebersamaan panitia merupakan indikator keberhasilan Ya’ahowu Nias Festival Tahun 2019. Dilanjutkan Ketum YNF bahwa kegiatan yang ditampilkan oleh masing-masing Kab/Kota se-Kepulauan Nias dapat disinkronkan lebih lanjut bersama panitia agar benar-benar terlaksana dengan baik.
(Makmur Gulo)

Label:

Kementrian Komunikasi Dan Informatika, Bangun Akses Internet Ditagaule

NIAS, GELORA HUKUM - Berkat Kementerian Komunikasi dan Informatika, masyarakat Nias yang berwisata di daerah Pantai Tagaule Onolimbu, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias bisa menikmati akses internet gratis.(13/11)

Akses internet gratis tersebut berasal dari program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo.

Menurut teknisi, Ikhwan Tirta Telaumbanua yang ditemui di lokasi pemasangan alat internet tersebut menjelaskan radius capaian jaringan internet yaitu 50 meter hingga 100 meter persegi dan aktif selama 24 jam asal ada listrik.

Namun angguan cuaca dapat mempengaruhi kualitas jaringan, untuk itu jika ada gangguan teknis pada alat ini diminta dinas terkait dapat memberikan keluhan berupa laporan tertulis atau melalui telepon kepada Kementerian Kominfo,” kata Ikhwan. Rabu (13/11).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias, Dahlanroso Lase menjelaskan, jumlah akses internet gratis yang di terima Kabupaten Nias sejak 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 hingga sekarang berjumlah 30 unit.

Pada tahun 2017 kita mendapatkan 3 unit yang dibangun di lokasi SMPN 1 Hiliduho, Puskesmas Gido dan Kantor Camat Bawolato, sedang tahun 2018 kita mendapatkan 20 unit yang di bangun di 7 SMP, 7 Puskesmas, dan 6 Kantor Camat, sedangkan untuk tahun 2019, kita mendapatkan 7 unit yang di bangun di Kantor Desa Lasara Siwalubanua Mau, Desa Honu, Desa Tulumbaho Kecamatan Sogae’adu, Desa Lolozasai, Lasara Idanoi, Hiliweto Kecamatan Gido serta di lokasi Wisata Pantai Tagaule Onolimbu,” jelas kadis.

Lebih lanjut, Kadis Kominfo Kabupaten Nias menjelaskan jika bantuan BAKTI Kementerian Kominfo ini masuk Kabupaten Nias berkat usulan Bupati Nias.

Usai menerima secara simbolis unit internet gratis yang di pasang di lokasi Wisata Pantai Tagaule Onolimbu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nias, Kharisman Halawa mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Kominfo.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Nias saya mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Kominfo atas bantuannya melalui program BAKTI Kominfo. Saya mengharapkan agar alat ini dapat di gunakan sebaik baiknya oleh masyarakat Nias,” ucap Kadis.

Menanggapi pertanyaan wartawan terkait keamanan fasilitas tersebut, Kadis menjawab bahwa pihaknya telah menyediakan dua orang yang menjaga lokasi wisata tersebut dan sekaligus akan menjadi fasilitator internet gratis itu.

Dilokasi ini kita sudah menyediakan 2 orang pekerja, yaitu satu untuk kebersihan dan yang kedua satu orang  untuk menjaga keamanan dan fasilitator yang ada di lokasi pariwisata ini,” terang Kharisman Halawa.(Makmur Gulo)

Label:

Warga Desa Lauri, Apresiasi Kinerja Kades Dan TPK

NIAS, GELORA HUKUM -  warga desa La'uri kecamatan sogae'adu. Kab.Nias sangat  mendukung serta mengapresiasi kinerja kepala desa Yunima zandroto serta TPK atas keterbukaan dan ketransparaan pada pelaksanaan pembangunan di desa

Ada pun sumber pendapatan desa lauri  yaitu: Dana desa Rp. 1.257.581.000, alokasi dana desa Rp. 301.249.252, bagi hasil pajak daerah Rp.2.900.190, bagi hasil retribusi daerah Rp.1.637.323. Dengan jumlah semua pendapatan desa lauri kecamatan sogaeadu Kab.Nias Rp.1.563.367.765

Ketua TPK (kesra)Arifman jaya lawolo kepada media menyampaikan (15/11) dana yang di arahkan untuk fisik T.A 2019 sebesar Rp. 932.938.300 (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dengan kegiatan pekerasan jalan 3x1.405m untuk peningkatan kualitas jalan dari dusun I menuju III desa la'uri dengan tepat sasaran tanpa  adanya kendala dan berjalan dengan baik

Lanjutnya, pelaksanaan pengelolaan DD tahun ini kami transparan dan terbuka kepada masyarakat desa la'uri dimana setiap kegiatan yang kami lakukan selalu mengutamakan hasil musyawarah dan mufakat bersama serta sangat menjujung tinggi nilai kebersamaan kesepakatan musyawarah bersama sehingga proses pelaksanaan pembangunan yang kami kelola berjalan dengan baik tanpa terkendala berkat dukungan dari masyarakat desa la'uri,"ucapnya.

Frisman sandroto masyarakat desa lauri mangatakan. Dia menilai bahwa kepala desa serta TPK sudah transparan penggunaannya di mana setiap ADD turun, pihak kepala desa bersama perangkat selalu mengundang seluruh warga desa untuk memberi penjelasan tentang beberapa besar ADD yang turun dari pemerintah pusat, dan yang lebih di butuhkan secara prioritas di desa, sesuai dengan hasil keputusan musyawarah desa."kata frisman.

Di tempat yang sama Faudu'aro zandroto tokoh masyarakat desa la'uri kepada media (15/11) kami sangat senang dengan kepala desa kami serta TPK di mana  selalu mengutamakan hasil musyawarah dan mufakat bersama serta menjujung tinggi kesepakatan melalui musyawarah mufakat, sehingga proses pelaksanaan pembangunan pekerasan jalan pada tahun 2019 berjalan dengan baik tanpa terkendala dan tepat sasaran di mana kepala desa kami dan TPK sangat terbuka dan transparan kepada masyarakat tanpa ditutupin pengelolaan anggaran,"ujarnya

Masih di tempat yang sama, Yuniman zandroto kepala desa la'uri kepada media, dia sangat berterima kasih kepada masyarakat khususnya desa la'uri yang selalu mendukung proses berjalanya penggunaan DD T.A 2019 ini, atas kebersamaan warganya mendukung pekerjaan pembangunan peningkatan kualitas jalan yang sedang di kerjakan oleh TPK, karena keterlibatan masyarakat dan dukungan penuh sehingga berjalan dengan baik,

Harapnya, agar kebersamaan serta kekompakkan ini selalu kita bina bersama dan terus berlanjut sampai ke tahun yang akan datang."tandas kades mengakhiri kades (Faozanolo Lase)

Label:

Indonesia Economic Forum: Targetkan Nilai Perdagangan USD7 Triliun, Generasi Milenial Adalah Kunci

Jakarta, Gelora Hukum - (20/11/2019), Indonesia Economic Forum 2019 ini telah mempertemukan 300 pemimpin politik, bisnis, pemerintah,  dan masyarakat sipil terkemuka,  membahas dan memperdebatkan bagaimana Indonesia dapat bertransisi dari ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam menjadi ekonomi yang didorong oleh bakat dan layanan manusia. 

Indonedia Economic Forum 2019 mengusung tema “Towards a $7 Trilion Economy : Opportunities anda Challenges.". Tema ini mencerminkan visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai 5 besar ekonomi global pada tahun 2045 dan mempromosikan pengembangan sumber daya manusia. 

"Agar Indonesia mendapat manfaat  dari lanskap global baru,  maka harus terhubung ke jaringan pengetahuan global. Universitas-universitas harus berkolaborasi dengan institusi pembelajaran terkemuka lainnya; perusahaan harus membentuk kemitraan dengan merek global; dan negara secara keseluruhan harus berinvestasi lebih banyak dalam R&D,” kata Shoeb Kagda,  Founder Economic Forum. 

“Indonesia Economic Forum adalah platform multi-stakeholder yang memyatukan semua pihak. Visi kami untuk mempromosikan kemajuan ekonomi dan sosial Indonesia dengan mengidentifikasi tren dan peluang utama” tambah Kagda. 

Indonesia Economic Forum ke-6 hadir untuk membantu memetakan jalan ke depan untuk Indonesia dengan mengidentifikasi peluang baru bagi investor dan  bisnis di sektor-sektor seperti pendidikan, pariwisata, transportasi,  keuangan dan ekonomi digital. 

Pada kesempatan yang sama Sandiaga Uno menyampaiakan bahwa saat ini outlook Indonesia sebagai ekonomi dengan total skala USD7 triliun. Dan itu perlu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan inovasi, di JW Marriott Hotel, Rabu (20/11/2019).

Selain itu, Sandi juga menyarankan untuk menjadikan milenial sebagai lokomotif pembangunan. Dengan demikian, anak-anak mudah diharapkan bisa menjadi pengusaha, berani mengambil risiko, hingga menciptakan lapangan pekerjaan.

Dengan menitikberatkan anak-anak muda sebagai lokomotif pembangunan, ke depannya anak muda harus mampu berani ambil risiko, menjadi entrepreneur atau pengusaha yang bisa ikut mengambil peran dalam menciptakan lapangan pekerjaan," sarannya.

Menurutnya, milenial sendirilah yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Apalagi, saat ini lapangan pekerjaan yang berkualitas sulit ditemukan sehingga milenial perlu ambil andil.

"Karena sekarang lapangan pekerjaan yang berkualitas susah didapat, terutama untuk generasi muda, nah ini bisa diselesaikan oleh anak-anak muda yang biasa kita kenal milenial," ucap Sandi. (EZL)

Label:

Selasa, 19 November 2019

Gagasan Tito Karnavian Soal Evaluasi Pilkada Berbasis Riset

Jakarta,  Gelora Hukum - (20/11/2019), Wacana tentang evaluasi sistem pemilihan kepala daerah secara langsung sudah lama menjadi perbincangan. Wacana tersebut kerap menjadi perdebatan di tengah publik.

Sistem pemilihan langsung pernah diubah dan dikembalikan ke DPRD untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui UU Nomor 22 Tahun 2014 tetapi undang-undang ini dibatalkan oleh Presiden SBY dengan mengeluarkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Kini wacana evaluasi sistem pemilihan kepala daerah muncul kembali. Ada dua opsi yang mencuat ke publik. Opsi pertama, pemilihan langsung hanya akan digelar pada tingkat kabupaten/kota. Sementara untuk pilkada tingkat provinsi digelar pemilihan secara tidak langsung alias melalui DPRD.

Opsi kedua, ada alternatif kebijakan evaluasi pilkada secara asimetris. Kebijakan akan menghasilkan mekanisme daerah tertentu yang boleh digelar secara langsung dan daerah-daerah yang digelar secara tidak langsung.

Terkait wacana evaluasi pelaksanaan pilkada, saya sepakat dengan upaya menteri dalam negeri Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan holistik dengan pendekatan akademik agar proses evaluasinya terukur dan hasilnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Oleh karenanya, gagasan Mendagri perlu direspon positif dengan melakukan sejumlah riset, focus group discussion (FGD), indepth interview yang melibatkan para pakar dan peneliti.

Evaluasi secara sistematis dan holistik perlu dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan pilkada. Dengan melakukan proses evaluasi yang holistik, bisa diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya biaya politik, faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu dapat diteteksi secara terukur. Dari hasil evaluasi dapat diketahui kelemahan sistem pemilihan langsung. 

Saya menyarankan, secara garis besar ada dua aspek yang perlu dievaluasi, yaitu aspek yuridis dan teknis. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang terukur perlu ada studi perbandingan untuk melihat plus - minus antara sistem pemilihan langsung oleh rakyat dengan sistem pemilihan melalui DPRD. 

Ada beberapa variabel yang bisa digunakan untuk mengukur kelebihan dan kekurangan kedua sistem tersebut. Misalnya, dengan memasukkan sejumlah variabel untuk mengukur seberapa besar pengaruh kedua sistem pemilihan dari aspek keamanan, stabilitas politik, ekonomi, perubahan sosial, budaya (perilaku pemilih), money politic, dan seberapa besar kedua sistem pemilihan bepengaruh terhadap tingkat korupsi. 

Evaluasi menyuluruh Itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah akan tetap menerapkan sistem pemilihan langsung atau melalui DPRD. (EZL)

Label:

Kodim PLB/P Minta Kapoldasu Periksa Tam Tong Chin

RANTAUPRAPAT, GELORA HUKUM - Satreskrim Labuhanbatu dan Reskrim polsek panai hilir mengamankan 2 Orang tersangka atas nama Victor Situmorang alias Pak Revii diamankan sekitar pukul 01:00 Wib dari kediaman tersangka dan Sabar Hutapea alias Pak Tati diamankan sekitar pukul 01:00 Wib dari rumah tersangka di sei berombang panai hilir, selasa tanggal 05 November 2019.

Pengerebekan ini terkait kasus pembunuhan wartawan atau anggota LSM  di tanah negara eks PT SAB / KSU Amalia, Dusun VI, Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir. Kabupaten Labuhanbatu pada hari Rabu, 30 Oktober 2019, masih dalam penyelidikan polisi dengan korban Martua P Siregar alias Sanjai (48) dan rekannya Maraden Sianipar (55).

Sekilas kinerja kepolisian dalam penangan nasalah ini adalah; pada hari selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 19:30 Wib tim yang dipimpin kasubdit III jantanras AKBP Maringan Simanjuntak, mengamankan tersangka Daniel Sianturi dirumah saudaranya di desa janji kecamatan parlilitan kabupaten humbahas. 

Pada hari rabu 06 November 2019 sekitar pukul 22:30 Wib tim yang dipimpin kasubdit III jantanras AKBP Maringan Simanjuntak bersama tim Reskrim Polres tanah karo mengamankan tersangka Jampi Hutahaean di kos-kos'an jamin ginting kabanjahe. 

Pada hari kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 14:00 Wib Mengamankan tersangka Wibharry Padmoasmolo Als Harry di komplek perumahan CBD kelurahan suka damai kecamatan medan polonia kota medan, dan hinggasaat ini 5 orang yang menjadi tersangka dan 3 orang masih status DPO.

Melihat perkembangan kasus tersebut kami  dari KODIM/P Labuhanbatu diwakili M Ridwan Nst mengatakan, ada kejanggalan dalam kasus ini, dikarenakan hingga saat ini pihak kepolisian sumatera utara belum terdengar memanggil atau memeriksa pemilik PT. SAB Desa Wonosari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu bernama Tam Tong Chin tempat tanggal lahir johor 21 januari 1941. 

Karena diduga beliau sebagai dalang atau otak dari pembunuhan itu, dari itu kami dari Kelompok diskusi mahasiswa dan Pemuda (KODIM/P) Labuhanbatu, "mendesak Kapolda Sumatera Utara segera panggil dan periksa Tam Tong Chin Pemilik PT SAB yang diduga keras dalang atau otak pembunuhan terhadap Maraden Sianipar dan Martua Parulian Siregar (sanjay)", tandas M Ridwan.

Melalui statemen ini kami Kodim PLB mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melawan mafia tanah di NKRI terkhususnya di Sumatera Utara, #Negara tidak boleh lemah terhadap mafia tanah, #Mafia tanah adalah musuh negara dan #Mafia tanah adalah musuh masyarakat, Tandas M Ridwan mengakhiri. (Tim)

Label:

Penggelaran Ya'ahowu Festival Nias Di Nias Barat, Terkesan Hura Hura

Suasana Ya'ahowu Festival Nias "Hari Kedua" (Foto; Emanuel Gulo)
NIAS BARAT, GELORA HUKUM - Pelaksanan Festival Ya'ahowu Festifal Nias yang dialokasikan di Nias Barat, sejak (18-20/11/2019) terkesan hura hura, tidak lebih hanya menghambur hamburkan uang rakyat tanpa manfaat yang bermakna bagi masyarakat secara keseluruhan.

Hal ini disampaikan Tokoh Masyarakat Nias Barat Sutra Gulo bersama sejumlah masyarakat tanpa bisa disebut namanya satu persatu.

Lanjut sutra, penggelaran acara ini sungguh mengecewakan,  seolah dengan sengaja menari nari diatas penderitaan rakyat yang saat ini sedang tersandera keterpurukan ekonomi diberbagai sektor, dimana harga komoditi lokal seperti karet turun drastis dan lain sebagainya, sementara harga harga kebutuhan pokok melambung tinggi.

Uang rakyat yang diperuntukan dalam pelaksanaan acara ini tidak sedikit, kalau uang itu digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bahkan jauh lebih mulia, tandas Sutra.

Disaat awak media konfirmasi kepada Kepala Dinas Pariwisata Nias Barat Drs. Darman Gulo melalui Via telepon seluler dengan singkat mengatakankan "saya lagi di acara", sambil terdengar keras suara musik beralunan Dangdut. (Emanuel Gulo)

Label: