Selasa, 18 Desember 2018

Pelaksanaan APBdesa Atualuo TA 2018 Terkesan Tidak Teranspran


NIAS, GELORA HUKUM - Pelaksana'an dan pengelola'an dana desa atualuo Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias APBdesa T.A 2018 terkesan tidak transparan, dan banyak yang ditutup tutupi, hal ini ADS.Gulo masyarakat desa Atualuo, kepada Wartawan GeloraHuku.com tanggal 17-12-2018 menjelaskan, anggaran dana desa atualuo sampai sa'at ini sudah pada tahap pelaksana'an dengan nilai 60% sudah di tarik dari rekening kas desa dari total anggaran kurang lebih Rp 1,3 milyar, sampai hari ini baliho APBDes dan papan informasi proyek fisik pembangunan belum di pasangkan di tempatnya,

Lanjut, masyarakat desa atualuo KS.Gulo kami merasa gelisah dan dirugikan atas informasi publikasi pelaksana'an dana desa atualuo T.A 2018 termasuk realisasi tahapan tahapan pelaksana'an dari setiap pos belanja keuangan yang mana setiap kegiatan dari setiap jenis kegiatan target pencapaian masyarakat dan publik tidak tahu,

Adapun yang membuat masyarakat menjadi bingung dalam hal pelaksana'an fisik pembangunan yang dialokasikan pada perkerasan dan pengaspalan jalan di dusun II desa atualuo dengan anggaran Rp.755.000.000 (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) dimana pada tanggal 8 oktober 2018 kepala desa atualuo An. fonaha gulo S.Pd.K mengagendakan musyawarah rapat yang menghadirkan masyarakat di wilayah lokasi pembangunan tersebut, pada sa'at itu dalam ruang diskusi rapat memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki bahan material lokal dari batu gunung dengan batas waktu hanya 8 hari kalender, setelah waktu yang telah di tentukan maka tidak lagi di perbolehkan kepada masyarakat untuk melakukan penyedia'an bahan batu dari lokal, melainkan di datangkan batu dari luar oleh angkutan mobil,

Ketika waktunya 8 hari dari tanggal 8 oktober sampai 16 oktober 2018, pihak tim pelaksana kegiatan TPK telah mendatangkan bahan material batu dari luar desa yg harganya jauh lebih murah dari harga RAB yakni Rp 627.000 per meter kubik sedangkan harga belanja yang disediakan dari luar hanya berkisar Rp 300.000 per meter kubik,

Fidelis Gulo, Warga Desa Atualuo dan juga sebagai Tim Investigasi GNPK-RI (Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia) Prov.Sumut kepada wartawan GeloraHukum.com mengataka, itu akan lebih baik jika kelebihan dari selisih harga Pada RAB dapat menjadi penambahan  volume  fisik pembangunan di desa kita, tetapi yang kita ragukan akan hal ini sebab kita tidak tau apakah dengan mencari harga yang murah di ikuti dengan adanya perubahan nilai harga belanja pada RAB Sampai sa'at ini berita acara perubahan rencana belanja atau revisi RAB belum ada,

Lanjut fidelis, jika revisi RAB atas perubahan rencana RAB Tidak ada maka kita patut menduga kalau pihak pengelola kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan RAB namun harga belanja hanya setengah dari harga yang ada di dalam RAB, tentu kita menduga bahwa mereka mencari keuntungan diri sendiri tetapi yang rugi adalah masyarakat

Di tambahkannya, coba bayangkan harga batu yang di belanjakan Rp.300.000 dikalikan jumlah batu 300 kubik harganya hanya 90 juta,sedangkan dalam RAB Rp 627.000 dikalikan 300 kubik nilainya 188.100.000., artinya jika RAB tidak di revisi maka masyarakat mengalami kerugian sebesar 98.100.000 itupun masih dalam lingkaran satu item belanja dan masih belum termasuk belanja lain ditambah lagi adanya perubahan sistem pelaksana'an metode padat karya tunai yang mengerjakan adalah masyarakat dengan sistem HOK, namun kepala desa dan TPK mengubah dengan cara di perborongkan perpatok, ujar fidelis kepada media,,

Ketika di konfirmasi wartawan GeloraHukum.com kepada BPM Kab.Nias dalam hal ini bapak Tohar rudin sebagai Kabid mengatakan,
Kebijakan pemerintah desa harus transparan, sebaiknya mengutamakan potensi lokal setempat dan swakelola,
Di katakannya,,,,  tolong di pertanyakan kepada kepala desa apakah papan informasi tertampung di APBdesa.?? sebaiknya papan informasi wajib di pasang di tempat strategis, ujar pak tohar. (Makmur Gulo)

Label:

KADES SIHARE'O II TABALOHO DI DUGA PERSULIT WARGA


GUNUNGSITOLI, GELORA HUKUM - Warga desa Sihare'õ II Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli sangat mengeluh atas tidak adanya pelayanan Prima yang dilakukan oleh Kepala Desa Sihare'ò II Tabaloho yang inisial LZ.N Kepada salah seorang warga desa Sihare'o II Tabaloho dalam berinisial IN untuk pengurusan Akta Lahir anaknya, hal ini dikatakan oleh yang bersangkutan kepada media GeloraHukum.com senin (17/12/2018) di depan Kantor Kepala Desa Sihare'ò II Tabaloho.

Lanjut IN mengatakan : saya sebagai warga desa Sihare'ò II Tabaloho pada hari ini saya kecewa sama kepala desa untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak saya untuk di tanda tangani oleh kepala desa namun anehnya kepala desa banyak alasan sehingga diduga sengaja memperlambat surat-surat anak saya untuk Pengeluaran Akte Kelahiran yang di Urus di Kantor dinas Kependudukan dan Catata Sipil.

Hal ini sejak tadi pagi saya datang di kantor kepala desa hendak untuk menanda tangani formulir pengurusan akte lahir anak saya, tetapi saya menilai kepala desa tidak senang dengan saya, bahwa pada hari ini saya sudah dua kali mejumpai kepala desa untuk menanda tangani surat saya namun terbukti juga kepala desa tidak menanda tangani surat tersebut, hal ini ianya mengatakan sama saya, saya tidak menanda tangani suratnya cari aja kepala desamu yang bisa tanda tangani surat itu Karena suamimu telah memberitakan saya kemarin tentang dana desa disini, jadi sekarang saya tidak mau tanda tangani surat tersebut, Kata Kepala desa kepada saya.

Di tambahkannya, Atas tidak adanya pelayanan yang baik yang dilakukan oleh kepala desa bahwa saya meminta Kepada Camat Kota Gunungsitoli dan juga kepada Walikota Gunungsitoli dalam Hal ini Lakhõmizaro Zebua agar hal tersebut kepala desa Sihare'o II Tabaloho agar secepatnya di berikan nasehat dari instansi pemerintah supaya tidak lagi mempersulit masyarakat atau warganya sendiri, Ungkapnya.

Ketua KOMCAB LP- KPK Kepulauan Nias OKTA NDRAHA mengatakan kepada awak media " SAYA MEMINTA KEPADA CAMAT KOTA GUNUNGSITOLI DAN JUGA KEPADA WALIKOTA GINUNGSITOLI SEGERA PANGGIL KEPALA DESA SIHARE' Ò II TABALOHO YANG SENGAJA MEMPERSULIT WARGANYA, dan hal ini bukan hanya satu kali terjadi kepada masyarakat lainya. Dan saya tegaskan dana desa Sihare'ò II Tabaloho sudah banyak laporan dan pengaduan masyarakat yang pembangunanya dibuat dengan asal-asalan sehingga sampai saat ini laporan dana desa Sihare'ò II Tabaloho telah dilaporkan pada bulan lalu.

Dengan demikian ketika wartawan mengkofirmasikan hal tersebut kepada kepala desa Sihare'ò II Tabaloho melalui via Seluler namun kepala desanya tidak merespon sehingga berita ini dapat di terbitkan.(MG)

Label:

Seminar Pembangunan Kilang BBM Untuk ketahanan Energi Perkumpulan UMA


JAKARTA, GELORA HUKUM - Saat melantik widyawati menjadi Dirut Pertamina, pemerintah meminta pertaminta mempercepat Revitalisasi dan pembangunan kilang baru agar impor BBM bisa berkurang. Keperihatinan pemerintah kembali muncul saat menko Bidang kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pembangunan kilang untuk mengolah minyak di dalam negri berjalan lambat kata luhut" Presiden galau,karena sudah 4 tahun jadi presiden belum ada jadi pembangunan kilang" (Pertamina Energi Forum, 29/11/2018).

Para Narsum M. Said Didi sebagai pemerhati kebijakan publik,Surya Darma Ketua Meti, Satya wira yudha Anggota DPR RI partai Golkar, Marwan Batu bara Pengamat energi,Khomaidi Notonegara Direktur Reformasi Miner Institute.

 Presiden Jokowi memang telah mencanangkan pembangunan kilang BBM sejak awal masa jabatan. Rencana tersebut tersebut tertuang dalam perpres No. 146/2015 tentang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kilang minyak di dalam negri. Kemudian sikap tersebut di pertegas perpres No. 58/2017 tentang percepatan pelaksanaan proyek Strategis nasional. Dalam perpres No.58/2017 tercantum PSN pembangunan kilang baru Bontang dan tuban (Grass Root Refinary/GRR), serta PSN revitalisasi 5 kilang di Balikpapan, Balongan, Cilacap, Dumai dan dikenal sebagai proyek Refinery Development Master plan(RDMP).

 Menurut Dewan Energi Nasional (DEN) kebutuhan BBM indonesia meningkat sekitar 3% pertahun, serta akan mencapai 1,9 juta barel perhari bph pada 2025 dan 3,8 juta bph pada 2050. Karena proyek GRR dan RDMP memang di maksudkan untuk menyiapkan kemampuan kilang BBM nasional pada 2025 dengan kapasitas 2-2,3 juta bph. Saat ini pertamina memiliki 6 kilang dengan produksi sekitar 800 bph (kapasitas 1,04 juta bph) jauh di bawah konsumsi nasional sekitar 1,6 juta bph. Karena itu kita perlu  impor BBM  selama berpuluh tahun,terutama dari singapura.

 Semula, berdasarkan perhitungan Pertamina pada 2015, proyek RDMP dan GRR membutuhkan dana sekitar US$ 36.27 miliar atau lebih dari Rp 471 triliun US$/Rp=13000 Rinciannya adalah Balongan US$1,27 miliar(125 ribu bph),Balikpapan US$5.3 miliar (260 ribu rupiah) Cilacap US$ 4,5 miliar (400 ribu bph)  dan dumai US$4,2 miliar (170 ribu bph) sedangkan kilang baru di tuban mbutuhkan dana sekitar US$ 15 miliar (300 ribu bph) dan bontang US$ 10 miliar (300 ribu bph). Terakhir, pada forum IMF- Word Bank 2018di bali oktober lalu,bekerjasama dengan dpc, taiwan, terjadi perubahan proyek Balongan dengan menggabung pembangunan kilang BBM dengan petrokimia,sehingga nilai proyek menjadi US$ 6.5 miliar. Perubahan lain adalah pada pembangunan kilang dumai dan plaju yang akan menjadikan CPO sebagai bahan baku guna menghasilkan bio fuel. Perubahan-perubahan tersebut memang layak di lakukan guna memenuhi kebutuhan dan perkembangan yang terjadi dalam Industri energi.

 Setelah 4 tahun berjalan,ternyata hanya proyek Balikpapan yang menunjukkan progres berarti, masuk tahap kesepakatan Engenering Providernya and Construction pada Desember 2018, total biaya Rp 57,8 triliun dan waktu pennyesaian 53 bulan. Status proyek lain adalah Tuban Rosnef Rusia pembebasan lahan, Bontang (OOG Oman) framework agrrement, Balongan (CPC Taiwan)tandatangan kerja sama /MOU, (Cilacap aramco) finalisasi perjanjian, dan Dumai Plaju ,( eni Italy) tanda tangan kerjasama/ MOU, (Edy L)

Label:

GNPK RI : Kelangkaan Tabung Gas, Pemerintah Cepat Campur Tangan


Alex Akoran / Ketua PD GNPK RI Kab. Sintang
SINTANG, GELORA HUKUM - Kelangkaan tabung gas elpiji 3 Kg di Kecamatan Kelam permai Kabupaten Sintang terjadi dalam beberapa bulan ini kesulitan mendapatkan tabung gas melon, masyarakat sangat resah diduga sengaja dimainkan oknum tertentu agar harga dapat semakin melambung tinggi,

Warga menuturkan, penjualan tabung gas melon sudah melewati Harga Terginggi Eceran (HET) yang sudah ditentukan oleh pemerintah Rp 16.500, meskipun Pertamina selalu mengantisipasi kelangkaan dan seputar permasalahan tabung melon ini, ternyata tak begitu berpengaruh, bahkan masalah ini selalu saja muncul, sehingga membuat kebutuhan masyarakat sehari-hari untuk memasak jadi terganggu, karena susahnya mencari tabung gas melon tersebut.

Ketua Ormas Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kabupaten Sintang, Alex Akoran, kepada Media Gelora Hukum.com, pihaknya sudah lama memantau kondisi ini, kelangkaan gas melon di Kec. Kelam Permai adanya indikasi praktek monopoli oknum tertentu secara masif dan struktur untuk memperkaya diri sendiri, betapa tidak, tabung Gas itu pun ada, tapi harganya cukup mahal berkisar 30 ribu/ tabung, kelangkaan ini terjadi mungkin penyaluran dari Pertamina ke agen stok kurang? dan hal itu tidak mungkin atau, karena kebutuhan masyarakat  terhadap gas elpiji sangat besar, sehingga kesempatan untuk meraih keuntungan banyak, anehnya tabung elpiji melon ini banyak tersedia di toko-toko pengecer, tapi di agen-agen penyalur kalau ditanya pasti kosong.
  
Alex berharap hal ini yang menjadi PR pertamina dan Dinas terkait, Kenapa hal ini selalu terjadi, padahal pasokan tabung dari Pertamina selalu diupdate sesuai jumlah masyarakat yang membutuhka, serta berharap pihak Pertamina bisa melakukan pendataan ulang secara tepat jumlah konsumen di masyarakat yang membutuhkan tabung melon, dan harus dilakukannya pengawasan yang lebih intens, agar tepat sasaran ke masyarakat, karena tak bisa dipungkiri tidak terhitung masyarakat kecil yang menggunakannya, pengawasan harus diperketat, jika hal ini semakin terbiarkan maka kelangkaan tabung gas ini dengan terus menerus tetap terjadi bahkan oknum yang sengaja meraih keuntungan diatas penderitaan masyarakat kecil, semakin bersuka cita.. (Tim)

Label:

Sabtu, 15 Desember 2018

Warga Ketungau Hilir, Binjai Hulu Datangi Kantor DPRD Sintang



SINTANG, GELORA HUKUM - Ratusan warga masyarakat dan para pekerja PETI (Penambang Emas Tanpa Ijin) dari Kecamatan Ketungau hilir dan Kecamatan Binjai hulu, mendatangi Kantor DPRD Sintang jum'at 14 Desember 2018 untuk meminta solusi Pemerintah terkait perizinan Penambang Emas di Kabupaten Sintang.

Tujuan kedatangan mereka ke kantor DPRD Sintang adalah untuk melakukan audensi Bersama Ketua DPRD Sintang terkait keputusan kesepakatan bersama Forkopimda dengan pihak Kepolisian pada Sabtu 08 Desember 2018 yang lalu.

Menurut keterangan salah satu Penambang emas, A.Keramai warga Ketungau hilir, Mengatakan bahwa dirinya merasa sangat keberatan dengan keputusan tersebut, sebab kerja emas adalah merupakan mata pencarian sehari hari kami, Kami kerja penambangan emas juga menampung ribuan tenaga kerja dan ribuan nyawa dari keluarga pekerja, yang berharap makan, menyekolahkan anaknya dari hasil penambangan emas, karena itu, kami meminta kepada Pemerintah Daerah agar dapat memberikan solusi agar kami memiliki lapangan pekerjaan lain, kata Keramai pada awak media, (14/12/2018)

Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Sintang Jeffray Edward, mengatakan kepada media, Dirinya belum bisa memberikan jawaban terhadap tuntutan para pekerja PETI tersebut, namun kata Jeffray dirinya telah membuat usulan kepada Pemerintah Daerah agar dapat segera memberikan solusi bagi mereka.

PETI itu jelas pekerjaan tanpa ijin, dan tidak mungkin kita ijinkan, tapi tentu kita akan mencari solusi bersama Bupati dan Forkopimda. Sebab PETI di Kabupaten Sintang sudah menjadi antensi Penegak Hukum dan menjadi perhatian tingkat atas bahkan sampai tingkat MABES POLRi, Kata Jeffray.

Lebih lanjut Jeffray juga menjelaskan terkait Pemberian izin WPR , bukanlah kewajiban Pemerintah Kabupaten, hal tersebut adalah harus di keluarkan dari Pemerintah Provinsi oleh sebab itu Jeffray berharap agar Pemerintah Kabupaten dapat segera memberikan solusi, jelasnya.

Harman. K  salah satu pekerja penambang Emas  sambil mengajak bubar dan pulang para pekerja penambang emas lainnya sempat mengatakan,  belum ada solusi, dari Pemerintah Daerah terutama Pak Bupati Sintang tidak ada ditempat, Maka  kita tunggu proses lebih lanjut sampai Senin atau selasa. jika tidak ada solusi barulah kita demo dalam skala yg lebih besar lagi, katanya. (Timred)

Label:

Kamis, 13 Desember 2018

Aksi Akbar Desak Polres Nias, Gatimbowo Lase Segera Ditangkap


NIAS, GELORA HUKUM – Aliansi Aktivist Pers dan Ormas Kepulauan Nias gelar aksi akbar, berlangsung di kantor Polres Nias, rabu (12/12/2018), mendesak Kapolres Nias mengusut tuntas laporan Dumas Yasonyonata Gea tertanggal 12 November 2018, sehubungan dugaan suap yang diduga dilakukan oleh Drs. Gatimbowo lase Ka.UPTD Dinas pendidikan Gunungsitoli Provinsi sumatera utara, terkesan tidak ada tindaklanjut.

Di harapkan kepada kapolres nias, segera di naikkan ketahapan penyidikan laporan tersebut dan di tetapkan tersangka Drs. Gatimbowo lase dan para oknum yang terlibat lainnya, dan harus di beri penahanan kepada oknum yang merencana penyuapan dan kriminalisasi kepada wartawan,.

Drs.Gatimbow Lase di duga menyediakan terlebih dahulu AMPLOP putih berisikan uang Rp.1.800.000, memaksa dan mengejar Yason yonata Gea menerima amplop itu, (jadian di kafe lasara poin), hal ini diduga adanya unsur perencanakan penyuapan terhadap wartawan Yason yonata Gea dengan tujuan agar dirinya tidak di beritakan atas perbiatan dugaan pesta miras bersama dengan kupu-kupu Malam di hotel binaka (mudik) sekitar pukul 24:00 wib s/d 03:00 wib dini hari, dan video sudah di serahkan di tangan penyidik reskrim polres nias,

Betapa tidak bermula disaat Gatimbowo menyodorkan amplop putih di lasara poin, karna korban menolak dan langsung pulang akhirnya Gatimbowo mengejar koeban hingga di kafe Carlin (04/11/2018) dan memaksa mamasukkan amplop itu di kantong celana koban, dan beberapa menit setelah itu, secara serentak pihak reskrim polres nias langsung melakukan penangkapan.

Pias, dalam orasinya meminta perlindungan hukum kepada Polres nias tentang kriminalisasi wartawan, dan minta ketegasan kepada penyidik agar berhati-hati untuk menetapkan tersangka seseorang karna ini menyangkut dan menyorot kinerja instistusi Kepolisian, jika yason Gea tidak bersalah, maka segera mencabut status yason Gea sebagai tersangka, dan Drs. Gatimbowo lase dkk segera di proses hukum sesuai perbuatan mereka.

Di tempat itu juga, Makmur Gulo, Bidang Investigasi GNPK RI Kab. Nias menegaskan, masalah ini kiranya pihak Polres Nias dapat segera mengusut tuntas, dan praktek seperti ini terkesan bagian strategi agar para aktivist Pers di bungkam, dari itu hendaknya pihak Polres Nias jangan sempat dijadikan arena balas dendam oleh oknum tertentu.

Tidak lama orasi dari peserta aksi digelar, akhirnya pihak Polres Nias diwakili oleh KBO HOTDISON MANURUNG menerima para pengujukrasa, sembari mengatakan, permasalahan ini akan segera melakukan pertimbangan dan penyidikan, dan SP2HP kepada pelapor segera diterbitkan. (MG)

Label:

DPRD Hadiri Acara Peletakan Batu Pertama Gereja BNKP Dekha


Anggota DPRD Kabupaten Nias FOAROTA GULO saat acara
peletakan batu pertama  Gereja BNKP DEekha

NIAS, GELORA HUKUM - Anggota DPRD Kabupaten Nias FOAROTA GULO hadiri acara peletakkan batu pertama pada pembangunan gedung gereja BNKP Resort 3 Desa dekha Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias, Sabtu, (08/12/2018).

Juga dalam acara tersebut di hadiri oleh pemerintah kabupaten Nias dalam hal ini Bapak Bupati Nias Drs. SOKHIATULO LAOLI MM, Preses BNKP Resort 3 Pdt Drs. AFOLO Daeli M.min, mewakili DPRD Kab.Nias FOAROTA GULO, Camat Ma'u RUDIN WARUWU,ST, KASATPOL PP NASOCHI GULO,SE dan Kepala Desa Dekha FEDIYUS GULO sebagai tuan rumah, YULIUS GULO Mewakili gereja tetangga (GPDI HERMON), YARLIN GULO PAW Ketua BPMJ, ALIYUS GULO (Ketua Majelis Jema'at), Kemudian utusan dari warga jemaat BNKP RESORT 3 Sby Gayuli GULO.

FOAROTA GULO dari Partai Demokrat Dapil I itu, menyampaikan kata sambutan sambil menyumbangkan 20 zak semen untuk membantu pembangunan Gereja BNKP Desa Dekha Resort 3, ia menyampaikan apresiasi terhadap warga jema'at BNKP Dekha, dimana rumah ibadah adalah rumah Tuhan, Dan kami menghimbau agar warga jema'at semakin religius dan kompetetif Menciptakan kerjasama yang baik dalam melaksanakan pembangunan Gereja.

ALIYUS GULO (Ketua Majelis Jema'at) berharap agar panitia dan warga jema'at sehati sepikir dalam melaksanakan pembangunan gedung gereja BNKP RESORT 3 DEKHA, sekaligus menyampaikan ucapan terimasih kepada Bpk. Preses BNKP Resort 3 dan juga kepada Bapak Bupati Nias, dan bapak FOAROTA Gulo anggota DPRD Kab.Nias atas kehadirannya melihat situasi kami disini Dan juga memberi bantuan berupa semen untuk membantu pembangunan Gereja BNKP Dekha, tiada balasan dari kami semoga Tuhan senantiasa memberkati.

Bupati Nias Dr. SOKHIATULO LAOLI,MM, mengatakan, pemkab bersama DPRD akan berusaha membantu pembangunan rumah ibadah melalui PAPBD 2019 mendatang Jika DPRD menyetujui pasti kita bantu Kerena yang membahas PAPBD adalah DPRD.  (Makmur Gulo)

Label:

Pembangunan Gereja BNKP Dekha, Bupati Nias Letakan Batu Pertama

Bupi Nias, Drs. Sokhiatulo Laoli, MM, sedang letakan batu pertama

NIAS, GELORA HUKUM - Bupati Nias Drs. SOKHIATULO LAOLI,MM meletakkan batu pertama pada pembangunan gedung gereja BNKP Resort 3 Desa dekha Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias. (Sabtu, 08/12/2018)

Pada acara peletakkan batu pertama Gereja BNKP Dekha di hadiri oleh pemerintah kabupaten Nias dalam hal ini Bapak Bupati Nias Dr. SOKHIATULO LAOLI MM. Preses BNKP Resort 3 Pdt Drs AFOLO DAELI, M.min, dan mewakili DPRD Kab.Nias FOAROTA GULO (A.imel Gulo) Camat Ma'u RUDIN WARUWU,ST, KASATPOL PP NASOCHI GULO,SE, Kepala Desa Dekha FEDIYUS GULO,

Mewakili gereja tetangga (GPDI HERMON) YULIUS GULO, PAW Ketua BPMJ YARLIN GULO, ALIYUS GULO(Ketua Majelis Jema'at), Kemudian utusan dari warga jemaat BNKP Resort 3 Sby Gayuli GULO, Pada kesempatan ini Bupati Nias Dr.sokhiatulo Laoli,MM menyampaikan kata sambutannya sekaligus menyumbangkan 50 zak semen untuk membantu pembangunan Gereja BNKP Dekha,

Bupati dalam kata sambutannya, pembangunan fisik gereja salah satu unsur penting penunjang untuk pelayanan jema'at, Disamping itu unsur yang tidak boleh dilupakan adalah pembangunan Rohani Jema'at, Kedua unsur ini harus dibangun dengan seimbang dan selaras, Keberhasilan membangun gedung gereja pertama ada keyakinan kepada Tuhan sebagai sumber segala berkat dalam kehidupan dan berkat itu pakai memuliakan nama Tuhan.

Kami sebagai pemerintah daerah menyambut baik dan mendukung program pembangunan gedung gereja BNKP Resort 3 Dekha dan berharap ada kerjasama yang baik antar panitia dan warga jema'at dalam menjalankannya, Pemkab bersama DPRD akan berusaha membantu pembangunan rumah ibadah melalui PAPBD 2019 mendatang Jika DPRD menyetujui pasti kita bantu Kerena yang membahas PAPBD adalah DPRD, Ujarnya.

Mewakili DPRD Kab. Nias FOAROTA GULO Juga memberikan apresiasi terhadap warga jema'at BNKP Dekha dimana rumah ibadah adalah rumah Tuhan, Dan kami menghimbau agar warga jema'at semakin religius dan kompetetif Menciptakan kerjasama yang baik dalam melaksanakan pembangunan.

Plt. Camat Ma'u RUDIN WARUWU,ST dalam sambutannya mengatakan kami dari pemerintah kec.ma'u menyambut baik program pembangunan gedung gereja seperti ini karena pembangunan gedung gereja merupakah suatu kebangga'an dan memuliakan nama Tuhan,

Selanjutnya PAW ketua BPMJ BNKP Resort 3 Dekha YARLIN GULO menyampaikan bahwa warga jema'at BNKP dekha berjumlah 42 KK, Oleh karena itu saya sebagai PAW BPMJ BNKP RESORT 3 DEKHA sangat mendukung program pembangunan gedung gereja di BNKP RESORT 3 DEKHA, Juga berharap kepada pemerintah agar memperhatikan warga jema'at BNKP Resort 3 ini dimana kerinduan mereka begitu besar untuk dapat membangun gedung gereja yang baru.

Sebagai penutup kata sambutan oleh ALIYUS GULO (Ketua Majelis Jema'at) berharap agar panitia dan warga jema'at sehati sepikir dalam melaksanakan pembangunan gedung gereja BNKP RESORT 3 DEKHA Sekaligus kami  menyampaikan ucapan terimasih kepada Bpk. Preses, dan juga kepada pemerintah kab. Nias, atas kehadirannya melihat situasi kami disini, tiada balasan dari kami semoga Tuhan senantiasa memberkati. (NG)

Label:

Pemindahan Markas BPN Prabowo-Sandi Ke Jateng "Shock Therapy)

Karyono Wibowo (Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute)
JAKARTA, Gelora Hukum - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, wacana pemindahan markas Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga ke Jawa Tengah (Jateng), adalah ide yang cerdas. Namun, hal itu tidak mudah untuk dilaksanakan.

"Dari konteks strategi Ide tersebut positif tapi belum tentu efektif. Pasalnya, dari aspek manajemen organisasi, tentu bisa menimbulkan sejumlah masalah," kata Karyono saat dihubungi, Kamis (13/12). 

Sejumlah masalah yang dimaksud Karyono di antaranya masalah koordinasi dan mobilisasi tim dan persoalan teknis lainnya. Di sisi lain, kata dia, rencana pemindahan markas ke Jateng justru dengan mudah terbaca oleh lawan.

"Dampaknya, membuat kubu lawan malah bersiap diri dan merapatkan barisan untuk membentengi serangan. Oleh karena itu, saya memaknai wacana tersebut sekadar shock therapy yakni memberikan efek kejut dan mengganggu psikologi lawan politik," ujarnya.

Menurutnya, secara umum dapat dilihat bahwa wacana pemindahan markas BPN adalah bagian dari strategi besar (grand strategy) kubu Prabowo-Sandiaga untuk menggempur basis pertahanan Jokowi-Ma'ruf Amin di Jateng yang notabene merupakan 'kandang banteng' dan nahdliyin.
Pemindahan Markas BPN Prabowo-Sandi Ke Jateng Sekadar 'Shock Therapy' 

Selain itu, kata dia, Pulau Jawa merupakan kunci kemenangan karena jumlah pemilih terbesar ada di pulau Jawa. "Mungkin strategi pemindahan markas BPN tersebut bertujuan untuk menambah dukungan suara Prabowo-Sandi karena mereka menyadari elektabilitas pasangan capres nomor urut 02 tersebut masih sangat rendah di Jawa Tengah," kata dia.

Dia menilai BPN Prabowo-Sandi ingin mempertipis kekalahan di Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur yang menjadi basis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan, sedangkan di Jawa Barat, kubu Prabowo sudah merasa aman. "Padahal belum tentu juga. Karena berdasarkan sejumlah hasil survei terbaru, elektabilitas dua pasangan capres posisinya imbang," kata dia.

Sementara itu, dari konteks efektifitas, menurut Karyono jika terlalu konsentrasi di Jawa Tengah, justru akan menguras energi kubu Prabowo-Sandi. Sebab, Jawa Tengah adalah basis pemilih ideologis nahdliyin dan nasionalis yang sangat loyal pada PDI Perjuangan, PKB dan juga Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Belum lagi ditambah dengan suara partai Golkar, Nasdem dan Hanura. Menurutnya, tidak mudah memengaruhi pemilih loyal untuk migrasi ke kandidat lain, kelompok pemilih loyal yang berbasis ideologis tidak mudah pindah ke lain hati.


"Menurut saya, strategi yang efektif adalah mengamankan lebih dulu daerah yang menjadi basis pemilih (Prabowo-Sandi) terbesar, baru kemudian membidik pemilih mengambang (swing voters), dan terakhir baru menggempur basis lawan," ujarnya. (Edy L)

Label:

Selasa, 11 Desember 2018

Aksi Hari Anti Korupsi se-Dunia Gelar di Medan

Haris Nasution (Sekretaris PW GNPK RI Sumut (Kanan) bersama Antoni Pakpahan Wapimred
Media Gelora Hukum Saat gelar Aksi Peringati Hari Anti Korupsi se-Dunia di Medan
Medan Gelora Hukum - Peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia digelar di Kota Medan, Selasa (11/12/2018). Ratusan massa aksi melakukan sejumlah kegiatan di Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Sumut.

Pantauan wartawan, seratusan orang yang berasal dari puluhan organisasi menyelenggarakan Mimbar Rakyat Anti-Korupsi (Marak) Sumut 2018. Ditujukan agar masyarakat bersama-sama  memerangi tindak korupsi yang tengah marak terjadi.

Aksi diawali di depan Gedung DPRD Sumut. Massa aksi menampilkan seni musik jalanan sambil berorasi dengan tema "Bersama Melawan Korupsi", tampak juga duplikat keranda mayat yang dibawa massa aksi. Di keranda itu diselimuti spanduk bergambar penyidik senior KPK, Novel Baswedan, "Tolong Temukan Penganiayanya", demikian ditulis di keranda itu.

Dalam statement tertulisnya masa aksi Marak Sumut mengungkapkan sejumlah tindak penggelapan uang negara. Baik yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif, yudikatif dan juga dunia usaha, seperti polemik perizinan Podomoro Deli City Medan, pembahasan Ranperda Penyertaan Modal Bank Sumut, salah kelola investasi Bank Sumut yang berpotensi merugikan sebesar Rp147 miliar, alih manajemen perkebunan kelapa sawit seluas 47.000 ha di kawasan Register 40 Padang Lawas yang tidak jelas dan sebagainya.

"Banyak kasus mandek. Kita harus mengawasi ini agar korupsi tidak memiliki ruang dalam segi kehidupan," ujar Koordinator Aksi Indra Mingka, selesai berorasi di gedung wakil rakyat, massa melanjutkan aksinya di Kantor Gubernur Sumatera Utara Jl Diponegoro Medan, massa langsung diminta bertemu dengan Staf Ahli Elisa Marbun.

Haris Nasution (sekretaris PW GNPK RI) menegaskan gerakan peringatan hari Anti Korupsi sedunia ini kita gelar, untuk mengingatkan para istitusi penegak hukum di wilayah Sumatera Utara ini, agar dapat lebih serius dalam mengusut tuntas kasus korupsi yang sampai saat ini terkesan terpetieskan, teidak terkecuali pula segudan persoalan Korupsi yang terjadi di Kepulauan Nias, urai Haris.

 Lanjut Haris, Gerbrakan institusi penegak hukum di Sumut memiliki potret buruk dalam soal korupsi, ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Bapak Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksah, kita tentu tidak mau mereka menambah deretan kepala daerah yang bakal bermasalah dengan KPK atau penegak hukum, pak Edy didaulat utk memimpin langsung kampanye anti korupsi untuk mewujudkan Sumut bermartabat.

Coba dibayangkan, sejumlah kasus korupsi yang sampai saat ini ujung pangkal penyelesaian tidak jelas diantaranya, di Kabupaten Madina masalah pengadaan cetak sawah di Desa Tapus Kec. Lingga bayu seniali 45 Milyar, kasus ini sudah sekian lama dilaporkan tetapi tidak pernah tuntas, juga masalah pengadaan Wifi Kec. Siabu Madina yang diperuntukan untuk 26 Desa, juga tindak lanjut pengusutan kabur begitu saja,

Mari lawan dan perangi korupsi dengan cara bermartabat, langkah pertama tentu dengan menempatkan ASN yg memiliki integritas dan bersih pada posisi  strategis, pak Edy tidak boleh tersandera pemodal tertentu dalam mengelola APBD, tandas Haris. (Yulinar)

Label:

Rakyat Permata Nusantara Hadir Di Acara Silaturahmi Dan Rakornas ARJ

Peserta Silaturahmi dan Rakornas Aliansi Relawan Jokowi (ARJ),
Minggu (09/12/2018) di Grand Sahid Hotel Jakarta

Jakarta, Gelora Hukum - Suatu kebanggaan tersendiri bagi organisasi Rakyat Permata Nusantara (RPN) Hadir dan menjadi Panitia di Acara Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) yang di selenggarakan Minggu (9/12/2018) di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta.

Perwakilan Rakyat Permata Nusantara, dari kiri ke kanan
 (Rahma Dana Putra, Dohap Sigalinggi, Daniel Hutabarat)
dalam acara silaturahmi dan Rakornas ARJ
Wakil Sekretaris Umum DPP Rakyat Permata Nusantara (RPN) Rahmat Dana Putra kepada Gelora Hukum.com menjelaskan,Kegiatan Silaturahmi dan Rakornas ARJ untuk rencana strategi memenangkan Pasangan No urut 01,Jokowi-Amin dalam pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019.

"Yang Hadir di Acara Rakornas di ikuti oleh berbagai Elemen Relawan pendukung Jokowi - Amin yang ada di seluruh Indonesia dengan menyatukan Visi dan Misi setiap Relawan untuk memenangkan Pasangan Jokowi-Amin," Ujar Dana Melalui hubungan WhatsApp kepada Wartawan Gelora Hukum.com.

Dalam Acara Silaturahmi dan Rakornas,menurut Dana Putra,Di ikuti 521 Elemen Relawan yang ada di seluruh Indonesia dan di hadiri Dua ribu lebih peserta Rakornas.

"RPN sendiri mengutus tiga orang untuk mengikuti Rakornas,Yakni Daniel Hutabarat (Waketum DPP RPN),Tohap Sigalingging (Ketua Harian DPP RPN) dan Rahma Dana Putra (Wakil Sekretaris Umum DPP RPN)," Ujar Dana

Lebih Lanjut,Rahmat Dana Putra Menjelaskan,Rakyat Permata Nusantara sudah komitmen dan Bertekad bulat untuk memenangkan Pasangan No Urut 01 yakni Jokowi -Amin dalam Pilpres Tahun 2019.

Wasekum RPN, Rahma Dana Putra
Photo bersama Sekjen Tim Kemenangan
Nasional (TKN) Haris Kristanto
"Semenjak Pemerintahan Jokowi selama Empat Tahun,Sudah banyak perubahan dan sudah terbukti yang dilakukan Beliau, Termasuk Infrastruktur jalan yang merata di seluruh Indonesia,Masalah pendidikan,masalah Kesehatan serta pemberian bantuan yang merata kepada rakyat yang kurang mampu ke seluruh Penjuru Indonesia.Dengan Keberhasilan yang Bapak Jokowi Lakukan,Maka kami keluarga Besar RPN Siap untuk memenangkan kembali Bapak Jokowi dalam Pilpres Tahun 2019," Ujar Dana Penuh semangat.

Perlu di ketahui,Dewan Pimpinan Pusat Rakyat Permata Nusantara berkantor di jalan Pos Pengumben Raya No.01,Komplek Permata Boulevard Blok BA,Kelurahan Srengseng,Kecamatan Kembangkan,Jakarta Barat telah berdiri di 26 Provinsi di Indonesia.

Rakyat Permata Nusantara memiliki berbagai Program-Program yang membantu masyarakat di antaranya,Program Pengurusan Kartu sehat dan Kartu Pintar,Pengurusan sertifikasi lahan/tanah,pembentukan Koperasi,Melaksanakan Pasar Murah,Melaksanakan Program Nawa Cita,Pengurusan Berobat ke Rumah sakit bagi pasien yang bermasalah dan program unggulan lainnya. (Antoni Pakpahan)

Label: