Kamis, 31 Oktober 2019

Yapinta Mendrofa Jadi Ketua Panitia Natal Oikumene Nias 2019

NIAS, GELORA HUKUM - Sekda Kabupaten Nias, Firman Yanus Larosa kukuhkan Panitia Natal Oikumene Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2019 yang diketuai Yapintar Mendrofa, bertempat di ruang rapat Oval Kantor Bupati Nias, Jumat (25/10/)

Pada arahannya, Firman Yanus Larosa mengingatkan kembali hari besar keagamaan Umat Kristiani. “Dalam waktu dekat umat Kristiani akan merayakan Natal, sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nias bersama sama dengan unsur organisasi Gereja Gereja di Kabupaten Nias sepakat untuk melaksanakan perayaan Natal bersama, dengan membentuk panitia perayaan Natal Oikumene Pemerintah Kabupaten Nias tahun 2019. 

Adapun susunan personilnya merupakan representasi dari beberapa unsur organisasi kemasyarakatan, Kementerian Agama, Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten Nias,” ucap Firman Yanus.

Lebih lanjut firman Yanus Menyampaikan harapan agar Natal tahun ini dapat di kemas dengan baik.“Saya mengharap kiranya perayaan Natal tahun ini dapat di kemas dengan baik dalam Nuansa sederhana dengan menciptakan inovasi Inovasi namun tidak mengurangi makna Natal yang sesungguhnya” harap Sekda kepada Panitia, pintanya.

Adapun posisi Sekretaris Panitia diisi Sozanolo Laoli sedangkan Bendahara dipercayakan kepada Niat Terima Mendrofa.(Makmur Gulo)

Label:

Polres Nisel, Gelar Upacara Penyambutan Brigadir Polri Lulusan 2019.


NIAS SELATAN, GELORA HUKUM - Polres Nias selatan melaksanakan upacara penyambutan brigadir polri lulusan 2019, yang berlangsung di Lapangan Apel Polres Nias Selatan Jl. Muhammad Hatta No.1 Teluk dalam Kab. Nias Selatan, (31/10).

Turut hadir Kapolres Nias Selatan, AKBP I GEDE NAKTI WIDHIARTA S.I.K beserta Ketua Bhayangkari Polres Nias Selatan, NY KADEK GEDE NAKTI. W, Waka Polres Nias Selatan, KOMPOL MARTIN LUTHER DACHI S.SOS. Kabag Ren Polres Nias Selatan, KOMPOL M. HASAN BASRI YUSUF S.H. Kabag Sumda Polres Nias Selatan, AKP JUNI HERYMON SITUMORANG, S.H. Kasat Narkoba Polres Nias Selatan, AKP SUMPONO S.SOS. Kasat Sabhara Polres Nias Selatan, IPTU SAHRIAL SIRAIT SH.,MH.Kasubbag Biro Ops Polres Nias Selatan, IPTU BUDIMAN MANURUNG, Kasat PolAir Polres Nias Selatan, IPDA TAUFIK TRI SANTOSO S.H Kbo Narkoba Polres Nias Selatan, IPDA ARDIANSYAH SH.,MH. Serta personil polres Nias selatan.

Adapun Tata Tertib Upacara Tradisi Penyambutan Brigadir Polri Lulusan Tahun 2019 di polres nias selatan yaitu, Persiapan Pasukan Komandan Upacara memasuki Lapangan Upacara, inspektur upacara memasuki lapangan upacara menyanyikanlagu mars polri. penghormatan Pasukan.

Laporan Komandan Upacara. perwakilan Brigadir Remaja mengambil tempat dan Laporan tradisi Penyiraman Air Bunga oleh Inspektur Upacara

Adapun Nama - nama Brigadir Remaja Lulusan Tahun 2019 tersebut.
Eforius Waruwu,
Pangkat/Nrp : Bripda 01010017.
Syah Rafi A. Telaumbanua
Pangkat/Nrp : Bripda 99080435
Christofer O. Halawa
Pangkat/Nrp : Bripda 00020148.
Ilvan Pintalius Ndruru
Pangkat / Nrp : Bripda 98080587,
Wardiman Saro Zebua
Pangkat / Nrp : Bripda 00060151,
Joni Tri Angga Laoli,
Pangkat / Nrp : Bripda 98040579,
Albert Onesius Zai
Pangkat / Nrp : Bripda 00020110,
Vital Halawa
Pangkat / Nrp : Bripda 01010012,
Perdamaian Giawa
Pangkat / Nrp : Bripda 00120041,
Fajar Meiman Rezeki Giawa
Pangkat / Nrp : Bripda 99050489.

Pada amanat polres nias selatan AKBP I GEDE NAKTI WIDHIARTA S.I.K menyampaikan, pada kesempatan ini kita bersama - sama berdiri melaksanakan apel dalam Rangka Upacara Tradisi Penyambutan Brigadir Polri Lulusan Tahun 2019

Kapolres Nias Selatan sangat beryukur kepada Tuhan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pimpinan Polri karena telah memberi tambahan Personil bagi Polres Nias dan Nias Selatan

Di katakannya, dengan kehadiran rekan - rekan bintara baru ini dapat membantu kita dalam melaksanakan kegiatan Kepolisian di Nias Selatan ini

Polres Nisel juga mengucapkan selamat datang mewakili seluruh Staf Polres Nias Selatan
dengan harapan, apa yang ada disini itulah yang rekan - rekan nikmati,
polri mempunyai harapan besar kepada seluruh bintara baru agar memberikan energi positif

Polres Nisel juga berharap, agar rekan - rekan Perwira dan Personil Polres Nias Selatan bisa ikut membantu dalam memberikan Pembinaan dan Bimbingan kepada rekan - rekan Bintara baru ini,"tandas polres nisel mengakhiri.(Makmur Gulo)

Label:

Kompol Eko Hartanto, SIK, MH Menjabat Kasat Reskrim Polrestabes Medan


MEDAN, GELORA HUKUM - Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Dadang Hartanto, SH, SIK, MSi pimpin Sertijab Kabag Ren, Kasat Reskrim dan Kapolsek Delitua yang dilaksanakan dilapangan Apel Mapolrestabes Medan jalan H M Said No 1 Medan, Kamis 31 Oktober 2019.

Acara sertijab ini dihadiri oleh Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Dadang Hartanto, SH, SIK,MSi, Waka Polrestabes Medan Akbp Rudi Rifani, SIK, Para Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek jajaran Polrestabes Medan, Bhayangkari Cabang Medan dan Personel Polrestabes Medan.

Adapun nama disertijab, Adalah Kabag Ren dari AKBP Drs Zulfikar diserah terimakan Kepada AKBP Samsidar Br Tambunan, Kasat Reskrim diserahterimakan dari AKBP Putu Yudha Prawira SIK, MH kepada Kompol. Eko Hartanto, SIK, MH, Kapolsek Deli Tua Dari Kompol H Efianto SH, MH kepada Akp Dolly Nelson Nainggolan, SH, SIK, MH

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Dadang Hartanto, SH, SIK, MSi mengatakan Kegiatan Sertijab ini adalah memiliki dua sisi aspek kemanfaatan yang pertama sebagai suatu hal yang sudah rutinitas bagi organisasi yang harus hidup dan berkembang bagi diri personil.

Organisasi Polri ini serah terima jabatan ataupun melaksanakan tugas baik itu secara tour of Duty maupun tour of area. pekerjaannya dilakukan dari satu pekerjaan yang berbeda dengan pekerjaan yang lain berarti dari satu tempat ke tempat yang lain dan itu sudah dilaksanakan oleh personil yang serah terima jabatan hari ini. Ini dilakukan dalam rangka pembinaan karir sehingga semakin baik dan semakin berpengalaman dalam melaksanakan tugas di berbagai bidang.

Pembinaan karir ini penting untuk meningkatkan kualitas dari diri personil
tersebut, diharapkan tentu kualitas personil ini akan terus meningkat, akan memberikan dampak pada kinerja organisasi bagi organisasi sendiri dan sekalian peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan dengan pemindahan. Ini dilakukan untuk mendongkrak kinerja organisasi mampu dipercaya oleh masyarakat karena kepercayaan masyarakat ini sangat menentukan eksistensi keberadaan organisasi Polri di dalam lingkungan yang demokratis, kepercayaan masyarakat yang rendah akan mengakibatkan Polri dapat saja di reformasi bahkan di reposisi karena tidak efektif dan tidak efisien dan dianggap oleh masyarakat tidak mampu memberikan pelayanan dan ini tidak boleh terjadi eksistensi Polri.

Format Kepolisian nasional harus terus kita jaga dan kita tunjukan kepada masyarakat bahwa bentuk kepolisian di negara Indonesia semacam ini mampu secara efektif memberikan pelayanan kepada masyarakat dari pemeliharaan keamanan, penegakan hukum maupun pemeliharaan pelayanan harkamtibmas maupun perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, hal tersebut merupakan tugas pokok yang harus dijalankan di dalam organisasi tersebut. Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan karena sumber daya manusia ini adalah merupakan jiwa organisasi kepolisian,” tegas Kapolrestabes.

Lebih lanjut dikatakan, Pada Sertijab hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Pejabat lama, yang selama ini bertugas dengan baik dan selamat datang ditempat yang baru, mari kita jaga kekompakan, jaga persatuan dan kesatuan.

“Saya yakin dengan kekompakan, persatuan, kecerdasan dan komunikasi yang baik kita bangun bersama maka semua hal yang berat sekalipun akan menjadi ringan,” ucap Kapolrestabes Medan. (Antoni Pakpahan)

Label:

Menghina Profesi Wartawan Dan Ormas, Kades Paran Padang Resmi Dilaporkan

Yulinar (Sekertaris PW GNPK RI Sumut) dan Riana (Wartawan Gelora Hukum) saat membuat Laporan Polisi di Mapolres Tapsel
TAPSEL, GELORA HUKUM - Sekretaris PW Ormas GNPK-RI Sumut Yulinar bersama sejumlah Wartawan dari bebagai media diantaranya Media Gelora Hukum / www.gelorahukum.com  secara resmi melaporkan Kades Paran Padang Kec. Sipirok Tapsel Albani Adam Siregar ke Mapolres Tapanuli Selatan (29/10/2019).

Laporan langsung diterima oleh Aiptu Abdul Salam Harahap dengan Nomor laporan Polisi : LP/266/X/2019/ ,Tapsel/ Sumut tanggal 29 Oktober 2019.

Yulinar menjelaskan, kedatangan kami dari PW Ormas GNPK RI Sumut bersama teman teman dari insan PERS, untuk melaporan langsung Kades Paran Padang, atas perbuatannya waktu lalu dengan sengaja menghina Profesi kami sebagai Wartawan dan Organisasi kemasyarakatan.

Kegiatan PERS dan Ormas bagian dari Pilar Demokrasi dan dijamin oleh Undang-undang, termasuk dalam melakukan investigasi, mencari dan menyampaikan Informasi sebagai wujud peran serta hak masyarakat dalam melakukan pengawasan atas uang rakyat yang dikelola Negara, tidak lain adalah demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi.

Uang Negara yang disalurkan melalui Dana Desa nilainya tidak sedikit, tentu tuntutan transparasi, akuntabilitas dalam pengelolaan nya menjadi keharusan, tapi anehnya Kepala Desa Paran Padang ini disaat kami melakukan konfirmasi atas informasi yang kami terima dari masyarakat, atas pengelolaan Dana Desanya yang diduga sarat dengan Korupsi, malah Kadesnya terkesan marah marah seperti menghalangi kegiatan kami bahkan tanpa segan menghina Profesi Ormas dan Wartawan, praktek penghinaannya secara rinci tertuang dalam rekamam sebagai alat bukti, tandas Sekretaris PW GNPK RI Sumut.

Lanjut Yulinar, sebelumnya pihak kami sudah melayangkan Somasi, karena tidak ada tanggapan dari yang bersangkutan, minimal ungkapan "Minta Maaf", tentu siapa mau profesi kita dihina dan diinjak injak oleh pelayan publik.

Persoalan ini kami tidak main main, kami akan mengejar sampai tuntas, selanjutnya kami akan koordinasi kepada Pihak Poldasu apa bila penanganan masalah ini kelak terkesan lambat, tandas Yulinar mengakhiri.

Pihak Mapolres Tapanuli Selatan, Abdul Salam Harahap, mengatakan laporan ini akan segera ditindaklanjuti, dengan serius. (Tim/red).

Label:

Rabu, 30 Oktober 2019

PSI: Banyak Kejanggalan Anggaran, Anies Jangan Buang Badan

William Aditya Sarana yang sedang berbicara, Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI
JAKARTA, GELORA HUKUM - (30/10/2019), Mendekati batas waktu pembahasan APBD 2020, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta menyatakan bahwa Jakarta memasuki situasi kritis karena banyaknya kejanggalan dalam proses penyusunan anggaran yang tidak transparan. Anggota DPRD PSI William Aditya Sarana menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah lalai dan terkesan tidak peduli selama proses penyusunan anggaran.

“Kemarin saya temukan ada usulan belanja lem aibon senilai 82 miliar Rupiah di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Ini usulan dari mana? Kenapa lem aibon dan kenapa angkanya besar sekali? Saya minta Gubernur jelaskan, jangan buang badan ke anak buah!” tegas William dalam keterangan tertulis.

William mengaku tidak puas dengan alasan salah input di sistem e-budgeting Pemerintah Provinsi DKI. Pasalnya, pembahasan sudah memasuki tahap final. Seharusnya tidak ada lagi kesalahan fatal dan fantastis di tahap akhir ini dan semua komponen sudah rapi dan bisa dipertanggung jawabkan.

“Apa benar kesalahan input atau jangan-jangan baru diperbaiki karena masyarakat teriak? Di sistem e-budgeting kan tercatat kronologis penginputan, saya minta bukan hanya data komponen dibuka, tapi juga rekaman digital siapa input komponen apa dan kapan supaya terang benderang,” kata William.

Selain anggaran lem aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar 124 miliar Rupiah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga 121 miliar Rupiah di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai 66 miliar Rupiah di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur,” ujar William.

William menduga Gubernur Anies tidak mengetahui dan memahami isi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut. Seharusnya, Gubernur menjalankan peran sebagai kepala daerah dan bertanggung jawab penuh memastikan anggaran tepat sasaran, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Kalau Gubernurnya saja tidak tahu isi anggarannya, apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu menahu lagi. Jangan-jangan ada banyak yang salah input, tapi tidak diketahui publik karena rinciannya ditutup-tutupi,” kata William.

William turut mengkritisi langkah Gubernur Anies menutup akses ke website apbd.jakarta.go.id dan meminta agar website tersebut dapat kembali diakses publik. William menekankan pentingnya komitmen keterbukaan dan keberanian untuk transparan.

“Saya minta hari ini juga website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kesalahan fatal kalau Gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja. Jangan Gubernur bermain opini, kami minta buka datanya!” tutup William. (EZL)

Label:

Dompet Duafa Resmikan 200 Zona Layanan Baru Di 34 Provinsi


JAKARTA,  GELORA HUKUM - (30/10/2019), Terus melebarkan semangat manfaat menjadi keinginan Dompet Dhuafa setelah menapaki perjalanan 26 tahun di program-program kemanusiaan.  Kali ini Dompet Dhuafa tempuh dengan meluncurkan  200 zona layanan baru yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Mengingat Dompet Dhuafa lahir untuk memberdayakan dan mengangkat kaum dhuafa,  memutus rantai kemiskinan dan membantu sesama manusia yang dalam kesulitan. Maka perluasan jaringan baik dalam mengakomodasi kebaikan masyarakat maupun sebaran manfaat program. 

Langkah tersebut sebagai salah satu wujud kebahagiaan. Karena selama 26 tahun perjalanan,  Dompet Dhuafa berhasil mengootimalkan kepercayaan dana publik sebesar Rp 2,66 triliun,  dengan alokasi oenyaluran 90 persen,  dan penerimaan manfaat mencapai 19,3 juta jiwa. Sehingga,  dari adanya 200 Zona Layanan,  dapat terus menebarkan kebaikan lebih luas lagi. 

"Di era 4.0 ini,  Dompet Dhuafa meyakini bahwa banyak orang ingin terlibat dalam kebaikan. Terutama membantu orang lain. Kemudian saat mengelola permasalahan kemiskinan dan kemanusiaan,  harua melibatkan banyak pihak. Sekarang ini adalah zaman keterhubungan,  maka digitalisasi menjadi penting untuk menguatkan kanal penghimpunan. Seperti lahirnya bawaberkah.org dan MUMU apps sebagai payment gateway di Dompet Dhuafa. Sehingga dengan semakin luasnya jaringan dan pendekatan digital,  maka semakin luas pula Dompet Dhuafa dalam mengintervensi problematika kemiskinan di Indonesia," sambung Nasyith Majidi, selaku Ketua Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa. 

Perluasan 200 Zona Layanan di 34 provinsi,  menjadi percepatan Dompet Dhuafa dalam mengentaskan kemiskinan.  Karena di data BPS,  kemiskinan di Maret 2019 masih mencatatkan angka 9,14 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 persen 25,14 juta orang,  menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018. (EZL)

Label:

Selasa, 29 Oktober 2019

Unjuk Rasa di Depan Kantor PTP N.2 Desa Simalingkar Berujung Anarkis


MEDAN-GELORA HUKUM - Unjuk rasa yang dilakukan ratusan warga dari Desa Simalingkar A, Desa Durin Tonggal dan Desa Namo Bintang di Kantor PTPN II Desa Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, berakhir anarkis, Selasa (29/10) petang. Massa merusak dan membakar kantor tersebut.

Unjuk rasa berlangsung sejak pagi. Awalnya suasana kondusif. Massa menyampaikan orasi dan menyanyikan lagu kebangsaan. Mereka juga membakar ban di tengah jalan, tepatnya di depan Kantor PTPN 2 Simalingkar A.

Dalam aksinya, warga memprotes pembangunan perumahan yang direncanakan oleh PTPN II bersama PT Perumnas.

Menurut Ketua LSM Forum Kaum Tani Lauchi, Alpen Kaban,lahan seluas 854,26 hektare di kawasan tersebut masih berstatus sengketa dan sudah dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung. Sementara PTPN II memegang sertifikat HGU Nomor 171.

"Lahan masyarakat ini sejak raja-raja dahulu ulayat Lauchi. Pada saat itu dipimpin Raja Joni Purba dan makam raja-raja juga berada di sini. Kami desak pemerintah segera menyelesaikan masalah ini," kata Alpen, saat ditemui usai keributan terjadi. 

"Kami menuntut agar lahan itu segera dikembalikan ke warga. Kami menolak uang tali asih atau ganti rugi," tegasnya. 

Setelah berunjuk rasa, sebagian besar warga sempat pulang ke rumah. Sore hari sekitar pukul 16.00 WIB, suasana justru memanas.

Warga ternyata emosi melihat postingan di media sosial terkait PTPN II dan Perumnas telah meletakkan batu pertama perumahan di Kantor PTPN II. Sebelumnya warga mendengar informasi bahwa ground breaking dilakukan di Kantor Perumnas di Helvetia, Medan.

"Siang sekitar jam 12.00 WIB tadi kami heran kenapa banyak nasi kotak masuk ke kantor itu, sementara orangnya terlihat sedikit. Ternyata ada peletakan batu pertama di sana," ucap Alpen.

Karena emosi, warga kembali berkumpul dan merusak kantor pengembang yang merupakan sinergi BUMN Perumnas dengan PTPN II. Plang nama ditumbangkan, kaca-kaca dipecahkan, bahkan bagian depan kantor sempat dibakar. Dindingnya juga dicoret serta fasilitas yang ada di kantor tersebut rusak akibat lemparan batu.

Kantor PTPN II yang berada di depannya juga dirusak. Pagar ditumbangkan, plang nama kantor ikut dicorat-coret.

Aksi anarkis berlangsung sebentar. Suasana berhasil dikendalikan aparat keamanan. Saat ini ratusan personel polisi dan TNI masih berjaga di sana dengan didukung water canon.(Antoni Pakpahan)

Label:

Warga Tiga Desa Unjuk Rasa Di Depan Kantor PTP N.2


MEDAN-GELORA HUKUM - Ratusan warga dari tiga desa, yakni  Desa Simalingkar A, Desa Durin Tonggal dan Desa Namo Bintang berunjuk rasa di depan Kantor PTPN II di Desa Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (29/10).

Warga memprotes pembangunan perumahan oleh PTPN II bersama PT Perumnas di atas lahan yang sejak lama mereka tempati.

Ketua Forum Kaum Tani Lauchi, Alpen Kaban mengatakan, lahan seluas 854,26 hektare di kawasan tersebut hingga kini masih bersengketa dan sudah memasuki tahap kasasi di Mahkamah Agung.

Tarik menarik antara warga dengan PTPN II terkait lahan itu mencuat setelah dikeluarkannya sertifikat HGU Nomor 171. Warga mengklaim tanah itu sudah jadi milik mereka dan telah dikelola selama puluhan tahun.

Sementara PTPN II beralas HGU 171 menjalin kerjasama dengan PT Perumnas untuk membangun perumahan di lahan tersebut. Langkah ini mendapat protes keras dari warga yang tak ingin terusir dari sana.

"Kami desak pemerintah segera menyelesaikan masalah ini," ujar Alpen Kaban

Selain itu, warga juga menuntut agar lahan tersebut segera dikembalikan kepada mereka. Warga juga tak mau menerima tali asih atau ganti rugi yang akan diberikan PTPN II dan Perumnas sebagai dampak pelaksanaan proyek tersebut.

"Kami juga meminta agar PTPN segera mencabut hak konsesi atas tanah tersebut karena bersinggungan langsung dengan lahan masyarakat. Karena ada sekitar 854,26 hektare lahan masyarakat sejak raja-raja ulayat Lauchi.  Pada saat itu dipimpin Raja Joni Purba dan makam raja-raja juga berada di sini," ungkap Alpen.

Alpen menegaskan bahwa apabila lahan tetap dibangun perumahan, masyarakat akan mengadang. Warga mengaku kerap diintimidasi oleh aparat penegak hukum dan preman yang akibat persoalan tersebut.

"Kalau kami bunuh-bunuhan bagaimana? Tolonglah Presiden hadir untuk membela kepentingan rakyat. Itu yang paling penting," pintanya.

Sementara PTPN II dan Perumnas diketahui sedang melakukan seremoni groundbreaking di Kantor Perumnas di Helvetia pada hari yang sama. Kegiatan inilah yang memantik aksi besar-besaran dari warga.

Warga menuding ada permufakatan antara PTPN II, Perumnas dan pemerintah untuk merebut lahan yang mereka tempati.

Hingga unjuk rasa berakhir, tak satu pun perwakilan PTPN II yang menjumpai massa. Begitu juga saat hendak dikonfirmasi. Hanya ada beberapa petugas keamanan, termasuk TNI dan polisi yang berjaga di sana. (Antoni Pakpahan)

Label:

Senin, 28 Oktober 2019

Wagub Lampung : Desa Wisata Memiliki Daya Ungkit Tinggi Mewujudkan Kesejahteran Dibandingkan Sektor Pertanian

JAKARTA, GELORA HUKUM - (29/10/2019), Desa yang berbasis Desa Wisata bisa mewujudkan kesejahteran masyarakat desa. Sebab,  kantong-kantong kemiskinan berada di desa. Desa punya modal dasar yaitu keindahan, keunikan dan ketetarikan alami dan berpotensi menjadi desa wisata. 

Jika didukung oleh fasilitas yang baik,  apik dan nyaman akan  menarik wisatawan lokal dan mancanegara. 

Estetika desa selalu ada keunikan,  ketertarikan dan berpotensi besar jika ditrasformasi menjadi desa wisata. Tinggal tekad dan niat mengelolanya saja. 

Sebab,  indeks kebahagiaan di daerah masih rendah dikarenakan kesejahteraan di desa masih rendah bersasarkan data dari BPS. 

Selama ini desa hanya fokus menggali potensi pertanian saja. Daya ungkit pertanian desa sangat rendah dengan daya ungkit di sektor pariwisata dan industri. 

Di desa harus dibangun BUMDes dikelola dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Penanggulangan kemiskinan yang ada di desa harus berbasis agrowisata atau desa wisata. Ada dua cara yang harus dilakukan yaitu pertama, 
menaikan kemampuan dan keahlian warga desa sehingga pendapatan masyarakat desa akan naik dengan sendirinya, dan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dengan dibantu oleh tenaga pendamping desa yang handal dan profesional. Kedua, mengurangi konsusmi konsmtif warga di desa, misalnya belanjaan yang tidak produktif. Artinya ada hal baru yang dilakukan bukan sekedar rutinitas. 

Inlah solusi dan sekaligus cara menaikan kesejahteraan desa, dan desa wisata adalah solusinya. 

Menemukan keunikan desa tersebut dan menambah sentuhan. Misalanya pertanian dijadikan agrowisata. 
Maka,  produksi warga di desa nilainya menjadi naik. 

Bila wisatawan turun ke desa maka ada transaksi  ekonomi dan nilai di desa tersebut. 

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam membangun dan mengembangkan desa wisata.  Pertama,  akses. Akses yang baik menuju lokasi desa wisata sangat diperlukan. Sangat dibtuhkan perhatian  dan dukungan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daderah menyediakan aksesibiltas yang memadai,  ramah dan aman.  Misalnya,  Pantai Gigihiu yang ada di Provinsi Lampung sangat cantik, indah dengan panorama yang unik di sore hari, dan disertai penampakan  lumbu-lumba yang mengagumkan. 

Namun, asksesibiltas sangat sulit sekali. Padahal banyak wisatawan  mancanegara dari Austarlia yang berkunjung kesana.  Artinya akses sangat penting dan menjadi penentu kemajuan suatu desa wisata dan pembangunannya harus dilakukan secara sistemtis,  terencana dan berkelanjutan.

Dana desa harusnya diperuntukkan untuk pembangunan lingkungan akses ke desa wisata,  begitu juga pemerintah kabupaten hingga  pemerintah provinsi.  Jika saling berkoordinasi dan berkolabirasi membangun desa wisata maka hasilnya akan sangat signifikan untuk peningkatan ekonomi kesejehteraan warga desa. 

Kedua,  Amenitis, artinya objek wisata desa butuh kenyamanan, keamanan dan keramaha. Harus tersedia infrastruktur pendukung misalnya aneka macam makan tradisional,  home stay ean tidak harus hotel dan toilet yang bersih dan higienis. 

Artinya penduduk desa harus diberdayakan untuk mengelola rumahnya sebagai homestay yang diperuntukan bagi wisatawan. Sanitasi,  kebersihan,  dan hospitality harus diperhatikan dengan baik. Dengan standar itu,  masyarakat desa harus diajarkan atau diedukasi mengenai desa wisata. 

Ketiga,  Atraksi artinya bukan hanya sesuatu given tapi diciptakan. Given misalnya keindahan alami desa. Sedangakan diciptakan yakni atraksi budaya tradisional,  permainan tradisional,  cerita tradisional dan makanan tradisional harus dikemas dengan kualitas terbaik. 

Pemuda desa harus diberdayakan. Mengapa angka penggunaan narkoba di desa cenderung naik karena minimnya kegiatan positif  di desa. Sehingga pemuda desa mudah terkontaminasi dengan obat-obat tersebut. 

Bila pemuda desa diberdayakan  maka hasilnya sangat baik dan positif.  Misalnya, pemuda desa mengajak turis main volly besama di sore,  melihat gajah liar, melihat kebun petani dan sambil memetik buahnnya. Artinya, tidak harus merubah estetika asli desa tersebut.

Sebab,  potensi uang yang beredar di desa wisata sangat besar. Misalnya, Desa Braja Harjosari di Lampung bisa menghasilkan transaksi 1,8 miliar perbulan di dapatkan dari hasil pengelolaan homestay dan makanan tradisional. 

Dengan demikian, agrowisata  berbasis desa wisata bisa mewujudkan kesejahteran,kemandirian masyarakat desa tanpa merubah estetika desa.  Daya ungkit ekonomi desa wisata empat kali lipat besarnya dari sektor pertanian. (EZL)3

Label:

Dialog Empat Pilar MPR Dengan Tema "Memaknai Sumpah Pemuda"

Jakarta,  Gelora Hukum (28/10/2019), Hari sumpah pemuda merupakan bagian kulminasi tahapan menuju kemerdekaan bangsa Indonesia. Sumpah pemuda merupakan inspirasi untuk melahirkan gerakan kepemudaan Indonesia yang dilatari oleh gerakan Bung Utomo. 

Ini merupakan sikap kesatria pemuda Indonesia dan memberikan pengakuan terhadap negara kesatuan republik Indonesia. 

Makna Sumpah Pemuda ini adalah muda merupakan simbol kekuatan. Muda adalah simbol kreativitas , muda adalah simbol inovator, muda adalah simbol dinamisator, kekuatan untuk mengusung perubahan.

Mari kita wujudkan semangat sumpah pemuda menuju Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur dan berdasarkan Pancasiala dan UUD 1945, ungkap Herman Khaerun Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat. 

Menurut Anggota DPD RI Engelius Wake Kako "Sumpah pemuda itu  dilakukan untuk melahirkan gerakan sumpa pemuda pada tanggal 28 Oktober 1908.

Saya maju sebagai Anggota DPD berangkat dari refleksi sumpah pemuda untuk berbakti kepada bangsa dan negara. 

Bagaimana tantangan pemuda hari ini? Ada dua hal : Pertama,  fundamentalisme pasar yang begitu kuat, sehingga perang antara orang kaya dan miskin tetap ada. Kedua, fundamentalisme agama yang sangat kuat karena kita terlalu cenderung berbicara tentang agama, tetapi kita lupa tentang tantangan terbesar bangsa indonesia yakni masalah ekonomi yang semakin liberal.

Orang muda mesti mengambil peran dalam memajukan bangsa. Orang muda mesti diproyeksikan dengan baik sehingga orang muda mampu membaca peluang di masa depan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Orang muda harus menghentikan  perdebatan tentang perbedaan agama, ras dan warna kulit.

Orang muda mesti fokus pada diskurus tentang pembangunan  dan kebaikan bangsa dan negara.

Pada kesempatan yang samag legislator muda dari Fraksi Golkar Dyah  Roro Esti Widya Putri menyampaikan bahwa "NKRI merupakan hasil dari perjuangan dab pengorbanan anak-anak muda sebelumnya. Peran pemuda sangat penting bagi perjalanan dan kemajuan bangsa Indonesia.  
Potens populasi milenial tidak bisa dibiarkan begitu saja, melainkan sebuah potensi besar  untuk  kekuatan ekonomi  dunia. 

Bonus demografi yang dialami bangsa Indonesia akan bisa sukses bila negara mempersiapkan potensi anak-anak muda dan sekaligus ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu,  negara harus menyiapkan lapangan pekerjaan bagi generasi muda. 

Kemudian, akses pendidikan merupakan hak asasi manusia dan udara yang bersih menjadi hak manusi. Oleh sebab itu negara harus memberikan pehatian yang serius dan sungguh-sungguh untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara. 


Bangsa Indonesia harus menyiapkan tenaga SDM orang muda khususnya dibidang ekonomi berbasis digital dengan melanjutkan memberikan beasiswa LPDP yang difasilitasi oleh kemenku. Kelak anak-anak muda yang menerima besasiwa tersebut  bisa mengabdi bagi bangsa Indonesia. (EZL)

Label:

Pokja Temu Raya "Land Grabbing" Adakan Panggung Rakyat

Kelompok Tani dari Laucih, Ngaku br Sembiring, saat orasi dalam Acara Panggung Temu Raya Rakyat di Lapangan Merdeka, Medan, Sabtu (26/10/2019). (Gelora Hukum/Antoni Pakpahan)
MEDAN, GELORA HUKUM - Ratusan warga yang mengaku sebagai korban perampasan tanah oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II, Adakan Acara Panggung Rakyat sebagai dukungan moral kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Lapangan Merdeka, Medan, Sabtu (26/10/2019)  sore. 

Acara Temu Raya Rakyat ,Korban "Land Grabbing" (Perampas tanah Rakyat) diikuti sejumlah kelompok tani dari berbagai daerah di Deliserdang. Misalnya, dari Laucih, STM Hilir,Sei Semayang,Helvetia, Lau Barus dan lainnya. Turut pula sejumlah aktivis LSM,Rakyat Marjinal dan Mahasiswa . Acara diselenggarakan dalam bentuk; orasi, pembacaan puisi, menyanyikan lagu kebangsaan dan sebagainya.

Acara yang diselenggarakan  oleh Kelompok Kerja (Pokja)  Temu Raya Rakyat Sumatera Utara (Sumut) tersebut mengambil Tema "Harapan dan Keprihatinan Rakyat Kepada Pemerintah Baru" Sebagai Ketua pelaksana, Sutrisno Pangaribuan dan Sekretaris, Ines. 

Menurut warga Kelompok Tani  sebagai pemilik lahan sesungguhnya, para petani tidak pantas disebut sebagai penggarap. Merekalah sesungguhnya yang telah dirugikan. Akibat tanah miliknya dicuri PTPN II. Itu sebabnya mereka harus merebutnya kembali.

Kelompok Tani dari Laucih,Ngaku Br Sembiring menyatakan, Bahwa dalam pertemuan dengan AMPI di Medan beberapa bulan lalu, Presiden Jokowi menjanjikan akan menyelesaikan sengketa tanah mereka seusai Pilpres. Dia berharap janji itu dipenuhi. Apalagi mereka adalah pendukung Jokowi.

"Kami berharap Pak Jokowi datang ke lahan yang kami perjuangkan, biar dia tahu seperti apa penderitaan petani yang tanahnya dirampasnya," teriaknya sambil terisak.

Lebih lanjut, Br Sembiring berharap, supaya Bapak Presiden Joko Widodo hadir dan datang ke Tanah kami, untuk melihat gimana penderitaan kami yang selalu ditindas dan diganggu oleh mafia tanah. 

"Tolong kami Pak Jokowi, kami sudah lelah dan letih menghadapi para mafia tanah yang ingin merampas tanah Rakyat. Saya bermohon supaya Pak Jokowi datang melihat kami, " Ujar br Sembiring sambil mengeluarkan air mata. 

Alpen Kaban, koordinator kelompok tani Lauchi, menyebutkan Senin depan (28/10/2019), mereka akan mengusir pengembang Kota Mandiri Belaka yang menduduki lahan milik mereka. Seluas 854Ha lebih, tersebar di lima desa, milik 1673kk yang terdiri atas sekitar 4000 warga.

"Rakyat siap untuk melawan para mafia tanah yang ingin merampas  tanah rakyat dari tanah kami. Sampai darah titik penghabisan kami tetap mempertahankan Hak kami, " Ujarnya. 

Lebih lanjut, Alpin mengatakan, akan mengerahkan seluruh warga yang ada di Desa laucih untuk melawan para pengembang Kota dan akan mengundang Wakil Mentri Pertanian. 

"Kami undang Wakil Menteri Agraria, Surya Tjandra, untuk ikut menyaksikan upaya rakyat merebut kembali tanahnya di Lauchi," tegas Alpen. (Antoni Pakpahan)

Label:

Sabtu, 26 Oktober 2019

Panglima TNI: Sinergitas TNI-Polri Untuk Menjaga NKRI

JAKARTA, GELORA HUKUM - Dari kesuksesan dan keberhasilan menjaga stabilitas keamanan untuk menjaga NKRI tetap utuh adalah sinergitas TNI dan Polri.  Tanpa adanya sinergi tersebut akan ada gangguan, namun dengan sinergi prajurit TNI dan anggota Polri akan menghilangkan ego sektoral, gangguan sekecil apapun di lapangan semuanya dapat diatasi.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Plt. Kapolri Komjen Pol Drs. Ari Dono Sukmanto, S.H., di hadapan 820 prajurit TNI dan anggota Polri di Markas Kodim 1702/Jayawijaya, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Sabtu (26/10/2019).

“Kinerja luar biasa yang ditunjukkan oleh prajurit TNI dan anggota Polri dengan saling bahu membahu dapat melaksanakan tugas yang diemban oleh negara dan berhasil, sehingga menjadi kebanggaan rakyat Indonesia,” tambahnya.

Di hadapan prajurit TNI dan anggota Polri tersebut, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan agar terus menjaga sinergitas TNI-Polri mulai dari tingkat paling bawah Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kapolsek, Dandim, Kapolres, Pangdam dan Kapolda, termasuk sampai tingkat Panglima TNI dan Kapolri.

Untuk itu, sinergitas TNI-Polri harus terus dijaga karena ada pihak-pihak lain di luar sana yang menginginkan sinergi prajurit TNI dan anggota Polri terganggu. “Dengan  niat dari hati yang paling dalam dari kita semua, mari kita tetap mempertahankan sinergitas demi menjaga keutuhan NKRI,” kata Panglima TNI.

Panglima TNI juga mengungkapkan bahwa dengan adanya sinergitas TNI-Polri, maka proses pesta demokrasi  dari awal Pilkada serentak, Kampanye, Pileg, Pilpres, termasuk pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024 serta pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju, semuanya bisa berjalan dengan aman, damai dan lancar serta sukses. 

Terkait rencana kunjungan kerja Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dalam waktu dekat ke wilayah Papua Barat, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Wamena adalah wilayah yang aman dan damai. Masyarakat setempat sekarang bisa melaksanakan kehidupan ekonomi dan proses pendidikan dengan baik serta pemerintah daerah juga berjalan dengan lancar.

“Untuk itu, marilah kita sama-sama bertugas mensukseskan kunjungan kerja Presiden RI di bumi Wamena yang subur, bumi Wamena yang penuh damai,” tutupnya.

Turut hadir pada acara tersebut diantaranya Mendagri Jenderal Pol Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D, Wakasau Marsdya TNI Fahru Zaini Isnanto, S.H., M.DS., Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., Aslog Panglima TNI Marsda TNI Kukuh Sudibyanto dan Aslog Kasau Marsda TNI Abdul Wahab. (EZL)

Label:

Gubernur Edy Rahmayadi Ingatkan Masyarakat Harus Bersahabat Dengan Alam

Medan, Gelora Hukum - (24/10/2019),  Banyak peristiwa bencana terjadi karena ulah manusia. Tanpa berpikir panjang, alam dirusak dan dieksploitasi demi keuntungan ekonomi. Padahal, ketika alam telah murka, kerugian yang ditimbulkan justru lebih banyak. Bahkan, menelan korban jiwa. Untuk itu, manusia harus lah bersahabat dengan alam.

Hal ini diingatkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi saat menjadi pembina Apel Kesiapsiagaan Bencana dalam rangkaian Jambore Daerah Kesiapsiagaan Bencana Daerah Provinsi Sumut 2019, di Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Rabu (23/10).

"Jepang itu dengan segala kecanggihan teknologinya, tak bisa berbuat apa-apa ketika alam marah. Untuk itu, harus kita rawat alam dan sebagai antisipasi lakukan pelatihan untuk siaga. Sehingga, ketika bencana memang harus tiba, kita punya persiapan," katanya.

Ada tiga pesan utama yang disampaikan Edy untuk para peserta Jambore. Pertama, sesama manusia harus saling mengingatkan untuk menjaga alam. Kedua, jambore kesiapsiagaan ini adalah konsolidasi untuk bersama-sama memperkecil kerugian baik personel maupun material apabila musibah terjadi. Dan yang ketiga menumbuhkan sikap sukarela, ikhlas, niat baik, jujur dan berani adalah sikap yang harus dimiliki oleh relawan kebencanaan.

Selanjutnya, Edy pun bercerita tentang ragam peristiwa bencana yang pernah Ia alami. Beberapa diantaranya tsunami di Pangandaran (Jawa Barat), Bantul (Yogyakarta), dan Aceh. "Semua kebingungan. Apalagi kejadian di Aceh, itu saya sudah ikuti latihan, bagaimana lagi dengan yang tidak ikut latihan. Untuk itu, ikuti jambore ini dengan serius, latihan," tutur Edy.

Dirinya pun mengaku ingin kembali dan menyempatkan diri untuk bergabung, berkemah dengan para peserta. Sekaligus, berdoa bersama untuk keselamatan dan keamanan Sumut. Apel diakhiri dengan acara ramah tamah dan foto bersama, para peserta mengantre untuk berfoto dengan Gubernur Sumut.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumut didampingi Kepala BPBD Provinsi Sumut, Riadil Akhir Lubis menyerahkan piagam penghargaan kepada 17 kepala daerah kabupaten/kota atas partisipasi dalam upaya pengurangan resiko bencana melalui program desa tangguh bencana. Kemudian, diserahkan pula piagam penghargaan lagu jambore nasional oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Deputi Bidang Pencegahan kepada didampingi Kepala BPBD Provinsi Sumut, Riadil Akhir Lubis.

Adapun ketujuh belas kabupaten/kota yakni Deli Serdang, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Serdang Bedagai, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Dairi, Tanjung Balai, Langkat, Karo, Batubara, Medan, Humbang Hasundutan, Padangsidimpuan, Tapanuli Tengah, dan Asahan.

Sebelumnya, Kepala BPBD Provinsi Sumut, Riadil Akhir Lubis menyebutkan, Jambore Daerah Provinsi Sumut Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 25 Oktober 2015. Diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai kabupaten/kota, jambore mengangkat tema "Membangun Kebersamaan dan Kerelawanan Menuju Sumatera Utara yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Daerah atau yang mewakili dari 33 kabupaten/kota se Sumut, OPD Pemprov Sumut, Kepala BMKG Sumut, Edison Kurniawan, Kepala pelaksana BPBD kabupaten/kota se Sumut, mewakili BNPB pusat. (EZL)

Label:

KPAI Goes To Campus: Terobosan Mewujudkan Kampus Ramah Anak

Jakarta, Gelora Hukum - (24/10/ 2019), tahun 2018, KPAI mendapatkan pengaduan 4.885 kasus pelanggaran hak anak. Kasus ini belum memotret fakta jumlah total kasus pelanggaran anak di Indonesia. Kasus yg dilaporkan belum sebanding fakta pelanggaran hak anak yang terjadi di masyarakat. Kondisi ini tentu perlu keterlibatan semua pihak termasuk perguruan tinggi. Apalagi Menurut UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi bahwa diantara fungsi perguruan tinggi adalah mengembangkan civitas akademika yang inovatif dan responsif. Munculnya ragam kasus anak di masyarakat tentu harus direspon oleh perguruan tinggi secara cepat agar perguruan tinggi hadir membantu memberikan solusi kompleksitas masalah anak sekaligus mampu melahirkan para alumni yang responsif anak, apapun disiplin keilmuannya.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan perguruan tinggi yang responsif anak, KPAI menggulirkan program *KPAI Goes To Campus*, dengan target visitasi tahun 2019 berjumlah minimal 12 kampus di Indonesia, dengan 3 bentuk program yaitu pertama, kuliah umum terkait isu2  perlindungan anak terkini. Kedua, advokasi pentingnya memasukkan materi perlindungan anak dalam mata kuliah terkait. Ketiga, advokasi pentingnya riset terkait isu2 anak terkini. Besar harapan ketiga bentuk program dimaksud dapat mewarnai khasanah keilmuan di perguruan tinggi untuk menghadirkan alumni2 yang ramah anak di bidang profesinya masing2. 

Hari ini, Program KPAI Goes To Campus dilaunching jam 10.00 wib di Hotel Gran Mercure Harmoni Jakarta. Acara  dilaunching secara bersama oleh Dr. Susanto, MA Ketua KPAI dan  Prof. Dr. Ainun Naim, P.hD Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi RI dan didampingi para Komisioner KPAI serta pejabat kementerian terkait. 

Tahun 2020 program ini akan dilanjutkan agar cakupan jumlah mahasiawa yang responsif dan memiliki komitmen terhadap perlindungan anak  tersebar di Indonesia, harapannya mereka kelak akan menjadi pelopor perubahan dan pembudayaan perlindungan anak hingga basis2 komunitas masyarakat. (EZL)

Label:

Rabu, 23 Oktober 2019

Polres Nisel, Menyerahkan Pelaku Pencurian Di Kejaksaan

NIAS SELATAN, GELORA HUKUM - Uni reserse beserta jajaran Polsek Lahusa Polres Nisel, menangkap KR telaumbanua warga  desa gabungan tasua kecamatan somambawa Kab.Nisel pada 22 juli 2019 lalu yang telah melakukan pencurian di sekolah SD bawonauru 2 kec.lahusa, yang terjadi tanggal 19 juli 2019 bulan lalu, dan satu orang lagi tersang An. KZ baene dalam masih dalam pencarian, dan telah di lakukan penyelidik dan berkas sudah lengkap maka pihak polsek lahusa polres nisel menyerahkan tersangka di kejaksaan negeri telukdalam

Melalui humas Polres Nias Selatan menjelaskan kronologis kejadian,
pada 19 juli lalu, salah seorang guru yang mengajar di sekolah SD negeri bawonauru 2 bernama TO BAENE mengetahui gembok/grendel gembok salah satu pintu kantor dalam keadaan rusak, melihat kejadian itu dia segera menyampaikan peristiwa tersebut kepada kepala sekolah beserta beberapa guru, dan langsung memeriksa ruangan, ternyata satu buah speaker merk DAT ,dua unit kipas angin, satu buah amplifyer, satu unit pengeras suara telah hilang.

Pada hari itu juga pihak kepala sekolah melapor ke polsek lahusa dan saat itu juga pihak polsek lahusa langsung turun ke TKP

Tanpa menunggu sepekan, pada tanggal 22 juli 2019 polsek lahusa menerima informasi dari masyarakat bahwa di desa gabungan tasua kecamatan somambawa ada seseorang yang dicurigai menyimpan sebuah speaker warna hitam, kipas angin yang ciri-cirinya persis seperti barang sekolah yang sudah hilang.

Personil polsek lahusa dengan sigap mendatangi rumah tersebut bersama seorang saksi masyarakat yang langsung menunjukkan rumah yang dicurigai menyimpan barang haram yang diduga keras hasil pencurian tersebut, ternyata rumah tersebut milik tersangka KR TELAUMBANUA yang diduga keras sebagai pelaku pencurian di sekolah dasar bawonauru 2.

Kerja keras tidak mengkhianati hasil, ditemukan beberapa barang di rumah tersangka KR TELAUMBANUA yang sangat mirip dengan barang-barang hilang milik sekolah dasar bawonauru 2 setelah dilakukan penggeledahan.

Setelah polsek lahusa mengamankan tersangka KR TELAUMBANUA, dianya mengakui memperoleh barang-barang tersebut dari sekolah dasar bawonauru 2 dengan cara mencurinya, dan di akuinya bahwa dia tidak sendiri melakukan aksi pencurian tersebut dan ada tersangka lainnya bernama SZ BAENE yang turut menyimpan beberapa barang lainnya

Namun ketika dilakukan penggeledahan terhadap satu orang tersangka lainnya beserta barang hasil curian tidak ditemukan berada dirumah tersangka SZ BAENE, hingga sampai saat ini masih dilakukan pencarian

Dari kejadian tersebut pihak sekolah dasar negeri bawonauru 2 mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000

Atas peristiwa tersebut, karena dinilai berkas sudah lengkap dan layak untuk dilakukan tahap II. Polsek Lahusa dan Polres Nias Selatan telah menyerahkan seorang tersangka KR TELAUMBANUA kepada kejaksaan negeri teluk dalam, dan diduga keras telah melakukan pencurian dengan pemberatan

Dan pihak tersangka KR TELAUMBANUA menerima ganjaran ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara, dan saat ini tersangka KR TELAUMBANUA sudah diserahkan ke tangan jaksa dan dipersiapkan menjalani persidangan pengadilan negeri gunung sitoli di Teluk Dalam. (Makmur Gulo)

Label:

3 Keputusan Bersama Dalam Rapat Paripurna DPRD Kab.Nias

NIAS, GELORA HUKUM -  Rapat Paripurna dalam pengambilan keputusan persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A 2020, Rancangan Peraturan Daerah (RPD) tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Ya'ahowu dan RPD tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda)  Perusahaan Air Minum Tirta Umbu diwilayah Pemerintahan Kabupaten Nias yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Nias Jl. Pelud Binaka Desa Ononamolo I Lot Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli (22/10)

Turut hadir Bupati Nias Sokhiatulo Laoli, Ketua DPRD Yaredi Laoli, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias  Firman Y Larosa, para asisten, SKPD, Kabag, Polres Nias, Kodim 0213/Nias, unsur pimpinan DPRD dan fraksi, anggota DPRD, Muspida Kabupaten Nias

Agenda Penyampaian pendapat fraksi, permintaan persetujuan dewan, penyampaian pendapat akhir Bupati Nias, pembacaan keputusan DPRD dan Berita Acara persetujuan bersama serta penandatanganan keputusan DPRD dan berita acara 3 (tiga) rancangan peraturan daerah (Perda) persetujuan bersama.

Bupati Nias Sokhi'atulo Laoli, dalam arahannya menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara berkelanjutan sebagai wujud tanggungjawab pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati juga menyampaikan terimakasih banyak kepada seluruh anggota DPRD yang sudah memberikan masukan selama pembahasan, baik dalam rapat badan musyahwarah, rapat badan komisi hingga pelaksanaan rapat paripurna pada hari ini."tandas bupati (Makmur Gulo)

Label:

Polres Nisel, Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Toba 2019

NISEL, GELORA HUKUM - Polres Nias Selatan gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Toba Tahun 2019, yang berlangsung di Lapangan Apel Pagi Polres Nias Selatan Jl. Muhammad Hatta No.1 Telukdalam Nias Selatan (23/10)

Turut hadir, mewakili Bupati Nias Selatan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyatakat, Gayus Duha, Danlanal Nias Letkol Laut (P) Jun Lucky Boy Siburian, SE, Tr.Hanla, Kapolres Nias Selatan AKBP I Gede Nakti Widhiarta, S.I.K, Para Perwira Polres Nias Selatan, Para Perwira TNI AD dan TNI AL.

pada amanat Kapolda Sumut yang dibacakan oleh Kapolres Nias Selatan AKBP I Gede Nakti Widhiarta, S.I.K
mengatakan, Apel gelar Pasukan ini bertujuan dalam rangka mengawali Operasi Zebra Toba Tahun 2019 yang akan digelar selama 14 hari, sejak Tanggal : 23 Oktober – 05 November 2019.
Gelar pasukan ini untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personil maupun sarana pendukung lainnya, sehingga pelaksanaan Operasi Zebra Toba Tahun 2019 berjalan dengan optimal dan berhasil sesuai dengan tujuan beserta sasaran yang telah ditetapkan

Lanjutnya, ada pun data jumlah kecelakaan lalu lintas pada operasi zebra toba Tahun 2018, sebanyak 78 kejadian, sementara pada tahun 2017 sebanyak 60, Mengalami kenaikan sebanyak 18 kejadian dibanding dengan Tahun 2017,

Jumlah korban meninggal dunia pada pelaksanaan Operasi Zebra Tahun 2018, sebanyak 44 orang, sementara pada tahun 2017 lalu hanya 21 orang, mengalami kenaikan sebanyak 23 orang dibandingkan Tahun 2017

Pelanggaran lalu lintas pada operasi zebra toba Tahun 2018, sebanyak 51.265, sementara pada tahun 2017 hanya 48.055, Mengalami peningkatan sebanyak 3.210.

Dengan jumlah tilang sebanyak 42.821 lembar dan teguran sebanyak 8.444 lembar. Sedangkan pada Tahun 2017, jumlah tilang sebanyak 41.168 lembar dan teguran sebanyak 6.887 lembar.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya untuk menciptakan situasi Kamsertibsatlantas dengan memberdayakan seluruh Stakeholder, agar diambil langkah yang komprehensif dan menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dengan tuntas.

Tambahnya, diperlukan koordinasi bersama antar Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab dalam membina dan memelihara Kamsertibsatlantas, agar tercipta keterpaduan langkah yang dapat menunjang pelaksanaan tugas,"tandasnya mengakhiri (Makmur Gulo)

Label:

Daftar Nama Menteri Kabinet Jokowi Jilid II

JAKARTA, GELORA HUKUM - Daftar nama nama Menteri Kabinet Indonesia Jokowi Widodo dan Ma'ruf Amin periode 2019-2024, telah diumumkan di Istana Negara, Rabu pagi (23/10).

Jokowi mengatakan, pagi hari ini saya ingin mengenalkan Kabinet Indonesia Maju yang dalam jangka pendek ini, dalam lima tahun ke depan, kita akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan uasha mikro.

Ada beberapa menteri yang kembali di periode sebelumnya yang kembali dipercaya, meski begitu lebih banyak orang-orang baru di kabinet selanjutnya, 

 Daftar nama mentri kabinet jilid II yang dibacakan Joko Widodo.

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Mohammad Mahfud

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhajir Effendy

4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Panjaitan

5. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto

6. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno

7. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian

8. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Marsudi

9. Menteri Agama: Fachrul Razi

10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna Laoly

11. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati

12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim

13. Menteri Kesehatan: dokter Terawan

14. Menteri Sosial: Juliari Batubara

15. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziah

16. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

17. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto

18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrif

19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono

20. Menteri Perhubungan: Budi Karya

21. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G. Plate

22. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo

23. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya

24. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo

25. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Abdul Halim Iskandar

26. Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kehutanan: Sofjan Jalil

27. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa

28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo
29. Menteri BUMN: Erick Thohir

30. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki

31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama

32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Gusti Ayu Bintang Darmavati

33. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro

34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali

35. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko

36. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung

37. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Bahlil Lahadalia

38. Jaksa Agung: ST Burhanuddin

"Saya ingin para menteri terpilih adalah sosok yang inovatif, produktif, pekerja keras dan cepat. Sosok yang tidak terjebak rutinitas yang monoton," tutur Jokowi melalui akun twitter @jokowi pada Senin (21/10).

Setelah diumumkan, menteri kabinet baru Jokowi ini akan dilantik di Istana Negara dengan jadwal direncanakan pukul 10.30 WIB. (EZL)

Label:

Ny. Mudi Herman Asaribab Bantu Mengajar Di Paud Merauke

Jayapura, Gelora Hukum - (23/10/2019), Kecintaannya terhadap anak-anak dan keinginian untuk menumbuhkan semangat belajar terlihat saat kunjungan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD XVII/Cenderawasih  beserta rombongan di PAUD dan TK Kartika Jaya VI-9 Kodim 1709/Yawa.

Dimana saat kunjungannya, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD XVII/Cenderawasih Ny Mudi Herman Asaribab beserta rombongan disambut dengan penuh semangat dan penuh kegembiraan oleh Siswa-siswi PAUD dan TK Kartika Jaya VI-9 Kodim 1709/Yawa. 

Dalam kegiatan kunjungan tersebut Ny Mudi Herman Asaribab Menghimbau kepada Guru-guru untuk bisa mengajarkan dengan ikhlas dan tulus serta dapat menanamkan kedisiplinan, keterampilan dan ketakwaan kepada Tuhan YME kepada siswa-siswi. 

“Karena kedisiplinan, keterampilan dan ketakwaan kepada Tuhan YME adalah modal utama yang harus dimiliki oleh generasi Penerus bangsa, agar nantinya anak-anak ini bisa menjadi pribadi yang bagus dilingkungan keluarga maupun masyarakat”,” Ungkap Ny Mudi.

Selanjutnya Ny Mudi Herman Asaribab yang didampingi oleh Ketua Persit Kartika Chandra Kirana KoorcabRem 174 Ny Ning Agus Abdurrauf juga melihat secara langsung Ruang-ruang kelas dan proses belajar mengajar serta bercengkerama langsung dengan para siswa-siswi PAUD dan TK Kartika Jaya VI-9 Kodim 1709/Yawa.

Selain mengunjungi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD XVII/Cenderawasih tidak lupa memberikan bingkisan kepada Guru dan Siswa-siswi dan menyempatkan untuk melihat Posyandu Mimosa Kodim 1707 yang sedang memberikan pelayanan kepada keluarga angoota kodim 1707. (EZL)

Label:

Arahan Pangdam Saat Kunjungi Pos Satgas Pamtas RI-PNG Wil Merauke

Jayapura, Gelora Hukum - (23/10/2019) — Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab bersama rombongan dalam kunjungan kerja ke Merauke juga mengunjungi Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa yang berada di wilayah Korem 174/ATW, Rabu (23/10).

Dalam arahannya Pangdam XVII/Cenderawasih menekankan agar  anggota Pos Satgas  selalu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME karena di wilayah perbatasan RI -PNG merupakan beranda terdepan NKRI yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, 

Selanjutnya Mayjen TNI Herman Asaribab juga menyampaikan bahwa Satgas Pamtas RI-PNG harus selalu mengantisipasi terhadap tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di wilayah perbatasan diantaranya seperti aktivitas ilegal logging, ilegal minning, human trafficking, pelintas batas, kriminal bersenjata, penyelundupan narkoba atau miras dan aktivitas lain yang melanggar UUD NKRI.

"Oleh karenanya, saya berharap kepada para prajurit satgas untuk selalu memahami tugas pokok, protap protap yang berlaku dan selalu waspada, lakukan patroli keamanan maupun patroli patok serta ciptakan stabilitas keamanan sepanjang perbatasan,"Kata Pangdam.

Sementara itu, Pangdam juga menekankan kepada Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 411/Pandawa harus selalu membantu dan memberikan kebaikan bagi masyarakat perbatasan dan hendaknya juga mempelajari karakter, budaya dan kearifan masyarakat lokal, sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat yang berada disekitar pos pengamanan serta hindari pelanggaran ditempat bertugas yang nantinya dapat membuat citra jelek satuan, kodam bahkan TNI.

"Di daerah ini juga terdapat satuan lain baik dari TNI maupun Polri, saya harapkan agar selalu menjalin hubungan baik, juga jaga hubungan baik dengan Pemda setempat, tokoh adat, tokoh agama dan semua elemen masyarakat, jangan mudah terprovokasi terhadap isu-isu yang belum jelas kebenarannya”,"Tambah Pangdam.

Diakhir kunjungannya Pangdam berikan bingkisan kepada anggota Satgas agar dapat menambah moril dan semangat dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. (EZL)

Label:

Senin, 21 Oktober 2019

Pelantikan DPC P3TSU Kota Medan Periode 2019-2024 Sukses

Teks Photo: Ketua Umum P3TSU Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Chaniago memberikan Petaka kepada Ketua Umum DPC P3TSU Kota Medan, Muslim Sikumbang, dalam acara Pelantikan DPC P3TSU Kota Medan, Senin (21/10)  di Gedung Dharma Wanita Petisah, Jalan Rotan Baru, Medan. (Antoni Pakpahan)
MEDAN,GELORA HUKUM -  PelantikanDewan Pimpinan Cabang (DPC)  Persatuan Pedagang Pasar Tradisional  Sumatera Utara (P3TSU) Kota Medan periode 2019-2024 di Gedung Dharma Wanita Jalan Rotan Baru, Petisah Tengah,Kecamatan Medan Petisah,Medan, Senin (21/10) malam berjalan sukses. 

Dalam Acara Pelantikan dihadiri Ratusan para pedagang Tradisional yang ada di Kota Medan. 

Pelantikan dilakukan langsung Ketua Umum P3TSU Provinsi Sumatera Utara,Zulkifli Chaniago. Sebagai Ketua Umum P3TSU Kota Medan Muslim Sikumbang (Pasar Aksara), Jusuf Ginting sebagai ketua harian (Pasar Kwala Bekala),sedangkan M Iqbal SE selaku sekretaris,serta Azhari (Pasar Simpang Limun) sebagai bendahara dan pengurus lainnya. 

Sebelum pelantikan dilakukan diawali dengan pembacaan ikrar dan dilanjutkan dengan penyerahan pataka dari Ketua Umum P3TSU kepada Ketua Umum P3TSU Kota Medan yang baru dilantik. Usai pelantikan, selain menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik, Wakil Wali Kota juga menyerahkan plakat kepada Ketua Umum P3TSU.

Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi berharap agar P3TSU nantinya, dapat menjadi wadah untuk memperjuangkan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pedagang tradisional yang ada di Kota Medan

Dalam arahannya, Wakil Wali Kota berharap jadi mitra Pemko Medan, sebab pedagang tradisional merupakan tulang punggung perekonomian. Berdagang boleh, sebab itu hak para pedagang tetapi yang tidak boleh menggunakan badan jalan untuk tempat berjualan.

"Kehadiran Pemko Medan untuk membantu pedagang dapat berjualan dan membuat masyarakat merasa aman, tenang dan nyaman ketika berbelanja di pasar tradisional. Sinergi dan mitra kerja seperti inilah yang ingin kita bangun dengan  pengurus P3SU Kota Medan," Ujar Wakil Akhyar. 

Terkait dengan itulah Wakil Wali Kota berharap agar para pedagang pasar tradisional memberikan kepercayaan sepenuhnya dengan Pemko Medan dalam melakukan penataan seluruh pasar tradisional di Kota Medan tanpa ada rasa kecurigaan sedikit pun. 

"Yakinlah Pemko Medan berkomitmen penuh untuk menata dan memajukan pasar tradisional sehingga menjadi tempat melaksanakan transaksi jual beli yang representatif," ungkapnya.

Untuk itu, Wakil Wali Kota Medan mengajak seluruh pedagang untuk senantiasa menjaga kebersihan seluruh pasar tradisional dengan tidak membuang sampah sembarangan. 

"Kebersihan pasar sangat penting sehingga masyarakat merasa tenang dan nyaman ketika berbelanja, " Ucap Akhyar. 

Lebih lanjut,Akhyar menghimbau kepada para pedagang tradisional agar jangan mau dipengaruhi pihak ketiga sehingga nantinya akan merugikan para pedagang sendiri. 

"Percayalah dengan Pemko Medan yang akan terus menata dan membenahi seluruh pasar tradisional di Kota Medan menjadi lebih baik lagi ke depannya," Ucap Ahkyar mengakhiri kata sambutannya. 

Sementara, Ketua Umum P3TSU Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Chaniago dalam kata Sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Wakil Wali Kota Medan ,Kadis perdagangan ,Kepala Dinas Pasar dan para undangan lainnya yang telah hadir dalam pelantikan DPC P3TSU Kota Medan. 

"Saya berharap pihak Pemko Medan terus menjalin kerja sama dengan para pengurus P3TSU Medan dan memperhatikan para pedagang Tradisional yang ada di Kota Medan, " Ujar Zulkifli. 

Zulkifli Chaniago juga mengucapkan selamat dan sukses kepada pengurus DPC P3TSU yang terpilih. 

"Saya berharap kepada pengurus yang terpilih supaya dapat bekerja sama dan bersinergi dengan Pemko Medan, Kadis Perdagangan dan Dinas Pasar. Jangan segan untuk mengadu ke Pemko Medan kalau ada masalah yang dialami para pedagang, " Ujar Zulkifli. 

Turut hadir dalam Acara pelantikan Pengurus DPC P3TSU Kota Medan diantarnya,Anggota DPRD Sumut Rudi Hermanto,Anggota DPRD Medan Hendrik Duin Sembiring,Kadis Perdagangan Kota Medan Damikrot, Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya, Kabag Humas Arrahman Pane, Organisasi Forum Masyarakat Nasional (Formanas), Camat Medan Petisah M Agha Novrian dan dihadiri ratusan para pedagang yang tergabung di P3TSU. (Antoni Pakpahan)

Label: