MEDAN-GELORA HUKUM - Ratusan warga dari tiga desa, yakni Desa Simalingkar A, Desa Durin Tonggal dan Desa Namo Bintang berunjuk rasa di depan Kantor PTPN II di Desa Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (29/10).
Warga memprotes pembangunan perumahan oleh PTPN II bersama PT Perumnas di atas lahan yang sejak lama mereka tempati.
Ketua Forum Kaum Tani Lauchi, Alpen Kaban mengatakan, lahan seluas 854,26 hektare di kawasan tersebut hingga kini masih bersengketa dan sudah memasuki tahap kasasi di Mahkamah Agung.
Tarik menarik antara warga dengan PTPN II terkait lahan itu mencuat setelah dikeluarkannya sertifikat HGU Nomor 171. Warga mengklaim tanah itu sudah jadi milik mereka dan telah dikelola selama puluhan tahun.
Sementara PTPN II beralas HGU 171 menjalin kerjasama dengan PT Perumnas untuk membangun perumahan di lahan tersebut. Langkah ini mendapat protes keras dari warga yang tak ingin terusir dari sana.
"Kami desak pemerintah segera menyelesaikan masalah ini," ujar Alpen Kaban
Selain itu, warga juga menuntut agar lahan tersebut segera dikembalikan kepada mereka. Warga juga tak mau menerima tali asih atau ganti rugi yang akan diberikan PTPN II dan Perumnas sebagai dampak pelaksanaan proyek tersebut.
"Kami juga meminta agar PTPN segera mencabut hak konsesi atas tanah tersebut karena bersinggungan langsung dengan lahan masyarakat. Karena ada sekitar 854,26 hektare lahan masyarakat sejak raja-raja ulayat Lauchi. Pada saat itu dipimpin Raja Joni Purba dan makam raja-raja juga berada di sini," ungkap Alpen.
Alpen menegaskan bahwa apabila lahan tetap dibangun perumahan, masyarakat akan mengadang. Warga mengaku kerap diintimidasi oleh aparat penegak hukum dan preman yang akibat persoalan tersebut.
"Kalau kami bunuh-bunuhan bagaimana? Tolonglah Presiden hadir untuk membela kepentingan rakyat. Itu yang paling penting," pintanya.
Sementara PTPN II dan Perumnas diketahui sedang melakukan seremoni groundbreaking di Kantor Perumnas di Helvetia pada hari yang sama. Kegiatan inilah yang memantik aksi besar-besaran dari warga.
Warga menuding ada permufakatan antara PTPN II, Perumnas dan pemerintah untuk merebut lahan yang mereka tempati.
Hingga unjuk rasa berakhir, tak satu pun perwakilan PTPN II yang menjumpai massa. Begitu juga saat hendak dikonfirmasi. Hanya ada beberapa petugas keamanan, termasuk TNI dan polisi yang berjaga di sana. (Antoni Pakpahan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar