Jumat, 30 Agustus 2019

Seminar Nasional Dan Pelatihan Advokasi Tingkat Nasional

Keterangan Foto : Firman Jaya Daeli (ujung sebelah kanann) 
bersama mantan Wakil Ketua DPD-RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI Prof. Dr. Sri Adiningsih, SE, M.Sc
YOGYAKRTA, GELORA HUKUM - Seminar Nasional Dan Pelatihan Advokasi Perempuan Tingkat Nasional berlangsung di Yogyakarta, Kamis, 29 Agustus 2019. Mantan Wakil Ketua DPD-RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas datang menghadiri Seminar Nasional atas undangan Penyelenggara dan sekaligus menyampaikan Kata Sambutan sebagai Keynote Speaker. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI Prof. Dr. Sri Adiningsih, SE, M.Sc menjadi Pembicara sekaligus Membuka Acara Seminar Nasional, didampingi Rektor UKDW (Duta Wacana), dan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) GMKI Corneles Galanjinjinay sebagai Ormas Penyelenggara. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi diundang juga untuk menyampaikan pemikiran mengenai Perempuan Dan Politik Luar Negeri Indonesia. 

Beberapa hari sebelumnya, PP GMKI telah bertemu (audiensi) dengan Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi di Kantor Kementerian Luar Negeri RI, di Jakarta. Pertemuan ini diletakkan dalam kerangka konsultasi dan diskusi untuk membahas sejumlah agenda mendasar dan issue strategis. Agenda dan issue ini berintikan dan berkaitan dengan penyelenggaraan Acara Seminar Nasional Dan Pelatihan Advokasi Perempuan Tingkat Nasional. Berikut dengan Tema Sentral acara yang merupakan substansi pemikiran tematik yang dibahas dan dikaji selama Acara Seminar Nasional Dan Pelatihan Advokasi Perempuan. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi pada dasarnya mendukung sepenuhnya penyelenggaraan acara dan menyampaikan pemikiran perihal Tema Sentral dari acara yang strategis ini.

Acara Seminar Nasional Dan Pelatihan Advokasi Tingkat Nasional, bertemakan "Perempuan Cerdas, Perempuan Berdaya". Penyelenggara mengundang sejumlah Pembicara Seminar Nasional dan Narasumber Pelatihan Advokasi Perempuan, antara lain : Dr. Ir. Arianti Ina Restuani Hunga (Akademisi UKSW/Satya Wacana, Salatiga, Jateng), Krise Gosal (MPH PGI), Yowanda Yonggara (PP GMKI), dan lain-lain. Rektor UKDW (Duta Wacana) Yogyakarta, sejumlah tamu dan peserta dari daerah-daerah di Indonesia, diundang penyelenggara untuk datang menghadiri Seminar Nasional khususnya dalam Acara Pembukaan dan Sesi Seminar. 

Penyelenggara juga mengundang sejumlah kalangan yang peduli dan terlibat dengan berbagai program legislasi dan politik regulasi mengenai perlindungan, pemberdayaan, dan pemajuan perempuan. Dalam kerangka ini, Penyelenggara mengundang Firman Jaya Daeli, yang pernah menjadi salah seorang inisiator sebagai Anggota DPR-RI mengajukan Usul Inisiatif RUU Penghapusan KDRT, untuk menghadiri Acara Seminar Nasional. Penyelenggara bersama Firman Jaya Daeli beberapa waktu sebelumnya juga, telah menghubungi dan memediasi Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi, mantan Wakil Ketua DPD-RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dan Ketua Wantimpres RI Prof. Dr. Sri Adiningsih, SE, M.Sc semoga ketiga pejabat tinggi negara ini berkenan datang hadir dan bersedia menjadi Pembicara Acara Seminar Nasional. Firman Jaya Daeli yang menghadiri Acara Pembukaan dan Sesi Seminar, sedang berada di Yogyakarta juga karena sehari sebelumnya, Rabu, 28 Agustus 2019, Firman Jaya Daeli diundang Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta untuk menyampaikan Orasi Kebangsaan di Kampus UIN Sunan Kalijaga, bertemakan "Penguatan Ideologi Pancasila". Penyampaian Orasi Kebangsaan berlangsung di depan 3 ribuan mahasiswa baru, sejumlah dosen, fungsionaris Dewan Eksekutif Mahasiswa, dan aktifis UIN Sunan Kalijaga.

Rangkaian Acara Seminar Nasional dilanjutkan dengan Acara Pelatihan Advokasi Perempuan, yang berlangsung di Kaliurang, Yogyakarta. Ada beberapa figur - tokoh, akademi - pengamat, kalangan profesional dan aktifis perempuan yang kredibel dan kompeten yang berasal dari berbagai profesi dan latarbelakang diundang datang hadir untuk menjadi Narasumber Pelatihan Advokasi. Penyelenggara mengundang para Narasumber untuk menyampaikan pemikiran dan berdiskusi strategis dan teknis secara mendalam bersama Peserta perihal sejumlah pokok kajian bahasan. Kehadiran penuh dan keterlibatan maksimal para Narasumber semakin memaknai Pelatihan Advokasi. Peserta Pelatihan Advokasi berasal dari berbagai daerah-daerah di Indonesia. (Timred)

Label:

Rabu, 28 Agustus 2019

Acara Peringatan Hari Jadi PT.SRL Terlaksa Baik


Gelora Hukum - Desa sei Meranti 24/08/2019.labusel PT.sumatera riang lestari
Merayakan hari jadinya yang ke 50thn,di desa sei Meranti dusun bagan sari Labusel,yg di laksanakan di SDN Bagan sari dan sekaligus memberi bantuan kepada sekolah dan masyarakat desa sei Meranti dusun bagan sari

Adapun bantuan yang diberikan oleh pihak perusahaan PT.SRL.adalah pemasangan listrik,penggelederan jalan,dan perbaikan sekolah SDN Bagan sari dan membagi bagikan hadiah kepada masyarakat dengan mencabut kupon yg telah di sediakan olah panitia.

Adapun bantuan yang diberikan oleh pihak perusahaan PT.SRL.adalah untuk mempererat hubungan kekeluargaan perusahaan dengan masyarakat khususnya desa sei Meranti yg berada di kabupaten Labusel,agar saling menjaga kemitraan dan keharmonisan kedepannya.

Dalam acara hari jadi nya PT.SRL.ini di hadiri oleh pihak desa yaitu.Ruben Sihombing (KADES)Nelson Tampubolon (SEKDES) Idrus Reza(KAUR PEMBANGUNAN) dan di hadiri juga oleh pihak perusahaan yaitu,Bpk M.Tampubolon (MANAGER PT.SRL)AH.Batu bara(STAF)Eka(HUMAS)
Beserta yg lainnya.

Dalam acara ini pihak desa dan perusahaan telah mengundang pihak pers dan lsm yg ada di kabupaten labuhan batu Selatan ini yaitu dihadiri salah satu ketua Sumbagut dari lembaga BAPAN yaitu bapak SAMSON NADEAK berserta para media online yang lain turut hadir dalam acara hari jadi nya pt.srl ini.

Bapak manager PT.SRL. Yaitu bapak M.Tampubolon juga mengatakan dan berharap agar masyarakat desa sei Meranti dan pihak perusahaan agar selalu menjaga hubungan yang baik dan saling bekerja sama dalam memajukan program desa dan perusahaan.

Semoga masyarakat dapat menerima dengan ikhlas bantuan yg kami berikan walaupun tidak seberapa tapi semoga kita semakin maju dan sukses.

Bpk kades sei Meranti, Ruben Sihombing beserta jajarannya mengucapkan terima kasih kepada pihak perusahaan PT.SRL yg telah memberikan bantuan dan motivasi kepada anak didik SDN Bagan sari, semoga PT.SRL semakin jaya dan makmur untuk kedepannya.

Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak bapak pers dan LSM yg sudah dapat hadir dan mendukung program desa dan perusahaan sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. (Sahat B)

Label:

Selasa, 27 Agustus 2019

KPU Sumut Tetapkan 100 Caleg Terpilih di DPRD Sumut

MEDAN, GELORA HUKUM - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat pleno terbuka untuk penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Sumatera Utara periode 2019-2024 hasil Pemilihan Legislatif 2019.

Dalam rapat terbuka itu, 100 caleg yang terpilih ditetapkan untuk duduk di kursi DPRD Sumatera Utara periode 2019-2024.

Rapat dihadiri seluruh partai peserta pemilu dan Komisioner KPU Sumut, terutama Ketua KPU Sumut, Herdensi Adnin di Medan, Selasa (27/8).

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, PDIP, Golkar dan Gerindra berhasil meraup suara cukup banyak. PDIP 19 kursi, Golkar dan Gerindra sama-sama menempatkan 15 kursi.

Partai Nasdem merebut 12 kursi, PKS 11 kursi, Demokrat 9 kursi, PAN 8 kursi, Hanura 6 kursi, PKB dan PPP sama-sama meraih 2 kursi, dan terakhir Perindo mendapat jatah 1 kursi.

Berikut nama-nama caleg terpilih dari 12 daerah pemilihan di Sumatera Utara:

Daerah Pemilihan 1
1. Rudy Hermanto, PDIP
2. Salman Alfarisi, PKS
3. Tia Ayu Anggraini, Gerindra
4. M Faisal, PAN
5. Parlaungan Simangunsong, Demokrat
6. Mustafa Kamil Adam, Nasdem
7. Artha Berliana Samosir, PDIP
8. Jumadi, PKS
9. Aulia Rizki Agsa, Gerindra
10. Irham Buana Nasution, Golkar

Daerah Pemilihan 2
1. Meryl Rouli Saragih, PDIP
2. Muhammad Hafez, PKS
3. Benny Harianto Sihotang, Gerindra
4. Baskami Ginting, PDIP
5. Kuat Surbakti, PAN
6. Akbar Himawan Buchari, Golkar
7. Tuahman Franciscus Purba, Nasdem

Daerah Pemilihan 3
1. Kiki Handoko, PDIP
2. Yantoni Purba, Gerindra
3. Hariyanto, PKS
4. Wagirin Arman, Golkar
5. Anita Lubis, Demokrat
6. Timbul Sinaga, Nasdem
7. Ruben Tarigan, PDIP
8. Hendra Cipta, PAN
9. Muhammad Subandi, Gerindra
10. Riri Stephanie Siregar, Hanura
11. Mara Jaksa Harahap, PKS
12. Jafaruddin Harahap, PPP

Daerah Pemilihan 4
1. Delpin Barus, PDIP
2. Dimas Tri Adji, Nasdem
3. Azmi Yuli, Gerindra
4. Loso, PKB
5. Misno Adisyah Putra, PKS

Daerah Pemilihan 5
1. Mahyaruddin Salim, Golkar
2. Armyn Simatupang, Demokrat
3. Sri Kumala, Gerindra
4. Teyza Cimira Tisya, PDIP
5. Ahmad Hadian, PKS
6. Yahdi Khoir Harahap, PAN
7. Darwin, PPP
8. Ebenejer Sitorus, Hanura
9. Syamsul Bahri Batubara, Golkar
10. Santoso, Demokrat

Daerah Pemilihan 6
1. Ari Wibowo, Gerindra
2. Zeira Salim Ritonga, PKB
3. Poaradda Nababan, PDIP
4. Erni Ariyanti, Golkar
5. Erwinsyah Tanjung, Nasdem
6. Dedi Iskandar, PKS
7. Muhammad Gandhi Faisal Siregar, PA
8. Edi Susanto Ritonga, Hanura

Daerah Pemilihan 7
1. Harun Mustafa Nasution, Gerindra
2. Yasyir Ridho Lubis, Golkar
3. Abdul Rahim Siregar, PKS
4. Tondi Roni Tua, Demokrat
5. Ahmad Fauzan, PAN
6. Fahrizal Effendi Nasution, Hanura
7. Rahmat Rayyan Nasution, Gerindra
8. Parsaulian, Nasdem
9. Syahrul Effendi Siregar, PDIP
10. Syamsul Qamar, Golkar

Daerah Pemilihan 8
1. Budieli Laia, PDIP
2. Edward Zega, Demokrat
3. Megawati Zebua, Golkar
4. Berkat Kurniawan Laoli, Nasdem
5. Thomas Dachi, Gerindra
6. Tukari Talunohi, PAN

Daerah Pemilihan 9
1. Pantur Banjarnahor, PDIP
2. Rahmansyah Sibarani, Nasdem
3. Tangkas Manimpan Tobing, Demokrat
4. Jonius TP Hutabarat, Perindo
5. Irwan Simamora, Hanura
6. Tuani Lumban Tobing, PDIP
7. Viktor Silaen, Golkar
8. Pintor Sitorus, Gerindra
9. Jubel Tambunan, Nasdem

Daerah Pemilihan 10
1. Mangapul Purba, PDIP
2. Rony Reynaldo Situmorang, Nasdem
3. Iskandar Sinaga, Golkar
4. Saut Purba, Demokrat
5. Gusmayadi, Gerindra.
6. Franky Partogi Wijaya Sirait, PDIP
7. Hidayah Herlina Gusti Nasution, PKS
8. Rusdi Lubis, Hanura

Daerah Pemilihan 11
1. Anwar Sani Tarigan, PDIP
2. Franc Bernhard, Golkar
3. Remita Sembiring, Nasdem
4. Ingan Amin Barus, Gerindra
5. Sumihar Sagala, PDIP

Daerah Pemilihan 12
1. Rizky Yunanda Sitepu, Golkar
2. Meriahta Sitepu, PDIP
3. Ajie Karim, Gerindra
4. Muhammad Andri Alfisah, Demokrat
5. Zainuddin Purba, Golkar
6. Hendro Susanto, PKS
7. Rudi Alfahri Rangkuti, PAN
8. Ricky Anthony, Nasdem
9. Putri Susi Meilany Daulay, Golkar
10. Sugianto Makmur, PDIP. 

(Antoni Pakpahan)

Label:

Politik Kenegaraan Berbasis Pengabdian

Photo: Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia) sedang menyampaikan orasi kebangsaan tentang Politik Kenegaraan berbasis Pengabdian
JATENG, GELORA HUKUM -  Seminar Nasional berlangsung di Kota Salatiga, Jateng, Selasa, 30 Juli 2019. Seminar bertemakan "Politik Kenegaraan Berbasis Pengabdian", yang berlangsung atas Kerjasama Perguruan Tinggi UKSW (Satya Wacana) Salatiga, GMKI Salatiga, dan Pusat Studi Politik Dan Keamanan Indonesia (Puspolkam Indonesia). 

Seminar diawali dengan kegiatan Pelatihan Sekolah Penggerak Anti Korupsi yang berlangsung beberapa hari sebelumnya atas dukungan kerjasama antar sejumlah lembaga. Seminar diakhiri dengan Penandatanganan MoU Kerjasama Penelitian antara Lembaga CSDS UKSW (diwakili Ketua Program Studi Pembangunan Pascasarjana UKSW Dr. Wilson M.A. Therik) dengan Puspolkam Indonesia, yang disaksikan salah seorang Pembicara Seminar Prof. Harry Azhar Azis, MA, Ph.D (Anggota BPK-RI dan mantan Ketua BPK-RI). Rektor UKSW Neil Samuel Rupidara, SE, MA, Ph.D menyampaikan Kata Sambutan Pembukaan. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyampaikan Kata Sambutan Pembukaan sekaligus Membuka kegiatan Seminar Nasional. 

Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli menyampaikan Orasi Kebangsaan dengan Tema : "Politik Kenegaraan Berbasis Pengabdian". Para Pembicara di Sesi Pertama Seminar, antara lain : (1). Dr. Prabawa Eka Soesanta (pejabat struktural dari Kementerian Dalam Negeri RI) ; (2). Martha Tobing, SH (pejabat struktural dari Kejaksaan) ; (3). Dr. Marihot J. Hutajulu, SH (Dekan Fakultas Hukum UKSW) ; (4). Dr. Theo Litaay, SH (Ketua YBD yang juga pejabat struktural KSP-RI). Selanjutnya di Sesi Kedua, Prof. Harry Azhar Azis, MA, Ph.D (Anggota BPK-RI dan mantan Ketua BPK-RI) menyampaikan pemikiran sebagai Pembicara. 

Ada beberapa kalangan diundang menjadi Pembicara dalam Seminar ini, antara lain : KPK-RI, Menteri PAN Dan RB RI Komjen Pol. Purn. Syafruddin, Kapolda Jateng Irjen Pol. Dr. Rycko Amelza Dahniel, M.Si, Guru Besar UGM Prof. Dr. Edward Omar Syarif Hiariej, SH, MH. Sejumlah atraksi kesenian dan kebudayaan dalam bentuk busana, lagu, dan tari-tarian kultural nusantara kebangsaan dari kalangan mahasiswa - semakin menyemarakkan dan memaknai acara Pembukaan Seminar. Hampir duaribuan tamu dan peserta menghadiri Seminar, yang berasal dari kalangan mahasiswa S1, S2, S3, dosen, akademisi, pengamat, dan aktifis, jajaran pemerintahan dan kalangan penegak hukum, ASN, TNI, Polri, ormas, civil society (organisasi masyarakat sipil, NGO/LSM), media massa, dan lain-lain.


"Politik Kenegaraan Berbasis Pengabdian"
Oleh : Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia) ; Ada tiga tantangan bersama sebagai masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, yang bersifat strategis elementer. Ketiga tantangan ini pada dasarnya dirumuskan secara garis besar, yaitu : (1). Membumikan dan menggelorakan Pancasila ; (2). Memperjuangkan dan memperkuat pencapaian Tujuan Nasional ; (3). Menandai dan memaknai Cita-Cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945.

Semangat dan substansi tantangan ini merupakan tugas dan tanggungjawab bersama di lapisan kepemimpinan dan kemasyarakatan. Kerangka bangun lapisan kepemimpinan dalam konteks ini terdiri dari : (pertama). kepemimpinan yang memperoleh mandat dan kepercayaan elektoral dari rakyat melalui proses pemilu (election) ; (kedua). kepemimpinan yang mendapat otoritas di luar eletoral atau melalui proses nonpemilu (selection). 

Tugas luhur dan tanggungjawab moral kedua lapisan ini adalah sepenuhnya dan sejatinya harus mengorganisasikan dan menyelenggarakan pemajuan kualitas masyarakat, bangsa, dan negara ; serta pembangunan kewilayahan lokal, regional, dan nasional.

Perihal mengenai tantangan ini, juga merupakan tugas dan tanggungjawab bersama di lapisan kemasyarakatan (elemen organisasi). Konstruksi tatanan ini terdiri dari : 

(pertama). organisasi kemasyarakatan, keagamaan, kebangsaan, organ kesenian, kebudayaan, dan keolahragaan. Elemen organisasi ini harus senantiasa terpanggil bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengembangan masyarakat.

(kedua). organisasi masyarakat sipil dan organisasi non pemerintah (NGO/LSM). Unsur komunitas ini mesti selalu terpanggil juga bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan rakyat.

(ketiga). partai politik. Elemen institusi ini pada dasarnya memiliki fungsi-fungsi strategis yang harus terus menerus berlanjut dan bertahap untuk melakukan pendidikan, pelatihan, dan pengkaderan politik anggota.

(keempat). perguruan tinggi dan lembaga pendidikan. Hakekat komunitas ini sejatinya bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengorganisasian dan penyelenggaraan pendidikan kewargaan.

Tantangan untuk membumikan dan menggelorakan Pancasila ; untuk memperjuangkan dan memperkuat pencapaian Tujuan Nasional ; untuk menandai dan memaknai Cita-Cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945, pada gilirannya dapat teratasi dan tercapai ketika diilhami dan dilalui dengan prinsip dan sikap kejuangan, keberanian, ketekunan, ketulusan, keluhuran, kebajikan dalam keseluruhan rangkaian utuh kepribadian yang dianuti dan kepemimpinan yang dilakoni.

Prinsip dan sikap ini adalah sebuah prinsip dan sikap "politik kesucian", yakni sebuah politik kenegaraan yang berbasis pengabdian demi untuk kebajikan umum dan keadaban publik. Prinsip dan sikap ini juga merupakan prinsip dan sikap yang tanpa dan minus kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan sektarian ; dan tidak ada kepentingan sesaat, kepentingan pragmatis, kepentingan primordial. Prinsip dan sikap ini melambangkan sebuah dan serangkaian kualitas kepribadian dan kepemimpinan yang memastikan sudah selesai dengan dirinya. Kualitas pengabdiannya juga bahkan sudah melewati dan melampauhi batas minimal standar yang menjadi tugas, kewajiban, dan tanggungjawabnya.

Hakekat pengabdian ini merupakan dan menjadi intisari kekuatan positif dan akarkuat kemaknaan baik dari Politik Kenegaraan. Doktrin Politik Kenegaraan model ini secara prinsipil tidak berbasis pada politik penguasaan yang hanya sekadar menguasai dan berkuasa semata tanpa diabdikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Doktrin Politik Kenegaraan model ini juga secara etik moral tidak bertumpu pada watak kekuasaan semata tanpa diperuntukkan dan dipersembahkan bagi keutamaan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan UUD 1945.

Ideologi Politik Kenegaraan berbasis pada politik peradaban dan watak keadaban. Ketika yang dikumandangkan  dan digelorakan adalah politik peradaban dan watak keadaban maka salah satu kualitas pengabdian yang ditampilkan dan ditumbuhkan adalah nilai normatif dan tindakan nyata akan kejuangan, keberanian, ketekunan, ketulusan, keluhuran, dan kebajikan untuk memastikan, meneguhkan, dan mengukuhkan perjuangan luhur. Pemastian, peneguhan, dan pengukuhan ini untuk menegakkan hukum dan keadilan ; serta perjuangan mulia untuk melawan dan memberantas kejahatan korupsi.

Politik Kenegaraan yang sesungguhnya-sungguhnya dan sejatinya-jatinya adalah Politik Tugas Panggilan Pelayanan yang berintikan dan berorientasi dalam Bumi Indonesia Raya. Inti dan orientasi dari Indonesia Raya menjadi semakin berakar dan bermakna ketika ditempuh secara serius, kredibel, akuntabel, profesional, dan maksimal melalui dan dengan jalan ideologis dan terang tema "Politik Kenegaraan Berbasis Pengabdian", urai Bung Firman mengakhiri.

Catatan :
Tulisan ini merupakan garis besar pokok pemikiran Firman Jaya Daeli ketika diundang menyampaikan Orasi Kebangsaan di depan hampir duaribuan tamu dan peserta (rata-rata mahasiswa S1, S2, S3, dosen, akademisi, pengamat, aktifis, jajaran pemerintahan dan kalangan penegak hukum, ASN, TNI, Polri, ormas, civil society (organisasi masyarakat sipil, NGO/LSM), media massa, dan lain-lain. Orasi Kebangsaan disampaikan dalam Seminar Nasional di Gedung Balairung Kampus UKSW (Satya Wacana) Salatiga, Jateng.

Penulis yang menyampaikan Orasi Kebangsaan adalah Politisi PDI Perjuangan, yang menjadi Anggota PDI Perjuangan ketika masa akhir menyelesaikan studi di S2 Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia (UI). Ketika itu, penulis merupakan fungsionaris termuda di kepengurusan Balitbang Pusat PDI Perjuangan sebagai salah seorang Kepala Biro (Pembangunan Daerah Dan Otonomi Daerah). Kemudian menjadi Anggota Termuda Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI dalam usia 30 tahun ; dan juga menjadi Anggota Termuda Ketiga di antara seluruh Anggota DPR-RI ketika itu. Menunaikan Tugas Pengabdian di Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI. Kemudian menjadi salah seorang Ketua DPP PDI Perjuangan (Bidang Hukum Dan HAM) dalam usia 36 tahun. 

Penulis sebagai Caleg DPR-RI dari PDI Perjuangan, pernah meraih atau memperoleh suara terbanyak di antara seluruh Caleg DPR-RI dari PDI Perjuangan di sebuah Dapil DPR-RI (Dapil Sumut 2 dan Dapil Kepri). Bahkan pernah meraih atau memperoleh suara terbanyak kedua di antara seluruh Caleg DPR-RI dari semua Partai Politik Peserta Pemilu ketika itu (Dapil Sumut 2). 

Pernah terlibat aktif dalam Pansus, Panja, dan Tim Perumus pembahasan dan pembentukan sejumlah UU, antara lain : UU Kepolisian RI, UU Kejaksaan RI, UU Kehakiman RI, UU Mahkamah Agung RI, UU Mahkamah Konstitusi RI, UU Komisi Yudisial RI, UU KPK-RI, UU Advokat, UU Pengadilan HAM, UU Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi, UU Partai Politik, UU Pemilu (Pileg Dan Pilpres), UU MPR-RI, DPR-RI, DPD-RI, DPRD, UU Pemerintahan Daerah, dan lain-lain. Juga pernah diundang menjadi salah seorang Narasumber, Pembicara, Penceramah, dan Dosen Tamu di Sekolah Staf Dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri, Sekolah Staf Dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, Sekolah Staf Dan Komando TNI Angkatan Udara (Sesko TNI AU), dan di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta (S2 dan S3). 

Selanjutnya, pernah beberapa kali diundang di beberapa negara sahabat di luar negeri untuk bertemu mendiskusikan dan merumuskan sejumlah perihal strategis. (Team red)

Label:

Senin, 26 Agustus 2019

Kebakaran Rumah Kontrakan, Peristiwa Memilukan di Selayar



SELAYAR, GELORA HUKUM - Kebakaran dua petak rumah di Jln. MT. Haryono, Lingkungan Bonehalang, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, mengawali medio bulan Juli 2019.

Peristiwa kebakaran yang terjadi pada sekitar pukul 18.20 wita, hari Kamis, (12/7) tersebut dipicu oleh korsleting atau hubungan arus pendek listrik yang terjadi di lantai dua bangunan rumah petak bercat putih.

Saat kejadian, rumah dalam kondisi kosong. Anak korban, Andi Supriadi yang pertama kali menyaksikan peristiwa kebakaran, menjelaskan, sebelum kejadian, yang bersangkutan sempat mencium bau kabel terbakar dan melihat asap mulai mengepul dari dalam rumah.

Menyaksikan kejadian tersebut, Andi Supriadi langsung melapor ke Mako Polres Kepulauan Selayar yang selanjutnya menghubungi posko Damkar, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran. 
Menindaklanjuti laporan tersebut, tiga unit armada damkar langsung diterjunkan ke tkp dan melakukan proses pemadaman api.
Tidak ada korban jiwa dalam insident kebakaran yang melalap dua petak rumah kontrakan bernomor 4, dan 6 itu. Akan tetapi, kerugian material ditaksir mencapai tiga ratus juta rupiah.

Pemilik rumah Andi Sirajuddin mengutarakan, selain kerugian material, api turut melalap uang tunai senilai delapan juta rupiah dan perhiasan emas seberat dua puluh gram. 

Beruntung, uang tunai, berikut perhiasan emas berhasil diselamatkan oleh regu pemadam kebakaran yang mendatangi tkp pada sekitar pukul 01.30, hari Jum'at dini hari, usai menerima laporan kejadian kembali munculnya titik api di tkp.
Pemadaman titik api berakhir pada sekitar pukul 02.00 dini hari. Sampai berita ini diturunkan, garis police line telah dipasanh aparat Kepolisian di TKP. (Fadly Syarif)

Label:

Minggu, 25 Agustus 2019

Lagi Penghormatan Bendera, Oknum Kasek Asyik Main Hp

NIAS, GELORA HUKUM - Salah seorang guru oknum ASN Kab.Nias inisial FG sekaligus sebagai kepala sekolah SDN 077785 Tuhembuasi Kecamatan Sogaeadu Kab.Nias di duga tidak menghargai upacara pengibaran bendera sang saka merah putih pada hut kemri ke 74 yang di laksanakan di kecamatan sogaeadu Kab.Nias, (17/08/19)

Dari rekaman video yang berdurasi 33 detik, terlihat jelas bahwa FG saat upacara pengibaran bendera malah lagi asyik duduk santai sambil menonton hp android miliknya sendiri, sedangkan ASN yang lain sedang seris berdiri menghormati upacara pengibaran bendera yang sedang berlangsung.

Yuliman Lombu masyarakat kecamatan Sogaeadu kepada awak media menyampaikan (19/08) tindakan oknum PNS ini sangatlah  tidak terpuji   dan tak pantas untuk di contoh, apalagi FG ini seorang kepala sekolah SD 077785 di tuhembuasi, bagaimana dia bisa mengajari murid serta memimpin guru di SD tuhembuasi sementara dia sendiri tak layak untuk di contoh, yang seharusnya dia itu memberi contoh yang baik dan menjadi teladan ditengah-tengah masyarakat

Lanjutnya, makna perayaan Hut Kemri ke 74 untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan NKRI maka sangat pantas kita mendoakan para pahlawan kita dan menghargai jasa-jasa  mereka

Keadaan seperti ini hendaknya jangan sampai terulang lagi dan memohon kepada Bupati Nias dan Dinas Pendidikan agar bisa memberikan pembinaan kepada FG demi menjaga moral anak didik karena tindakan FG seperti itu terkesan mengajari siswa /i untuk tidak menghargai jasa para pahlawan kita, tegas yuliman mengakhiri

Diruang kerjanya di SDN Tuhembuasi kec. Sogae'adu Kab. Nias (19/08) FG menjelaskan; memang  hal itu benar tejadi dan saya meminta maaf karena bukan ada unsur kesengajaan, karena saya dalam keadaan kurang sehat. (Fris zandroto)

Senin, 19 Agustus 2019

Manajemen Distrik Delab I Kebun Torgamba Tebang Pilih Memberi Tindakan Terhadap Karyawan



TORGAMBA, GELORA HUKUM, Masyarakat distrik Delab I Kebun Torgamba sedang dilanda keresahan, pasalnya ada beberapa kejadian yang terjadi diwilayah itu mendapat perhatian warga yang hampir keseluruhan merupakan karyawan PTPN3 tersebut dinilai mencemaskan karena terkesan tebang pilih, demikian disampaikan oleh Ketua Kamtibmas Kecamatan Torgamba, Awal Ramadhan Rambe (19/8/2019).

"Seharusnya peraturan itu berlaku sama untuk semua, baik sebagai karyawan maupun sebagai warga masyarakat, tidak pilih bulu dan penerapannya menganut unsur keadilan" ungkap Awal Ramadhan.

Melihat sistem kerja yang ada di kebun Torgamba, informasi yang berhasil dihimpun dilapangan oleh awak media Gelora Hukum bersama Kamtibmas kecamatan Torgamba serta informasi dari masyarakat dan karyawan yang tidak bersedia disebut namanya, ternyata jika karyawan melakukan kesalahan dalam mengumpulkan berondolan, bila tertinggal satu butir saja akan dikenakan denda dengan harga 50 perak/butir. Pada hal seringkali dilapangan terlihat apabila anggkutan TBS pada saat pengepokan banyak berondolan dan TBS berserak di jalan apalagi bila pengepokan dilakukan sampai malam, namun hal ini tidak pernah di persoalkan oleh pihak manajemen.

Ramadhan juga mencontohkan hal lain yang menggambarkan penerapan yang tebang pilih dilakukan oleh pihak manajemen, yaitu ketika beberapa waktu yang lalu ada kasus yang terjadi di Afd. 5 Torgamba, yaitu salah seorang mandor yang ditengarai juga menjabat sebagai kepala dusun di desa Torgamba berinisian IG diduga menjalin hubungan gelap dengan istri salah seorang karyawan biasa dilingkunan Afd. 5 Torgamba. Kejadian ini sudah menjadi rahasia umum di lingkungan Afd. 5 dan pihak manajemen juga telah mengetahuinya, terbukti bahwa IG pernah diberhentikan sebagai mandor, namun beberapa waktu kemudian di angkat lagi pada jabatan yang sama.

"Dari beberapa kejadian inilah, kita bisa melihat tindakan tebang pilih yang kami maksud, oleh karena itu, kami meminta kepada pihak manajemen PTPN3 agar mengambil tindakan yang tegas terhadap mereka yang tersangkut dalam beberapa masalah ini, karena jika hal ini dibiarkan, masyarakat dan karyawan dilingkungan Afd. 5 dan desa Torgamba akan semakin resah" tegas Ramadhan mengakhiri.

Untuk menanggapi masalah ini, beberapa waktu yang lalu kami telah berusaha mengadakan komfirmasi terhadap pihak pimpinan atau askep yang terkait dari manajemen, namun hingga berita ini diturunkan tak satupun dari pihak manajemen yang berhasil dihubungi. (SB).

Label:

Minggu, 18 Agustus 2019

HUT Kemerdekaan RI : SDM Unggul, Indonesia Maju


JAKARTA, GELORA HUKUM - Presiden Jokowi (berbusana baju Adat Nasional dari daerah Bali) menjadi Inspektur Upacara (Irup) Perayaan HUT Ke-74 Kemerdekaan RI, di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2019. Presiden Jokowi hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden (Wapres) RI H.M. Jusuf Kalla bersama Ibu Mufidah Jusuf Kalla. 

Tamu undangan kehormatan datang menghadiri Upacara Perayaan, antara lain : Presiden Kelima RI Hj. Megawati Soekarnoputri, Wapres RI Pada Zamannya, Ibu Negara Presiden Keempat RI Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, sejumlah Pejabat Tinggi Negara RI, Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan lain-lain. 

Tampak dalam foto, antara lain : Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) RI Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan bersama Firman Jaya Daeli ; Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, Ir. Marsudi, dan Firman Jaya Daeli ; Wakil Ketua MPR-RI yang juga mantan Ketua MPR-RI Hidayat Nurwahid (berbusana baju Adat Nasional dari daerah Jawa) bersama Firman Jaya Daeli ; Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)-RI Prof. Dr. Aswanto, SH, MH (berbusana baju Adat Nasional dari daerah Sulsel), Hakim Konstitusi MK-RI Prof. Dr. Wahiduddin Adams, SH, MH (berbusana baju Adat Nasional dari daerah Sumsel), dan Firman Jaya Daeli (berbusana baju Adat Nasional dari daerah Kepulauan Nias - Sumut). 

Rangkaian upacara, antara lain Pengibaran Bendera Sang Saka Merah Putih dan Pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan RI, Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta, dan lain-lain. Upacara disemarakkan dan digelorakan dengan pementasan berbagai acara kesenian dan kebudayaan daerah sebagai seni budaya nusantara nasional. Ada juga penyajian lagu-lagu perjuangan Indonesia. (Timred)

Label:

Sabtu, 17 Agustus 2019

DD Pasar Batahan TA 2016 Terindikasi Korupsi


Kondisi Gedung TPA Desa pasar batahan TA. 2016 yang belum siap
MADINA, GELORA HUKUM - Pembangunan gedung TPA Desa pasar batahan TA. 2016 bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.413.210.800 (empat ratus tigabelas juta duaratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) hingga saat ini masih terbengkalai.

Hal ini terungkap ketika tim investigaai dari GNPK RI Sumut yang dipimpin oleh PLT Sekretaris PW GNPK RI Sumut Yulie, mengatakan; ditemukan banyak kejanggalan atas pembangunan Gedung TPA tersebut, dipertegas disaat tim PW GNPK RI berdialog dengan masyarakat, pada pertemuan tersebut terungkap bahwa kasus tersebut sedang menjalani proses hukum yang ditangani oleh polres mandailing Natal sejak tahun 2017, namun tindak-lanjut pengusutan hingga kini tidak jelas.

Masyarakat desa terutama warga pasar batahan, berharap agar mantan kepala desa tersebut dapat segera mempertanggung jawabkan perbuatanya sesuai hukum yang berlaku, ungkap Yullie menirukan pernyataan warga desa.

Lanjut Yullie, bersama team PW GNPK RI sumut disaat kami bertemu dengan mantan kepala desa pasar batahan ber inisial FS, yang bersangkutan mengakui bahwa anggaran dana desa tersebut telah dia pergunakan untuk kepentingan pribadinya, atas kondisi ini tentu dalam waktu dekat, kami dari  PW GNPK RI Sumut, akan berkordinasi dengan polres Mandailing Natal sambil menyerahkan dukungan  bukti permulaan. (Team)

Label:

HUT KEMRI Ke-74, MILLENIUM ICT CENTER GELAR PESTA RAKYAT

Herri Zulkarnain: Untuk Mendekatkan Diri Kepada Masyarakat Dan Mengisi Kemerdekaan RI
Herri Zulkarnain, SH, MSi (Pimpinan Millenium ICT Center
GELORA HUKUM - Dalam rangka Memeriahkan HUT Kemerdekaan  RI Ke-74 Tahun, Perusahaan Millenium ICT Center Yang bergerak di bidang penjualan Hand Phone (HP) terbesar dan terlengkap di Sumut-Aceh, Menggelar kegiatan Pesta Rakyat yang diadakan di pelataran parkir gedung Millenium ICT Center, jalan Kapten Muslim No. 111, Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara, Sabtu (17/8/2019) Sore. 

Pimpinan Millenium ICT Center, Drs. Herri Zulkarnain, SH, MSi menjelaskan, Untuk meriahkan HUT Kemerdekaan RI, Millenium ICT Center menggelar kegiatan yang di sebut dengan Millenium Pesta Rakyat. 

"Adapun pesta rakyat yang kita lakukan berbentuk perlombaan, salah satu nya adalah panjat pinang.Adapun para peserta nya terdiri dari orang Dewasa, anak-anak serta kita adakan lomba panjat pinang khusus Wanita, " Ujar Herri saat di wawancara media Gelora Hukum di sela-sela kegiatan acara

Dalam perlombaan panjat pinang, Panitia menyiapkan tiga Pohon pinang dengan hadiah Hand Phone (HP) dan puluhan juta rupiah yang telah di siapkan. 

"Kita juga memberikan hadiah berupa sepeda, TV, kipas angin dan hadiah menarik lainnya.Adapun peserta panjat pinang bukan hanya masyarakat sekitar Millenium,tapi diikuti peserta dari Medan Sunggal,Amplas,Tembung dan daerah lainnya." Jelas Herri yang juga menjabat sebagai Plt.DPD Demokrat Sumut. 

Lebih lanjut, Herri Zulkarnain yang juga Anggota DPRD Medan menjelaskan, Millenium Pesta Rakyat bertujuan sebagai bukti Millenium ikut memeriahkan HUT RI Ke-74 dan mendekatkan diri kepada masyarakat yang ada di sekitar Millenium. 

"Ini lah bukti kecintaan Millenium kepada NKRI, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, sehingga Generasi penerus tidak terlibat hal yang Negatif seperti terjerat Narkoba dan kenakalan remaja lainnya.Kegiatan seperti ini menjadi agenda tahunan bagi Millenium ICT Center," ujar Herri. 

Sementara itu, panitia HUT RI Millenium ICT Center, Dian Syahputra Lubis mengatakan, Adapun perlombaan Millenium Pesta Rakyat terdiri dari, Panjat Pinang, Makan kerupuk, Sepak bola sarung, Tic Tac Toe, Balon Piramid, Pindah Sarung dan lain sebagainya. 

"Adapun tujuan diadakan pesta rakyat, untuk menyambut HUT RI dan meramaikan pengunjung Millenium," Ujar Dian yang juga menjabat sebagai Supervisior Promosi Marketing Millenium ICT Center. 

Lebih lanjut, Dian menjelaskan, Kegiatan pesta rakyat bekerja sama dengan Perusahaan Smart Phone yang ada di Millenium diantaranya, Samart Phone Samsung, Oppo, Vivo dan Realme. 

"Saya berharap Millenium dan perusahaan smart phone yang ada di Millenium semakin maju dan berkembang, " Ujarnya. 

Dalam kegiatan Millenium pesta rakyat, Masyarakat yang hadir dan Karyawan Millenium begitu antusias dan semangat melihat lomba panjat pinang, walaupun cuaca begitu panas di bawah terik matahari. (Antoni Pakpahan)

Label:

Jumat, 16 Agustus 2019

Camat Sogaeadu, Bantah Bendera Tidak Terpasang di Kantornya

NIAS, GELORA HUKUM - Beberapa hari yang lalu, Viral pada akun fecebook terposting (9/08/2019) bahwa di depan kantor camat Sogaeadu belum terpasang bendera merah putih hingga sampai jam 10 menjelang siang hari.

Menirukan cuitan pada akun facebook Ama Arka itu mengatakan; Luar biasa Kantor  Camat Kecamatan Sogaeadu Kabupaten Nias tidak berbendera bahkan di bulan Agustus ini, Hari HUT RI seakan bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Lanjutnya, saya selaku masyarakat kecamatan Sogaeadu, mengecam hal ini karena merupakan salah satu tindakan yang tidak menghargai LAMBANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA karena dengan darah para pejuang dan para pahlawan telah mengorbankan dirinya demi berkibarnya bendera merah putih yang kita banggakan ini,

Kami minta kepada pihak terkait, supaya menindak tegas kejadian ini karena sudah mencoreng nama baik bangsa dan Negara Republik Indonesia, cuitan pada akun Facebook itu.

Dari cuitan tersebut, kepada Awak Media Gelora Hukum diruang kerjanya (13/08/2019), Camat Sogaeadu ELIMAN Mendrôfa membantah keras atas cuitan yang tidak berimbang itu mengatakan, apapun itu kalau tidak langsung kita lihat, maka tidak usah kita tanggapi, kadang kadang itu foto lama, berita yang ada di medsos itu tidak benar, kalau memang benar pasti kita panggil petugasnya dan memberi tindakan tegas.

Apa lagi untuk menaikkan dan menurunkan bendera dikantor di setiap harinya, ada petugas yang membidanginya, memang yang bersangkutan lagi proses persalinan, tandas Camat mengakhiri. (fris)

Label:

Kamis, 15 Agustus 2019

KPK Panggil Direktur Lippo Cikarang Soal Kasus Suap Meikarta



JAKARTA, GELORA HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memanggil Direktur Lippo Cikarang Ju Kian Salim sebagai saksi kasus dugaan suap terkait proyek Meikarta. Salim dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa.

"Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka IWK (Iwa Karniwa)," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, lewat keterangan tertulisnya, Kamis (15/8/2019).

Selain itu, KPK juga memanggil Sekretaris Direksi Lippo Cikarang, Melda Peni Lestari dan Staf Keuangan Lippo Cikarang, Sri Tuti. Keduanya turut dipanggil sebagai saksi untuk Iwa.

Ju Kian Salim sebelumnya pernah dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum baik di persidangan maupun dalam pemeriksaan penyidik KPK. Dalam kesaksiannya, terungkap dugaan adanya peran korporasi pada aliran suap Meikarta.

Dalam surat tuntutan jaksa terhadap mantan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro disebutkan bahwa peran LPCK terlihat jelas ketika mengalirkan sejumlah uang suap senilai Rp 10,5 miliar untuk mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Dalam surat tuntutan itu, PT Mahkota Sentosa Utama selaku anak usaha LPCK juga merupakan korporasi yang mengalirkan sumber uang suap ke para pejabat di Pemkab Bekasi.

Hal itu berdasarkan keterangan saksi Ju Kian Salim yang menjabat sebagai Town Management LPCK sejak tahun 2016 dan juga menjabat sebagai Direktur di PT MSU hingga Juni 2018.

"Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang terkait dengan Meikarta adalah semua Direksi PT Lippo Cikarang dan PT MSU," tulis kesaksian Ju Kian Salim dikutip dari bunyi surat tuntutan Billy Sindoro.

Selain itu, diperkuat dengan persesuaian dengan dokumen pengeluaran bank PT MSU pada 14 Juni 2017 yang semakin menguatkan bahwa LPCK melalui PT MSU adalah sumber dari uang yang diberikan kepada Neneng dan beberapa pejabat lain terkait perizinan Meikarta. Seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp 16,182 miliar dan 270.000 dollar Singapura.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Sekda Jabar Iwa Karniwa dan mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Tbk., Bartholomeus Toto sebagai tersangka baru berdasarkan pengembangan kasus dugaan suap Meikarta.

Iwa Karniwa diduga telah menerima uang Rp 900 juta dari PT Lippo Cikarang melalui sejumlah perantara. Mulanya, Iwa meminta uang Rp 1 miliar untuk menyelesaikan proses RDTR di provinsi.

Sementara eks-Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto diduga berperan dalam mengalirkan uang suap senilai Rp 10,5 miliar untuk mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait pengurusan perizinan proyek Meikarta.
 
Iwa Karniwa dalam perbuatannya diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 mengenai tindak pemberantasan korupsi.

Sementara Bartholomeus Toto selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 mengenai tindak pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, dalam kasus ini sembilan orang baik dari jajaran Pemkab Bekasi dan pihak Lippo sudah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor Bandung dengan hukuman yang bervariasi. (02/Sumber: Kompas.com)
AKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memanggil Direktur Lippo Cikarang Ju Kian Salim sebagai saksi kasus dugaan suap terkait proyek Meikarta. Salim dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa. "Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka IWK (Iwa Karniwa)," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, lewat keterangan tertulisnya, Kamis (15/8/2019). Selain itu, KPK juga memanggil Sekretaris Direksi Lippo Cikarang, Melda Peni Lestari dan Staf Keuangan Lippo Cikarang, Sri Tuti. Keduanya turut dipanggil sebagai saksi untuk Iwa. Baca juga: Jadi Tersangka Kasus Meikarta, Sekda Jabar Dicegah ke Luar Negeri Ju Kian Salim sebelumnya pernah dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum baik di persidangan maupun dalam pemeriksaan penyidik KPK. Dalam kesaksiannya, terungkap dugaan adanya peran korporasi pada aliran suap Meikarta. Dalam surat tuntutan jaksa terhadap mantan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro disebutkan bahwa peran LPCK terlihat jelas ketika mengalirkan sejumlah uang suap senilai Rp 10,5 miliar untuk mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Dalam surat tuntutan itu, PT Mahkota Sentosa Utama selaku anak usaha LPCK juga merupakan korporasi yang mengalirkan sumber uang suap ke para pejabat di Pemkab Bekasi. Hal itu berdasarkan keterangan saksi Ju Kian Salim yang menjabat sebagai Town Management LPCK sejak tahun 2016 dan juga menjabat sebagai Direktur di PT MSU hingga Juni 2018. "Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang terkait dengan Meikarta adalah semua Direksi PT Lippo Cikarang dan PT MSU," tulis kesaksian Ju Kian Salim dikutip dari bunyi surat tuntutan Billy Sindoro. Selain itu, diperkuat dengan persesuaian dengan dokumen pengeluaran bank PT MSU pada 14 Juni 2017 yang semakin menguatkan bahwa LPCK melalui PT MSU adalah sumber dari uang yang diberikan kepada Neneng dan beberapa pejabat lain terkait perizinan Meikarta. Seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp 16,182 miliar dan 270.000 dollar Singapura. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Sekda Jabar Iwa Karniwa dan mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Tbk., Bartholomeus Toto sebagai tersangka baru berdasarkan pengembangan kasus dugaan suap Meikarta

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Panggil Direktur Lippo Cikarang soal Kasus Suap Meikarta", https://nasional.kompas.com/read/2019/08/15/11314021/kpk-panggil-direktur-lippo-cikarang-soal-kasus-suap-meikarta.
Penulis : Christoforus Ristianto
Editor : Krisiandi

Label: ,

Pembangunan GAZEBO Dipantai Sirombu, Warga Apresiasi

Bangunan Gazebo dipesisir pantai Nias Barat TA.2019
NIAS BARAT, GELORA HUKUM - Pengembangan fasilitas sarana Pariwisata di pesisir pantai Sirombu Nias barat semakin menarik perhatian para wisatawan, misal pembangunan Gazebo di Pantai Sirombu TA 2019 ini, cukup membuat nyaman para pengunjung untuk berteduh serta dapat menjadi tempat rekreasi bagi keluarga pengunjung.

Bukan hanya itu saja dengan semakin pesatnya pengembangan pembangunan di areal pesisir pantai Sirombu, dampaknya sangat luar biasa untuk dirasakan langsung oleh masyarakat, dalam hal gapaian peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi kami masyarakat sekitar.

Hal tersebut disampaikan sejumlah warga penduduk setempat domisili dipesisir pantai Sirombu (15/8/2019), sambil menghanturkan rasa apresiasi atas kehadiran bangunan GAZEBO yang dapat menarik perhatian wisatawan dari dalam dan di luar  wilayah Nias barat.

Selain itu, warga juga berharap agar pemerintah kabupaten Nias barat, dapat memberikan perhatian serius terutama untuk mengarahkan penambahan  pembangunan di wilayah pesisir pantai Sirombu ini, sehingga manfaat dari pembangunan itu dapat melahirkan dampak positif bagi kami masyarakat, tandas warga mengakhiri. (Okhota Daeli)

Label:

Selasa, 13 Agustus 2019

Kades Tuhemberua Ma'u: Hut Kemri Ke 74 Harap Indonesia Semakin Maju

NIAS, GELORA HUKUM - Diruang kerjanya bapak kepala desa tuhemberua Kec.Ma'u Kab.Nias ERIK ERWIN JAYA Gulo dengan semangat Kemerdekaan turut ambil bagian mengucapkan “Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia Ke 74.

Pernyataan ini disampaikan sekaligus mewakili pemerintahan desa tuhemberua, terutama dalam rangka mengenang Jasa pahlawan yang patuh di kenangan karna Jasa – jasa mereka terhadap bangsa ini tak terhingga dan tidak bisa diukur dengan apapun.

Dilanjutkan, mari kita bersama membangun negeri tercinta ini, sebab nasib bangsa tidak akan berubah jika kita tidak merubahnya tentu dimulai dari diri kita sendiri, sebab kalau bukan kita siapa lagi dan kalau bukan sekarang kapan lagi, tentu konsistensi dalam memperbaiki jati diri penting terukur dan teruji, terutama untuk masyarakat dan bermanfa'at untuk negeri.

Peringatan 17 Agustus 1945, bukan hanya sekedar  balap karung main petasan atau konvoi keliling kota, tapi peringatan hari 17 agustus itu, menjadi sarana agar kita tetap memelihara dan menjaga persatuan bangsa dan negeri ini, marilah kita jadikan diri kita sebagai contoh dan teladan yang baik dan mampu menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang kuat, karna kekuatan sesuatu bangsa itu tercipta karna diawali oleh satu orang yang di iringi gerbong kebersamaan menuju persatuan dan kesatuan,

Di tambahkannya, dengan memperingati Hari Kemerdekaan, mari kita wujudkan SDM UNGGUL, INDONESIA MAJU, sebagai referensi melanjutkan cita – cita perjuangan para pahlawan serta mewujudkan kerukunan, kebersamaan dan ketertiban guna mewujudkan masyarakat Desa tuhemberua yang berdaya saing, mandiri dan berkepribadian berdasarkan semangat gotong royong, "tandas kades. (Makmur Gulo)

Label:

Senin, 12 Agustus 2019

Kades Hiliuso Toloni Halawa, Pesan Untuk Hut Kemri Ke 74

NIAS BARAT, GELORA HUKUM - Diruang kerjanya bapak kepala desa hiliuso kecamatan lolofitu moi Kab.Nias Barat TOLONI halawa, dengan semangat Kemerdekaan turut ambil bagian mengucapkan “Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia Ke 74.

Pernyataan ini disampaikan sekaligus mewakili pemerintahan desa hiliuso, terutama dalam rangka mengenang Jasa pahlawan yang patuh di kenangan karna Jasa – jasa mereka terhadap bangsa ini tak terhingga dan tidak bisa diukur dengan apapun.

Dilanjutkan, mari kita bersama membangun negeri tercinta ini, sebab nasib bangsa tidak akan berubah jika kita tidak merubahnya tentu dimulai dari diri kita sendiri, sebab kalau bukan kita siapa lagi dan kalau bukan sekarang kapan lagi, tentu konsistensi dalam memperbaiki jati diri penting terukur dan teruji, terutama untuk masyarakat dan bermanfa'at untuk negeri.

Peringatan 17 Agustus 1945, bukan hanya sekedar  balap karung main petasan atau konvoi keliling kota, tapi peringatan hari 17 agustus itu, menjadi sarana agar kita tetap memelihara dan menjaga persatuan bangsa dan negeri ini, marilah kita jadikan diri kita sebagai contoh dan teladan yang baik dan mampu menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang kuat, karna kekuatan sesuatu bangsa itu tercipta karna diawali oleh satu orang yang di iringi gerbong kebersamaan menuju persatuan dan kesatuan, tandas kades. (Makmur Gulo)

Label:

Produksi Kebun Aek Torop Distrik delab 2 PTPN3 Semakin Meningkat


TORGAMBA, GELORA HUKUM - produksi kebun Aek Torop Distrik delab 2 PTPN3 dibawah kepemimpinan GM, Pak Dhani Diansurya Hasibuan, Sp, MM, terlihat semakin meningkat dibanding hasil produksi pada waktu sebelumnya.

Fakta ini terlihat disaat ketua Kamtibmas Awal Ramadhan Rambe bersama Media Gelora Hukum turun dilokasi produksi (06/8/2019) dalam rangka agenda pemantauan lansung di kebun Afd Lima Aek torop, disambut baik oleh asisten perkebunan Pak Mahyudin dan beberapa mandor panen dan harian diantaranya Pak Windra Pramana.

Hasil pantauan di lapangan telihat produksi Tunasan telah tuntas dikerjakan terutama pada blok DD2 seluas 6,2 ha, bahkan produksi naik dua kali lipat dari kondisi nyata sebelumnya.

Kepada Gelora Hukum, Ketua Kamtibmas kecamatan torgamba Awal Ramadhan Rambe mengatakan; dengan  hasil produksi  kebun Aek Torop ini teruji semakin meningkat, harusnya pihak atasan sudah patuh memperhatikan secara khusus terutama kepada Asisten beserta sejumlah personil yang berkompeten meningkat kan produksi dikebun ini, mungkin berupa promosi Jabatan.

Dari fakta ini, kami dari pihak stekholder dan Kamtibmas sangat bangga atas prestasi dan kerja sama yang baik kepada pihak perusahaan PTPN3 terjhadap masyarakat setempat khususnya kebun Aak Torop, tentunya saya mengharapkan agar semua perkebunan PTPN3 yg ada di Labusel ini agar lebih meningkatkan hubungan keharmonisan terutama kepada seluruh karyawan, tandas kepala Kabtimas.

Menejer kebun Aek torop Antoni Manullang menjelaskan, keberhasilan yang kami capai tidak terlepas atas dukungan dari segala pihak, terutama motifasi yang tulus dari karyawan dan staf kantor. Saya juga terus mengajak seluruh karyawan dan para staf dapat terus bersinergi guna tercapainya produksi yang lebih baik dari yg sebelumnya. (SB)

Label:

Minggu, 11 Agustus 2019

Ketua Presidium FPII : Ketua Dewan Pers Kredibilitasnya Dipertanyakan

Kasihhati "Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII)"
Jakarta,  Gelora Hukum - Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Kasihhati menyikapi langsung pernyataan Ketua Dewan Pers prof Dr. Mohammad Nuh, yang beredar diberbagai media online, bahwa perusahaan pers yang telah memiliki legalitas hukum seperti akta pendirian (PT) dan (SIUP) dianggap belum cukup sehingga harus mendapat ijin dari Dewan Pers, dengan analogi pengembang perumahan, meski sudah mengantongi ijin mendirikan bangunan atau IMB (dari Dewan Pers) .

Pada saat melakukan Verivikasi Faktual dibeberapa media di Makassar belum lama ini, M Nuh mengibaratkan, Perusahaan pers sebagai keluarga, sehingga yang belum daftar harus mendaftar,agar masuk dalam keluarga, karena menurutnya kalau ada anak diluar nikah harus didaftar agar dapet warisan,

Menanggapi hal tersebut, kasihhati menilai Muhammad Nuh Tidak mengerti dan tidak memahami,sejarah Pers dan undang undang nomor 40 tahun 1999 ,tentang Pers,
'Pernyataan ketua Dewan Pers ini membuktikan bahwa ketua Dewan Pers adalah Pengkhianat diantara Pejuang pejuang Pers yang sudah berdarah darah memperjuangkan kemerdekaan Pers,dan Pernyataan itu juga membuktikan bahwa Muhammad Nuh, tidak memahami undang undang dasar 45 dan Pancasila,Bagaimana Muhammad Nuh,mau menjadi bapaknya insan Pers diseluruh Indonesia,kalau tidak mengerti tentang dunia Pers dan undang undang Pers,wajar kalau sikapnya Diktator dan Sok berkuasa,mengalahkan kekuasaan Allah swt,

saya tidak mengerti lanjut kasihhati,seorang yang berpendidikan tinggi seperti Muhammad Nuh,bisa membuat kebijakan sepihak yang yang melanggar undang undang Pers dan Hak azazi manusia,Harusnya Muhammad Nuh dan anggota Dewan Pers memahami,undang undang pers dan undang undang dasar agar tidak membuat kebijakan yang nyeleneh,Kasihhati menghimbau agar Dewan Pers tidak membuat pernyataan ataupun membuat surat edaran yang dapat menganggu aktivitas insan pers dan jangan sembarangan menuduh perusahaan pers yang tidak diverivikasi Dewan Pers dan wartawan yang tidak ikut UKW ilegal,karena semua dilindungi undang undang dan negara,

“Apa mata Muhammad Nuh Ketua Dewan Pers) tidak melihat bahwa tahun 2017 kita sudah melakukan aksi (lihat : youtube, aksi 203 fpii dan aksi 134 fpii) yang dilakukan FPII saat menyikapi hal-hal yang terkait dengan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap wartawan?” 

Masih menurutnya, Pernyataan tersebut juga salah satu bentuk pengungkapan bahwa diri Ketua Dewan Pers itu ‘GAGAL’ membina wartawan dan media yang begitu pesat berkembang sekarang ini. Belum lagi produk Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang memakan biaya Rp. 1,5-3 juta/orang.

“Berapa rupiah total yang telah diraup? Kemana Anggaran puluhan bahkan ratusan juta hingga Miliaran rupiah yang dikucurkan Pemerintah tiap tahun untuk DP?” tanyanya.

Kasihhati menegaskan, Ketua Dewan Pers yang sekarang ini menganggap bahwa dirinya merupakan seorang “PENGUASA” di dunia Pers sudah lepas kontrol seolah sebagai HAKIM yang memutuskan vonis hukuman bagi terpidana

“Hal inilah yang patut dipertanyakan dan dicurigai tingkat pendidikan seorang Ketua Dewan Pers. Bukannya menyatukan suatu perbedaan pandangan, malah memecah belah. Apa ini yang dinamakan seorang ketua?” ucap Kasihhati.

“Harusnya Ketua Dewan Pers Calling Down, bertobat dan minta ampun kepada Tuhan YME Kata wanita yang akrab dipanggil Bunda ini, yang juga ketua Presidium Dewan Pers Independen,

Kasihhati mengingatkan kepada Pengurus dan Anggota FPII seluruh Indonesia untuk terus berjuang membela kemerdekaan pers sejati, melaksanakan peliputan sesuai kaidah kode etik jurnalistik. (Antony)

Sumber 
ketua Presidium FPII

Label:

Kapolsek Patumbak Dikeroyok Saat Giat Grebek Kampung Narkoba

Kapolsek Patumbak, AKP Ginanjar yang di keroyok saat lakukan Giat Grebek Kampung Narkoba (GKN). (ist/Antoni.Pakpahan)
MEDAN - GELORA HUKUM - Penggrebekan narkoba yang dilakukan polisi di Jalan Karya Marindal I, Gang Rukun, Pasar IV, Kecamatan Patumbak. Kabupaten Deli Serdang berujung ricuh. Puluhan orang yang diduga sebagai pecandu narkoba jenis sabu-sabu mengepung dan melakukan pengeroyokan terhadap personil kepolisian, termasuk Kapolsek Patumbak, AKP Ginanjar.

Akibat penganiayaan itu, Ginanjar mengalami luka lebam di wajahnya, sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Columbia Medan. Sedangkan seorang pria yang diduga sebagai bandar sabu berhasil lolos setelah sebelumnya sempat diamankan.

"Penggerbekan ini berlangsung, Kamis (8/8/2019) sekira pukul 17.00 WIB, Kapolsek Patumbak AKP Ginanjar, Kanit dan Panit Reskirim beserta anggotanya melakukan gerebek kampung narkoba (GKN) di Jalan Karya Marindal I," ungkap Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Raphael Sandy Cahya Priambodo, Sabtu (10/8/2019).

Saat berlangsungnya GKN jelasnya, petugas berhasil membekuk 3 pengedar narkoba. Pada pelaku berinisial Sum alias Umar (49) disita barang bukti 2 plastik kecil berisi sabu, kaleng rokok berisi seratusan plastik klip berukuran sedang dan kecil kecil serta uang Rp 150 ribu hasil penjualan narkoba.

Kemudian pada Sun alias Karyo (30), dan disita barang bukti 2 paket kecil sabu, belasan plastik klip berukuran sedang dan kecil serta uang Rp 200 ribu hasil penjualan narkoba. Begitu juga pada Sus alias Susan (29) disita barang bukti 1 plastik berukuran sedang berisi sabu dan 15 plastik kecil berukuran kecil.

"Selanjutnya ketiga tersangka diinterogasi, dan mereka mengakui jika sabu yang mereka jual itu berasal dari Angg," ungkapnya.

Lebih lanjut Raphael mengatakan, selanjutnya Kapolsek bersama sejumlah anggotanya melakukan pengembangan ke rumah Angg guna membekuknya. Disana, petugas mendapati Target Operasi (TO) tersebut sedang duduk-duduk di depan rumahnya untuk menunggu pembeli sabu.

Akan tetapi, mengetahui kedatangan petugas, tersangka pun langsung kabur ke arah jalan besar, sehingga dilakukan pengejaran. Namun ketika di jalan besar, sekitar 20 orang rekan-rekan tersangka langsung melakukan pengeroyokan dan juga menggunakan senjata tajam terhadap Kapolsek dan anggotanya.

"Lalu para pelaku langsung kabur," ujarnya.

Akibatnya, Ginanjar yang mengalami luka-luka di wajah dan lengannya langsung dibawa ke Rumah Skit Colombia Internasional guna mendapat perawatan medis. Satres Narkoba dan Tim Pegasus Sat Reskrim Polrestabes Medan yang mendapat informasi terkait penganiayaan terhadap Kapolsek Patumbak, langsung melakukan pengejaran di seputaran rumah tersangka.

Alhasil, Angg berhasil dibekuk petugas saat bersembunyi di kamar mandi milik salah seorang warga. Petugas juga menemukan barang bukti 5 plastik klip berukuran sedang berisi sabu, 5 plastik klip berukuran kecil berisi sabu, timbangan elektrik, serarusan plastik kosong dsn uang Rp 300 ribu hasil penjualan narkoba yang dibuang tersangka ke WC.

"Tersangka kemudian dibawa untuk dilakukan pengembangan mencari barang bukti lainnya serta para pelaku pengeroyokan terhadap Kapolsek dan anggotanya. Namun setibanya di Jalan Marindal tepatnya di belakang Pabrik Alumex, tersangka melakukan perlawanan dan berusaha kabur sehingga petugas harus beberapa kali memberikan tembakan ke udara namun tak diindahkan," sebutnya.

Karenanya, sambung dia, petugas akhirnya melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak betis kanan tersangka. Tetapi tersangka yang terluka justru melompat ke dalam parit.

Selanjutnya tersangka pun dibawa ke RS Bhayangkara Medan guna mendapat perawatan medis. Namun beberapa jam dirawat, tersangka akhirnya tewas.

Diketahui, tersangka Angg merupakan TO yang sudah lama dicari. Dalam 1 minggu, tersangka bisa menjual 1/2 sampai 1 Kg sabu.

"Saat ini kita masih melakukan pengembangan terhadap jaringan tersangka," tandasnya. (Antoni Pakpahan).

Label:

Jumat, 09 Agustus 2019

Jalan Masuk Pustu Atualuo Ditutup, Polsek Moi Cek TKP


NIAS, GELORA HUKUM - Akibat pemagaran jalan masuk Pustu Atualuo kecamatan Ma'u Kab.Nias pada waktu lalu, diduga diperankan berinisial SG yang sehari hari bekerja sebagai PNS kepala tata usaha/sub bagian di UPT  Puskesmas Kecamatan Ma'u Kab.Nias,  akhirnya Polsek Moi Benyamin Lase bersama sejumlah anggota melakukan monitoring langsung lapangan, (08/08/2019).

Kepada awak media, Kapolsek Moi menjelaskan, kami dari pihak kepolisian sudah biasa masuk di desa-desa seperti ini, adapun kegiatan rutin kami yaitu patroli dialogis, patroli jalan kaki dan patroli sambang.

Dilanjutkan, dalam beberapa hari yang lalu ada informasi melalui media online tentang persoalan pemagaran jalan masuk di pustu Atualuo ini, tapi atas perintah pimpinan dalam hal ini bapak Kapolres Nias agar kami segera turun lapangan untuk melakukan pengecekan langsung.

Disaat awak media menanyakan sikap Kepolisan atas persoalan ini, Jawab Polsek; Tadi kami sudah pertanyaan kepada Kepala Pustu dan beberapa warga desa bahwa tanah yang di pagar itu milik SG, cuma jalan tersebut sudah sekian lama di lintasi masyarakat yang hendak masuk Pustu, namun agar lebih jelas silahkan di tanya langsung kepada Kadis kesehatan serta  kepada yang berkompeten.

Kami sebagai aparat kepolisian wajib hukumnya melihat langsung apa yang menjadi keluhan warga, dan apa lagi sudah masuk dalam pemberitaan media, wajib kami tindak lanjuti dan melaporkan kepada pimpinan, tandas Kapolsek Moi.

Kekecewaan masyarakat ata pemagaran itu hampir sulit terbendung, diantaranya Arozatulo Waruwu mengatakan, kami sangat kecewa Atas perbuatan SG tersebut, seakan - akan dengan sengaja mempersulit masyarakat yang hendak membutuhkan pertolongan medis. 

Sementara telah beberapa tahun berdirinya Pustu tersebut tanpa masalah, anehnya kejadian yang mengecewakan ini muncul dengan tiba tiba, tandas Arozatulo dengan nada kecewa.

Sejumlah masyarakat setempat, hantarkan apresiasi monitoring yang dilakukan oleh pihak kepolisian, serta berharap agar Pihak kepolisian segera menindaklanjuti demi masyarakat yang setiap saat butuh pertolongan medis.

Pada pemberitaan kami sebelumnya sebagaimana hasil konfirmasi Media Gelira Hukum dengan SG "diduga otak pemagaran" mengatakan ;   Tanah yang terpagar itu adalah tanah milik saya dan belum saya serahkan kepada pemerintah. (Makmur Gulo)

Label: