Minggu, 30 Juni 2019

KIP Sumut Gelar Sidang Ajudikasi Sengketa Pemilu 2019 Terkait Dana Iklan


MEDAN, GELORA HUKUMH- Sidang ajudikasi sengketa pemilu 2019 digelar Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal No 105 Medan, Jumat pagi (28/6/2019).

Sebagai Termohon pihak KPU Sumut diberi kuasa sebanyak 13 orang, namun hanya beberapa saja yang hadir diantaranya Herdensi, Ira, Safrialsyah, Maruli Pasaribu, Harry Dharma dan Evi Fatimah. Namun ketua KPU Sumut Yulhasni, Mulia Banurea, Batara Manurung, Benget Silitonga dan Rajab tidak dapat menghadiri.

Aliansi Jurnalis Bermartabat (AJB) sebagai Pemohon, yang dikuasakan kepada Nelly Simamora, Zainul Arifin Siregar dan Susilo. Zainul Arifin Siregar dalam sidang perdana ini memberi kuasa atas ketidak hadirannya.

AJB dalam sidang ajudikasi sengketa informasi Pemilu 2019 ini, sangat menyayangkan jawaban dari pihak KPU Sumut terkait salah satu informasi yang diinginkan Pemohon terkait keberadaan SMSI sebagai Penentu Penayangan Iklan Sosialisasi yang tertulis resmi menggunakan logo dan stempel KPU Sumut dalam balasan surat KPU ke Pemohon, Nomor 338/HM.06-SD/12/Prov/IV/2019, tertanggal 26 April 2019 bagian satu yang tertulis bahwa KPU Sumut telah mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Penayangan Iklan Sosialisasi pada Pemilu 2019 dengan KPID Sumut dan SMSI Sumut pada Tanggal 9 April 2019 di Aula KPU Sumut dan untuk Menentukan Media Massa (Televisi, Media Cetak, Radio dan Media Online) yang Menayangkan Iklan Sosialisasi Pemilu 2019 dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan KPID Sumut dan SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) Sumut serta Data Dewan Pers Indonesia. KPU Sumut pada tanggal 9 April 2019 pukul 19.30 WIB di Aula Kantor KPU Sumut telah mengadakan pertemuan dengan Media Online untuk membahas tentang media online yang akan menayangkan Iklan Sosialisasi dalam Pemilu 2019.

Sementara Termohon KPU Sumut Herdensi memberi jawaban bahwasannya, "SMSI diundang rapat koordinasi, hanya sebatas koordinasi bukan sebagai yang menentukan dalam penayangan iklan sosialisasi Pemilu 2019," jawab Herdensi dalam sidang ajudikasi tersebut.

Jawaban Komisioner KPU Sumut Herdensi tersebut atas keberadaan SMSI, dalam sidang ajudikasi ini, berbanding terbalik dengan surat resmi KPU Sumut ke Pemohon. Dan ini sangat dibingungkan oleh Pemohon AJB yang dikuasakan kepada Nelly Simamora. Kebingungan kedua juga terjadi saat Ketua Majelis KI Robinson Simbolon mempertanyakan Notulen Rapat Koordinasi antara KPU Sumut, KPID Sumut dan SMSI Sumut. Kemudian pertanyaan Ketua Majelis KI Sumut, langsung dijawab oleh Termohon Ira.

 "Tidak ada Notulen Rapat nya, Ketua Majelis," ujar Ira. Setelah mendengar jawaban Termohon, Ketua Majelis kembali bertanya, "Apakah SMSI dalam hal ini diundang secara resmi," tutur Ketua Majelis KI. 
"Resmi, Ketua Majelis," spontan Ira kemudian. 

Begitu juga selanjutnya Termohon Ira kembali memberikan jawaban yang sangat membingungkan Pemohon atas pertanyaan Pemohon Nelly Simamora yang menanyakan tentang nilai Pagu keseluruhan tidak sesuai dengan nilai Pagu peruntukkan ke Media Massa terkait Iklan Sosialisasi Pemilu 2019.

"Kenapa Saudara Pemohon ingin menghitung-hitung jumlah angka rupiah iklan sosialisasi ke Media Massa, padahal baru 60 Media Online yang menerima sesuai kriterianya," jawab Termohon Ira seperti sinis ke Pemohon Nelly Simamora. 

Nelly Simamora kemudian menyanggah jawaban Termohon, setelah diberi izin oleh Wakil Ketua Majelis KI Edy Sormin, Nelly Simamora pun menyela. "Kami hanya ingin Total Pagu Iklan Sosialisasi Pemilu 2019 yang sebesar Rp2 miliar itu, sesuai peruntukkanya dibagi kemedia massa, yang seperti pembagi ke iklan dana kampanye pemilu 2019 sebesar Rp3,7 miliar itu. Terkait masih 60 Media Online penerima Iklan Sosialisasi Pemilu 2019, mana saya tahu dan saya baru tahu ini setelah mendengar di sidang ini dari Termohon. Hanya 60 penerima iklan sosialisasi pemilu 2019, itu urusan KPU Sumut dan Pengadaan Barang/Jasa ke Negara, kalau ternyata lebih, ya silva kan saja, ketus Nelly Simamora, seolah tidak ingin disudutkan.

Mendengar keterangan sidang ajudikasi ini, Wakil Ketua Majelis KI Eddy Sormin menilai sidang ajudikasi ini yang paling panjang durasinya, selama dua jam, dari jam sembilan sampai ke jam sebelas. "Dan juga sidang kali inilah saya melihat, pemohon dan termohon sama-sama cerdas," kagumnya.

Mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis KI Robinson Simbolon menilai, untuk sidang ajudikasi sengketa informasi Pemilu 2019 selanjutnya, sebaiknya diadakan mediasi. Akan tetapi apabila mediasi gagal, Ketua Majelis KI akan kembali menggelar sidang ajudikasi sengketa informasi Pemilu berikutnya. 

Setelah kedua belah pihak pemohon dan termohon menyetujui jalur mediasi, maka sidang ajudikasi sengketa informasi Pemilu ditutup dan akan dilanjutkan kembali di Bulan July 2019 pada minggu ketiga. (Antony P)

Label:

Polres Nisel, Gelar Kegiatan Jalan Sehat Dan Senam


NIAS SELATAN, GELORA HUKUM -Menyambut hari Hut Bhayangkara ke 73, polres nias selatan melaksanakan jalan sehat dan senam bersama forkopimda Kab.Nisel, kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Ororusa Kab.Nias Selatan, (28/06)

Turut hadir,1. Kapolres Nias Selatan AKBP I GEDE NAKTI WIDHIARTA S.I.K
2. Sekda Nias Selatan Ir. IKHTIAR DUHA, 3. Mewakili Danlanal Nias MAYOR RURUH PRASETYA, 4. Ketua KPU Nias Selatan, EDUARD DUHA, 5. Wakapolres Nias Selatan KOMPOL BONGGAS SIMARMATA, 6. Ketua Bhayangkari Nias Selatan Ny. KADEK NAKTI WIDHIARTA, 7. KabagOps Polres Nias Selatan, KOMPOL MARTIN LUTHER DACHI, 8. Kabag Sumda Polres Nias Selatan KOMPOL IRIANTO S.H, 9. Mewakili Danramil Telukdalam PELTU SUHENDRA HUTABARAT, 10. Perwira Polres Nias Selatan, 11. Ketua KPU Nias Selatan, EDUARD DUHA, 12. Kepala Bank BRI Cabang Pembantu Telukdalam EDI SURIANTA GINTING, 13. Kepala Bank Sumut Cabang Telukdalam CARREL MENDROFA. 14. Kepala Bank BNI Cabang Telukdalam VOLLO PURBA, 15. Asisten 1 Bupati Nias Selatan GAYUS DUHA, 16. Personil Polres Nias Selatan, 17. Ibu-Ibu Bhayangkari Polres Nias Selatan. 18. Personil Koramil  dan Lanal Telukdalam, 19. Perwakilan dari Instansi Pemerintan Kab. Nias Selatan, 20. Masyarakat Kab. Nias Selatan.

Ada pun rangkaian kegiatan pada acara tersebut yakni; jalan sehat bersama forkopimda kab.nisel, tarik tambang, panjat pinang, donor darah dan panarik undian, sebagai hadiah utama undian yaitu satu unit sepeda motor, sementara hadiah lainnya seperti kulkas dan beberapa hadiah lainnya.

Pada kegiatan donor darah, Bapak kapolres Nias selatan AKBP I Gede Nakti widhiarta turut mendonorkan darahnya

Pada sambutan polres Nias selatan,  mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh forkopimda  serta masyarakat Kab.Nisel sehingga kegiatan olahraga bersama ini yang merupakan momen menyambut Hut bhayangkara ke 73 terlaksana dengan baik

Pada kegiatan tersebut, polres Nias selatan mengajak seluruh masyarakat nias selatan agar mengikuti seluruh perlombaan dan juga kegiatan bakti sosial donor darah yang di persembahkan untuk seluruh masyarakat Nias selatan

Di tambahkannya,  tanggung jawab menjaga kondisifitas Nias selatan merupakan tanggung jawab kita bersama dan kami berharap masyarakat nisel bahu membahu dengan kami, "ungkap polres Nisel.

Bupati Nisel yang di wakili oleh sekda pada sambutannya menyampaikan, polres nias selatan mengajak kita hidup sehat dengan berolahraga, dan sudah selayaknya kita mendukung program polri demi mewujudkan Nias selatan yang aman dan damai,   dia juga menyampaikan keyakinan dan kepercayaan bahwa TNI dan Polri menjaga keamanan dan ketertiban di negara ini khususnya di wilayah kab. Nias.selatan.

Lanjut, dia menghimbau masyarakat nias selatan untuk mendukung kegiatan tersebut agar dapat terlaksana lagi di kemudian hari. "Ungkap sekda mengakhiri. (Makmur Gulo)

Label:

Cendekiawan Dan Politisi : Pembangunan Kelembagaan Dan Keadaban Politik Hukum

Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH, MHum dan  Brigjen Pol. Erwin Triwanto, diskusi bersama Firman Jaya Daeli, SH.
YOGYAKARTA, GELORA HUKUM - Dalam sebuah pertemuan beberapa tahun lalu sebelum ini, ketika Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH, MHum (Guru Besar Fakultas Hukum UGM) bersama Firman Jaya Daeli (mantan Tim Perumus Pansus UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU KPK di DPR-RI), di Yogyakarta. 

Pertemuan diskusi secara informal ini berlangsung bersama dengan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat itu Brigjen Pol. Erwin Triwanto, yang selanjutnya menjadi Kapolda Kalsel dan Kapolda Kalbar dengan pangkat terakhir Irjen Pol. Figur Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, SH, MHum (Prof. Eddy Hiariej) adalah Ahli yang diajukan Kuasa Hukum Pihak Terkait (Paslon 01/Jokowi-Amin) di Persidangan Mahkamah Konstitusi-RI. Prof. Eddy Hiariej juga merupakan Guru Besar termuda dan terkemuka di Indonesia. 

Juga merupakan Pakar Hukum (Pidana) yang cerdas dan cemerlang berkelas cendekiawan dengan integritas dan kualitas yang terjaga. Prof. Eddy Hiariej tergolong dalam deretan sejumlah kecil dan terbatas dari kalangan Guru Besar Hukum di Indonesia yang mengembangkan dan memandu pemikiran ideologis dan strategis hukum di Indonesia. 

Sebelum pertemuan diskusi informal ini berlangsung, Firman Jaya Daeli diundang menjadi Pembicara dalam sebuah pertemuan seminar lain di Yogyakarta. (Team)

Label:

Pemaknaan Pertahanan Negara Dan Penyelenggaraan Negara Demokratis Konstitusional Berbasis Kedaulatan Rakyat

JAKARTA, GELORA HUKUM - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, SE, MA, M.Sc, M.Phil, Ph.D bertemu berdua bersama Firman Jaya Daeli (mantan Tim Perumus Pansus UU Pertahanan Negara di DPR-RI). Pertemuan ini bersifat informal dalam suasana santai dengan semangat "Merah Putih". Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019 ini, pada dasarnya mendiskusikan penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berideologi dan berfalsafah Pancasila dengan semangat dan etos Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan konstitusi UUD 1945. 

Wacana pemikiran umum dan pertimbangan mendasar Politik Pertahanan Negara harus senantiasa diletakkan dan dikembangkan dalam kerangka penguatan dan pemaknaan kedaulatan bangsa ; serta penguatan dan pembangunan Persatuan Indonesia dan kebhinnekaan masyarakat bangsa Indonesia. Indonesia Raya dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara Demokratis Konstitusional yang berbasis pada penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan berorientasi pada pertumbuhan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. 

Negara Demokratis Konstitusional yang berbasis dan berorientasi pada perihal ini, pada dasarnya diselenggarakan melalui sistem formal dan fungsional ; serta oleh kelembagaan negara dan jajaran penyelenggara negara. Keseluruhan bangunan mendasar kelembagaan beserta lingkungan menyeluruh penyelenggara kenegaraan dan pemerintahan, mesti selalu atau senantiasa berdiri tegak, bertahan kokoh, dan berfungsi efektif untuk memastikan penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologi Pancasila sebagai sebuah Negara Demokratis Konstitusional berdasarkan konstitusi UUD 1945. Substansi Negara Demoktatis Konstitusional sejatinya berbasis pada mengakarnya dan menumbuhnya penyelenggaraan kedaulatan rakyat. Kemudian berorientasi pada menguatnya dan menambahnya pertumbuhan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. 

Pertahanan Negara beserta institusi intinya dan lingkungan strategisnya pada dasarnya harus hadir efektif dan tampil fungsional secara maksimal terukur dan secara optimal teratur. Perihal ini terwujud melalui tugas dan tanggungjawab kelembagaan yang melekat secara institusional untuk menegakkan dan memastikan perihal demikian. Institusi beserta jajaran kelembagaan yang merupakan kekuatan inti dan garda terdepan pertahanan negara mesti senantiasa mengantisipasi, menanggapi, menghadapi, dan mewadahi berbagai dinamika permasalahan, pergumulan, potensi, peluang, dan tantangan Persatuan Indonesia, kedaulatan bangsa, keadilan sosial, kemakmuran rakyat, dan lain-lain.

Atmosfir berbagai dinamika permasalahan, pergumulan, potensi, peluang, dan tantangan ini tentu menyertai dan mewarnai politik domestik nasional, politik kawasan regional, dan politik global internasional. Reformasi otentik dan transformasi hakiki dari institusi Pertahanan Negara beserta jajarannya - merupakan dan menjadi prasyarat terkemuka dan solusi terbaik untuk menandai dan memaknai pertumbuhan dan pembangunan Indonesia Raya sebagai Negara Demokratis Konstitusional. 

Perspektif umum dan kerangka dasar pemikiran ini merupakan tantangan serius sekaligus peluang strategis bagi integritas dan kualitas kepemimpinan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, SE, MA, M.Sc, M.Phil, Ph.D untuk mengorganisasikan, mengembangkan, dan memajukan jajarannya secara profesional, efektif, fungsional, dan kredibel. Figur Jenderal TNI Andika Perkasa, SE, MA, M.Sc, M.Phil, Ph.D memiliki tekad kemauan baik dan mempunyai potensi kemampuan kuat untuk meletakkan dasar-dasar strategis ini ; dan juga untuk mengembangkan nilai-nilai penting ini. Tugas utama dan tanggungjawab strategis adalah bertujuan untuk mengembangkan keberadaan dan dalam rangka memastikan keberlangsungan penyelenggaraan Negara Demokratis Konstitusional Indonesia Raya.

Ada relasi serius dan korelasi strategis antara pemaknaan Politik Pertahanan Negara dengan perwujudan intisari keberhasilan dan keberlanjutan reformasi otentik dan transformasi hakiki dari institusi dan jajaran Pertahanan Negara khususnya TNI. Hakekat keberhasilan dan keberlanjutan ini dilambangkan secara simbolik dan dimanifestasikan secara maknawi, yang dinyatakan dengan semakin menumbuhnya kemauan kuat dan keteguhan tekad kolektif. 

Perihal kemauan kuat dan keteguhan tekad kolektif ini pada dasarnya mengkondisikan institusi untuk terpanggil dan tertantang secara konstitusional agar selalu mendukung dan mendorong penegakan dan penyelenggaraan Negara Demokratis Konstitusional. Penegakan dan penyelenggaraan Negara Demokratis Konstitusional senantiasa menjadi relevan dan penting karena bersentuhan dan berintikan pada prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara. Ada prinsip kedaulatan bangsa yang sejatinya dan selanjutnya diorientasikan untuk membangun kualitas keadilan sosial dan kemakmuran rakyat Indonesia. (Tim)

Label:

Sabtu, 29 Juni 2019

Pemkab Nias, Gelar Peringatan Hari Lahir Pancasila 2019


NIAS, GELORA HUKUM - Memerintah Kabupaten Nias, menggelar peringatan hari lahir pancasila Tahun 2019 yang berlangsung di lapangan Beringin Hiliweto Gido, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, (01/06/2019).

Turut hadir, wakil Bupati Nias, Unsur Forkompinda, anggota DPRD Nias dan seluruh ASN lingkup Pemkab Nias, Satpol PP, TNI, Polri, Ormas serta pelajar.

Pada acara tersebut Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM. sebagai Inspektur Upacara sekaligus menyampaikan sambutan Kepala badan pembinaan ideologi pancasila (BPIP).

Pada sambutannya, Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan pandangan hidup bangsa yang digali oleh para pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan yang Mahaesa buat bangsa Indonesia.

Peringatan hari lahir pancasila memberikan makna nilai-nilai pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pancasila juga mampu persatukan bangsa Indonesia walau perbeda suku, adat, budaya dan agama. Dengan merayakan hari kelahiran pancasila kita bangun kebersamaan dan harapan untuk menyongsong kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Kita Indonesia Kita Pancasila "ungkap Bupati mengakhiri sambutannya. (Makmur Gulo)

Label:

Pemkab Nias Gelar Acara Halal Bi Halal Idul Fitri

Baca selengkapnya »

Label:

Paripurna RPJMD DPRD Nias Berjalan Baik

NIAS, GELORA HUKUM - Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli,MM menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Nias dalam rangka penyampaian nota pengantar/penjelasan perubahan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias tahun 2016-2021,
(10/06) 

Rapat tersebut di pimpin langsung Oleh ketua DPRD Kab.Nias Yaredi Laoli

Turut hadir, Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda Kabupaten Nias dan Para Kepala OPD lingkup Pemerintahan Kabupaten Nias.

Ketua DPRD Kab.Nias Yaredi Laoli pada pidatonya mengatakan, Rapat ini terbuka untuk umum mengingat jumlah anggota dewan yang hadir memenuhi ketentuan yang berlaku,

di katakannya, RPJMD Kabupaten Nias tahun 2016-2021 yang memuat arah kebijakan dan program pembangunan selama lima tahun sesuai dengan visi dan misi Bupati Nias telah di tetapkan pada tanggal 23 Desember 2016 yang lalu, penyusunan rencana perubahan RPJMD dilatarbelakangi adanya perubahan, seperti hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 264 ayat (5) UU Nomor 23 tahun 2014,

Di tambahkannya,Berdasarkan hasil rapat Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi DPRD Kab.Nias telah menyepakati bahwa rumusan Rancangan perda perubahan atas perda Kab.Nias Nomor 6 Tahun 2011 tentang pajak daerah, di sesuaikan dengan hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Utara.
 "ungkap ketua Yaredi Laoli.

Kemuadian pada pidato Bupati Nias Drs.Sokhiatulo menjelaskan,

Dengan beberapa pertimbangan maka Pemerintah Kabupaten Nias menyusun perubahan RPJMD tahun 2016-2021, yang diawali dengan penyusunan rencana awal perubahan RPJMD,

Lanjut bupati, dalam konsep penyusunan awal perubahan RPJMD terhadap hal-hal pokok akan tetap menjadi komitmen untuk menjaga visi dan misi serta program pembangunan yang merupakan penerjemah atas janji yang telah disampaikan saat kampanye Bupati dan Wakil Bupati Nias,

Bupati juga mengharapkan dukungan dari DPRD dalam membahas dokumen rancangan awal perubahan RPJMD Kab.Nias 2016-2021 ini serta kritik dan saran yang konstruktif demi hasil  yang lebih baik yang berdampak di masa depan, dengan harapan bersama dokumen ini akan menjadi dasar dalam setiap perencanaan pembangunan Daerah di Kab.Nias. "ungkap Bupati Nias mengakhiri. (Makmur Gulo)

Label:

Selasa, 25 Juni 2019

Angin Kencang Gempur Kabupaten Selayar, Nyaris Menelan Korban


SELAYAR, GELORAGHUKUM - Personil BPBD eksekusi patahan pohon cemara laut yang menimpa sejumlah sepeda motor, akibat angin kencang yang sudah hampir dua pekan terakhir melanda Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan nyaris menelan korban menyusul peristiwa patahnya salah satu dahan pohon cemara laut yang ditanam di depan tribun lapangan pemuda Benteng.

Dahan pohon berusia kurang lebih dua belas tahunan tersebut, mendadak patah dan menutupi bahu jalan di depan kawasan plaza marina kota Benteng, pada sekitar pukul 13.17 wita, hari Selasa, (25/06) siang.

Beruntung, personil tim tanggap darurat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kep. Selayar, langsung bergerak cepat, turun ke lapangan, dan melakukan eksekusi pembersihan dahan pohon yang nyaris menimpa pedagang kaki lima di sekitar area plaza marina, termasuk pengendara yang hilir mudik di jalur lapangan pemuda Benteng.

Tujuh orang personil berbekal dua unit mesin chainsaw diterjunkan ke lapangan untuk mengurai patahan dahan pohon cemara yang sempat menutupi bahu jalan protokol di ruas lapangan pemuda Benteng.

Proses eksekusi dan pembersihan dahan pohon berakhir dengan aman dan lancar pada sekitar pukul 14. 45 wita, setelah seluruh potongan pohon diangkut dengan menggunakan armada kendaraan operasional BPBD jenis Mitsubishi Colt Power Steering,  nomor polisi  B 9329 ITA. 
Akibat kejadian tersebut, dua unit motor matic jenis vino dan beat, rusak tertimpa patahan pohon.

Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden yang terjadi pada sekitar pukul 13.17 wita itu. Akan tetapi, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah, terang Kalaksa BPBD Kepulauan Selayar, Drs. H. Odding Karim, MH, saat dikonfirmasi wartawan pada hari Selasa petang. (Fadly Syarif)

Label:

Kamis, 13 Juni 2019

Kades Bisa Kena Sanksi Jika Tak Umumkan Penggunaan Dana Desa

JAKARTA,GELORA HUKUM - Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan desa. Namun ketika Kepala Desa (Kades) menggunakannya diluar ketentuan yang berlaku, jerujilah besi tempat mereka.

Hal itu diungkapkan oleh Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) Anwar Sanusi. Peluang dan niat itu ada karena pengelolaan dana desa minimnya kontrol masyarakat.

“Belum semua masyarakat mengetahui status dana desa. Bahwa dana desa pada hakekatnya adalah dana masyarakat, dimana aparat daerah dan aparat desa diberi tugas untuk mengelolanya dengan baik,” kata Anwar kepada SP di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Anwar mengatakan, untuk pengawasan di lapangan, Kemdes PDTT sudah mewajibkan setiap kepala desa untuk memasang papan pengumuman di kantor desa yang berisikan laporan mengenai semua hal yang berkaitan dengan dana desa. Mulai dari berapa besar dana diterima hingga penggunaan atau realisasinya secara rutin. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat juga ikut mengawasi, sehingga ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Di sisi lain, menurut Anwar beberapa kasus masih ada bentuk penyimpangan diantaranya peruntukan yang tidak sesuai. Pemerasan saat pencairan dan rendahnya manajerial perangkat desa. Selain itu, hal yang menghambat serapan dana desa sehingga dananya mengendap di Kas Daerah.

“Harus ada sanksi kepada kepala desa yang tidak memasang papan pengumuman tentang penggunaan dana desa. Sanksi itu macam-macam, misalnya membatalkan pencairan dana desa tahap berikutnya,” ungkap Anwar.

Namun, Anwar menjelaskan ada nilai positif dibalik maraknya kasus penyelewengan dana desa akhir-akhir. Makin banyak kasus yang dilaporkan menunjukkan masyarakat semakin sadar dan terbuka, sehingga sekecil apapun tindakan korupsi bisa dengan mudah ketahuan.

Tapi, dilihat dari sisi negatifnya, maraknya penyelewengan dana desa juga menunjukkan pengawasannya masih lemah. Ini menjadi pengingat bagi pemerintah khususnya Kemdes PDTT untuk instrospeksi diri. Ke depan, pemerintah lebih mengedepankan upaya pencegahan dengan pembinaan dan penguatan integritas sumber daya manusia.

“Karena apapun itu regulasinya dan sebaik apapun pengawasannya, kembali lagi ke moral manusianya. Ke depan kita akan kedepankan aspek pencegahan,” ujar Anwar.

Dari pemerintah pusat sendiri, lanjut Anwar, sudah ada sistem pengawasannya. Kemdes PDTT menyediakan call center 1500040 atau SMS Center di nomor 081288990040 / 087788990040 bagi masyarakat untuk melaporkan bisa mencurigai indikasi penyelewengan

Kemdes PDTT juga telah membentuk Satgas Dana Desa, yang membantu kementerian untuk pemantauan, pengawalan dan pengawasan dana desa.

Setiap kasus yang dilaporkan ke Kemdes PDTT diserahkan ke penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian maupun Kejaksaan dalam memberantas korupsi ADD dan DD, nyatanya belum mengunggah hati dari setiap Kades untuk menggunakan anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ini dengan sebaik mungkin. Kemdes PDTT juga rutin melakukan sosialisasi melalui pertemuan langsung dengan kepala desa dan kepala daerah.

Juga ada 30.000 pendamping desa yang selalu memberikan pendampingan kepada aparatur desa. Peran mereka lebih kepada pencegahan, seperti mendampingi kepala desa membuat laporan atau RAPBDesa. Selain itu melaporkan kepada pemerintah pusat bila ditemukan indikasi penyelewengan.

Selain itu, untuk meningkatkan pengawasan, Anwar meminta agar kades membuat rancangan dana desa sesuai dengan aturan yang ditentukan secara partisipatif melalui review RPJM Desa dan RKP Desa.

“Penyusunan APBDes dengan skema padat karya, swakelola, tertib transparan, tepat waktu, tepat mutu dan tepat guna. Untuk mencegah penyimpangan, wilayah harus mampu memberikan fasilitasi melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi”. Jelas Anwar.

Dana untuk pengawasan ini, menurut Anwar, masih menjadi hambatan dalam pengawasan penggunaan dana desa. Agar kedepan perlu pendekatan pemerintah dan kepolisian adalah pembinaan agar kepala desa dan perangkatnya bisa bekerja secara optimal. (Timred / Sumber: )

Label:

Keberadaan Kafe di Fadoro Fulolo Resahkan Warga

E
NIAS UTARA, GELORA HUKUM -Keberadaan Kafe di Desa Fadoro fulolo kecamatan Lotu Kabupaten Nias utara, selain meresahkan warga, juga diduga kuat tidak Memiliki Izin keramaian Dari Polsek Tuhemberua.

E.Zebua Kasat Pol PP kabupaten Nias utara, sa'at di konfirmasi melalui Via telepon Seluler (10/06), membenarkan  keberadaan kafe tersebut bahkan sebelum ini telah kita dapatkan Laporan dari masyarakat terkaitnya Aktivitas kafe itu, bahkan Bulan lalu pernah kita datangi lokasi kafe tersebut dan sama sekali Belum mengantongi Izin dari Pemerintah,

Lanjutnya E.Zebua, 
kita minta kepada pengusaha Agar secepatnya Menutup tempat Hiburan tersebut, "tegas Kasatpol PP Kabupaten Nias utara.

Kepada awak media, Kapolsek Tuhemberua AKP M Sihaloho (10/06) mengatakan, kita juga telah mendapatkan laporan masyarakat mengenai keberadaan kafe tersebut, dan rencana kita akan Turun ke lokasi hari ini mempertanyakan Izin kafe tersebut, 

Jika terbukti tidak mengantongi izin baik dari pemkab dan izin keramaian
Maka kita akan Tutup demi mencegah Hal-Hal yang tidak di inginkan, dan juga demi menjaga Kamtibmas(Keamanan dan ketertiban Masyarakat) "tegas polsek mengakhiri.

Kepada Awak media EFILIMAN HAREFA Alias Ama Gamawa (pemilik kafe) menjelaskan, Keberadaan Kafe tersebut saya telah mengantongi Izin Minkol (Minuman Keras) sementara izin keramaian Baru dalam pengurusan  singkat. (Happy Z)

Label:

Selasa, 11 Juni 2019

KADES TARAHA DISINYALIR GELAPKAN DANA DESA

NIAS BARAT, GELORA HUKUM - Ketua BPD Desa Taraha kesal atas Pelaksanaan DD dan ADD di Desa Taraha Kec. Mandrehe utara Kab, Nias barat tahun 2018 karena di duga sarat korupsi, betapa tidak dalam pelaksanaannya tidak transparan kepada masyarakat.

Di kediamannya ketua BPD rabu (5/6)2019) menjelaskan, soal pelaksanaan dana desa di desa Taraha ini sangat mengecewakan, jangankan kami tau rincian penggunaan anggaran, papan proyek saja saya selaku ketua BPD tidak pernah melihatnya.

Lanjut ketua BPD Buktinya sekarang bukan masyarakat desa Taraha yang mengerjakan kantor kepala desa, padahal masyarakat desa taraha tidak sedikit yang piawai  bertukang, tapi kini masyarakat desa lain yang di upah untuk mengerjakan bgunan itu.

Kepala desa Taraha Melalui via WA kepada Media Gelora Hukum; bila saya tidak transparan maka kegiatan pembangunan itu tidak lancar, sedangkan uang saja bukan ditangan kepala desa ada " ungkap kades taraha mengakhiri. (EF ZAI)

Label:

Yuli Lubis: GNPK-RI Sumut Konsisten Melawan Korupsi

Panyabungan, Gelora HukumH- Kehadiran GNPK-RI di Sumatera Utara (Sumut) untuk memberikan kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya, sehingga menjadi pemerintah yang baik dan akuntabel, transparan serta amanah. Organisasi ini juga merupakan wadah berhimpunnya masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan korupsi guna menciptakan pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi. 

Demikian disampaikan pengurus GNPK-RI Sumut Yuli Lubis saat ngobrol dengan Gelora Hukum, Selasa (11/6) di Panyabungan. "Insyaallah kami GNPK-RI Sumut siap untuk melakukan tugas sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku," tegasnya.

Yuli juga berpesan agar pengurus GNPK-RI yang berada di kabupaten/kota di Sumut supaya fokus terhadap upaya pencegahan korupsi. GNPK-RI hadir ditengah-tengah masyarakat dengan kepedulian tinggi terhadap pemberantasan korupsi atau roh anti korupsi tanpa pamrih.

Lebih lanjut putri kelahiran Panyabungan itu menjelaskan bahwa perbuatan korupsi menjadi momok menakutkan bagi setiap Negara, karena dampaknya yang sangat luas pada perikehidupan rakyat.

Untuk itu kata Yuli, organisasi GNPK-RI Sumut sebagai wadah pergerakan nasional dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Kitakan memberdayakan seluruh masyarakat untuk turut serta berperan aktif melakukan revolusi mental dalam memerangi kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, tandasnya. (Riana)

Label:

Selasa, 04 Juni 2019

Prabowo Subianto Tidak Menggelar Open House

Prabowo Subianto | net
Jakarta, Gelora Hukum - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dikabarkan tidak akan menggelar griya atau "open house" dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah/2019.

Hal itu untuk memberikan kesempatan memberikan kesempatan kepada seluruh staf, kader, simpatisan, dan relawan untuk berkumpul bersama keluarga masing-masing.

"Pak Prabowo memberikan kesempatan kepada seluruh staf, kader, simpatisan, dan relawan untuk berkumpul bersama keluarga karena itu beliau tidak menggelar acara 'open house' tahun ini," kata Kepala Prabowo-Sandi Media Center, Ariseno Ridhwan mengutip dari antara, Selasa.

Dia mengatakan, Prabowo direncanakan akan menunaikan Shalat Idul Fitri Masjid Nurul Wathan, Hambalang, Bogor, bersama masyarakat sekitar masjid.

Dalam melaksanakan ibadah shalat id, rencananya Prabowo Subianto akan beribadah bersama masyarakat sekitar di masjid yang ia bangun di kawasan Hambalang, Bogor yakni Masjid Nurul Wathan.

Kepada para jurnalis Dia meminta untuk tidak meliput kegiatan solat ied tersebut, karena sifatnya ibadah sehingga tidak elok untuk diliput, dan biarkan semua bisa shalat dengan khusyu.

"Untuk calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno, akan merayakan Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini di Amerika Serikat bersama dengan keluarga," katanya.

Dia juga menyampaikan pesan dari Prabowo dan Sandiaga untuk menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1440 H bagi seluruh umat Islam di Indonesia maupun di dunia yang merayakan.

Ariseno mengatakan, Prabowo-Sandiaga mengajak masyarakat menjadikan momen Lebaran untuk terus mempererat tali silaturahim. (ant)

Label: ,

Minggu, 02 Juni 2019

Ani Yudhoyono Meninggal Dunia

PLT Ketua Partai Demokrat Sumut,Drs Herri Zulkarnain ,saat Video Call (VC) Almarhumah Ani Yudhoyono, di Nasional University Hospital,Singapoera.
HERRY ZULKARNAIN: SOSOK IBUNDA DAN MENJADI TELADAN BAGI KADER DEMOKRAT

Medan,Gelora Hukum - Kabar duka menyelimuti Masyarakat seluruh Indonesia,Mantan Ibu Negara Indonesia  Ke-6, Hj.Kristiani Herrawati Yudhoyono meninggal dunia di Intensive Care Unit (ICU) Nasional University Hospital (NUH),Singapoera,Sabtu (01/06/2019) Pukul 11.50 Waktu Singapoera.

Teks Photo:Almarhumah Hj.Kristiani Herrawati Yudhoyono (Kerudung Hitam) duduk di samping Pak SBY,Saat berkunjung ke Sumatera Utara,Dalam rangkaian kegiatan Sumatera De Toba-Seulawa 2019. (Antoni Pakpahan
Meninggalnya ibunda Edhie Baskoro Yudhoyono ini menjadi duka mendalam bagi seluruh kader Partai Demokrat, begitu juga dirasakan oleh Plt Ketua Partai Demokrat Sumatera Utara Drs.Herri Zulkarnain. Herri Zulkarnain atas nama pengurus partai di Sumatera Utara, menyampaikan turut berduka.

"Pertama kami atas nama keluarga besar Partai Demokrat, kader se-Sumut, turut berduka cita sedalam-dalam nya atas berpulangnya orang tua kami terkasih Bu Ani. Beliau tadi pagi meninggal di Singapura," kata Herri, melalui sambungan seluler,Sabtu (01/06/2019) malam.

Seluruh kader dan pengurus Partai Demokrat dan masyarakat di Sumatera Utara diharapkan mendoakan Ani Yudhoyono, semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan diampuni dosa-dosanya.

Bagi Herri, sosok Ani Yudhoyono merupakan teladan dan selalu memotivasi seluruh kader Partai Demokrat. Herri memiliki pengalaman tersendiri terhadap istri SBY itu.

"Jadi kedekatan saya dengan Bu Ani, beliau adalah sosok ibunda, ibu negara yang selalu menemani Pak Susilo Bambang Yudhoyono dalam tugas. Bu Ani selalu memberikan contoh dan menjadi teladan kepada saya sebagai Plt Ketua Partai Demokrat Sumut," ujarnya.

Beberapa bulan lalu, cerita Herri, Ani Yudhoyono datang ke Sumatera Utara dalam rangka Tour De Toba-Seulawa 2019, Dia berpesan agar partai semakin besar di wilayah ini.

"Waktu itu, Bu Ani datang ke Sumut. Di situ Bu Ani berpesan supaya melakukan yang terbaik untuk Partai Demokrat dan peduli kepada masyarakat. Berikan yang terbaik kepada masyarakat. Berjuanglah untuk Partai Demokrat untuk lebih besar lagi ke depannya," kata Herri mengingat pesan Ani Yudhoyono.

"Bu Ani juga mengaku senang saat kegiatan rangkaian Tour de Toba-Seulawa 2019. Beliau menikmati perjalanan tanpa lelah, menyalami masyarakat Sumut dan kader Demokrat Sumut," ungkapnya.

Saat Ani Yudhoyono dirawat di rumah sakit di Singapura, kader Partai Demokrat Sumatera Utara sudah pernah menjenguk. Namun karena tidak bisa masuk melakukan tatap muka ke dalam ruangan perawatan, dilakukan melalui video call.

"Jadi, seminggu yang lalu atau saat di rumah sakit di Singapura, saya beserta kader Demokrat Sumut langsung ke Singapura. Tapi kader tidak bisa masuk ke dalam karena memang harus steril," kata Herri.

Saat itu dia melakukan video call dengan Ibas, dan video call itu diteruskan ke Ani Yudhoyono. Saat itu dia dengan semangat menanyakan apa kabar Sumatera Utara.

"Saya bilang kepada Bu Ani selalu semangat, semoga cepat sembuh. Namun beginilah akhirnya, selama ini keberadaan Bu Ani sangat berkesan bagi kami kader Demokrat," ujarnya

Sebagai Rasa Berduka Cita yang mendalam,Plt Ketua DPD Demokrat Sumut,Drs.Herri Zulkarnain,Mengintruksikan kepada Seluruh Kader dan DPC Demokrat yang ada di Sumatera Utara supaya memasang bendera Merah Putih setengah tiang.

"Terhadap seluruh Kader dan DPC Demokrat Sumut,supaya memasang bendera merah putih setengah tiang di depan rumah  dan di depan kantor Demokrat,Sebagai penghormatan terakhir bagi Almarhumah Ani Yudhoyono" Himbau Herri.

Perlu di ketahui,Almarhumah Ani Yudhoyono,Meninggal Akibat Penyakit Blood Cancer atau Kanker darah yang di deritanya sejak Pertengahan Februari 2019.

Jenazah Almarhumah Ani Yudhoyono di semayamkan terlebih dahulu di KBRI Singapoera,sebelum di terbangkan ke Tanah Air.Jenazah selanjutnya di bawa ke rumah duka di Puri Cikeas,Bogor,Lalu di makam kan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata,Jakarta Selatan,Minggu (02/06/2019). (Antoni Pakpahan)

Label:

Sabtu, 01 Juni 2019

Fatizaro Laoli Kritis, Akibat Ditikam Preman



GUNUNGSITOLI, GELORA HUKUM - Fatizaro Laoli alias A.Emaeli (65) warga Desa Tuhegeo II dusun III kecamatan gunungsitoli idanoi kota gunungsitoli sumut ditikam dirumahnya, kini dalam keadaan kritis dirawat di Rumah Sakit Umum (RSU) Gunungsitoli, karena mengalami Luka Serius atas penikaman yang dilakukan AN (40) pada (23/05/2019).

Edy anak korban menjelaskan, peristiwa penikaman terhadap ayahnya yang telah terjadi dirumahnya desa lahemo dusun III kecamatan Gido sekitar pukul 14.30 Wib, tiba tiba datang AN alias ama Canda mendekati orangtua saya (korban) yang sedang bekerja untuk menjahit pakaian, tanpa curiga tiba tiba AN langsung melakukan aksi penikaman terhadap ayah saya dengan menggunakan pisau sehingga ayah saya tersungkur dilantai dengan bersimbah darah.

Lanjut edy, Ayah saya mengalami luka tusuk dibawah dada sebelah kiri, belakang bahu sebelah kiri, dan di bagian telapak tangan kiri.

Disaat ayah saya terkapar tidak berdaya, oleh ibu saya teriak minta tolong kepada masyarakat sekitar, dan pelaku mengejar ibu saya untuk mencoba melakukan penikaman, beruntung ibu saya cepat melarikan diri didalam kamar mandi sembari berteriak keras minta tolong, tidak lama kemudian pelaku kabur.

Setelah masyarakat tetangga berdatangan akhirnya ayah saya  membawa lari kerumah sakit dan sampai saat ini masih dalam keadaan tidak sadar.

Masalah ini kami dari pihak keluarga telah melaporkan kepada pihak kepolidian polsek Gido dengan Nomor polisi : STPLP/26/V/2019/NS-Gido.

Kami dari pihak keluarga dengan sangat memohon agar pihak kepolisian segera melakukan penangkapan kepada pelaku karena kami sebagai keluarga korban merasa resah perbuatan sadis yang telah dilakukan kepada kami. (Yamoni Laoli)

Label: