Rabu, 31 Maret 2021

Mewujudkan Harmoni Kebangsaan Melalui Literasi Untuk Indonesia Maju

JAKARTA, GELORA HUKUM - (20/01/2021) Berdasarkan  data riset Setara Institute menyampaikan bahwa sikap intoleran telah menghinggapi kalangan anak muda.

“Terdapat potensi intoleransi sebesar 35,7 persen secara pasif di kalangan siswa, 2,4 persen intoleransi aktif dan 0,3 persen berupa teror. Sedangkan 61,6 persen siswa masih toleran.” 

Dilihat dari angka tersebut, memang, persentase siswa yang toleran masih lebih besar dibanding mereka yang intoleran. Namun, sekecil apa pun jumlahnya, tetap saja intoleransi—seperti halnya tumor—mesti mendapat perhatian sedini mungkin agar tidak menimbulkan daya rusak dan menggerogoti keanekaragaman di dalam tubuh bangsa ini.

Melalui gerakan cinta literasi mendorong generasi muda milenial untuk mencintai keberagaman, toleransi, harmoni kebangsaan dan mewujudakan perdamaian satu untuk semua, semua untuk satu, ungkap Edizaro Lase di Jakarta, Rabu, 20/01/2021.

Gerakan harmoni kebangsaan kebangsaan ini dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa  mencedarkan kehidupan berbangsa melalui literasi sekaligus mewujudkan perdamaian dunia yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Ideologi Pancasila tidak sekedar menjadi lisan yang menarik untuk didiskusikan melainkan satu tarikan nafas dalam  tindakan dan perbuatan berbangsa dan bernegara. 

Gagasan baik dan revolusioner ini mendapatkan dukungan dan apresiasi dari Jubir BIN Wawan Purwanto untuk mewujudkan realitas harmoni kebangsaan melalui literasi dalam kehidupan sehari-hari. (Edy) 

Label:

Sabtu, 27 Maret 2021

Kepsek SDN Orsedes Boronadu,  Tetapkan  Anaknya Operator Sementara Berada di Jakarta.

Mengangkangi UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

NISEL, Gelora Hukum.com, Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 078480 Orsedes, Kecamatan Boronadu Kab. Nias Selatan di duga telah mengangkangi UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik (KIP). Pasal 2 ayat 1 menjelaskan "Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Pasalnya, saat dikonfirmasi Oleh Awak Media kepada Kepsek SDN 078480 AN. Tonasokhi Ndruru, melalui Via seluler dini hari, pada tanggal 26 Maret 2021, mempertanyakan tentang keberadaan operator sekolahnya yang diduga anak Kandung dari Kepsek sendiri Yakni an. Jonatan Ndruru yang terdaftar didalam Dapodik dan pengajuan Dana Bos sebagai operator atau yang menghimput data-data siswa di sekolah. Namun sangat di sayangkan, terkesan Kepsek menutupi dan menghindar serta tidak mau menjelaskan dimana keberadaan Operator sekolahnya.

" Dimana Operator sekolah SD Negeri 078480 tercatat sebagai operator di data dapodik an. Jonatan Ndruru diduga berada di jakarta atau luar daerah kepulauan Nias". 

Lanjut pada saat di konfirmasi hal tersebut tentang keberadaan operatornya kepada Kepsek dengan singkat mengatakan bahwa Kepsek tidak boleh memberi informasi apa pun kepada Wartawan sebab ada surat edaran yang sudah kami terima bahwa siapapun itu jangan dilayani kalau tidak ada surat izin dari Dinas Pendidikan.

"Begini Ya pak, ada ajuran dari Dinas bahwa jangan dilayani siapapun Jika tidak ada surat dari dinas Pendidikan,"Jelasnya

Kepsek  juga mengakui bahwa benar Operator Jonatan Nduru anaknya sendiri dan sedang berada di Jakarta bukan di Kepulauan Nias

"Karena tidak ada yang mampu di sekolah makanya dia (Jonatan) di jadikan Operatornya, tetapi yang menjalankan tugasnya adalah orang lain bukan dia,"Kata Kepsek.

Ketika ditanya siapa nama yang menjalankan tugas operator tersebut, Kepsek menjawab dengan tegas " Tidak Perlu saya kasitau sama bapak itu,"Tutupnya

Di tempat terpisah, Ketika awak Media meminta tanggapan Ketua LSM Perlahan FERDINAN Ndraha Mengatakan hal ini tidak boleh dibiarkan karena di duga  Kepsek tersebut sudah membohongi masyarakat dan publik, dan segera membuat laporan untuk mempertanyakan kejelasan uang Negara yang diduga telah memperkaya diri sendiri.

"Keberadaan anaknya bukan di Nias, namun diberikan jabatan sebagai Operator atau yang menghimput data-data siswa di sekolah. Bagaimana dengan gajinya?  Dia yang menerima atau orang lain? Dan diduga dengan sengaja  Kepsek memasukan nama anaknya sebagai Operator sekolah untuk meraup keuntungan dan dengan sengaja mengambil keuntungan dari uang Negara.

"Diminta Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Bupati Nias Selatan agar mengevaluasi oknum  Kepsek tersebut."Pinta Ketua LSM Perlahan, Ferdinan Ndraha

Untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat dan berimbang, awak media melakukan konfirmasi kepada kepala Dinas Pendidikan Nias Selatan melalui Telfon dan Pesan WhatsApp pribadinya di Nomor 0852972997xx Jum'at 26/03/2021,
Perihal mempertanyakan apakah benar Dinas Pendidikan sudah memberikan surat edaran bahwa dilarang kepala sekolah untuk tidak memberi apapun informasi tanpa surat izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebagaimana yang di sampaikan Kepsek sebelumya. Namun hingga berita ini di terbitkan, pesan konfirmasi dari awak media ini belum terbalaskan dan juga telfon ketika awak media ini menelfon tidak di angkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Nias Selatan.

Fris Sandroto

Rabu, 24 Maret 2021

Inspektur Nisel Tindaklanjuti Laporan Dugaan korupsi DD/ADD Golambanua II

TELUKDALAM,  GELORA HUKUM - Sejumlah tokoh adat, masyarakat, perempuan dan  pemuda dampingi DPD AKRINDO kepulauan Nias memasuki ruangan inspektorat untuk dimintai keterangan terkait laporan masyarakat desa Golambanua II sebelumnya, 22 Maret 2021, pukul 10. 00 WIB.

Sebelum dimulainya pemeriksaan, salah seorang tokoh Desa Faonasokhi Fatemaluo menjelaskan, kinerja Kades kami selama menjabat sebagai kepala desa tidak pernah melakukan pertemuan dengan tokoh adat, bahkan beliau rangkap jabatan selain kepala desa juga sebagai kepala sekolah SMA Hoya Sejahtera kecamatan Somambawa, sementara segala kegiatan menyangkut dana Desa sama sekali, semantara disaat beliau dulu maju sebagai cakades telah membuat pernyataan bila menang maka akan pindah domisili di desa Golambanua II tetapi ia telah ingkar bahkan sampai saat ini ia masih berdomisili di desa Sinar Susua kecamatan Somambawa, tentu sangat mempengaruhi kinerja kepala desa dalam melakukan tugas tandasnya mengakhiri.

Dilanjutkan Soginoto Bawamenewi Tokoh Masyarat juga, mengungkapkan bahwa kepala desa Osaraoziduhu Laia, S.Pd selama memimpin kami tidak tahu tentang arah DD dan ADD karena sampai saat ini baliho sebagai papan informasi untuk diketahui masyarakat tentang rincian dana Desa secara garis besar tidak pernah dilakukan, sehingga kami sangat kesulitan mengetahui jumlah dana desa yang diperuntukan di Desa kami, apa lagi rinciannya.

Faozatulo Fatemaluo yang juga Tokoh Pemuda,  membeberkan bahwa kepala desa Golambanua II selama memimpin selain tidak pernah melakukan pertemuan dengan pemuda termasuk dalam pengelolaan arah dana pembinaan pemuda Desa sebesar Rp. 15.000.000, yang kami tau dari dana tersebut hanya dibelanjakan 1 lusin pakaian olah raga,  selebihnya tidak jelas. 

Tokoh perempuan an Riang Hati Buulolo menjelaskan bahwa selama memimpin sebagai kepala desa, pada saat pertemuan yang pertama Dia menyampaikan bahwa dana untuk kegiatan PKK ada sebesar Rp. 50 000.000 (lima puluh juta rupiah) tapi pada pertemuan berikutnya kepala desa berkata tidak ada dana untuk kegiatan PKK dananya sudah hangus, dan saat itu BPD sempat protes tapi kades selalu bertahan pada pendapatnya.

Ditempat terpisah awak media konfirmasi pada inspektur IRBAN III  TZ, terkait surat Inspektorat No : 700/589/ITKAB/2021 tentang permintaan keterangan parah tokoh di desa Golambanua II, Ia menyampaikan bahwa sebelumnya Inspektur  Kabupaten Nias Selatan telah menyurati Kepala desa, BPD dan terakhir Camat Somambawa untuk mengklarifikasi pengaduan masyarakat desa Golambanua II tentang indikasi penyelewengan dana desa dan add tahun 2020, Camat Somambawa telah mengambil langkah-langkah penyelesaian tetapi tidak ada hasil ferifikasi dilapangan sehingga Camat Somambawa merekomendasikan pada Inspektur Kabupaten Nias Selatan untuk memproses dan menindaklajuti laporan masyarakat, BPD dan aparat desa tentang indikasi penyelewengan dana desa dan add tahun anggaran 2020 yang di duga dilakukan oleh kepala desa Golambamua II Osaraoziduhu Laia, S.Pd, ini merupakan langkah yang sudah kita tempuh dan dua hari kedepan aka dipanggil BPD, Sekretaris dan bendahara  Desa untuk diminta keterangan, jadi kita tunggu hasilnya tandasnya mengakhiri. (ES)

Label:

Senin, 22 Maret 2021

Kodim 0213 Nias: Sinergitas Satgas TMMD Ke-110 Penuh Semangat Gotong Royong

GUNUNGSITOLI, GELORA HUKUM - Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-110, !Kodim 0213/Nias bersinergi bersama komponen lainnya tetap semangat melaksanakan kegiatan sasaran Fisik TMMD, Senin (22/03/2021).

Dan SSK Letda Inf Faduhuzi  Zega mengatakan salah satu yang menjadi penekanan dalam program TMMD ini adalah untuk selalu menjaga  sinergitas  dengan Komponen lainnya guna mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat dan  komponen bangsa lainnya.

Hal ini nampak terlihat di lapangan terutama pada pekerjaan sasaran fisik berupa pembuatan jalan Desa Loloana’a Lolomoyo menuju Desa Gawu-gawu Bouso kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli sebagai upaya untuk tercapainya hasil yang optimal,”ucapnya”.
Lebih lanjut Dan SSK menyampaikan kehadiran Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ini disambut baik oleh masyarakat, mengingat tujuan mulia dan komitmen sebagai prajurit TNI dalam mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat. 

Kegiatan TMMD ini juga meliputi sasaran fisik dan nonfisik sebagai salah satu wujud bakti TNI dengan segenap komponen bangsa lainnya secara terpadu maupun berkesinambungan dalam upaya pembangunan akselerasi di daerah, "tegas Dan SSK”.(Setieli Zal)

Label:

Sabtu, 20 Maret 2021

DPD AKRINDO Kepni, Kembali Datangi Kajari Nisel Dampingi Warga

TEL1UKDALAM, GELORA HUKUM -  Pengurus DPD AKRINDO kembali berkunjung ke kantor Kajari Nias Selatan dengan mematuhi protokol kesehatan, Selasa 16 Maret 2021 terkait menindaklanjuti laporan warga atas dugaan korupsi Dana Desa Golambanua II kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan.

DPD AKRINDO diterima langsung oleh Kajari Nias Selatan Rindang Onasis SH, di ruang kerjanya,  sembari Ketua DPD AKRINDO kepulauan Nias Edison Sarumaha, S.Pd ucap apresiasi terhadap kinerja Kajari Nias Selatan atas percepatan penanganan aspirasi warga melalui laporan pada tanggal  03 Maret 2021 dan hari ini Selasa 16 Maret 2021 merupakan jadwal mengambil keterangan para pihak.

Kami sebagai mitra pemerintah akan berupaya memberi masukan dan akan terus mengawal masalah ini sampai tuntas dan berharap dalam waktu cepat masalah ini segera diselesaikan kalau tidak maka dampaknya pada masyarakat desa Golambanua II bisa saja terjadi kinflik horinzintal yang berkepanjangan, pungkas edison. 

Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan Rindang Onasis SH, merasa senang atas kunjungan pengurus DPD AKRINDO KEP NIAS dalam hal memberikan dukungan pada kejaksaan Negeri Nias Selatan dan kami berusaha secara maksimal namun semuanya butuh proses, saat ini pihak Kami sedang melakukan tugas dalam hal mengambil keterangan dan bukti, setelah disimpulkan bahwa terjadi tindak pidana korupsi yang didasarkan pada keterangan dan bukti maka selanjutnya akan dilimpahkan pada inspektorat untuk melakukan audit.

Usai pemeriksaan kepada awak media bendahara desa Golambanua II ( Bazatulo Hulu, S.Pd ) menjeskan terkait keterangan yang diminta oleh pihak kejaksaan, mengatakan bahwa saya sudah menyampaikan Pada saat kepala desa (Osaraoziduhu Laia, S.Pd ) mengambil uang dan saya minta tanda terima tetapi jawabannya selalu nanti, dan jumlah uang yang telah diambil tanpa kwitansi sebesar Rp. 160.100.000, dan uang tersebut tidak jelas kegunaannya sampai saat ini dan belum dipertanggungjawabkan pungkasnya mengakhiri.

Selanjutnya Ketua BPD Golambanua II Sokhinaso Hulu S.Pd menjelaskan, saya sudah memberikan keterangan kepada pihak kejaksaan sebagaimana yang terjadi selama ini di desa Golambanua II dibawah kepemimpinan kepala desa Osaraoziduhu Laia, S.Pd, dan saya berharap masalah ini segera diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia sembari mengakhiri. (Yaatulo Gea)

Label:

Jumat, 19 Maret 2021

Menpan RB: Sekda yang Tidak Profesional Bisa Diganti Setiap Bulan

GELORA HUKUM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo membolehkan Bupati/Walikota di Indonesia mengganti Sekretaris Daerah (Sekda) setiap bulan jika tidak mampu bekerja secara profesional serta dapat melakukan reformasi birokrasi, hL ini dikatakan disela sela peresmian Mal Pelayanan Publik di Kita Salatiga,  Jum'at (19/3/2021)

Menurut Tjahjo, hal tersebut sesuai arahan Presiden Jokowi dalam rangka menggerakkan tata kelola pemerintahan berkaitan dengan layanan publik, karena reformasi birokrasi tidak hanya dilihat dari penyederhanaan eselon kepegawaian tetapi lebih luas.
 
"Saya kira janji Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada pemilihnya saat kampanye sama tapi tugas ASN harus tunduk dan tegak lurus, jadi kalau ada Sekda atau OPD tidak mampu boleh mengganti setiap bulannya," terangnya.

Menpan-RB melanjutkan, tugas ASN harus mampu menjabarkan visi dan misi kepala daerah, kemudian, dapat menggabungkan program pemerintah pusat serta cepat, tepat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, dan layanan publik dengan skala prioritas dalam waktu cepat, kecepatan dan ketepatan inilah yang diinginkan presiden, katanya.

Tidak kalah penting Bupati/Walikota juga harus memiliki keberanian terutama dalam memutuskan setiap persoalan yang dilanda daerah sesuai kebutuhan. Kemudian mampu menjaga stabilitas keamanan daerah termasuk mendeteksi masalah sosial seperti stunting dan sebagainya.

Maka pada kesempatan ini saya juga berpesan manajemen pengelolaan ASN dapat ditingkatkan bagaimana mendesaign percepatan, apabila mekanisme lambat, supaya diganti," ujarnya. (Team/Sumber:Kompas.com) 

Label:

Rabu, 17 Maret 2021

Kades Lahemo, Minta Perhatian Pemda Nias Atas Longsornya Makam Tuada Ho


NIAS, GELORA HUKUM - Salah satu destinasi wisata budaya di Kabupaten Nias yang terletak di Desa Lahemo Kecamatan Gido Kab.Nias yaitu Makam Tuada Ho, akibat hujan deras pada selasa malam 16/03 sehingga bangunan di pinggiran Makam tersebut longsor. Hal itu kepada gelorahukum di sampaikan Kades Lahemo Fa'ahakho Dodo Waruwu. (18/03)

Kejadian itu pada tanggal 16/03 malam hari akibat hujan yang sangat deras sekali. Dan esok paginya 17/03 saya di infokan oleh warga setempat dan perangkat Desa Lahemo bahwa di tempat Makam Tuado Ho telah terjadi longsor sehingga saat itu saya gerak langsung ke lokasi untuk melihatnya."Papar Kades.

Tambahnya, "Ketika saya sampai di lokasi terlihat bahwa bangunan di sekitar Makam Tuada Ho sudah longsor seperti tembok penahan dan semua bahan material longsor sehingga mengakibatkan jalan raya tertutup. "Sembari orang nomor satu di lahemo itu menjelaskan, perlu di ketahui bahwa sebelumnya tidak ada tanda-tanda kelongsoran atau yang rentak pada bangunan tersebut, namun karena akibat hujan deras malam itu sehingga mengakibatkan kelongsoran tentu kita sebagai manuasia tidak bisa menahannya. Sementara Makam Tuada Ho masih utuh seperti biasa."Jelas kades

Lajut Kades, "Dengan secepat mungkin kami akan melakukan pembersihan di lokasi itu bersama masyarakat terutama pada jalan raya, namun untuk sementara saya himbau agar masyarakat pengedara roda dua dan empat berhati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan."Imbaunya

Kepala Desa Lahemo Fa'ahakho Dodo Waruwu juga menyampaikan, "Kami sangat berharap kepada pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Kab.Nias supaya lokasi ini dapat di perhatikan, dimana lokasi makam tuada ho ini merupakan salah satu destinasi wisata budaya Kab.Nias. Dan juga kepada pemerintah provinsi sumatera utara dapat memberi perhatiannya khusus untuk melestarikan peninggalan bersejarah nenek moyang kita TUADO HO."Tandas orang nomor satu di desa lahemo itu Fa'ahakho Dodo Waruwu mengakhriri. (Makmur Gulo)

Label:

Minggu, 07 Maret 2021

Pelaksanaan DD Ladea Orahua TA.2019, Diduga Terindikasi Korupsi

NIAS, GELORA HUKUM - Pelaksanaan Dana Desa TA.2019 Desa Ladea Orahua Kecamatan Gido Kab.Nias di duga terindikasi korupsi. Hal itu kepada gelorahukum di jelaskan Feberlinus Gulo warga Desa Ladea Orahua (27/02)

Feberlinus Gulo menjelaskan, "Pada pelaksanaan DD Desa Ladea Orahua Kec.Gido Kab.Nias TA.2019 anggaran visik khusus dusun II sekitar 600.juta lebih untuk kegiatan perkerasan jalan dan pada saat itu sebagai PLT kepala Desa kami Arlinus Laoli yang saat ini menjabat sebagai sekdes."Ucapnya

Lanjutnya, "Kami sebagai masyarakat sangat kecewa kerena pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat di mana sebagaian pelaksanan visik 2019 itu belum siap di kerjakan yaitu penimbunan bahu jalan sekitar 70 meter lagi masih belum di selesaikan padahal anggarannya sudah ada. Memang waktu itu tim pelaksana kegiatan TPK serta PLT Kepala Desa sudah berjanji untuk melaksanakan setelah pertanggungjawaban 2019 karena pertanggung jawaban tidak boleh di atas tanggal 15 januari 2020 maka di serahterimakan saja dulu nanti setelah itu akan di selesaikan."Pungkas Feberlinus menuturkan pernyataan TPK dan PLT kades

Namun hingga saat ini belum di laksanakan juga. Maka saya sebagai masyarakat menduga adanya indikasi korupsi pada pelaksanaan Dana Desa TA.2019 itu meskipun nominalnya tidak seberapa tetapi karena itu uang negara maka wajib mereka bertanggung jawab, dan kami berharap kepada pihak dinas PMD Kab.Nias untuk melakukan monitoring, dan juga berharap kepada inspektorat Kab.Nias untuk melakukan Audit pada pelaksanaan Dana Desa Ladea Orahua Kec.Gido TA.2019."Ucap Feberlinus mengakhiri.

Ketika gelorahukum melakukan konfirmasi kepada Arlinus Laoli yang juga sebagai PLT kades Ladea Orahua pada tahun 2019 yang sekarang sebagai sekdes, melalui Via WhatsApp nya (27/02) Namun dia tidak menjawab atu memberi tanggapan.

Sementara itu ketika gelorahukum melakukan konfirmasi kepada Kabid PPMD Kab.Nias Toharrudin mengatakan, "Jika itu belum di laksanakan maka mereka harus menyelesaikan penimbunan itu. Jika tidak di respon maka silahkan masyarakat melaporkan kepada inspektorat atau penegak hukum.

Ditambahkannya, "Silahka masyarakat juga melaporkan langsung kepada Pak kadis PMD Kab.Nias agar kami bisa memonitoring langsung dilapangan"Ucap Tohar Mengakhiri. (Makmur Gulo)

Label:

Sabtu, 06 Maret 2021

DPD AKRINDO Kepni Laporkan Kades Golambanua II Nisel

NIAS ISLAND,  GELORA HUKUM - Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Kabar Online Indonesia (AKRINDO) Kepulauan Nias bersama aparat Desa, tokoh masyarakat dan BPD Golambanua II Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan secara resmi diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan Rindang Onasis, SH diruang kerjanya dengan mematuhi protokol kesehatan pada Rabu, 03/03/2021 pukul 15.30 Wib.

Dalam pertemuan tersebut Ketua DPD AKRINDO Kepulauan Nias Edison Sarumaha, S.Pd menyampaikan, kehadiran Pengurus DPD AKRINDO  Kepulauan Nias atas dasar permohonan masyarakat, aparat Desa dan BPD Golambanua II pada tanggal 22 Februari 2021 tentang pendampingan terhadap masalah dugaan Penyalahgunaan anggaran Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh kepala Desa Golambanua II pada Tahun Anggaran 2020.

Lanjut Edison, AKRINDO adalah Ormasnya Media sebagaimana diatur dalam AD/ART organisasi AKRINDO pada  Bab IV pasal 11 berfungsi sebagai sosial kontrol terhadap kebijakan pemerintah atau lembaga maupun masyarakat dan pada Bab V pasal 12 ayat 8 menampung dan memberikan pembelaan terhadap pengaduan dan persoalan kehidupan serta aktifitas masyarakat.

Sekretaris Desa Golambanua II Motuho Tafona'o menyampaikan bahwa selama ini Kepala Desa Golambanua II atas nama Osaraoziduhu Laia S.Pd telah melakukan penyalagunaan wewenang sebagai Kepala Desa dengan cara tidak mengfungsikan aparat Desa sesuai tugas pokok masing-masing seperti contoh saya sebagai Sekretaris Desa bertugas untuk melakukan verifikasi setiap pengeluaran penggunaan dana/anggaran, tapi Kepala Desa sendiri tidak memberikan wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku, bahkan dengan sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum berani melakukan pemotongan penghasilan tetap perangkat Desa sebesar Rp. 150.00 tiap bulan untuk aparat dan Rp. 100.000 tiap Kepala Dusun.

Sekretaris BPD William M Fatemaluo menyampaikan bahwa tindakan Kepala Desa tidak bisa ditolerir karena bertindak sewenang-wenang dan tidak transparan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini harus segera diselesaikan dengan baik agar tidak menimbulkan kecurigaan yang serius dari masyarakat terhadap BPD Desa Golambanua II, seakan - akan ada permainan antara BPD dengan Kepala Desa dalam membuat kebijakan dan pengelolaan anggaran.

Kepala Kejaksaan Nias Selatan Rindang Onasis, SH menyampaikan rasa terima kasih kepada Pengurus DPD AKRINDO Kepulauan Nias dan masyarakat Desa Golambanua II yang telah datang menyampaikan langsung laporan dugaan korupsi Alokasi Anggaran Dana Desa dan Dana Desa. Beliau juga mengatakan akan segera menindaklajuti kasus tersebut namun meminta untuk diberikan waktu untuk bekerja secara maksimal. Kami akan bekerja secara profesional dan berintegritas, sembari menerima laporan masyarakat Desa Golambanua II yang diserahkan langsung oleh Ketua DPD AKRINDO Kepulauan Nias serta melakukan foto bersama dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.


Bendahara Desa Golambanua II Bazatulo Hulu menjelaskan, awal penarikan ADD di KCP BRI Lahusa dilakukan berdua dengan Kepala Desa tanpa diketahui oleh perangkat Desa dan BPD, hingga pengambilan uang dari saya terjadi dirumah Kades, dan uang tersebut saya serahkan atas perintahnya tanpa bukti atau tanda terima, jumlah uang yang diambil dari saya sebesar Rp 160.100.000, dan sampai sekarang tidak jelas pertanggungjawabannya uang tersebut.

Sementara transaksi yang sudah ada kwintansi hanya Rp. 15.000.000, sebagian lagi transaksi pemberian uang untuk dana stunting kepada istri Kepala Desa atas nama Yaniwati Fatemaluo sebesar Rp 58.200.000, Juga tidak jelas penggunaan dan pertanggungjawaban dana tersebut,  tegas bendahara Desa. 

Ketua BPD Desa Golambanua II ungkap kesal dan kecewa terhadap Kepala Desa Golambanua II karena selama ini beliau tidak pernah mengadakan rapat bersama dengan BPD Desa dalam hal penyatuan persepsi serta rencana kerja dalam kegiatan desa terutama rencana pengalokasian anggaran ADD dan Dana Desa, visi dan misi Kepala Desa Golambanua II belum terlaksana dengan baik, bahkan Kepala Desa berdomisili bukan di desa  tetapi di desa tetangga.

Harapan kami kepada pihak penegak hukum agar laporan kami ini segera ditindaklanjuti demi kebaikan dan kemajuan Desa Golambanua II dimasa yang akan datang pungkasnya, tegas Ketua BPD. 

Wakil Ketua DPD AKRINDO Kepulauan Nias Yaatulo Gea kepada Kasi Intel Kejari Nias Selatan menegaskan, Kepala Desa Golambanua II telah mengkangkangi tupoksi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No 6 Tahun 2016, dimana selama  menjabat Kepala Desa Golambanua II semua kebijakan dilakukan sewenang - wenangnya saja baik dalam mengambil keputusan maupun dalam tindakan yang lain tanpa persetujuan BPD dan kordinasi kepada perangkat desa yang mana hal tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat.

indikasi unsur kesalahan lain yang dilakukan secara sepihak oleh Kepala Desa bahwa stempel Kepala Desa dijiplak beberapa kali dengan stempel Sekolah didalam persetujuan RKPDes. Dan hal ini telah menyalahi prosedur secara administrasi atau maladministrasi yang dilakukan secara  terencana oleh Kepala Desa, tandas Yaatulo Gea mengakhiri.

Kasi Intel Kejari Nias Selatan Satria Dharma Putra Zebua, SH menyatakan bahwa semua keluhan perangkat desa dan BPD ini kita tindaklanjuti, namun kita akan periksa terlebih dahulu kelengkapan dokumen termasuk bukti dan alat bukti yang ada. 

Kita berharap agar proses ini bisa dituntaskan dengan baik dengan mengedepankan azas profesionalitas. Kita harapkan juga kerjasama semua pihak, baik pengurus DPD AKRINDO Kepulauan Nias, perangkat desa, BPD serta seluruh masyarakat Desa Golambanua II untuk mendukung proses hukum ini. Kami juga berpesan supaya pada saat pengambilan keterangan supaya memberikan waktu dalam mengumpulkan bukti - bukti nantinya, tandasnya, urai kasi intel. 

Pada saat awak media konfirmasi langsung melalui via Telefon seluler kepada Kepala Desa Golambanua II Osaraoziduhu Laia terkait laporan yang disampaikan oleh perangkat Desa, BPD dan masyarakat, beliau menanggapi dengan singkat, "tidak mau merespon melalui telepon tetapi lebih baik jika hal itu dilakukan secara langsung" sambil mengakhiri percakapan. (ES)

Label:

Rabu, 03 Maret 2021

Kades Marendal II Meresmikan Pos Kamling dan Memberikan Peralatan Ronda Malam



DELISERDANG,  GELORA HUKUM - Dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), warga Kampung Baru Dusun II Desa Marendal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang  menggelar acara peresmian Pos Kamling ,Rabu (3/3/2021) malam.Hebatnya, pembangunan pos kamling yang baru diresmikan itu merupakan sumbangan dari swadaya masyarakat.

Poskamling yang diberinama "MELATI 234" diresmikan secara langsung oleh Kepala Desa (Kades)  Desa Marendal II Jupriantono dengan didampingi  Bhabimkantibnas Desa Marendal II Desmon Nainggolan  , Kadus II Desa Marendal II Mariono,Pengurus BPD Desa Marendal II,Ketua Pos Kamling Hari Hartoyo beserta jajarannya,PPRC,FKPM dan Masyarakat

Kepala Desa Marendal II Jupriantono dalam sambutan dan arahannya mengatakan, Keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, guna mewujudkan harapan masyarakat, dalam meningkatkan kenyamanan dan ketertiban masyarakat warga Dusun II.

"Salah satunya dengan berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan, kekompakan warga masyarakat Dusun II,Desa Marendal II ini patut diacungi jempol, sadar dengan keamanan lingkungan di tingkat Dusun ," Ucap Jupriantono.

Menurutnya,Saat ini angka kriminalitas sangat tinggi di kalangan masyarakat seperti Pencurian ,Peredaran Narkoba,Begal dan kejahatan lainnya.Sehingga perlunya kesadaran masyarakat untuk menciptakan bagaimana memberikan rasa Aman dan Nyaman di lingkungannya diantaranya dengan mendirikan Pos Kamling.

"Untuk itu perlu kesadaran masyarakat untuk saling memberi informasi dan tukar pikiran jika ada hal-hal yang sangat mencurigakan didalam lingkungan masyarakat,"Ucapnya.

Lebih lanjut,Jupriantono menegaskan jangan sampai ada peredaran Narkoba di lingkungan Dusun II karena bisa merusak dan membahayakan tatanan kehidupan buat keluarga terutama buat anak-anak.

"Kita mengharapkan bersama jangan sampai ada peredaran narkoba di lingkungan kita,karena bisa merusak kehidupan dan membuat kita miskin.Mungkin kita sudah mendengar  di Pasar 12 tepatnya di Tower sering terjadi peredaran narkoba,Untuk itu kita menjaga jangan sampai masuk ke lingkungan kita,Karena bisa saja para pengedar Narkoba bergeser atau pindah ke lingkungan kita.Kalau ada satu saja yang tinggal dilingkungan kita sebagai pengedar narkoba ,Masyarakat harus saling memberi informasi dan bila perlu diusir dari lingkungan kita,"imbaunya.

Selain itu,Juprianto akan mengundang Kapolsek Patumbak atau Wakapolsek untuk datang melihat dan bersama warga di Pos Kamling Yang ada di Dusun II Desa Marendal II.

"Dalam setahun minimal 2 kali kita akan mengundang Kapolsek untukhadir bersama kita,Sehingga pembinaan itu tidak hanya ditingkat Desa namun di tingkat Kapolsek,"Ujar Juprianto mengakhiri. 

Sedangkan Bhabimkantibnas Desa Marendal II Desmon Nainggolan  dalam arahannya menyampaikan, Agar seluruh elemen masyarakat  saling bahu membahu menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungannya masing-masing. 

“Keamanan bukan hanya tugas dari unsur keamanan saja seperti TNI-POLRI, tetapi kita semua memiliki hak dan peranan penting dalam menciptakan keamanan ini. Rasa aman harus dirasakan oleh seluruh masyarakat secara luas, karena keamanan adalah hak hakiki dari seluruh elemen masyarakat yang harus dimiliki oleh seluruh insan manusia,” tuturnya.

Selanjutnya,Desmon Nainggolan menghimbau  bagi warga supaya waspadai dan cermati dengan bijak seluruh informasi yang ada. Sebagai perpanjangan tangan unsur keamanan dilingkungan masyarakat, harus mampu dan saling bersenergi dengan seluruh elemen masyarakat yang ada dilingkungan dalam menciptakan keamanan dan Kenyamanan di Dusun II Desa Marendal II.

 
“Waspadai berita Hoax, hati-hati berkomentar, hati-hati menyikapi beredarnya informasi yang ada dimasyarakat dan informasi yang ada di media sosial. Tingkatkan peran bapak-bapak dalam fungsi keamanan, cek kebenaran cek keasliannya, bapak-bapak saling berkoordinasi dan saling bertukar informasi dengan para Bhabinkamtibmas yang ada di Desanya, agar tidak menimbulkan rasa cemas maupun masyarakat terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Berita hoax bisa menghancurkan sebuah Negara yang damai sekalipun, apabila tidak disikapi dengan bijak, mari saling mendukung, saling bergandengan tangan, mari bersama kita ciptakan keamanan dan ketertiban secara khusus dilingkungan kita,"Tutupnya.

Ketua Pos Kamling "MELATI 234" Dusun II Desa Marendal II Hari Hartoyo dalam sambutannya, Mengucapkan terimakasih kepada Kades Desa Marendal II beserta jajarannya,Polsek Patumbak dan seluruh warga Dusun II yang telah hadir dalam acara peresmian Pos Kamling pada malam hari ini.

"Saya juga berterima kasih kepada Pemerintah Desa Marendal II ,Polsek Patumbak dan terkhusus buat seluruh warga Gang Mahoni II dan III serta Gang Baru II dan III yang telah memberikan bantuannya baik secara pikiran ,tenaga maupun materi dalam membentuk dan berdirinya bangunan Pos Kamling,"Ucap Hari Hartoyo yang juga sebagai penggiat sosial masyarakat.

Yang membanggakan lagi, pembangunan pos kamling yang baru diresmikan ini merupakan murni sumbangan swadaya masyarakat. "Kami sangat bangga sebab berdirinya bangunan ini atas kesadaran masyarakat serta kepedulian terhadap keamanan dan kenyamanan, terlebih lagi anggaran bangunan pos kamling ini merupakan sumbangan dari swadaya masyarakat," Ujarnya.

Dalam Acara Peresmian Pos Kamling,Kades Desa Marendal II Jupriantono memberikan peralatan untuk ronda malam, Diantaranya 1 Unit HT, 1 Galon Air dan 1 buah senter.Adapun susunan pengurus Pos Kamling "MELATI 234" sebagai Ketua Hari Hartoyo,Wakil Ketua Prayogi,Sekretaris Parso Dimojo,Bendahara Patan. (Antoni Pakpahan)

Label: