Senin, 29 Oktober 2018

Merah Putih Tito Karnavian : Komitmen Polri Bhayangkara Negara, Pembangunan Stabilitas Keamanan Dan Politik


Oleh : Firman Jaya Daeli (Mantan Tim Perumus UU Polri Dan Anggota DPR-RI)

Jakarta, Gelora Hukum - Polri adalah salah satu institusi yang memiliki fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggungjawab strategis dan menentukan. Polri sebagai Bhayangkara Negara merupakan salah satu dari sejumlah terbatas institusi yang memiliki otoritas penting yang menjadi wacana diskusi publik. Juga menjadi wahana yang dinarasikan keberadaannya sehingga banyak bahkan semua berkepentingan dengan Polri. Keberadaan Polri dari aspek sistem ketatanegaraan dan dalam segi kelembagaan telah diawali dan didasari dalam sistem konstitusi Indonesia (UUD 1945) dan Ketetapan MPR-RI. Perspektif mengenai sistem konstitusi dan pemikiran akan perihal ketatanegaraan semakin memastikan dan menunjukkan betapa strategis dan menentukan posisi dan peran Polri dalam kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Institusi Polri berada di dalam Pemerintahan Negara (kenegaraan). Dan bersatu sekaligus menyatu di bawah kepemimpinan Kapolri sebagai pemimpin utama di pucuk dan puncak jajaran Polri secara menyeluruh. Kualitas keberadaan dan kepemimpinan Kapolri sangat melambangkan secara simbolik, dan memaknakan secara otentik pekerjaan dan perjalanan Polri di berbagai satuan dan tingkatan. Sehubungan dengan sistem konstitusi dan pemikiran ketatanegaraan Indonesia yang semakin memastikan tingkat dan daya pengaruh strategis dan menentukan dari Polri, maka sejumlah pihak senantiasa dan seterusnya berkepentingan bahkan mendesakkan kepentingan kepada institusi dan kepemimpinan Polri.

Kehadiran Polri telah berada dan berjalan dalam ruang perjalanan sejarah yang semakin menumbuhkan independensi, kemandirian, dan profesionalisme sebagai Bhayangkara Negara. Polri dalam beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Prof. Drs. Tito Karnavian, MA, Ph.D telah memastikan dan menunjukkan keberhasilan luar biasa dengan prestasi gemilang yang berkualifikasi cemerlang dan mengharumkan. Kapolri Tito Karnavian beserta staf dan jajaran Polri sudah berhasil memastikan berjalannya reformasi Polri dan berhasil meningkatkan pergerakan dan perkembangan Polri yang Profesional, Moderen, Terpercaya (ProMoTer). Polri beserta jajarannya mendapat apresiasi, pujian, kepercayaan, dukungan luas dan umum dari publik domestik dalam negeri dan dunia internasional. Polri juga memperoleh dukungan dan simpati dari berbagai lembaga kenegaraan, institusi pemerintahan, kalangan civil society, media, komunitas profesional, ormas, dan paguyuban.

Kapolri Tito Karnavian selama ini telah berkemauan kuat, berjuang keras, dan bertekad bulat bersama staf secara profesional dan kredibel untuk mengukuhkan dan menjabarkan konkrit sosok Polri yang ProMoTer. Kapolri Tito Karnavian beserta jajarannya senantiasa dan selanjutnya berperan menjaga doktrin dan membangun spritualitas jajaran Polri sebagai Bhayangkara Negara untuk mengorganisasikan dan menjalankan fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggungjawab Polri. Masyarakat dan bangsa Indonesia pada dasarnya mendukung sepenuhnya prestasi gemilang atas keberhasilan dan kelanjutan kualitas kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Tito Karnavian. Masyarakat dan bangsa Indonesia pada dasarnya bahkan sejatinya memaknai dukungan penuh kepada Polri dan Kapolri melalui pola pendekatan dan upaya cara yang massif untuk mengawal dan menjaga Polri dari serangan yang mengganggu, merusak, dan mendelegitimasi Polri. Institusi Polri dan Kapolri merupakan pusat strategis dan benteng pemakna "Indonesia Merah Putih". Kualitas kepemimpinan dan kinerja Kapolri Tito Karnavian secara normatif semakin mencerminkan intisari dan hakekat Polri yang ProMoTer. Kualitas ini secara normatif semakin berproses tumbuh dan tambah berarti ketika kualitas ini menjadi membudaya dan melembaga secara praktik nyata di kalangan Polri. Program menuju Polri yang Promoter dari Kapolri Tito Karnavian merupakan jabaran lanjutan dan aksi nyata dari Program Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK.

Institusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Prof. Tito Karnavian sudah semakin terkonsolidasi rapi dan terbangun efektif melalui berbagai gerakan reformasi dan kebijakan transformasi. Reformasi dan transformasi Polri berjalan seiring dan searah dengan percepatan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program prioritas dan kegiatan utama Polri. Agenda ini melambangkan secara simbolik dan memastikan secara otentik kemauan kuat dan tekad bulat Polri untuk semakin memaknai reformasi dan transformasi di jajaran Polri. Jabarannya diterjemahkan dan dijabarkan oleh Polri secara institusional dan profesional sebagaimana konstruksi dan substansi program dan kegiatan Polri yang dilaksanakan berdasarkan konstitusi dan  peraturan perundang-undangan. Ada sejumlah indikator positif dengan parameter terukur yang menjadi perspektif pemikiran, yang berkesimpulan bahwa Polri beserta jajarannya mendapat peningkatan apresiasi, dukungan, dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri secara signifikan. Masyarakat semakin merasakan hasil penyelenggaraan konsolidasi dan reformasi pemeliharaan keamanan nasional dan ketertiban umum ; konsolidasi dan reformasi penegakan hukum dan keadilan ; konsolidasi dan reformasi perlindungan dan pelayanan masyarakat. Masyarakat juga mulai dan sedang merasakan dinamika proses dan kemanfaatan dari Polri yang ProMoTer.

Institusi Polri dalam sebuah bahkan dalam sejumlah kesempatan menyampaikan hasil riset dan survey beberapa lembaga bertaraf nasional dan internasional yang sangat independen dan kredibel. Lembaga ini melakukan riset dan survey berkaitan dengan Polri. Perkembangan berita ini tentu sudah dipantau oleh Presiden RI Jokowi, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ; pimpinan lembaga-lembaga, badan-badan, komisi-komisi, dewan-dewan, institusi-institusi kenegaraan ; organ-organ kemasyarakatan dan kebangsaan, kalangan civil society, media massa, komunitas profesional, intelektual ; dan publik. Materi riset dan survey berkesimpulan bahwa institusi Polri beserta jajarannya berhasil melakukan reformasi secara bermakna dan transformasi secara berarti. Hasil reformasi dan transformasi Polri mengalami kemajuan pesat dan signifikan. Hasilnya mendapat apresiasi, dukungan, dan kepercayaan publik. Perihal keberhasilan ini merefleksikan dan menunjukkan dengan nyata prestasi kepemimpinan Kapolri Tito Karnavian sebagai pemimpin utama dan pengendali strategis Polri yang dibantu oleh kepemimpinan satuan wilayah dan satuan kerja beserta seluruh staf dan anggota Polri. Ada kualitas dan integritas kepemimpinan Kapolri Tito Karnavian yang berbasis pada keteladanan. Ada revolusi mental dan transformasi kultural yang bertumpu pada pembaruan dan perbaikan kinerja.

Pemeliharaan dan penataan sistem keamanan nasional dan ketertiban umum merupakan salah satu prestasi gemilang Polri di antara sejumlah prestasi lainnya. Prestasi ini menjadi tonggak monumental yang dilakukan Kapolri Tito Karnavian sehingga stabilitas keamanan dan stabilitas politik senantiasa terjaga dan semakin terbangun. Pembangunan stabilitas keamanan pada dasarnya mengkondisikan dan menggerakkan stabilitas politik. Kualitas stabilitas keamanan dan politik menjadi prasyarat yang mendukung dan mendorong pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pergerakan perekonomian Indonesia Raya. Sejumlah perihal dan prasyarat inilah yang menjadikan Program Pemerintah Nasional (Nawacita) Jokowi-JK berhasil dan berarti. Pemerintahan Kenegaraan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK berhasil membangun stabilitas keamanan dan politik karena didukung rakyat Indonesia dan komunitas masyarakat internasional melalui kinerja Polri yang ProMoTer di bawah kepemimpinan Kapolri Tito Karnavian. Polri juga semakin memperbaharui dan memperbaiki sistem perlindungan dan menejemen pelayanan masyarakat. Pembaruan dan perbaikan sistem penegakan hukum dan keadilan, juga tambah menunjukkan proses dan hasil yang relatif baik.

Stabilitas keamanan dan politik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  tumbuh dan terbangun oleh Pemerintahan Jokowi-JK. Kualitas kesuksesan Pemerintahan Jokowi-JK dalam hal stabilitas keamanan dan politik pada hakekatnya berbasis pada pemeliharaan dan penataan keamanan nasional dan ketertiban umum yang berhasil diorganisasikan oleh institusi Polri dan jajaran. Keberhasilan Polri dengan kepemimpinan Kapolri Tito Karnavian memelihara dan menata ini, serta keberhasilan Polri melaksanakan fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggungjawab lainnya sangat mempengaruhi dan menentukan perjalanan dan pergerakan Indonesia. Ada relasi kuat dan korelasi positif antara energi kepemimpinan Kapolri Tito Karnavian beserta kinerja Polri dengan penguatan stabilitas keamanan dan politik, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pergerakan perekonomian. Polri yang dipimpin dan dikendalikan Kapolri Tito Karnavian selama ini sudah berperan penting dan bertanggungjawab penuh secara bergotongroyong bersama jajaran TNI dan jajaran BIN serta jajaran terkait lainnya. Kerjasama strategis dan teknis Polri, TNI, BIN, Kejaksaan, Kehakiman, dan lain-lain di bawah Pemerintahan Jokowi-JK merupakan modal utama dan kekuatan potensial. Perihal ini berguna dan berfungsi mengantisipasi dan mengatasi gerakan dan aksi dari sekelompok anasir sempit dan segelintir anasir kecil yang mengganggu, merusak, dan menghancurkan NKRI, kedaulatan bangsa, keutuhan wilayah, integrasi nasional ; ideologi dan falsafah Pancasila, konstitusi UUD 1945, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Institusi Polri sedang atau tengah dalam kondisi baik dan dalam keadaan bagus. Kepemimpinan Kapolri Tito Karnavian juga semakin dalam ranah berprestasi baik dan cemerlang bahkan dalam posisi pengabdian yang tambah mengharumkan nama baik Polri. Kapolri bersama Anggota Polri merupakan bintang utama pengawal dan penjaga jiwa roh semangat Bhayangkara Negara. Jagalah Persatuan Polri, Kawallah Keutuhan Polri, Rawatlah Kerjasama Polri. (Timred)

Label:

Diskusi Publik Nasional : "Kaum Muda Dan Kerja Nyata Untuk Kemajuan Bangsa"

Oleh : Firman Jaya Daeli
Tema Diskusi Publik "Kaum Muda Dan Kerja Nyata Untuk Kemajuan Bangsa", pada dasarnya berintikan tiga kandungan pokok pemikiran. Pembicara Menyampaikan Pemikiran Dalam Diskusi Publik Nasional, Dalam Rangka Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Di Yogyakarta, Minggu, 28 Oktober 2018.
Yogyakarta, Gelora Hukum.comSebuah Diskusi Publik Nasional dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda, berlangsung di Yogyakarta, Minggu, 28 Oktober 2018. Diskusi Publik yang bertemakan "Kaum Muda Dan Kerja Nyata Untuk Kemajuan Bangsa" ini, mengundang sejumlah Narasumber (Pembicara), yaitu : (1). Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi (Ketua KADIN dan Ketua Kwarda PRAMUKA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta/DIY) ; (2). Firman Jaya Daeli (mantan Wakil Ketua Majelis Pemuda Indonesia/MPI KNPI, Ketua Senat Mahasiswa, salah seorang Ketua Presidium Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta/FKMY) ; (3). Kalis Mardiasih (Aktifis Profesional Muda dan Penggiat Demokrasi).

Pertama (1). Kualitas Kemajuan Bangsa. Perihal kemajuan bangsa menjadi terbangun dan bermakna ketika berkaitan dan berbasis pada pembangunan kualitas manusia. Materi pembangunan kualitas ini mengandung dan memiliki potensi bertumbuhnya kemandirian, kewirausahaan, dan kesempatan (peluang). Kualitas kemajuan bangsa juga menyentuh dan menyinggung adanya pengaruh sistem dan kultur positif yang merambah dan mengaliri berbagai ruang dan waktu yang mendorong peningkatan kualitas kemajuan bangsa. Kemajuan bangsa menjadi semakin tumbuh subur ketika didukung juga dengan adanya komitmen dan dukungan Pemerintah melalui penyelenggaraan sejumlah program dan kegiatan yang relevan. Pergerakan sejumlah program strategis dan kegiatan aksi Pemerintahan Jokowi-JK sejatinya mengandung dan menunjang percepatan dan peningkatan kemajuan bangsa Indonesia.

Kedua (2). Kaum Muda dapat terpetakan dari sudut pandang agenda kehadiran dan kegiatan kaum muda. Perihal kehadiran dan kegiatan ini menggambarkan bahwa kaum muda dapat terdiri dari kategori kaum muda "matematis". Kategori ini menunjukkan keberadaan kaum muda berdasarkan pertimbangan pada penghitungan batasan usia kaum muda semata. Sehingga gugusan kaum muda jenis ini tergolong kaum muda karena faktor penghitungan ukuran usia secara formal normatif. Kaum muda juga ada yang termasuk kategori kaum muda "sosiologis". Kategori ini selain karena berdasarkan pertimbangan penghitungan batasan usia. Juga karena berdasarkan pertimbangan atas bobot kepedulian dan keterlibatan kaum muda terhadap isue-isue ideologis, keadilan dan kesetaraan, kemanusiaan dan keadaban, kerakyatan dan kebangsaan, kesejahteraan dan kemakmuran, demokrasi dan HAM, perdamaian dan persatuan, dan lain-lain. Isue-isue bertaraf sosiologis ini melahirkan dan menumbuhkan lapisan kaum muda sosiologis yang sensitif terhadap situasi kondisi lingkungan dan suasana keadaan kawasan. Kaum muda sosiologis selalu sensitif dan reaktif terhadap standar kehidupan yang tidak ideal dan tidak normal. Ada  juga kaum muda yang tergolong kategori kaum muda "ekonomis". Golongan berkategori ini tidak sekadar karena berdasarkan pertimbangan penghitungan batasan usia. Namun juga karena berdasarkan pertimbangan atas tingkat kemauan dan fokus keterpanggilan kaum muda kepada isue-isue perekonomian, ekonomi kreatif, narasi dan aksi pengembangan sumber daya yang unggul dan kompetitif, perihal yang bersifat inovatif dan alternatif, dan lain-lain. Isue-isue ekonomis ini membangunkan dan membangkitkan angkatan kaum muda ekonomis yang terpanggil dan tergerak akan perkembangan sejumlah teknologi yang mengkondisikan dan mengembangkan hal-hal beraroma perekonomian, sifat kewirausahaan, daya saing positif, persaingan sehat, percepatan kerja yang penuh kedisplinan, ketekunan, keberhasilan, dan lain-lain.

Kualitas hubungan antara kaum muda dengan kerja nyata menjadi menumbuh subur ketika ada pemaknaan korelasi di antara keduanya. Kaum muda sosiologis dan kaum muda ekonomis pada gilirannya bergerak dan bekerja untuk mengorganisasikan dan memastikan bahwa daya energi dan potensi kekuatan kaum muda ini diperuntukkan bagi kebudayaan "Kerja Nyata". Kebermaknaan kualitas kaum muda terletak pada kemauan kuat dan keinginan tinggi membudayakan untuk kualitas kerja nyata berprestasi dan berdampak yang membanggakan dan mengharumkan. Kaum muda sosiologis dan ekonomis harus selalu dan seterusnya mewacanakan, menarasikan, membumikan, dan merealisasikan kerja nyata. Pada akhirnya kemajuan bangsa disertai dan diwarnai dengan pemikiran, penampilan, dan pekerjaan luarbiasa dari kaum muda untuk kerja nyata bagi Indonesia Raya.

Terminologi kaum muda yang dari sekadar tergolong masuk batasan usia formal nominal kaum muda (kaum muda bertaraf matematis) harus terus menerus ditransformasi menjadi kalangan terbanyak dan menyeluruh kaum muda yang bertaraf sosiologis dan ekonomis. Kalangan kaum muda inilah yang merupakan kader utama dan pemimpin potensial yang melayani, melindungi, memajukan, dan memakmurkan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Refleksi pernyataan dan aksi peringatan Sumpah Pemuda mesti diletakkan dan dikembangkan dalam kerangka pemahaman ideologis ini. Harus juga digelorakan dalam konteks perjuangan yang relevan dan otentik. Hiduplah dan Majulah Pemuda (Kaum Muda) Indonesia Raya yang Bersih, Merakyat, Dan Kerja Nyata dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologi dan berfalsafah Pancasila dengan berdasarkan konstitusi UUD 1946 dalam semangat dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. (Timred)

Label:

Pengelolaan Dana Desa Atualuo, Diduga Sarat Korupsi


Nias Gelorahukum.com - Pekerjaan perkerasan jalan di desa atualuo, Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias yang bersumber dari APBdes T.A 2018 pelaksana'annya tidak transparan dan terkesan sarat dengan praktek Korupsi, hal ini disampaikan warga dilokasi kerja Desa Atualuo (29/10/2018).

Dari hasil pantauan lapangan, sejumlah masyarakat menuturkan kepada awak wartawan media Gelorahukum.com bahwa, pada pelaksana'an DD/ADD desa Atualuo dengan pagu dana yang di diarahkan pada pembangun perkerasan dan pengaspalan jalan lokasi dusun II Rp.755.000.000 (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) dan dikerjakan dengan metode padat karya tunai dan 30% dari jumlah dana fisik di jadikan upah kerja dalam bentuk (HOK), dengan tujuan untuk membantu masyarakat desa agar tersentuh dengan pemberdaya'an dari dana desa tersebut.

Warga Desa lain Eds Gulo menuturkan, dalam pelaksana'an dan pengelola'an dana desa khususnya bidang pembangunan ini mayoritas masyarakat desa Atualuo merasa dirugikan oleh cara kepala desanya An. FONAHA GULO S.Pd.K karna dalam pembelian bahan material lokal dari masyarakat berupa batu gunung, terjadi pemotongan harga, dimana di dalam RAB harga batu/m³ Rp.627.000 dipotong MBLB (pajak) dan tangkahan Rp.50.000, sehingga total seharusnya pembelian kepada masyarakat Rp. 577.000.- Namun pembelian mereka kepda kamai masyarakat hanya Rp.450.000, sehingga sisa yang 127.000 dikemanakan, apa lagi kalau bukan digelapkan.
Pemotongan ini mencuat pada pertemuan pada bulan september 2018 lalu, tetapi berhubung tanpa ada penjelasan yang bermanfaat bagi kami masyarakat, sehingga usul itu tidak mejadi bagian dari kesepakatan bersama, tapi anehnya kini diberlakukan begitu saja.

Anehnya lagi, bahan material lokal yang disediakan olehmasyarakat diantaranya Edius Gulo dan kasmirus Gulo berupa batu gunung sebanyak 34 meter kubik bahkan telah di pergunakan TPK di pasangkan pada ruas jalan tersebut, namun harga batu dimaksud sedikit pun belum dibayarkan sampai sa'at ini, dan ketika di pertanyakan kepada ketua TPK bernama Agustinus Gulo alias Ama melvi Gulo, malah mengatakan yang menangani pembayaran keuangan adalah bukan kami TPK, tapi di tunggulah anggota BPD Desa bernama ANÖTÖNA Gulo alias Ama Diwan.

Selanjutnya Kasmirus Gulo warga setempat menjelaskan, sistem pengelolaan dana Desa di Atualuo ini sangat aneh, bagaimana mungkin BPD bisa menangani keuangan Desa termasuk sebagai juru bayar dari harga material lokal kepada masyarakat, seharusnya BPD itu berperan sebagai pengawasan termasuk keuangan Desa.
Selain itu seharusnya stiap pembayaran biaya belanja anggaran khusus bidang pembangunan di tangani oleh TPK, bukan bendahara apalagi BPD yang membayarkan kepada masyarakat, sementara bendahara desa hanya mencatat dan mengeluarkan keuangan sesuai perminta'an dari masing-masing bidang pengelola, ujar kasmirus.

Fidelis Gulo masyarakat Desa Atualuo Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias, dan juga sebagai bidang investigasi GNPK-RI (Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia) provinsi sumatera utara mengatakan, sesungguhnya masyarakat begitu senang dengan adanya pembangunan dari dana desa ini, tetapi malah sebaliknya kini mereka merasa di tipu dan di bodoh-bodohi, bagaimana mungkin bahan material lokal dari masyarakat kok di tangguhkan pembayaran-nya sedangkan bahan material yang di belanjakan dari luar lokal dan bahan pabrikasi dari toko seperti semen biayanya di bayar tunai, fakta ini sangat ironis masyarakat terkesan dibuat seperti pengemis diatas jeri payah masyarakat itu sendiri.

Dari hasil investigasi kita, sesungguhnya para pengelola kegiatan ini diduga kuat dengan sengaja meraih keuntungan melaui cara yang tidak wajar, termasuk menekan harga bahan material lokal kepada masyarakat di luar harga yang tertuang pada RAB, begitu juga dengan sistem metode pelaksanaan pekerjaan yang mana didalam RAB pekerja dihitung dengan sistem kerja harian (HOK) tapi fakta di lapangan pekerja'an di laksanakan dengan sistem borongan, sehingga dugaan niat jahat yang terencana oleh kuasa pengguna anggaran beserta tim pelaksana kegiatan APBdes tahun 2018 sangat sulit terbantahkan demi meraih keuntungan yang banyak buat pribadi dan kelompoknya, tandas Fidelis.

Ironisnya lagi bahwa Bendahara Desa Atualuo ini di sebut-sebut OTIMINS WARUWU alias INA DIWAN yang nota bene istri dari Anggota BPD ANÖTÖNA GULO S.Pd, sehingga wajar kalau diduga kuat bahwa pada pelaksana'an APBdes TA 2018 di Desa Atualuo diyakini ada permainan yang terselubung berbasis koorporasi, Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang bertujuan untuk membodoh-bodohin masyarakat dimana pada pelaksana'an kegiatan ini di laksanakan oleh mereka-mereka saja. Tandas Fidelis Gulo mengakiri.

Melalui Via telepon seluler anggota BPD ANÖTÖNA GULO, S.Pd, dengan singkat mengatakan saya sedang sibuk langsung saja di tanyakan kepada kepala desa, dan disaat kepala Desa di hubungi dengan berulang ulang ternyata tidak ada jawaban begitu juga melalui SMS tidak ada penjelasan. (F.Gulo)

Label:

Senin, 22 Oktober 2018

Alasan Faozanolo Hulu, SE, MM, Masuk Dalam Arena Politik

FAOZANOLO HULU, SE, MM
Calon DPRD Kab. Nias Utara, Dapil (Alasa, Alasa Talumuzoi, Tugala'oyo) No. Urut 6
Nias Utara, Gelora Hukum –  Faozanolo Hulu, SE, MM alis A. Ifoni  Hulu, putra terbaik Pulau Nias dan tidak asing lagi tercatat dalam deretan tokoh masyarakat Nias Utara, sebelum pensiun dari eselon II beliau sangat terkesan bagi siapa saja yang sudah diskusi dengannya, karena gayanya cukup dikenal  tidak mau umbar janji, inovatif, cekatan menjawab persoalan masyarakat tanpa harus berlarut larut.

Alasan Faozanolo Hulu, SE, MM masuk dalam arena Politik dan kini nomor urut 6, dari Partai Anamanat Nasional (PAN) daerah pemilihan “Alasa, Alasa Talu Muzoi dan Tugala’oyo”, Kepada awak media menuturkan bahwa : Dengan sungguh sungguh saya ingin berjuang mengembalikan citra negative bagi para Politisi kita, terutama bagi mereka yang telah mengabdi di lembaga Legislatif karena menurut saya masih banyak yang terbaik, tetapi berdasarkan pengalaman dilapangan masyarakat kita tidak sedikit yang menghanturkan rasa kecewa dengan berbagai pernyataan yakni : “Hanya momen Pileg para politisi terlihat dekat dengan masyarakat, Janji disaat kampanye hampir semua tidak tepat, kepentingan masyarakat terabaikan sementara kepentingan mereka secara utuh yang mereka pertahankan”, dari itu di kalangan masyarakat kini sering muncul istilah“ Khöra zi Lima Fakhe, Khöda Zima’ö Ma’ökhö” tentu istilah itu muncul akibat akumulasi dari kekecewaan.

Lanjut Pak Ivoni, mindset seperti itu harus dirubah melalui pemulihan kepercayaan masyarakat dengan tindakan nyata bukan karya kata, jangan dijanjikan yang tidak bisa dilakukan dan tepati apa yang sudah dijanjikan sebab janji itu adalah pintu dari segala kepercayaan, jujur dan traspran apa adanya, setia dan totalitas dalam bersikap, sikapilah persoalan masyarakat dengan tidak berlama – lama katakana kalau bisa dan katakan pula kalau tidak yang disertai solusi yang sederhana / bisa dijangkau oleh masyarakat. Dari itu tentu apa bila Tuhan menolong saya menang dalam Pemilihan Legislatif pada April 2019 yang akan datang, maka hal ini saya terapkan dan laksanakan, dan bisa di catat.

Keinginan untuk masuk dalam lembaga Legislatif, mungkin ada yang beranggapan bahwa untuk mencari “Kekayaan”, wah …. Tidaklah demikian, sejujurnya berkat Tuhan untuk kami sekeluarga kalau sekedar harta duniawi sudah cukup dan patuh disyukuri, bahkan anak – anak kami atas kasih karunia Tuhan sudah pada berhasil, bagi yang lain menikmati hidup mungkin sudah saatnya, tetapi sepertinya Tuhan punya cara lain sehingga saya terpanggil masuk dalam arena Politik ini, dari itu saya merasa sangat terbeban agar dari segala kemampuan dan skil yang saya miliki berkewajiban untuk terus berbagi agar pertumbuhan ekonomi masyarakat kita kelak cepat meningkat, sehingga pada gilirannya masyarakat kita benar benar merasa hidup layak dan bebas dari kemiskinan, dan itu gol akhir perjuangan kita, tandas Pak Ivoni mengakhiri. (Timred).

Label:

Minggu, 21 Oktober 2018

Orasi Strategis, Gereja Dan Politik

Firman Jaya Daeli
(mantan Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI)

Gunungsitoli, Gelora Hukum - Firman Jaya Daeli (mantan Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI) menyampaikan pemikiran dalam format orasi politik strategis kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, di Gunung sitoli, Kepni, Sabtu, (20/10/2018). Pimpinan dan civitas akademika STT BNKP Sundermann menyelenggarakan Seminar Nasional bertemakan Gereja Dan Politik, dalam rangka rangkaian kegiatan perayaan Dies Natalies dan Acara Wisuda Sarjana. STT Sundermann mengundang secara khusus Firman Jaya Daeli untuk menjadi Pembicara dalam Seminar Nasional ini. Agenda kegiatan Seminar Nasional yang dipandu oleh Dosen STT Sundermann Pdt. Devy L.R. Souisa (Akademisi dan Teolog dari Maluku) ini, juga menghadirkan Dosen Etika STT Sundermann Pdt. Ottoriteit Dachi. Seminar Nasional diisi dan diawali Sambutan Laporan oleh Ketua Panitia Pdt. Juliman Harefa (Wakil Ketua I STT Sundermann) dan Sambutan Pembukaan oleh Pdt. Elvilina Hulu (Ketua STT Sundermann) dihadiri sejumlah tamu undangan dan ratusan peserta (mahasiswa, dosen dan akademisi, pimpinan STT Sundermann, pendeta dan teolog, tokoh-tokoh masyarakat, agama, politik, para caleg, dan lain-lain).


Bab I. Sistem Dan Struktur Politik Indonesia, ditinjau dari perspektif : Pertama. Berdasarkan sistem konstitusi UUD 1945 (Demokrasi Konstitusional). Perspektif ini bermuatan mengenai penyelenggaraan dan pelembagaan : (A). Pemilihan Umum (dalam berbagai bentuk, jenis, dan tingkatan) ; (B). Partai Politik dan Perseorangan ; (C). Kelembagaan Politik (eksekutif dan legislatif).

Kedua. Berdasarkan Ideologi dan falsafah Pancasila (Demokrasi Pancasila). Perspektif ini bermuatan mengenai penguatan dan pembangunan : (A). Konteks dan kerangka NKRI, kedaulatan bangsa, keutuhan wilayah, dan integrasi nasional ; (B). Konteks dan kerangka pengembangan dan pertumbuhan Bhinneka Tunggal Ika ; (C). Konteks dan kerangka pemaknaan dan pelaksanaan Pemaknaan Sila-Sila Pancasila.

Bab (II). Gereja yang Responsif, Fungsional, dan Kontekstual dalam berbagai dimensi : Pertama. Gereja dalam dimensi Teologis, Kedua. Gereja dalam dimensi Sosiologis dan Ketiga, Gereja dalam dimensi Politis. Bab (III) ; Relasi dan korelasi Gereja dan Politik. (MG)

Label:

GNPK RI Sumut : Desak Inspektorat Serahkan Hasil Audit Dana Desa

Tim Investigasi dan klarivikasi GNPK-RI Sumut

Nias, Gelorahukum.com – Makmur Gulo Tim Investigasi dan klarivikasi GNPK-RI Provinsi sumatera utara (Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia) di Jl. Yosudarso Gunungsitoli (18/10/2018), mendesak pihak Inspektorat Kabupaten Nias agar hasil Audit Dana Desa sebagaimana laporan GNPK RI secepatnya di serahkan kepada pihak penegak hukum.

Lanjut Makmur, pihak kita telah berulang kali mendatangin langsung Kantor Inspektorat Kab.Nias bahkan pernah ketemu langsung pigak Kepala Dinas Inspektorat Kab.Nias Bapak FAOARO Lahagu SE, terkaitnya laporan masyarakat dan temuan hasil investigasi ORMAS DPD GNPK-RI Kab. Nias perihal DD/ADD yang diduga sarat penyelewengan, namun kadis memberi penjelasan bahwa hasil audit atas pelaksana'an dana desa tersebut masih belum di serahkan di Polres Nias, karena masih belum siapnya berkas dan dokumen hasil pemeriksa'an, tetapi ketika sudah siap dokumen hasil pemeriksa'an maka Pihak Inspektorat Kab.Nias menyerahkan kepada penegak Hukum secepatnya.

Hal sama disampaiak Fidelis Gulo, yang juga bidang investigasi dan pelaporan masyarakat GNPK-RI Prov.Sumut, bahkan sering mempertanyakan Kepada pihak Inspektorat Tentang Hasil pemeriksaan sehubungan pengelolaan ADD/DD di desa atualuo Kecamatan Ma'u Kab.Nias T.A 2017, sebab Laporan Masyarakat untuk itu telah di sampaikan di polres Nias tanggal 05/04/2018 bulan lalu, namun Pihak Penyidik Bidang Tipikor polres Nias masih belum melakukan penyelidikan karna mereka masih belum menerima Hasil Audit dari inspektorat Kab.Nias, keterlambatan penanganan peran serta masyarakat ini agak aneh menurut saya.

Kadis Inspektorat Kabupaten Nias An.Bapak Fao’aro Lahagu, membenarkan bahwa bahwa hasil audit atas pelaksana'an dana desa sebagaimana laporan GNPK RI masih belum di serahkan di Polres Nias, karena masih belum siap berkas dan dokumen hasil pemeriksa'an, dan kepada ORMAS GNPK-RI agar terus dan tetap giat mengawasi memantau dan mengawal laporan duga'an korupsi yang di lakukan oleh setiap instansi yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain maupun masyarakat, karena Ormas GNPK-RI merupakan salah satu ORMAS yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah atau penegak hukum untuk melakukan tindakan Pencegahan Korupsi,, ujar pak kadis mengakhiri. (MG)

Label:

Rabu, 17 Oktober 2018

Sidang Tergugat Timsel Dan KPU RI Segera di Gelar

Jason Hulu / Perwakilan Penggugat
Medan, Gelora Hukum – Pengadilan Negeri Medan akan segera gelar sidang perdana atas gugatan peserta Calon KPU Sumut V dengan nomor perkara : 666/Pdt-G/2018/PN Medan perihal perbuatan melawan Hukum yang diduga dilakukan Timsel Calon KPU Sumut V dan KPU RI atas pelaksanaan tahapan seleksi Calon KPU pada waktu lalu dan masih sedang berlangsung.

Hal ini terungkap berdasarkan surat relaas panggilan sidang terhadap penggugat dalam hal ini Jason Hulu dkk, dengan nomor surat : 666/Pdt-G/2018/PN Medan, tanggal 16 Oktober 2018 ditanda tangani oleh Juru sita pengganti Pengadilan Negeri Medan Lenta Br PINEM SH,atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Niaga, HAM dan PHI Medan.

Surat Panggilan sidang
Dalam surat relaas panggilan sidang tersebut tercatat jadwal gelar sidang perdana dilaksanakan pada hari rabu, 07 November 2018, sementara surat panggilan kepada Timsel Sumut V (Tergugat I) dan KPU RI (Tergugat II) telah dilayangkan supaya datang menghadap pada persidangan yang akan digelar dimaksud tandas Br PINEM SH.

Kepada Awak media, Jason Hulu menjalaskan, surat panggilan jadwal sidang dari pengadilan Negeri Medan telah saya terima, dan kalau tidak ada halangan yang mendesak saya pasti datang, saya hanya perwakilan dari sejumlah teman teman yang masih konsisten melawan praktek ketidak adilan, dan sama sekali kita tidak punya niat sakit hati dengan sejumlah teman teman yang sudah mengikuti seleksi lanjutan, tetapi minimal kita dari Kepulauan nias dapat menujukan bahwa tidak bodoh bodoh amat dengan selera dijadikan komoditi pelengkap hasrat melalui praktek ketidak patuhan pada asas kepastian hukum oleh para tergugat.

Tuntutan keadilan yang kita perjuangkan, senantiasa Pengadilan Negeri dapat menegakkan keadilan dengan seadil adilnya (equality before the low), apa bila kelak kemungkinan terdapat kekeliruan adanya keputusan yang memihak maka pihak kita telah siap mencari keadilan di Komisi Yudisial, selain itu kita juga  berharap agar para tergugat dapat mempersiapkan dalilnya atas bukti yang kita punya, agar dapat menjadi nyata bahwa materiil atas kebenaran dan keadilan itu diatas dari segalanya, tegas Jason.

Melalui Via telepon Hakim Panitra Pengadilan Negeri Niaga, HAM dan PHI Medan Martalena SH membenarkan bahwa sidang atas perkara No: 666/Pdt-G/2018/PN Medan telah dijadwalkan sebagaimana waktu telah ditetapkan tercatat pada surat panggilan para pihak, melalui Juru sita. (Timred)

Label:

Selasa, 16 Oktober 2018

Dialog Kebangsaan : Pemaknaan Otda, Pembangunan Desa, Dan Penguatan Masyarakat


Oleh Firman Jaya Daeli (Mantan Ketua DPP PDI Perjuangan Dan Anggota DPR-RI)
Jakarta, Gelora Hukum - Dialog Nasional yang bertopik Efektifkah Dana Desa?, dibahas dan dikaji dalam perspektif tema besar Pemaknaan  Otonomi Daerah, Pembangunan Desa, Dan Penguatan Masyarakat. Firman Jaya Daeli (mantan Ketua DPP PDI Perjuangan dan Anggota DPR-RI) diundang oleh Pengurus dan Panitia menjadi Pembicara bersama Heru Prayitno (Satgas Pengawasan Dana Desa - Kementerian Desa, PDT, Dan Trasmigrasi RI). Kedua Pembicara diundang untuk menyampaikan pemikiran mengenai topik khusus dan tema besar yang digagas oleh Pengurus dan Panitia.

Dana Desa harus diletakkan dalam konteks pemaknaan otonomi daerah, pembangunan desa, dan penguatan masyarakat. Pemahaman dan konsep Dana Desa mesti juga diletakkan dan dikaitkan dengan politik desentralisasi dan politik otonomi daerah. Pesan kuat, hakekat sesungguhnya, dan pemaknaan nyata dari kualitas otonomi daerah secara prinsipil bertumpu dan berbasis pada pemberdayaan dan penguatan masyarakat (desa) serta pengembangan dan pembangunan desa.

Kualitas fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggungjawab pihak otoritas dari daerah otonom (Kabupaten dan Kota), menjadi bermakna ketika desa-desa juga semakin tumbuh subur dan maju berkembang dengan adanya otonomi daerah. Politik otonomi daerah melalui UU Pemerintahn Daerah dan sejumlah UU terkait, pada dasarnya harus senantiasa mewarnai pemberdayaan dan penguatan masyarakat (desa) serta pengembangan dan pembangunan desa.

Jajaran Pemerintahan Kenegaraan RI melalui Pemerintah Nasional yang dipimpin Presiden RI Jokowi dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla telah menginisiasi dan menyemangati secara serius, tekun, dan maksimal perihal pemberdayaan dan penguatan masyarakat (desa) serta pengembangan dan pembangunan desa.

Pemerintahan Jokowi - JK dengan Program Nawacita. semakin memberi warna pendekatan maju dalam kerangka desa. Salah satu Program Nawacita adalah Membangun Dari Pinggiran. Program inilah yang telah, sedang, dan berkelanjutan diselenggarakan dan dijabarkan oleh Kementerian Desa, PDT, Dan Transmigrasi RI beserta jajaran terkait, di berbagai unit kerja pemerintahan dan tingkatan kewilayahan di Indonesia. Menteri Eko Putro Sandjojo menjelaskan dan menguraikan juga hal yang sama seperti dan sebagaimana diterangkan Firman Jaya Daeli dalam pengantar dan sesi dialog.

Pemberdayaan dan penguatan masyarakat (desa) serta pengembangan dan pembangunan desa secara menyeluruh dan mendasar pada hahekatnya terselenggara dan terbangun melalui berbagai strategi, kebijakan, dan agenda. Dana desa merupakan salah satu di antaranya. Penyampaian dan penyaluran Dana desa bukanlah suatu tujuan melainkan sebuah instrumen yang bersifat strategis, dan alat yang bersifat ideologis untuk membangun kerakyatan yang manusiawi dan kemanusiaan yang beradab.

Dana desa menjadi semakin berarti keberadaannya ketika diperuntukkan dan diorientasikan untuk : mengadakan dan membangun infrastruktur prioritas dan berdampak ; menyiapkan dan menyediakan sumber daya yang berkualitas, berintegritas, berkarakter, berdaya saing (kompetitif) ; menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan dan semangat kerja ekonomi kreatif secara institusional kelembagaan desa dan secara personal warga masyarakat desa.

Peningkatan dan perluasan kualitas desa dan warga masyarakatnya secara terintegrasi dan terkait dengan kawasan desa-desa lingkungan sekitar, pada gilirannya merupakan modal penting dan potensi strategis sekaligus menjadi akar kuat tumbuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologi dan berfalsafah Pancasila berdasarkan konstitusi UUD 1945 dalam semangat dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. (Timred)

Label:

Senin, 08 Oktober 2018

Ketua PD GNPK RI Nias Barat Gugat Timsel dan KPU RI

Jason Hulu (Ketua PD GNPK RI Kab. Nias Barat)
Medan, Gelora Hukum - Ketua PD Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi RI Kab. Nias Barat, Jason Hulu, sekaligus sebagai peserta Seleksi Calon Anggota KPU Sumut V secara resmi gugat Timsel Sumut V (tergugat I) dan KPU RI (Tergugat II) di Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara, Jum’at  5 Oktober 2018 dengan Nomor Perkara : 666/Pdt-G/2018/PN Mdn, perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Jason Hulu menjelaskan, Obyek Gugatan terhadap tergugat bahwa, berkaitan dengan kredibilatas Timsel itu sendiri, dengan terjadinya pengulangan tahapan seleksi wilayah Sumut V pada waktu lalu, khusunya di Kab. Nias Selatan maka dipastikan telah terjadi Kecurangan, maka seharusnya secara moral 5 orang Timsel Sumut V itu secara utuh wajib turut bertanggungjawab, namun faktanya hanya 2 orang yang diberhentikan, sementara 3 orang lagi termasuk Ketua Timsel selaku penanggungjawab utama bahkan dibiarkan melaksanakan seleksi lanjutan.

Rentetan Kebobrokan lain kinerja Timsel Sumut V, dalam pengumuman yang diterbitkan terdapat peserta siluman, namanya tiba – tiba muncul untuk diberi hak mengikuti seleksi lanjutan, sementara nama yang bersangkutan sama sekali tidak tercatat pada pengumuman seleksi Administrasi, tentu hal ini kita akan buktikan kemudian pada acara pembuktian, Tandas Jason.

Lanjut Jason, Jadwal rapat penetapan dan pengumuman hasil Tes Kesehatan dan Wawancara harusnya dilakukan pada Tanggal 24 September 2018 sebagaimana surat keputusan KPU RI No.1056/PP.06-Kpt/05/KPU/VIII/2018, tetapi timsel Sumut V malah menerbitkan pengumuman lebih dini pada Tanggal 22/9/2018 anehnya lagi tanggal pengumumannya tercatat tanggal 24, tetapi beberapa saat kemudian pada hari itu juga kembali diterbitkan pengumuman tertanggal 22/9/2018. Fakta ini selain Timsel dinilai tidak patuh pada asas kepastian hukum juga perbuatan rekayasa dan kebohongan publik sulit terbantahkan, betapa tidak Ketua Timsel Sendiri Tonny P Situmorang telah mengakui bahwa Pleno Penetapan hasil seleksi Kesehatan dan Wawancara itu dilakukan tanggal 23/9/2018, tetapi malah pengumuman diterbitkan tanggal 22, fakta ini akan kita buktikan lebih lanjut.

Selain itu, manfaat ruang tanggapan masyarakat terhadap rekam jejak peserta, timsel Sumut V terkesan mengabaikan, hal ini dibuktikan bahwa sejumlah peserta yang ditetapkan lulus pada tahap seleksi CAT, Phiskologi dan Seleksi Kesehatan dan Wawancara, terdapat sejumlah nama peserta yang telah mendapatkat Sanksi Peringatan Keras terbukti melalukan pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu dari DKPPU RI bahkan terdapat peserta yang mempunyai hubungan keluarga terhadap Partai Politik dan peserta calon Legislatif namun Timsel Sumut V tidak menghiraukan, ungkap Hura peserta seleksi dari Kab. Nias.

Fakta lain masih banyak yang belum kita ungkap, dalilnya telah kita sampaikan kepada KPU RI beriringan dengan Somasi yang telah kita alamatkan kepada Timsel Sumut V tanggal 24/9/2018 waktu lalu, berhubung tanpa tanggapan, maka gugatan uji materil terpaksa kita tempuh.

Saya juga berhadap kepada Hakim yang menangani perkara ini, agar obyektif dan tetap menjaga integritas dalam memberikan pengayoman, saya tidak berharap berpihak kepada kami, tetapi berpihaklah pada kebenaran dan keadilan yang hakiki, sebab gugatan perkara ini senantiasa dalam pengawasan Komisi Yudisial, tandas Jason mengakhiri. (Timred)

Label:

Timsel Sumut V dan KPU RI, Resmi di Gugat



Medan, Gelora Hukum - Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Sumut V secara resmi menggugat Timsel Sumut V (tergugat I) dan KPU RI (Tergugat II) di Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara, Jum’at  5 Oktober 2018 dengan Nomor Perkara : 666/Pdt-G/2018/PN Mdn, perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Perwakilan Penggugat Jason Hulu menjelaskan, Obyek Gugatan terhadap tergugat bahwa, berkaitan dengan kredibilatas Timsel itu sendiri, dengan terjadinya pengulangan tahapan seleksi wilayah Sumut V pada waktu lalu, khusunya di Kab. Nias Selatan maka dipastikan telah terjadi Kecurangan, maka seharusnya secara moral 5 orang Timsel Sumut V itu secara utuh wajib turut bertanggungjawab, namun faktanya hanya 2 orang yang diberhentikan, sementara 3 orang lagi termasuk Ketua Timsel selaku penanggungjawab utama bahkan dibiarkan melaksanakan seleksi lanjutan.

Jason Hulu / Perwakilan Penggugat
Rentetan Kebobrokan lain kinerja Timsel Sumut V, dalam pengumuman yang diterbitkan terdapat peserta siluman, namanya tiba – tiba muncul untuk diberi hak mengikuti seleksi lanjutan, sementara nama yang bersangkutan sama sekali tidak tercatat pada pengumuman seleksi Administrasi, tentu hal ini kita akan buktikan kemudian pada acara pembuktian, Tandas Jason.

Lanjut Jason, Jadwal rapat penetapan dan pengumuman hasil Tes Kesehatan dan Wawancara harusnya dilakukan pada Tanggal 24 September 2018 sebagaimana surat keputusan KPU RI No.1056/PP.06-Kpt/05/KPU/VIII/2018, tetapi timsel Sumut V malah menerbitkan pengumuman lebih dini pada Tanggal 22/9/2018 anehnya lagi tanggal pengumumannya tercatat tanggal 24, tetapi beberapa saat kemudian pada hari itu juga kembali diterbitkan pengumuman tertanggal 22/9/2018. Fakta ini selain Timsel dinilai tidak patuh pada asas kepastian hukum juga perbuatan rekayasa dan kebohongan publik sulit terbantahkan, betapa tidak Ketua Timsel Sendiri Tonny P Situmorang telah mengakui bahwa Pleno Penetapan hasil seleksi Kesehatan dan Wawancara itu dilakukan tanggal 23/9/2018, tetapi malah pengumuman diterbitkan tanggal 22, fakta ini akan kita buktikan lebih lanjut.

Selain itu, manfaat ruang tanggapan masyarakat terhadap rekam jejak peserta, timsel Sumut V terkesan mengabaikan, hal ini dibuktikan bahwa sejumlah peserta yang ditetapkan lulus pada tahap seleksi CAT, Phiskologi dan Seleksi Kesehatan dan Wawancara, terdapat sejumlah nama peserta yang telah mendapatkat Sanksi Peringatan Keras terbukti melalukan pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu dari DKPP RI, bahkan terdapat peserta yang mempunyai hubungan keluarga terhadap Partai Politik dan peserta calon Legislatif namun Timsel Sumut V tidak menghiraukan, ungkap Hura peserta seleksi dari Kab. Nias.

Fakta lain masih banyak yang belum kita ungkap, dalilnya telah kita sampaikan kepada KPU RI beriringan dengan Somasi yang telah kita alamatkan kepada Timsel Sumut V tanggal 24/9/2018 waktu lalu, berhubung tanpa tanggapan, maka gugatan uji materil terpaksa kita tempuh.

Saya juga berhadap kepada Hakim yang menangani perkara ini, agar obyektif dan tetap menjaga integritas dalam memberikan pengayoman, saya tidak berharap berpihak kepada kami, tetapi berpihaklah pada kebenaran dan keadilan yang hakiki, sebab gugatan perkara ini senantiasa dalam pengawasan Komisi Yudisial, tandas Jason mengakhiri. (MG)

Label: ,

Minggu, 07 Oktober 2018

TUO NIFARO, MERUPAKAN KEARIFAN LOKAL ADAT ISTIADAT LELUHUR


Berian M Laoli (Anggota DPRD Kab. Nias)
NIAS, Gelora Hukum - Berian M laoli anggota DPRD Kab. Nias mendorong pemerintah  membuat peraturan daerah untuk melindungin kearifan lokal khususnya masyarakat petani penyuling TUO NIFARO, hal ini dia sampaikan pada rapat paripurna DPRD Kab. Nias, jum'at 05/10/2018 di Gedung DPRD Kab. Nias, yang di hadiri oleh sekda kab.nias dan ada dari polres Nias yang mewakili bapak KAPOLRES Nias,

Di katakannya, sebagian kecil masyarakat Kabupaten Nias menjeluh dan menjerik atas kebijakan penertiba TUO NIFARO, masyarakat betul-betul hak hidupnya terampas atas penertiba TUO NIFARO ini, dan ada juga yang menyalah gunakan penertiba TUO NIFARO ini
Seperti yang terjadi pada kamis malam tanggal 04/10/2018 di sekitar wilayah kecamatan Gido, ada beberapa oknum kepolisian melakukan sweeping kerumah-rumah tanpa ada surat ijin dari pengadilan terhadap penggeledakan rumah warga, dan ini mengakibatkan keresahan di hati masyarakat kebutuhan primernya terganggu,

Lanjut pak berian M laoli, kalau kita melihat bahwa TUO NIFARO ini kearifan lokal merupakan adat istiadat leluhur kita dari tahun ke tahun, bahkan sebelum kita lahir pun TUO NIFARO ini sudah ada seyogianya kita semua institusi mana pun harus kita menghargai kearifan lokal ini sebagai mana di atur dalam undang-undang kita dalam hukum tata negara kita bahwa kebudaya'an kearifan lokal harus di hargai.

Saya menyarankan kepada pemerintah daerah untuk menawarkan solusi agar di lakukan kajian rancangan peraturan daerah untuk melindungin masyarakat petani khususnya penyuling TUO NIFARO, dan juga sudah ada contoh di luar daerah Nias seperti Tuak Arab Bali dan sudah di buat peraturan daerah untuk melindungin kearifan lokal ini, karna ini merupakan pendapatan masyarakat yang menghidupkan keluarga mereka khususnya penyuling TUO NIFARO, tanda Berian M laoli.

Dari itu sangat mengharapkan kepada POLRES NIAS, sebelum ada solusi dari pemerintah daerah, Agar jajaran di bawah pihak polsek menahan diri untuk melakukan sweeping-sweeping dan penggeledahan tersebut di rumah warga untuk sementara, karna mengakibatkan ketakutan bagi masyarakat kita, apa lagi sweeping-sweeping yang di lakukan di rumah tanpa ada surat ijin dari pengadilan terhadap penggeledakan rumah warga kok di lakukan ? Kita tidak tau ketika mereka menggeleda dan menyita TUO NIFARO entah mereka jual kembali karna mereka melakukan sweeping tanpa ijin dari pengadilan, Tegas pak berian.

Selanjutnya Berian M laoli kepada awak media menjelaskan, kita harus mendorong agar pemerintah daerah dapat segera menanggapi hal ini, karna saya sangat kasihan kepada masyarakat khususnya penyuling TUO NIFARO yang sa'at ini hidup mereka terampas atas kebijakan penertiba TUO NIFARO ini. (Nts G)

Label:

Selasa, 02 Oktober 2018

Partai Garuda Sekepulauan Nias Dukung Penuh Deklarasi Kampanye Damai.


Gunungsitoli Sumut, Gelora Hukum Partai Gerakam Perubahan Indonesia ( GARUDA) bernomor 6 dukung penuh Deklarasi Kampanye Damai prakarsa Kapolres Nias dan Muspida serta KPU dan Bawaslu di Kepulauan Nias, yang berlangsung damai di pusat kota  Lapangan Merdeka Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, Sabtu (29/09/2019), seribu orang beriringan sambil mengadakan pawai keliling kota Gunungsitoli dipimpin oleh Kapolres Nias dan Pimpinan Daerah.

DPC Partai Garuda Kota Gunungsitoli, Ketua Bung AAN GOWASA dan Plt. Ketua Partai Garuda Kabupaten Nias Barat Bung Suar Natal Waruwu, A.Md mengapresiasi kampanye Damai ini, semoga Deklarasi ini para caleg - caleg yang bertarung di pileg 2019 yang dapilnya di sekepulauan Nias , berkampanye santun dan beretika  mencerminkan Nias. Bermartabat demi tercapainya Nias Kondusif, aman dan tertib, sesuai Harapan koordimator Deklarasi Bapak Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan, SIK, MH, terang para Pimpinan Partai Garuda Se- kep Nias.

Bupati Nias dan Polres Nias serta juga sejumlah Penjabat yang tergabung dalam Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) turut berperan aktif atas terlaksananya Deklarasi Pemilu Damai ini, bertujuan menciptakan situasi Kamtibmas,  kondusif, tertib, aman dan damai dalam pelaksanaan Pilpres dan Pileg di wilayah hukum Polres Nias,  Kota Gunungsitoli,  Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat.

Selain mereka yang bergabung dalam Forkompimda, juga dihadiri oleh para Ketua KPUD, pimpinan Bawaslu, FKUB, Waka Polres Nias Kompol Elizama Zalukhu, Pejabat Utama Polres Nias, para Kapolsek, Tim Sukses Capres dan Cawapres Tahun 2019, para Ketua Partai dan Caleg peserta Pemilu 2019, Tokoh Agama, Ormas, Wartawan Media Cetak dan Elektronik dan dimeriahkan oleh Marching Band SMU Negeri 1 Gunungsitoli serta undangan yang berjumlah kurang lebih 300 orang.

Sebagai Kegiatan tambahan  pengumpulan sumbangan dana spontanitas dan simpatisan  untuk korban bencana alam gempa dan tsunami di Kota Palu dan Donggala yang diprakarsai oleh Kapolres Nias AKBP.Deni Kurniawan, Sik, MH.

Bupati Kabupaten Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM dalam arahannya menyampaikan "apresiasi dan kita sangat  berterimakasih kepada Kapolres Nias yang telah berinisiatif menyelenggarakan event Deklarasi Damai Pemilu 2019.Kepada para Caleg dan Tim Sukses agar kiranya dalam pelaksanaan  kampanye agar  dilaksanakan dengan baik tanpa menjelekkan dan menjatuhkan  pihak lain, meskipun berbeda partai, berbeda pilihan,  namun kita semua bersaudara dan tetap bersatu" papar Bupati.

Mewakili KPUD kabupaten/kota disampaikan oleh Ketua KPUD Kota Gunungsitoli Sokhiatulo Harefa, S.IP. Ketua KPU kota mengatakan " mengapresiasi sikap Kapolres Nias,  yang dengan cepat melaksanakan Deklarasi Pemilu Damai 2019 meskipun dengan dana Swadaya. Moment ini sebagai start awal sebelum pelaksanaan kampanye, hindari Berita Hoax dan ujaran kebencian, tuturnya.

Sambutan mewakili Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKAUB) kabupaten/kota yang disampaikan oleh Ketua FKUB Kabupaten Nias Utara Pdt. Sabaati Lase, S.Th menyampaikan apresiasi kegiatan Deklarasi Pemilu Damai yang diprakarsai oleh Kapolres Nias, bahwa Wujud dari Pemilu Damai adalah dewasa dalam melaksanakan Demokrasi dan ceramah damai baik ditempat ibadah sehingga terlaksana Pemilu Damai 2019.

Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan, S.IK,M.H dalam  kesempatan  itu mengajak semua peserta Deklarasi Damai untuk berdoa dan turut membantu atas kejadian gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Kota Palu dan Donggala  dengan mengumpulkan sumbangan spontanitas dan  seterusnya disalurkan  kepada pihak  korban bencana.

Lanjut Kapolres Nias " Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menyelenggarakan Pemilu tahun 2019 yang berintegritas dan damai di wilayah Hukum Polres Nias, yang merupakan hasil kesepakatan dan koordinasi dengan Forkopimda, KPUD, Bawaslu dan seluruh Partai Politik di Wilayah Hukum Polres Nias. Hal ini membuktikan adanya kesatuan semangat untuk secara bersama mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2019 yang damai, langsung, umum, bebas, rahasia, urainya.

Seusai arahan dan sambutan, pembacaan  bersama Deklarasi Pemilu Damai secara serentak yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Barat dan di dampingi Bawaslu Kabupaten Nias Utara,  Kabupaten Nias dan Bawaslu Kota Gunungsitoli, dengan tujuan  agar kegiatan deklarasi pemilu damai ini dapat terjalin persatuan dan kebersamaan  dengan tidak menebarkan ujaran kebencian, biar berbeda partai, berbeda pilihan, namun tetap bersama.

Ditempat terpisah, Pimpinan Ormas dan Lsm kepulauan Nias,turut mengapresiasi Polres Nias dalam memprakarsai Deklarasi Kampanye Damai di Wilayah 4 kabupaten/ kota kepulauan Nias,penegakkan  kambtibmas saat berkampanye sangat penting, kampanye harus santun dan beretika sesuai UU dan Peraturan KPU, dengan prakarsa Bapak Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan, SIK, MH kita ormas dan LSM sangat berterima kasih,  tutur Ketua Umum  (Suar Natal Waruwu, A.Md)  dan Sekjen Gapernas(Edward FF Lahagu)  Kepulauan Nias, saat diwawancara medi GeloraHukum.com. (Makmur Gulo).

Label: