Minggu, 27 Mei 2018

Fijman Jaya Daely, Hadiri Peringatan Hari Jadi Nias Barat

Firman Jaya Daely, SH., Saat Menyampaikan Sambutan
Mewakili Tokoh Masyarakat Kepulauan Nias


GELORA HUKUM - Firman Jaya Daely, SH, hadiri upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Barat ke – 9, berlangsung dihalaman kantor Bupati Nias Barat Jl. Soekarno Hatta – Onolimbu, Sabtu (26/5/2018), secara khusus beliau diundang untuk menyampaikan pokok – pokok pemikiran mewakili masyarakat Sumatera Utara sekaligus sebagai tokoh simpul atas keberhasilan terbentuknya DOB di wilayah Kepulauan Nias, dan dalam sejarah pembentukan Kab. Nias barat namanya tercatat sebagai tokoh kunci karena beliau disaat perjuangan DOB itu sedang mejabat sebagai Anggota DPR RI (Komisi Politik & Hukum). Seluruh hadirin tak luput ucap banyak terimakasih kepadanya dan secara spontan tepuk tangan yang luar biasa bergelora disaat namanya disebut dalam rumusan sejaran terbentunya Kab. Nias barat yang dibacakan oleh mantan Sekda Kab.Nias pada acara HUT tersebut.


Dalam acara itu, turut dihadiri sejumlah Tokoh Kepulauan Nias baik yang berdomisili dalam Daerah maupun di luar Daerah Kepulauan Nias, Firman Jaya Daeli, SH, Bupati Nias Barat Faduhusi Daely S.Pd, bersana Nyonya dan Wakil Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu bersama Nyonya, Ketua DPRD Nias Barat Ir. Nitema Gulo M. Si bersama sejumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Nias Barat, Kapolres Nias Dedi Kurniawan S. Ik, MH, Danlanal Nias Mayor Laut Ruruh Prasetya, mewakili Kodim 0213 Nias Mayor Chb Joni Sihombing, Sekda Sabaeli Gulo S.IP, Para Kepala OPD, Ephorus ONKP Pdt Saradodo Gulo S.Th, Pastor Purwo Sinaga, OSC, Perwakilan Ustad dari Muslim, mewakili Rektor Univ. Paryangan Bandung, Dr. Fakhili Gulo, Drs. Taroni Hia, mewakili Kajari dan Ketua PN Gunungsitoli, mewakili Kapolres Nias Selatan, Danramil Wilkum Nias Barat, Kapolsek Wilkum Nias Barat, Para Camat dan Kepala Desa Se Kabupaten Nias Barat, serta para Tokoh Adat (Balugu/Tuha) segenap ribuan masyarakat turut hadir.


Firman Jaya Daeli, SH disaat menyampaikan pokok – pokok pemikirannya, sedikit menyentil atas pelantikan Bupati Nias Barat dengan dua kali dilaksanakan di Jakarta, sekali waktu Pj.Bupati Nias Barat dan sekali saat memenangkan Pilkada Tahun 2016 waktu lalu, itu artinya Bupati Nias Barat ada nilai beda dengan Kepala-kepala daerah lain, dari itu hendaknya Bupati dan Wakil Bupati  dapat hadir sebagai solusi dari segala tantangan dan persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama mewujudkan kesejahteraan melalui peningkatan nilai perekonomian dan pelayanan Birokrasi yang efektif tanpa pilihkasih, tutur Firman Jaya Daeli.

Selain itu, kualitas birokrasi kita harus dimaksimalkan, hendaknya jangan sembarangan pejabat  dan mengangkat Birokrasi dengan tugas diluar kemampuan dan keahliannya karena tidak fokus nanti kalau basicnya tidak sesuai, kita harus Fokus membangun jaringan, tetapi lihat Pejabat atau Kementrian yang ada relefansinya terhadap pembangunan Pulau Nias, ujar nya.

Lanjut Firman Jaya, baru-baru ini telah dilaksanakan Seminar Nasional yang diselenggarakaOrmas Ikatan Keluarga Nias (IKN) di Yogyakarta, pada hari Sabtu, 19 Mei 2018 di Hotel Sahid Yogyakarta dan saya diundang salah seorang pembicara. Pada Forum tersebut tidak semata-mata membicarakan Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias, tetapi membahas bagaimana Pulau Nias hari ini, esok  dan seterusnya dengan pertinbangan-pertimbangan strategis. Ada sejumlah hal penting yang patut dipertimbangkan seperti Aspek Pertahanan dengan Geo Politik, Aspek “Pembangunan Indonesia Berbasis Kawasan Kepulauan dan perspektif perekonomian Indonesia (Nawacita).

Otonomi Daerah sebagai solusi pembangunan Daerah dan kawasan strategis (Kepulauan)”. kemudian Kebijakan Pengelolaan Ekonomi Dan Industri Berbasis Kawasan Kepulauan dan penguatan daerah otonom, demikian juga Pengembangan Kepulauan Nias Dan Pembangunan Kawasan Strategis di Indonesia, pembangunan kualitas sumber daya manusia harus menjadi skala prioritas bahkan tuntutan yang mutlak.

Perkembangan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, urgensi menjadi provinsi dari perspektif millineal, semua itu sudah dicatat oleh Prof. Dr. Sri Adiningsih, MSc Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI Sebagai Keynote Speaker, dan Ketua Komisi II DPR RI yang turut hadir dalam seminar itu, papar FJD.

Potensi daerah kepulauan menjadi Fariabel penting dengan pertimbangan aspek, “Perbatasan, Kesejateraan dan sumberdaya” dan wilayah Kepulauan Nias masuk dalam kategori Daerah “Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T)”, kita harus berupaya serius mentrasformasi kategori ini  sebagai momentum membangkitkan semangat kebersamaan yang terukur dari segala potensi kekuatan untuk memajukannya.

Dok. Saat penandatangan MOU dengan Univ.Paryangan Bandung
Kepulauan Nias merupakan kawasan strategis dalam sejarahnya, Bapak sang Proklamator  Presiden pertama RI Bung Karno bersama Bung Hatta dan jajarannya pada awal tahun 1953, melakukan kunjungan kenegaraan bersifat khusus di Kepulauan Nias, sementara Bung Hatta telah berkunjung lebih duluan pada Tahun 1950, sekembali menghadiri Konfrensi Meja Bundar (KMB) di Belanda. Tentu kunjungan kedua proklamator bangsa ini selain menujukan bahwa Kepulauan Nias memiliki potensi yang luar biasa, juga untuk menghargai kualitas atas pengorbanan rakyat Kepni dalam menunaikan tugas dan tanggungjawab strategis secara moral dan material dengan sepenuh hati mempertahankan kemerdekaan, keutuhan dan kedaulatan Indonesia.  Oleh sebab itu saya ajak kita semua untuk tetap memelihara persatuan dan kesatuan dalam bingkai gontongroyong, dan kepada pemerintah Daerah dapat berjuang keras demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat berbasis kearifan local, tandas FJD mengakhiri. (Timred)

Label:

Jumat, 25 Mei 2018

Ketua Umum AKRINDO, Berita Hoax Dapat di Pidana

Drs. Maripin Munthe (Ketua Umum AKRINDO)
Gelora Hukum – Ketua Umum Assosiasi Kabar Online Indonesia (AKRINDO) Drs. Maripin Munthe Protes tajam atas pemberitaan perusahaan Media yang tidak jelas sumber kebenarannya, selain dapat menimbulkan gejolak dan kegelisahan soal kepastian dari berbagai pihak dan tidak tertutup kemungkinan dapat merusak reputasi insan Pers (Pilar demokrasi) dimata dunia, hal ini diungkap, di kantor AKRINDO Jakarta, Sabtu (26/5/2018).

Misal setelah viral dibeberapa Group WhatsApp Jurnalis terkait pemberitaan dari salah satu media online m.riau1.com dengan judul “Beredar Postingan di Whatsapp, 319 Media Diduga Media Abal-Abal, inilah Daftar Medianya”, akhirnya menuai berbagai macam kritik dan bahkan ada beberapa perusahaan media yang disebutkan didalamnya akan melaporkan kepada pihak penegak hukum.

Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua Umum AKRINDO, Drs. Maripin Munthe mengecam keras dan sangat menyangkan atas pemberitaan dari media m.riau1.com yang telah menyebarkan berita yang belum dapat dipastikan kebenarannya dan darimana sumber informasi diperoleh, sehingga data- sebanyak 319 media online, perlu dikaji apakah hal ini bentuk tekanan hingga membungkam kebebasan Pers ?.

Pemerintah Indonesia sudah mengatur didalam peraturan perundang-undangan tentang mendirikan suatu media. Pada prinsipnya, Media harus tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandas Drs. Maripin Munthe.

Lanjut Munthe, didalam pemberitaan yang diunggah dari laman m.riau1.com, Sama halnya dengan menyebarkan Berita Bohong/Hoax, Ujaran Kebencian dan SARA, tanpa diklarifikasi sebelumnya kepada media-media yang bersangkutan, sehingga pemberitaan media online m.riau1.com sudah memenuhi unsur pidana didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

Pasal 45A
ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan pada ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ”Tegas Pak Munte Ketum AKRINDO Pusat.
  
Ketua Umum AKRINDO berharap dengan adanya kejadian seperti ini, akan membuat kita semua, khususnya para pemilik media agar meningkatkan kualitas karya jurnalistiknya, baik didalam penulisan berita, foto, ataupun video yang sesuai dengan kaidah Jurnalistik. Kepada pihak kepolisian, kami berharap supaya menindak tegas segala bentuk berita bohong/hoax, ujaran kebencian, dan SARA tanpa pandang bulu.

Senada uraian yang disampaikan Ketua Umum AKRINDO, Drs. Maripin Munthe, Wakil Pimpinan Redaksi media online Suararepubliknews.co, Julius mengukapkan rasa kecewa atas pemberitaan media online m.riau1.com yang menyebut 319 media abal-abal.

”Kita itu sama-sama bergerak didalam bidang media, sama-sama berprofesi sebagai Jurnalis. Jangan sampai kita semua mudah diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” sambil berharap dikemudian hari, jangan sampai hal serupa terulang kembali, Ujar Wapimred mengakhiri. (Timred).

Label:

Rabu, 23 Mei 2018

KORUPTOR BEBAL, TAK PERNAH KAPOK APALAGI MALU

Oleh Adrianus Aroziduhu Gulö (Pemerhati Birokrasi di Pulau Nias ;
Bupati Kabupaten Nias Barat periode 2011-2016
)

Nias Barat, Gelora Hukum - Sebagai kader partai politik yang menjunjung tinggi etika politik, sangat malu jika sesama kader terjaring operasi tangkap tangan(OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain malu, juga sedih karena nama baik partai politik terbawa-bawa atas perbuatan tidak terpuji dari oknum kader yang tidak tahu malu itu. Upaya-upaya keras partai politik untuk meningkatkan elektabilitas, menjaga kehormatan dan nama baik dengan melakukan kegiatan pro-rakyat, agar partai diterima dan dicintai masyarakat, terasa sia-sia dan tergerus oleh perbuatan seorang kader yang menyalahgunakan wewenang dengan melakukan korupsi atau menerima suap dari seseorang untuk kepentingan pribadi.

Sungguh saya sangat malu, ketika mendengar berita dari beberapa media online dan televisi pada 5 Mei 2018 dan surat kabar SIB pada 6 Mei 2018, dengan judul “Anggota DPR RI diciduk KPK” pada halaman 1 dan 15. Memberitakan bahwa salah satu kader partai saya, yaitu Partai Demokrat atas nama AS anggota DPR RI bersama YP pejabat Direktorat Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan RI kena operasi tangkap tangan oleh KPK. Mereka diduga menerima suap usulan perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P dari seseorang. Namun herannya, ketika AS nampak di televisi seperti tidak ada rasa malunya, ia berjalan dengan santai  sambil senyum, melambaikan tangan seperti tidak ada apa-apa. Seperti bangga atas kesalahannya. Mungkin ia meniru para tersangka pendahulunya yang selalu senyum dan melambaikan tangan bila keluar dari ruang pemeriksaan KPK menuju mobil dan rumah tahanan KPK. Mereka happy saja. Mengapa mereka selalu senyum dan melambaikan tangan seperti tidak ada rasa malu? Hanya mereka yang bisa menjawabnya.

Tindakan AS ini juga aneh, sebab beberapa hari sebelumnya  Bupati  Bandung Barat kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Namun AS tidak kapok, tidak malu, tidak hati-hati dan tidak takut. Aneh…. Hal inilah yang membuat masyarakat bertanya-tanya. Kenapa para pejabat dan anggota legislatif tidak malu, tidak kapok, tidak takut melakukan korupsi dan menerima suap padahal KPK/penegak hukum sudah sering melakukan OTT? Jawabannya sederhana: mereka sudah dikuasai oleh sifat keserakahan, sehingga tidak memikirkan kepentingan rakyat seperti apa yang dijanjikan saat kampanye, melainkan kepentingan pribadi dengan gaya hidup hedonisme. Janji kampanye tidak dianggap utang, melainkan hanya sebagai upaya mengakali rakyat.

Sikap Tegas
Atas perbuatan tercela yang dilakukan AS, DPP Partai Demokrat bersikap tegas dengan memberhentikan AS dengan tidak hormat sebagai kader/anggota PD setelah AS ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sikap tegas DPP PD tidak hanya kepada AS, sebelumnya sudah diberlakukan kepada beberapa kader yang terlibat korupsi, seperti AU, NR, AS, BS, RM, dll. Sikap tegas ini merupakan implementasi etika politik Partai Demokrat, yaitu: bersih, cerdas, santun. Malah, pada siaran persnya, Sekjen PD Hinca Panjaitan menandaskan bahwa, ”memberi dukungan kepada KPK untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dalam memberantas korupsi, serta Partai Demokrat tidak memberi ruang kepada koruptor”(m.medicom.id, Sabtu 5 Mei 2018)).

Sikap tegas ini patut diapresiasi oleh semua pihak termasuk pimpinan partai politik yang lain, karena kita tahu  bahwa korupsi ini merupakan musuh bersama yang harus dilawan dengan cara-cara yang benar. Para pakar berpendapat kemiskinan di Indonesia salah satu sebabnya massifnya korupsi. Mungkin terlalu berlebihan kalau saya katakan: Korupsi itu beda-beda tipis dengan  teroris. Kalau korupsi menghancurkan negara secara pelan-pelan, sedangkan teroris menghancurkan negara secepat-cepatnya.  

Sikap tegas dari pimpinan Partai Politik terhadap kadernya yang diduga korupsi atau  perbuatan tercela lainnya seperti: zinah, menipu, narkoba, judi, tidak loyal, oportunis, dll., membuat para kader lainnya semakin bangga dan militan yang pada akhirnya partai menjadi besar dan disenangi masyarakat. Dampaknya, calonnya pada pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden akan dipilih masyarakat.

Namun, kenyataannya ada beberapa pimpinan partai politik enggan memecat kadernya yang diduga korupsi dan sudah ditetapkan tersangka, malah melindungi dan melakukan pembelaan secara berlebihan. Kenapa? Bisa jadi kader tersebut sebagai donatur, famili, kerabat atau memegang rahasia pimpinnan. Karena itu pimpinan takut memecatnya, takut rahasianya terbongkar. Partai ini pelan tetapi pasti akan ditinggalkan konstituennya.

Seleksi yang Ketat
Tidak ada maksud kembali ke zaman orde baru. Akan tetapi pada zaman orde baru jarang sekali kita dengar anggota legislatif korupsi. Mengapa? Karena seleksi masuk calon legislatif zaman itu sangat ketat dari Partai Politik. Selain persyaratan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang pemilu, ada persyaratan lain yang tidak tersirat. Misalnya, caleg dari umum diambil dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, pengusaha, dll., dan berpengalaman dalam organisasi. Caleg dari ASN dipersyaratkan golongan sekian, pengurus Korpri, dedikasi tinggi, loyal, berpengalaman berorganisasi, dll. Caleg dari ABRI dipersyaratkan pangkat sekian, penugasan, loyal, bersih lingkungan, telah ikut kursus sosial politik ABRI, dll. Selain itu, semua caleg sudah ikut dan punya sertifikat penataran P4 minimal pola 40 jam bagi caleg kabupaten/kota. Dengan demikian mereka sudah punya bekal dalam melaksanakan tugas.

Apabila kita bandingkan dengan zaman now sangat jauh berbeda. Hanya beberapa partai politik yang melakukan seleksi ketat pada caleg kabupaten, caleg provinsi dan caleg pusat. Malahan partai tersebut mengadakan penataran dan pendidikan politik kepada kadernya yang akan dicalegkan. Sementara ada juga partai politik yang seleksi calegnya sangat longgar, istilahnya,  copot sana – copot sini. Yang penting mau dan sanggup bayar sekian untuk kas partai serta memenuhi kuota caleg pada dapil tersebut.

Syarat pendidikan formal pun tidak dipersoalkan, yang penting lulus paket C. Ketokohan, integritas, militansi, loyalitas, wawasan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dll., kurang dipertimbangkan. Malah ada caleg yang latar belakangnya  tercela.  Maka, tidak heran kalau mereka sudah terpilih dan duduk di kursi empuk, mereka tidak tahu apa yang dikerjakan. Mereka hanya mengandalkan tugas dan wewenangnya selaku legislatif dengan suara besar/keras dan pukul meja, apabila pendapat maupun aspirasinya tidak terakomodir. Selanjutnya ia putar otak bagaimana caranya mendapat uang banyak, untuk mengganti kerugianya saat kampanye/beli suara dan yang disetor di kas partai. Nah, dari sinilah awalnya korupsi.

Mengabdi Pada Rakyat
Untuk itu, diharapkan kepada pimpinan partai politik dari seluruh jenjang agar dalam menetapkan caleg pada pemilu legislatif tahun 2019 benar-benar selektif dan memilih orang yang betul-betul mengabdi kepada rakyat, negara/bangsa dan partai, bukan mengabdi kepada uang. Hal ini sangat penting agar image lembaga DPRD dan partai polilik yang selama ini dianggap sebagian orang, sebagai sarang orang-orang korup, kembali pada fungsinya sebagai lembaga yang memperjuangkan kepentingan dan penyalur aspirasi masyarakat.  

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admnistrasi pimpiminan dan anggota DPRD, gaji DPRD naik sangat signifikan. Gaji/tunjangan/fasilitas anggota DPRD memang tidak sama tiap-tiap daerah sesuai dengan kategori daerah: rendah, sedang, tinggi dan tinggi sekali.

Untuk mempermudah, kita ambil contoh dari Kabupaten Madiun yang masuk kategori tinggi. Ketua DPRD Kabupaten Madiun Joko Setijono mengatakan, “Saat ini anggota DPRD Madiun menerima gaji sekitar Rp 15 juta tiap bulan. Dengan demikian bila disepakati kenaikan dua kali gaji, maka anggota DPRD Madiun mendapat penghasilan mencapai Rp 45 juta tiap bulan.” (Kompas.com, 13 Juli 2017). Gaji sebesar di atas yang telah disediakan negara yang berasal dari uang rakyat, sudah cukup, lebih dari cukup, malah bisa menabung. Karena itu, tidak ada alasan bagi anggota DPRD kabupaten/kota, apalagi anggota DPRD Provinsi dan DPR RI untuk korupsi (gaji/honornya lebih besar lagi). Pun pula, tidak perlu bermain mata pada saat penetapatan ABPD dan PAPBD, APBN dan APBN-P, perda-perda lainnya dan LKPJ kepala daerah, apalagi main proyek.

Sejatinya, kenaikan gaji/honor/tunjangan/fasilitas legislatif merupakan upaya negara untuk mencegah korupsi yang selama ini sedang menggurita di lingkungan legislatif.  Korupsi tidak hanya di legislatif, di eksekutif pun banyak terjadi korupsi, terutama dalam pengadaan barang/jasa. Untuk itu, kita harapkan kepada pemerintah mempertimbangkan kenaikan gaji ASN dan pensiunan ASN yang sudah beberapa tahun tidak naik.

Walaupun kenaikan gaji bukan jaminan tidak ada korusi, namun bagi kebanyakan ASN dan pensiunan  serta legislatif sangat bermanfat. Harus  diakui masih banyak ASN dan anggota legislatif yang tidak mau korupsi. Mereka yang tidak mau korupsi itu perlu dibantu dengan kenaikan gaji. Kita harapkan dengan kenaikan gaji, ASN dan legislatif yang selama ini punya kebiasaan, hoby, niat, ingin korupsi menyadarinya. Kemudian punya rasa malu dan kapok melakukan korupsi, Semoga…. Tandas A.A Gulo mengakhiri. (Timred) 

Label:

Selasa, 22 Mei 2018

Harap Kajari Usut Tuntas Dugaan Korupsi DD/ADD Sifaoro’asi Nisel

Ketua LSM Perkara Afdika Permata Lase
Nisel, Gelora Hukum - Ketua LSM Perkara Afdika Permata Lase melalui rilis pers via WA (23/5/2018) mendesak Kepala Kejaksaan Nias Selatan, agar segera mengusus tuntas dugaan tindak pidana Korupsi dana DD/ADD tahun 2017 yang dilakukan PJ Kades Siforoasi FATISÖKHI HALAWA Kec. Huruna Kab. Nias selatan, sebagaimana laporan masyarakat yang dialamatkan kepada Kejaksaan Negeri Nisel dan diserahkan langsung pada, minggu (22/4/2018) waktu lalu.

Lanjut Afdika, laporan masyarakat tersebut akan kami kawal dan meminta kepada penyidik Kejaksaan Negeri kabupaten Nias Selatan agar segera lidik dan sidik dengan terang benderang, prosedural dan akuntabel, sebab inti dari laporan masyarakat tersebut telah terjadinya dugaan pengurangan volume fisik bangunan berupa pengurangan bahan material sebagaimana tercantum dalam RAB, sehingga menimbulkan efesiensi mutu bangunan sangat diragukan (asal jadi), dari kenyataan ini pihak Kejaksaan Nisel harusnya tidak ada alasan untuk tidak mengusutnya, karena delik “niat dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain” terpenuhi adanya.

Atas laporan masyarakat itu, kami dari LSM Perkara telah melanjutkan investigasi lapangan, maka yang menjadi temuan kami adalah, apa yang telah disepakati melalui musyawarah desa realisasinya tidak sesuai, sejumlah bangunan yang sudah dianggap selesai diduga "tidak sesuai efesiensi realisasi dengan jumlah dana yang diperuntukan, serta masih dua titik belum terlaksana sebagaimana hasil musyawarah Desa yaitu Pembangunan Rabat beton dan Pembangunan Dwiker Plat”, apa lagi bahan material yang digunakan diduga telah terjadi praktek Mark Up besar besaran, tandas Afdika.

Selain itu, Pj. Kades Sifaoro’asi bersama Tim Pengelolah Pelaksanaan Kegiatan Desa (TPKD) telah melanggar azas pengelolaan keuangan desa yakni transparan , Akuntabel, Partisipatif serta tidak tertib,  disiplin dalam menetapkan daftar harga  satuan bahan, upah dan perekrutan tenaga kerja/tukang tidak melalui musyawarah desa tetapi ter indikasi adanya kesepakatan bersama antara TPKD dengan tukang yang dihunjuk tanpa musyawarah, dan itu adalah bagian dari korporasi.

Dokumentasi data yang berhasil dihimpun LSM Perkara, ada 9 (Sembilan) item jenis kegiatan pembangunan didesa Siforoasi kecamatan Hunura Kabupaten Nias Selatan yang dinilai sarat Korupsi adalah : 1. Pembanguanan BOX CULVERT Type l dengan anggaran Rp. 154,478,071, 2. Pekerjaan Box Culvert Type II dengan anggaran Rp.101,923,300, 3. Pekerjaan Pembangunan toilet umum/MCK dengan anggaran Rp. 48,614,714, 4. Parit dan rabat beton balai desa dengan anggaran Rp. 20,035,129, 5. Pekerjaan TPT I dengan anggaran Rp.43,793,084, 6. Pekerjaan pembangunan TPT II dengan anggaran Rp. 15,117,561,09, 7. Pekerjaan pembangunan TPT III dengan anggaran biaya Rp. 3,970,929, 8. Pekerjaan pembangunan Rabat Beton Anggaran Rp.12,436,177, 9. Pekerjaan pembangunan TPT IV dengan anggaran Rp. 8,798,944,00, terang warga.

Ketika LSM Perkara mencoba mengklarifikasi unsure kebenaran atas laoran masyarat ini kepada Pj. Kepala Desa Sifaoroasi secara langusng dan melalui Via telepon, ternyata tidak berhasil alias tidak ada respon sama sekali, tandas Afdika mengakhiri. (Timred)

Label:

Minggu, 20 Mei 2018

Pembangunan Indonesia Berbasis Kawasan Strategis Dan Penguatan Daerah

Oleh : Firman Jaya Daeli (materi sebagai Pembicara Seminar) dengan Topik Khusus : 
Pengembangan Kepulauan Nias Dan Pembangunan Kawasan Strategis di Indonesia

Jakarta, Gelora Hukum - Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Indonesia Raya dengan ideologi Pancasila, yang dapat diletakkan dan dipetakan dalam beberapa pertimbangan. Indonesia Raya dapat dipandang setidaknya dari tiga pendekatan strategis pertimbangan. Pertama : pertimbangan aspek perbatasan dan kesejarahan. Ada sejumlah daerah dan kawasan di Indonesia yang tergolong strategis karena merupakan wilayah perbatasan atau yang berbatasan wilayah dengan negara-negara tetangga. Selanjutnya ada juga karena pertimbangan faktor kesejarahan khusus yang mengandung nilai penting. Kedua : pertimbangan aspek kepulauan dan sumberdaya yang dimiliki. Posisi ini menjadikannya menjadi gugusan daerah dan kawasan strategis. Posisi status daerah dan kawasan sebagai kepulauan, berikut dengan potensi daerah dan kawasan sebagai wilayah yang mengandung sumberdaya kekuatan yang potensial. Pertimbangan aspek ini menjadikan beberapa kawasan dan daerah di Indonesia menjadi diperhitungkan. Ketiga : pertimbangan aspek jalur dan lintasan efektif strategis. Geo-sosial dan geo-ekonomi sebuah kawasan dan daerah menjadi bermakna penting dan menentukan apabila memiliki arus perlalulintasan perdagangan dan saluran angkutan perekonomian antar titik-titik lokasi wilayah. Kebermaknaan akibat karena kehadiran jalur dan lintasan pemakna dan penggerak perekonomian.

Konstitusi UUD 1945 sudah mengamanatkan prinsip terutama dan tertinggi, yaitu : untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ; dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat ini semakin memastikan dan menguatkan kebulatan tekad berjuang untuk memajukan masyarakat dan membangun daerah. Tekad ini merupakan agenda menuju pencapaian keadilan sosial dan kemakmuran ekonomi masyarakat. Pencapaian keadilan dan kemakmuran bersama masyarakat Indonesia semakin mendapati dan memiliki ruang dan jalan ketika dikaitkan dan diletakkan dalam perspektif ketiga pertimbangan tadi (perbatasan dan kesejarahan ; kepulauan dan sumberdaya ; jalur dan lintasan efektif strategis).

Ada juga wilayah kepulauan di Indonesia yang merupakan kawasan dan daerah strategis. Wilayah kepulauan ini merupakan gugusan yang menjadi atmosfir pemakna dan penggerak wilayah dan kawasan sekitarnya. Ada beberapa daerah otonom tingkat propinsi yang merupakan wilayah kepulauan. Ada Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Kepulauan Riau, Bangka Belitung. Ada juga sejumlah kabupaten dan kota yang tergolong wilayah kepulauan yang berpotensi kuat ditingkatkan statusnya untuk dibentuk menjadi daerah otonom tingkat provinsi. Misalnya Kepulauan Nias (Kepni). Wilayah Kepni sesungguhnya mengandung potensi karena pertimbangan aspek perbatasan dan kesejarahan serta pertimbangan aspek kepulauan dan sumberdaya. Wilayah Kepni termasuk dalam kategori  Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan (3 T). Kepni harus berupaya serius untuk mentrasformasi kategori ini, dan menjadikannya momentum untuk membangkitkan dan memajukan wilayah Kepni.

Konsolidasi Kepni secara mendasar, menyeluruh, dan bertahap pada dasarnya harus senantiasa dan seterusnya menciptakan, memanfaatkan, dan mengkapitalisasi potesi-potensi sejumlah pertimbangan yang dikandung. Misalnya : mengkapitalisasi semaksimal mungkin pertimbangan wilayah Kepni dari pertimbangan aspek perbatasan dan kesejarahan ; pertimbangan dari aspek kepulauan dan sumberdaya. Juga harus selalu dengan cerdas, kreatif, inovatif, positif, dan tuntas untuk mengkapitalisasi posisi wilayah Kepni yang berstatus Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan. Demikian pula, Kepni mesti selalu menciptakan, memanfaatkan, dan mengkapitalisasi berbagai potensi kekuatan yang dimiliki. Misalnya : kesenian, kebudayaan, kepariwisataan, keolahragaan, dan hal-hal lain yang belum atau kurang dikapitalisasi sebelumnya. Perihal ini pada gilirannya berfungsi efektif dan berdaya guna untuk  mengundang, mendatangkan, menghadirkan, dan menggerakkan perhatian, kepedulian, dan dukungan publik, kalangan masyarakat, dan jajaran pemerintah regional dan nasional.

Wilayah Kepni sebagai kawasan dan daerah strategis dapat ditelusuri dari pertimbangan aspek kesejarahan. Bapak Proklamator RI Dan Presiden Pertama RI Bung Karno mengunjungi Kepni selama beberapa hari di awal tahun 1950-an (1953). Kunjungan ini bersifat khusus dan monumental sebagai wujud janji dan komitmen mendatangi Kepni dari Pemerintah RI dan jajarannya (Bung Karno bersama Bapak Proklamator RI Dan Wakil Presiden Pertama RI Bung Hatta). Sebelumnya, Bung Hatta mengunjungi Kepni tahun 1950 sekembali menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB) di Belanda. Kunjungan Dua Proklamator RI merupakan agenda kenegaraan dari jajaran Pemerintah RI dan juga secara khusus merupakan misi pemerintahan Bung Karno dan Bung Hatta. Kunjungan ini diagendakan khusus dalam rangka dan sekaligus untuk menghormati dan menghargai kualitas jasa dan rangkaian panjang perjuangan dan pengorbanan rakyat dan daerah Kepni yang berhasil gemilang merebut dan mempertahankan Kemerdekaan RI di wilayah Kepni. Kunjungan ini juga untuk mengapresiasi posisi tegas dan peran penting dari rakyat dan daerah Kepni yang telah menunaikan tugas dan tanggungjawab strategis mendukung sepenuhnya secara moral dan material perjuangan Bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan, keutuhan, dan kedaulatan Indonesia. Perspektif sejarah ini berdasarkan keterangan sejumlah sumber dan tulisan dari P.R. Telaumbanua (Bupati Kepni Periode 1946-1954). P.R. Telaumbanua adalah putra kelahiran dan keturunan Kepni, juga memahami dan menjiwai adat istiadat dan kebudayaan Kepni, fasih berbahasa Nias, Batak, Jawa, Inggeris, Jerman, dan Belanda, pernah sekolah di Kepni, Tapanuli, Solo, Bandung, dan pernah bersekolah di lembaga pendidikan Jerman dan Belanda. P.R. Telaumbanua pernah menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Kepni (semacam parlemen) ; Bupati Kepni dalam usia 27 tahun ; pejabat di Pemerintah Provinsi Sumut ; Residen Sumatera Timur ; Walikota Medan ; Gubernur Sumut dalam usia 46 tahun ; Pejabat Tinggi Di Kemendagri ; Anggota DPR-RI & MPR-RI. P.R. Telaumbanua sangat bersahabat dekat dengan Bung Karno, Bung Hatta, dan sejumlah pemimpin dan tokoh Indonesia lain pada zamannya. Bahkan sebelum Bung Karno merestui, menyetujui, dan mengangkat P.R. Telaumbanua menjadi Gubernur Sumut, Bung Karno pernah mengajak pindah ke Jakarta dan menawari P.R. Telaumbanua masuk jajaran Menteri Kabinet Bung Karno. Namun P.R. Telaumbanua tak bersedia karena lebih mau mengabdi di daerah untuk memajukan rakyat dan membangun daerah.

Kepni sebagai kawasan dan daerah strategis, dapat juga diperhatikan dari pertimbangan aspek wilayah perbatasan. Meskipun Kepni merupakan wilayah perbatasan yang posisi fisik perbatasannya tak berhadapan dan berbatasan dekat dengan negara-negara tetangga karena berjauhan posisi perbatasannya, namun wilayah Kepni tetap mesti dipertimbangkan sebagai kawasan dan daerah strategis. Pertimbangan ini karena Kepni berlokasi di kawasan pantai Barat Sumatera di samudera luas yang berhadapan langsung dengan lautan bebas (Lautan Indonesia). Kepni dapat juga dipertimbangkan selain karena aspek kepulauan, juga karena pertimbangan aspek sumberdaya. Dinamika sumberdaya di sini dalam pengertian luas. Kepni merupakan daerah otonom terlama (sejak pertengan tahun 1940-an sudah menjadi kabupaten) di antara daerah-daerah lain yang berada di sepanjang pantai Barat Sumatera. Kepni memiliki penduduk dan warga masyarakat dalam jumlah terbanyak dibanding dengan jumlah penduduk dan warga masyarakat daerah-daerah lain di pantai Barat Sumatera. Kepni memiliki berbagai bentuk dan jenis sistem adat istiadat, kesenian, kebudayaan, kepariwisataan yang bernilai tinggi, berusia lama tradisional, bercirikan unik khas. Dinamika sumberdaya lainnya dapat ditemui dalam hal pertanian, perkebuban, perikanan, kelautan, dan lain-lain.

Kawasan dan daerah tertentu, misalnya beberapa kawasan kepulauan di Indonesia, termasuk Kepni mendapati dan memiliki momentum ketika Pemerintah Nasional melalui Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjabarkan dan menggerakkan salah satu program Nawacita, yakni : Membangun Dari Pinggiran (Daerah Pinggiran). Wilayah Kepni selain karena merupakan wilayah perbatasan dan terletak di wilayah pinggiran, juga merupaka daerah tertinggal, terluar, terdepan. Dengan demikian wilayah-wilayah lain di Indonesia yang juga meliputi Kepni, menjadi gugusan utama kewilayahan yang mendapat perhatian ekstra dan obyek percepatan dan peningkatan pembangunan. Agenda ini disebabkan wilayah-wilayah ini dan Kepni tergolong daerah pinggiran. Sehingga harus dan sesegera mungkin mendapat pembangunan infrastruktur ke-PU-an, perhubungan, perikanan dan kelautan, pertanian dan perkebunan, energi dan pelayanan listrik dan air bersih, perlindungan dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pemajuan dan pengembangan perdagangan dan perindustrian (ringan, kecil, menengah).


Salah satu pintu dan jendela masuk sebagai solusi tepat dan cerdas dari strategi, kebijakan, dan agenda pemajuan masyarakat dan pembangunan daerah Kepni adalah : Pembentukan Provinsi Kepni. Ada sejumlah pertimbangan strategis dan argumen penting dari ide dan gagasan perjuangan Pembentukan Provinsi Kepni. Pada dasarnya semuanya berintikan dan bermuara pada kalimat optimis dan berpengharapan bahwa pembentukan ini adalah merupakan : “Rumah Sehat Sebagai Solusi Cerdas Dan Tepat Yang Menjadi Tempat Tinggal Hidup Dan Bertumbuh Bersama”. Sembari melanjutkan, meningkatkan, dan memusatkan perjuangan dalam rangka pembentukan provinsi, maka seharusnya dan sebaiknya juga strategi, kebijakan, dan agenda perjuangan untuk membangun kawasan dan daerah Kepni harus senantiasa berlangsung dan berkelanjutan. Mesti pula selalu menciptakan dan mengkapitalisasi sejumlah pertimbangan strategis yang dimiliki Kepni. Mengkapitalisasi sebaik mungkin dan seefektif mungkin pertimbangan keberadaan wilayah Kepni dari pertimbangan aspek perbatasan dan kesejarahan ; pertimbangan dari aspek kepulauan dan sumberdaya. Harus juga cerdas, kreatif, inovatif, positif, dan tuntas untuk mengkapitalisasi Kepni yang berstatus Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan. Kepni menciptakan dan mengkapitalisasi potensi kesenian, kebudayaan, kepariwisataan, keolahragaan, dan lain-lain. Dengan demikian, target, sasaran, dan fokusnya mengarah dalam rangka menuju dan mencapai keadilan sosial umum dan kemakmuran rakyat semesta di wilayah Kepni sebagai kawasan dan daerah strategis, yang merupakan bagian penting dari Indonesia Raya dan bernaung di bawah panji-panji NKRI dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945. (Timred)

Label:

Sabtu, 19 Mei 2018

Sejumlah Proyek Tambal Sulam, Kadis PUR Nisbar Harus Bertanggung jawab

Proyek PU, di Wilayah Kec.Mandrehe
Nias Barat, Gelora Hukum – Sejumlah proyek tambal sulam diwilayah Kabupaten Nias Barat dibawah kendali Eliyunus Waruwu “Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUR)”, hal ini diungkap F Gulo unsur Pimpinan Daerah Ormas Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK)Kabupaten Nias Barat, Sabtu (19/5/2018) di Jl. Soekaro Hatta.

Menurutnya, sebagaimana hasil investigasi kita di lapangan diantara sekian banyak fisik proyek  terkesan tambal sulam yang dikelolah Dinas PU TA. 2017, setidaknya terdapat  dibeberapa titik dikerjakan asal asalan, mutu bangunan sangat diragukan, misal di diwilayah Kecamatan Mandrehe terdapat pembangunan jalan tanpa papan informasi, Dasar bangunan menggunakan “Anyaman Bambu”, dilapis bahan material local campur lumpur selanjutnya diaspal, apa lagi fisik pembangunan parit pada hancur hancuran.

Proyek PU Wil.Kec.Moro'o
Lanjut Gulo, selain itu di kecamatan Moro’o, kami menemukan proyek senilai ± 4 Milyar, namun fisiknya sangat memprihatinkan, dimana sepanjang jalan yang dibangun pada berantakan, dimana baru beberapa bulan sudah dibangun tetapi sudah hancur hancuran, bahan material local yang digunakan campur lumpur dan terkesan tidak sesuai sebagaimana mestinya, pemasangan aspal seperti asal terbentuk, ironisnya bangunan jalan dimaksud sebagian masih belum selesai, atas kondisi ini dengan nyata telah merampas hak ekonomi masyarakat, dan Eliyunus Waruwu (Kadis PU) harus dapat mempertanggung jawabkannya sebab sangat sangat merugikan ekonomi masyarakat secara luas, apa lagi proyek tersebut diduga kuat beliau yang mendatangkan kontraktornya dari seberang.

Eliyunus Waruwu  melalui Via Telepon dengan singkat menyatakan jalan dari Hilifadolo melalui Dangagari Kecamatan Moro’o itu sudah diputus kontrak. Sementara nilai uang yang sudah terbayarkan kepada rekanan sebagaimana realisasi fisik dan realisasi keuangan oleh kadis PU tidak mengatakannya. 

Bupati Nias Barat Faduhusi Daely, S.Pd dalam waktu lain mengatakan, dengan tegas kepada seluruh OPD dilingkungan pemerintahan Kabupaten Nias Barat dihimbau agar selalu transpran, dan seluruh anggara yang diperuntukan untuk kepentingan masyarakat dilarang untuk disalah gunakan, sehingga bila ada yang tidak mengindahkannya dan terbukti maka saya tidak segan segan untuk bertindak tegas. (Timred)

Label:

Jumat, 18 Mei 2018

GAPERNAS Minta Polres Nias Segera Tahan Pelaku Premanisme

SUARNATAL WARUWU (Korban Premanisme)
Gunungsitoli, Gelora Hukum – Aktivis Gerakan Perjuangan Nias (GAPERNAS) Suarnatal Waruwu, meminta Kapolres Nias dan Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli agar segera melakukan tindakan penahanan terhadap oknum pengusaha peternak ayam petelur di Desa Olora Kecamatan Gunungsitoli Utara sebut saja KH, Direktur PT. Delada Agromas Samudra (DAS)” yang diduga sebagai pelaku penganiayaan dan ancaman pembunuhan terhadap dirinya, pada tanggal 11 Desember 2017 bulan lalu, hal ini diungkap melalui WA, kamis (17/5/2018).

Suarnatal menjelaskan, atas tindak pidana yang dilakukan KH terhadap dirinya telah melaporkan kepada pihak kepolisian dengan nomor : STPLP/386/XII/2017/NIAS pada tanggal 11 Desember 2017,  dari itu kini KH telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka oleh pihak Polres Nias yang dipertegas dengan rekomondasi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Sumatera Utara.

Selain itu, sebelum penetapan tersangka terhadap KH oleh Dit Krimum Polda sumatera Utara telah melakukan Gelar Perkara pada tanggal 16 April 2018 lalu, dengan menetapkan pasal yang dipersangkakan terhadap KH adalah pasal 351 (1) subs pasal 352 KUHPidana dan direkomendasikan kepada Penyidik Pembantu untuk segera melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum (JPU) kejaksaan Negeri Gunungsitoli-sumatera utara, hal ini terungkap melalui surat SP2HP yang saya terima tanggal 9 Mei 2018 hari lalu, urai Suarnatal.

Atas kejadian ini, harusnya tidak ada alasan lagi bagi Polres Nias untuk tidak melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan, karena bukti untuk itu telah terpehuhi apa lagi status tersangka telah ditetapkan, dari itu demi hukum dan keadilan kiranya Penyidik Polres Nias dapat segera memenuhi rekomendasi dari hasil gelar perkara Polda Sumut serta melakukan penahanan terhadap tersangka dkk dan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli guna P21.
        
Lanjut Suarnatal, dari apa yang dilakukan KH dkk itu terhadap saya dengan memboyong rombongan sebanyak 2 unit mobil pribadi dan 3 unit sepeda motor penuh preman, langsung mencekik leher saya berkali kali, sambil mengeluarkan kalimat ancaman “Pembunuhan” bila saya menyuarakan aib atas protes keras dari masyarakat olora yang sangat terganggu atas limbah kotoran ternak dari PT. DAS yang mengakibatkan gangguan terhadap lingkungan dan pencemaran polusi udara.

Tentu apa yang dilakukan direktur PT.DAS itu, bagian dari tindakan premanisme yang tidak mengenal toleransi dan nilai – nilai kemanusiaan, serta dengan sengaja membungkam kritis nilai dari kalangan intlektual, dari itu kiranya pihak Polres Nias dapat segera melakukan tindakan nyata terhadap pelaku kejahatan itu berupa penahanan, demi jaminan keselamatan saya selaku warga Negara yang taat akan hukum, serta demi antisipasi phiskologis imajinasi “tidak pikir panjang” akibat status “tersangka” apa bila mereka terus berkeliaran diluar, equality before the low, semoga jadi kenyataan, tandas Suarnatal mengakhiri. (A1/JH) 

Label:

Selasa, 15 Mei 2018

HASIL SELEKSI ADMINISRASI CALON ANGGOTA DRD NIAS BARAT 2018


Nias Barat, Gelora Hukum – Pengumuman hasil seleksi Administrasi Calon Anggota Dewan Riset (DRD) Kabupaten Nias Barat Tahun 2018, periode 2018-2022 nomor 050/02/pansel-DRD/BAPPEDA tanggal 26 februari 2018, maka berdasarkan hasil seleksi berkas adminisrasi adapun pelamar yang di nyatakan lulus seleksi adminisrasi terlampir :

DAFTAR NAMA PESERTA CALON ANGGOTA DEWAN RISET DAERAH (DRD) KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2018 YANG LULUS SELEKSI ADMINISTRASI
No
Nama
Tempat /Tgl. Lahir
Agama
Pendidikan Terakir
Ket
1
Prof. Dr. ERIKA REVIDA, MS
Simalungun, 21 Agustus 1962
Kristen
S3-Sosial
Lulus
2
SEIMAN LASE, SST
Hilisimaetano, 25 Februari 1987
Kristen
D-IV/Penyuluh Pertanian
Lulus
3
EMERNA DAELI, SE
Tuwa-tuwa, 03 Juli 1976
Kristen
S-1 Ekonomi
Lulus
4
EKSAUDI BAKTI HIA, S.Pd., M.Si
Lolohia, 26 Maret 1987
Kristen
S-2 Magister Sains
Lulus
5
ALAMI GULO, MM
Sisarahili, 15 Agustus 1964
Kristen
Pascasarjana
Lulus
6
DEVOTION GREANT DAELI
Lolowa'u, 04 Desember 1992
Kristen
S-1 Pendidikan
Lulus
7
DOMINIUS HIA, ST
Bawozamaiwo, 22 Februari 1977
Kristen
S-1 Teknik Sipil
Lulus
8
CHRISTIAN FITER FAMA HIA, S.Kom., MM
P. Brandan, 24 Agustus 1984
Kristen
Magister Manajemen
Lulus
9
EDRIANUS GULO, ST
Hiliwalo'o II, 28 Februari 1979
Kristen
S-1 Teknik Industri
Lulus
10
Prof. Dr. FAKHILI GULO
Fadorobahili, 09 Desember 1964
Kristen
S-3 Ilmu-ilmu Material
Lulus
11
SOLIFATI GULO, S.Kom., MM
Sisarahili, 15 September 1976
Kristen
S-2 Magister Manajemen
Lulus
12
Drs. ABIYUDIN WARUWU
Nias, 15 Agustus 1956
Kristen
S-1 Pend. Matematika
Lulus
13
SI'ARI GULO, M.Pd
Gunung Baru, 08 April 1979
Kristen
S-2 Magister Pendidikan
Lulus
14
ELIYUNUS WARUWU, S.Pt., M.Si
Nias, 08 Oktober 1978
Kristen
S-2 Magister Sains
Lulus
15
ROSEDI DAELI, SE., MM
Onolimbu, 12 Juli 1977
Kristen
S-2 Magister Manajemen
Lulus
16
RAHMAT ADIL ZENDRATO
Gunungsitoli, 22 Desember 1985
Kristen
S-1 Ekonomi
Lulus

Selanjutnya, pelamar yang di nyatakan lulus seleksi adminisrasi berhak untuk mengikuti test wawancara pada : Hari/tanggal : senin s.d selasa, 21-22 mei 2018, Pukul : 09.00 s.d selesai, Tempat, : ruang rapat “AFO” bappeda kabupaten nias barat, Agenda : pelaksanaan test wawancara, Demikian penguguman ini di buat untuk di maklumi. (Timred)

Label: