Kamis, 29 Maret 2018

DISKUSI BERSAMA KETUA MA DAN FIRMAN JAYA DAELI

Foto :  Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) Prof. Dr. Hatta Ali, SH, MH saat bertemu secara informal dengan Firman Jaya Daeli (mantan Tim Perumus UU MA dan UU Kehakiman) di DPR-RI

Jakarta, Gelorahukum - Pertemuan informal yang berlangsung di Gedung MA-RI, Rabu, 28 Maret 2018 lalu, mendiskusikan sejumlah hal berkaitan dengan pembangunan sistem dan kelembagaan hukum di Indonesia dan sejumlah negara-negara sahabat. Komitmen dan konsistensi keberlanjutan pembaharuan dan penataan institusi (kelembagaan) hukum di Indonesia :

Mahkamah Agung RI dan Badan-Badan Peradilan, merupakan agenda mendesak dan menjadi kebijakan penting untuk menandai dan memaknai perkembangan kelembagaan hukum. Posisi dan peran MA-RI serta Badan-Badan Peradilan di bawah lingkungan MA-RI secara normatif strategis dibangun dan ditata untuk menegakkan hukum dan keadilan serta sekaligus untuk menumbuhkan sistem dan budaya hukum. MA-RI beserta jajaran kehakiman pada dasarnya secara independen, mandiri, dan profesional senantiasa berposisi pada upaya perjuangan luhur dan mulia untuk mengisi dan memaknai program dan kebijakan kenegaraan.

Upaya perjuangan ini melalui penguatan agenda dan program strategis Pemerintah Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berideologi Pancasila dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan konstitusi UUD 1945. (red)

Label:

Rabu, 28 Maret 2018

Putra TKI Zaini Sebut Abahnya Disiksa Sebelum Dipancung

Gelora Hukum

JAKARTA - Muhammad Zaini Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang telah dipancung Algojo Arab Saudi karena membunuh majikannya, menurut putra Zaini, yakni Toriq ternyata terlebih dahulu disiksa.

Hal itu dikatakan langsung oleh Toriq saat dihadirkan Najwa Shihab di acara Mata Najwa, disiarkan Trans 7, Rabu (28/3/2018).

"Abah pernah disuruh mengaku oleh polisi di sana. Tetap saja Abah enggak mau," kata Toriq.

Seperti diketahui, pada 13 Juli 2004 Zaini ditangkap polisi Arab Saudi atas tuduhan membunuh majikannya bernama Abdullah bin Umar Muhammad al-Sindy di Mekkah. Pada 17 November 2008, Zaini Misrin divonis mati. Ternyata ada penyiksaan di balik vonis itu.

"Abah dipukul pakai pipa, digantung sampai enggak menginjak tanah. Itu setiap hari perlakuan kayak gitu," kata Toriq seperti dikutip dari detik.com

Siksaan itu diterapkan ke Zaini agar Zaini mengaku telah membunuh Abdullah bin Umar Muhammad al-Sindy. Cerita ini didapatkan Toriq saat bertemu Zaini di penjara Saudi. 

Cerita dugaan pembunuhan itu berawal dari ditemukannya Sang Majikan yang ditemukan dalam kondisi tertusuk pisau di dalam kamar. "Tahu-tahunya ada dua orang berpakaian safari, langsung diginikan (diborgol) Abah. Abah tidak tahu sama sekali," lanjut Toriq.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, menyatakan kasus ini terjadi pada 2004. Namun Pemerintah Indonesia baru tahu pada 2008. Selama empat tahun, Zaini sama sekali tak didampingi oleh pengacara dan penerjemah yang bebas kepentingan. Penerjemah Zaini berasal dari polisi dan pihak lokal.

Dikatakannya, ada penyiksaan yang dialami Zaini. Vonis tingkat pertama dijatuhkan. Kemudian pada sidang selanjutnya, barulah terungkap Zaini mengaku bersalah karena dia dipaksa. Namun vonis mati kadung dijatuhkan.

"Itu memperlihatkan bahwa peradilan yang dialami zaini sampai mendapatkan vonis itu adalah peradilan sesat," pungkas Wahyu Susilo. (dtc)

Editor: Marcopolo Sitanggang

Label:

Selasa, 27 Maret 2018

Hari Ini KPU Samosir Pasang APK Paslon Pilgub 2018

KPU Samosir pasang APK 2 Paslon Gubsu 2018 Rabu (28/03/2019)
Gelora Hukum - Samosir

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samosir, mulai memasang Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara periode 2018-2023, Rabu (28/3/2018).

Sebelum melakukan penurunan APK, pihak KPU Samosir juga telah terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi, Selasa (27/03/2018) di Kantor KPU Kabupaten Samosir.

Dalam rapat itu, turut hadir para Komisioner KPU Samosir bersama Ketua PPK Se-Kabupaten samosir dan anggota yang membidangi Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas).

“Untuk baliho sebanyak tiga buah ditiga kecamatan, yaitu Kecamatan Pangururan, Simanindo dan Palipi. Kemudian umbul-umbul sebanyak lima buah disetiap kecamatan, spanduk sebanyak dua buah disetiap desa dan Kelurahan se-kabupaten samosir," kata Plh Ketua KPU Samosir, Divisi Teknis Penyelenggara, Fernando Sitanggang kepada wartawan.

Seluruh stakeholders lanjut dia, seperti Panwaslih, Bupati Samosir, Kapolres Samosir serta Tim pemenangan nomor urut 1 dan 2, serta para jurnalis dapat menghadirinya sehingga dapat tersosialisasi dengan baik. "Harapannya dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilgubsu 27 Juni 2018 nanti," tambah Fernando.

Berdasarkan Peraturan KPU nomor 4 tahun 2017, alat peraga kampanye dan bahan kampanye disediakan oleh KPU kabupaten/kota yang jumlahnya telah ditentukan. Dan dalam acara berlangsung, disepakati titik-titik tempat pemasangan Alat Peraga Kampaye Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan surat keputusan Pemerintah Kabupaten Samosir, tentang lokasi yang diijinkan untuk pemasangan APK Paslon.

Pantauan dilapangan, hari ini Rabu (28/03/2018) pihak KPU Samosir tengah melakukan pemasangan APK para calon berupa baliho di seputaran kawasan Pangururan, Simanindo dan Palipi.

Editor: J. Hulu

Label:

Kamis, 22 Maret 2018

TERBARU!! BAPPEDA NIAS BARAT, MEMBUKA PENERIMAAN ANGGOTA DRD

Nias Barat, Gelorahukum.com - Kabar gembira, bagi anda yang punya keahlian tentang Riset berpendidikan S1 dan S2, berasal dari Lembaga Riset/Penelitian dan Pengembangan, Akademisi/Perguruan Tinggi, Badan Usaha, Organisasi Profesi dan Pemerintah Daerah. BAPPEDA Kabupaten Nias Barat telah membuka penerimaan Calon Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Periode 2018-2022. Pendaftaran dimulai tanggal 26 Maret hingga 20 April 2018.

Melansir lamaran resmi BAPPEDA Kabupaten Nias Barat, selengkapnya dokumen lamaran, tahapan dan jadwal pendaftaran sebagai berikut :

Persyaratan :
1.        Kualifikasi Utama :
- Akademisi
- Pelaku Usaha
- Pemerintah Daerah (Bappeda dan SKPD terkait).
2.        Minimal berpendidikan S1 untuk kalangan Birokrat, Badan Usaha dan Organisasi Profesi.
3.        Minimal berpendidikan S2 untuk kalangan Akademisi/Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
4.        Memiliki intelektualitas, reputasi keilmuan dan integritas tinggi, diutamakan yang memiliki kemampuan kebijakan makro.
5.        Memiliki dedikasi dan konsistensi dalam memajukan iptek untuk pembangunan dengan mengutamakan academic reasoning.
6.        Memiliki jejaring kerja yang baik dan dicantumkan pada Curriculum Vitae (CV).
7.        Perorangan atau diusulkan oleh organisasi yang memiliki perhatian pada masalah penelitian, perencanaan dan pengembangan pembangunan Kabupaten Nias Barat.
8.        Memiliki komitmen terhadap pemecahan permasalahan pembangunan Kabupaten Nias Barat.
9.        Mewakili unsur Keanggotaan Dewan Riset Daerah (DRD).
10.    Mempunyai rasa memiliki, berpartisipasi, kepekaan dan rasa tanggung jawab yang tinggi. 

Kelengkapan Berkas/Dokumen
1.   Surat Permohonan yang ditujukan kepada Panitia.
2.   Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3.   Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir.
4.   Daftar riwayat hidup.
5.   Pas photo ukuran 4x6 cm (berwarna), sebanyak 3 lembar.
6.   Surat Persetujuan dari Pimpinan bagi Pegawai Negeri Sipil.
7. Surat pernyataan integritas dan komitmen untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Nias Barat.
8. Tidak sedang terlibat tindak pidana dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
9.      Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
10.  Surat rekomendasi bagi pelamar yang diusulkan oleh lembaga/perusahaan/organisasi.
11. Karya Ilmiah tentang Pengembangan Potensi Daerah (Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan, Pariwisata, Pertanian, Kelautan dan Perikanan) Kabupaten Nias Barat minimal 4 (empat) halaman dan maksimal 8 (delapan) halaman, ukuran kertas A4, 2 (dua) spasi, jenis huruf Time News Roman dengan ukuran 12.
12. Surat Permohonan dan lampirannya disampaikan terjilid, dimasukan dalam amplop tertutup.

Tata Cara Pendaftaran/Tahapan :
1.    Pengambilan dan pengembalian formulir hari Senin s/d Jumat tanggal 26-29 Maret dan 02-20 April 2018 Pukul 09.00–15.30 WIB di Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Riset Daerah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nias Barat c.q. Bidang Penelitian dan Pengembangan, dengan alamat Jalan Soekarno-Hatta No. 3 Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Kode Pos 22863.

2.       Pengumuman hasil seleksi administrasi akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 di papan pengumuman Sekretariat Panitia Seleksi Dewan Riset Daerah Kabupaten Nias Barat.

3.    Calon peserta yang lulus seleksi administrartif akan dilakukan Test Wawancara pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 di Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nias Barat c.q. Bidang Penelitian dan Pengembangan, Jalan Soekarno-Hatta No. 3 Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat.

4.    Pengumuman hasil seleksi, Jumat tanggal 21 Mei 2018. Informasi selengkapnya dapat di akses melalui Website Pemerintah Kabupaten Nias Barat (www.niasbaratkab.go.id)


Untuk Informasi selanjutnya, silahkan menghubungi Panitia, Ketua Drs. SAYAMBOWO HIA, 
dan Sekretaris APRIL IMELDA JUITA, S.Pd., M.SI. (Timpem).


Soft Copy Pengumuman :

Label: ,

Kedaulatan Rakyat, Sistem Politik Demokrasi Dan Dinamika Strategi Kajian UU

Firman Jaya Daeli, SH, sedang menyampaikan materi : “Kedaulatan Rakyat, Sistem Politik Demokrasi Perwakilan, Dan Dinamika Strategis Pembahasan UU (Studi Kajian UU Tentang MPR-RI, DPR-RI, DPD-RI, Dan DPRD)”

Jakarta, gelorahukum.com - Firman Universitas Atmajaya Jakarta (Fakultas Hukum) menjadi Pembicara Tunggal sekaligus sebagai Dosen Tamu dalam kegiatan Kuliah Umum Mahasiswa, di Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018. Firman Jaya Daeli diundang untuk menyampaikan pemikiran dan sekaligus berdialog dengan mahasiswa, dengan Tema mengenai : Kedaulatan Rakyat, Sistem Politik Demokrasi Perwakilan, Dan Dinamika Strategis Pembahasan UU (Studi Kajian UU Tentang MPR-RI, DPR-RI, DPD-RI, Dan DPRD).
Jaya Daeli diundang oleh

Firman Jaya Daeli yang pernah menjadi Anggota Badan Legislasi DPR-RI, Panitia Khusus dan Tim Perumus pembahasan sejumlah UU di DPR-RI perihal bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menyampaikan pokok-pokok bahasan dan intisari materi diskusi kuliah umum secara garis besar. Firman Jaya Daeli yang sebelum ini juga pernah diundang menjadi Dosen Tamu di Universitas Atmajaya Jakarta dan beberapa Perguruan Tinggi lain di Indonesia, pada dasarnya menjelaskan dan menguraikan secara sistematis mengenai materi Tema Kuliah Umum. Kualitas pemikiran saat diskusi selama kuliah umum pada dasarnya berlangsung secara terbuka dan dinamis sehingga membuka cakrawala pemikiran, semakin menambah wawasan pengetahuan, dan memperkaya khasanah intelektual.

Etika politik dan keadaban demokrasi dari konstruksi dan isi UU secara konstitusional harus senantiasa diletakkan dan diperuntukkan justru untuk menguati dan memaknai kedaulatan rakyat, demokrasi, hak dan kebebasan sipil, sosial, politik. Kebermaknaan dan kemanfaatan hubungan yang berarti antara pembangunan sistem dan kelembagaan politik dengan pertumbuhan kualitas kedaulatan rakyat dan sistem demokrasi yang menghormati dan memfasilitasi hak dan kebebasan sipil, sosial, politik - hanya dan baru terbangun dan ternilai ketika berbagai subsistem termasuk politik legislasi selalu berdaya guna dan berfungsi positif untuk memperkuat demokrasi dan kerakyatan sebagai basis pemilik dan pemegang kedaulatan. Politik Legislasi (pembahasan dan penerapan UU) semestinya dan sebaiknya diletakkan dalam kerangka filsafat pemikiran di atas.


Kebijakan strategis dan agenda aksi penguatan dan pemaknaan kedaulatan rakyat, demokrasi, hak dan kebebasan sipil, sosial, politik merupakan peluang dan semakin menjadi tantangan untuk melakukan reformasi (pembaharuan) dan penataan sistem politik demokrasi perwakilan (sistem perwakilan). Dengan demikian pembangunan kelembagaan politik sebagai wujud sistem perwakilan harus senantiasa hadir dan tampil secara kredibel dan akuntabel. Hakekat dari kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan politik di Indonesia (MPR-RI, DPR-RI, DPD-RI, DPRD) terbangun rapi ketika fungsi, tugas, hak, kewenangan, dan tanggungjawab kelembagaan politik seharusnya dan selamanya diabdikan bagi keinginan luhur dan kepentingan umum rakyat, dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat, untuk menghormati hak dan kebebasan sipil, sosial, politik. Pengabdian MPR-RI, DPR-RI, DPD-RI, DPRD sebaiknya dan semestinya berbasis dan berorientasi pada pemajuan kebebasan, keadilan, dan kemakmuran rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologi Pancasila dalam semangat kehidupan Bhinneka Tunggal Ika dengan konstitusi UUD 1945, (Tempem)

Label:

Rabu, 21 Maret 2018

Drs. Dalinafao Hia, Sosok Tokoh Kontroversial Tegas Tanpa Basa Basi

Drs. DALINAFAO HIA

Gunungstoli, Gelorahukum –  Drs. Dalinafao Hia sering disapa dengan sebutan Ama Rena Hia, putra terbaik Kepulauan Nias kelahiran Kabupaten Nias Barat, beliau dikenal sangat dekat dengan masyarakat terutama kelas menengah kebawah, dan tidak jarang pula yang alergi dan kebakaran jenggot para pejabat yang bermental korup.

Drs. Dalinafao Hia terhitung dalam deretan Tokoh panutan di kalangan masyarakat Kepulauan Nias, dan beliau sangat dikenal dari sikapnya yang tegas, bicara lantang tanpa basa basi, serta tanpa ragu melontarkan keritik kepada sejumlah pejabat yang terkesan tidak memimak pada kepentingan rakyat.

Selain itu, tak jarang tidak kontroversi dalam menyampaikan gagasan terhadap kebijakan pemerintah, diantaranya disaat rombongan pemerintah Nias Barat kunjungan di Jakarta dalam rangka membuat Mou kemitraan dengan sejumlah perusahaan (08/3/2018) lalu. Melalui Grup WA (09/3/2018) oleh Drs. Dalinafao Hia menyampaikan pikiran dengan sejuta makna, mengatakan “Patuh kita syukuri atas apresiasi pejabat – pejabat Nias Barat dengan melakukan audiensi di Jakarta, sehingga telah menandatangani MOU dengan puluhan Investor bersama sejumlah para kepala daerah se Indonesia, mudah mudahan masyarakat Nias Barat semakin jaya, berdaya, dan mudah – mudahan juga bukan hanya sekedar Hufa – hufa dan Hofi – hofi”.

Kalau boleh kami sarankan, Pertama; Segera dipikirkan/direncakana pembangunan Plaza didepan Pendopo agar memudahkan buat Bapak/Ibu (keluarga) Bupati dan Pimpinan DPRD (lingkungan setempat tidak terlalu capek bila berbelanja. Kedua; Segera dipikirkan / direncanakan pembangunan lapangan pesawat terbang juga di lingkungan Pendopo, guna agar Bapak/Ibu (keluarga) Bupati dan pimpinan DPRD termasuk masyarakat setempat tidak lagi kelelahan jika dinas luar. Ketiga; Segera dipikirkan / direncakan Pabrik Tapioka. Keempat; Segera dipikirkan / direncakana pembangunan jalan Kereta Api dhi. dimulai dari Kota Gunungsitoli menuju Nias Barat. Kelima; Segera dipikirkan/direncakana pembangunan Pabrik Garam disekitar Tugala Gawu Kec. Sirombu. Keenam; Segera dipikirkan / direncakana Jembatan menghubungkan Pelabuhan Sirombu dengan daerah pariwisata Pulau Asu, urai Pak A.Rena.

Menanggapi uaraian diatas, W Gulo Tokoh masyarakat Nias Barat kepada awak media mengatakan, dari apa yang diuraikan Drs. Dalinafao itu merupakan kritik tajam kepada pemerintah Nias Barat, sebab mereka hampir genap 3 tahun mengabdi (sejak pilkada lalu), dan apa yang sudah dijanjikan hampir semuanya tidak tepat, diantaranya PLN normal dan tidak keseringan padam lagi, jalan antara Kabupaten dan kecamatan di Hotmix, jalan antara Desa ke Desa di Aspal, Pupuk Gratis, Bea Siswa bagi anak sekolah yang berprestasi, jaminan pelayanan prima bagi masyarakat "cepat tanpa pungutan liar", Pembangunan Pabrik Tapioka, dll, semuanya ibarat angin lalu, jangankan yang lain untuk mendapatkan KTP Elektronik saja di Nias Barat, Ampun deh, saat ini hampir tidak terhitung warga dengan bertahun – tahun telah melalukan mengurusan, namun hingga kini masih belum beres juga, namun hanya kita berhasi dibuai dengan segudang alasan dari Dinas Kependudukan. (Timpem)  

Label:

Selasa, 06 Maret 2018

Hasil Pilkades Lologolu diTetapkan, Atau diUlang Menuai Segudang Persoalan

Nias Barat, Gelorahukum – Sejumlah Tokoh masyarakat Desa Lologolu (02/3/2018) meminta Bupati Nias Barat agar menetapkan Safenia Gulo sebagai kepala Desa mereka, sebab yang yang bersangkutan yang meraih kepercayaan kami mayoritas masyarakat Desa Lologolu melalui surat suara terbanyak pada pilkades waktu lalu, jangan hanya akibat sikap “takut kalah” dari segelintir orang dengan melakukan kekisruhan pada ujung perhitungan suara, namun Bapak bupati Nias barat dengan mudah memutuskan untuk pelaksanaan pemilihan ulang.

Lebih tegas disampaikan Junforisman Gulo, kalau Bupati Nias barat memaksakan bahwa Pilkades Lologolu harus di ulang sebagaimana surat keputusan yang telah dikeluarkan pada waktu lalu, dari itu maka diyakinkan bahwa pasti menuai preseden buruk dan melahirkan segudang persoalan baru yang dapat meninggalkan noda hitam bagi masyarakat, bukan hanya itu saja melakukan Pilkades ulang itu, sudah melanggar berbagai aturan yang berlaku, betapa tidak Pilkades ulang itu tidak dibenarkan apa bila sudah terlaksana, tetapi yang dapat dirubah itu adalah “Lokasi” pelaksanaanya, kemungkinan akibat bencana alam, kerusuhan, dll, dari itu kalau Pilkades ulang di Desa Lologolu harus dipaksakan maka komitmen keberpihakan pada kebenaran dari Pemerintah Nias barat perlu dipertanyakan.

Masalah Pilkades yang terjadi Desa kami, sedang dalam tahapan penyidikan Polres Nias, dan bukan hanya itu saja, untuk menindak lanjuti laporan yang telah kami sampaikan kepada instasi terkait oleh Ombudsman juga sedang serius menanganinya, malah mereka sudah turun untuk melakukan infestigasi kepada Polres Nias dan kepada pemerintah Kabupaten Nias barat, dari itu  saya berharap agar Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat dapat lebih bijaksana, netral dan obyektif dalam bersikap, tandas Jun.

Safenia Gulo (cakades urut 1 yang merasa dicurangi) melalui televon seluler menjelaskan, bahwa surat Keputusan dari pemerintah kabupaten Nias barat yang menyatakan bahwa Pilkades Lologolu di ulang, sebenarnya saya sangat kecewa karena terkesan masyarakat Desa Lologolu disengaja untuk dilaga kembali, harusnya semua tau, bahwa sisa kertas suara yang belum dibacakan sesaat terjadinya kisruh yang disengaja itu, hanya 14 surat suara lagi, walaupun sisa surat suara tersebut diberikan kepada urut 2 (rival saya), namun masih saya tetap peraih suara terbanyak. Kalau pilihan akhir bahwa surat keputusan pemilihan ulang itu diberlakukan, prinsipnya saya juga telah siap, tetapi demi atas nama keadilan maka saya sedang mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum selain pidana adalah “prapradilan” sembari menunggu turunnya rekomondasi dari Ombudsman. (A1)      

Label:

Kamis, 01 Maret 2018

Desak Polres Nias, Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Desa Lawelu

Nias Barat, Gelora Hukum – Protes keras dari masyarakat Lawelu mendesak Polres Nias untuk segera mengusut tuntas dugaan tindak pidana Korupsi pada pembangunan jalan dari dusun II Sisara Hili menjuju Hili Lawelu (obyek wisata batu megalit), sumber dana DD Tahap I TA 2016 dengan pagu dana Rp. 584.650.518.- mereka nilai sarat KKN berupa Penggelapan dan penyalahgunaan wewenangan.

Diantaranya Soziduhu Gulo Aktivist Anti Korupsi sekaligus sebagai warga Desa setempat menjelaskan, persoalan ini sudah dilaporkan kepada pihak Polres nias pada waktu lalu, tentunya kami berharap agar persoalan ini dapat terusut tuntas tanpa harus berlarut larut.

Sozi melanjutkan, dugaan praktek korupsi yang terjadi dengan jelas terlihat pada fisik bangunan malah dikerjakan dengan asal asalan, dugaan praktek Korupsi ini tidak terlepas atas peran IG (Kades/ Koordinator PTPKD), FG (Sekretaris Desa/pelaksana teknis), OG (Kaur pembangunan) dan LG (Bendahara/kaur pemerintahan) pada Desa Lawelu.  

Walaupun surat jabawab dalam dari Polres Nias Nomor B/222/II/2018/Reskrim perihal tanggapan atas surat pengaduan yang telah kami layangkan telah kami terima, dimna polres Nias akan melakukan koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Nias barat, dari itu bukannya kami tidak percaya kepada Inspektorat Nias barat tetapi dipastikan bahwa namanya saja mereka sebagai petugas pengawasan internal eksekutif tentu saya tidak terlalu berharap banyak mereka mampu mengungkap kebenaran yang obyektif, apa lagi dapat mendukung proses hukum dari pihak Polres Nias, tanadas Sozi.

Sozi juga berharap, demi menghargai proses dan mekanisme hukum yang berlaku, kepada Inspektorat Nias barat agar benar – benar dapat membantu Polres Nias dalam mengungkap kasus ini dan bekerja tidak melebihi batas waktu, diperingatkan bahwa kiranya inspektorat jangan bermain main dalam melakukan pemeriksaan/mengaudit, karena delik laporan kami bukan hanya terkait korupsi saja, tetapi juga masalah pemalsuan tanda tangan pada pembuatan SPJ telah terjadi.

Dan dalam beberapa waktu ini apa bila terbukti pihak Inspektorat terkesan lamban dan tidak tegas membantu kinerja Kepolisian, maka kami harapkn kepada Bupati Nias barat untuk mencopot kepala inspektorat itu krna dinilai gagal menjalankan kewajibannya, dan bukan hanya itu saja, kami juga akan melaporkan pihak Inspektorat, tandas sozi mengakhiri. (A1)

Label: