Sabtu, 28 Oktober 2017

Pengukuhan Jenderal Pol. Prof. Drs. M. Tito Karnavian, MA, Ph.D Menjadi Guru Besar


Foto bersama : Jenderal Pol. (Purn) Bimantoro (Mantan Kapolri), Yenny Wahid (Direktur Eksekutif KH. Abdurrahman Wahid Institute), Firman Jaya Daeli (Mantan Tim Perumus UU Polri Di DPR-RI), Sugianto Sabran (Gubernur Kalimantan Tengah) Sesaat Setelah Menghadiri Pengukuhan Kapolri Jenderal Pol. Prof. Drs. M. Tito Karnavian, MA, Ph.D Menjadi Guru Besar (Profesor) dan sejumlah tokoh kredibel dan dari berbagai kalangan yang representatif, Di Gedung PTIK - Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2017.

"Jendral Pol. Prof. Drs. M. Tito Karnavian, MA, Ph.D : Sistem Keamanan Nasional Dan Agenda Pemberantasan Terorisme"

Oleh : Firman Jaya Daeli (Mantan Tim Perumus UU Polri Di DPR-RI)

JAKARTA, gelorahukum.com - Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) PTIK kembali menyelenggarakan pengukuhan Guru Besar. STIK PTIK melalui sebuah acara resmi dan dengan tradisi akademik perguruan tinggi, mengukuhkan Jenderal Pol. Drs. Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph.D menjadi Guru Besar dalam bidang Kepolisian . Pemerintah Nasional melalui Kementerian Ristek Dan Dikti RI mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan Tito Karnavian menjadi Guru Besar berdasarkan prosedur resmi dan mekanisme formal serta ketentuan standar sebagaimana yang berlaku bagi calon Guru Besar. Dengan demikian, Tito Karnavian sebagai seorang Guru Besar sudah sah dan resmi menjadi Profesor. Tito Karnavian menyusul dan sama seperti Jenderal Pol. (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA, yang merupakan senior Tito Karnavian dan sesepuh Polri yang juga seorang Guru Besar dan mantan Kapolri

Perspektif, cakrawala, dan materi pidato pengukuhan Tito Karnavian sebagai Guru Besar mengisi dan memaknai kitab akademik keilmuan mengenai sistem keamanan nasional dan kawasan serta kualitas penegakan supremasi hukum dalam kerangka perlindungan dan pelayanan publik serta penguatan kedaulatan bangsa. Menurut Firman Jaya Daeli (mantan Tim Perumus UU Polri Di DPR-RI) yang juga diundang menghadiri acara pengukuhan, berpendapat bahwa Tito Karnavian pada dasarnya membangun pemikiran strategis dan otentik dalam pidato pengukuhan berdasarkan berbagai teori mengenai sistem keamanan, kejahatan terorisme, dan pemberantasan terorisme. Tito Karnavian juga mengkonstruksi pemikiran akademis berdasarkan pengalaman lapangan dan sejumlah operasi pemberantasan terorisme serta berdasarkan pemetaan yang akurat dan otentik mengenai potensi dan kantong wilayah kawasan yang rawan terjadinya terorisme.

Upacara dan prosesi pengukuhan Tito Karnavian  menarik perhatian dan mewarnai wacana khazanah intelektual karena kapasitas personal yang dikukuhkan adalah seorang figur anggota Polri yang sukses berprestasi gemilang dan selalu berhasil lulus terbaik di berbagai jalur dan jenjang pendidikan dan pelatihan. Tito Karnavian juga memiliki kualitas, integritas, loyalitas dengan rekam jejak yang positif, pengalaman lapangan yang lengkap, dan kematangan keanggotaan dan kepemimpinan di berbagai satuan kerja dan satuan wilayah hingga mencapai jabatan Kapolri, fakta ini sebagai anak bangsa patuh untuk di apresiasi dan menjadi catatan sejarah bagi kalangan intlektual. Acara pengukuhan menjadi menarik tidak karena sekadar Tito Karnavian berhasil dan berpengalaman di bidang profesi Polri melainkan juga karena kapasitas akademik dan kualitas keilmuan yang dimiliki.

Kewibawaan moral dan kultural dari acara pengukuhan ini semakin berarti penting karena dihadiri berbagai tokoh kredibel dan dari berbagai kalangan yang representatif. Hadir juga sejumlah akademisi dan Guru Besar ternama baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ada sejumlah tokoh-tokoh kharismatik dan berpengaruh dan pejabat tinggi negara dari eksekutif (Menteri dan Kepala Daerah), Legislatif (Pimpinan DPR-RI dan Pimpinan & Anggota Komisi-Komisi DPR-RI), Yudikatif, Pimpinan Lembaga dan Komisi Negara, pimpinan dan aktifis civil society, NGO/LSM, organisasi kemasyarakatan, komunitas profesi, pengusaha, pejabat utama Polri dan mantan pimpinan Polri.

Nuansa pengukuhan bertepatan pula dengan ulang tahun Tito Karnavian yang Ke-53. Preferensi ini menjadi modal dan sekaligus tantangan bagi Tito Karnavian dalam memimpin dan melayani masyarakat, bangsa, dan negara. Pengukuhan ini merupakan sebuah pelambang simbolik kepercayaan dan amanah yang semakin meningkatkan kualitas pengabdian dan keberhasilan Tito Karnavian. [A1]

Label: , , ,

Rabu, 04 Oktober 2017

Ketua Kelompok Tani “Berkat” Kesal Sikap Kadis Pertanian "Ekonomi Daeli"


Nias Barat, Gelora Hukum - Ketua Kelompok Tani “Berkat” Adieli Hia, Desa Togimbogi Kec, Sirombu Kab. Nias Barat, sangat kecewa sikap Kepala Dinas Pertanian Ekonomi Daeli yang terkesan arogan, karena tanpa prosedur dengan sepihak bertinak menarik hand traktor di kelompok kami tanpa alasan yang jelas, sementara hand traktor tersebut sedang kami berdaya fungsingkan, buktinya pada selasa (3/10/2017) di kantor dinas pertanian, tanpa mendengarkan alasan nyata dari kami bahwa hand traktor tersebut sedang kami fungsikan untu kepentingan kelompok dan masyarakat, tetapi pihak staf dinas pertanian malah terus menyodorkan surat serah terima hand traktor tersebut untuk saya tanda tangani, dalam situasi itu akhirnya dengan berat hati, terpaksa saya tanda tangani surat dimaksud, apa lagi mereka di dampingin oknum TNI, personil koramil sirombu.

Perlakuan Kadis pertanian itu terhadap kami, saya berasumsi bahwa niat tulusnya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil sangat di ragukan, coba di bayangkan kelompok tani BERKAT sudah berdiri sejak tahun 2011 dan sampai saat ini sedang berjalan sebagaimana mestinya, walaupun akhir akhir ini sedikit ada perbedaan pendapat dari segelintir masyarakat Desa, seolah kelompok BERKAT dimaksud sudah melakukan penyegaran kepengurusan, kalau  issu itu benar masa saya tidak mengetahui sejak kapan kami melakukan musyawarah mufakat perihal penyegaran kepengurusan pada tingkat Kelompok?, sementara saya salah seorang Penggagas berdirinya kelompok Tani Berkat itu, tutur Adieli.

Lanjut Adieli, kami pihak pengurus dan anggota kelompok sangat membingungkan, apa sebenarnya maunya Kepala dinas pertanian ini, harusnya issu seperti itu di kelolah, di jejaki unsur kebenarannya sebelum mengambil tindakan, sehingga efek dari kebijakanya itu tidak harus melahirkan konflik horizontal diantara kami warga Desa.

Wakil Ketua DPRD Nias Barat Famoni Waruwu, kepada awak media, mengecam keras tindakan Kadis pertanian tersebut yang terkesan tidak pro rakyat,  dengan sungguh saya sangat menyayangkan tindakannya seperti itu yang tidak professional, seolah bertindak tidak adil terhadap petani, kebijakan seperti itu bukan lagi niat agar petani berdaya tetapi malah sebaliknya, seolah menjadi biang kerok agar masyarakat kecil tercabik cabik, harusnya beliau solusif agar masyarakat tani rukun dan saling bahu membahu, dalam memperjuangkan hak ekonomi mereka agar lebih baik dari sebelumnya.

Lanjut Watua, saya mohon kepada Saudara Bupati Nias Barat agar Kinerja Kepala Dinas Pertanian Kab. Nias Barat dapat di evaluasi, dari pada menjadi biang kerok perpecahan bagi masyarakat kecil yang butuh pertolongan, karna bagi saya, berjuang untuk hak – hak masyarakat ekonomi lemah menjadi harga mati tanpa tawar menawar.

Kepala Dinas Pertanian Ekonomi Daeli kepada awak media melalui telepon seluler  dengan nada semangat mengatakan “ini siapa”, tetapi disaat awak media jawab “saya dari media GHC Pak” jawabnya, “kalau dari media, saya kurang sehat, saya kuarang sehat ya” jawab kadis mengakhiri. [A1].

Label: ,

Selasa, 03 Oktober 2017

Belum Dialiri Listrik, Warga Desa Ini Minta Perhatian Pemkab Samosir

Warga Dolok Naipul Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir memperlihatkan kondisi jalan di lokasinya
Gelora Hukum - Samosir

Program pemerintah pusat menjadikan Samosir sebagai Destinasi Pariwisata bertaraf Internasional saat ini disambut baik berbagai lapisan masyarakat yang ada di wilayah itu. Hal itu tentunya akan memberikan dampak positif dari sisi perekonomian.

Sebagai lokasi yang nantinya menjadi tujuan wisata oleh berbagai wisatawan baik lokal maupun mancanegara, seyogyanya Pemerintah Daerah Samosir mempersiapkan diri di segala aspek di dalamnya, seperti infrastruktur, termasuk sumber daya manusianya.

Pantauan wartawan di lapangan, meski samosir saat ini mulai melakukan pembenahan, namun ternyata masih terdapat lokasi yang belum memiliki sarana penerangan. Mirisnya, pelajar di tempat itu terpaksa menggunakan lampu pijar saat harus mengerjakan PR nya dimalam hari.

Salah satunya, Huta Dolok Niapul Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir. Diarjo Malau, warga Dolok Niapul yang ditemui wartawan, Senin (02/10/2017) di lokasi itu mengaku kecewa, karena hingga saat ini, realisasi pembangunan di tempatnya masih sangat minim.

"Jangan kan Listrik, Infrastruktur saja belum ada perbaikin di kampung kami ini”, kata Diarjo.

Dolok Niapul Dusun III tambah Diarjo adalah salah satu kampung di Desa Simbolon Purba. Jarak lokasinya ke Kantor Kepala Desa juga jauh.

Selain Dolok Niapul, menurutnya ada beberapa daerah lainnya yang sampai saat ini belum dialiri listrik, yakni Kampung Malau, Nahornop, Holang holang dan Tangga Bosi.

"Jarak Dusun 3 (tiga) ke Kantor Desa Simbolon Purba sekitar 30 KM. Harus melewati 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Ronggur Ni Huta dan Kecamatan Pangururan. Jadi warga sangat kesulitan dalam hal mengurus surat menyurat," katanya.

Akses jalan dari tempatnya menuju Kantor Kepala Desa sulit dilalui, karena berbatu dan berlumpur, terlebih saat musim hujan.

Untuk itu, Diarjo Malau dan warga lainnya berharap Pemerintah Daerah mau memberikan perhatian. "Bagaimana kita memiliki sumber daya manusia yang baik, jika sarana pembangunan di sini kurang," tandasnya.

“PAUD, Sekolah dan Bindes, tidak ada dikampung kami ini, sehingga kami masyarakat disini seperti dianak tirikan oleh pemerintah daerah”, kesal Malau.

Camat Palipi Toga Raja Sinaga ketika dikonfirmasi via selelur, Rabu (04/10/2017) mengakui, di wilayahnya masih ada lokasi yang belum dialiri listrik.

"Kalau untuk kabar terakhir ini saya belum tahu pastinya. Tapi memang dulu, ada di sekitar lokasi itu (Dolok Ni Apul) belum dialiri listrik," katanya.

Untuk itu, dirinya akan coba koordinasi dengan kepala desa setempat untuk melihat langsung kondisi sebenarnya. Karena menurut sepengetahuannya, dulu pihaknya pernah mencoba membuat lampu dari tenaga surya ke tempat itu. "Kita akan cek kembali, karena sekarang saya belum tahu informasi terbarunya," pungkasnya. (Sumber: partukkoan)

Label:

Minggu, 01 Oktober 2017

Warga Tergilas Truk, Kepala Remuk di Desa Hili'adulo Nias Barat

Nias Barat, gelorahukum.com – Kecelakaan maut terjadi di Jalan Desa Hiliadulo, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat, percisnya di depan Poskesdes Hili'adulo, Sabtu (30/9/2017).

Korban yang meninggal, seorang petani bernama Mitahati alias Ina Diven (33), warga desa setempat., korban tewas lantaran  tergilas truk yang berjalan mundur ke arahnya, Korban pun terjerjebak ke kolong truk dan meninggal seketika.
Informasi diperoleh, kecelakaan itu terjadi sekira pukul 12.00 WIB, berawal saat truk colt diesel BK 8670 OJ yang dikemudikan Osara'o Nduru alias Ucok (32), warga Desa Sisarahili Ewo, Kecamatan Lolowau, Kabupaten Nias Selatan yang hendak bergerak mendaki ke arah Desa Hiliadulo.
Di tengah perjalanan yang kondisinya menanjak, tiba-tiba mesin truk mati, kemungkinan mengalami rem blong di saat bersamaan, Ucok sebagai pengemudi pun hilang kendali hingga truk berjalan mundur.
Nahas, bak truk menyenggol tubuh korban yang berdiri di pinggir jalan hingga korban terjatuh ke kolong truk dan tergilas roda, akibatnya, korban tewas seketika dengan kondisi tragis "remuk kepala".
Peristiwa tersebut saat ini telah ditangani oleh pihak kepolisian, unit kecelakaan sat Lantas Polres Nias. sumber dari kepolisian pihaknya telah mengamankan barang bukti dan   pemeriksaan terhadap sopir truk [Tem]

Label: ,

Penyelesaian Kasus HAM di Era Jokowi Tidak Jelas



JAKARTA, gelorahukum.com - Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu belum penuhi selama dua tahun jalannya pemerintahan ini.
 
Kasus HAM masa lalu itu adalah Kasus Trisakti atau Semanggi I tahun 1998 dan Semanggi II 1999, kerusuhan Mei 1998, Wasior serta Wamena Papua, penghilangan orang secara paksa 1997-1998, Talangsari, kasus 1965-1966 dan penembakan misterius 1982-1985.

‎Sedangkan, penuntasan kasus HAM masa lalu merupakan salah satu dari 42 agenda prioritas reformasi hukum dan perlindungan HAM.

"Namun setelah dua tahun memimpin, tidak ada langkah serius Jokowi untuk menuntaskan semua kasus-kasus tersebut," ujar ‎Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani di Kantornya, Jalan Hang Lekiu II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (23/10/2016). 

Dia memberikan contoh kasus HAM misalnya, terkait kasus 1965-1966, inisiatif penyelesaian dengan jalur nonyudisial juga tidak jelas konsep dan arahnya.

"Yang terjadi upaya-upaya kelompok-kelompok masyarakat untuk mengadvokasi penuntasan kasus 1965 justru dikriminalisasi," tuturnya.

Dirinya membeberkan, setidaknya terdapat delapan pembubaran kegiatan kebebasan berekspresi karena dianggap menyebarkan paham komunisme.

"Jokowi, melalui Sekretariat Negara bahkan tidak mampu menjaga dokumen yang sangat berharga terkait pembunuhan Almarhum Munir," imbuhnya.

Melalui putusan Komisi Informasi Publik (KIP) diketahui, dokumen tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib yang sudah diserahkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dinyatakan hilang.

"Jangankan menuntaskan, menjaga dokumen saja, negara tidak mampu," tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Jokowi menyadari penuh bahwa proses peradilan militer adalah bentuk ketidakadilan dan perlakuan yang tidak setara di muka umum.

Sehingga, menjadi sarana impunitas dan immunitas bagi anggota militer yang melakukan kejahatan umum maupun kejahatan perang.

Karena itu, Jokowi berjanji akan merevisi Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang pada masa lalu merupakan salah satu sumber pelanggaran HAM.

"Akan tetapi, dua tahun memimpin indikasi reformasi peradilan militer tersebut tidak pernah terjadi," katanya. Sumber : SINDONEWS.com [*]

Label: ,

Wiranto angkat bicara terkait aksi unjuk rasa "299"


JAKARTA,  gelorahukum.comMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto angkat bicara terkait aksi unjuk rasa "299" yang digelar pada Jumat (29/9/2017).

Aksi tersebut digelar untuk menolak penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) dan isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Wiranto mengaku bingung dengan adanya aksi unjuk rasa menolak PKI. Pasalnya, pemerintah secara jelas melarang ideologi komunisme dan ideologi radikal lainnya yang bertentangan dengan Pancasila.

"Kan PKI sudah dilarang memang. Ketetapan MPR kita masih melarang organisasi yang berafiliasi pada paham komunisme, marxisme, dan leninisme," ujar Wiranto usai pertemuan dengan Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) se-jabodetabek, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017).

"Bahkan dalam perppu Ormas, kita tambah dengan ideologi radikal lainnya yang bertentangan dengan Pancasila," ucapnya.
Wiranto menilai aksi unjuk rasa 299 tidak perlu dilakukan sebab pemerintah dengan tegas melarang seluruh ideologi yang bersifat radikal.
Sementara terkait ketidaksetujuan masyarakat terhadap Perppu Ormas, seharusnya bisa disalurkan melalui mekanisme judicial reviewdi Mahkamah Konstitusi.

"Artinya ekstrem kanan dan kiri yang mengganggu ideologi Pancasila sudah kita larang. Pemerintah sudah melarang, sekarang yang didemo apalagi sebenarnya. Saya tanya ke tokoh-tokohnya, yang didemo apalagi," kata Wiranto.

"Apalagi mendemo perppu ormas. Kan ada prosesnya. Kalau tidak setuju bisa di-judicial review lewat MK. Kan kita tunggu saja. Didemo juga tidak ada pengaruhnya. Justru membuat mencekam," tutur Mantan Panglima ABRI itu.
Selain itu, Wiranto berharap masyarakat tidak mudah bereaksi dengan isu-isu yang tidak jelas, seperti mengenai kebangkitan PKI. Masyarakat juga diminta tidak membuat aksi unjuk rasa yang merusak, menimbulkan situasi mencekam dan kerusuhan.

"Kita harus berpikir jernih agar tidak diombang-ambing karena sesuatu yang tidak jelas. Demo ini membuat teman-teman pengusaha pada tanya ke saya. Ini bagaimana pak? Gawat atau enggak? Kita perlu ke luar negeri enggak," ujarnya. Sumber Kompas.com [*]

Label: ,