Selasa, 30 Juni 2020

DPRD Kota Gunungsitoli Gelar Pansus Tindaklanjuti Laporan DPD AKRINDO

KOTA GUNUNGSITOLI, GELORA HUKUM - Pansus DPRD Kota Gunungsitoli gelar rapat dengar pendapat antara PT.Pos, Dinas Sosial dan DPD AKRINDO, dilaksanakan di aula kantor DPRD Kota Gunungsitoli,  (30/6/2020)

Rapat dengar pendapat ini dilakukan atas laporan DPD AKRINDO terhadap  PT.Pos yang dinilai tidak transparan dalam menyalurkan BST terhadap masyarakat Kota Gunungsitoli.

Dalam rapat tersebut dipandu oleh Pimpinan DPRD Harman Jaya Harefa, Ketua Pansus Ridwan Saleh Saleh Zega, Anggota Sa’amboro Laoli, Samotuho Harefa, Firman Zebua, Yunius Larosa, Yobedi Laowo, dan dihadiri oleh Pimpinan PT.Pos bersama staf,  Asieli Zega (Kepala Dinas Sosial Kota Gunungsitoli) dan puluhan perwakilan dari DPD Assosiasi Kabar Online Indonesia (AKRINDO) Kepulauan Nias bersama insan Pers.

Kata pembukaan disampaikan Wakil Ketua DPRD Herman Jaya Harefa mengatakan,  rapat ini bertujuan untuk mencari akar persoalan  sebagaimana laporan AKRINDO yang telah kami terima, karena kami menilai BST ini menyangkut hajat hidup orang banyak apa lagi dalam konteks Covid-19 maka kami sebagai wakil rakyat berkewajiban melaksanakan kewajiban kami sebagaimana amanat UU.

Selanjutnya perwakilan DPD AKRINDO Edison Sarumaha memamparkan esensi pokok permasalahan mengatakan, PT.POS patuh diduga tidak transparan bahkan terkesan sengaja mempersulit masyarakat pemilik hak penerima BST, buktinya tidak sedikit masyarakat yang kemudian kami antar di PT.Pos, untuk berjuang bersama atas hak hak mereka yang diperumit oleh kantor pos, sebab terkadang mereka seharian menunggu tetapi haknya tidak diberikan dengan alasan yang berbelit belit, tetapi setelah terjadi perdebatan yang sangat alot, baru pihak PT.Pos kembali memberikan nya.

Anehnya, ada seseorang yang sudah menunggu seharian di kantor Pos yang nota bene tercatat namanya sebagai penerima BST tetapi akhirnya petugas PT.Pos tanpa nurani mengatakan "namanya belum terdaftar sebagai penerima BST", untung Kami dari DPD AKRINDO punya daftar nama penerima se-kota Gunungsitoli, akhirnya setelah kami croscek sama sama ternyata nama yang bersangkutan tercantum didalam daftar penerima, tanpa malu baru pihak PT. Pos memberikan kepada yang bersangkutan, kesal Edison.

Selain itu kami juga telah menyampaikan kepada pihak PT.Pos baik secara lisan dan surat secara resmi, agar nama nama yang menerima BST dilengketkan di papan informasi untuk memudahkan masyarakat mengetahui namanya ada atau tidak, untuk menghindari kekecewaan masyarakat menunggu nunggu seharian, tetapi mereka tidak melakukannya, sehingga patuh kita menduga bahwa PT.Pos punya tujuan tertentu dibalik ini semua, bila tidak lalu apa susahnya melengketkan daftar nama penerima BST tersebut, tandas Edison.

Lanjut Edison, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada kita semua tolong ditinjau kembali aturan yang diduga dibuat sendiri oleh pemerintahan Kota Gunung Sitoli bahwa GTT tidak berhak menerima segala bantuan Covid-19 ini walaupun namanya tercatat sebagai penerima "tindakan ini tidak adil" sebab payung hukum yang mengatur tentang itu sama sekali tidak ada.

Pada giliran Pak Samosir  Pimpinan PT.Pos mengatakan, atas nama pimpinan PT.Pos menyampaikan permintaan maaf kepada DPD AKRINDO bila ada sikap kami atau Anggota saya yang tidak berkenan selama ini, soal permintaan data daftar penerima BST yang telah diajukan kepada kami, mohon maaf kami tidak bisa memberikan kepada siapapun kecuali kepada pihak terkait, kami tidak berani membuka data itu termasuk melengketkan dipapan informasi sebab selain belum semuanya terverifikasi juga karena petunjuk dari PT.Pos  pusat, tugas kami adalah hanya menyalurkan berdasarkan nama yang ada, sembari memberikan waktu kepada stafnya berbicara soal teknis, yang berujung hadirin terbahak bahak diruang rapat.

Dilanjutkan Kepala Dinsos Aseli Zega mengatakan, saya sedikit kesal dengan pihak PT.Pos yang terkesan tergesa gesa melakukan penyaluran BST, kan saya sudah minta waktu satu atau dua Minggu agar data penerima itu terferikasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh masing masing desa, kedepannya semoga menjadi bahan perhatian. 

Lainnya bantuan sejenis ini juga bukan hanya kantor Pos saja sebagai lembaga penyalur, tetapi juga BRI dan BNI, namun masih mending BRI sedikit bisa kami komunikasi, tetapi pihak BNI yang lebih parah, bahkan sudah dua kali kami suratin meminta nama nama yang berhak menerima batuan tersebut, tetapi mereka tidak ada tanggapan sama sekali, tandas Kadis Dinsos.

Ketua Tim Investigasi AKRINDO Kepulauan Nias Melianus Laoli kembali menegaskan, dalam RDP itu menyatakan bahwa amanat UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 dan 3 atas kehadiran negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat, dalam pelaksanaannya PT.Pos Gunungsitoli tidak mengindahkan fungsinya sebagai BUMN yang berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dari itu kami meminta agar hasil Pansus ini merekomendasikan untuk ditindaklanjuti kepada pihak yang berwenang karena dengan nyata PT. Pos telah melanggar UU dan menginjak nginjak hak hak orang banyak.

Tanggapan dari sejumlah Anggota DPRD (Timpansus) secara bergiliran menyampaikan masukan dan rasa kesal bernuansan harapan perbaikan terhadap kinerja PT.Pos dan Dinas Sosial terutama tentang masalah keakuratan Validasi data yang dinilai kacau balau, dan kepada Pihak PT.Pos diharapkan agar data seperti ini tidak salah kalau diberi kepada wartawan sebagai mitra kerja bahkan sangat membantu pihak Pos untuk mewujudkan ketransparanan dalam pelayanan publik,  Pansus juga akan segera mengundang pihak BRI dan BNI terkait penyaluran sejenis bnatuan ini, dan kami terus mengawal.

Pengamatan awak media, sejumlah persoalan lain terungkap, bahwa DTKS kota di kota Gunungsitoli berantakan, kevalitan data yang dikeluarkan BPS di ragukan, sehingga berimbas kepada mutu pelayanan kepada keluarga miskin. (Yaatulo Gea)

Label:

Kamis, 25 Juni 2020

Presiden Jokowi: Tindak Tegas, Hukum Berat Pelaku Kekerasan Seksual Dan Pedofilia

Azas Tigor Nainggolan (Kuasa Hukum Korban)
JAKARTA, GELORA HUKUM - Kuasa Hukum para korban pencabulan di paroki St Herkulanus Depok Azas Tigor Nainggolan, kembali mempertegas ucapan Presiden RI Jokowi dodo: "Tindak tegas, hukum berat pelaku kekerasan seksual dan pedofilia, dan berikan bantuan hukum kepada korban", hal ini diungkapkan melalui siaran PERS nya (24/6/2020).

Lanjut Bung Tigor, kita sudah dengar dan dapatkan sikap tegas presiden, agar diberikan hukuman berat terhadap para pelaku  kekerasan seksual dan pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur, atas sikap Kepala Negara itu diharapkan para korban dan keluarga jangan takut melaporkan, ayo tangkap dan laporkan kepada pihak polisi.

Selanjutnya Bung Tigor dengan tegas, menangkap dan melaporkan para predator, pelaku kekerasan seksual dan pedofilia serta pencabulan itu adalah;
1. Pencabulan, kekerasan adalah kejahatan murni dan tidak boleh diselesaikan secara perdamaian tapi harus diselesaikan secara hukum,

2. Tindakan mendamaikan perbuatan pencabulan - kekerasan berarti mendukung terus para predator merusak masa depan anak-anak,

3. Meyelesaikan secara hukum setiap perbuatan pencabulan - kekerasan seksual pada anak berarti komitmen menghentikan atau memutus rantai kejahatan  kekerasan seksual dan pencabulan itu sendiri,

4. Membawa pelaku ke pengadilan adalah pembelajaran bagi para masyarakat bahwa kekerasan seksual dan pencabulan adalah kejahatan yang ada di sekitar kita dan wajib untuk dilawan,

Mari laporkan dan hentikan kejahatan seksual dan pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur, tidak ada kata berdamai terhadap para predator, tidak ada toleransi terhadap kejahatan seksual dan pencabulan, hukum berat dan kebiri  pelaku kekerasan seksual - pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur, ayo lindungi dan bantu para  korban menyuarakan serta memperjuangkan keadilan bagi dirinya.

Semoga keberanian dan perjuangan para korban pencabulan di paroki St Herkulanus Depok yang telah melaporkan kepada pihak Kepolisian  menyadarkan kita bahwa kasus pencabulan - kekerasan seksual harus diselesaikan secara hukum, sikap para korban yang melaporkan ke Kepolisian  ini menunjukan sikap gereja yang berkomitmen membongkar kasus pencabulan ini dan berpihak pada korban, tandas Bung Tigor mengakhiri. (Tim/red)

Label:

Senin, 22 Juni 2020

188 KPM Warga Desa Siofaewali Terima BLT–DD Tahap II


NIAS GELORA HUKUM - Sebanyak 188 warga terdampak Covid-19 yang ada di Desa Siofaewali Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias menerima BLT-DD Tahap II Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa Ta.2020 bertempat di Gedung Balai Kemasyarakatan Desa Siofaewali Sabtu 20/06/2020.

Penyaluran BLT DD Tahap II ini dilakukan oleh Kepala desa Siofaewali Tumbuzisokhi Ndruru dan di dampingi oleh Sekdes Siofaewali Arema Ndruru S.Pd, Perangkat desa Siofaewali dan disaksikan PLD, BPD, LPM, Tim Relawan Covid-19 dan Linmas Desa Siofaewali.

Kepala Desa Siofaewali Tumbuzisokhi Ndruru mengatakan, bantuan BLT-DD Tahap II yang kita salurkan ini berupa uang tunai yang bertujuan untuk memperingan beban hidup bagi masyarakatNya kurang mampu yang terkena dampak virus Covid-19 yang saat ini sedang mewabah.

“Bantuan langsung tunai dari dana desa ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa meringankan beban hidup wargaNya yang kena dampak Covid-19,"jelasnya.

Ditegaskan Kades Siofaewali, kita tetap menerapkan protokol kesehatan mulai dari awal hingga akhir kegiatan ini, karena masih dalam suasana Pandemi Covid 19,"tegasnya.

" Penyaluran BLT-DD Tahap II ini berlangsung dengan tertib, lancar dan selesai dalam keadaan aman,”tandas kades.

Warlin Ndruru Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Mengatakan kepada awak media berterimakasih banyak kepada pemerintah desa Siofaewali, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat atas bantuan BLT-DD Tahap II yang telah diterimaNya, dengan bantuan ini sangat meringankan dan terbantu kebutuhan keluargaNya dalam mengahadapi situasi sulit akibat pandemi Covid-19 ini."ucap Warlin.

Keterangan yang diperoleh wartawan Gelora Hukum.com di lapangan, jumlah penerima BLT Dana Desa Tahap II Desa Siofaewali berjumlah 188 KPM. Setiap warga penerima manfaat menerima Rp.600.000.ribu sama besarnya seperti yang telah dibagikan pada BLT-DD Tahap I yang lalu. (Frisman Sandroto).

Label:

Minggu, 21 Juni 2020

Awas Predator Ada Di Sekitar Kita, Bahkan di Rumah Ibadah

Azaz Tigor Nainggolan (Kuasa Hukum Korban)
JAKARTA, GELORA HUKUM - Mengingat semakin maraknya kejahatan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur akhir akhir ini,  akhirnya Bung Azas Tigor Nainggolan (21/6/2020)     angkat bicara dengan tegas; jika ada kasus pelecehan, pemerkosaan dan pencabulan disekitar kita harus dilaporkan kepada polisi, apalagi kalau kasus itu terjadi di gereja, harus di bongkar dan wajib dituntaskan secara hukum hingga ke pengadilan. 

Dilanjutkan, Jangan mau diselesaikan damai secara kekeluargaan, jika hal itu terjadi maka citra gereja dan ketokohannya dimata publik "buruk" seolah kita mendukung para predator untuk bertindak bebas merusak dan membiarkan jatuhnya korban berikutnya.  

Untuk memutus rantai perilaku bejat seperti itu, hendaknya Polisi harus tegas untuk mengusut tuntas dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat terhadap pelaku, sebab sikap Paus Fransiskus sangat jelas bahwa kasus pelecehan, pencabulan dan pemerkosaan yang dilakukan di gereja atau pengurus gereja harus dibuka tidak boleh dirahasiakan dan diselesaikan secara hukum oleh negara setempat, tegas Bung Tigor yang juga Pengacara kondang itu.

Lanjut Bung Tigor, hingga saat ini sudah ada 20 orang anak di bawah umur yang menjadi korban para predator, misal di Paroki Herkulanus Depok, kejadian ini tidak semata mata hanya merusak masa depan anak-anak tetapi masa depan Gereja  juga menjadi taruhannya, walaupun para korban dan keluarganya masih bisa disembuhkan dengan pendampingan hukum serta terapi yang baik.  

Kasus ini sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian RI dan saya sebagai kuasa hukum para korban bersama tim "Romo dan Suster" untuk melakukan pendampingan kepada korban dan keluarganya, Peristiwa ini tergolong kategori sangat besar karena korbannya anak anak di bawah umur,

Kami akan dorong kasus ini agar terbongkar secara tuntas. Kami dari tim bersama korban dan keluarganya berharap kepastian hukum pasti bertakhta, dan kami juga ingin menghadirkan Gereja yang berkomitmen membongkar kejahatan seksual seperti ini.

Sekali lagi saya berharap agar korban dan  keluarga jangan mau didekati untuk tidak melaporkan kejahatan seperti ini baik di wilayah paroki atau dimana pun juga, sebab perbuatan seperti itu wajib dilawan, bila tidak, maka kita sengaja membiarkan masa depan anak anak kita rusak serta coretan terhadap citra baik Gereja, tegas Bung Tigor.

Khusus kasus pencabulan terhadap anak-anak di paroki Herkulanus di Depok, prinsipnya harus dibongkar dan diusut tuntas secara hukum, keberpihakan Gereja untuk menolong dan melindungi para korban merupakan kewajiban umat dan pengurusnya membangun gereja yang ramah dan aman bagi anak anak, sekaligus untuk memutus rantai kejahatan berbasis efek jera bagi siapa saja, sehingga tuntutan usut tuntas, dibongkar dengan terang benderang menjadi keharusan, tandas Bung Tigor mengakhiri. (Tim/red)

Label:

Aksi Pelayanan Sosial CINTANI Berbagi Kasih Dan Berkat

JAKARTA, GELORA HUKUM - Komunitas warga masyarakat yang tergabung dan bersatu dalam wadah CINTANI (Cinta Tano Niha) melaksanakan sebuah kegiatan kemanusiaan yang bertajuk : "Aksi Pelayanan Sosial Berbagi Kasih Dan Berkat Bagi Warga Terdampak Covid-19.

Rangkaian kegiatan yang merupakan perwujudan Aksi Pelayanan Sosial ini diungkapkan dan dinyatakan secara bermakna dalam bentuk penyerahan paket bahan makan (sembako) kepada warga masyarakat yang terdampak langsung dan serius secara sosial dan ekonomi yang disebabkan covid-19. Pimpinan dan sejumlah fungsionaris beserta aktifis CINTANI menyerahkan paket sembako kepada beberapa orang perwakilan dari kalangan keluarga dan masyarakat yang berasal dari berbagai titik kawasan se-Jabodetabek.

Rangkaian kegiatan Aksi Pelayanan Sosial Kemanusiaan CINTANI ini, diawali dengan Doa yang dipimpin oleh Pdt. Arliyanus Larosa (Wakil Ketua Dewan Pembina CINTANI). Kemudian dilanjutkan dengan Kata Sambutan yang disampaikan oleh Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina CINTANI). Selanjutnya disusul dengan Kata Sambutan yang disampaikan oleh Irjen Pol. Immanuel Larosa (Ketua Umum CINTANI). Rangkaian kegiatan diteruskan dengan sejumlah acara yang berintikan pada penyerahan dan pembagian paket sembako. Meskipun komponen dari paket sembako dan jumlah keseluruhan paket sembako yang tersedia tergolong sedikit dan terbatas jumlahnya, namun CINTANI berpandangan dan berpengharapan semoga paket sembako dapat bermanfaat dan berguna bagi warga yang amat membutuhkan.

Makna dari penyelenggaraan kegiatan Aksi Pelayanan Sosial Kemanusiaan, yang ditandai dengan penyerahan dan pembagian paket sembako, pada dasarnya berintikan pada simbol yang melambangkan Nilai-Nilai Keadaban dan Kebajikan. Sistem Nilai ini merupakan Tanda Kasih Persaudaraan dan Persahabatan Sesama Umat Manusia dan Sesama Warga Masyarakat sebagai Tugas Panggilan Pelayanan Kita Bersama. Komunitas CINTANI dengan kesadaran penuh dan dengan kemauan kuat, mengungkapkan kepedulianndan keterpanggilan untuk mengisi dan menguati pemaknaan terhadap perihal pergumulan berat dan ihwal tantangan serius yang dihadapi masyarakat dan bangsa Indonesia akibat dari wabah pandemi covid-19.

Kualitas pemaknaan secara otentik dan konkrit yang dilakukan oleh CINTANI, pada dasarnya merefleksikan dan sekaligus menunjukkan komitmen luhur dan tanggungjawab mulia yang dinyatakan CINTANI untuk memperhatikan, mempedulikan, dan memajukan Tano Niha (Kepulauan Nias/Kepni). Pemahaman dan pengertian Tano Niha dalam konteksi ini bersandarkan dan merujuk kepada peningkatan dan percepatan kualitas pembangunan kawasan daerah Kepni. Dan juga peningkatan dan percepatan kualitas pemajuan warga masyarakat dari Kepni yang berada di berbagai kawasan.

Komunitas CINTANI menyelenggarakan kegiatan Aksi Pelayanan Sosial, sebagai salah satu dari serangkaian utuh dan menyeluruh serta terkait dan berkelanjutan dari berbagai kegiatan. CINTANI pada gilirannya akan menerjemahkan dan menjabarkan Visi, Misi, dan Program yang positif, efektif, dan produktif bagi kebangkitan dan kemajuan Tano Niha. Penterjemahan dan penjabaran ini ke dalam sejumlah kegiatan, kemudian menjadi bernilai penting dan strategis karena merupakan inti sari dan juga memastikan hakekat dasar dari Cinta Tano Niha. Dengan demikian, keberadaan dan kehadiran CINTANI menjadi relevan dan strategis untuk memaknai, menanggapi, menginisiasi, dan mewarnai keseluruhan tekad dan komitmen beserta tugas dan tanggungjawab kita bersama untuk membangkitkan, membangun, dan memajukan Tano Niha (Kepni). (Tim/red)

Label:

Jumat, 19 Juni 2020

Pemuda Katolik Nisbar, Bagikan Sembako Bagi Keluarga Kurang Mampu

NIAS BARAT, GELORA HUKUM - Pemuda Katolik Komisariat Kabupaten Nias Barat, kembali bergerak bagikan bantuan sembako kepada keluarga kurang mampu pada 8 kecamatan wilayah Nias Barat, sejak tanggal 13 - 17 Mei 2020.

Dijelaskan wasekjen Bidang Internal Organisasi PK Firman Lahagu bahwa pembagian sembako ini sebanyak 92 KK/orang dengan kreterianya "Janda, duda, Anak yatim dan keluarga yang benar benar kurang mampu".

Kegiatan ini merupakan jilid II setelah Jilid I kita membagikan 300 Paket kerjasama dengan Pihak Paroki Salib Suci Nias Barat, tandas Firman.

Dilanjutkan Edwar Waruwu mengatakan, gerakan ini merupakan wujud nyata kepedulian Pemuda Katolik terhadap sesama tanpa pilih kasih, walaupun banyak saudara/i kita yang masih memenuhi kriteria  membutuhkan pertolongan, tetapi hanya jumlah ini yang bisa kami mampu atas usaha bersama rekan juang Pemuda Katolik Nias barat.

Kepada saudara/i kami yang menerima bantuan ini, kira dapat memanfaatkan nya dengan baik, janganlah dinilai dari besar kecilnya tetapi usaha atas kehadiran kami disaat saat situsi yang serba sama sama mengalami kesulitan ini penting untuk patuh kita syukuri, juga kepada masyarakat yang tidak sempat kami kunjungi semoga dapat memaklumi, "Bukan karena pilih kasih" tetapi hanya demikianlah yang bisa kami usahakan, kiranya kita saling mendoakan senantiasa Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, urai Edwar dengan nada sedih.

Ketua Pemuda Katolik Komcab Nias Barat YH, juga berharap kiranya para semua pihak terutama para pengusaha, Legislatif, Exekutif (pejabat teras) baik atas nama peribadi lepas peribadi, semoga dapat bergerak hati nuraninya untuk berbagi menolong sesama yang butuh pertolongan minimal disekeliling kita, sebab diluar sana masih banyak saudara/i kita yang menjerit, haus dan lapar sedang menanti uluran tangan para dermawan, Salam gerak nurani. (Fatulusi Gulo)

Label:

Kamis, 18 Juni 2020

PTPN3 Kebun Aek Torop, Berikan Bantuan Untuk Warga Rasau


TORGAMBA, GELORA HUKUM - Jajaran Perkebunan PTPN3 Kebun Aek Torop di bawah kepemimpinan Menejer A. Manullang memberikan bantuan sembako "Beras dan Minyak makan" kepada masyarakat Desa Rasau Kec Torgamba (17/6/2020) terutama bagi warga yang kurang mampu akibat dampak covid 19 sebanyak 120 paket.

Paket bantuan ini secara simbolis diterima oleh Kepala Desa Rasau didampingi oleh  jajarannya Pemdes, hal ini bentuk keperdulian  kebun Aek Torop kepada masyarakat desa rasau yang krisis ekonomi akibat dampak covid 19 yang sedang berlangsung ini.

Pihak PTPN3 Kebun Aek Torop diwakili PK Dhani menjelaskan, kami dari pihak perusahaan akan tetap dan selalu peduli dan tetap memperhatikan masyarakat yang ada di wilayah sekitar atau daerah perkebunan PTPN3 Kebun Aek Torop, guna agar  hubungan yang baik antara masyarakat desa rasau dengan kebun Aek torop tetap menjalin, semoga covid 19 ini cepat berlalu dan ekonomi masyarakat dpaat kembali normal seperti biasa nya, agar masyarakat kita tidak kesulitan lagi seperti sekarang ini, dari itu kiranya masyarakat dapat bersama-sama menjaga aset perusahaan (khususnya hasil produksi) milik negara ini guna eksistensi perusahaan kedepan.

Tanggapan dari Kepala Desa Rasau mengatakan, saya sangat berterima kasih kepada pihak Perusahaan PTPN3 khusus nya kebun Aek Torop yang telah memberikan bantuan berupa sembako yaitu beras, minyak makan sebanyak 120 paket, dan kepada masyarakat desa Rasau yang kurang mampu atas dampak covid 19 ini, semoga bantuan ini dapat di pergunakan dengan baik dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak perusahaan PTPN3 khusus nya Kebun Aek Torop semoga semakin maju dan sukses.

Selanjutbya Awal Ramadhan Rambe (Ketua Ormas PP PAC Kec Torgamba) mengatakan; kebijakan yang di buat oleh kebun Aek torop itu sangat bagus, apalagi di masa sekarang ini sungguh banyak masyarakat yang susah dan krisis ekonomi akibat dampak covid 19 (Corona virus), saya juga menghimbau kepada lapisan masyarakat yg ada di wilayah perkebunan khusus kebun Aek torop agar senantiasa menjaga dan melindungi aset negara guna untuk meningkatkan produksi demi gapaian kepentingan bersama,saya selaku ketua pemuda Pancasila PAC Kecamatan Torgamba mengucapkan terima kasih yg sebesar besarnya kepada pihak perusahaan kebun Aek Torop dan jajaran nya karena sudah peduli terhadap masyarakat yang kurang mampu. (Sahat B)

Label:

Senin, 15 Juni 2020

Nyaris Gagal Terima BST, AKRINDO Datangi Kantor Pos

GUNUNGSITOLI, GELORA HUKUM - DPD Asosiasi Kabar Online Indonesia (AKRINDO) Kepulauan Nias tindaklanjuti laporan warga Kelurahan Ilir Gunungsitoli atas kelalaian PT. Pos Gunungsitoli sebagai penyalur bantuan BST (Bantuan Sosial Tunai), Jumat (12/6/2020)

Berawal disaat S Dakhi berkeluh kepada DPD AKRINDO kesal atas sikap petugas Kantor Pos  yang tidak memberikan BST kepadanya, walaupun sudah menunggu seharian di loket kantor pos tetapi namanya tidak disebutkan, lalu disaat saya mempertanyakan kepada petugas Pos bahkan menjawab nama saya tidak masuk dalam daftar penerima, urai ibu Dakhi.

Mendengar informasi itu, akhirnya sejumlah Pengurus AKRINDO datangi PT. Pos Gunungsitoli dipimpin langsung oleh Ketua DPD AKRINDO Kepulauan Nias Edison Sarumaha, S.Pd dan Ketua Investigasi Melianus Laoli, S.Pd dkk.

DPD AKRINDO diterima oleh Rio bertindak sebagai Perwakilan kantor Pos dan selalu bertahan bahwa nama S Dakhi tidak terdaftar sebagai penerima BST, akhirnya perdebatan seolah tidak bisa terhindar kan.

Selanjutnya Pihak DPD AKRINDO mengeluarkan data BST yang telah dipersiapkan sebelumya, lalu dicrosscek sacara seksama, ternyata nama S Dakhi dengan nyata ada didalam sistem daftar penerima BST, akhirnya perwakilan dari PT. Pos terlihat tertunduk malu, akhirnya S Dakhi di jemput dirumahnya oleh pihak keluarga untuk menerima apa yang menjadi haknya.

Kami berharap agar nama penerima BST ini di lengket kan pada papan pengumuman, demi asas kepastian sekaligus menepis kekawatiran warga menunggu seharian, bila tidak maka patuh diduga Pihak kantor Pos punya niat busuk dibalik penderitaan warga atas Pandemi Covid-19 ini, tegas Edison kepada pihak PT. Pos.

Selanjutnya Rio menyampaikan rasa minta maaf sembari mengatakan kami berjanji untuk tidak terulang lagi kejadian seperti ini.

Khusus wilayah Kota Gunungsitoli penerima BST tahap awal pada bulan April tersentuh 6 Kecamatan, total 1.0124 orang, sementara yang sudah terbayarkan hanya 8.260 orang, dan masih belum terbayarkan 1.864 karena faktor namanya sudah meninggal dunia, masih diluar daerah dan tidak bisa kembali karena PSBB sementara mereka terdata sebagai penerima BLT, BPNT pungkas Rio.

Dengan hal tersebut DPD AKRINDO Kepulauan Nias melalui Ketua Tim Investigasi Melianus Laoli, S.Pd mengharapkan agar PT.Pos Gunungsitoli sebagai lembaga penyalur agar memberikan kesempatan kepada masyarakat yang masih belum menerima bantuan BST agar bisa mengecek namanya didalam daftar penerima bantuan agar haknya bisa tersalur sesuai dengan data yang ada. (Setieli Zal)

Label:

Sabtu, 13 Juni 2020

Pemdes Lewa Lewa, Gelar Pembagian BLT Untuk Warganya



NIAS GELORA HUKUM - Kepala Desa Lewa - Lewa Agustinus Gulö bersama aparat Desa gelar acara pembagian BLT kepada warganya di Gedung Sanggar Seni Budaya Dusun II Desa Lewa Lewa (13/6/2020).

Pada acara pembagian BLT tersebut turut dihadiri oleh Camat Ma'u Rusudin Waruwu, didampingi oleh Kepala Desa Lewa Lewa, Ketua BPD, Sekdes Ferianus Gulo, ketua LPM Edison Gulo, Kaur Umum, Linmas bersama tim dari Kecamatan. 

Kata arahan dan bimbingan disampaikan oleh Camat mengatakan; yang tidak berhak menerima BLT ini adalah PNS, terdata sebagai penerima PKH, Aparat Desa, serta warga yang tidak memiliki KK dan KTP.

Dalam paparan Kades Lewa lewa mengatakan; warga yang menerima BLT hari ini sebanyak 134 Orang, dari itu saya berharap kepada masyarakat desa yang tidak menerima, mari kita berlapang dada sebab kreterianya telah ditetapkan dari pusat, walaupun faktanya semua kita ini terdampak oleh Pandemi Covid-19 yang meresahkan ini.

Pantauan awak media Gelora Hukum, sejak awal hingga akhir Proses pembagian BLT tersebut berjalan dengan baik, dan antusias warga sangat luar biasa sambil ucap banyak terimakasih. (Yulianus Gulo)

Label:

Pemdes Lolowua Hiliserangkai Gelar Pencegahan Covid-19, Masyarakat Apresiasi


NIAS, GELORA HUKUM - Pemerintahan desa lolowua kecamatan hiliserangkai kabupaten nias, melaksanakan penyemprotan desinfektan dan pembagian masker, ember tempat cuci tangan serta sabun di setiap rumah di desa lolowua. (09/06/20)

Pada pelaksanaan itu di hadiri oleh kepala desa lolowua Efortianus Mendrofa serta jajaran, tim relawan Covid-19 lokowua, PLD, polsek hiliduho dan camat hiliserangkai yang di wakili oleh kasubag program kecamatan hiliserangkai.

Kepala desa Efortianus mendrofa kepada media menyampaikan, hari ini kita melaksanakan penyemprotan desinfektan di seluruh rumah warga desa lolowua, rumah ibadah dan tempat fasilitas umum lainnya yang ada di desa lolowua sekaligus melakukan pembagian ember tempat cuci tangan, sabun dan masker guna untuk memutus rantai Covid-19 ini. Dana untuk pembelanjaan pengadaan ini di ambil 3% dari dana desa, dimana minggu lalu dana untuk pengadaan tersebut telah kami tarik, maka pihak kami langsung membelanjakan seperti ember tempat cuci tangan, sabun, masker serta pengadaan lainnya yang berkaitan dengan pencegahan Covid-19

Di tambahkan kades, pihak kami pemerintahan desa serta tim relawan Covid-19 desa lolowu berharap kepada seluruh elemen masyarakat desa lolowua, agar selalu mengikuti ajuran pemerintah dengan tetap menjaga kebersihan, cuci tangan pake sabun serta pake masker jika keluar rumah, agar kita dapat terhindar dari Covid-19 virus Corona ini."Imbau kades.

Sementara itu pada sambutan camat hiliserangkai yang di wakili oleh kasubag program mengatakan, kami sangat apresiasi dan berterima kasih kepada pemerintahan desa lolowua serta tim relawan Covid-19 yang telah bekerja serius selama ini. Kami juga berharap kepada masyarakat desa lolowua agar menerima kegiatan yang di laksanakan oleh pemerintahan desa serta tim relawan untuk mencegah pandemi Covid-19 ini."Tandasnya mengakhiri

Di tempat yang sama salah satu masyarakat lolowua Martinus Mendrofa menyampaikan, kami berterima kasih kepada pemerintahan desa serta tim relawan Covid-19 desa lolowua, di mana selama pandemi Covid-19 ini mereka telah bekerja serius, mulai dari pendataan BLT mau pun pada pembelanjaan pengadaan pencegahan Covid-19 ini. Tidak ada balasan dari kami selain kami berdo'a buat pemerintahan desa serta tim relawan Covid-19 desa lolowua, agar selalu di beri kekuatan oleh tuhan yang maha kuasa serta semangat dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pemerintahan desa lolowua ini."Ucap Martinus. (Makmur Gulo)

Label:

BLT DD Tahap II Kembali Disalurkan Oleh Pemdes Sihareo I Tabaloho


Gunungsitoli, Gelora Hukum -Pemerintah Desa Sihareo I Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan kota Gunungsitoli kembali menyalurkan BLT-DD Tahap II yang bersumber dari Dana Desa TA 2020 kepada 20 keluarga penerima manfaat yang terdampak Covid-19, Penyaluran BLT-DD Tahap II ini Bertempat di kantor desa Sihareo I Tabaloho Kamis 11/06/2020.

Kepala Desa Sihareo I Tabaloho mengatakan Penyaluran BLT-DD Tahap II masing-masing KK menerima uang Rp.600.ribu sama seperti yang kita bagikan pada BLT-DD Tahap I yang lalu. 

Ditambahkannya dengan telah kita salurkan BLT-DD Tahap II ini Warga desa Sihareo I Tabaloho yang terdampak Covid-19 akan terbantu KebutuhanNya minimal beban mereka bisa sedikit berkurang untuk mengahadapi situasi sulitnya Ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Diteruskan, Kepala desa Sihareo I Tabaloho Adisama Harefa menjelaskan kepada media gelorahukum.com bahwa keluarga penerima  BLT-DD tahap II ini hanya berjumlah 20 KK penerima manfaat berbeda dengan jumlah keluarga penerima manfaat BLT-DD tahap I dengan jumlah 21 KK yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2020 lalu yakni ada pengurangan satu keluarga penerima dikarenakan keluarga tersebut telah menjadi keluarga penerima PKH tambahan sehingga secara otomatis yang bersangkutan tidak lagi menjadi keluarga penerima BLT-DD pada Tahap II ini.

Lanjut Adisama Harefa kepala desa sihareo I Tabaloho, dengan adanya pengurangan keluarga penerima BLT-DD Tahap II ini maka ada sisa anggaran, sehingga sisa anggaran tersebut menjadi Silva dan dikembalikan ke rekening Kas desa,"Tuturnya

Pelaksanaan Penyaluran BLT-DD Tahap II desa Sihareo I Tabaloho dihadiri oleh Forkopimka kecamatan Gunungsitoli Selatan, Tim Relawan Covid-19, BPD dan keluarga penerima manfaat BLT-DD Tahap II, tandas Kades. (Frisman sandroto).

Label:

Kamis, 11 Juni 2020

Bantuan Jika Tepat Sasaran Sangat Membantu

Adrianus Aroziduhu Gulo, SH, MH. (Mantan Bupati Nias)
GELORA HUKUM - Serangan masif pandemi covid 19 yang sangat mematikan dan tidak pilih kasih, membuat masyarakat di seluruh dunia, termasuk masyarakat Indonesia sangat membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Bantuan itu seperti : pendampingan psykologis, pendampingan rohani, pangan, obat-obatan, lapangan kerja dan lain-lain. Yang mengharapkan bantuan tersebut hampir seluruh masyarakat di dunia, tidak terkeculi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Utara-Selatan, Timur-Barat dan dari seluruh lapisan masyarakat. 

Kendatipun ia orang the have, ia tetap membutuhkan bantuan seperti pendampingan psykologis dan rohani, obat-obatan dan lain-lain. Apalagi sampai sekarang, selain para ahli kesehatan dalam penelitian  belum menemukan obat yang jitu untuk covid 19, juga, alat pendeteksi covvid 19 mahal dan tebatas. Sehingga pada umumnya banyak orang gelisah, cemas dan takut. Gejala ini sulit dihindari, walaupun para pejabat, dokter, medis, tokoh agama dan gugus covid 19 selalu menghimbau masyarakat bahwa menghadapi covid 19 harus tenang dan jangan panik. Akan tetapi kondisi di lapangan jauh dari kenyataan.

Sementara masyarakat menengah ke bawah, terutama mereka yang sudah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), pedagang yang hilang mata pencaharian, sopir, buruh dan lain-lain, selain mereka membutuhkan pendampingan psykologis/rohani dan obat-obatan, juga, mereka sangat membutuhkan berupa : pemberdayaan ekonomi, pekerjaan, keadilan, perhatian, pangan (sembako), sandang (pakaian), dan lain-lain agar masa depan mereka layak dan manusiawi atau sekurang-kurang dapat menyambung hidup.

Apresiasi yang setinggi-tingginya kita sampaikan kepada pemerintah : pusat, Provinsi, Kabupaten/kota, dan desa di seluruh indonesia yang telah menyediakan dana penanganan covid 19 dalam APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota (akan di-PAPBD-kan) dan APBDes. Kita harap dalam pembahasan  biaya penangan covid 19 pada Rancangan PAPBD Provisnsi, Rancangan PAPBD Kabupaten/Kota akan disetujui anggota DPRD, dengan menggunakan akal sehat, cerdas, kritis dengan tetap memperhatikan bahwa penggunaan dana tersebut tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh Bacakada petahana untuk memengaruhi rakyat agar memilihnya pada Pikada yang akan datang.

Bantuan Pemerintah Sangat Signifikan

Covid 19 yang telah menjadi bencana dunia, penanganannya harus menggerakan  semua potensi dan kekuatan yang ada seperti : sumber daya manusia, sumber daya alam dan keuangan. Agar ada dasar hukum dalam penggunaan uang negara, maka Pemerintah bersama DPR RI telah menetapkan : Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus  Disease 2019 ( Covid 10) Dan/Atau  Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau  Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang –Undang, tanggal 16 Mei 2020. Walaupun atas ditetapkan Undang-Undang tersebut ada pro kontra. Sedangkan untuk Provinsi, Kabupaen/Kota dan desa dapat ditetapkan dengan Peraturan : Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa

Keseriusan pemerintah pusat menangani pandemi covid 19, selain mengalokasikan dana yang besar, juga, menginstruksikan para Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala desa  agar menampung dalam APBD, APBDes masing-masing serta menghibau pengusaha, organisasi kemasyrakatan, organisasi polilik, organisasi keagamaan, perorangan maupun kelompok untuk membantu masyarakat yang kena dampak covid 19. Ada pun dana yang dialokasikan pemerintah pusat sebesar Rp. 405,1 triliun dengan sasaran : bidang kesehatan, jaring pengamanan sosial bagi kelompok UMKM dan informal, stimulus kepada dunia usaha atau sektor industri, pemulihaan ekonomi (Kompas Com.  tanggal 21 April 2020)
Sementara besaran dana bantuan penangan covid 19 pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota bergantung kemampuan keuangan daerah masing-masing, sedangkan  desa disesuaikan dengan jumlah dana desa yang diterima desa tersebut.

Dalam surat edaran  Mendes PDT Nomor : 11 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid 19 dan penegasan Padat Karya Tunai, mengatur sebagai berikut : 10%-15% untuk dana desa dibawah Rp.800 juta, 15%-20% untuk dana desa Rp. 800 juta sampai 1,5 miliar (okezone com. 16 April 2020). Ini berarti penanganan dampak covid 19 berlapis-lapis, terdiri dari pemerintah : pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa.

Dengan alokasi dana sebesar tersebut, perlu mengajukan satu pertanyaan kritis yang sederhana  dan berlaku secara umum, untuk menguji keberhasilan penanganan dampak covid 19 yaitu : Apakah bantuan yang berlapis-lapis tersebut tidak ada lagi  masyarakat yang kena dampak covid 19 yang lapar? Jawabannya . Pasti tidak ada, kalau penyaluran bantuan-bantuan tersebut “tepat sasaran” dan tidak diselewengkan oleh orang-orang tertentu yang menari-nari di atas penderitaan orang lain. Untuk itu kepada semua pihak, terutama aparat pengawas di masing-masing level, aparat penegak hukum, lembaga suadaya masyarakat dan lain-lain, untuk mengawal  bantuan covid 19. Dengan semboyan bersama kita melawan covid 19 dan penyelewengan pada bantuan covid 19.

Untuk bahan diskusi pada artikel ini penulis menampilkan satu ilustrasi sebagai berikut : Kabupaten A menyediakan dana penangan covid 19 pada APBD 2020 sebesar Rp. 22 miliar. Penduduk kabupaten A kurang lebih 90.000 0rang dengan jumlah keluarga kurang lebih 20,000 KK. Jika uang sebesar 22 m dibagi habis kepada semua warga, maka masing-masing orang mendapat : Rp.22.000.000.000 : 90.000 orang = Rp. 244.000 atau dibagi perkeluarga, masing-masing keluarga mendapat : Rp.22.000.000.000 : 20.000 kk = Rp. 1.100.000. Itu baru bantuan kabupaten belum lagi dari pusat, provinsi dan desa serta dari pihak lain yang tergerak hatinya. 
Penulis menyadari pembagiannya tidak mungkin seperti ini. Pasti ada biaya operasional petugas lapangan  dan hal itu bisa dipahami. Yang dikhawatirkan adalah apabila biaya operasional lebih besar daripada yang sampai kepada masyarakat yang kena dampak covid 19. Kalau hal ini terjadi, itu berarti petugas lapangan atau panitia bukan membantu masyarakat, melainkan memanfaatkan kesempatan pandemi covid 19 untuk memperkaya diri atau sekurang-kurangnya mencari keuntungan pribadi di atas penederitaan orang lain dan sekaligus kebal covid 19. Sangat prihatin, selain pelanggaran hukum, juga, merupakan pelanggaran moral yang paling dasyat karena telah mengesampingkan hati nurani.
  
Pintar Membuat Proposal
Penulis sangat terkesan kepada seorang netizen yang membuat statusnya di media sosial dengan tulisan bernada sarkastis sebagai berikut: Bapak/ibu/saudara/i dengan ini saya mengajukan proposal bantuan di desa Hofi (buka nama desa sebenarnya)  yang kena dampak covid 19. Sumbangan yang diberikan oleh bapak/ibu/saudara/i kami anggap sebagai tanda kasih untuk membantu meringankan beban saudara/i, kita yang sangat membutuhkan.

Ada pun jenis kegiatan dan biaya sebagai beriku :  a) Masker untuk 150 orang x Rp. 5000 = Rp. 750.000, b) disinfektan 4 liter x Rp.50.000 = Rp. 200.000, c) Alat penyemprot 2 buah x Rp. 100.000 = Rp.200.000, d) Biaya survei  = Rp. 200.000, e) Cetak sepanduk 2 buah x Rp 200.000 = Rp. 400.000, f) ATK = Rp. 100.000, g) biaya transportaksi dan makan petugas lapangan 5 orang x Rp. 100.000 = Rp. 500.000,  h) biaya rapat panitia ( harga aqua 4 kotak  x Rp. 40.000 = Rp. 160.000, i) biaya makan (panitia 10 orang dan relawan 5 0rang) 15 x 25.000 = 375.000. j) biaya tidak terduga =Rp. 200.000. Total jumlah = Rp. 3.085000. Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Apabila kita jumlahkan a+b+c = Rp. 1.150.000. Itulah nilaI bantuan yang diberikan kepada masyarkat dalam bentuk barang. Sedangkan  nomor d+e+f+g+h+i=j = 1.935.000 biaya panitia. Artinya uang yang dikumpulkan lewat proposal lebih banyak digunakan untuk keperluan panitia (biaya operasional) daripada harga barang yang diberikan kepada masyarakat yang kena dampak covid 19. Adilkah ini ? Proporsionalkan pembagiannya? Penulis menyerahkan kepada pembaca menilainya. Namun, penulis berpikir positif saja bahwa kegiatan tidak akan jalan kalau tidak ada biaya.

Penulis berkeyakinan bahwa semua pembaca tidak menginginkan bantuan pemerintah terjadi seperti di desa Hofi di atas, akan tetapi mengharapkan agar segala bantuan yang diberikan pemerintah dalam penanganan dampak covid 19 transparan, bermanfaat, tepat sasaran, dan jauh dari “penggelembungan biaya operasional panitia” dan “penyelewengan oleh oknun-oknum” yang memanfaatkan kondisi ini untuk mengumpulkan harta. Sehingga masyarakat indonesia dapat melewati masa kritis (masa pandemi) ini dengan semangat kebersamaan, bahu membahu, setia kawan menuju “New  Normal “. Bersama kita melawan corona. Salam Sehat. Semoga.

Ditulis Oleh: Adrianus Aroziduhu Gulo, SH, MH. (Mantan Bupati Nias)

Label:

Pembangunan Indonesia Maju: Anatomi Kepemimpinan POLRI Dan Atmosfir Kemajuan Bhayangkara

GELORA HUKUM - Presiden RI Jokowi Mengangkat Jenderal Pol. Idham Azis menjadi Kapolri setelah mendapat Persetujuan DPR-RI berdasarkan usulan Pengangkatan Konstitusional Kenegaraan dari Presiden RI Jokowi. Jenderal Pol. Idham Azis (lulusan Akpol tahun 1988 A) menjadi Kapolri di bulan Oktober 2019, dalam masa awal periode kedua Kepemimpinan Nasional Presiden RI Jokowi. Institusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis melakukan pergeseran dan pengangkatan beberapa perwira tinggi Polri. Formasi, mutasi, dan promosi ini untuk bertugas mengabdi di beberapa posisi strategis internal dan eksternal institusi Polri. Tugas pengabdian kenegaraan ini adalah posisi dengan jabatan struktural jenderal bintang tiga, bintang dua, dan bintang satu.

Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono (lulusan Akpol tahun 1988 A) diangkat menjadi Wakil Kapolri. Komjen Pol. Agus Andrianto (lulusan Akpol tahun 1989) diangkat menjadi Kepala Badan Harkam (Kabaharkam) Polri. Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo (lulusan Akpol tahun 1991) diangkat menjadi Kepala Badan Reskrim (Kabareskrim) Polri. Irjen Pol. Nana Sudjana (lulusan Akpol tahun 1988 A) diangkat menjadi Kapolda Metro Jaya (tipe A Khusus). Kemudian beberapa waktu setelah itu, Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel (lulusan Akpol tahun 1988 B) diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen Dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri. Ada juga Pejabat Utama Polri yang sebelumnya sudah lebih dahulu diangkat dengan jabatan jenderal bintang tiga : Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri yang juga mantan Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Agung Budi Maryoto ; dan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri yang juga mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Arief Sulistyanto.

Pengangkatan dan penugasan beberapa perwira tinggi Polri berlangsung juga di sejumlah jabatan eksternal institusi Polri. Komjen Pol. Boy Rafli Amar (lulusan Akpol tahun 1988 A) menjadi Kepala BNPT-RI. Komjen Pol. Antam Novambar (lulusan Akpol tahun 1985) menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI. Komjen Pol. Didid Widjanardi (lulusan Akpol tahun 1986) menjadi Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas RI. Komjen Pol. Andap Budhi Revianto (lulusan Akpol tahun 1988 B) menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum Dan HAM RI. Komjen Pol. Bambang Sunarwibowo (lulusan Akpol tahun 1988 B) menjadi Sekretaris Utama (Sestama) BIN-RI. Beberapa waktu sebelumnya, Komjen Pol. Firli Bahuri (lulusan Akpol tahun 1990) menjadi Ketua KPK-RI. Komjen Pol. Heru Winarko (lulusan Akpol tahun 1985) menjadi Kepala BNN-RI. Komjen Pol. Iza Fadri (lulusan Akpol tahun 1985) menjadi Duta Besar Republlik Indonesia Untuk Myanmar. Komjen Pol. Dharma Pongrekun (lulusan Akpol tahun 1988 A) menjadi Wakil Kepala BSSN-RI.

Pergeseran dan pengangkatan ini menjadi perlambang nilai strategis dan pemakna dinamika teknis terhadap jajaran kepemimpinan Polri. Perlambang dan pemakna ini menunjukkan dan mengarahkan Anatomi Kepemimpinan Polri Dan Atmosfir Kemajuan Bhayangkara dalam rangka Pembangunan Indonesia Maju yang Berdaulat, Berdikari, dan Berkepribadian dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Anatomi dan atmosfir ini semakin mengarah dan menuju pada percepatan, perkuatan, dan peningkatan pengabdian Polri bagi kualitas penegakan NKRI dan pembangunan Indonesia Maju.

Saya mengenal dekat dan sudah kenal lama dengan beberapa pemimpin dan pejabat Polri ini di atas (yang mendapat promosi menjadi pejabat kunci di jabatan strategis internal dan eksternal institusi Polri). Para perwira tinggi Polri yang dipromosikan adalah figur-figur penting yang berpengalaman dan berprestasi. Sehingga menjadi pilihan tepat dan terbaik untuk dipromosikan karena berbasis pada integritas, kualitas, kredibilitas, kapasitas, profesionalitas, dan loyalitas. "Keindonesiaan Dan Kebhayangkaraan" masing-masing sebagai "Anggota Tri Brata" sudah terkaji dan telah teruji melalui serangkaian penjaringan dan penyaringan profesional secara ketat, jelas, dan teratur dengan berbasis pada meritokrasi (merit sistem).

Kawasan wilayah hukum Polda Metro Jaya adalah satu-satunya Polda di Indonesia bertipe (berkelas dan berkategori) A Khusus. Polda Metro Jaya beberapa tahun terakhir dipimpin Kapolda lulusan Akpol tahun 1988 A sebanyak tiga orang (tiga kali) berturut-turut : (1). Jenderal Pol. Idham Azis ; (2). Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono ; (3). Irjen Pol. Nana Sudjana. Wilayah hukum Polda Metro Jaya pernah dipimpin bergantian sejumlah perwira tinggi sebagai Kapolda lulusan Akpol (Akabri Kepolisian) tahun 1970 sebanyak empat orang (empat kali). Namun tidak secara berturut-turut. (1). Irjen Pol. Hamami Nata ; (2). Komjen Pol. Noegroho Djajusman. Lalu disusul lulusan Akpol tahun 1971 : Komjen Pol. Nurfaizi Suwandi. Kemudian dilanjutkan lagi lulusan Akpol tahun 1970 : (3). Irjen Pol. Mulyono Sulaiman ; (4). Komjen Pol. Sofjan Jacoeb. Era kepemimpinan Kapolda Metro Jaya saat itu berlangsung dalam masa transisi dari era memasuki awal reformasi sampai era memulai awal reformasi, sekitar akhir tahun 1990-an sampai awal tahun 2000-an.

Anatomi kepemimpinan Polri dan atmosfir kemajuan Bhayangkara bertumpu dan bertumbuh pada pengembangan sistem organisasi dan menejemen kelembagaan. Dan berbasis dan berakar pada pembangunan kapasitas institusi dan kualitas sumber daya. Konten utama dan intisari dari perihal ini secara terencana dan terarah berorientasi ke arah percepatan dan perkuatan kualitas institusi dan sumber daya manusia (SDM) Polri yang unggul, kompetitif, inovatif, produktif, dan efektif. Anatomi dan atmosfir Polri berakar dan berkembang pada titik strategis bagi peningkatan dan percepatan peran, fungsi, tugas, dan tanggungjawab Polri beserta jajaran Polri secara menyeluruh, mendasar, dan berkesinambungan.

Perawatan dan penggunaan kualitas institusi Polri dan SDM Polri diperuntukkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan bangsa Indonesia. Juga dipersembahkan bagi kebangkitan dan keberlangsungan Negara NKRI. Kualitas pengabdian ditempatkan dan diorientasikan dalam kerangka pengembangan dan pemberdayaan "rumah besar" dan "jiwa raga" masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Intinya adalah percepatan, perluasan, dan peningkatan Pembangunan Indonesia Maju.

Reformasi institusi Polri secara struktural, instrumental, kultural ; dan kaderisasi SDM Polri berkaitan dan bersentuhan dengan strategi dan kebijakan Polri secara menyeluruh, mendasar, dan menahap. Perihal ini, terutama mengenai ketersediaan dan keberadaan kepemimpinan dan keanggotaan Polri di satuan dan di lintasan jabatan Polri. Kredibilitas kemauan dan kualitas kemampuan kepemimpinan dan keanggotaan Polri, mesti profesional, moderen, dan terpercaya (promoter). Prinsip dasar kualitas dan etik standar kredibilitas menjadi perlu dan penting dalam konteks kekinian dan ke depan yang serba dan selalu dinamis dan kompleks.

Faktor kualitatif di antara berbagai faktor lain dalam kerangka pembangunan, pembaharuan, dan penataan SDM Polri adalah : faktor sistem formasi, mutasi, dan promosi terhadap pimpinan dan anggota Polri. Faktor ini merupakan salah satu subsistem dari beberapa subsistem faktor terkait lainnya. Khususnya yang berkaitan dengan pembangunan, pembaharuan, dan penataan kualitas anggota Polri dalam penempatan dan penugasan kebhayangkaraan di Indonesia.

Etik standar reformasi institusi Polri dan prinsip dasar transformasi SDM Polri pada dasarnya bertujuan luhur dan mulia. Tujuan untuk mewadahi, mengatasi, menangani, menuntasi, dan mengeksekusi percepatan penjabaran dan perkuatan pelaksanaan Tujuan Nasional, Cita-Cita Proklamasi, dan Nilai-Nilai Pancasila. Penjabaran dan pelaksanaan ini dirumuskan dan diagendakan secara otentik, programatik, dan konkrit melalui penyelenggaraan Visi, Misi, Dan Program Pemerintahan Nasional (Indonesia Maju). Sehingga formasi, mutasi, dan promosi pimpinan dan anggota Polri sebagai salah satu subsistem, harus dimengerti dan dimaknai sebagai sebuah dan serangkaian penugasan luhur dan mulia dari kenegaraan Republik Indonesia bagi SDM (kepemimpinan dan keanggotaan) Polri untuk membangun Indonesia Maju dan menegakkan NKRI.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan terhadap "kandungan maksud" dari Indonesia Maju adalah merupakan pesan dasar dan tema utama. Perihal ini melambangkan peneguhan dan memastikan penguatan Polri secara institusional. Hal ini juga menandaskan dan menegaskan mengenai perwujudan serangkaian utuh, kuat, dan terpadu tentang tekad dan komitmen Polri. Terutama untuk melahirkan, menumbuhkan, dan menyiapkan SDM promoter yang unggul, kompetitif, inovatif, produktif, dan efektif. Pemikiran dan pertimbangan Ini demi untuk kebangkitan dan kebesaran NKRI.

Hakekat keberadaan NKRI, khususnya melalui kehadiran institusi dan SDM Polri, pada gilirannya akan terjabarkan dan terselenggarakan. Hal ini dalam bentuk pemaknaan dan penguatan kepemimpinan dan keanggotaan Polri. Terutama dalam melindungi dan memajukan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian dalam wadah NKRI berideologi dan berfalsafah Pancasila berdasarkan dan berlandaskan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) bersemboyan, beretos, dan bersemangat Bhinneka Tunggal Ika.

Keseluruhan konstruksi dan substansi tugas pengabdian kenegaraan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis semakin bernilai strategis dan bermakna serius. Perihal ini merupakan serangkaian tarikan nafas panjang berkesinambungan yang memiliki benang merah sebagai kelanjutan dari keberhasilan kepemimpinan beberapa Kapolri sebelumnya. Nilai strategis dan makna serius ini berorientasi bagi pembangunan, pembaruan, dan penataan institusi Polri dan SDM Polri.

Kebernilaian dan kebermaknaan ini mempunyai kohesi ideologis dan memiliki relasi strategis dengan Pemerintahaan Nasional NKRI. Kepemimpinan Kapolri Jenderal Idham Azis bersama jajaran Polri menerjemahkan dan melaksanakan Visi "Indonesia Maju" secara cepat dan tepat dalam bentuk program otentik dan kegiatan konkrit Polri. Penerjemahan dan pelaksanaan Visi Indonesia Maju didukung dengan anatomi jajaran kepemimpinan Polri dan didorong dengan atmosfir lingkungan kemajuan Bhayangkara.

Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis, Polri telah melaksanakan pergeseran dan pengangkatan terhadap sejumlah perwira menengah dan perwira tinggi Polri untuk bertugas di jabatan tertentu di internal dan eksternal institusi Polri. Perihal ini dalam rangka menjalankan amanah tugas dan panggilan tanggungjawab Bhayangkara Negara. Tugas pengabdian pejabat Polri dengan jabatan kepemimpinan satuan wilayah dan satuan kerja, terletak di berbagai jalur dan jenjang (level) di Mabes Polri, di Polda, dan di Polres. Tugas pengabdian ini pada dasarnya melengkapi dan menguati kepemimpinan dan kinerja pejabat Polri lain yang juga bertugas di lingkungan atau lingkaran internal dan eksternal institusi Polri.

Peta sosiologis kepemimpinan dan jajaran pejabat Polri di berbagai satuan, senyatanya menunjukkan dan sejatinya mengarahkan dua hal, yaitu : tumbuhnya kaderisasi dan berkembangnya regenerasi. Dua hal ini bergerak dan berjalan secara terstruktur, sistemik, dan relatif masif. Pergerakan kaderisasi dan perkembangan regenerasi secara prinsipil tetap mengutamakan sistem nilai integritas, kualitas, kredibilitas, kapasitas, profesionalitas, loyalitas. Dan juga senantiasa dengan bersemangat gotong royong untuk membangun, membaharui, dan menata Polri.

Anatomi kepemimpinan Polri pada dasarnya tertata rapi dan tersusun baik. Posisi Kapolri dijabat lulusan Akpol tahun 1988 A : Jenderal Pol. Idham Azis. Sosok Jenderal Pol. Idham Azis adalah perwira tinggi yang pertama lulusan Akpol tahun 1988 A yang memecahkan rekor meraih bintang tiga (Komjen) dengan jabatan Kabareskrim Polri. Kemudian memecahkan rekor lagi dengan meraih bintang empat (Jenderal) dengan jabatan Kapolri.

Selanjutnya disusul posisi Wakil Kapolri dijabat lulusan Akpol tahun 1988 A : Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono. Sosok Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono merupakan salah seorang perwira tinggi Polri berpendidikan tinggi dengan gelar master dan doktor. Juga merupakan sosok intelektual dan profesional. Sosok pemikir, konseptor, arsitek strategi institusi, administrator organisasi, pengendali dan pelaku penyelenggaraan berbagai operasi penugasan.

Ada beberapa perwira tinggi Polri lulusan Akpol tahun 1988 A yang bertugas di posisi jabatan utama Polri dan jabatan kepemimpinan satuan wilayah Polri. Ada Kapolda Metro Jaya (tipe A Khusus) Irjen Pol. Nana Sudjana ; ada Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri Irjen Pol. Sutrisno Yudi Hermawan ; ada Asisten Perencanaan Dan Anggaran (As Rena) Kapolri Irjen Pol. Hendro Sugiatno ; ada Kepala Divisi (Kadiv) Hubter Polri Irjen Pol. Napoleon Bonaparte ; ada Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose ; ada Kapolda Sumsel Irjen Pol. Eko Indra Heri ; ada Kapolda Sumbar Irjen Pol. Toni Harmanto ; ada Kapolda Jambi Irjen Pol. Firman Santyabudi ; ada Kapolda Babel Irjen Pol. Anang Syarif Hidayat ; ada Kapolda Malut Irjen Pol. Rikwanto ; ada Staf Ahli Sosial Ekonomi Kapolri yang juga mantan Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rachmat Mulyana. Ada lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1988 A, kini berpangkat jenderal bintang satu : Brigjen Pol. Unggul Widyantoro (Sekretaris Deputi Kamtibmas Kemenko Polhukam RI). Kemudian ada dua orang jenderal bintang tiga yang bertugas di jabatan strategis eksternal institusi Polri : Kepala BNPT-RI Komjen Pol. Boy Rafli Amar ; dan Wakil Kepala BSSN-RI Komjen Pol. Dharma Pongrekun.

Anatomi kepemimpinan perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1988 A telah memecahkan rekor, dengan menjadi Kapolda Metro Jaya sebanyak tiga orang (tiga kali) berturut-turut, yaitu : (1). Jenderal Pol. Idham Azis ; (2). Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono ; dan (3). Irjen Pol. Nana Sudjana. Untuk sementara, dari lulusan Akpol tahun 1988 A terdapat seorang jenderal bintang empat : Jenderal Pol. Idham Azis, dan tiga orang jenderal bintang tiga : Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono, Komjen Pol. Boy Rafli Amar, dan Komjen Pol. Dharma Pongrekun. Selain Jenderal Pol. Idham Azis, Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono, Komjen Pol. Boy Rafli Amar, dan Komjen Pol. Dharma Pongrekun, ada beberapa lulusan Akpol tahun 1988 A yang berpotensi dan berpeluang menjadi jenderal bintang tiga dan bahkan mungkin jenderal bintang empat.

Sejumlah perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1986 bertugas di beberapa posisi jabatan kepemimpinan. Ada Kepala Korps (Kakor) Sabhara Baharkam Polri Irjen Pol. Wahyudi Hidayat ; ada Kapolda Sulsel Irjen Pol. Masguntur Laupe ; ada Kapolda Maluku Irjen Pol. Baharuddin Djafar ; ada Kapolda Sulteng Irjen Pol. Syafril Nursal ; dan ada Kapolda Kaltara Irjen Pol. Indrajit. Selanjutnya ada seorang jenderal bintang tiga yang bertugas di jabatan strategis eksternal institusi Polri : Sestama Lemhannas RI Komjen Pol. Didid Widjanardi. Untuk sementara, dari lulusan Akpol tahun 1986 terdapat dua orang jenderal bintang tiga : Komjen Pol. Purn. Moechgiyarto (lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1986 yang juga mantan Irwasum Polri) dan Komjen Pol. Didid Widjanardi.

Sejumlah perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1987 pernah bertugas dan ada yang sedang bertugas di sejumlah posisi jabatan tertinggi dan utama Polri serta jabatan kepemimpinan satuan wilayah Polri. Ada mantan Kapolri Jenderal Pol. Purn. Tito Karnavian (lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1987). Kini menjabat Menteri Dalam Negeri RI Kabinet Indonesia Maju dalam periode kedua kepemimpinan Presiden RI Jokowi. Jenderal Pol. Purn. Tito Karnavian adalah perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1987 yang senantiasa memecahkan rekor sebagai sosok yang terawal dan tercepat meraih kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari lulusan Akpol tahun 1987. Jenderal Pol. Purn. Tito Karnavian adalah perwira tinggi yang pertama dari lulusan Akpol tahun 1987 memecahkan rekor meraih bintang satu (Brigjen) dengan posisi Kepala Densus 88/AT Polri ; memecahkan rekor meraih bintang dua (Irjen) dengan posisi Deputi Bidang Penindakan Dan Pembinaan Kemampuan BNPT-RI, Kapolda Papua, As Rena Kapolri, Kapolda Metro Jaya ; memecahkan rekor meraih bintang tiga (Komjen) dengan posisi Kepala BNPT-RI ; dan memecahkan rekor meraih bintang empat (Jenderal) dengan posisi Kapolri di masa pertengahan periode pertama kepemimpinan Presiden RI Jokowi.

Kemudian perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1987 lainnya, antara lain ada Irwasum Polri Komjen Pol. Agung Budi Maryoto ; ada Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Arief Sulistyanto ; ada Kepala Sespim (Kasespim) Lemdiklat Polri Irjen Pol. Rio Septianda Djambak ; ada Kakor Lantas Polri Irjen Pol. Istiono ; ada Koordinator Staf Ahli (Korsahli) Kapolri Irjen Pol. Refdi Andri ; ada Wakil Kalemdiklat Polri yang juga mantan Kapolda Jatim Irjen Pol. Luki Hermawan ; ada Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw ; ada Kapolda Sumut Irjen Pol. Martuani Sormin ; ada Kapolda Sulut Irjen Pol. Royke Lumowa ; ada Kapolda Kalbar Irjen Pol. Remigius Sigid Tri Hardjanto ; ada Kapolda NTT Irjen Pol. Hamidin ; ada Kapolda DI Yogyakarta Irjen Pol. Asep Suhendar ; ada Kapolda Banten Irjen Pol. Fiandar ; ada Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Teguh Sarwono ; Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Adnas.

Perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1987 memecahkan rekor dengan menduduki jabatan Kapolda terbanyak, yaitu sebanyak sembilan jenderal bintang dua senior yang menempati sembilan jabatan Kapolda di wilayah hukum Indonesia. Untuk sementara, dari lulusan Akpol tahun 1987 terdapat seorang jenderal bintang empat : Jenderal Pol. Purn. Tito Karnavian, dan dua orang jenderal bintang tiga : Komjen Pol. Agung Budi Maryoto dan Komjen Pol. Arief Sulistyanto. Selain Jenderal Pol. Tito Karnavian, Komjen Pol. Agung Budi Maryoto, dan Komjen Pol. Arief Sulistyanto, ada beberapa dari lulusan Akpol tahun 1987 yang berpotensi atau berpeluang menjadi jenderal bintang tiga dan bahkan mungkin bintang empat.

Selanjutnya ada beberapa perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1988 B yang bertugas di beberapa posisi jabatan utama Polri dan jabatan kepemimpinan satuan wilayah Polri. Ada Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel (lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1988 B) ; ada Komandan Korps (Dankor) Brimob Polri Irjen Pol. Anang Revandoko ; ada Ketua STIK/PTIK Lemdiklat Polri Irjen Pol. Yazid Fanani ; ada Gubernur Akpol Lemdiklat Polri Irjen Pol. M. Asep Syahrudin ; ada Kakor Polairud Baharkam Polri Irjen Pol. Lotharia Latif ; ada Kapolda Jabar Irjen Pol. Rudy Sufahriadi ; ada Kapolda Riau Irjen Pol. Agung Setia Imam Effendi ; ada Kapolda Kepri Irjen Pol. Aris Budiman Bulo ; ada Kapolda Lampung Irjen Pol. Purwadi Arianto ; ada Staf Ahli Sosial Budaya Kapolri yang juga mantan Kapolda Jambi, Kapolda Kaltim, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Priyo Widyanto ; ada mantan Kapolda Papua Barat yang juga mantan Kapolda Papua Irjen Pol. Rudolf Albert Rodja. Kemudian ada dua orang jenderal bintang tiga yang bertugas di jabatan strategis eksternal institusi Polri : Irjen Kementerian Hukum Dan HAM RI Komjen Pol. Andap Budhi Revianto ; dan Sestama BIN-RI Komjen Pol. Bambang Sunarwibowo. Untuk sementara, dari lulusan Akpol tahun 1988 B terdapat tiga jenderal bintang tiga : Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, dan Komjen Pol. Bambang Sunarwibowo. Selain Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, dan Komjen Pol. Bambang Sunarwibowo, ada beberapa dari lulusan Akpol tahun 1988 B yang berpotensi atau berpeluang menjadi jenderal bintang tiga dan bahkan mungkin bintang empat.

Kemudian ada beberapa perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1989 yang bertugas di beberapa posisi jabatan utama Polri dan jabatan kepemimpinan satuan wilayah Polri. Ada Kabaharkam Polri : Komjen Pol. Agus Andrianto. Sosok Komjen Pol. Agus Andrianto adalah perwira tinggi yang pertama dari lulusan Akpol tahun 1989 memecahkan rekor meraih bintang dua (Irjen) dengan jabatan Kapolda Sumut. Selanjutnya memecahkan rekor lagi meraih bintang tiga (Komjen) dengan jabatan Kabaharkam Polri. Kemudian ada Asisten Logistik (As Log) Kapolri Irjen Pol. Ahmad Dofiri, yang merupakan perwira tinggi yang pertama dari lulusan Akpol tahun 1989 memecahkan rekor meraih bintang satu (Brigjen). Juga merupakan lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1989. Ada Wakil Kabaintelkam Polri yang juga mantan Kapolda Lampung Irjen Pol. Suntana, yang dikelompokkan dan digolongkan masuk dalam komunitas alumni Akpol tahun 1988 B namun secara resmi kedinasan adalah lulusan Akpol tahun 1989. Selanjutnya ada Kakor Binmas Baharkam Polri Irjen Pol. Risyapudin Nursin ; ada Kapolda Sulbar Irjen Pol. Eko Budi Sampurno. Ada juga sejumlah perwira tinggi lulusan Akpol 1989 berpangkat jenderal bintang dua yang bertugas di internal dan eksternal institusi Polri, antara lain : Irjen Pol. Sang Made Mahendra Jaya ; Irjen Pol. Opik Taofik Nugraha ; Irjen Pol Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra ; Irjen Pol. Reyhard Saut Poltak Silitonga ; dan ada mantan Kapolda Sultra Brigjen Pol. Iriyanto. Untuk sementara, dari lulusan Akpol tahun 1989 terdapat seorang jenderal bintang tiga : Komjen Pol. Agus Andrianto. Selain Komjen Pol. Agus Andrianto, ada beberapa dari lulusan Akpol tahun 1989 yang berpotensi atau berpeluang menjadi jenderal bintang dua, bintang tiga, dan bahkan mungkin bintang empat.

Kemudian ada sejumlah perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1990 yang bertugas di beberapa posisi jabatan utama dan jabatan kepemimpinan satuan wilayah Polri. Ada Asisten Operasi (As Ops) Kapolri Irjen Pol. Herry Rudolf Nahak (lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1990) ; ada Kapolda Kalteng Irjen Pol. Dedi Prasetyo ; ada Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Tornagogo Sihombing ; ada Staf Ahli Sosial Politik Kapolri yang juga mantan Kapolda Banten dan mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol. Tomsi Tohir Balaw ; ada Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Lemdiklat Polri Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga (mantan Direktur Tipideksus Bareskrim Polri) ; ada Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Lemdiklat Polri Irjen Pol. R.Z. Panca Putra Simanjuntak (mantan Direktur Penyidikan Kedeputian Penindakan KPK-RI). Kemudian ada seorang jenderal bintang tiga yang mengabdi di jabatan strategis eksternal Polri : Ketua KPK-RI Komjen Pol. Firli Bahuri ; dan ada Deputi Penindakan KPK-RI Irjen Pol. Karyoto. Sosok Komjen Pol. Firli Bahuri adalah perwira tinggi yang pertama dari lulusan Akpol tahun 1990 memecahkan rekor meraih bintang dua (Irjen) dengan jabatan Deputi Penindakan KPK-RI dan Kapolda Sumsel. Kemudian memecahkan rekor meraih bintang tiga (Komjen) dengan jabatan Kabaharkam Polri. Untuk sementara, dari lulusan Akpol tahun 1990 terdapat seorang jenderal bintang tiga : Komjen Pol. Firli Bahuri. Selain Komjen Pol. Firli Bahuri, ada beberapa dari lulusan Akpol tahun 1990 yang berpotensi atau berpeluang menjadi jenderal bintang dua, bintang tiga, dan bahkan mungkin bintang empat.

Ada beberapa perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1991 yang bertugas di beberapa posisi jabatan utama Polri dan jabatan kepemimpinan satuan wilayah Polri. Ada Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo. Sosok Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo adalah perwira tinggi yang pertama dari lulusan Akpol tahun 1991 memecahkan rekor meraih bintang satu (Brigjen) dengan jabatan Kapolda Banten. Kemudian memecahkan rekor lagi meraih bintang dua (Irjen) dengan jabatan Kadiv Propam Polri. Lalu memecahkan rekor lagi meraih bintang tiga (Komjen) dengan jabatan Kabaharkam Polri. Sosok Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo tercatat dalam dokumen historis dan dinamika sosiologis Polri sebagai lulusan Akpol sepanjang ini yang berusia termuda (baru 50 tahun), yang terawal dan tercepat dalam sejarah kepolisian (Akpol) yang berhasil meraih jenderal bintang tiga dengan pangkat Komjen (kelahiran, tahun 1969, lulusan Akpol tahun 1991, promosi jabatan Kabareskrim Polri dengan pangkat bintang tiga, tahun 2019). Memang sebelum ini, terdata  juga nama figur mantan Kapolri Jenderal Pol. Purn. (Alm) Dibyo Widodo (kelahiran, tahun 1946, lulusan Akpol tahun 1968, promosi jabatan Kapolri dengan pangkat bintang tiga terlebih dahulu, tahun 1996)

Sejumlah perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1991 bertugas di beberapa posisi kepemimpinan. Ada Kepala Densus 88/AT Polri Irjen Pol. Martinus Hukom ; ada Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono ; ada Kapolda Jatim Irjen Pol. M. Fadil Imran ; ada Kapolda Aceh Irjen Pol. Wahyu Widada (lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1991) ; ada Kapolda NTB Irjen Pol. M. Iqbal ; ada Kapolda Sultra Irjen Pol. Merdisyam. Beberapa jenderal bintang satu dari lulusan Akpol 1991 ada yang bertugas sebagai unsur kepemimpinan satuan wilayah. Ada Wakil Kapolda Metro Jaya dan mantan Karo Provos Div. Propam Polri Brigjen Pol. Hendro Pandowo ; ada Wakil Kapolda Kalsel yang juga mantan Direktur Tipiter Bareskrim Brigjen Pol. M Agung Budijono. Untuk sementara, dari lulusan Akpol tahun 1991 terdapat seorang jenderal bintang tiga : Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo. Selain Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo, ada beberapa dari lulusan Akpol tahun 1991 yang berpotensi atau berpeluang menjadi jenderal bintang dua, bintang tiga, dan bahkan mungkin bintang empat.

Beberapa perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1992 bertugas di beberapa posisi jabatan jenderal bintang dua dan bintang satu (jabatan utama Polri dan jabatan kepemimpinan satuan wilayah Polri. Ada Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ignatius Sigit Widiatmono ; ada Wakil Kabareskrim Polri Irjen Pol. Wahyu Hadiningrat ; ada Kapolda Kalsel Irjen Pol. Nico Afinta ; ada Irjen Pol. Suharyono (lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1992), kini menjadi Pejabat Struktural di institusi OJK-RI. Ada juga sejumlah jenderal bintang satu lulusan Akpol 1992 yang bertugas dalam deretan unsur kepemimpinan satuan wilayah Polri. Ada Wakil Kapolda Jateng dan mantan Karo Paminal Div. Propam Polri Brigjen Pol. Abiyoso Seno Aji ; ada Wakil Kapolda DI Yogyakarta Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso. Ada beberapa lulusan Akpol tahun 1992 yang berpotensi atau berpeluang menjadi jenderal bintang dua, bintang tiga, dan bahkan mungkin bintang empat.

Ada sejumlah perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1993 bertugas di beberapa posisi jenderal bintang dua dan bintang satu (jabatan struktural dan jabatan unsur kepemimpinan wilayah Polri. Ada Staf Ahli Menejemen Kapolri yang juga mantan Kapolda Banten dan mantan Wakil Kapolda Lampung Irjen Pol. Teddy Minahasa Putra. Sosok Irjen Pol. Teddy Minahasa Putra merupakan perwira tinggi yang pertama lulusan Akpol tahun 1993 memecahkan rekor meraih bintang satu (Brigjen), lalu memecahkan rekor lagi meraih bintang dua (Irjen) ; ada Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Lemdiklat Polri Irjen Pol. Albertus Rachmad Wibowo (mantan Direktur Tipidsiber Bareskrim Polri) ; ada Kepala Setukpa Lemdiklat Polri yang juga mantan Wakil Kapolda Sumut Brigjen Pol. Mardiaz Kusin Dwihananto ; ada Wakil Kapolda Sumsel yang juga mantan Wakil Kapolda Lampung Brigjen Rudi Setiawan ; ada Direktur Tipideksus Bareskrim Brigjen Pol. Helmy Santika ; ada Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol. Yusuf ; ada Karo Kurikulum STIK/PTIK Lemdiklat Polri Brigjen Pol. Rudi Darmoko (lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1993). Ada beberapa dari lulusan Akpol tahun 1993 yang berpotensi atau berpeluang menjadi jenderal bintang dua, bintang tiga, dan bahkan mungkin bintang empat.

Saat ini telah muncul dan mulai tumbuh berkembang sejumlah perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1994 yang bertugas di beberapa posisi jabatan jenderal. Ada Brigjen Pol. Awal Chairuddin sebagai Pejabat Struktural di jajaran Staf Wakil Presiden RI. Sosok Brigjen Pol. Awal Chairuddin merupakan perwira tinggi yang pertama lulusan Akpol tahun 1994 memecahkan rekor meraih bintang satu (Brigjen). Kemudian ada Wakil Kapolda Sumut yang juga mantan Karo Renmin Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dadang Hartanto ; ada Karo Binops Bareskrim Polri Brigjen Pol. Slamet Uliandi ; ada Karo Jianstra Sops Polri Brigjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar (lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1994) ; ada Karo Wasidik Bareskrim Polri Brigjen Pol. Roycke Harry Langie ; ada Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ferdy Sambo ; ada Karo Binkar SSDM Polri Brigjen Pol. Suwondo Nainggolan ; ada Brigjen Pol. Iwan Kurniawan sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tk. II Bareskrim Polri ; ada Brigjen Pol. Asep Adi Saputra sebagai Widyaidwara Kepolisian Utama Tk. II Lemdiklat Polri ; ada Brigjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta sebagai Staf Khusus Bidang Keamanan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif RI ; ada Brigjen Pol. Dwiyono sebagai Pejabat Struktural di institusi BIN-RI. Ada beberapa dari lulusan Akpol tahun 1994 yang berpotensi atau berpeluang menjadi jenderal bintang dua, bintang tiga, dan bahkan mungkin bintang empat.

Lulusan Akpol tahun 1995 sudah mulai menyusul masuk dalam deretan perwira tinggi Polri. Ada yang bertugas mengabdi di posisi jabatan jenderal bintang satu. Ada Penyidik Tindak Pidana Utama Tk. II Bareskrim Brigjen Sandi Nugroho (lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1995) ; ada Brigjen Pol. Tonny Hermawan yang bertugas sebagai Pejabat Struktural di institusi BIN-RI.

Beberapa perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1985 masih bertugas di beberapa posisi jabatan utama Polri dan jabatan kepemimpinan satuan wilayah Polri. Ada Kadiv TIK Polri Irjen Pol. Raja Erizman yang juga mantan Kapolda NTT dan mantan Kadiv Hukum Polri ; ada Wakil Irwasum Polri Irjen Pol. Umar Septono yang juga mantan Kapolda Sulsel dan mantan Kapolda NTB ; ada Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Moektiono yang juga mantan Kapolda Sulsel, Korsahli Kapolri, Kapolda Maluku. Kemudian ada tiga orang perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1985 yang bertugas di jabatan strategis eksternal institusi Polri dengan posisi jabatan jenderal bintang tiga : Kepala BNN-RI Komjen Pol. Heru Winarko ; Duta Besar RI Untuk Myanmar Komjen Pol. Iza Fadri ; Sekjen Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI Komjen Pol. Antam Novambar. Di antara lulusan Akpol tahun 1985, ada yang menjadi Gubernur Provinsi Maluku : Irjen Pol. Murad Ismail yang juga mantan Kapolda Maluku dan mantan Dankor Brimob Polri. Dalam deretan lulusan Akpol tahun 1985 terdapat tujuh orang jenderal bintang tiga, yaitu : Komjen Pol. Purn. Syafruddin, Komjen Pol. Purn. Ari Dono Sukmanto, Komjen Pol. Purn. Unggung Cahyono, Komjen Pol. Purn. Suhardi Alius, Komjen Pol. Heru Winarko, Komjen Pol. Iza Fadri, Komjen Pol. Antam Novambar.

Perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1984, ada yang bertugas di posisi jabatan tertentu meskipun sudah tergolong purnawirawan : Direktur Utama Perum Bulog Komjen Pol. Purn. Budi Waseso ; dan Komisaris BUMN Pertamina Komjen Pol. Purn. Condro Kirono. Dari lulusan Akpol tahun 1984, terdapat enam orang jenderal bintang tiga : Komjen Pol. Purn. Putut Eko Bayuseno, Komjen Pol. Purn. Budi Waseso, Komjen Pol. Purn. Lutfi Lubihanto, Komjen Pol. Purn. Condro Kirono, Komjen Pol. Purn. M. Iriawan, dan Komjen Pol. Purn. Setyo Wasisto.

Selanjutnya ada lulusan Akpol tahun 1983 yang bertugas sebagai Pejabat Negara dan merupakan jenderal bintang empat purnawirawan yang menjadi the rising stars serta sosok utama sebagai pemimpin terdepan dan berprestasi dari lulusan Akpol tahun 1983 : Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan. Kini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) RI, setelah menjadi Wakil Kapolri. Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan adalah sosok perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1983 yang selalu memecahkan rekor sebagai yang terawal dan tercepat meraih kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari lulusan Akpol tahun 1983. Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan adalah perwira tinggi yang pertama dari lulusan Akpol tahun 1983 memecahkan rekor meraih bintang satu (Brigjen) dengan jabatan Karo Binkar SSDM Polri, Kaselapa Lemdiklat Polri, Kapolda Jambi ; memecahkan rekor meraih bintang dua (Irjen) dengan jabatan Kadiv Binkum Polri, Kadiv Propam Polri, Kapolda Bali ; memecahkan rekor meraih bintang tiga (Komjen) dengan jabatan Kalemdiklat Polri dan Wakil Kapolri ; dan memecahkan rekor meraih bintang empat (Jenderal) dengan jabatan Kepala BIN-RI dari masa pertengahan peride pertama sampai dengan saat ini periode kedua kepemimpinan Presiden RI Jokowi. Sosok Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan merupakan satu-satunya lulusan Akpol tahun 1983 yang meraih jenderal bintang empat bahkan satu-satunya juga yang meraih jenderal bintang tiga. Ada Irjen Pol. Purn. Anton Setiadji yang merupakan lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1983. Irjen Pol. Purn. Anton Setiadji pernah menjadi Kapolda Jatim, Kapolda Sulselbar, Kadiv Hukum Polri, dan Kapolda Babel.

Ada sejumlah jenderal bintang satu dan bintang dua masuk dalam formasi jajaran kepemimpinan Polri. Para perwira tinggi tersebut bersumber dan berasal dari Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS). Ada Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi yang juga pernah menjadi Wakil Kapolda Jateng. Irjen Pol. Ahmad Luthfi, lahir November 1966, usia 54 tahun, menjadi purnawirawan setelah November 2024. Masuk menjadi anggota (perwira pertama) Polri melalui Secapamilsuk (semacam SIPSS) Polri tahun 1989. Sudah mengikuti Dikreg Selapa (semacam Sespimma), Sespim (Sespimmen), dan PPRA Lemhanas. Berikutnya ada Kadiv Hukum Polri Irjen Pol. Rudy Heriyanto Adi Nugroho yang juga pernah menjadi Widyaiswara Utama Lemdiklat Polri, Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Direktur Tipidter Bareskrim Polri. Irjen Pol. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, lahir Maret 1968, usia 52 tahun, menjadi purnawirawan setelah Maret 2026. Masuk menjadi anggota (perwira pertama) Polri melalui SIPSS Polri tahun 1993.

Kemudian ada juga sejumlah Polwan yang menjadi pejabat struktural Polri dengan posisi jabatan jenderal bintang dua dan bintang satu. Meskipun sudah menjadi purnawirawan namun ada beberapa Polwan jenderal bintang dua dan satu, antara lain : Irjen Pol. Purn. Basaria Panjaitan, pernah menjadi Wakil Ketua KPK-RI, Staf Ahli Sosial Politik Kapolri, Widyaiswara Madya Lemdiklat Polri, Karo Bekum Sdelog Polri, Kapus/Karo Provos Div Propam Polri. Irjen Pol. Purn. Basaria Panjaitan masuk menjadi anggota (perwira pertama) Polri melalui Secapamilsukwan (semacam SIPSS) Polri tahun 1984, dan menjadi Polwan pertama yang memecahkan rekor meraih jenderal bintang dua di Indonesia. Selanjutnya Irjen Pol. Purn. Sri Handayani, pernah menjadi Widyaiswara Utama Lemdiklat Polri, Karo Watpers SSDM Polri, Wakil Kapolda Kalbar, Kasetukpa Lemdiklat Polri. Irjen Pol. Purn. Sri Handayani lulus Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan UNS Solo tahun 1985, dan langsung masuk menjadi anggota (perwira pertama) Polri melalui Secapamilsukwan/Sepa (semacam SIPSS) Polri tahun 1986, dan menjadi Polwan kedua yang memecahkan rekor meraih jenderal bintang dua di Indonesia. Brigjen Pol. Purn. Rumiah Kartoredjo, pernah menjadi Kapolda Banten. Lulus dari Sekolah Tinggi Olahraga (IKIP Surabaya), kini Unesa, dan langsung masuk menjadi anggota (perwira pertama) Polri melalui Secapamilsukwan ABRI (semacam SIPSS) tahun 1978. Brigjen Pol. Purn. Rumiah Kartoredjo sudah mengikuti Dikreg Selapa (semacam Sespimma), Sesko AD (semacam Sespimmen), dan Sespati (semacam Sespimti) Polri. Brigjen Pol. Purn. Roemiah Kartoredjo menjadi Polwan pertama yang memecahkan rekor menjabat Kapolda di Indonesia (Kapolda Banten), yang sampai saat ini belum terpecahkan.

Sebelum ini, setidaknya ada dua perwira tinggi Polri yang bersumber dan berasal dari Pendidikan Kepolisian semacam SIPSS, dengan posisi jabatan Kapolda. Irjen Pol. Purn. Hadiman, pernah menjadi Kapolda Sumut 1992-1994, selanjutnya menjadi Komandan atau Koordinator Staf Ahli (Korsahli) Kapolri. Irjen Pol. Purn. Hadiman lulus Fakultas Kedokteran UI Jakarta tahun 1965, dan langsung masuk menjadi anggota (perwira pertama) Polri. Kemudian Brigjen Pol. Edward Syahpernong, pernah menjadi Kapolda Lampung, Karo Renmin Bareskrim Polri, Widyaiswara Madya Lemdiklat Polri, Wakil Kapolda Malut, Wakil Kapolda Sulteng. Lulus Fakultas Hukum UGM Yogyakarta tahun 1983, dan langsung masuk menjadi anggota (perwira pertama) Polri melalui Sepamilsuk (semacam SIPSS) Polri tahun 1984. Brigjen Pol. Purn. Edward Syahpernong sudah mengikuti Dikreg Selapa (Sespimma) Polri, Sespim (Sespimmen) Polri, Sespati (Sespimti) Polri, dan lain-lain.

Anatomi kepemimpinan Polri dan atmosfir kemajuan Bhayangkara di berbagai satuan internal dan eksternal institusi Polri pada dasarnya memetakan komposisi dan variasi tertentu. Perihal ini terbaca dan terlacak dari rekam jejak yang dimiliki, dari jalur dan jenjang pendidikan dan pelatihan yang dilalui, dari kualitas kepemimpinan dan kinerja yang dipunyai. Kemudian dari aspek tahun angkatan kelulusan pendidikan (Akpol) ; dari aspek korps satuan kerja dan satuan wilayah kepolisian ; dari aspek penugasan dan prestasi ; dari aspek loyalitas dan profesionalitas. Sosiologi bacaan dan lacakan ini berkaitan dengan perihal sistem dan menejemen meritokrasi yang menjadi pola standar dan ukuran dasar yang berlaku. Pada gilirannya dapat meneguhkan bertumbuhnya kaderisasi dan memastikan berkembangnya regenerasi secara bertahap dan berkesinambungan di dalam "rumah besar" dan "jiwa raga" Polri.

Ada sejumlah perwira tinggi yang menjadi Pejabat Utama Polri, sejumlah Kapolda, dan beberapa yang menjabat di eksternal institusi Polri, yang lahir dan tumbuh dari kelulusan Akpol tahun 1983, Akpol tahun 1984, Akpol tahun 1985, dan Akpol tahun 1986. Di antaranya ada yang sudah purnawirawan dan ada yang belum purnawirawan. Kemudian deretan perwira tinggi dari lulusan Akpol tahun 1987, Akpol 1988 A, dan Akpol 1988 B berada dalam masa transisi strategis. Di antara lulusan ketiga Akpol ini ada yang sedang menjadi Pemimpin dan Pejabat di internal dan eksternal institusi Polri. Lalu beberapa perwira tinggi muda dari lulusan Akpol tahun 1989, Akpol tahun 1990, Akpol tahun 1991, dan Akpol tahun 1992 tengah bergerak dan berjalan menjadi pejabat kesatuan-kesatuan strategis internal dan eksternal institusi Polri, dengan posisi jabatan jenderal bintang tiga, bintang dua, dan bintang satu. Anatomi dan atmosfir ini semakin menegaskan dan memastikan mengenai peta antropologi kepemimpinan dan peta sosiologi kemajuan jabatan yang dijalankan di internal maupun di eksternal institusi Polri. Anatomi kepemimpinan Polri dan atmosfir kemajuan Bhayangkara untuk Membangun Indonesia Maju dalam wadah NKRI secara fungsional memiliki hubungan erat dan ikatan kuat dengan pergeseran (mutasi) dan pengangkatan (promosi) di institusi Polri.

Postur menyeluruh dan arsitektur mendasar dari gugusan kawasan ini semakin membangun prinsip-prinsip kaderisasi dan regenerasi. Sistem kaderisasi dan regenerasi mengalami pertumbuhan subur dan perkembangan dinamis bagi masa kini dan masa depan kepemimpinan Polri dan kemajuan Bhayangkara. Rangkaian perwira menengah senior dan perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1992, Akpol tahun 1993, Akpol tahun 1994, dan Akpol tahun 1995, tengah menanti giliran penempatan dan menunggu urutan penugasan selanjutnya. Konstruksi pemikiran dan eksekusi pelaksanaan dari pemetaan ini pada dasarnya merupakan bagian dan tahapan dari perjalanan sistem kaderisasi dan regenerasi di institusi Polri.

Sejumlah perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1987, Akpol tahun 1988 A, Akpol tahun 1988 B, Akpol tahun 1989, Akpol tahun 1990, dan Akpol tahun 1991 sementara ini sedang bertugas mengisi jabatan-jabatan utama dan strategis di internal dan eksternal institusi Polri. Metodologi pergantian dan pengisian jabatan serta menejemen penempatan dan penugasan pejabat Polri pada dasarnya bermaksud positif visioner dan bertujuan normatif strategis. Pemikiran dan penerapan ini tentu untuk menguatkan institusi Polri secara keseluruhan. Lagi pula untuk membangkitkan peningkatan, percepatan, dan perkuatan kualitas SDM Polri yang unggul, kompetitif, inovatif, produktif, dan efektif. Pola dasar pembinaan dan pengembangan institusi serta format standar penempatan dan penugasan SDM Polri secara sosiologi organisasi berbasis kuat pada kelembagaan. Dalam hal ini berbasis pada penguatan dan pemajuan Polri sebagai Institusi Bhayangkara Negara.

Ada materi pedoman dan konten panduan sebagai referensi untuk memetakan anatomi kepemimpinan institusional Polri dan merumuskan atmosfir kemajuan organisasional Bhayangkara. Pada prinsipnya berdasarkan pada pemetaan sosiologis kepemimpinan secara lengkap, utuh, dan memadai. Kemudian berlandaskan pada perumusan historis keberlanjutan kaderisasi dan regenerasi yang bersifat faktual, yang bernilai prospektif, dan yang berarti prediktif. Pemetaan dan perumusan berdasarkan atas dimensi rekam jejak penugasan dan prestasi ; faktor amanah jabatan pengabdian ; aspek jalur dan jenjang pendidikan dan pelatihan ; variabel tahun angkatan kelulusan pendidikan (Akpol) ; segi korps satuan kerja dan satuan wilayah kepolisian yang menyertai dan mewarnai para perwira menengah senior dan perwira tinggi Polri. Perspektif ini juga berkaitan dengan bobot kapasitas dan kualitas kepemimpinan ; aspek integitas dan loyalitas kepribadian ; dan faktor profesionalitas dan kredibiltas kinerja. Perihal ini pada intinya sangat beragam dan bervariasi. Materi pedoman dan konten panduan berlaku juga bagi beberapa perwira tinggi purnawirawan muda Polri lulusan Akpol. Dan maupun bagi perwira tinggi aktif yang merupakan lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa. Serta bagi perwira tinggi aktif lainnya yang merupakan lulusan Akpol.

Beberapa perwira tinggi purnawirawan muda ini sebagai berikut. Irjen Pol. Purn. Anton Setiadji (lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1983) : pernah menjadi Kapolda Babel, Kadiv Hukum Polri, Kapolda Sulselbar. Jabatan tertinggi dan terakhir adalah Kapolda Jatim. Irjen Pol. Purn. Wahyu Indra Pramugari (lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1984) : pernah menjadi Kapolda Sumbar. Jabatan tertinggi dan terakhir adalah Kepala Sespim Lemdiklat Polri. Irjen Pol. Purn. Sigit Sudarmanto (lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1985) : pernah menjadi Kapolda Sultra, jabatan tertinggi dan terakhir adalah Wakil Kalemdiklat Polri. Komjen Pol. Purn. Moechgiyarto (lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1986) : pernah menjadi Wakil Kapolda Jatim, Kapolda NTB, Kadiv Hukum Polri, Kapolda Jabar, Kapolda Metro Jaya, Kalemdiklat Polri, Kabaharkam Polri, jabatan tertinggi dan terakhir adalah Irwasum Polri. Jenderal Pol. Purn. Tito Karnavian (lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1987) : kini menjabat Menteri Dalam Negeri RI Kabinet Indonesia Maju, pernah menjadi Kepala Densus 88/AT Polri, Deputi Bidang Penindakan Dan Pembinaan Kemampuan BNPT-RI, Kapolda Papua, As Rena Kapolri, Kapolda Metro Jaya, Kepala BNPT-RI, jabatan tertinggi dan terakhir di institusi Polri adalah Kapolri.

Lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1988 A adalah Brigjen Pol. Unggul Sedyantoro, kini menjadi Sekretaris Deputi Kamtibmas Kemenko Polhukam RI, yang mendapat promosi jabatan jenderal bintang satu dalam awal tahun 2020. Perihal ini sebagai bahan referensi saja dari segi lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1988 A. Kemudian lulusan Akpol tahun 1988 B ada Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel (lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1988 B) : kini menjadi Kabaintelkam Polri, pernah menjadi Kapolda Jateng, Gubernur Akpol Lemdiklat Polri, Kapolda Sumut, Ketua STIK/PTIK Lemdiklat Polri, Wakil Kapolda Jabar, lahir Agustus 1966, usia 54 tahun, menjadi purnawirawan setelah Agustus 2024. Lulusan Akpol 1989 ada Irjen Pol. Ahmad Dofiri (lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1989), kini menjadi As Log Kapolri, pernah menjadi Kapolda DI Yogyakarta, Kapolda Banten, lahir Juni 1967, usia 53 tahun, menjadi purnawirawan setelah Juni 2025.

Selanjutnya lulusan Akpol tahun 1990 ada Irjen Pol. Herry Rudolf Nahak (lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1990), kini menjadi As Ops Kapolri, pernah menjadi Kapolda Papua Barat, lahir Agustus 1968, usia 52 tahun, menjadi purnawirawan setelah Agustus 2026. Lalu lulusan Akpol tahun 1991 ada Irjen Pol. Wahyu Widada (lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1991), kini menjadi Kapolda Aceh, pernah menjadi Kapolda Gorontalo, Wakil Kapolda Riau, lahir September 1969, usia 51 tahun, menjadi purnawirawan setelah September 2027.

Kemudian lulusan Akpol tahun 1992 ada Irjen Pol. Suharyono (lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1992), kini menjadi Pejabat Struktural di institusi OJK-RI, menjadi purnawirawan nanti dalam waktu yang agak relatif lebih cepat karena memiliki NRP yang agak relatif tidak muda. Selanjutnya lulusan Akpol tahun 1993 ada Brigjen Pol. Rudi Darmoko (lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1993), kini menjadi Karo Kurikulum STIK/PTIK Lemdiklat Polri, lahir Desember 1971, usia 49 tahun, menjadi purnawirawan setelah Desember 2029.

Selanjutnya lulusan Akpol tahun 1994 ada Brigjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar (lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1994), kini menjadi Karo Jianstra Sops Polri, lahir November 1971, usia 49 tahun, menjadi purnawirawan setelah November 2029. Lulusan Akpol tahun 1995 ada Brigjen Pol. Sandi Nugroho (lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1995), kini menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tk. II Bareskrim Polri, lahir Juli 1973, usia 47 tahun, menjadi purnawirawan setelah Juli 2031. Lulusan Akpol tahun 1996 ada Kombes Pol. Johnny Eddizon Isir (lulusan terbaik dan peraih penghargaan Adhi Makayasa Akpol tahun 1996), kini menjadi Kapolrestabes Surabaya Polda Jatim, lahir Juni 1975, usia 45 tahun, menjadi purnawirawan setelah Juni 2033.

Makna anatomi kepemimpinan Polri dan atmosfir kemajuan Bhayangjara bagi para perwira menengah dan perwira tinggi Polri secara prinsipil mengandung sistem nilai meritokrasi. Perihal ini berlaku juga bagi lulusan Akpol dari sisi bobot jabatan ; tingkatan kepangkatan ; tahun kelulusan dan kelahiran masing-masing. Ada rekam jejak penugasan dan prestasi. Ada faktor amanah jabatan pengabdian. Ada aspek jalur dan jenjang pendidikan dan pelatihan. Ada variabel tahun angkatan kelulusan pendidikan (Akpol). Ada segi korps satuan kerja dan satuan wilayah kepolisian yang menyertai dan mewarnai para perwira menengah dan perwira tinggi Polri. Ada juga yang bertalian dengan bobot kapasitas dan kualitas kepemimpinan. Ada aspek integitas dan loyalitas kepribadian. Ada faktor profesionalitas dan kredibilitas kinerja.

Ada sejumlah perwira tinggi yang menjadi pejabat Polri lulusan Akpol tahun 1987, Akpol tahun 1988 A, Akpol tahun 1988 B, yang berpotensi dan berpeluang menduduki komposisi dan menempati formasi kepemimpinan strategis internal dan eksternal institusi Polri. Hal ini dari sisi pemikiran untuk masa kini dan pertimbangan untuk masa depan pasca pergeseran dan pengangkatan ini. Beberapa perwira tinggi pejabat Polri lulusan Akpol rata-rata berpeluang menduduki komposisi dan memasuki formasi kepemimpinan strategis internal dan eksternal institusi Polri untuk masa kini dan masa depan.

Dari lulusan Akpol tahun 1987, dengan urutan penulisan nama berdasarkan kepangkatan dan NRP bulan tahun kelahiran termuda, antara lain : Komjen Pol. Arief Sulistyanto, kini menjadi Kalemdiklat Polri, pernah menjadi Kabareskrim Polri, As SDM Kapolri, Kapolda Kalbar, Staf Ahli Menejemen Kapolri, Kapolda Kalbar, lahir Maret 1965, usia 55 tahun, menjadi purnawirawan setelah Maret 2023. Komjen Pol. Agung Budi Maryoto, kini menjadi Irwasum Polri, pernah menjadi Kabaintelkam Polri, Kapolda Jabar, Kapolda Sumsel, Kakor Lantas Polri, Kapolda Kalsel, lahir Februari 1965, usia 55 tahun, menjadi purnawirawan setelah Februari 2023. Irjen Pol. Luki Hermawan, kini menjadi Wakil Kalemdiklat Polri, pernah menjadi Kapolda Jatim, Wakil Kabaintelkam Polri, lahir April 1965, usia 55 tahun, menjadi purnawirawan setelah April 2023. Februari 2023. Irjen Pol. Remigius Sigid Tri Hardjanto, kini menjadi Kapolda Kalbar, pernah menjadi Kapolda Sulut, Ketua STIK/PTIK Lemdiklat Polri, lahir Oktober 1964, usia 56 tahun, menjadi purnawirawan setelah Oktober 2022. Irjen Pol. Asep Suhendar, kini menjadi Kapolda DI Yogyakarta, pernah menjadi As Log Kapolri, Staf Ahli Menejemen Kapolri, lahir Oktober 1964, usia 56 tahun, menjadi purnawirawan setelah Oktober 2022. Irjen Pol. Adnas, kini menjadi Kapolda Gorontalo, pernah menjadi Wakil Kapolda Sulsel, lahir Agustus 1964, usia 56 tahun, menjadi purnawirawan setelah Agustus 2022.

Kemudian lulusan Akpol tahun 1988 A, ada sejumlah perwira tinggi pejabat Polri, yang berpeluang menduduki komposisi dan memasuki formasi kepemimpinan strategis Polri. Dengan urutan penulisan nama berdasarkan kepangkatan dan NRP bulan tahun kelahiran termuda, di antaranya adalah : Komjen Pol. Dharma Pongrekun, kini menjadi Wakil Kepala BSSN-RI, pernah menjadi Deputi Bidang Identifikasi Dan Deteksi BSSN-RI, lahir Januari 1966, usia 54 tahun, menjadi purnawirawan setelah Januari 2024. Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono, kini menjadi Wakil Kapolri, pernah menjadi Kapolda Metro Jaya, As Rena Kapolri, Staf Ahli Sosial Ekonomi Kapolri, Wakil Kapolda Sulsel, lahir Juni 1965, usia 55 tahun, menjadi purnawirawan setelah Juni 2023. Komjen Pol. Boy Rafli Amar, kini menjadi Kepala BNPT-RI, pernah menjadi Wakil Kalemdiklat Polri, Kapolda Papua, Kadiv Humas Polri, Kapolda Banten, lahir Maret 1965, usia 55 tahun, menjadi purnawirawan setelah Maret 2023. Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose, kini menjadi Kapolda Bali, pernah menjadi Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT-RI, lahir November 1965, usia 55 tahun, menjadi purnawirawan setelah November 2023. Irjen Pol. Firman Santyabudi, kini Kapolda Jambi, pernah menjadi Deputi Pemberantasan PPATK-RI, lahir November 1965, usia 55 tahun, menjadi purnawirawan setelah November 2023. Irjen Pol. Napoleon Bonaparte, kini menjadi Kadiv Hubter Polri, lahir November 1965, usia 55 tahun, menjadi purnawirawan setelah November 2023. Irjen Pol. Toni Harmanto, kini menjadi Kapolda Sumbar, pernah menjadi Widyaiswara Utama Lemdiklat Polri, Wakil Kapolda Jatim, lahir Oktober 1965, usia 55 tahun, menjadi purnawirawan setelah Oktober 2023. Irjen Pol. Rikwanto, kini menjadi Kapolda Malut, pernah menjadi Wakil Kapolda Kalteng, lahir April 1965, usia 55 tahun, menjadi purnawirawan setelah April 2023. Irjen Pol. Nana Sudjana, kini menjadi Kapolda Metro Jaya, pernah menjadi Kapolda NTB, Wakil Kapolda Jabar, Wakil Kapolda Jambi, lahir Maret 1965, usia 55 tahun, menjadi purnawirawan setelah Maret 2023. Irjen Pol. Hendro Sugiatno, kini menjadi As Rena Kapolri, lahir Desember 1964, usia 56 tahun, menjadi purnawirawan setelah Desember 2022. Irjen Pol. Eko Indra Heri, kini menjadi Kapolda Sumsel, pernah menjadi As SDM Kapolri, lahir November 1964, usia 56 tahun, menjadi purnawirawan setelah November 1922. Irjen Pol. Anang Syarif Hidayat, kini menjadi Kapolda Babel, lahir Agustus 1964, usia 56 tahun, menjadi purnawirawan setelah Agustus 1922.

Selanjutnya untuk masa kini dan masa depan, ada beberapa perwira tinggi pejabat Polri lulusan Akpol tahun 1988 B, yang berpeluang menduduki komposisi dan memasuki formasi kepemimpinan terpenting dan strategis Polri. Dengan urutan penulisan nama berdasarkan kepangkatan dan NRP bulan tahun kelahiran termuda, di antaranya adalah : Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel (sudah ditulis sebelumnya di atas). Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, kini menjadi Irjen Kementerian Hukum Dan HAM RI, pernah menjadi Kapolda Kepri, Kapolda Maluk, Kapolda Sultra, lahir Juni 1966, usia 54 tahun, menjadi purnawirawan setelah Juni 2024. Komjen Pol. Bambang Sunarwibowo, kini menjadi Sestama BIN-RI, pernah menjadi As Rena Kapolri, Staf Ahli Sosial Ekonomi Kapolri, lahir Mei 1966, usia 54 tahun, menjadi purnawirawan setelah Mei 2024. Irjen Pol. Lotharia Latif, kini menjadi Kakor Polairud Baharkam Polri, lahir Juni 1967, usia 53 tahun, menjadi purnawirawan setelah Juni 2025. Irjen Pol. Agung Setya Imam Effendi, kini menjadi Kapolda Riau, pernah menjadi Deputi Intelijen Siber BIN-RI, lahir Maret 1967, usia 53 tahun, menjadi purnawirawan setelah Maret 2025. Irjen Pol. Purwadi Arianto, kini menjadi Kapolda Lampung, pernah menjadi Wakil Kapolda Metro Jaya, lahir Oktober 1966, usia 54 tahun, menjadi purnawirawan setelah Oktober 2024. Irjen Pol. Rudolf Albert Rodja, kini bertugas di Mabes Polri, pernah memjadi Kapolda Papua, Kapolda Papua Barat, Wakil Kapolda Papua, Wakil Kapolda Sulteng, lahir Mei 1966, usia 54 tahun, menjadi purnawirawan setelah Mei 2024. Irjen Pol. Anang Revandoko, kini menjadi Dankor Brimob Polri, pernah menjadi Kapolda Kalteng, Wakil Dankor Brimob Polri, lahir Oktober 1965, usia 55 tahun, menjadi purnawirawan setelah Oktober 2023. Irjen Pol. Priyo Widyanto, kini menjadi Staf Ahli Sosial Budaya Kapolri, pernah menjadi Kapolda Sumsel, Kapolda Kaltim, Kapolda Jambi, lahir Oktober 1965, usia 55 tahun, menjadi purnawirawan setelah Oktober 2023. Irjen Pol. Rudy Sufahriadi, kini menjadi Kapolda Jabar, pernah menjadi As Ops Kapolri, Dankor Brimob Polri, Kapolda Sulteng, lahir Agustus 1965, usia 55 tahun, menjadi purnawirawan setelah Agustus 2023. Irjen Pol. Yazid Fanani, kini menjadi Ketua STIK/PTIK Lemdiklat Polri, pernah menjadi Kapolda Kalsel, Staf Ahli Kepala BIN-RI Bidang Hukum Dan HAM, Kapolda Jambi, lahir April 1965, usia 55 tahun, menjadi purnawirawan setelah April 2023. Irjen Pol. Aris Budiman Bulo, kini menjadi Kapolda Kepri, pernah menjadi Ketua STIK/PTIK Lemdiklat Polri, Direktur Penyidikan Kedeputian Penindakan KPK-RI, lahir Januari 1965, usia 55 tahun, menjadi purnawirawan setelah Januari 2023.

Kemudian untuk masa kini dan masa depan, ada sejumlah perwira tinggi pejabat Polri lulusan Akpol tahun 1989, Akpol tahun 1990, Akpol tahun 1991, dan Akpol tahun 1992, yang berpeluang menduduki komposisi dan memasuki formasi kepemimpinan terpenting dan strategis Polri. Di antara lulusan Akpol tahun 1989 dengan urutan penulisan nama berdasarkan kepangkatan dan NRP bulan tahun kelahiran termuda, adalah : Komjen Pol. Agus Andrianto, kini menjadi Kabaharkam Polri, pernah menjadi Kapolda Sumut, Wakil Kapolda Sumut, lahir Februari 1967, usia 53 tahun, menjadi purnawirawan setelah Februari 2025. Irjen Pol. Eko Budi Sampurno, kini menjadi Kapolda Sulbar, lahir Desember 1967, usia 53 tahun, menjadi purnawirawan setelah Desember 2025. Irjen Pol. Ahmad Dofiri (sudah ditulis sebelumnya di atas). Irjen Pol. Risyapudin Nursin, kini menjadi Kakor Binmas Baharkam Polri, lahir November 1966, usia 54 tahun, menjadi purnawirawan setelah November 2024. Irjen Pol. Suntana, kini menjadi Wakil Kabaintelkam Polri, pernah menjadi Kapolda Lampung, Deputi Intelijen Siber BIN-RI, Wakil Kapolda Metro Jaya, lahir Juni 1966, usia 54 tahun, menjadi purnawirawan setelah Juni 2024. Brigjen Pol. Iriyanto, kini bertugad di Mabes Polri, pernah menjadi Kapolda Sultra, Wakil Dankor Brimob Polri, Wakil Kapolda Kalsel, lahir Juni 1966, usia 54 tahun, menjadi purnawirawan setelah Juni 2024.

Dari lulusan Akpol tahun 1990, ada sejumlah perwira tinggi pejabat Polri untuk masa kini dan masa depan, yang berpeluang menduduki komposisi dan memasuki formasi kepemimpinan terpenting dan strategis Polri. Dengan urutan penulisan nama berdasarkan kepangkatan dan NRP bulan tahun kelahiran termuda, di antaranya adalah : Irjen Pol. Tomsi Tohir Balaw, kini menjadi Staf Ahli Sosial Politik Kapolri, pernah menjadi Kapolda NTB, Kapolda Banten, lahir Januari 1969, usia 51 tahun, menjadi purnawirawan setelah Januari 2027. Irjen Pol. R.Z. Panca Putra Simanjuntak, kini menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Lemdiklat Polri, pernah menjadi Direktur Penyidikan Kedeputian Penindakan KPP-RI, lahir Januari 1969, usia 51 tahun, menjadi purnawirawan setelah Januari 2027. Irjen Pol. Karyoto, kini menjadi Deputi Penindakan KPK-RI, pernah menjadi Wakil Kapolda DI Yogyakarta, Wakil Kapolda Sulut, lahir Oktober 1968, usia 52 tahun, menjadi purnawirawan setelah Oktober 2026. Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, kini menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Lemdiklat Polri, pernah menjadi Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, lahir Oktober 1968, usia 52 tahun, menjadi purnawirawan setelah Oktober 2026. Irjen Pol. Herry Rudolf Nahak (sudah ditulis sebelumnya di atas). Irjen Pol. Dedi Prasetyo, kini menjadi Kapolda Kalteng, lahir Juli 1968, usia 52 tahun, menjadi purnawirawan setelah Juli 2026. Irjen Pol. Tornagogo Sihombing, kini menjadi Kapolda Papua Barat, lahir November 1967, usia 53 tahun, menjadi purnawirawan setelah November 2025.

Beberapa perwira tinggi pejabat Polri lulusan Akpol tahun 1991, ada yang berpeluang menduduki komposisi dan memasuki formasi kepemimpinan terpenting dan strategis Polri untuk masa kini dan masa depan. Dengan urutan penulisan nama berdasarkan kepangkatan dan NRP bulan tahun kelahiran termuda, di antaranya adalah : Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo, kini menjadi Kabareskrim Polri, pernah menjadi Kadiv Propam Polri, Kapolda Banten, lahir Mei 1969, usia 51 tahun, menjadi purnawirawan setelah Mei 2027. Irjen Pol. M. Iqbal, kini mrnjadi Kapolda NTB, pernah menjadi Kadiv Humas Polri, Wakil Kapolda Jatim, lahir Juli 1970, usia 50 tahun, menjadi purnawirawan setelah Juli 2028. Irjen Pol. Wahyu Widada (sudah ditulis sebelumnya di atas). Irjen Pol. Martinus Hukom, kini Kepala Densus 88/AT Polri, lahir Januari 1969, usia 51 tahun, menjadi Purnawirawan setelah Januari 2027. Irjen Pol. M. Fadil Imran, kini menjadi Kapolda Jatim, pernah menjadi Staf Ahli Sosial Budaya Kapolri, lahir Agustus 1968, usia 52 tahun, menjadi purnawirawan setelah Agustus 2026. Irjen Pol. Merdisyam, kini menjadi Kapolda Sultra, lahir Mei 1968, usia 52 tahun, menjadi purnawirawan setelah Mei 2026. Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, kini menjadi Kadiv Humas Mabes Polri, lahir April 1968, usia 52 tahun, menjadi purnawirawan setelah April 2026.

Selanjutnya perwira tinggi pejabat Polri lulusan Akpol tahun 1992, ada yang berpeluang menduduki komposisi dan memasuki formasi kepemimpinan terpenting dan strategis Polri untuk masa kini dan masa depan. Meskipun sementara ini masih dalam jumlah terbatas karena merupakan tahun angkatan Akpol muda, namun di antaranya dengan urutan penulisan nama berdasarkan kepangkatan dan NRP bulan tahun kelahiran termuda, antara lain : Irjen Pol. Nico Afinta, kini menjadi Kapolda Kalsel, pernah menjadi Staf Ahli Sosial Politik Kapolri, lahir April 1971, usia 49 tahun, menjadi purnawirawan setelah April 2029. Irjen Pol. Wahyu Hadiningrat, kini menjadi Wakil Kabareskrim Polri, pernah menjadi Wakil Kapolda Metro Jaya, lahir Juni 1970, usia 50 tahun, menjadi purnawirawan setelah Juni 2028. Irjen Pol. Ignatius Sigit Widiatmono, kini menjadi Kadiv. Propam Polri, lahir Februari 1969, usia 51 tahun, menjadi purnawirawan setelah Februari 2027. Irjen Pol. Suharyono Suharyono, kini menjadi Pejabat Struktural di institusi OJK-RI (sudah ditulis sebelumnya di atas).

Sejumlah jenderal pemimpin dan pejabat Polri di posisi strategis internal dan eksternal institusi Polri, semakin mengkonsolidasikan anatomi kepemimpinan Polri dan atmosfir kemajuan Bhayangkara. Konsolidasi menjadi bermakna ketika kepemimpinan dan kinerja yang dibangun dapat berfungsi efektif, bermanfaat baik, dan bernilai positif bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Kompetensi dan prestasi kepemimpinan satuan apapun dan di manapun, senantiasa bertumpu dan berbasis pada sistem nilai-nilai integritas, kualitas, kredibilitas, kapasitas, profesionalitas, dan loyalitas. Pertumbuhan dan perkembangan sistem nilai ini didasarkan atas kemampuan personal kepemimpinan dan keanggotaan Polri. Juga dilandaskan atas kematangan institusional kelembagaan dan keorganisasian Polri.

Keutuhan dan keterpaduan antara kemampuan kepemimpinan dan keanggotaan dengan kematangan kelembagaan dan keorganisasian menjadi kebutuhan penting dan mendesak. Pengorganisasiannya dan penyelenggaraannya berlangsung secara tertib, disiplin, dan rapi. Kemudian bertumbuh dengan etos dan semangat gotongroyong antar kalangan internal dan eksternal Polri. Konsolidasi dan aksi dari pergerakan anatomi kepemimpinan Polri dan atmosfir kemajuan Bhayangkara, dapat berhasil baik dan bermanfaat bagus ketika diselenggarakan dengan etos dan semangat gotongroyong yang meluas dan mendalam.

Strategi umum penempatan dan kebijakan dasar penugasan perwira menengah dan perwira tinggi Polri, harus berefek luas dan berdampak tinggi secara positif. Hal ini bermuara untuk membuahkan proses yang baik dan hasil yang menggembirakan. Kredibilitas proses dan kualitas hasil akan memastikan bahwa kepemimpinan dan kinerja pejabat-pejabat Polri yang dipromosikan menjadi alat ukur penilaian oleh masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Alat ukur parameter dan indikator disediakan dan digunakan untuk menilai secara jernih, obyektif, dan akurat mengenai keberhasilan, kegunaan, dan kemanfaatan institusi Polri dan SDM Polri bagi NKRI khususnya Pembangunan Indonesia Maju.

Pemaknaan anatomi kepemimpinan Polri dan atmosfir kemajuan Bhayangkara menjadi relevan. Kemudian menemukan hakekat kegunaan dan kemanfaatan yang sesungguhnya. Pemaknaan ini tumbuh dan terbangun ketika dikaitkan dan diperuntukkan bagi kebajikan masyarakat, keadaban bangsa, kemajuan negara Indonesia. Konstruksi dan substansi Politik (strategi dan kebijakan) Institusi Polri harus menjadi simbol alternatif dan solutif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini lahir manakala merumuskan strategi umum dan menerapkan kebijakan dasar pola kaderisasi keanggotaan dan format regenerasi kepemimpinan Polri.

Anatomi kepemimpinan Polri dan atmosfir kemajuan Bhayangkara, diletakkan dan dikembangkan atas relasi dan komunikasi dengan seluruh kalangan internal dan eksternal Polri. Relasi dan komunikasi terbangun baik dan terkonsolidasi bagus antara keseluruhan jajaran Polri bersama dengan komunitas TNI dan BIN. Bersama dengan organ kenegaraaan dan pemerintahan. Bersama dengan institusi politik, hukum, dan ekonomi. Bersama dengan elemen kemasyarakatan dan kebangsaan. Bersama dengan komunitas profesional dan kalangan aktifis, dan lain-lain. Relasi dan komunikasi dibangun juga bersama dengan berbagai elemen dan komunitas untuk menumbuhkan dan menyuburkan civil society. Juga untuk menyehatkan dan memastikan demokrasi, stabilitas keamanan dan ketertiban. Dan untuk menguatkan perlindungan dan menggerakkan pelayanan, sekaligus percepatan perekonomian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Hakekat sesungguhnya anatomi kepemimpinan Polri dan makna sebenarnya atmosfir kemajuan Bhayangkara, pada dasarnya adalah menguati dan memaknai Pembangunan Indonesia Maju. Prinsip dasar dan etik standar yang menjadi dan merupakan Politik Institusional Polri adalah : Politik Konstitusi Negara ; Politik Negara Pancasila ; Politik Negara Hukum, Politik Tri Brata Bhayangkara. Prinsip etik kedinasan dan dasar moral kelembagaan ini pada gilirannya menguati dan memaknai Pembangunan Indonesia Maju dalam wadah NKRI berideologi dan berfalsafah Pancasila berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 bersemboyan, beretos, dan bersemangat Bhinneka Tunggal Ika.

"Salam Indonesia, Salam Pancasila, Salam Bhayangkara"

Penulis : 
Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia ; Mantan Komisi Politik & Hukum DPR-RI ; Pernah Menjadi Dosen Tamu Sespimmen & Sespimti Polri).

Label: