Rabu, 29 Mei 2019

KADES YANG MAIN-MAIN DANA DESA BAKAL DIJERAT HUKUM

TANJUNG SELOR, GELORA HUKUM – Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan mengingatkan seluruh kepala desa (Kades) untuk berintegritas dalam penggunaan dana desa dari pemerintaH PUSAT.

Ahmad Mansyur, Kepala BPMD Kabupaten Bulungan menuturkan, penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat akan berlangsung tahun 2015 ini. Penyaluran dana dilempar ke Pemkab Bulungan lalu disalurkan ke desa-desa yang berjumlah 74 desa.
Kepala desa yang menggunakan dananya. Pemkab Bulungan hanya menjembatani dari pemerintah pusat ke desa saja. Menurut Mansyur, dana yang akan turun dari pusat di tiap desa-desa Bulungan sekitar Rp 275 juta per tahunnya. Karena itu, penggunaannya harus sesuai peruntukan terutama dalam memajukan infrastruktur di desa.
Selama ini kondisi infrastruktur desa masih kurang. Semoga bagus infrastrukturnya maka desa akan maju. Seperti halnya, keberadaan saluran irigasi, jalan desa, jembatan, dan fasilitas publik lainnya di desa belum ada kesempurnaan.
Hal yang terpenting lainnya ialah mengembangkan kemajuan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola masyarakat. Selama ini kondisi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bulungan belum cukup maju. Alasannya banyak macam. Diantaranya terbentur soal kemandirian dana. Kalau pun ada dana pasti itu karena dana dari renternir yang menjerat masyarakat desa.
Penggunaan dana desa itu, tambahnya, akan dipertanggungjawabkan dan mendapat pengawasan ketat dari pemerintah pusat dan inspektorat di daerah. Jika sampai ada penyelewengan maka kepala desa siap-siap saja akan kena jerat hukum. Para kades jangan main-main
Pelaksanaan penyaluran dana desa itu mengacu pada payung hukum Undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengenai Desa, juga Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Belum lama ini daerah (Bulungan) kita sudah memiliki Peraturan Daerah mengenai kerjasama antar desa yang tujuannya semua desa satu sama lain saling kerjasama membangun kemajuan. (Tim/sumber tribunnews.com)

Label:

Senin, 27 Mei 2019

Dua Organisasi Mahasiswa Pro-KPU Sumut Gelar Aksi Damai


 Pernyataan Sikap Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Sumut dalam Aksi Damai di KPU Sumut,Rabu (22/05/2019).(Antoni Pakpahan)
Medan,Gelora Hukum - Dua Organisasi Mahasiswa Islam, Yakni,Aliansi Mahasiswa Islam Nusantara (AMIN) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendatangi Kantor KPU Sumut,Jalan Perintis Kemerdekaan,Medan,Rabu (22/05/2019) siang.

Dalam aksi , massa meminta seluruh tokoh agama menjadi peredam tensi dan menciptakan perdamaian politik pasca Pemilu 2019.

"Tokoh agama , ulama dan lainnya harus menjadi peredam tensi politik pasca Pemilu 2019 ini di Indonesia," kata Rahman selaku kordinator aksi dari Aliansi Mahasiswa Islam Nusantara (AMIN).

Mahasiswa melakukan aksi , siap dalam mengawal jalannya Demokrasi Indonesia,khusus dalam hal proses penyelenggaraan pemilu di Sumatera Utara.

Aliansi Mahasiswa Islam Nusantara (AMIN) Pro-KPU melakukan Aksi Damai di KPU Sumatera Utara,Jalan Perintis Kemerdekaan,Medan,Rabu (22/05/2019).(Antoni Pakpahan)
"Demokrasi yang dilakukan 17 April kemaren,telah mendapat pujian dari negara lain,Karena terselenggara secara aman ,lancar dan damai.Tetapi,sampai saat ini masih ada kelompok yang terindikasi memperkeruh suasana dengan melakukan propaganda People Power untuk mendelegitimasi hasil pemilu.Kami menolak kelompok-kelompok yang menyuarakan People Power ," sambungnya.

Pihaknya,kata Rahman,mengapresiasi penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

"Kami menolak elit politik yang melempar opini menyesatkan serta mengumpulkan masyarakat untuk melakukan kehadiran di tengah iklim sosial masyarakat yang tengah memanas. Kami semua menolak People Power sebagai upaya memperkeruh iklim sosial masyarakat Indonesia,khususnya Sumut," terangnya.

Pihaknya juga mendukung TNI dan Polri menindak tegas bagi kelompok yang membuat kisruh keamanan dan ketertiban masyarakat. Tak lupa mereka menyampaikan empati dan simpati atas gugur ya petugas KPPS yang bertugas pada pemilu 2019.

"Kami dari AMIN juga menolak tegas politisasi wafatnya pejuang pemilu 2019.Kepada seluruh masyarakat,mari kita ciptakan perdamaian,jangan mau terprovokasi dan terpecah belah," terangnya.

Sedangkan,elemen Organisasi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Utara,dalam orasinya juga menolak tegas dan melawan gerakan People Power yang akan mencedrai Nilai-Nilai demokrasi Indonesia.

"Indonesia adalah bangsa yang besar,harus terus merawat semangat persatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai pihak yang mengancam baik dari dalam dan luar untuk membuat kekacauan di kalangan masyarakat," ujar Azlansyah Hasibuan selaku Ketua pengurus koordinator cabang PMII.

Azlansyah menjelaskan,Sumatera Utara adalah miniaturnya Indonesia dengan beragam suku dan bahasa.

"Siapa yang akan membuat kegaduhan dan mempecah belah  persatuan dan kesatuan di Sumut , maka PMII akan menjadi Garpa terdepan untuk melawan nya," Ujar nya dengan tegas.

Dia juga menghimbau ,kepada elemen partai politik yang merasa di curangi dan di rugikan dalam Pemilu 2019,supaya melakukan dengan cara prosedur yang berlaku sesuai peraturan KPU.

"Kalaupun ada yang di curangi di dalam pemilu,boleh melapor ke Mahkama Konstitusi (MK),Jangan mengajak masyarakat turun ke jalan untuk membuat kegaduhan, sehingga dapat merugikan masyarakat, " Ujarnya.

Adapun pernyataan Sikap dari PKC PMII dalam aksi damai tersebut adalah :
1.Mengajak semua elemen masyarakat Bersama - sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
2.PKC PMII Sumut secara organisasi menolak dan melawan gerakan People Power yang akan mencedrai Nilai-Nilai Demokrasi.
3.PKC PMII Sumut mendukung setiap langkah yang di lakukan TNI dan Polri untuk menjaga keutuhan negara dari setiap gangguan keamanan,maupun rencana makar atau pembrontakan.
4.Mendukung KPU dan Bawaslu menyelenggarakan tugasnya sesuai amanah UU secara profesional, jujur dan bertanggung jawab,Serta menyampaikan Doa dan turut memberi hormat kepada pejuang demokrasi yang gugur dalam mengawal pemilu 2019.(Antoni Pakpahan)

Teks Photo:
1.Aliansi Mahasiswa Islam Nusantara (AMIN) Pro-KPU melakukan Aksi Damai di KPU Sumatera Utara,Jalan Perintis Kemerdekaan,Medan,Rabu (22/05/2019).(Antoni Pakpahan)
2.Pegurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumut Pro-KPU melakukan Aksi Damai di KPU Sumut.(Antoni Pakpahan)
3.Photo PKC PMII Sumut.
4.Pernyataan Sikap Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Sumut dalam Aksi Damai di KPU Sumut, Rabu (22/05/2019). (Antoni Pakpahan)

Label:

Sabtu, 25 Mei 2019

Warga Laporkan Kades Lolofaoso Di Kejaksa'an Negeri Gunungsitoli

NIAS, GELORA HUKUM - Sejumlah warga laporkan Kepala desa Lolofaoso Kec.Hiliserangkai Kab.Nias MASATI WARUWU, di kejaksaan Negeri Gunungsitoli (17/5/2019) dugaan adanya indikasi korupsi pada pelaksana'an ADD/DD TA.2018.

Mewakili pelapor, A.Heni Halawa kepada Gelora Hukum menjelaskan; Pelaksanaan ADD/DD TA.2018 dibawah kendali kepala desa bersama kroni kroninya, terkesan terjadi segudang penyimpangan berupa vulume bangunan "Mark up" besar besaran, bahkan tidak sesuai apa yang tertuang dalam RAB.

Lanjut A.Heni, secara kasat mata, visik bangunan jalan Telford LPB berukuran 700 x 3 m, selain dikerjakan asal asalan juga lebar jalan yang dibangun berfariasi, lebarnya sebagian tidak mencapai 3 meter, bahkan sampai saat ini sebagian gaji pekerja belum terbayarkan, kemudian pada belanja makan minum tertuang dalam RAB sekitar juta'an rupiah guna biaya setiap rapat, sementara yang di kosumsi masyarakat benar-benar tidak sesuai, dan beberapa aiten lainnya seperti belanja bahan material dan sebagainya tidak jelas.

Atas persoalan ini kami selaku masyarakat  telah melaporkan fakta fakta ini kepada pihak penegak hukum dalam hal ini kepada kejaksa'an negeri Gunungsitoli, fotocopy RAB turut kami lampirkan untuk memudahkan proses pengusutan, ungkap A.Heni.

Temasokhi Halawa Tokoh masyarakat kepada Gelora Hukum; pada lokasi pembangunan jalan anggaran 2018 itu, ditempat yang sama sebagian sudah ada bangunan jalan yang terbangun dari Dana Desa TA. 2017, artinya pembangunan jalan 2018 itu harusnya memiliki kelebihan anggaran tetapi oleh  Kepala Desa Lolofaoso terus mengatakan "Dana Desa sudah habis".

Salah seorang tukang/pekerja yang tidak bersedia disebut namanya mengatakan, saya termasuk pekerja pada pembangunan jalan itu, kegelisahan masyarakat atas dugaan korupsi pada bangunan jalan itu memang sulit terbantahkan, ironisnya kami sekitar empat orang lagi belum terbayarkan gaji, tetapi kepala desa dengan enteng menjanjikan kepada kami "gaji kalian bulan 6 tahun 2019 nanti di bayarkan karna tidak ada uang", ujarnya dengan kecewa sambil menirukan ungkap janji kepala desa.

Ditempat terpisah Anggota TPK A.Jaya Waruwu menjelaskan, laporan Pertanggung jawaban TA.2018 di Desa Lolofaoso banyak yang tidak sesuai diantaranya; jumlah bahan bangunan per item yang digunakan dan yang masuk di lapangan, seperti batu pecah dan batu belah dsb, sebagai TPK kami tetap mencatat jumlahnya, dan catatan itu selalu kami serahkan kepada bendrahara TPK dan kades, tapi anehnya  apa yang mereka tuangkan pada SPJ Desa, jumlahnya tidak sesuai dengan fakta yang digunakan di lapangan sebagaimana tercatat pada catatan kami sebelumnya, efeknya terkesan terjadi Mark up besar besaran.

Lanjutnya, pada pembangunan jalan telford, sepanjang 700 meter atau 14 patok, dan lebar 3 meter, harusnya paling banyak batu pelah per patok pada bangunan itu adalah sebanyak 30 kubik, sementara mereka tuangkan pada RAB sebanyak 500 kubik, X Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) perkubik, tentu saya sebagai TPK bisa saya jelaskan bahwa tidak sampai 500 kubik batu belah yang terpakai pada bangunan itu, begitu juga penggunaan batu pecah pada RAB 132 kubik X Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) perkubik, dari jumlah itu benar benar tidak sesuai, selanjutnya hitungan anggaran yang terpakai tidak sesuai karena lebar jalan yang 3 meter itu, sudah duluan terbangun lebar satu meter dan panjang 2 patok "anggaran desa tahun 2017 lalu",

Saya sebagai anggota TPK pernah tanyakan sama kepala desa, soal arah kelebihan dana pada pembangunan jalan itu, karena sudah pasti lebih karna bangunan sebelumnya telah kian ada, juga menanyakan gaji pekerja yang belum terbayarkan, tetapi oleh kepala desa selalu mengatakan uang sudah habis, ungkap A.Jaya.

Melalui telpon seluler, kepala desa Lolofaoso MASATI WARUWU tentang pelaksana'an APBdesa TA. 2018 dan gaji pekerja yang belum terbayarkan, dengan singkat mengataka; saya tidak tau tentang hal itu biar saya tanyakan sama bendahara TPK dulu, selanjutnya mengatakan udahlah kapan-kapan kalau kita ketemu saja karna saya takut mana tau nanti kamu rekam suara saya, ungkap kades terkesan tidak bersedia dikonfirmasi.

Tentang laporan masyarakat tersebut, salah seorang staf kejaksaan Negeri Gunungsitoli  Restu menjelaskan (22/05/2019), laporan masyarakat tersebut sudah di turunkan di  bagian intel, dan mungkin siap lebaran laporan itu bisa ditindaklanjuti. (TH)

Label:

Sabtu, 18 Mei 2019

ASN Dilarang Pakai Mobil Dinas untuk Mudik

JAKARTA, GELORA HUKUM : Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menerima gratifikasi baik berupa uang, parsel, fasilitas, dan pemberian lainnya terkait jabatan.

Larangan itu telah dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 003.2/3975/SJ dan Surat Edaran Nomor 003.2/3976/S yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo pada 16 Mei 2019. Surat itu ditujukan ke kepala daerah sebagai respons Kemendagri atas surat Ketua KPK tentang imbauan pencegahan gratifikasi jelang Hari Raya.

“Menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” tulis surat edaran yang dibagikan Kapuspen Kemendagri, Bahtiar kepada media, Jum’at (17/5).

Bila ASN mendapat parsel berupa makanan yang mudah kedaluwarsa, mereka diwajibkan menyumbangkan ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan.

Kemudian ASN wajib melapor ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) masing-masing disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penerimaannya. UPG punya waktu 30 hari kerja sejak pelaporan untuk meneruskan rekapitulasi penerimaan gratifikasi kepada KPK.

Dalam surat tersebut, ASN juga diwajibkan melakukan tindakan pencegahan korupsi dan gratifikasi lainnya, seperti tidak meminta THR atas nama institusi negara. ASN pun dilarang menggunakan mobil dinas untuk mudik pada libur Lebaran Idulfitri.

“Tidak menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik,” tulis surat itu.

Sebelumnya, KPK mengeluarkan Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF 00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019. Surat itu berisi imbauan tidak menerima bingkisan lebaran atau Idul Fitri. Pasalnya, gratifikasi rentan mendompleng peristiwa keagamaan.

Juru Bicara KPK mengingatkan agar tradisi saling berbagai bingkisan tidak dijadikan sarana untuk memberi dan menerima gratifikasi. “Karena gratifikasi sangat mungkin menumpangi peristiwa-peristiwa agama, adat istiadat atau bahkan peristiwa duka,” kata Febri. (01/R)

Label:

Kades Tuhegeo II & Timsel Perangkat Desa Diduga Palsukan Berita Acara

GUNUNGSITOLI, GELORA HUKUM - Yamoni Laoli masyarakat Tuhegeo II kecamatan Gunungsitoli idanoi Kota Gunungsitoli yang juga sebagai peserta Calon perangkat desa Tuhegeo II dan juga ketua BPD BAZATULO Laoli kecawa dan keberatan atas perbuatan Timsel penjaringan calon perangkat Desa dan kepala Desa Yaredi Laoli tentang pengumuman Seleksi berkas calon perangkat Desa Tuhegeo II,

YAMONI LAOLI kepada awak media menyampaikan (17/5/2019), penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa tuhegeo II yang di buka Oleh Timsel dan di ketahui Kades Tuhegeo II tanggal 1 April 2019 yang melamar ada lima orang
1, juliwan laoli.
2, Desirani Dohona.
3, Destu lestarman laoli.
4, Yamoni laoli.
5, Ehaogo laoli.

Dan tanggal 24 april 2019 ferivikasi berkas secara terbuka oleh pihak timsel penjaringan di saksikan oleh ketua BPD, LPM dan kepala desa serta sejumlah perangkat desa, dan dari hasil ferivikasi di umumkan nama yang lulus berkas sebanyak 3 orang yaitu, JULIWAN LAOLI, DESIRANI DOHONA dan YAMONI LAOLI, pengumuman tersebut disahkan dan di stempel oleh kepala desa serta di lengketkan di balai desa untuk di umumkan kepada masyarakat.

Selanjutnya pada tanggal 03 mei kami mengikuti ujian di kantor camat gunungsitoli idanoi, anehnya tiba-tiba muncul nama baru bernama EHAOGO  LAOLI, sementara nama tersebut sama sekali tidak termuat pada pengumuman penetapan peserta yang lulus berkas (24/4), sehingga sebelum ujian dimulai sempat saya bertanya kepada ketua dan anggota Timsel berkaitan nama EHAOGO Laoli "kenapa muncul tiba tiba", tetapi jawab mereka "kamu Yamoni tenang saja jangan berkomentar !,.

Ironisnya, tiba tiba tanggal 13 mei 2019 oleh Timsel kembali mengeluarkan pengumuman baru, anehnya tanggal dalam surat itu dimundurkan menjadi tanggal (19/4/2019), didalamnya di tambahkan nama EHAOGO LAOLI "dimunculkan sebagai peserta yang lulus verivikasi", sementara nama tersebut tidak ada pada pengumuman awal, apa lagi pengumuman itu disusul terbit hampir dua minggu setelah ujian diselenggarakan di kantor camat pada tanggal 03 mei 2019 lalu, ujar Yamoni.

Lanjut Yamoni, saya keberatan tentang hal ini karna saya duga timsel penjaringan calon perangkat desa dan kepala desa Tuhegeo II bernama Yaredi laoli diduga kuat telah kerja sama mengubah dan memalsukan berita acara,  di mana pada pengumuman tanggal 24 april hanya tiga orang peserta yang lulus dan berhak untuk mengikuti seleksi berikutnya yaitu JULIWAN Laoli, DESIRANI Dohona Dan YAMONI Laoli tetapi dengan sepihak menambahkan nama EHAOGO laoli tanpa prosedural, sehingga duga'an pemalsuan ini telah kami laporkan di Polres Nias pada tanggal 15 Mei 2019.

Kepada Media Gelora Hukum, Ketua panitia Penjaringan calon perangkat Desa  Yelena laoli mengatakan, pengumuman tanggal 24 itu sudah benar dan Sah, lalu ketika kami antar berkas di kantor camat Gunungsitoli Idanoi kami menjelaskan bahwa yang melamar 5 orang dan setelah kami verifikasi berkas pada tanggal 24 april maka yang lulus hanya 3 orang, di mana peserta yang dua orang kekurangan berkas, yaitu atas nama Destu lestarman laoli "kekurangan umur" dan  EHAOGO laoli kekurangan legalitas surat keterangan domisili karena hanya ditanda tangani oleh kepala dusun tanpa dibumbui cap dari kepala desa.

Kemudian pihak kantor camat menyuruh kami menyerahkan berkas EHAOGO Laoli  itu dengan mengatakan "kalau masalah Stempel kepala desa tidak masalah dan berkas ini di loloskan" sehingga kami terpaksa mengikutinya, ungkap Yelena dengan tegas.

Kepada media Gelora Hukum camat Gunungsitoli idanoi menjelaskan, waktu saya terima berkas itu dari timsel dengan kondisi dan keadaan empat orang dan kita bisa buktikan bahwa ada tanda tangan timsel dan kepala desa,

Dilanjutkan kepala dusun II Tuhegeo II PENISAMA LAOLI mejelaskan, pada hari sabtu sore tanggal 6 april EHAOGO LAOLI mejumpai saya untuk menandatangani surat keterangan berdomisili satu tahun untuk melengkapi persyaratan administrasi pada pelamaran Calon perangkat desa, saya belum tanda tangani waktu itu dan saya suruh dia membawa bukti pendukung bahwa dia itu sudah berdomisili satu tahun di desa Tuhegeo II karna sepengetahuan saya dia baru tiga bulan sudah datang di kampung ini, namun pada malamnya di hari yang sama dia datang lagi bersama abangnya yang juga sebagai anggota timsel, maka saya tanda tangani tapi saya bilang sama mereka bahwa berkas ini saya bawa dulu sama kepala desa, karna saya benar-benar curiga di mana pada kartu keluarga nya berstatus Belum kawin sementara di KTP nya berstatus Cerai mati, namun abang EHAOGO Laoli yaitu SATIBUDI Laoli mengambil di tangan saya secara paksa'an/di rebut lalu mereka pergi, makanya waktu itu saya jumpai kepala desa Yaredi Laoli, agar tidak menerima berkas EHAOGO Laoli yang telah saya tanda tangani itu dan jangan di stempel karna berkas itu yang dia rebut secara paksaan di tangan saya, di mana pada KTP dan KK nya berstatus berbeda.

Ketua BPD desa Tuhegeo II BAZATULO Laoli kepada awak media mengatakan, pengumuman yang di lengketkan di balai desa pada tanggal 13 mei itu tidak benar, karna yang benar adalah pengumuman yang pertama pada tanggal 24 april dan nama EHAOGO Laoli belum termuat pada pengumuman tersebut, tapi kenapa lagi ada pengumuman baru yang di lengkatkan pada 13 Mei, anehnya lagi Pengumuman itu termuat tanggal 19 april sementara  pengumuman yang pertama tanggal 24 April itu kami sudah diundang untuk menyaksikan.

Lanjut BPD, saya menduga Pihak Timsel calon perangkat desa bersama Kepala desa serta pihak kantor camat telah main mata, sehingga EHAOGO LAOLI dipaksakan harus masuk, walau tidak melalui mekanisme yang patuh, apa lagi surat keterangan dari Kadus itu diambil paksa, dan status  tertuang dalam KTP dan KK  nyata nyata berbeda, apa lagi yang bersangkutan tidak sampai 3 bulan berada dilingkungan desa, sementara dalam aturan minimal 1 tahun, atas fakta ini saya juga merasa keberatan.

Sampai berita ini turun, awak media tidak berhasil konfirmasi kepada kepala desa,  selain sulit ditemui juga Telepon selulernya  nya tidak diangkat. (Makmur Gulo)

Label:

Selasa, 14 Mei 2019

Inspektorat Madina, Abaikan UU Keterbukaan Informasi Publik

MADINA, GELORA HUKUM - Gerakan Nasional Pencegah Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI), Perwakilan Wilayah Sumatera Utara (Sumut), surati pihak Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal (10/5 2019) perihal permohonan informasi tentang salinan LHP (Laporan hasil Pemeriksaan) terhadap penggunaan Dana Desa TA. 2017 - 2018.

Hal ini diungkap oleh Sekretaris PW GNPK RI Sumut Haris Nasution kepada Gelora Hukum  Senin (13/05/19) dijelaskan, Kepala inspektorat Madina terkesan sengaja tidak memberikan data yang kami minta bahkan hanya menunjukkan sekilas begitu saja tanpa diperkenankan untuk difoto.

Selanjutnya pihak Inspektorat menyatakan bahwa LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tersebut merupakan Rahasia Negara yang tidak bisa dipublikasikan, bahkan menyarankan untuk menyuratin Bupati, ungkap Haris.

Ditempat terpisah pengurus yayasan Persada Indonesia Satu RI muhammad irwan mengungkap rasa kesal kepada sikap kepala  Inspektorat Madina itu, menurutnya yang disebut dokumen negara itu adalah dokumen yang mengandung informasi mengancam persatuan dan kesatuan RI, sementara LHP itu mutlak hak publik untuk mengetahuinya.

Tambahnya, Bila mereka tidak memberikan Informasi yang diminta GNPK-RI maka  pihak Inspektorat Madina sudah layak di sengketakan pada KIP Sumut, tutur Muhammad Irwan mengakhiri.

Sampai berita ini turun pihak Gelora Hukum tidak berhasil konfirmasi kepada kepala Inspektorat Madina, walaupun sudah berkali kali mencoba menghubunginya baik melalui pesan singkat whatsapp namun tidak dibalas.(Yully Anggie)

Label:

Komnas PA Minta Kejari Taput Tahan SMN, Pelaku Kejahatan Seksual Anak

Foto Ilustrasi
Medan, Gelora Hukum, Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) minta Kejaksaan Negri (kejari) Tapanuli Utara (Taput) Sumatera Utara menahan terduga pelaku kejahatan seksual anak berinisial SMN (44).

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengatakan, sebagaimana yang dimaksud pasal 76E Junto Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak, terduga pelaku SMN (44) dapat diancam pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.
"Namun sangat disayangkan, dan patut dipertanyakan mengapa setelah Jaksa menyatakan berkas yang disampaikan penyidik sudah lengkap (P21), tetapi pihak penyidik tidak menyerahkan terduga pelaku secara fisik kepada Kejaksaan", kata Arist dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/5/2019) sebagaimana dikutip dari infopublik.
Bahkan, terang Arist, terduga pelaku masih bebas mengajar ditempat puluhan korban mengenyam pendidikan. "Ada apa dibalik kasus ini dan mengapa penegak hukum tidak menahan pelaku," tegas dia.
Arist menjelaskan, dengan tidak ditahannya pelaku, padahal berkas perkara sudah dinyatakan lengkap, Jaksa Penuntut dan penyidik telah melakukan pengabaian hak-hak korban.
"Telah pula gagal paham terhadap pelaksanaan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)," jelas dia.
Untuk itu, tegas Arist, Komnas Perlindungan Anak mendesak Kejari Tapanuli Utara untuk segera menahan terduga pelaku.
Ia juga meminta agar Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara untuk segera memberhentikan terduga pelaku dari tugasnya sebagai guru.
Kasus kejahatan seksual ini terbongkar berawal dari salah seorang siswa Kelas 6 yang menjadi korban menceritakan kepada ibunya. Kejahatan seksual ini dilakukan di ruang kelas pada jam istirahat. Modus pelaku meminta korbannya lebih dulu memijat-memijat leher dan tubuh pelaku. (008/Anp)

Label:

Selasa, 07 Mei 2019

Timsel Penjaringan Perangkat Desa Tuhegeho II Diduga Palsukan Berita Acara


GUNUNGSITOLI, GELORA HUKUM - Sejumlah peserta penjaringan Calon perangkat Desa Tuhegeho II kecamatan Gunungsitoli Idanoi kota gunungsitoli ptotes keras karena diduga telah terjadi praktek pemalsuan berita acara pengumuman peserta yang lulus seleksi berkas, yang dilaksanakan sejak  01 sampai tanggal 15 april 2019 minggu lalu.

Yamoni laoli masyarakat desa Tuhegeho II yang juga sebagai peserta calon menjelaska, peserta calon yang mengajukan lamaran berjumlah lima orang yaitu: JULIWAN LAOLI, DESIRANI DOHONA, YAMONI LAOLI, DESTU LESTARMAN LAOLI dan EHAOGO LAOLI,  Lalu tanggal 24 April Panitia seleksi beserta Tim melaksanakan seleksi, berdasarkan hasil verifikasi berkas yang dinyatakan lolos berdasarkan berita acara resmi tertandatangani dan dilengketkan pada papan pengumuman balai desa sebanyak tiga orang yaitu, JULIWAN LAOLI, DESIRANI DOHONA dan YAMONI LAOLI.

Selanjutnya pada 03 Mei kami mengikuti ujian di kantor camat Gunungsitoli idanoi, saya, pada saat ujian dimulai tiba tiba muncul 1 orang lagi bernama EHAOGO LAOLI mengikuti ujian sehingga  menjadi 4 orang kami yang mengikuti ujian sementara EHAOGO LAOLI ini sama sekali tidak tercatat namanya pada pengumuman seleksi berkas sebelumnya, tentu atas fakta ini saya merasa keberatan, urai Yamamoni.

Saya menduga bahwa Pihak Ketua panitia dan Tim seleksi telah memalsukan dokumen berita acara pengumuman tersebut, karena sesuai dengan pengumuman yang telah di lengketkan di balai desa hanya tiga orang kami yang lewat berkas dan sudah di sahkan dan di tanda tangani oleh kepala desa dan juga pihak BPD ada pada sa'at itu, "ungkap Yamamoni

Ketua BPD BEBAZATULO Laoli kepada Gelora Hukum membenarkan atas kejadian itu bahkan merasa keget sambil menjelaskan bahwa awalnya ada 5 orang mereka  yang mendaftar sebagai calon, namun setelah di verifikasi berkas pada 24 April sekaligus pengumuman bagi yang lolos berkas sebanyak 3 orang, dan sebelum ketiga orang itu diumumkan secara resmi, kami telah di undang sebagai BPD untuk menyaksiakan hasil penetapan ketiga orang itu dan berita acara penetapan di tandatangani oleh panitia kepala  Desa.

Saya sebagai ketua BPD tidak senang dan keberatan karena pada sa'at ujian tiba-tiba muncul yang namanya EHAOGO LAOLI dengan jelas tidak ada namanya dalam berita acara penetapan peserta yang lolos,  bahkan beliau di Desa belum terdaftar DPT.

Ketika hal ini di konvirmasi sama Ketua Tim seleksi penyaringan YELENA LAOLI melalui via telepon, dengan singkat mengatakan, datang saja di balai desa.

Kepada Gelora Hukum, Camat Gunungsitoli Idanoi mengatakan, berkas pelamar yang sampai di kecamatan adalah empat orang sesuai dengan surat yang kami terima dari panitia dan Tim penjaringan dan juga konvirmasi dari kepala desa.

Apa bila di kemudian hari ada masalah, biarkan Panitia dan Tim seleksi itu mempertanggung jawabkan karena mereka yang bisa menjelaskan, ungkap Camat mengakhiri. (Putra Lase)

Label: ,

Istana Matangkan, Rencana Pemindahan Ibu Kota

Ilustrasi rapat terbatas
JAKARTA, GELORA HUKUM - Pemerintah bakal membahas lebih lanjut soal rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa,  rencana pemindahan ibu kota tersebut saat ini bukan sekadar wacana lagi, tetapi sudah menjadi isu strategis karena dibawa ke rapat terbatas.

"Iya (bukan sekedar wacana). Sudah masuk Ratas (rapat terbatas) berarti sudah jadi isu strategis," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Adita Irawati saat dikonfirmasi, Senin (29/4).

Adita mengatakan rencana pemindahan ibu kota akan dibahas dalam rapat terbatas Senin (29/4) siang.

Menurutnya, beberapa waktu lalu pemerintah sudah membahas cukup mendalam terkait rencana pemindahan ibu kota, namun sempat terhenti.

"Pembahasan nanti lebih ke arah menindaklanjuti rencana tersebut," ujarnya.

Ibu Kota Indonesia yang Baru di Luar Pulau Jawa Adita menyatakan sudah muncul opsi untuk menjadikan sejumlah provinsi menjadi lokasi ibu kota baru Indonesia. Ada juga kajian kelayakan soal opsi-opsi tersebut.

Adita menyebut opsi-opsi tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat terbatas.

"Nah nanti opsi-opsi itu akan diperdalam lagi. Ditunggu saja hasilnya," kata Adita.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan sudah menyerahkan kajian awal terkait rencana pemindahan ibu kota kepada Presiden Joko Widodo, pada 3 Januari 2018.

"Hasil kajian awal kemarin sudah dilaporkan kepada presiden. Ya, arahannya kami akan bahas lebih detail lagi," kata Bambang.

Bambang menjelaskan kajian tahap awal tersebut masih berfokus pada pemilihan wilayah ibu kota yang mengerucut pada tiga kandidat, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Lihat juga:Pemindahan Ibu Kota, Lahan di Kalteng Mulai Dipetakan
Menurutnya, ketiga kandidat wilayah tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagaimana yang dijabarkan pada kajian tersebut.

Bambang menyatakan setelah memberi kajian awal, Bappenas menunggu arahan lebih lanjut dari presiden. Ia menyebut komitmen pemerintah dan dukungan politik juga sangat penting agar rencana pemindahan ibu kota dapat terealisasi lebih cepat.

Rencana pemindahan ibu kota mencuat dua tahun lalu. Hal tersebut ingin dilakukan mengingat Indonesia perlu menciptakan pusat perekonomian baru yang selama ini terpusat di Jakarta khususnya, dan Pulau Jawa pada umumnya.

Salah satu daerah yang menjadi kandidat kuat pemindahan ibu kota negara yang sempat mencuat, yaitu Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang juga sempat menjadi kandidat ibu kota pada era Presiden Soekarno. (Tim/Sbr CNN)

Label:

Bupati Nias, Pemilu Serentak Diwilayah Kab.Nias Termasuk Sukses

NIAS, GELORA HUKUM - Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM hadiri pembuka'an Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada pemilihan umum tahun 2019, Tingkat KPU Kabupaten Nias  yang dilaksanakan di Gedung Wisma Sanehao Gunungsitoli, kamis (02/05/2019)

turut hadiri, Ketua KPU Firman Mendrofa dan 4 komisioner lainnya, Ketua Bawaslu dan para komisioner Bawaslu Kabupaten Nias, Bupati Nias, Dandim 0213/Nias, PPK dan Panwascam tingkat Kecamatan, Para saksi Partai politik serta TNI-Polri.

Acara rapat pleno diawali Doa bersama yang dipimpin oleh Pdt. Afolo Daeli.

Pada arahan Bupati, mengatakan,
Walaupun terjadi sedikit permasalahan seperti pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Sifaoroasi Ulu’hou Kecamatan Bawolato, namun pada umumnya pemilu serentak yang terlaksana di wilayah Kabupaten Nias termasuk sukses,

Lanjut bupati,Kesuksesan dan kelancaran penyelenggara'an pemilihan umum Tahun 2019 di Kab.Nias tidak terlepas dari komitmen kita bersama dalam mengawal dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi

Di tambahkannya, Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Nias, Saya mengucapkan terimakasih kepada TNI-POLRI, KPU dan jajarannya, Bawaslu dan jajarannya serta semua orang yang terlibat dalam menyukseskan pemilu di Kabupaten Nias terlaksana dengan baik,

Bupati berharap, agar dapat mengikuti seluruh tahapan dengan baik dan mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia,"ungkap bupati.

Ketua KPU Kabupaten Nias Firman Mendrofa pada sambutannya,
mengharap para peserta pleno dapat mengikuti tata tertib yang ada sehingga situasi pleno berjalan dengan baik.

Kemudian Ketua Bawaslu Kabupaten Nias, Novan Hura menyampaikan,
Bahwa bawaslu mendukung penuh terlaksananya rapat rekapitulasi pleno di tingkat KPU Kabupaten Nias,   dia mengharapkan agar nantinya setiap keberatan atau temuan dapat  terselesaikan bersama-sama. (Makmur Gulo)

Label:

Peringatan Hari Pendidikan Nasional, Bupati Nias Sebagai Inspektur Upacara


NIAS, GELORA HUKUM - Pemerintah Kabupaten Nias melaksana'an upacara peringatan hari pendidikan nasional, 2 mei 2019, yang di laksanakan di lapangan beringin hiliweto Gido Kec.Gido Kab.Nias
(02/05/2019

Sambutan menteri pendidikan dan kebudaya'an di bacakan oleh Bapak Bupati Nias, Drs.SOKHIATULO LAOLI,MM.

Pada sambutannya menyampaikan,
2 mei di ambil dari kelahiran ki hadjar dewantara tokoh pahlawan nasional sekaligus bapak pendidikan nasional,

Bangsa indonesia baru saja berhasil melewati tahap puncak perhelatan pemilihan umum (pemilu) serentak 17 april 2019 lalu, kini prosesnya berlanjut menuju penentuan 22 mei 2019 di lihat dari sudut pandang pendidikan
Terbentuknya yang demokrasi merupakan tujuan pendidikan nasional kita Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang  sistem pendidikan nasional pasal 13 menyebut tujuan pendidikan nasional mengembangkan petensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa.

Selama empat tahun pemerintahan presiden jokowidodo dan yusuf kallah lebih di fokuskan pada pembangunan infrastruktur atau prasarana, tidak ada satu pun negara maju tanpa di dukung infrastruktur yang cukup, sebagai mana di nyatakan presiden jokowi indonesia baru  memiliki sekitar 39 persen dari yang seharusnya

Kementerian pendidikan dan kebudaya'an (kemendikbud) telah memberi perhatian khusus untuk pendidikan di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal bahkan kemendikbud memberi perhatian pada anak-anak indonesia yang berada di luar batas negara.

Tema hari pendidikan nasional tahun 2019 yaitu (menguatkan pendidikan memajukan kebudaya'an) hal ini mencerminkan pesan penting ki hajar dewantara terkait hubungan pendidikan dan kebudaya'an, hadirnya sumberdaya-sumberdaya manusia yang berkualitas demi terwujudnya indonesia yang berkemajuan

Dua penguatan kemendikbud membangun sumberdaya manusia yaitu pendidikan karakter dan penyiapan generasi terdidik yang terampil dan cakap dalam memasuki dunia kerja

Perkembangan teknologi yang semakin canggih dapat mempengaruhi cara berpikir berperilaku dan karakter peserta didik

Dalam kontek kebudaya'an, posisi kebudaya'an sebagai basis pendidikan nasional semakin kukuh dengan di sahkan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudaya'an, penguatan karakter anak juga di topang dengan hadirnya  undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera dan bahasa lambang negara serta lagu kebangsa'an.

Anggaran pendidikan sekita 63% di kelolah daerah, maka perlu di ingatkan agar daerah mengambil peran yang kebih aktif dalam memanfa'atkan dana APBN baik melalui dana alokasi umum (Dau) maupun dana alokasi khusus (Dak)

Atas nama pemerintah menyampaikan pengharga'an dan penghormatan setinggi-tingginya kepada para insan pendidikan di semua jenjang, para pegiat Paud, pegiat literasi, para tokoh agama, wartawan dan kontributor pendidikan lainnya yang telah menyalakan mimpi memberikan inspirasi

Pada akhir sambutan yang di bacakan oleh Bupati Nias, mengucapkan Selamat hari pendidikan nasional teruslah bersemangat dan tulus menguatkan pendidikan dan kemajuan kebudaya'an indonesi semoga allah, tuhan yang maha mulia, maha pemberi anugerah, selalu meridhoi ikhtiar kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kita tercinta. (Makmur Gulo)

Label:

Senin, 06 Mei 2019

Bupati Nias, Tinjau Pembangunan PLTMG Didesa Dahana

NIAS, GELORA HUKUM - Bupati Nias, Drs. Sokhiatulo Laoli,MM. Bersama menager PLN area Nias Evan sirait, meninjau proyek pembangunan PLTMG Nias 5×5 MW (25MW) di Jl. Turendra Desa Dahana, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, Jum'at (3/4).

Evan Sirait kepada media menjelaskan,  pihaknya sudah memberikan penjelasan kepada Bupati Nias terkait capaian progres pembangunan PLTMG Nias 5x5 MW yang sudah mencapai 90%

Di tambahkannya, pada bulan Juni 2019 mendatang  pembangkit 25 MW tersebut siap dioperasikan.

Evan juga mengaku jika pada momen tersebut PLN mendapatkan apresiasi dari Bupati Nias.

Sebelum meninggalkan lokasi proyek, Bupati Nias menyampaikan apresiasinya atas upaya PLN yang terus menerus membangun kelistrikan Pulau Nias dan optimis dengan kecukupan pasokan listrik, maka perkembangan dunia usaha dan investasi serta ekonomi masyarakat akan semakin baik,” ungkap Bupati. (Makmur Gulo)

Label:

Bupati Nias, Manfaat JKN KIS Sangat Dirasakan Oleh Masyarakat

NIAS, GELORA HUKUM - Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli,MM. Di dampaingin Oleh Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu,SH,MH menanggapi  Pertanya'an wawancara Testimotik tentang program JKN KIS  yang sudah memasuki tahun ke-6,
diruang kerjanya  Kamis (02/05)

Dia menyampaikan bahwa prongram JKN KIS  yang dilaksanakan oleh  BPJS kesehatan  bergulir sejak tanggal 1 Januari 2014, secara umum berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif  terhadap jaminan kesehatan  dan perbaikan  mutu pelayanan  kesehatan kepada masyarakat,

Hal tersebut terbukti  bahwa semakin banyak masyarakat  yang memanfa'atkan fasilitas  pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat,

Lanjut Bupati, program JKN KIS ini sangat dirasakan  manfa'atnya  oleh masyarakat  terutama adanya jaminan ketika masyarakat mengalami sakit dan berobat dan diberikan fasilitas  kesehatan, disamping itu pemerintah daerah  berupaya untuk memenuhi standar fasilitas,  tenaga dan kwalitas pelayanan, sehingga  mutu pelayanan akan semakin  baik dan semakin meningkat,

Di tambahkannya, Kami menyadari bahwa keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan  masyarakat  hanya akan terwujud apabila masyarakat sehat  jasmani dan rohani,

Selain itu bupati juga menyampaikan bahwa komunikasi dan koordinasi antara BPJS kesehatan dan pemerintah kabupaten Nias  berjalan dengan baik,  hal ini terwujud  melalui rapat  koordinasi  forum pemangku  kepentingan  yang dilaksanakan 1 kali 3 bulan (tribulanan) .

Bupati Nias mengharapkan agar BPJS kesehatan selaku penyelenggara program JKN KIS agar terus  memperbaiki regulasi  terkait pelayanan  kepada peserta, terutama terkait prosedur   pelayanan, pelayanan yang dijamin serta kemudahan  persyaratan  dalam memanfa'atkan  pelayanan

Selanjutnya BPJS kesehatan  dapat meningkatkan alokasi  anggaran untuk pendidikan  dan pelatihan  bagi tenaga  kesehatan, dan yang paling penting  adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat  pada berbagai tingkatan , sehingga masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan program ini semaksimal mungkin

Bupati juga menjelaskan, sampai saat ini penduduk kabupaten Nias yang sudah terdaftar sebagai peserta program JKN KIS sebanyak 152.353 jiwa atau 99,31%,  Bupati Juga menghimbau agar  memanfa'atkan program JKN KIS sebagai perlindungan kesehatan untuk diri dan keluarga, dengan mengingatkan bahwa “lebih baik mencegah dari pada menggobati”ungkap bupati mengakhiri. (Makmur Gulo)

Label:

Pemkab Nias, Peringati Hari Kartini Ke-140

NIAS, GELORA HUKUM - Ketua TP. PKK kabupaten Nias Ny.Tikna Murni S.Laoli menyampaikan sambutan pada peraya'an hari kartini ke-140 2019 bertempat di Pendopo Bupati Nias Jumat (03/05).

Pada acara puncak peringatan hari Kartini ke-140 kabupaten Nias yang di selenggarakan oleh TP.PKK Kab.Nias terpadu dengan dharma wanita persatuan Kab.Nias bertujuan untuk mewariskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan yang terkandung dalam sejarah perjuanga Raden Ajeng Kartini 140 tahun lalu, mendobrak keterbelakangan dan keterkungkungan perempuan dengan slogan “habis gelap terbitlah terang”.

Pada sambutan Ibu ketua TP.PKK Kab.Nias Ny.Tkma Murni S.Laoli menyampaikan, Meningkatkan peran dan kedudukan kaum perempuan indonesia dalam peningkatan keutuhan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui kualitas pendidikan formal perempuan dengan tujuan mendorong terwujudnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat , berbangsa dan bernegara.

Di tambahkannya, bahwa selain meningkatkan kesetara'an hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki dalam mengenyam pendidikan yang berkualitas serta instansi pemerintah dan non pemerintah untuk menempatkan perempuan pada posisi pengambil kebijakan yang responsif gender.

Di tahun 2019 para kartini-kartini kita dengan berthemakan perkuat advokasi dan aksi yang nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal perempuan, "ungkap Ketua TP.PKK Kab.Nias.

Kemudian Bupati Nias menghimbau kepada kaum perempuan, untuk mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya karena itu adalah jendela dunia yang seperti Raden Ajeng Kartini dimana mottonya” habislah gelap terbitlah terang”.

Maka harus mampu menempatkan diri dan pandai mengatur waktu sehingga kepentingan umum dan kepentingan pribadi bisa berjalan dengan baik, ujarnya. (Makmur Gulo)

Label:

Menjelang Bulan Ramadhan, Pemkab Nias Bentuk 3 Tim

NIAS, GELORA HUKUM- pemerintah Kabupaten Nias melalui Wakil Bupati Nias, Arosokhi Waruwu mengukuhkan tim safari Ramadhan, tim pelaksana buka puasa, dan tim pelaksana halal Bi halal Kabupaten Nias Tahun 1440 H / 2019 M, bertempat di di ruang Oval lantai lll kantor Bupati Nias, Sabtu (4/5).

Pada arahan Wakil Bupati Nias menyampaikan, pada beberapa waktu ke depan ini umat islam di penjuru dunia akan menyambut dan memasuki bulan Ramadhan yang merupakan bulan penuh berkat dan rahmat

Maka dengan itu Pemerintah Daerah Kab.Nias selaku penyelenggara Negara memiliki beban dan tanggung jawab untuk turut serta mensukseskan penyelenggara'an pembina'an kehidupan beragama di daerah, untuk membangun kehidupan spiritual umat Islam bulan Ramadhan selalu dimanfa'atkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias untuk membangun kehidupan spiritual umat Islam,

Di jelaskannya, pada kesempatan ini kami akan mengukuhkan 3 tim pelaksana yang memfasilitasi berbagai kegiatan pada bulan Ramadhan.

dari 3 tim tersebut, mempunyai fungsi masing-masing, antara lain:
tim Safari Ramadhan bertugas untuk memfasilitasi pelaksana'an ke mesjid-mesjid, 
dan tim pelaksana'an buka puasa fokus pada hubungan silahturahmi,
sedangkan tim pelaksana'an Halal BI Halal bertugas untuk mewujudkan syukur akan datangnya Hari Raya Idul, "ungkap wabup

Di akhir sambutannya, wabup menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim dan juga semua pendukung program pemerintah Kab.Nias sehingga bulan ramadhan dapat terasa lebih bermakna,

wabup juga berharap, kiranya amanah ini dapat di jalankan dengan baik dan memberikan manfa'at bagi kita bersama dan masyarakat Kabupaten Nias, "ungkap wabup mengakhiri. (Makmur Gulo)

Label:

Rabu, 01 Mei 2019

Bupati Nias, Kukuhkan Tim FKDM Kab.Nias 2019-2024

NIASN- GELORA HUKUM - Pemeri Kabupaten Nias bentuk Forum Kewaspada'an Dini Masyarakat (FKDM) periode 2019-2024, yang di kukuhkan langsung oleh Bupati Nias, Drs. Sokhiatulo Laoli,MM. bertempat di Ruang Oval Lantai III Kantor Bupati Nias, (30/04/2019).

Turut hadir, Wakil Bupati Nias, Staf Ahli, Asisten Sekda, mewakili Forkompimda serta para Camat dan para pengurus yang ikut pengukuhan.

Pada arahan Bupati mengatakan, bahwa dalam rangka mendorong terciptanya stabilitas keamanan serta mengantisipasi berbagai bentuk ATHG maka perlu adanya peningkatan kewaspada-an dini pemerintah daerah.

Bupati berharap, agar tim yang telah dibentuk segera melaksanakan tugas di wilayah masing-masing, Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada tim (pengurus lama) periode 2013-2018 atas pengabdiannya untuk Kabupaten Nias,

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengucapkan selamat kepada para pengurus baru,

Kepala Badan Kesbangpol Kab.Nias Ahd. Darwis Zendrato dalam laporannya, bahwa FKDM Kabupaten Nias periode 2019-2024 dibentuk sesuai amanat Permendagri Nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspada'an dini daerah.

Dia berharap kepada seluruh tim yang telah dibentuk segera menyusun rencana aksi pendeteksian dan pencegahan dini terhadap kemungkinan munculnya potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di wilayah Kabupaten Nias, ”Ungkap Darwis zendrato. (Makmur Gulo)

Label:

Penjaringan Calon Perangakat Desa Atualuo, Panitia Terkesan Membuat Aturan Sendiri

Fidelis Gulo (peserta calon perangkat Desa)
NIAS,GELORA HUKUM - Fidelis Gulo peserta calon perangkat Desa Atualuo protes keras tindakan tim penjaringan  karena dinilai tidak netral bahkan terkesan membuat aturannya sendiri dan mengakibatkan kerugian peserta diantaranya saya sendiri, 

Penjaringan perangkat Desa itu berdasarkan surat pengumuman panitia Tim seleksi calon perangkat desa Atualuo Kecamatan Ma'u Kab. Nias tanggal 05 April 2019 nomor : 01/PSCPD/D-AST/2019,  dengan waktu penyerahan berkas bagi pelamar mulai dari tanggal 8 s/d 24 april 2019.

Lanjut Fidelis awalnya proses penjaringan itu saya sangat antusias sehingga  saya bersusah payah melengkapi semua persyaratan yang telah di tentukan, sehingga kelengkapan berkas lamaran yang diminta, saya serahkan kepada panitia pagi hari sebelum batas waktu pendaftaran.

Memang didalam berkas yang saya serahkan, surat keterangan belum pernah sebagai terpidana dari pengadilan belum terlampir, karena tidak sempat saya jemput di Gunungsitoli, tetapi malam hari itu juga sekitar pukul 19:30.wib  (sebelum batas waktu pendaftaran) kekurangan berkas itu saya susul dan langsung menyerahkan kepada panitia penjaringan, sehingga besoknya tanggal 25 oleh panitia menggelar seleksi berkas  terhadap peserta penjaringan itu.

Tapi anehnya, pagi tanggal 26, tiba-tiba "SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA" yang sudah saya serahkan, oleh ketua panitia tim seleksi KAHATI GULO mengembalikan kepada saya melalui dititip dirumah warga desa dusun II.

Atas fakta ini saya merasa keberatan dengan perilaku ketua panitia tersebut, karna saya tidak tau alasannya apa sehingga surat keterangan itu tidak di diperlukan, padahal surat tersebut merupakan salah satu persyaratan  yang wajib diserahkan oleh bakal calon untuk kelengkapan admistrasi pencalonan.

Sementara peserta sesama pelamar bernama Yulianus Gulo masih bersetatus mahasiswa aktif di STP dian mandala Gunungsitoli, tetapi ketua panitia memperbolehkan, ungkap fidelis dengan kecewa.

Kepada awak media salah seorang panitia tim seleksi Ina Rio Gulo menjelaskan; tanggal 24/04/2019 kami sudah terima berkas Fidelis, kemudian pada malamnya tgl 24/04/2019 sekitar jam 19:30.wib Fidelis menyerahkan lagi sama saya surat keterangan dari pengadilan dan besoknya tgl 25/04/2019 kekurangan berkas itu saya serahkan kepada ketua panitia di rumahnya sekitar pukul 08.wib pagi, kemudian tgl 25 itu sekitar pukul 14.wib siang kami berkumpul di rumah kepala desa untuk memferifikasi berkas peserta yang melamar dan kami ceklis persyaratan yang sudah di lengkapi masing-masing peserta dan termasuk pada berkas fidelis surat dari pengadilan sudah ada.

Saat itu memang oleh ketua panitia mempersoalkan tentang berkas Fidelis, katanya kenapa tidak ada surat pengunduran diri dari wartawan, dan saya sempat mengatakan, kegiatan wartawan itu adalah profesi, apa pagi tiada tertuang sebagai syarat dalam pencalonan.

Bahkan kami juga sampaikan keada ketua bahwa berkas Yulianus Gulo kekurangan yakni Surat akte kelahiran yang di legalisir, karna yang ada hanya surat keterangan akte lahir dari kepala desa ungkap Ina Rio.

Kepada Media Gelora Hukum, kepala dinas kependudukan Kab.Nias, ibu MARTAHANI D. MATONDANG, SH,  mengatakan ; tidak ada hak kepala desa mengeluarkan surat keterangan lahir, karna dokumen dari dinas kependudukan itu di peroleh dari dinas kependudukan bukan dari kepala desa.

Selanjutnya Kabid pemdes Kab.Nias bapak F.lase, mengatakan kalau dalam aturannya bahwa mahasiswa yang duduk bangku itu  tidak bisa menjadi Perangkat desa karna  di desa harus berkantor kecuali kalau ada pertimbangan dari panitia.

Soal syarat untuk menjadi calon perangkat  Desa, sama sekali tidak ada dalam ketentuan bahwa bagi yang berprofesi wartawan bahwa harus memberi surat pengunduran diri, kecuali surat pengunduran diri itu apa bila orang tersebut sudah menjabat seperti LPM di desa atau perangkat lainnya, tapi kalau soal wartawan tidak ada syarat-syarat dari kami yang seperti itu Karna itu kan profesi, "ungkap Kabid.

Lebih lanjut, Plt. Camat Ma'u bapak Rudin waruwu,ST,  mengatakan aturan perangkat desa dan juga persyaratan yang ada pada ketentuan, itulah dia, apa persyaratan yang ada pada pengumuman hanya itu yang di lengkapi oleh peserta, kalau soal mahasiswa nanti di buktikan kalau dia sudah kerja, karna mana tau nanti setelah dia kerja dia bukan mahasiswa lagi, tandas Camat mengakhiri. (MG)

Label: ,