Senin, 30 November 2020

Memilih Kolom Kosong Pada Pilkada Gunungsitoli, Dapat Menyelamatkan Demokrasi Dari Masifnya Dinasti

Oleh: Alfons Cahyadi Zebua

GUNUNGSITOLI, GELORA HUKUM - Memilih kotak Kosong pada Pilkada Gunung Sitoli dapat menyelamatkan Demokrasi dari Masifnya Dinasti, Oligarki dan Tirani, apa lagi berdasarkan catatan sejarah, Gunungsitoli atau sering disebut Luaha sudah dikenal dan dikunjungi sejak abad ke 18, merupakan kota tertua dan terbesar yang ada di Kepulauan Nias. Di Gunungsitoli merupakan wilayah yang dikepalai oleh seorang Wali Kota oleh karena itu JANGAN ADA JABATAN DIATAS JABATAN WALIKOTA akibat Krisis Pemerintahan di Gunungsitoli yang dapat dilihat berdasarkan cuma ada satu pasangan calon walikota.

Bila dikaji dari keinginan rakyat sudah pasti Warga Gunungsitoli tidak ingin Kekuasaan politik hanya dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga seperti yang biasa ditemukan dalam sistem Kerajaan, sebab ini menimbulkan ketidaksetaraan hak dan kepentingan sesama warga Negara jika dipandang dari sistem Demokrasi. Karena rakyat mengetahui Dinasti seperti ini pasti lebih mengutamakan kepentingan Keluarga ataupun Kelompoknya dari pada kepentingan umum sehingga akan sering ditemukan keanehan terselubungnya dalam prosedural pemerintahan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat Gunungsitoli.

Lihatlah dalam pilkada kali ini, sangat janggal bila dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya hanya karena DPRD hanya memberikan satu pasangan calon untuk dipilih yang mengakibatkan banyak masyarakat kurang antusias menyambut pesta demokrasi ini. Sejatinya pemilihan walikota itu disediakan untuk rakyat tetapi karena adanya pengelembungan kekuasaan menyumbat fungsi ideal partai yang berbondong-bondong HANYA BERANI MENAWARKAN SATU KANDIDAT SAJA sehingga mengakibatkan kerugian kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Apakah ini karena mahar politik yang besar? Atau karena Kekuasaan hanya dipegang oleh segelintir kelompok saja? Biarkanlah masyarakat yang berpendapat karena sampai detik ini Negara masih melindungi kebebasan berpendapat.
Oleh sebab itu gerakan kolom kosong oleh masyarakat dari kondisi alamiah dan opini akar rumput serta kekuatan kehendak Masyarakat Gunungsitoli janganlah ada berani yang menghalang-halangi, karena ini adalah hak yang dilindungi oleh Negara dan Kolom Kosong merupakan suatu harapan untuk memilih pemimpin yang baik.

Kepala daerah seperti cermin daerah itu sendiri oleh sebab itu masyarakat sangat membutuhkan pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan besar untuk pembangunan masyarakat Gunungsitoli, PENTING untuk diketahui Pembangunan Gunungsitoli bukan hanya infrastruktur saja tetapi pembangunan kehidupan masyarakat dengan sendi-sendi Agama dan budaya juga menjadi tugas Walikota. Apakah Walikota Gunungsitoli telah memenuhi tugasnya membangun masyarakat Gunungsitoli? Melihat masih adanya daerah yang terisolir, dan tidak terpenuhinya janji-janji pada saat kampanye dulu, Masyarakat Gunungsitoli pasti bisa menjawab, TIDAK.

Memang untuk mendapatkan jiwa kepemimpinan pada Negara demokrasi yang kedaulatannya ada pada rakyat tetapi pencalonannya dari Rekomendasi Partau tidaklah mudah sebab ketika terpilih Prinsip Take and Give tidak akan hilang dalam sebuah hubungan politik.
Sebenarnya bila dikaji lagi Walikota itu untuk Rakyat dan sudah seharusnya ketika Walikota sudah terpilih maka haruslah mengutamakan kepentingan rakyat Gunungsitoli terlebih dahulu.

Adakah Politik seperti itu? Jawabnya Ada.
Hal itu dapat ditemukan dalam kolom kosong dalam pemilihan kepala daerah tanggal 9 Desember 2020 ini. Sebab jika Kolom Kosong Menang maka Pejabat Walikota yang memimpin Gunungsitoli tidak mempunyai Hutang politik sehingga dapat FOKUS MEMIMPIN GUNUNGSITOLI tanpa merusak integritas karena tumbuhnya sistem keterbukaan, kejujuran, ketertiban, dan keadilan dilingkungan Gunungsitoli.

Lihat disana kelompok, organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan mendukung kolom kosong untuk Gunungsitoli.
Salam Kolom Kosong (Tim/red)
 
Ditulis oleh : Alfons Cahyadi Zebua

Label:

Sabtu, 28 November 2020

Kota Gunungsitoli Hanya 1 Paslon, Kokos Selamatkan Demokrasi


  Alfons Cahyadi Zebua (Aktivis Penggiat Anti Korupsi)

GUNUNG SITOLI, GELORA HUKUM - Pemilihan Kepala Daerah Gunung Sitoli belum mencerminkan sebuah kontestasi karena masih hanya menguntungkan salah satu pihak, yaitu hanya menguntungkan Paslon Tunggal yang didukung oleh gabungan partai politik. Ini seperti KRISIS PEMERINTAH di Gunung Sitoli dan dapat menjadi  berkepanjangan jika tidak dikawal oleh masyarakat.


Pemilihan Calon Walikota itu seharusnya untuk kepentingan rakyat sehingga harus melibatkan masyarakat sebab esensi demokrasi adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih, menerima atau menolak orang yang akan memimpin dan memerintah masyarakat Gunung Sitoli.

Tapi ketika kenyataan dalam pemilihan walikota hanya menunjukkan satu pasangan calon sehingga aspirasi Masyarakat Gunung Sitoli tidak sejalan karena hak memilih masyarakat dirampas oleh pasangan tunggal. koreksi atas ketidak-adilan atas ketidak adilan ini harus dilawan oleh masyarakat  karena apabila tidak akan menimbulkan dinasti. Hal ini merupakan keadaan luar biasa dalam Paradigma demokrasi dan sangat Cacat karena bagaimana masyarakat memilih jika calon hanya satu karena menjadikan suatu keterpaksaan saja oleh karena itu adanya Kolom kosong yang merupakan konsep turunan dari konstitusi dipandang menyelamatkan demokrasi di gunung sitoli.

Untuk menyelamat kota gunung sitoli dari keserakahan Kekuasaan, Tirani dan Oligarki kekuasaan yang didukung oleh gabungan partai politik maka Rakyat gunung sitoli harus bertekad untuk perubahan yang baik agar di kemudian hari tidak terjadi lagi perampasan hak masyarakat nias.

Semua masyarakat gunung sitoli mengetahui TIRANI ini pintar mengubar janji-janji tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan janjinya, atau mungkin dia hanya seorang pendusta. Dulu TIRANI ini menjanjikan Pengadaan tanah pemakaman umum TETAPI sampai detik ini sampahpun masih berserakan, kemudian dia menjanjikan bantuan dana bergulir kepada nelayan sebesar 2 Milyar/Tahun, ditambah lagi Janji Pengelolaan Karet untuk masyarakat TETAPI FAKTANYA ketika TIRANI ini memimpin janji-janji itu tidak terpenuhi DAN PALING MENYEDIHKAN menimbulkan beberapa daerah Terisolasi.
Melihat Janji-janji yang tidak dapat dipenuhinya itu dan fakta yang menyedihkan terisolirnya masyarakat daerah Gunung Sitoli Utara masih saja perwakilan kita yang duduk di kursi DPRD dan Gabungan Partai Politik mendukung penuh Calon Tunggal ini.

Maka pergerakan rakyat dalam serangkaian aktivitas masyarakat untuk mensosialisasikan dan mengedukasi adanya pilihan lain yaitu kolom kosong yang menyelamatkan demokrasi. Perlu diketahui kolom kosong adalah pilihan yang dilindungi oleh undang-undang dan jika kolom kosong menang maka Pemimpin di kota Gunung Sitoli bukan dari Rekomendasi Partai Politik karena Pemimpin akan ditunjuk Langsung oleh Kemendagri yang diangkat sumpahnya atas nama Presiden dan PEJABAT WALIKOTA yang sama kewenangannya dengan Walikota akan menjalankan roda pemerintahan berdasarkan ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Walau tidak mendapat alokasi dana kampanye dari negara sehingga harus menggunakan dana sendiri gerakan kolom kosong semakin menjamur seperti dimusim penghujan karena Pimpinan Gunung Sitoli sebenarnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ditambah adanya Jaminan Hukum jika kolom kosong menang maka  Pejabat struktural Eselon II pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/b yang Mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, dengan daftar penilaian pelaksaan pekerjaan baik yang dibuktikan dengan riwayat jabatan akan memimpin kota Gunung Sitoli.

Walikota Gunung Sitoli itu untuk Rakyat bukan untuk kepentingan TIRANI dan Golongannya. Mari kita memilih pada TPS kita terdaftar pada tanggal 9 Desember 2020. Salam Kolom Kosong Gunung Sitoli. (ALF)

Ditulis oleh : Alfons Cahyadi Zebua (Aktivis Penggiat Anti Korupsi

Label:

9 Bulan Laporan Pemalsuan Tanda Tangan Nurlia "Mengendap" di Polrestabes Medan


MEDAN, GELORA HUKUM - Seorang ibu Rumah tangga,Nurlia (59) warga Jalan Jendral A.H Nasution No.38,Kecamatan Medan Amplas mendatangi Kantor Polrestabes Medan,Jalan H.M Said No.1 Medan,Jumat (29/11/2019) mempertanyakan kinerja Polrestabes Medan. Pasalnya, penyidikan kasus pemalsuan tanda tangan yang termuat dalam Pasal 263 KUH Pidana,yang terjadi,Senin (4/2/2019) di Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 Tanjung Morawa,Kelurahan Timbang Deli,Kecamatan Medan Amplas,atas nama terlapor (Dalam Penyelidikan). 

Menurut Nurlia, kasus pemalsuan tanda tangan  ini sudah dilaporkan ke Polrestabes Medan  pada 04 Februari 2019. Dalam kasus ini, Nurlia melaporkan atas nama terlapor (Dalam Penyelidikan)  dalam
Laporan pemalsuan tanda tangan dalam hal ini berawal dari pencabutan perkara yang terjadi di Polda Sumatera Utara atas Laporan Polisi No. Pol: LP/351/VI/2011/SKPT II tanggal 5 Juni 2011 di Ditserse Polda Sumut. 

"Padahal saya tidak pernah mencabut Laporan Perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang saya laporkan ke Polda Sumatera Utara, " Ujar Nurlia saat ditemui di Polrestabes Medan, Jumat (29/11/2019). 

Sejak kasus ini dilaporkan, hingga hari ini belum menunjukkan titik terang. Nurlia hanya menerima SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) sebanyak 3 kali. Artinya, dari 9 bulan kasus itu dilaporkan ke Polrestabes,berarti pihak Polres sudah 6 kali tidak memberikan SP2HP. Padahal, seharusnya penyidik wajib memberikan SP2HP setiap bulannya kepada seluruh pihak yang melaporkan kasus kejahatan. Bagi Nurlia, tentu hal ini menyedihkan terkesan kasus ini tidak kunjung ditangani. 

"Kepada Bapak Kapolrestabes Medan mohon kasus saya ini ditindaklanjuti, Karena tugas Polisi itu melindungi dan mengayomi masyarakat sesuai dengan Moto Polisi, Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter), " Ujar Nurlia Berharap. 

Kepala Satuan (Kasat)  Reskrim Polrestabes Medan, Kompol. Eko Hartanto saat dikonfirmasi melalui Whats App mengatakan, belum mengetahui kasus pemalsuan tandatangan yang dialami Nurlia. 

"Saya belum mengetahui kasus tersebut, coba Konfirmasi ke penyidik aja, " Ujar Eko Hartanto. 

Ditempat terpisah,Awak media Aktual.Com mencoba untuk mengkonfirmasi terhadap penyidik,Aiptu B Doloksaribu,SH yang menangani kasus Nurlia di ruang penyidik Polrestabes Medan. 

Menurut penjelasan Doloksaribu, saat ini Penanganan kasus pemalsuan tandatangan atas nama Nurlia sudah tahap penyidikan. 

"Kita (Polrestabes)  akan melayangkan surat ke Poldasu untuk memanggil pihak penyidik yang menangani laporan Nurlia di Polda Sumut,setelah itu akan dibuat acara gelar perkara, " Ujar Doloksaribu saat ditemui di ruangannya, Jumat (29/11/2019). 

Ditanya terkait kendala lambatnya penanganan kasus yang dialami pihak penyidik terhadap kasus Nurlia, Doloksaribu mengatakan, terkendala dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan banyak nya berkas laporan masyarakat yang ditangani bagian Unit Reskrim. 

" Karena jumlah  personil penyidik dibagian Reskrim tidak sesuai dengan berkas  kasus yang yang begitu banyak, "Ujar Doloksaribu sambil menunjukan berkas laporan masyarakat yang masih banyak dalam diproses.(Antoni Pakpahan)

Label:

Sabtu, 21 November 2020

DPD AKRINDO Hadiri Undangan Rapat Dengar Pendapat DPRD Nias


GUNUNGSITOLI, GELORA HUKUM - Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD Kabupaten Nias bersama dengan Pengurus DPD AKRINDO Kepulauan Nias, DPC GMNI Gunungsitoli, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias, Direktur Rumah Sakit Daerah Gunungsitoli (RSUD) dan beberapa perwakilan Tim Medis yang dilaksanakan di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nias Desa Ononamolo I Lot, Selasa, (17/11/2020) Pada pukul 15.00 Wib.

Kegiatan RDP tersebut hanya dihadiri dua (2) orang anggota DPRD Kabupaten Nias yakni Yosafati Waruwu dan Maspena Gulo dari fraksi Partai NasDem, sementara 23 anggota DPRD Kabupaten Nias yang lain sedang sibuk dengan agenda tersendiri.

Yosafati Waruwu dalam penjelasannya mengatakan bahwa pimpinan DPRD Kabupaten Nias telah memberikan mandat kepada kami untuk memimpin rapat dengar pendapat hari ini, terkait sorotan masyarakat atas pelayanan Tim Medis di Rumah Sakit Umum Gunungsitoli yang semakin buruk.

Ketua DPD Asosiasi Kabar Online Indonesia (AKRINDO) Kepulauan Nias Edison Sarumaha, S.Pd mengatakan bahwa mencermati kejadian yang telah berlangsung selama pandemi covid-19 Pengurus DPD AKRINDO Kepulauan Nias sebagai mitra Pemerintah, institusi TNI, Polri, lembaga legislatif dan lembaga swasta lainnya senantiasa berperan sebagai sosio kontrol, menyikapi situasi saat ini yang sangat memprihatinkan dan akan berdampak buruk pada pelayanan publik terutama dalam pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan utama bila tidak segera dicarikan solusi.
Salah satu isu yang menjadi masalah saat ini adalah pasien yang rekam jejak medis berpenyakit diabetes diklaim pasien covid-19, pasien yang dinyatakan Covid-19 hasil labnya tidak diberikan, masyarakat trauma berobat ke rumah sakit, pernyataan menolak pasien covid-19 bukan solusi, karena RSUD Gunungsitoli bukan milik pribadi, bila tidak sanggup melayani baiknya mengundurkan diri.

Berdasarkan situasi tersebut maka, direkomendasikan beberapa hal:
1. Mengklaim pasien sebagai pasien Covid-19 supaya dihentikan
2. Hasil lab diberikan pada pasien jangan dirahasiakan.
3. Bupati perlu evaluasi kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias dan Direktur RSUD Gunungsitoli.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias dan Direktur RSUD Gunungsitoli bila tidak sanggup menangani masalah yang sangat kompleks sebaiknya mengundurkan diri.
5. Bila hal ini tidak diindahkan maka akan dilanjutkan pada jalur hukum. Namun sebagai mitra dihimbau kepada seluruh stakeholder supaya dapat bertindak tegas dalam masalah ini sehingga rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat kembali pada posisi semula, karena kalau tidak maka akan menjadi bom waktu keresahan dan kemarahan masyarakat yang akan menimbulkan efek negatif ke depan.

Hal senada juga diungkapkan Agustinus Hulu sebagai Pengurus DPD AKRINDO Kepulauan Nias bahwa diharapkan kepada Pemkab Nias agar segera mengevaluasi Direktur RSUD Gunungsitoli yang dinilai kekanak-kanakan, sedikit ada kritikan sudah membuat surat tidak mau melayani pasien lagi, saya melihat Bupati Nias salah menempatkan orang, sehingga ini berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.

Kita berharap bahwa RSUD Gunungsitoli merubah pola pelayanan yang selama ini terkesan abai dan tidak terkoordinir dengan baik, tidak ramah terhadap pasien, mental para perawat yang terkesan tidak bersahabat dan pilih kasih. Selain itu dalam pelayanan pasien semestinya lebih mengutamakan keselamatan nyawa orang, jangan ada diskriminasi pelayanan, kalau keluarga pejabat dinomor satukan tapi kalau masyarakat biasa disepelekan, agar kesan negatif terhadap RSUD Gunungsitoli berubah dan perawat dibiasakan ramah senyum, ramah terhadap setiap pasien.

Dengan keluarnya beberapa rekomendasi bersama dengan DPRD Kabupaten Nias maka diharapkan bisa menjawab kegelisahan masyarakat selama ini, itu pun kembali kepada Bupatinya, dan saya yakin Bupati tidak tutup mata akan hal ini. Kita tunggu saja, apakah DPRD Kabupaten Nias mampu melakukan fungsi kontrolnya pada eksekutif. Jika tidak maka pasien dipastikan tidak mau berobat di RSUD Gunungsitoli yang katanya pendapatan bulanannya menurun dari 5 M ke 2 M perbulannya. Selain itu harapan akan sosialisasi terus digalakkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nias agar nama baik RSUD Gunungsitoli kembali pulih sehingga menjadi Rumah Sakit yang dipercaya oleh masyarakat seperti sebelum adanya Covid-19 ini, tandasnya mengakhiri.

Mewakili Pengurus DPC GMNI Gunungsitoli - Nias dalam hal ini Ketua Joko Puryanto mengatakan dengan nada tegas sangat kecewa dengan para anggota legislatif yang yang lain, seakan tidak serius dengan apa keluhan dan aspirasi masyarakat yang selama ini wajib untuk diperjuangkan. Dia juga mendesak Pimpinan Daerah Kabupaten Nias untuk segera mencopot dr. Yulianus Dawolo dari jabatannya sebagai Direktur RSUD Gunungsitoli karena dinilai tidak bisa menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, serta pernyataannya di media bahwa tidak siap melayani pasien Covid-19.

Dia juga mendesak DPRD Kabupaten Nias untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 untuk mengaudit anggaran dana Covid-19 yang besarannya kurang lebih 12 miliar rupiah, ungkapnya dengan tegas.

Direktur RSUD Gunungsitoli menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi terkait hasil lab yang dinyatakan positif Covid-19, akan tetapi yang memiliki kewenangan adalah Tim Gugus Tugas Covid-19.

Dilanjutkan, "biar publik tahu bahwa kami adalah bagian terkecil dari Tim Gugus Tugas Covid-19, jadi kewenangan kami terbatas untuk itu, ungkap direktur RSUD.

Dilanjutkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Martin Harefa mengatakan bahwa beliau siap untuk dievaluasi terhadap kinerja dalam penanganan tugas-tugas yang diberikan apabila hal itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya, tandasnya.

dr Hotma Purba mengatakan dalam rapat dengar pendapat tersebut bahwa orang atau pasien yang sudah memiliki penyakit bawaan sangat rentan terpapar virus corona (Covid-19) seperti halnya penyakit diabetes, darah tinggi, jantung, ginjal dan lain- lain.

Pada Rapat Dengar Pendapat tersebut direkomendasi beberapa hal yaitu :
1. Pelayanan kesehatan di RSUD Gunungsitoli akan di evaluasi dan akan disosialisasikan secara berkesinambungan sehingga masyarakat tidak trauma untuk datang berobat.
2. Tim medis akan menangani pasien yang memiliki penyakit bawaan sebagai skala prioritas
3. Mendesak pemerintah kabupaten Nias dan pemprov Sumatera utara untuk melakukan pembenahan fasilitas untuk penanganan dan pencegahan covid 19
4. Mendesak dinas kesehatan Kabupaten Nias dan direktur RSUD kota Gunungsitoli supaya transparan terhadap data pasien, terutama yang dinyatakan positif covid 19
5. Mendesak untuk pembentukan pansus covid 19, dan hasil RDP ini akan dibahas dalam rapat paripurna DPRD kabupaten Nias
6. Mendesak bupati Nias untuk mengevaluasi kinerja Kadis kesehatan Kabupaten Nias  dan direktur RSUD Gunungsitoli terkait pelayanan kesehatan masyarakat selama pandemi covid 19 semakin buruk. (ES)

Label:

Camat Tugala Oyo, Gelar Sosialisasi Cegah kovid 19


NIAS UTARA, GELORA HUKUM - Pihak Kantor Camat Tugala'oyo gelar sosialisasi Cegah penyebaran Pandemi Covid-19 diselenggarakan di Gedung Pasar Te'olo, (17/11/2020)

Pada pertemuan yang berlangsung selain dihadiri oleh Camat Tugala'oyo Society Hulu, S.Pd, MM dan Danramil 07 Alasa, Kapol pos Polsek Alasa, serta para Kades dan ratusan masyarakat perwakilan dari masing masing Desa.

Camat Tugala'oyo dalam kata arahan dan bimbingan, dengan tegas mengharapkan kepada seluruh aparat desa agar sungguh sungguh mengarahkan warga Desa terutama di wilayah Desanya masing masing, agar selalu memakai masker yang sudah di berikan oleh pemerintah, serta mematuhi protokol kesehatan sebagaimana petunjuk teknis yang telah disosialisan sebelumnya.

Setelah acara sosialisasi selesai, maka rombongan Camat Tugala'oyo, Danramil Alasan dan Kapolpos Polsek Alasa turut bersama melayat  atas meninggalnya ibu dari Mantan Kades Te'olo. (Torius Hulu).

Label:

Rabu, 18 November 2020

Pemkab Nias Raih Juara I lomba inovasi aman Covid-19


NIAS, GELORA HUKUM - Pemerintah Kabupaten Nias meraih juara I terbaik lomba inovasi daerah tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19. Hal itu di sampaikan sekretaris daerah Kabupaten Nias Drs. F. Yanus Larosa, M.AP. Saat memimpin Rapat koordinasi terbatas (RAKORTAS) dalam rangka mengapresiasi dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah tahun anggaran 2020 yang dihadiri oleh Unit kerja terkait beserta tim penilai. Berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Nias. (17/11/20)

Pada rapat tersebut, Sekda Kab.Nias F.Yanus Larosa menyampaikan, "Penilaian SKPD berkinerja telah dimulai sejak tahun 
2017 dengan mempedomani data terkait perencanaan strategis dan laporan keterangan pertanggungjawaban, tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat daerah. Laporan kinerja 
dan perjanjian kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan/aset, pengelolaan kepegawaian serta impelementasi Motto kerja “KIS” (Kreatif, Inovatif dan Sinegritas)"Ucap Sekda

Lebih lanjut F.Yanus Larosa menyampaikan,"Untuk mengevaluasi implementasi motto kerja pemerintah Kabupaten Nias (KIS) yang telah dilaunching sejak tahun 2017 yang lalu, maka pemerintah daerah Kabupaten Nias secara kontiniu setiap tahun melaksanakan penilaian dan pemberian 
penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbaik dan berprestasi. Dan juga pelaksanaan lomba inovasi perangkat daerah (LIPD) yang telah diawali pada Tahun 2019 lalu tetap dilaksanakan pada tahun 2020 ini dengan ruang lingkup “Produktivitas di Era New Normal."Ungkapnya

F.Yanus Larosa menambahkan, "Hal tersebut sudah merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Nias atas penghargaan yang telah 
diberikan oleh Kementrian Dalam Negeri kepada pemerintah Kabupaten Nias. Dimana Pemkab Nias terpilih sebagai Juara I (satu) terbaik lomba inovasi daerah tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19,
sektor perizinan terpadu satu Pintu (PTSP) dan juga Juara III (tiga) di sektor pasar modern, dengan total hadiah dana insentif daerah sebesar 4.milyar rupiah.

Tentunya pemberian penghargaan kepada SKPD itu, menjadi motivasi kepada pimpinan SKPD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat."Tandas Sekda Kab.Nias Drs. F. Yanus Larosa, M.AP. Mengakhiri. (Makmur Gulo)

Label:

Pelaksanaan DD Ononamolo I Diduga Sarat Korupsi


NIAS BARAT, GELORA HUKUM - Sejumlah masyarakat Desa Ononamolo I Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat, diwakili Lalaziduhu Waruwu alias Ama Mena Tokoh masyarakat, dirumahnya (17/11/2020) menyampaikan rasa kekecewaan atas tindakan kepala Desa bersinial AW dalam pengelolaan Dana Desa TA. 2019 & 2020, berupa Bangunan Bronjong, Penurunan Gunung, Paud, TPT dan Parit kompleks kantor Desa, dengan menelan anggaran senilai Miliaran rupiah, sementara bila dihitung secara kasat mata bahwa nilai bangunan tersebut secara keseluruhan diperkirakan 500 juta, artinya tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang di alokasikan dengan nilai fisik bangunan dilapangan.

Lanjut Ama Mena, sejak tahun 2019 s/d 2020, oleh Kepala Desa tidak pernah melakukan musyawarah Desa untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam penetapan item pembangunan berskala prioritas, selain hanya 1 kali saja tanggal 23 Oktober 2020, itupun dalam rangka hanya mendengarkan paparan kepala Desa tentang alokasi pembangunan yang akan dibangun dan telah disusun terlebih dahulu, akhirnya kami masyarakat hanya bertindak sebagai pendengar setia, sehingga dugaan praktek korupsi yang gila gilaan dalam keseluruhan pembangunan ini terkesan sulit terbantahkan.

Lainnya anggaran pemberdayaan Masyarakat Desa TA.2019 sepengetahuan saya sama sekali belum terlaksana, dari itu kami berharap kepada pihak yang berkompeten agar dapat menelusuri keluhan kami ini, sebelum kami membuat laporan secara resmi, tegas Ama Mena mengakhiri.

Kepala Desa Ononamolo I saat dikonfirmasi melalui Via telepon seluler, dengan singkat menjelaskan bahwa Anggara dana Desa Ononamolo I sudah dilaksanakan sesuai dengan Rab. (Emanuel G)

Label:

Selasa, 17 November 2020

Rampinas Pemuda Katolik Resmi Dibuka Menko Perekonomian


JAKARTA, GELORA HUKUM – Dalam rangka menyambut Dies Natalis Pemuda Katolik ke -75. Pemuda Katolik Pengurus Pusat, Komisariat Daerah (Komda) dan Pengurus Komisariat Cabang se – indonesia, mengikuti secara virtual Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rampimnas) I Pemuda Katolik 2020 dibawah sorotan Tema :  “Menciptakan Kader Pemuda Katolik yang Unggul Untuk Indonesia Maju”  pada Sabtu (14/11/2020).

Rapimnas I Pemuda Katolik tersebut dibuka oleh Menteri Perekonomian RI, Airlangga Hartarto dan dihadiri oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Pengurus Komda serta Komisariat Cabang (Komcab) se- Indonesia.

Selain itu hadir dan menyampaikan sambutan adalah, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Karolin Margret Natasa, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Dirjen Bimas Katolik Yohanes Bayu Somodro, Mgr. Iqnatius Kardinal Suharyo, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian dan Menteri Agama RI, Fuchrul Raz.

Ketua Umum Pemuda Katolik, Karolin Margret Natasa dalam sambutannya mengatakan, tahun ini adalah tahun spesial, bagi pemuda katolik yang telah berumur ke 75 tahun, pada 15 November 2020.

Untuk itu 75 tahun ini menurutnya, menjadi bahan refleksi bagi Badan Pengurus Pemuda Katolik dalam melakukan transformasi organisasi khusus berkaitan dengan pengembangan dan pembinaan kader Pemuda Katolik kedepan terutama memasuki 1 abad Indonesia Merdeka,” jelasnya

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, juga menyampaikan selamat Dies Natalis Pemuda Katolik ke 75 tahun serta mengulas sejarah perjuangan Pemuda Katolik.

“Kita tahu Jakarta dan Pemuda Katolik dalam proses meraih kemerdekaan punya catatan bersama. Kita menyadari cikal bakal organisasi kaum muda Katolik pertama kali didirikan di Indonesia adalah Katholieke Jongelingen Bon KJB yaitu sekitar November 1914 di Kota Jakarta ini, waktu itu masih disebut Batavia. Dan juga kita menyadari kontribusi KJB ini menjadi lebih terlihat lagi ketika pembebasan kongres pemuda kedua yang diadakan di gedung KJB yang sekarang dikenal dengan Aula Gereja Katedral Jakarta, yang waktu itu pengamanannya oleh pihak Belanda begitu ketat” terang Anies

Meskipun begitu lanjut Anes, tidak menggentarkan niat para pemuda di dalamnya untuk tetap memikirkan kata merdeka, sehingga rapat itu berlanjut sampai akhirnya melahirkan Sumpah Pemuda. 

Olehnya itu Kata Anes,  kini sudah saatnya menjadi tugas kita semua seluruh masyarakat termasuk Pemuda Katolik untuk meneruskan tradisi perjuangan ini.

Disamping itu, Dirjen Bimas Katolik Yohanes Bayu Somodro dalam sambutannya, kembali mengingatkan Tokoh Nasional Pemuda Katolik, yang salah satunya Frans Seda “ untuk jadilah Katolik Sejati” maksudnya agar tidak hanya giat disekitar Gereja atau Altar saja, tetapi harus terjun langsung ke masyarakat dan memberikan kontribusi berharga serta berdampak nyata khusus bangsa Indonesia.

Menurutnya, tidak cukup hanya bersikap prihatin pada umat Katolik dan masyarakat yang sedang berkesusahan, tidak perna cukup dengan seminar di ruang-ruang ber AC dan tidak perna cukup dengan sumbang saran saja, tapi yang diperlukan adalah langka nyata, tindakan kongkrit yang berdampak bagi kehidupan masyarakat, itulah yang diharapkan oleh Frans Seda. 

“untuk jadilah Katolik Sejati” maksudnya agar tidak hanya giat disekitar Gereja atau Altar saja, tetapi harus terjun langsung ke masyarakat dan memberikan kontribusi berharga serta berdampak nyata khusus bangsa Indonesi. Menurutnya, tidak cukup hanya bersikap prihatin pada umat Katolik dan masyarakat yang sedang berkesusahan, tidak perna cukup dengan seminar di ruang-ruang ber AC dan tidak perna cukup dengan sumbang saran saja, tapi yang diperlukan adalah langka nyata, tindakan kongkrit yang berdampak bagi kehidupan masyarakat, itulah yang diharapkan oleh Frans Seda.

Sedangkan Mgr. Iqnatius Kardinal Suharyo juga menyampaikan selamat melaksanakan Rapimnas I Pemuda Katolik 2020, Tuhan memberkati dan menunjukan jalan bagi Ormas Katolik, agar cita-cita Pemuda Katolik yang Unggul Untuk Indonesia Maju bukan hanya sebagai semboyan tetapi sunggu menjadi langka-langka maju lewat gerakan-gerakan yang nyata.

Dikesempatan yang sama Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, memaparkan bahwa, peran organisasi kepemudaan sangat penting untuk mensukseskan Program Pemerintah. Tito berharap Pemuda harus mampu membawa peran yang positif.

Momentun Rapimnas dan Dies Natalis Pemuda Katolik ke 75 tahun, Pemuda Katolik dapat menyusun program kerja yang dapat menunjukan peran Pemuda dalam pembangunan serta berperan aktif menjawab tantangan bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. “Pro Bono Publico, untuk kebaikan masyarakat”pungkasnya.

Ucapan dan pesan senada juga disampaikan oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Agama RI, Fuchrul Raz dan Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto sekaligus membuka Rapimnas I Pemuda Katolik 2020. (Tim/red)

Label:

Sabtu, 14 November 2020

Pasangan FODELA, Resmi Pasang Badan Memenangkan INOTO


NIAS UTARA, GELORA HUKUM - Setelah gagal sebagai peserta tetap Cakada Nias Utara, akhirnya Pasangan Calon Fonaha Zega & Emanuel Zebua (FODELA), menggelar pertemuan Akbar terhadap seluruh Tim suksesnya di Posko Bogali Kec.Sitelu Ori Kabupaten Nias Utara, Rabu, (11/11/ 2020).


Pada pertemuan tersebut terlihat di hadirin sejumlah Tokoh dari 8 Kecamatan Kabupaten Utara, terdiri dari Tokoh Adat Tokoh Agama Tokoh Pemuda dan seluruh Tim sukses FODELA se kabupaten Nias Utara.

Fonaha Zega dalam kata arahan menyampaikan hanturan minta maaf kepada seluruh Tim sukses atas upaya dan jerih payah yang telah diberikan secara sukarela untuk berjuang bersama FODELA selama ini, kita telah berjuang keras, tetapi di akhir perjuangan kita di PTUN mengalami kebuntuan, walaupun saat ini sedang menempuh jalur hukum di DKPP tetapi terkait etik bagi penyelenggara yang suka nakal.

Atas fakta ini, setelah mendengar masukan dari seluruh Tim serta pertimbangan dari sejumlah Masyarakat dari Tim FODELA, bahwa kita berkewajiban bersikap untuk mengarahkan dukungan kita kepada antara kedua pasangan calon yaitu INOTO atau AMAN, sehingga melalui pertimbangan yang cukup mendalam memutuskan bahwa pihak kita sepakat memberikan dukungan kepada pasangan Calon M.INGATI NAZARA dan OTORIUS HAREFA untuk menjadi Bupati & Wakil Bupati Nias Utara periode 2021-2025, tegas Fonaha Zega.

Lanjut Fonaha, secara keseluruhan saya berharap agar kita tetap solid dan bersatu untuk bekerja keras, berjuang sekuat tenaga untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon M.Ingati Nazara dan Otorius Harefa pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang, kita tidak bergabung dengan Tim INOTO yang sudah terbentuk tetapi Tim kita akan berdiri sendiri untuk memenangkan mereka.

Pantauan awak media, seluruh Tim yang hadir menyambut baik sikap yang telah ditempuh FODELA dan begitu antusias  untuk bersikap balik arah untuk memenangkan pasangan  M. Ingati Nazara & Otorius Harefa.(Torius Hulu)

Label:

Rabu, 11 November 2020

AKRINDO Desak Kapolres Nias Ungkap Kekerasan Terhadap Perempuan Peserta Aksi


GUNUNGSITOLI, GELORA HUKUM - Sejumlah elemen masyarakat diterima oleh kapolres Nias  Selasa, (10/11) sekitar pukul 11.30 Wib, untuk menanyakan perkembangan kasus yang dialami oleh MW saat berada dilokasi bersama demonstran di depan kantor dinas kesehatan kabupaten Nias.


Bu Josua mewakili Forum osseda Peduli Nias, menyampaikan bahwa hadir untuk memberikan dukungan serta advokasi  dan sekaligus menanyakan sejauh mana dan bagaimana proses masalah yang telah menimpa diri MW,  saat terjadi demonstrasi, kami mau mengawal  sampai masalah ini tuntas dan tidak merugikan pihak manapun
Ketua Dewan Pimpinan Daerah AKRINDO kepulauan Edison Sarumaha, S.Pd menyampaikan bahwa kehadiran DPD AKRINDO Kepulauan Nias sebagai bentuk dukungan pada korban kekerasan yang dialami oleh saudari MW, dan pada prinsipnya DPD AKRINDO merupakan mitra polres Nias maka kami berperan memberi masukan saran koreksi dan kritik bila mana hal tersebut diperlukan, sehubungan dengan situasi yang berkembang saat ini maka kami berharap supaya ada tindakan tegas dari pihak polres Nias dalam menyelesaikan masalah ini, karena ada ungkapan masalah besar diperkecil dan masalah kecil diselesaikan dengan baik sehingga penanganan kasus ini semua pihak diperlakukan adil, sehingga isu ini berhenti dan polisi sebagai pelindung, pengayom dan pengaman tetap berada pada posisinya sehingga citra negatif tidak melekat pada institusi kepolisian hanya karena oleh oknum yang tidak profesional dalam menjalankan tugas di lapangan.

Ketua Gerakan Daulat Desa Agustinus Hulu menyampaikan bahwa saat ini sudah mulai ada riak-riak ditengah-tengah masyarakat dan hal ini akan berbias tidak baik ke depan maka kami berusaha memediasi masalah ini sehingga hal tersebut tidak berkembang pada hal yang negatif. Supaya masalah ini sampai pada penyelesaian secara terang benderang, sehingga bisa disampaikan pada masyarakat bahwa hal tersebut telah diselesaikan dengan baik sehingga masalah ini tidak mencoreng adat yang ada di Nias dan juga institusi kepolisian hanya karena ulah seorang oknum.

Sri Laia SH Pengacara MW menyampaikan bahwa proses hukum terus berjalan, keberadaan klien sangat prihatin saya berdiri di samping MW hanya masalah sosial dan kemanusiaan dan lebih kearah jender, pada saat mau menyampaikan laporan ternyata pelaku sudah diproses dipropam, jadi ini merupakan satu keseriusan dari polres Nias, namun tetap akan mengawal proses hukum yang berjalan, maunya korban dipertemukan dengan pelaku, kalau mau berdamai maka dipastikan ada sesuatu hal yang salah, kalau masalah sanksi yang akan diberikan kepada pelaku hal tersebut kewenangan kapolres yang tidak bisa di intervensi, kalau difasilitasi untuk satu perdamaian maka dari keluarga siap saja karena ada ungkapan hanya orang yang tidak waras saja yang tidak mau baik.

Ketua Tim Investigasi DPD AKRINDO Kepulauan Nias Melianus Laoli menyatakan bahwa pihak Kepolisian pada hakikatnya sebagai pelindung, pengayom dan pemberi rasa aman bagi semua elemen. Dan jikalau peristiwa ini telah melibatkan oknum Kepolisian berupa pemukulan kepada para demonstran apalagi ini perempuan maka secepatnya diambilkan solusi. Sebagai institusi yang sudah dipercaya masyarakat maka kepercayaan itu tidak bisa didiamkan begitu saja.

Kita berharap kepada Kapolres Nias untuk memberi efek jera kepada oknum pelaku dan n kesalahan yang sudah dilakukannya dengan meminta maaf kepada khalayak publik, ujarnya.


Kapolres Nias dalam pemaparannya mengatakan bahwa memang sampai saat ini pelaku pemukulan masih belum diketahui identitasnya. Namun yang sudah diproses justru saat itu ia mengatakan melindungi MW dan tidak ada memukul seperti yang dituduhkan. Dan MW sendiri tidak tahu siapa pelaku yang sebenarnya. Sebelumnya dalam kejadian yang terekam dan tersebar masih dalam tahap penelusuran lebih lanjut. 

Pada awalnya kita mengharapkan proses perdamaian ini segera dilakukan agar tidak berkepanjangan. Semua pihak agar mendukung hal ini demi menjaga kondusifitas masyarakat.

Sebagai pimpinan di Polres Nias ini tetap berusaha agar masyarakat merasa nyaman dan aman bahkan kita membuat masyarakat merasa tidur nyenyak tanpa gangguan dari manapun.

Sebelumnya beberapa pernyataan di media sosial yang sengaja atau tidak disengaja terkait aksi demo ini yang sedikit menyita perhatian untuk tidak ditanggapi terlalu serius karena itu bisa menyita energi dan konsentrasi kita untuk melaksanakan kegiatan kita, pungkasnya.

Diakhir kegiatan jajaran ormas, media dan Polres Nias melakukan foto bersama  dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. (ES)

Label:

Kamis, 05 November 2020

Festival Lagu Nusantara Untuk Indonesia Raya


"Merayakan Kemajemukan, Menumbuhkan Persatuan, Menguatkan Nusantara"

Indonesia memiliki kekayaan seni dan budaya yang beraneka ragam, yang tersebar di pelosok Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas.

Salah satu kekayaan seni dan budaya adalah lagu daerah, yang lahir dan tercipta berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh masyarakat setempat.

Lagu-lagu daerah memiliki kekhasan tersendiri, setidaknya diungkapkan dengan bahasa daerah setempat, dinyanyikan dengan dialektika tertentu dan didominasi dengan nada-nada khas yang sudah menjadi kebiasaan lokal.

Dengan mengenali lagu daerah lain akan memperkaya pemahaman akan seni dan budaya daerah lain.

Dari bahasa daerah yang digunakan, setiap orang akan memperkaya wawasan dan pengetahuannya akan  khasanah keberagaman budaya di Nusantara.

Mengenal seni dan budaya daerah lain secara tidak langsung akan meningkatkan toleransi antar sesama anak bangsa. 

Lagu dan musik sebagai bahasa universal bisa menjadi media pemersatu dan perekat keberagaman antar daerah di Nusantara.

Untuk membangkitkan minat masyarakat luas khususnya generasi muda untuk mengenali, mengembangkan, mencintai, dan melestarikan seni dan budaya Nusantara melalui lagu-lagu daerah.

Maka komunitas SUARA OWO NIAS menyelenggarakan 
"FESTIVAL LAGU NUSANTARA UNTUK INDONESIA RAYA", dengan tema "Merayakan Kemajemukan, Menumbuhkan Persatuan, Menguatkan Nusantara". 

Kami mengajak Bapak / Ibu, Saudara / Saudari, teman-teman, dan sahabat Suara Owo Nias se-NUSANTARA untuk ikut mengambil bagian dalam acara ini.

Demikian, salam dari kami “Tabu Tafao”. 

Sekilas tentang cerita Lagu Nusantara - SUARA OWO NIAS, merayakan Kemajemukan, Menumbuhkan Persatuan, Menguatkan Nusantara””

Suaraowonias 5 September – 12 Desember 2020   

Sudah daftar ???

Ayooo......Jangan biarkan Mr. Corona menguburkan impianmu untuk berprestasi.

Jangan biarkan kreatifitasmu makin tumpul di masa pandemi ini. 

Mari selalu kreatif, walau ada keterbatasan.

Selain dana pembinaan hingga puluhan juta rupiah, apresiasi dalam bentuk trophy juga menjadi kebanggaan tersendiri. 

Bayangkan bisa mengangkat trophy dari :

🏆 Bapak  Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P.  (Menkopolhukam RI)

🏆Bapak Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H. (Wakil Ketua DPR RI)

🏆Bapak Sultan Bachtiar Najamudin, S.Sos., M.Si.  (Wakil Ketua DPD RI)

🏆Bapak Budi Arie Setiadi (Wamen Kemendes dan PDT)

🏆Bapak H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P.  (Gubernur Jawa Tengah)

🏆Bapak Drs. H. Syamsuar, M.Si. (Gubernur Riau), 

dan sederet nama lainnya.

Daftar segeraaaaaa… ditunggu hingga 20 November 2020.

Informasi lebih lanjut silakan hubungi :

Erna  (0813-8691-2823) & 
Dikta (0878-8910-2479) (Tim)

Label:

FOP2 : Protes Keras Kekerasan Terhadap Perempuan Oleh Oknum Aparat

Amani Lahagu SE, General Manajer di Lembaga "Osse'da

GUNUNGSITOLI, GELORA HUKUM - Perjuangan melawan Kekerasan Terhadap Perempuan menjadi tanggungjawab bersama, akhir-akhir ini perempuan sebagai korban kekerasan baik diranah publik maupun diranah domestik semakin hari semakin meningkat, seperti halnya kekerasan yang dialami oleh salah seorang peserta aksi damai yang terjadi Selasa, 03 November 2020, atas aksi damai yang di lakukan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Masyarakat  di halaman kantor DPRD dan di halaman kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nias untuk meminta keseriusan pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Nias dan Dirut RSUD Gunungsitoli untuk mengevaluasi hasil kinerjanya dalam pelayanan rumah sakit umum Gunungsitoli khususnya pelayanan dan penangan Covid 19 baru-baru ini.

Kegiatan aksi damai ini sebagai bagian respon masyarakat atas pelayanan RSUD Gunungsitoli khususnya penanganan dan vonis pasien Covid 19 yang di duga kurang sesuai dengan kondisi riil pasien tersebut. 

Seperti halnya yang di alami oleh salah seorang peserta aksi pada saat itu, yang juga sebagai korban penganiayaan oleh salah seorang aparat penanganan aksi yang berinisial (MW) menyampaikan bahwa orang tua (bapak) masuk di RSUD Gunungsitoli pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 22.00 wib karena sakit Diabetes yang sudah lama diderita dan pada tanggal 19 Oktober 2020 pukul 15.00 wib meninggal dunia dengan diagnosa positif Covid 19, sehingga acara penguburan mengikuti protokoler kesehatan.Dari kronologi diatas keluarga menduga  almarhum meninggal disebabkan oleh penyakit yang sudah lama diderita, BUKAN KARENA Covid 19.

Aksi damai di halaman kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nias sebagaimana video yang beredar dan viral yang mempertontonkan reaksi salah seorang aparat kepolisian dalam penanganan peserta aksi yang melampauhi batas tugas dan wewenangnya sebagaimana di atur dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dimana salah seorang aparat kepolisian melakukan penganiayaan kepada salah seorang peserta aksi damai yang bernisial (MW), sehingga korban mengalami luka di sekitar wajah akibat beberapa pukulan pelaku yang mengena wajah korban. Dari kejadian tersebut diduga  adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh salah seorang aparat karena dengan sengaja menarik korban (MW) dan saudaranya laki-laki dari antara peserta aksi damai yang lain dan melakukan penganiayaan terhadap korban (MW).

Dari peristiwa dan kronologis diatas kami dari Forum OSSEDA Perempuan Peduli (FOP2) yang fokus untuk penguatan dan pendampingan perempuan korban kekerasan menyampaikan dan menyerukan kepada Negara (Aparat Penegak Hukum) dan Masyarakat yaitu :
MENOLAK KERAS berbagai jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan/Kekerasan berbasis gender. 

Menolak keras tindakan penanganan aksi damai yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polres Nias yang melampauhi tugas dan wewenang Kepolisian sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA sebagaimana pasal 14 bahwa salah satu tugas pokok kepolisian adalah Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; 

Dalam kasus tersebut Amani Lahagu SE selaku General Manajer di Lembaga "Osse'da mengatakan" Meminta pertanggungjawaban dan menindak pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang aparat atas insiden penanganan aksi damai dan meminta maaf kepada korban penganiayaan. 

Mendesak Negara dan seluruh lembaga terkait untuk mengambil langkah-langkah konkrit dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan sebagaimana halnya yang dialami oleh Maria Waruwu baik secara hukum Negara Republik Indonesai dan aturan adat yang berlaku di Nias. 

Meminta keseriusan pemerintah dalam hal ini RSUD Gunungsitoli untuk mengambil langkah yang serius dalam penanganan pasien Covid 19 di wilayah Nias. Hal senada juga disampaikan oleh  Suriani llase sebagai ketua FOP2 kota Gunungsitoli dan Juli ria ndaha ketua FOP2 kab Nias bahwa" PEREMPUAN BUTUH PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN DARI PEMERINTAH BUKAN SEBAGAI SASARAN PENINDASAN DAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER, Untuk itu diminta agar kasus ini segera ditangani dengan serius sebelum meluas" tandasnya. (Tim)

Label:

Minggu, 01 November 2020

Ormas RPN Gelar Peringatan Maulid Nabi SAW dan Memberi Santunan


MEDAN, GELORA HUKUM - Keluarga Besar Rakyat Permata Nusantara (RPN) melaksanakan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat (6/12/2019) di Gedung Pertemuan Permata Griya, Jalan Pelar No. 146,Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara. 

Dalam kesempatan ini turut hadir Ketua Umum RPN,Jan Ferry Manurung,Ketua RPN DPW Sumut,Wasington Butar-Butar,Ketua RPN DPD Medan yang diwakili, Antoni Pakpahan,Kapolsek Medan Kota Yang diwakili J.Nainggolan,Camat Medan Kota diwakili Lurah Teladan Timur,Frans Siahaan,SSTP.MSP, Jamaah Perwiritan, Masyarakat Umum dan  Kader Rakyat Permata Nusantara. 


Dalam Peringatan Maulid Nabi SAW tahun 1440 H hijriyah di mulai dengan Pembacaan Ayat Suci Alquran yang di bacakan Qory,Iskandar Malik Simanjuntak dan Sari tilawah,Syahrini dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua Umum RPN,Jan Ferry Manurung, Kata sambutan Ketua Panitia,Zulkarnain, Kata sambutan Kapolsek Medan Kota yang diwakili, J. Nainggolan dan Kata sambutan dari Muspika diwakili Lurah Teladan Timur, Frans Siahaan, SSTP.MSP.

Ketua Umum RPN, Jan Ferry Manurung dalam kata sammbutannya mengatakan, melalui peringatan Maulid Nabi SAW agar keluarga besar RPN menjaga keharmonisan dan Kerukunan sesama manusia. 

"Melalui Maulid Nabi SAW agar kader RPN menjaga Keharmonisan antar sesama anggota RPN dan terlebih di lingkungan Masyarakat sehingga dapat menciptakan kerukunan di lingkungan Masyarakat, " Ujar Jan Ferry. 

Lebih lanjut, Jan Ferry menjelaskan, melalui memperingati Nabi Muhammad SAW dapat menambah keimanan dan ketakwaan seluruh Kader RPN  terhadap Tuhan. 

“Dalam Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1440 H, dalam suasana damai penuh dengan Kebahagiaan sebagai umat islam sudah sewajarnya kita mengenal labih dekat junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, semua semata- mata untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT, dan menjalankan perintah Nya dan menjauhi segala larangan Nya,” kata Jan Ferry. 

Sedangkan Ustadz.H.Agus Rizal,SH,MPdi , dalam tausiah menjelaskan, Kepada keluarga besar supaya menjaga kasih sayang kepada Tuhan dan kepada Manusia. 

"Perlunya setiap keluarga RPN untuk menjaga yang namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang artinya supaya menjaga Rahmad dan kasih sayang sesama manusia kepada Tuhannya, " Ujar Ustadz. Agus Rizal. 

Dengan demikian rasa cinta dan kasih sayang dapat mewujudkan Rukun, Damai serta keimanan kita semakin tinggi. 

“Hikmah maulid nabi besar Muhammad saw menjadi penting untuk dikaji, ditelaah dan diselami agar perayaan dan tradisi untuk memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad tidak sebatas pada seremonial belaka, tetapi mengandung makna yang filosofis-substantif,” ungkap Ustadz Agus. 

Dalam Tausiahnya, Uatadz. Agus Rizal berharap untuk keluarga besar RPN supaya semakin cinta akan tanah air dengan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta menjaga toleransi beragama. 

"Dengan demikian keimanan kita semakin tinggi, jika kita berbuat kebaikan kepada siapa saja tanpa memandang Agama. Kalau kita berbuat baik maka kebaikan yang datang, tapi kalau kita berbuat jahat maka kejahatan yang akan datang, " Ujarnya. 

Acara peringatan Maulid  Nabi Muhammad SAW yang mengambil Thema "Meningkatkan Keimanan Kita Dalam Toleransi Beragama yang ber-Bhineka Tunggak Ika" Diakhiri dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu berkisar puluhan orang. (ANTONI PAKPAHAN).

Label:

DPP API Laporkan Kades dan Mantan Camat ke Mapoldasu


MEDAN, GELORA HUKUM - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Peduli Indonesia (API) melaporkan 8 orang ke Polda Sumatera Utara, terkait dugaan pemalsuan tanda tangan surat keterangan ganti rugi (SKGR) dan penyerobotan lahan seluas 11.000 M2 dan 22.000 M2 di Desa Telaga Sari,Kecamatan Medan Sunggal,Kabupaten Deli Serdang. Salah satu tersangka merupakan Kepala Desa Tegal Sari berinisial SR dan Mantan Camat Sunggal berinisial HW


Terungkapnya kasus dugaan pemalsuan tanda tangan orang yang telah meninggal dan diduga dilakukan oleh Kades beserta kroninya berawal dari adanya laporan Alexander Ginting, Ketua Umum Aliansi Peduli Indonesia (API) ke markas kepolisian daerah Sumatera Utara. Alexander Ginting diberikan kuasa khusus oleh pemilik tanah untuk menangani kasus penyerobotan tanah warisan milik mereka. Dimana tanah korban diserobot dengan cara memalsukan tanda tangan warga yang telah meninggal dunia untuk dijadikan saksi atas kepemilikkan tanah.

"Kami telah melaporkan oknum Kades Telaga Sari Sunggal berinisial SR beserta tujuh orang lainnya. Kasus yang kami laporkan terkait dugaan pemalsuan tanda tangan orang yang telah meninggal dunia. Tanda tangan dua orang warga yang telah meninggal dunia dipalsukan untuk dijadikan saksi terkait tanah yang sebenarnya milik ahli waris almarhum Harjo Suwito. Laporan kami diterima dengan No. LP / 1789 / XI / 2019 / Sumut / SPKT I, Tanggal 28 November 2019," ungkap Alexander Ginting, Senin (17/02) siang kemarin kepada wartawan di markas kepolisian daerah Sumatera Utara.

Lebih lanjut Alexander Ginting lalu menceritakan sedikit kronologis kasus dugaan pemalsuan tanda tangan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Tanda tangan dua orang warga yang telah lama meninggal digunakan untuk menjadi saksi atas kepemilikkan tanah seluas 11.000 M2 dan 22.000 M2 yang terletak di Dusun I, Desa Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

"Peristiwa bermula pada tanggal 26 April 2018 Kades Telaga Sari mengeluarkan surat keterangan bernomor 470/189/2018 menerangankan bahwa Sugiman Anjas Sasmita ada benar menguasai sebidang tanah seluas 
21520 Meter persegi sejak tahun 1973 berdasarkan SK Bupati. Namun surat tersebut telah tercecer berdasarkan laporan hilang ke Polrestabes Medan, pelapor Rusli tanggal 25 April 2018 dan juga iklan di koran pada tanggal 10,11 dan 12 April 2018. Berdasarkan laporan hilang dan iklan di koran kemudian Sugiman Anjas Sasmita membuat pernyataan memiliki sebidang tanah seluas tersebut. Pernyataan tersebut disaksikan oleh Mino (Kadus), Siman telah meninggal dunia pada 18 - 08 - 1984 dan Sibun telah meninggal dunia pada 19 - 03 - 1995. Para saksi juga menandatangani.

Bahkan pada tanggal yang sama, 26 April 2018 dibuat juga surat penyerahan ganti rugi tanah dari Sugiman Anjas Sasmita kepada Juliandi dengan saksi - saksi Mino, Kadus, Siman dan Sibun (Yang Telah Lama Wafat), Surat tersebut diketahui dan ditandatangani Kades Telaga Sari, Selamat Riadi dan Sekcam Kecamatan Sunggal, Rahmat Azahar Siregar. Kenapa bisa begitu, Padahal dua warga yang jadi saksi telah lama meninggal dunia. Ada apa, Karena itulah kami melaporkan kasus tersebut. Beberapa saksi sudah dipanggil. Bahkan Mino, Kadus juga mengaku jika tanda tangan kedua warga itu tidak benar. Itu langsung dihadapan penyidik kepolisian. Jadi untuk kasus ini, Sepenuhnya kita serahkan penanganannya kepada pihak berwajib," ungkap Alexander Ginting tersenyum.

Sementara itu, Selamat Riadi, Kades Telaga Sari,, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang coba dikonfirmasi wartawan terkait masalah pemalsuan tanda tangan yang dilaporkan DPP API di Kantor Kepala Desa Tegal Sari, Senin (17/2/2020) tidak ada di tempat. (Antoni.P)

Label:

Terkait Konflik Agraria, Ribuan Kepoktan SPSB Adakan Pertemuan Akbar


DELI SERDANG, GELORA HUKUM - Ribuan Kelompok Tani Serikat Pekerja Simalingkar Bersatu (SPSB) Mengadakan rapat pertemuan akbar yang diadakan di posko perjuangan petani SPSB ,Dusun 3 Bekala, Desa Simalingkar A, Kecamatan  Pancurbatu,Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (7/3/2020) sore. 


Dalam rapat akbar yang kebanyakan dari kaum ibu tersebut dipandu oleh Humas kelompok tani SPSB, Ardi Surbakti membahas tentang penyelesaian konflik Agraria ,Kriminalisasi petani dan langkah menuju konflik. 

Dewan pembina kelompok tani SPSB, Aris Wiyono dalam Orasinya menjelaskan, Bahwa hingga saat ini persoalan Konflik Agraria dari kelompok tani SPSB masih dalam proses di kementrian Agraria. 

"Sehingga progresnya diteruskan ke Kantor Kepala Wilayah (Kakanwil) pertanahan Sumut supaya untuk di selesaikan, " Ujar Aris dengan semangat. 

Selanjutnya, masalah Konflik Agraria yang dalami kelompok Tani SPSB sudah sampai ke Kantor Staff Presiden (KSP), Kantor BUMN dan Badan Pertanahan Nasional. 

"Maka untuk itu kelompok tani tetap semangat dan berjuang untuk memperjuangkan haknya dengan menguasai fisik tanah dengan bercocok tanam di lahannya masing-masing, " Ujar Aris yang juga seorang Aktivis pejuang masyarakat. 

Lebih lanjut, Aris mengatakan akan berjalan kaki ke Istana Negara, Apabila di daerah lambat untuk menangani konflik Agraria bagi kelompok tani SPSB. 

"Kami tidak akan menyalahkan siapapun, Namun apabila pemerintah Daerah lambat untuk menangani konflik Agraria, ribuan masyarakat petani akan berjalan kaki menuju Istana Negara untuk memperjuangkan hak para masyarakat petani, " Ujar Aris sambil di sambut tepuk tangan oleh kelompok tani. 

Selanjutnya, Aris mengatakan sangat menyayangkan tindakan Polrestabes Medan yang mana telah menangkap dua kelompok tani SPSB yang ditahan diduga terkait perusakan/pembakaran kantor PTP N.2 yang ada di Kuala Bekala. 

"Kami harap kepada Polrestabes Medan agar menghentikan kriminalisasi terhadap petani. Untuk itu kami berharap kepada Kapolrestabes Medan agar melepaskan 2 rekan kami, Jabat Purba dan Benny Karo-Karo yang dua hari ini kami ketahui sedang ditahan di Polrestabes Medan, " Ujar Aris. 

Maka untuk itu, lanjut Aris, Ribuan masarakat petani akan mendatangi kantor Polrestabes Medan untuk menjenguk 2 rekan petani yang ditangkap diduga terkait perusakan kantor PTP N.2 di Polrestabes Medan. 

"Ini adalah bentuk Solidaritas kami sesama para petani, bahwa kami senasib dan sepenanggungan. Perlu diketahui 2 rekan petani yang ditangkap bukan pelaku kriminal, tetapi mereka adalah pejuang dan pahlawan petani. Maka untuk itu, kami berharap kepada Kapolrestabes Medan agar mempertimbangkan 2 rekan petani yang di tangkap. Karena pepatah mengatakan tidak ada api, kalau tidak ada asap," Ujar Aris mengakhiri Orasinya. 

Sedangkan Humas kelompok tani SPSB,Ardi Surbakti saat ditemui media www.GeloraHukum.com usai acara temu Akbar mengatakan, pokok masalah yang terjadi adalah  objek sengketa tanah seluas 1.500 hektar (Ha) yang berada dalam kawasan tanah negara bebas yang diklaim oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II Tanjung Morawa Deli Serdang dengan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 171 tahun 2009.

"Namun tanah yang luasnya sebesar 1.500 Ha sudah terpecah terbagi beberapa bagian, diantarnya Hak Pakai Lahan (HPL) untuk bangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Seluas 300 Ha, untuk perumahan SBY seluas 100 Ha (Belum ada surat), pembangunan kebun binatang 30 Ha, Pembangunan pasar Induk Laucih 12 Ha, dikuasai 3 orang kolongmerat dengan luas masing-masing 100 Ha, "Ujarnya.

"Sedangkan masyarakat petani memiliki luas tanah sebesar 260 Ha dengan jumlah Kepala Keluarga (KK)  sebanyak 800 kurang lebih, " Ucapnya. 

Ia menyampaikan dasar masalahnya, masyarakat yang sudah menggarap dan bermukim di atas tanah negara yang dikenal dengan tanah kebun berkala sejak tahun 1951, jauh sebelum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 sampai dengan saat ini belum diberikan hak atas tanah tersebut oleh negara dalam bentuk sertifikat maupun bentuk lain juga belum ada diberikan hak atas tanah kebun bekala tersebut.

“ muncul pihak PTPN II untuk mencapai lahan kebun berkala tersebut dengan landasan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 10 Maret 1975, Nomor SK 11/HGU/DA/75 dan SK Menteri Agraria tanggal 10 Juni 1965 Nomor SK 24/HGU/1965, namun sertifikat HGU tersebut tidak didaftarkan, sehingga kembali menjadi tanah negara. Karena adanya pihak PTPN II yang mengklaim kepemilikan dan penguasaan lahan tanah tersebut tanpa bukti secara fisik dan meresahkan masyarakat dalam kegiatan pertanian, maka masyarakat bersatu dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) melakukan perlawanan, sehingga terjadilah konflik agraria pada lahan atau tanah Kebun Berkala,” papar Ardi. 

Menurutnya, kami petani Simalingkar yang tergabung dalam SPSB menilai pemerintah daerah seolah tinggal diam dalam masalah konflik agraria yang terjadi pada tanah kami yang sudah kami huni turun-temurun sejak tahun 1951, jauh sebelum UUPA diundangkan DPR selaku wakil rakyat pun sampai saat ini juga belum mampu memberikan solusi yang tepat, guna penyelesaian konflik, padahal DPR periode kali ini tinggal meneruskan apa yang dilakukan oleh DPR pada era tahun 1999 yang memberi rekomendasi Kepada Bupati untuk mengesahkan tanah tersebut buat rakyat. Disisi lain, BPN Deli Serdang pun seolah diam dan terkesan linglung, padahal jelas dan nampak di depan mata bahwa PTPN II Deli Serdang telah menelantarkan tanah yang mereka klaim, bahkan PTPN II telah menyalahgunakan peruntukan itu sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan pertanahan.

“Untuk itu, kami petani yang tergabung dalam SPSB menuntut, hentikan darurat agraria dan Negara harus hadir di Kebun Bekala, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Berikan hak atas tanah kepada kami yang secara terus-menerus menempati dan menyuburkan tanah tersebut sejak tahun 1951. DPRD Deli Serdang segera buat rekomendasi kepada Bupati Deli Serdang untuk menegaskan tanah tersebut untuk petani sebagai tindak lanjut dari kerja DPRD Deli Serdang sebelumnya,” Tutur Ardi mengakhiri. (A.Pakpahan)

Label: