Rabu, 29 Juli 2020

Rorogo Zega Jabat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Berpangkat Bintang Dua

Rorogo Zega

JAKARTA, GELORA HUKUM - Sistim ketatanegaraan dan pranata kelembagaan hukum Indonesia meletakkan dan memastikan bahwa Kejaksaan merupakan institusi yang berfungsi, bertugas, berwenang, dan bertanggungjawab di bidang penegakan hukum. Ada sejumlah institusi lain yang juga berposisi di bidang hukum.


Organisasi dan  infrastrukturisasi Kejaksaan di beberapa negara memiliki kekhasan dan kekhususan masing-masing. Namun di dunia internasional pada dasarnya secara umum institusi Kejaksaan memiliki cakupan dan jangkauan tugas, tanggungjawab, dan kewenangan yang relatif sama dan setara dengan Kejaksaan Indonesia. 

Kejaksaan RI tumbuh dan maju dalam lingkungan strategis dan berpengaruh menentukan kualitas penegakan hukum dan pembangunan politik hukum. Sistem politik hukum kelembagaan Kejaksaan secara struktural meletakkan Kejaksaan dan jajarannya untuk melakukan pelayanan, pembinaan, dan penegakan hukum di beberapa bidang. Ada perihal kepidanaan (umum dan khusus), keperdataan tata usaha negara, dan intelijen hukum (yustisial), dan lain-lain secara profesional dan kredibel. Politik hukum kelembagaan ini secara menyeluruh didukung oleh komunitas internal Kejaksaan yang berposisi di bidang pembinaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, dan lain-lain.

Pembaharuan dan pemajuan Kejaksaan semakin menjadi berdaya guna dan berfungsi efektif ketika dimaknai dan dikuati oleh keberadaan kualitas manusia khususnya ketersediaan SDM Kejaksaan. Tugas pokok fungsi pembinaan di dalam Kejaksaan menjadi simpul strategis dan efektif untuk membangun dan menumbuhkan SDM Kejaksaan. Berbagai sub sistem di dalam pembinaan SDM Kejaksaan saling terkait untuk melengkapi dan menguati Kejaksaan yang berbasis kemajuan dan keunggulan SDM yang profesional, kredibel, dan akuntabel. Sistem meritokrasi yang berlaku dan diterapkan di dalam sistem pembinaan (karir) di Kejaksaan diselenggarakan secara konsisten untuk menuju pemajuan Kejaksaan.

Menurut Firman Jaya Daeli (mantan Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI, yang juga mantan Tim Perumus UU Kejaksaan), figur kepemimpinan Jaksa Rorogo Zega merupakan salah seorang SDM (kader) terbaik Kejaksaan yang sudah teruji dan terbukti memiliki kualitas SDM dan bobot kepemimpinan dengan kinerja terbaik dan prestasi gemilang. Rorogo Zega mendapat promosi kenaikan jabatan struktural dan pangkat jabatan baru. Pimpinan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dalam hal ini Jaksa Agung RI ST Burhanuddin mempromosikan dan menugaskan Rorogo Zega menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Maluku yang baru. Promosi jabatan ini menjadikan Rorogo Zega akan menyandang jabatan struktural kepemimpinan Kajati dengan pangkat Jaksa Utama Madya atau berpangkat Bintang Dua yang setara dengan pangkat Mayor Jenderal/Mayjen TNI dan Inspektur Jenderal/Irjen Polisi. Dengan demikian, Rorogo Zega dengan jabatan Kajati Maluku nantinya akan setara dengan pangkat Pangdam Pattimura berkedudukan di Maluku berpangkat Mayjen TNI ; dan Kapolda Maluku berpangkat Irjen Polisi. 

Sebelum menjabat Kajati Maluku, Rorogo Zega sudah menduduki jabatan struktural di Kejaksaan dengan pangkat Bintang Satu sebanyak tiga kali. Pertama sebagai Koordinator di Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara (JAM Datun) Kejagung RI. Kedua sebagai Wakil Kajati Provinsi Bengkulu. Ketiga sebagai Wakil Kajati Provinsi Kalbar. Sosok Rorogo Zega yang senantiasa berkomunikasi baik dan bersahabat lama dengan Firman Jaya Daeli sampai sekarang ini, adalah tipikal kader adhyaksa dan salah seorang pejabat struktural Kejaksaan yang tenang, sabar, sederhana, sejuk, teduh, bijak, bersahaja, disiplin, tegas, teguh, bersih. Juga yang telah lulus mengikuti jalur dan jenjang pendidikan dan pelatihan kedinasan. 

Rorogo Zega adalah SDM (kader) Kejaksaan (Jaksa karir) kelahiran Kepulauan Nias (Kepni), Sumut. Rorogo Zega yang menempuh dan menyelesaikan studi pendidikan formal SD, SMP, dan STM di Kepni, pada dasarnya mengetahui dan memahami kawasan dan perihal Kepni secara memadai, dan juga beberapa kawasan di Indonesia yang pernah ditempati untuk mengabdi. Rorogo Zega setelah menanatkan studi pendidikan kuliah Strata Satu (S1) di Bandung, Jabat, mendaftar dan diterima di institusi Kejaksaan RI. Rorogo Zega sebelum menjadi Jaksa, sempat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN, dulu dengan nomenkkatur PNS) di Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jabar. Penugasan dan pengabdian sebagai ASN ini berlangsung sesaat setelah Rorogo Zega memperoleh gelar Sarjana Muda Hukum. 

Rorogo Zega memulai dan meniti karir Jaksa di Kejaksaan dengan sangat berprestasi gemilang dan dengan kinerja kepemimpinan cemerlang, tanpa cacat, tanpa pelanggaran. Suatu saat pernah Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon (Kejaksaan Kelas satu/Tipe A) yang dipimpin Rorogo Zega sebagai Kajari saat itu berhasil berprestasi luar biasa dengan meraih penghargaan dari Jaksa Agung RI sebagai Kejari terbaik di seluruh Indonesia dalam hal Pemberantasan Korupsi. Perihal ini pernah diberitahu sendiri secara langsung oleh Jaksa Agung RI saat itu (Basrief Arief) kepada Firman Jaya Daeli ketika Firman Jaya Daeli bersama Rorogo Zega bertemu dan berdiskusi dengan mantan Jaksa Agung RI Basrief Arief. Rorogo Zega lalu dipromosikan menjadi Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Provinsi Sumut, yang sebelum menjabat Aspidsus Kejati Sumut, Rorogo Zega menjadi Pejabat Struktural di Kejagung RI.

Kualitas dan watak karakter kepribadian, kepemimpinan, dan kinerja Rorogo Zega yang tambah bersinar dan tanpa cacat, selalu mendapat perhatian dari pimpinan dan atasan Rorogo Zega di Kejagung RI. Jaksa Agung RI, Wakil Jaksa Agung RI, dan rata-rata Jaksa Agung Muda (JAM) mengenal figur Jaksa Rorogo Zega yang senantiasa menjaga penampilan yang sederhana, bersahaja, supel, berkarakter, dan dengan tetap tegas, konsisten, dan berprinsip. Jaksa Agung RI saat itu (HM. Prasetyo) dalam sebuah pertemuan dengan Firman Jaya Daeli menyampaikan juga hal yang sama. Dari posisi Aspidsus Kejati Sumut, Rorogo Zega kemudian dipromosikan menjadi Koordinator di Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara (JAM Datun) Kejagung RI, dengan posisi jabatan struktural berpangkat Bintang Satu, di masa Jaksa Agung RI HM. Prasetyo.

Jaksa Rorogo Zega tidak jarang mewakili bahkan memimpin delegasi/utusan Kejaksaan dalam sejumlah pertemuan dan persidangan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi RI (MK-RI), dan lain-lain. Prestasi bersinar dan berkelanjutan dari Rorogo Zega kemudian mendapat penghargaan dari pimpinan Kejagung RI (saat itu Jaksa Agung RI HM. Prasetyo) dengan pengangkatan menjadi Wakil Kajati Provinsi Bengkulu. Rorogo Zega yang juga pernah menjadi anak buah dan staf dari Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, semakin menunjukkan kinerja yang positif dan kepemimpinan yang terbaik sehingga pimpinan Kejagung RI (Jaksa Agung RI ST Burhanuddin) mengangkat Rorogo Zega menjadi Wakil Kajati Provinsi Kalbar. Dan selanjutnya Jaksa Agung RI ST Burhanuddin mempromosikan Rorogo Zega menjadi Kajati Provinsi Maluku dengan jabatan struktural berpangkat Bintang Dua.

Kajati Maluku yang baru : Rorogo Zega adalah putra terbaik ketiga kelahiran dan berasal dari Kepni yang menjabat Kajati. Pertama adalah Jaksa Badrani Rasyid Zebua yang pernah menjadi Kajati Provinsi Maluku ; kedua adalah Agus Zebua yang pernah menjadi Kajati Provinsi Lampung. Ada seorang lagi Jaksa senior yaitu Amin Zebua yang pernah menjadi Wakil Kajati Provinsi Jambi. Rorogo Zega satu angkatan (seangkatan) Pendidikan Pembentukan Jaksa (PPJ) dengan Jaksa Agung Muda (JAM) Bidang Intelijen Kejagung RI Jan Samuel Maringka ; JAM Bidang Pembinaan Kejagung RI Bambang Sugeng Rukmono ; JAM Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung RI Ali Mukartono ; JAM Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejagung RI Feri Wibisono ; Kepala Badan Diklat Kejagung RI Tony Tribagus Spontana ; Staf Ahli Jaksa Agung RI Hidayatullah ; dan sejumlah Pejabat Struktural Kejaksaan lainnya.

Rorogo Zega mengawali karir sebagai pegawai dan profesi Jaksa di bidang Pengawasan Kejagung RI, lalu menjadi Jaksa di Kejari Jakarta Utara, DKI Jakarta, kemudian Kasubsi Pidsus Kejari Bale Bandung, Jabar, selanjutnya Kasi Pidsus Kejari Padangsidimpuan, Tapsel, Sumut, lalu menjadi Pejabat Struktural di Jaksa Agung Muda (JAM) Pidana Umum Kejagung RI, kemudian Kasipidum Kejari Salatiga, Jateng, selanjutnya Pejabat Struktural di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar. Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dijabat saat diangkat menjadi Kajari Kepulauan Mentawai, Sumbar, lalu menjadi Kajari Klungkung, Bali, kemudian menjadi Pejabat Struktural di JAM Pembinaan Kejagung RI, selanjutnya menjabat sebagai Kajari Ambon, Maluku (Kelas 1/Tipe A), setelah itu menjadj Pejabat Struktural JAM Datun Kejagung RI, lalu menjadi Aspidsus Kejati Provinsi Sumut, selanjutnya dipromosikan menjadi Pejabat Struktural di Kejagung RI berpangkat Bintang Satu sebagai Koordinator di JAM Datun, kemudian dipromosikan menjadi Wakil Kajati Provinsi Bengkulu, lalu menjadi Wakil Kajati Provinsi Kalbar. 

Jaksa senior Rorogo Zega, kini dipromosikan menjadi Kajati Provinsi Maluku dengan posisi jabatan struktural kepemimpinan berpangkat Bintang Dua yang setara dengan pangkat Mayor Jenderal (Mayjen TNI), Laksamana Muda (Laksda) TNI, Marsekal Muda (Marsda) TNI, dan Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi. pelatihan kedinasan. Kualitas rekam jejak kepemimpinan dan kinerja beserta bobot jalur dan jenjang pendidikan pelatihan dan karir jabatan yang diikuti dan dilalui ini, pada gilirannya menjadi modal dasar dan strategis yang dimiliki Rorogo Zega sebagai putra dan kader bangsa yang "Tegak Lurus Dan Merah Putih" dalam menunaikan Tugas Pengabdian Kenegaraan untuk membangun Indonesia Maju. Sebuah dan serangkaian modal yang potensial untuk mendapat amanah kepercayaan dan promosi penugasan kenegaraan selanjutnya ke jenjang yang semakin tinggi dan bermakna bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. (Tim/red)

Label:

Jumat, 24 Juli 2020

Kontraktor Rusak Lahan Warga, Korban Minta Pertanggung jawaban

Edizaro Lase (Pemilik Lahan)
GUNUNGSITOLI, GELORA HUKUM -Edizaro Lase protes keras atas kesewenang wenangan pihak rekanan menyerobot dan merusak lahan milik kami oleh rekanan di kompleks sungai lo'o Desa Ononazara Kec.Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara, hal ini diungkap melalui via telepon dan posisi Jakarta.

Lanjut Edy, pembangunan jembatan yang sedang berlangsung di areal kebun milik kami itu, anehnya pihak rekanan tanpa pamit menyerobot bahkan melakukan pengrusakan dan pengalihan fungsi, sementara lahan tersebut sama sekali belum kami hibahkan atau pembatalan lahan kepada siapapun, tentu tindakan seperti itu bagian dari perbuatan melawan hukum.

Sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat setuju dan mendukung pembangunan Jembatan Sungai Lo'o tersebut demi kepentingan masyarakat, tetapi hak-hak masyarakat seharusnya tidak boleh diabaikan dan dikebiri oleh pihak kontraktor secara sepihak, tuntutan musyawarah mufakat dalam hal pembebasan lahan atau tanah dari kami pemilik lahan menjadi keharusan, sebab negara telah menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat dalam hal ganti rugi atau ganti untung seperti seruan Presiden Joko Widodo, tegas Edi Lase.

Kepada awak media Ama Tiar Halawa "pelaksana pekerja lapangan" dengan singkat menyatakan, kalau harus ganti rugi ujung dari ini semua, maka saya akan menyampaikan kepada kontraktor sebagai mana mestinya prosedur yang ada. (Boris H)

Label:

Kamis, 23 Juli 2020

LSM Gemantara Raya Nisbar: Desak Inspektorat Limpahkan Dugaan Korupsi DD Lasarabaene

NIAS BARAT, GELORA HUKUM - LSM Gemantara Raya Kabupaten Nias Barat datangi kantor  Inspektorat Kabupaten Nias Barat selaku APIP (20/7/2020) mendesak agar hasil audit dugaan penyelahgunaan Dana Desa Lasara Baene 2017 segera melimpahkan kepada penegak hukum.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh sekretaris Inspektorat Obadi Hulu, S.Sos., MM, pihak LSM Gemantara Raya menyatakan, LHP Inpektorat tentang adanya indikasi penyelewengan dana desa Lasarabaene yang menyebabkan kerugian keuangan daerah sudah jelas, dan sampai saat ini oleh yang bersangkutan belum mengembalikannya atas sepengetahuan kami, dari itu tentu tidak ada alasan lagi dari pihak Inspektorat untuk tidak  segera melimpahkan kepada pihak penegak hukum, bila tidak maka harapan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terkesan tidak ada arti.

Sekretaris Inspektorat Obadi Hulu, S.Sos, MM menanggapi dengan menyatakan bahwa "Setau saya itu sebagian sudah dikembalikan, tetapi biar saya cek lagi nanti", ada biaya perjalanan dinas yang diduga tidak relevan, jadi saya sudah sampaikan untuk segera dikembalikan.

Selanjutnya Ketua LSM gemantara  Nias Barat Methodius Gulo menegaskan "kita memberikan toleransi waktu 14 hari kerja kepada Inspektorat Kabupaten Nias Barat Apabila tidak diindahkan, maka kita akan mengambil langkah selanjutnya, tidak terkecuali memperkarakan Inspektorat sesuai prosedur dan mekanisme hukum perundang-undangan yang ada.

Dilanjutkan, dengan keluarnya hasil audit di LHP, maka tidak ada alasan lagi untuk menunda nunda kasus ini karenanya didalamnya dengan jelas telah ditemukan kerugian keuangan Negara, tegas Methodius.

Ditempat terpisah, Bung Yason Hulu selaku ketua Pemuda Katolik Komcab Nias Barat turut prihatin ketika di mintai tanggapannya, Ia berharap Inspektorat  sebagai badan pengawas internal pemerintahan lebih Profesional lagi dalam bekerja, apapun keluhan Masyarakat harus ditindaklanjuti supaya ada titik terangnya dan tidak menjadi bumerang di tengah-tengah masyarakat, kalau memang Inspektorat terkesan bermain mata atau sengaja bermain-main dalam menjalankan tugasnya  berdasarkan Peraturan BPKP No 2, maka baiknya dilaporkan saja mereka kepada Komisi ASN, BPK RI dan kepada pihak penegak hukum, tutur Yason Hulu yang juga mantan aktivis 98 itu. (Firman L)

Label:

Rabu, 22 Juli 2020

AKRINDO Diskusi Dengan Kapolres Nias Tentang Komitmen Penegakan Hukum

GUNUNGSITOLI, GELORA HUKUM - Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan, S.I.K, M.H diskusi serius dengan Pengurus Kapolres Nias  DPD Asosiasi Kabar Online Indonesia (AKRINDO) Kepulauan Nias pada Selasa, 21/07/2020.

Diskusi yang berlangsung diruangan Vicon Polres Nias dengan dihadiri oleh beberapa pengurus DPD AKRINDO Kepulauan Nias serta Dewan Penasehat.

Dalam pertemuan tersebut Ketua DPD AKRINDO Kepulauan Nias Edison Sarumaha, S.Pd mengharapkan agar ada sinergitas antar kedua lembaga dalam pelayanan kepada masyarakat, kami sebagai lembaga sosial kontrol dan Polres Nias berperan sebagai institusi penegak hukum tentu dalam perjalannya hendaknya dapat beriringan dalam konteks profesional dan tidak berhadap hadapan. 

Mantan aktivis 98 sekaligus juga Pengurus DPD AKRINDO Kepulauan Nias Yason Hulu, mengatakan, kami adalah organisasi berbasis media, secara nasional ratusan media yang terhimpun didalamnya. Setelah era Reformasi kami berusaha untuk diam, tetapi akhir akhir ini kita merasa bahwa setali tiga uang dengan regim orba, raja raja baru semakin merajalela berbuat sewenang-wenang bahkan merampok hak hak social masyarakat tanpa perasaan, pertandingan pengaruh tanpa peduli jeritan rakyat semakin terinjak injak, dari kondisi ini kami terpaksa terpanggil melalui wadah AkRINDO untuk berseru suara keadilan.

Kedepan dipastikan bahwa kami akan membuat laporan pengaduan ke pihak Polres Nias terutama terkait praktek  penyalahgunaan keuangan Negara oleh para pemangku kepentingan, tentu kedepannnya kami berharap agar pihak Polres Nias dapat bersikap tegas termasuk kepada pihak APIP yang tidak menjalankan kewajibannya, tegas Yason.

Kapolres Nias menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pengurus DPD AKRINDO Kepulauan Nias yang peduli dengan kepentingan masyarakat luas, dengan kehadiran Pengurus DPD AKRINDO Kepulaun Nias tentu sangat membantu semua pihak, Polres Nias tetap komit dalam penegakan supremasi hukum tetapi berasaskan mekanisme yang ada, pihak kami tidak ada toleransi terhadap siapapun yang terbukti bersalah wajib ditindak tanpa pilih kasih, bukti komitmen kami bahwa anggota saya di Polres Nias ini dengan terbukti bersalah sudah beberapa orang dipecat.

Selanjutnya Ketua Investigasi DPD AKRINDO Kepulauan Nias Melianus Laoli menyampaikan bahwa setiap laporan yang disampaikan memiliki legacy yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. DPD AKRINDO Kepulauan Nias sendiri sangat konsisten dengan prinsip keterbukaan serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang bermuara pada kepentingan masyarakat luas. Semoga kerjasama ini bisa lebih kuat dan lebih bermanfaat untuk penanganan dan pendampingan kepada semua pihak, tandasnya.
(Yaatulo Gea)

Label:

Minggu, 19 Juli 2020

Warga Gelar Swadaya Perbaiki Jalan Rusak Lintas Propinsi

TORGAMBA, GELORA HUKUM - Sejumlah warga secara swadaya memperbaiki jalan Lintas Torganda di Dusun simpang IV Desa Aek Batu rusak berat akibat air genangan hujan setiap saat, akibatnya disepanjang jalan pada berlubang yang mengakibatkan debu tebal yang sangat mengganggu warga dan pengguna jalan (18/7/2020).

Melihat kondisi ini, masyarakat bersama dengan Kepala Dusun Suryadi melaksanakan gotong royong memperbaiki jalan tersebut dengan biaya yang berasal dari swadaya warga setempat.

Kadus Suryadi menjelaskan, Jalan Lintas Torganda yang semakin hari semakin sangat memprihatin, apa lagi di saat musim penghujan, hal ini membuat kita harus berinisiatif sendiri untuk memperbaiki jalan yang rusak atas swadaya dan gotong royong masyarakat khususnya melibatkan para pemuda dan ormas pemuda Pancasila /PP

"Kiranya pihak perusahaan yang ada didalam yang menggunakan akses jalan ini dapat bersinergi untuk membantu memperbaiki jalan yang rusak ini". Demikian harap Kadus Suryadi. (Sahat BB)

Label:

Kamis, 16 Juli 2020

DPD AKRINDO: Laporan Mesum Oknum Kades, Minta Kapolres Nias Usut Tuntas

ZZ (Korban Ketidak Adilan)
GUNUNGSITOLI, GELORA HUKUM - DPD AKRINDO dampingin Korban Pemerkosaan  berinisial ZZ untuk membuat laporan Polisi di Mapolres Nias (15/7/2020), diduga dilakukan oleh Kades Hilina'a Kecamatan Alasa Talumuzoi Kabupaten Nias Utara berinisial SZ.

Dipolres Nias, Team dari DPD AKRINDO bersama korban langsung menghadap Kasat Reskrim Martua manik SH,MH, setelah pihak korban menguraikan kornologi peristiwa selanjutnya Kasat Reskrim mengarahkan untuk di bagian Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk membuat laporan pengaduan.

Ditempat terpisah Korban menjelaskan, laporan polisisi ini saya lakukan atas inisiatif saya sendiri selaku korban bersama keluarga, atas tindakan biadab oleh SZ terhadap saya, saya mohon perlindungan hukum yang seadil-adilnya, sebagai perempuan insan lemah, musibah yang menimpa diri saya tentu saya sangat berharap perlindungan dan kepastian hukum yang bebas dari tekanan dari pihak manapun, tentu saya sangat berterima kasih kepada AKRINDO dengan ikhlas mendampingi saya berjuang untuk keadilan, bila tidak saya tidak tau apa yang terjadi dengan saya dengan motif keputus asaan dan rasa malu yang saya alami.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPD Asosiasi Kabar Online Indonesia (AKRINDO) Kepulauan Nias Ya'atulo Gea mengatakan bahwa jika perbuatan itu melawan hukum maka bukan tidak mungkin oknum pelaku dapat dijerat 
KUHP Pasal 285 berbunyi "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"

Sangsi lainnya, terlapor dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala Desa sesuai Permendagri No 66 Tahun 2017 atas perubahan Permendagri No 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, tandas Yaatulo mengakhiri.

Disaat awak media meminta tanggapan SZ terlapor (oknum Kepala Desa) dengan singkat mengatakan, kejadian itu tidak benar. (Edison Sarumaha)

Label:

Rabu, 15 Juli 2020

Sikap Lengah Pertahanan Bisa Jebol

Adrianus Aroziduhu Gulo, SH,. MH
GELORA HUKUM - Sikap Lengah Pertahanan Bisa Jebol Pada umumnya  tiap hari kita mengikuti berita pada media cetak maupun elektronik tentang perkembangan penanganan dan penularan covid 19 secara lokal, nasional dan internasional. Fokus perhatian kita terutama berapa pada hari ini : positif covid 19, sembuh dari covid 19, meninggal karena covid 19 serta tenaga dokter-medis yang terpapar covid 19.

Penulis pun yakin reaksi kita beda-beda tipis, biasanya kita berkata: Kalau hari ini jumlah positif covid 19 bertambah jumlahnya: “ Wah  semakin berbahaya dan menyerang tanpa tebang pilih”. Kalau hari ini banyak yang sembuh dari covid 19 :  “Puji Tuhan, dan terimakasih kepada tenaga dokter dan medis”. Kalau hari ini banyak yang meninggal karena covid 19: “Kasihan keluarganya,  semoga Tuhan memberi mereka tempat abadi di sorga” dan covid 19 segera berakhir.

Apa pun reaksi dan ungkapan yang disampaikan secara spontan, bahkan menunjukkan kesedihan dengan meneteskan air mata  tidak akan dipertimbangan covid 19 saat menyerang manusia. Mereka membawa maut kepada siapa pun, tanpa membedakan: tua-muda, kaya-miskin, pejabat-petani dan lain-lain. Covid 19, juga tidak punya rasa belas kasihan, karena belas kasihan itu hanya dimiliki oleh manusia yang punya peradaban.

Buktinya, pada tanggal 9 Juli 2020 yang positif covid 19 sebanyak 2657 orang, padahal  hari-hari sebelumnya orang yang positif covid 19 berkisar angka seribuan, bahkan pada bulan April dan Mei yang positif covid 19 hanya ratusan orang tiap hari.  Gejala penambahan jumlah yang positif covid 19 merupakan indikasi “lengah”, sehingga musuh (covid 19) dengan mudah menyerang dan menghancurkan benteng pertahanan.

Walaupun demikian tidak perlu panik, takut dan cemas berlebihan, justru sikap tersebut tidak menyelesikan masalah bahkan bisa membuat daya tahan tubuh menurun, jika daya tahan tubuh turun mudah diserang penyakit.

Bertambahnya positif covid 19 kita melihatnya dari segi positif bahwa orang yang diperiksa dengan swab atau sebutan lain  semakin banyak, sehingga yang terdekeksi positif covid 19 semakin banyak. Ini pun lonceng peringatan keras agar tetap mematuhi protokol kesehatan antara lain : pakai masker, jaga jarak, hindari salaman, tinggal di rumah, hindari kerumunan dan lain-lain.

Tempat Ibadah Telah Memberi Contoh: Setelah PSBB terutama di zona hijau dan kuning beribah bersama di tempat ibadah dan melaksanakan pesta seperti : perkawinan, ulang tahun dan lain-lain diperbolehkan asalkan tetap mempedomani protokol kesehatan. Akan tetapi kenyataan di lapangan jauh berbeda, hanyalah tempt-tempat ibadah dan mengurusnya yang konsisten menerapkan protokol kesehatan. Contoh, penulis sudah 7(tujuh) kali mengikuti ibadah/misa di gereja katolik St. Maria Bunda Para Bangsa-Gunungsitoli.

Sebelum masuk gereja semua umat diwajibkan cuci tangan ditempat yang telah disediakan, periksa suhu badan dan dalam gereja telah diatur jarak tempat duduk. Dulu satu bangku bisa duduk 6(enam) orang, sekarang satu bangku hanya bisa dudud 3 (tiga) orang. Semua umat pakai masker serta anak-anak kecil dilarang ikut misa, kecuali anak yang sudah menerima komuni yang umurnya sekitar 12 tahun ke atas. Penulis pun yakin di tempat-tempat ibadah di kota Gunungsitoli dan sekitarnya  mempedomani protokol kesehatan.

Menghimbau kepada semua pengurus tempat ibadah agar tetap mempedomani protokol kesehatan demi keselamatan  bersama. Kalau di kota agak mudah menerapkan protokol  kesehatan. Pertanyaan, apakah  pelaksaaan ibadah di pelosok-pelosok tetap menerapkan protokol kesehatan? Penulis terus terang tidak mampu menjawab, karena tidak sempat memantau sampai ke pelosok-pelosok atau desa-desa. Biarlah itu menjadi tugas dan tanggung jawab Satuan Gugus Covid 19 di kabupaten/kota masing-masing untuk memonitor, karena mereka punya sarana, biaya dan personil untuk melakukan pemantauan.

Kadang Dianggap Sepele 
Namun, yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan bagi kita semua yang ingin tetap sehat adalah saat pelaksanaan pesta perkawinan atau pesta-pesta jenis lain yang menghadirkan ratusan bahkan ribuan orang mengalami kesulitan penerapan protokol kesehatan.

Bahkan kadang “dianggap sepele”. Mereka anggap protokol kesehatan hanya berlaku di zona merah dan hitam, sedangkan di kepulauan Nias baru di kota Gunungsitoli ada positif covid 19 satu orang.

Selain itu penerapan protokol kesehatan pada pesta perkawinan dapat membuat  situasi menjadi tegang dan kaku serta nilai sakralnya memudar. Bayangkan, pada semua pakai masker, jaga jarak, tidak salaman, membatasi berbicara dengan orang lain, anak-anak tidak boleh ikut dan lain-lain. Padahal saat pesta itu merupakan waktu indah bagi semua famili/keluarga untuk bertemu dan melepas rindu.

Disatu sisi pendapat tersebut di atas bisa dipahami. Bagi pengundang/tuan rumah sulit : menyediakan tempat cuci tangan, mengatur jarak tempat duduk, menghindari salam dari tamu dan lain-lain.  Akan tetapi disisi lain penerapan protokol kesehatan saat pandemi covid 19 merupakan kewajiban  setiap orang untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup bersama.

Seandainya tuan rumah dalam hal ini panitia pelaksana pesta menyuruh setiap tamu : cuci tangan, menjaga jarak, tidak salaman, memakai  masker, periksa suhu badan dan lain-lain bisa-bisa para tamu tersinggung dan merasa dipermalukan. Mengapa? Anjuran protokol kesehatan seperti pakai masker bagi yang belum biasa memakai bisa mengganggu pernafasan dan  dianggap sebagai beban karena belum membudaya. Pun pula, seandainya ada seorang undangan tidak pakai masker dan suhu badannya tinggi. Apakah disuruh pulang?

Keenggangan orang mematuhi protokol kesehatan tidak hanya pada pesta pekawinan atau pesta jenis  lain, juga para pedagang dan membeli di pasar tradisional maupun modren, pengendara motor, sopir dan penumpang angkot dan lain-lain  jarang yang menggunakan masker. Kalau pun punya masker mereka simpan di tas atau kantong baju/jelana. Hal ini menunjukan bahwa mematuhi protokol kesehatan belum menjadi kebutuhan, melainkan dipakai hanya karena ketakutan ditegur dan diberi sanksi oleh aparat yang berwewenag.

Inilah tugas berat bagi pemerintah daerah, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, ormas, orpol, tokoh masyarakat dan lain-lain untuk menjadikan protokol kesehatan seperti : cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, tidak bersalaman, cipika cipiki, tinggal dirumah, hindari kerumunan dan lain-lain menjadi kebiasaan masyarakat dan membudaya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, covid 19 akan berakhir secara pelan-pelan tetapi pasti, apabila seluruh elemen masyarakat membudayakan protokol kesehatan. 
Apabila protokol kesehatan telah menjadi kebiasaan dan membudaya dalam hidup sehari-hari, itu berarti telah berhasil menciptakan hidup “new normal” atau istilah baru yang dipopulerkan oleh juru bicara pemerintah untuk covid 19 Ahmad Yulianto yaitu : “Adaptasi kebiasaan baru”. Perbedaan istilah ini, tidak perlu diperdebatkan, melainkan kita jalankan dengan sungguh-sungguh untuk kesehatan dan kehidupan bersama.

Akhirnya kepada para sahabat, teman, kenalan dan lain-lain, saya menyatakan dengan sangat menyesal tidak bisa datang pada : undangan pesta perkawinan atau pesta jenis lain, saat kemalangan, pertemuan /rapat dan lain-lain. Semua itu saya lakukan hanya semata-mata untuk menghargai protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau bukan kita yang mematuhinya, lalu siapa lagi? Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi ? Semoga bisa dipahami. Mari bersama lawan corona. Salam Sehat. (Tim/Red)

Ditulis Oleh:  Adrianus Aroziduhu Gulo, SH,. MH

Label:

Kades Caritas Sogawunasi, Siap Dituntut Jika Laporan Tentang Dirinya Terbukti

NIAS SELATAN, GELORA HUKUM - Kepala Desa Sogawunasi Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan Faonalala Giawa, tegaskan bahwa dirinya siap tempuh jalur hukum dan di tuntut secara hukum jika dia terbukti bersalah atas laporan beberapa masyarakatnya di polres nias selatan tentang dirinya di tuduh memotong bantuan langsung tunai (BLT) beberapa minggu lalu. Hal itu di sampaikannya melalui telpon selulernya kepada gelorahukum (12/07/20) 

Beberapa minggu lalu saya telah di laporkan oleh beberapa masyarakat saya bersama lembaga suadaya masyarakat (LSM) di polres nias selatan, di mana pada laporan itu saya di tuduh melakukan pemotongan saat pembagian bantuan langsung tunai kepada masyarakat penerima pada bulan juni lalu sebesar 300.ribu tiap penerima."Papar Faonalala Giawa

Lanjutnya, "saya sampaikan bahwa pihak kami pemerintahan desa Caritas Sogawunasi saat pembagian itu belum melakukan pemotongan bahkan penyalurannya di saksikan oleh camat lolomatua, kapolpos, posdanramil serta beberapa hadirin lainnya."Jelasnya

Atas laporan beberapa masyarakat saya itu di polres nias selatan, saya tegaskan bahwa saya sebagai kepala desa caritas sogawu nasi, 
jika laporan mereka itu nantinya terbukti maka saya
siap menempuh jalur hukum dan di tuntut secara hukum 
sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara republik indonesia yang kita cintai ini, dan saya siap menerima hukuman
sebagai mana ketegasan dari bapak presiden republik indonesia bahwa siapa pun yang melakukan penyelewengan pada bantuan Covid-19 ini maka hukumannya seumur hidup."Ucap Faonalala dengan nada tegas.

Di tambahkannya, akhir-akhir ini, saya lihat di medsos beberapa pemberitaan tentang diri saya bahwa saya di duga telah melakukan pemotongan BLT, bahkan ada oknum-oknum yang menggunakan akun palsu.  Saya sampaikan bahwa ketika nantinya laporan beberapa masyarakat saya itu tentang saya di tuduh memotong BLT, jika nantinya laporan itu tidak terbukti maka saya akan menempuh jalur hukum dan melaporkan kembali yang di dampingin dengan kuasa hukum saya, karena saya duga mereka sengaja mencemarkan nama baik saya, dan begitu juga media-media yang memberitakan saya tanpa konfirmasi, di mana sepengetahuan saya sesuai dengan UU Pers No.40 tahun 1999 bahwa wartawan itu harus melakukan konfirmasi untuk membuat berita yang berimbang."Tegas Faonalala

Maka dengan itu saya himbau kepada seluruh elemen masyarakat saya desa Caritas Sogawunasi untuk tidak salah paham pada pemberitaan tentang saya di tuduh memotong BLT tersebut karena laporan itu masih dalam proses. Dan juga saya sampaikan kepada beberapa masyarakat saya pelapor, marilah kita menghargai proses penyelidikan dari instansi terkait. Dan saya juga menyampaikan kepada masyarakat saya agar kita selalu mengikuti protokoler kesehatan serta himbauan-himbauan dari pemerintah agar kita terjauhkan dari Covid-19 ini, dan selalu berdoa karena tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari segala penyakit atau cobaan selain tuhan yang maha kuasa."Ucap orang nomor satu di Desa Caritas Sogawunasi itu mengakhiri. (Makmur Gulo)

Label:

Minggu, 05 Juli 2020

Gerbong Preman Rusak Rumah Warga Desa Hiliadulo Lahomi

NIAS BARAT, GELORA HUKUM - Sekelompok gerbong Preman merusak rumah salah seorang warga Desa Hiliadulo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat, sekitar pukul 02.00 subu (5/7/2020)

Menurut warga sekitar TKP yang enggan menyebut namanya, menjelaskan bahwa terlihat sekelompok preman dari jalan arah Desa Simae'asi tanpa segan mereka berteriak dan memaki maki, sebagian pelaku itu saya kenal tapi jangan sekarang, yang penting diantaranya adalah salah seorang pincuk pimpinan Desa Simae'asi berinisial NG.

Sesampai mereka dirumah korban (Alm Ama Rosi) sekelompok preman itu tanpa basa basi merusak rumah korban dan masuk didalam rumah, jelas warga.

Melalui via telepon seluler, pihak keluarga korban kepada awak media menuturkan, saat kejadian itu saya tidak ada dirumah hanya anak anak, dan saat ini anak kami tersebut dalam keadaan trauma, selain itu rumah kami telah mereka rusak, bahkan sejumlah barang berharga milik kami juga hilang yakni, 1 unit senso, uang 25 juta, dan perhiasan emas peninggalan ibu kami almarhum (Anting, kalung, gelang dan barang berharga lainnya), secara keseluruhan kerugian kami dalam insiden ini diperkirakan ratusan juta rupiah, dan kami sedang proses untuk menyerahkan kepada pihak yang berwenang.

Ditempat terpisah Ketua DPD OKP AMPI Kab. Nias Barat Tolondraodo Waruwu mengatakan, kasus ini baiknya keluarga korban segera menyerahkan kepada pihak penegak hukum, dan secara swadaya kita dari AMPI siap mendampingi agar praktek premanisme seperti ini terbasmi.

Ketua DPD AKRINDO (Assosiasi Kabar Online Indonesia) Kepulauan Nias Edison Sarumaha,  dengan tegas mendukung sepenuhnya langkah kongkrit dari penegak hukum demi jaminan ketentraman hidup bagi warga dan tidak ada lagi ruang hukum rimba bagi mereka yang senang bertindak suka suka. (Societi Hulu)

Label: