Selasa, 31 Maret 2020

Jokowi, Gratiskan Tarif Listrik 450 VA, Diskon 50% untuk 900 VA

Presiden Joko Widodo
JAKARTA, GELORA HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan kebijakan pemotongan hingga penggratisan tarif listrik di Indonesia selama 3 bulan, kebijakan ini diambil sebagai respons atas dampak covid-19 di Indonesia.

"Tarif listrik 450 VA akan digratiskan selama 3 bulan ke depan, April, Mei, Juni," ujar Jokowi dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2020) dilansir Kompas TV.

Sementara itu untuk pelanggan listrik 900 VA akan mendapatkan diskon 50 persen untuk bulan April, Mei, Juni, selain itu Presiden Joko Widodo juga menerbitkan keringanan pembayaran kredit.

Keringanan ini akan diberlakukan bagi para pekerja informal, ojek online, UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian dengan kredit di bawah Rp 10 miliar,

"OJK telah mengeluarkan aturan dan akan dimulai pada bulan April," ujar Jokowi, kebijakan OJK soal Pelonggaran Kredit

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan stimulus perbankan berupa pelonggaran kredit ke debitur untuk mengantisipasi dampak meluasnya virus corona ke dunia usaha.

Stimulus ini berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021, Perbankan diharapkan dapat proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dan segera menerapkan POJK stimulus dimaksud, kata Juru Bicara OJK Sekar Putih melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Sekar menjelaskan, POJK mengenai stimulus perekonomian ini dikeluarkan untuk mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang diperkirakan akan menurun akibat wabah virus corona atau Covid-19.

Wabah corona, lanjutnya, bisa meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan.

Melalui stimulus ini, perbankan juga memiliki ruang gerak lebih luas, sehingga pembentukan kredit macet dapat terkendali dan memudahkan penyaluran kredit baru.

"OJK ini juga diharapkan menjadi countercyclical dampak penyebaran virus corona, sehingga bisa mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Sekar.

Pemberian stimulus ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak penyebaran virus Covid-19, termasuk UMKM.

Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari penilaian kualitas kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit sampai Rp 10 miliar.

Sekar menambahkan, restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi.

"Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa batasan plafon kredit."

"Relaksasi pengaturan ini berlaku untuk debitur Non-UMKM dan UMKM, dan akan diberlakukan sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan," kata dia.

Di sisi lain, mekanisme penerapan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank dan disesuaikan dengan kapasitas membayar debitur. (Tim/red - Sbr; tribunnews.com)

Label:

Sri Mulyani: 89 Juta Masyarakat Bakal Dapat Bantuan Tunai

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati,
JAKARTA, GELORA HUKUM - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, jor-joran memberikan stimulus fiskal untuk menjaga masyarakat dari jerat wabah virus corona atau COVID-19, salah satunya adalah dengan memberikan bantuan tunai kepada 89 juta masyarakat.

"Bersama menteri-menteri terkait, Mendikbud untuk peningkatan pendidikan dan penanganan COVID-19, kemudian Kemensos untuk PKH (Program Keluarga Harapan) atau sembako. Sedang kita kaji keputusan yang segera."

"Tujuannya adalah 89 juta masyarakat, akan diberikan uang dalam bentuk banyak. Atau diberikan dalam kartu sembako yang juga dinaikkan," papar Sri Mulyani, setelah rapat Terbatas dengan Presiden Jokowi melalui video conference, Jumat (20/3/2020).

Kartu Pra Kerja dan Kartu Indonesia Pintar terus didorong lebih luas lagi. Sri Mulyani menegaskan, dengan Kartu Pra Kerja maka yang terkena PHK pun dapat bantuan.

APBN akan merespons secara cepat, karena ruang APBN Rp 2.500 triliun cukup memadai, tegas Sri Mulyani. (Tim/red - Sumber; CNBC Indonesia)

Label:

Pemuda Katolik Nias Barat, Ambil Bagian Cegah Covid-19

Upacara pelepasan Team Penyemprotan Disinfektan oleh Bupati Nias Barat
NIAS BARAT, GELORA HUKUM - Pemuda Katolik Komisariat cabang Kabupaten Nias Barat, ambil bagian menjalankan misi kemanusiaan melawan pandemi Kovid-19 berupa penyemprotan Disinfektan di sejumlah titik wilayah Kabupaten Nias barat, Selasa (31/3/2020)

Sedarius Gulo, perwakilan pemuda Katolik Nias Barat menyatakan, apa yang kami lakukan murni wujud nyata kepedulian kepada sesama, kami menyadari bahwa kegiatan yang kami lakukan ini pasti beresiko tinggi apa lagi tidak memiliki alat pengaman diri (APD), tetapi demi kepentingan bersama dan dilakukan denga niat tulus, maka yakinlah Tuhan Yesus  pasti bersama kami.

Pandemi Covid-19 ini tidak main main, dari itu kepada masyarat kita dihimbau, agar tetap waspada dan mematuhi petunjuk teknis dari pemerintah demi memutus rantai Pandemi Covid-19 diwilayah kita sebelum titik awal serius adanya, karena saat ini tidak sedikit warga Nias Barat dalam status ODP walaupun tidak dalam status positif, tandas Sadarius.

Dilanjutkan Firman Lahagu (Pengurus Pemuda Katolik Nias Barat), kegiatan penyemprotan yang kami lakukan hari ini, sebagai tindaklanjut inisiatif pemerintah Nias barat dalam melawan wabah Covid-19 ini karena telah menjadi kecemasan global, agenda ini di pandu oleh Dinas Kesehatan Kab. Nias Barat bersama personil TNI dan Polri, tentu sikap kita "apa bila kebijakan pemerintah berpihak kepada masyarakat maka pemuda Katolik Nias Barat berkewajiban mendukung sepenuhnya, hari ini berdasarkan pembagian tugas, maka kita dari PK Nias barat melakukan penyemprotan di Pasar bukit Sion, kantor resort 19 BNKP lahomi, dan gedung Gereja Jemaat Iraono Gaila, pujian Tuhan telah kami laksanakan dengan baik.

Ditempat terpisah, sekretaris Pemuda Katolik Komcab Nias Barat, Hezekieli Gulo, SH, meminta pemerintah Nias Barat untuk bertindak cepat membagun sinergitas yang terukur dengan pemerintah propinsi dan pusat, saat ini agenda yang harus dilakukan adalah "karantina wilayah dalam jangka 1 bulan" sebagai tahap awal, demi kepastian bahwa Nias Barat murni bebas dari Covid-19, sembari mempersiapkan kesiapan kebutuhan pangan warga, sekaligus kesiapan operasi pasar, agar mereka yang sengaja menimbun atau melonjakan harga kebutuhan pokok tidak dengan sepihak mengambil kesempatan dalam Kalausituasi ini. 

Bila kita hanya bergerak dalam bentuk himbauan, selebaran dan penyemprotan, maka yakin lah secara utuh tidak menjawab peroalan, karena yang paling ditakutin adalah penyebaran melalui individu terhadap individu lainnya, tandas Hezekieli mengakhiri. (Fatulusi Gulo)

Label:

Senin, 30 Maret 2020

Cegah Pandemi Covid-19, Bupati Nias Barat Lepas Petugas Penyemprotan


NIAS BARAT, GELORA HUKUM - Bupati Nias Barat, Faduhusi Daeli, S.Pd secara resmi melepas petugas penyemprotan COVID-19 dihalaman kantor Bupati, selasa, (31/3/2020)

Kata arahan dan bimbingan disampaikan Bupati Nias Barat mengatakan, kegiatan ini adalah bentuk respon positif kita dalam bentuk wujud nyata dalam melawan penyebaran Pandemi Virus Corona yang semakin meluas dan meningkat setiap hari hampir seluruh wilayah NKRI, tentu dalam menjalankan misi kemanusiaan ini, saya harapkan mematuhi SOP yang telah ditetapkan, jaga jarak, dan tetap menjaga pola hidup sehat.

Saya mengapresiasi Tim Relawan baik dari TNI, POLRI, Satpol PP, Dishub, Staf BPBD dan Dinas Kesehatan Kab. Nias Barat dan Pemuda Katolik yang begitu semangat dalam melakukan Tugas Kemanusiaan ini, tugas ini sangat mulia dan kita percaya dengan kebersamaan kita mengurangi, mencegah dan melawan Virus Corona ini, maka Kabupaten Nias Barat dan Pulau Nias serta Negara Kita Indonesia akan bebas dari ancaman Virus ini, dan saya juga menghimbau agar masing-masing desa, berinisiatif untuk melakukan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah warga sebagaimana telah dilakukan dibeberpa tempat terakhir ini, himbau Bupati.

Selanjutnya Kapolsek Sirombu AKP. Des R Jaya Hia, SE memberikan petunjuk teknik dalam melaksanakan Penyemprotan Disinfektan di sejumlah titik wilayah Kabupatèn Nias Barat. (Okhota D)

Label:

Terkait Covid-19, Ketua GMNI Sumut Minta Sinergi Pemerintah Pusat Dan Daerah Diperkuat

Paulus PG, Ketua GMNI Sumatera Utara
MEDAN, GELORA HUKUM - Ketua GMNI Sumatera Utara Paulus PG meminta pemerintah daerah agar bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menghadapi dan memutus penyebaran virus Covid 19 ini, sehingga tidak semakin banyak Korban.

Hal ini dikatakannya mengingat masih terjadi miskomunikasi antara Pemerintah daerah dan pusat soal penerapan kebijakan, Senin(30/03/2020)

"Dalam beberapa kebijakan, masih terjadi perbedaan pendapat pusat dan daerah. Misalnya soal penerapan karantina wilayah atau Lock down. Jadi saya minta Sinergi pusat dan daerah semakin diperkuat". Kata Paulus kepada awak media pada. (Tim/red)

Lebih lanjut, Paulus mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil juga mempertimbangkan dampak sosial masyarakat.

"Soal wacana karantina ini, mestinya yang dipertimbangkan bukan soal dampak ekonomi saja. Gejolak sosial juga mesti menjadi acuan". Sambungnya.

Paulus PG kembali menghimbau masyarakat agar mematuhi kebijakan yang diberlakukan pemerintah untuk keselamatan bersama. Termasuk apabila karantina wilayah diberlakukan di wilayah Sumatera Utara.

Label:

Pertanyakan Tindakan Konkrit Cegah Covid-19, Pemuda Katolik Nisbar, Datangin Dinkes

Pertemuan antara Pemuda Katolik Komcab Nias Barat dengan Sekdis Dinkes Kab. Nias Barat
NIAS BARAT, GELORA HUKUM -  Perwakilan Pemuda Katolik Komcab Kabupaten Nias Barat, datangi kantor Dinas Kesehatan Nias Barat, diterima oleh Sekdis Benediktus F Daeli, SKM, untuk mempertegas tindakan konkrit dari pemerintah melalui Dinas Kesehatan terkait pencegahan penularan infeksi Covid-19 di wilayah Kabupaten Nias Barat, senin (30/3/2020)

Pertemuan berlangsung di ruang Sekdis, Firman Lahagu menyampaikan ditengah kecemasan global Pandemi Covid-19 ini, mau tidak mau pemerintah Nias Barat harus segera mengambil langkah kongkrit "tidak cukup hanya sebatas himbauan" demi menyelamatkan nyawa warga dan menghindari kuburan massal yang ada didepan mata, tandas Firman bidang Internal PK Komcab Nias Barat itu.

Lanjut Firman, selain itu kami dari Pemuda Katolik Komcab Nias Barat, menyatakan dukungan penuh gerak cepat dari pemerintah dalam melawan Pandemi Covid-19 ini, bahkan bila ada agenda Dinas Kesehatan berupa kegiatan pencegahan, maka kami dari Pemuda Katolik Komcab Nias Barat dengan swadaya "siap bergontongroyong" memberikan waktu dan tenaga untuk bersama sama menjadi relawan untuk melawan Pandemi yang mematikan ini. 

Sekdis Dinkes Benediktus F Daeli, SKM menjelaskan, kami dari Dinas kesehatan bukan tidak mau dan mampu bertindak cepat melakukan tindakan pencegahan, namun cairan khusus untuk itu sampai sekarang belum kami terima, namun cairan yang kita gunakan saat ini sebagai sarana pencegahan dalam penyemprotan adalah Cairan farmasi harusnya untuk kebutuhan sejumlah puskesmas selama satu tahun kedepannya.

Dinas kesehatan Nias Barat sampai saat ini belum menerima Alat Pelindung Diri (APD), dari itu kepada Pemuda Katolik, besok selasa 1 April 2020 jadwal penyemprotan disejumlah titik yang telah ditentukan bersama personil TNI dan Polri, maka silahkan pemuda Katolik mengutus perwakilan nya sebanyak 5 orang sembari sambil belajar cara meracik obat yang akan digunakan, tandas Sekdis.

Mengingat APD belum kita punya, maka terpaksa kita menggunakan peralatan apa adanya, termasuk jas hujan, sepatu boot dan alat semprotan bagi yang ada silahkan dibawa, namun satu petik bagi kami disini, "Harus menjaga keselamatan diri, jangan mati konyol", bukan karena para dokter kita takut mati dalam bertugas, tetapi mengingat APD belum ada, maka penting untuk waspada dan awas diri, tandas Sekdis kepada pemuda Katolik mengakhiri. (Tim/red)

Label:

Kamis, 26 Maret 2020

Bupati Nias Barat Himbau, Warga Jangan Panik Melawan Covid-19

Faduhusi Daeli, Bupati Nias barat 
NIAS BARAT, GELORA HUKUM (26/3/2020) - Bupati Nias Barat Faduhusi Daeli, S.Pd, himbau warga Cegah Epidemik Covid-19 dengan Pola Hidup Sehat serta taat mematuhi arahan pemerintah dengan  kesadaran diri sendiri.

Lanjut Bupati, untuk memutus rantai Epidemik COVID-19 ini kepada warga diharapkan; 
1. Warga Jangan panik namun tetap harus waspada.
2. Gunakan Masker bila muncul gejala batuk.
3. Diharapkan tetap cuci tangan dengan menggunakan sabun.
4. Untuk sementara waktu hindari diri dari kerumunan orang demi menjaga dan terjaganya kita dari penularan yang tidak diduga duga.
5. Menjaga pola hidup sehat, displin diri, serta dapat menjaga halaman sekitar lingkunga rumah agar tetap bersih.

Sementara tindakan konkrit yang harus dilakukan pemerintah Nias Barat, selain konsisten melakukan himbauan pencegahan, lainnya sedang kita sinergikan dengan petunjuk teknis dari propinsi dan pusat.

Kepada awak media, berkaitan dengan informasi bahwa adanya sejumlah warga Nias Barat berstatus ODP, "Sampai sekarang secara resmi belum ada laporan yang masuk kepada kami", tandas Bupati mengakhiri. (Tim/red)

Label:

Adian Napitupulu: Epidemik Covid-19, Kuburan Massal Harus Dicegah

Adian Napitupulu, Anggota DPR RI
Fraksi PDI Perjuangan
GELORA HUKUM - EpidemikCorona di perkirakan akan memuncak di antara bulan Mei - Juni, Jika negara masih lambat bergerak dan penuh dengan birokrasi yang berbelit  jangan kaget jika antara Mei dan Juni nanti bisa jadi negara harus siapkan banyak eskavator karena ribuan mungkin belasan ribu orang akan Meninggal dunia lalu escavator akan bekerja siang malam menggali kuburan.

Kuburan massal harus dicegah dengan segala cara, salah satunya dengan membuka keran impor untuk alat alat medis baik utuh maupun bahan baku terkait virus corona apakah itu masker, apd, thermometer, sarung tangan, sanitizer, disinfektan bahkan hingga alat test (Rapid Test). Semua pihak yang sanggup mengimpor alat alat tersebut selama kriteria dan uji alatnya layak harus diberi extra kemudahan import bila perlu sementara waktu di bebaskan dari bea import dan pajak agar alat alat itu menjadi murah di beli siapapun.

Membebaskan semua pihak yang akan memasukan alat alat medis terkait Corona dari birokrasi impor akan membuat semua alat medis itu akan membanjiri indomart, carefour, alfamart hingga apotik, toko obat bahkan bisa jadi membanjiri warung warung klontong di perkampungan dan pasar pasar tradisional. Dalam situasi ini, kebanjiran lebih baik dari pada kekurangan.

Tugas pemerintah menjadi lebih ringan karena peran mengadakan alat medis yang tadinya dimonopoli penuh baik anggaran maupun distribusinya oleh pemerintah, berikutnya di ambil alih oleh banyak orang, dan pemerintah mengambil peran sebagai pengontrol kualitas dan membuat patokan Harga Eceran Tertinggi untuk setiap jenis alat medis itu.

Kalau negara bisa memanfaatkan para importir dan pedagang maka alat medis itu bisa sampai ke seluruh pelosok pedalaman dengan harga murah tanpa menguras anggaran pemerintah. Selanjutnya Pemerintah bisa menghemat anggaran yang ada untuk di gunakan fokus pada hal lain seperti membangun RS untuk karantina, mensubsidi obat dan alat medis untuk orang orang yang benar benar tidak mampu, lansia, tuna wisma dll.

Dalam situasi darurat Corona seperti saat ini biarkan saja importir mendapat sedikit untung, pedagang bahkan apotik, warung warung juga mendapat sedikit untung, itu tidak masalah karena masalah mendesak dan terpenting saat ini adalah, Rakyat selamat!

Wabah Corona bukan seperti tsunami atau banjir atau gempa atau jenis bencana alam yang terlokalisir di satu tempat. Wabah corona bisa mengorbankan siapa saja, kapan saja dan dimana saja di seluruh belasan ribu pulau di Republik ini. Satu satunya cara memenangkan perang melawan virus Corona hanya bisa dilakukan dengan membangun perlawanan Rakyat secara bersama sama.

Ketika Apotik, Indomart, Alfamart, Toko Obat memiliki stock berlimpah akibat kran import alat alat medis itu di buka luas dan mudah maka berikutnya bisa saja bidan dan perawat di pelosok kampung membeli APD dan rapid test lalu membuka layanan rapid test corona di teras rumahnya, warga satu RT bisa urunan membeli Disinfektan untuk menyemprot seluruh RT, di kampus kampus mahasiwa dengan APD yang mereka dapat di Indomart bisa membuka layanan rapid test yang mereka beli dari Alfamart. Para relawan dan donatur bisa urunan membeli alat medis dari importir dan membagikannya ke puskemas puskesmas. Jangan kaget juga ketika tukang sayur yang berkeliling dengan motor dan gerobak sayurnya berikutnya tidak hanya menjual sayur tapi juga menjual masker dan berbagai jenis APD.

Bila situasi itu terjadi maka gerakan melawan corona bukan lagi milik BNPB, bukan lagi milik BUMN atau Menkes tapi menjadi milik importir, milik, pedagang, milik tukang sayur, milik bidan desa, perawat, dokter-dokter desa, warga seluruh RT, milik mahasiswa, relawan dan donatur donatur, semua bergerak Melawan corona dan berikutnya menjadi Gerakan Rakyat di semua level di semua profesi, disemua tempat hingga kampung yang terpencil sekalipun. Kunci kemenangan kita adalah Gotong Royong yaitu semua bergerak bahu membahu untuk kemenangan hingga di akhir cerita nanti tidak ada Menteri, Gubernur atau satu dua tokoh yang jadi pahlawan karena pahlawan sesungguhnya adalah Rakyat itu sendiri.

Ketika melawan corona menjadi gerakan Rakyat di mana "senjata" untuk melindungi diri bisa di dapat dengan murah dan mudah, bisa jadi virus corona akan frustasi massal karena setiap orang di manapun sudah pakai masker, tangannya terbungkus sarung tangan latex, badannya terbungkus APD, sanitizer ada di pintu masuk rumah, di dapur, di kantor desa, di kampus, di sekolah, di wc umum di mana mana ada.

Kita tahu bahwa uang negara terbatas, aparatur negara terbatas, semua terbatas apalagi di tambah krisis global yang juga datang bersamaan. Dengan seluruh keterbatasan dan situasi krisis sepertinya mustahil negara sanggup menjadi super hero yang mampu melindungi seluruh  Rakyatnya dengan baik dan sempurna. Bila negara tidak mampu melindungi maka berikan peluang agar Rakyat melindungi dirinya sendiri....  caranya dengan membuka impor alat alat medis itu semudah mungkin, bea dan pajak semurah mungkin dan biarkan Rakyat menjual ayamnya, memecah tabungannya, urunan bergotong royong untuk melawan bersama untuk kesehatan bersama untuk kehidupan bersama dan untuk kemenangan Indonesia melawan Corona. (01/Jason)

Oleh : Adian Napitupulu, Anggota DPR RI
Fraksi PDI Perjuangan

Label:

Rabu, 25 Maret 2020

Virus Corona, Amerika Siap Bagikan Tunai Rp 50 Juta per Keluarga

AMERIKA SERIKAT, GELORA HUKUM - Kongres Amerika Serikat sedang merampungkan pembahasan rancangan undang-undang yang mengatur pemberian bantuan langsung tunai senilai US$3 ribu atau sekitar Rp. 50 juta untuk setiap keluarga yang membutuhkan di tengah merebaknya wabah virus Corona.

Rancangan undang-undang ini juga mencantumkan kewenangan bagi bank sentral AS yaitu Federal Reserve Bank untuk menggelontorkan uang senilai US$4 triliun atau sekitar Rp64 ribu triliun untuk mendukung ekonomi, yang anjlok.

“Kita perlu menyalurkan uang itu ke ekonomi negara sekarang. Jika kita lakukan itu, maka kita bisa menstabilkan ekonomi,” kata Steve Mnuchin, menteri Keuangan AS, dalam acara Fox News Sunday seperti dilansir Reuters pada Ahad, 22 Maret 2020.

Mnuchin juga mengatakan tambahan dana ini memberikan kesempatan bagi bank sentral AS untuk membantu perusahaan melewati masa selama 90 – 120.

Dana bantuan untuk warga AS juga meningkat dari awalnya sekitar US$100 per keluarga atau sekitar Rp16 juta menjadi US$3 ribu atau sekitar Rp50 juta.

Pemerintahan Trump berhadap bisa merampungkan pembahasan legislasi ini pada Ahad waktu setempat dan mengesahkannya pada Senin.

Mnuchin mengatakan pemerintah AS siap melakukan langkah-langkah tambahan jika krisis ekonomi, yang dipicu wabah virus Corona, tidak mereda dalam 10 – 12 pekan ke depan.

Saat ini, nyaris satu dari empat warga AS atau sekitar 80 juta orang menjalani perintah negara untuk menutup toko dan tinggal di rumah. Ini terjadi di negara bagian New York, California, Illinois, Connecticut dan New Jersey. Pemerintah negara bagian memberlakukan perintah isolasi atau lockdown untuk mencoba mencegah penyebaran wabah virus Corona, yang menyebabkan sakit radang paru-paru dan telah menewaskan ribuan orang di seluruh dunia.

Data yang dirilis Johns Hopkins University menunjukkan jumlah orang yang terifeksi virus Corona di sekitar 150 negara mencapai 335 ribu jiwa. Sebanyak 14.641 orang meninggal dunia. (Tim/red/Sumber; Demokrasi.co.id)

Label:

Selasa, 24 Maret 2020

UN 2020 Dibatalkan, Begini Syarat Penentu Kelulusan Siswa

Kemendikbud, Nadiem Makarim

JAKARTA, GELORA HUKUM 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi menghapus ujian nasional (UN) 2020 akibat pendemi Corona (COVID-19). Kemendikbud telah mengatur mekanisme kelulusan siswa.
Hal ini ditekankan Mendikbud Nadiem Makarim dalam Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease, Selasa (24/3/2020).
Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020, maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kata Nadiem dalam edaran tersebut.
Ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini, ucap Nadiem.Dalam edaran itu, syarat penentu kelulusan siswa adalah ujian sekolah (US). Nadiem mengatakan ujian sekolah untuk kelulusan tidak boleh berbentuk tes yang mengumpulkan siswa di suatu tempat.
Lebih lanjut, ujian sekolah dapat dilakukan dengan berbagai jenis asesmen. Sekolah dapat membuat ujian sekolah dalam bentuk portfolio hingga tes secara online.
"Ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya," ujar Nadiem.
Selain melalui ujian sekolah, nilai rapor dapat menjadi penentu kelulusan siswa. Bagi jenjang SMK, kelulusan siswa dapat ditentukan berdasarkan nilai praktik kerja lapangan, portofolio, dan nilai praktik selama lima semester terakhir.
Sementara itu, bagi jenjang SD, SMP, dan SMA, kelulusan dapat ditentukan berdasarkan nilai dari lima semester terakhir yang diperoleh siswa. Misalnya bagi jenjang SD dapat memakai nilai rapor siswa sejak dari kelas 4 hingga kelas 6.
Kelulusan sekolah dasar (SD) atau sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan, kata Nadiem dalam keterangannya.
Kelulusan sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat dan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan,"sambungnya. (Tim/red)

Label:

Camat Hiliserangkai Monitoring Fisik APBdes Lolowua

NIAS, GELORA HUKUM - Camat Hiliserangkai Kab.Nias Arlin Mendrofa telah melakukan monitoring pada pelaksanaan visik APBdesa lolowua Kac.Hiliserangkai Kab.Nias, hal tersebut di jelaskannya kepada gelorahukum  di ruang kerjanya (24/03/20)

Camat menjelaskan, karna laporan pertanggung jawaban APBdesa lolowu TA.2019 belum di serahkan kepada dinas PMD kab.nias, maka saya   bersama sekcam, dan dua orang staf kantor camat di dampingin juga oleh P3MD kecamatan hiliserangkai turun langsung untuk melakukan monitoring pada 18 maret hari lalu untuk memastikan apa kira-kira kendala. Sebagaimana pengetahuan kami pada saat memonitoring bahwa pelaksanaan visiknya sudah terlaksana, contohnya seperti MCK sudah bisa di manfaatkan karna airnya sudah tertampung dan beberapa visik lainnya, memang pada pembangunan parit gendong ada sedikit kekurangan tingginya, namun ada juga kelebihan di mana karna setuasi tanahnya."jelasnya

Lanjut camat, untuk memastikan ada kerugian negara atau tidak, itu bukan kewenangan saya untuk menentukan, tetapi inspektoratlah yang berkewenangan di situ, memang pihak kami sudah menerima tembusan laporan masyarakat serta BPD tentang adanya dugaan indikasi korupsi pada pelaksanaan APBdesa lolowua, namun surat itu kan hanya tembusan yang di sampaikan sama kami di pihak kantor camat, karna asli surat mereka kepada bapak Bupati Nias.

Tambah camat, pada saat kami monitoring kami menanyakan sama kepala desa kenapa laporan pertanggung jawaban belum di serahkan, tetapi kata kepala desa pada tanggal 12 maret sudah di serahkan kepada BPD LPJ APBdesa TA.2019 namun masih belum ada informasi dari BPD untuk di bahas bersama di jadikan peraturan desa."jelasnya

Seraya camat mengatakan, menurut saya kalau memang ada masalah seperti yang di laporkan BPD itu kepada bapak bupati nias bahwa ada dugaan penyelewengan pada pelaksanaan visik APBdesa 2019 lolowua maka bukan dalam arti BPD tidak melaksanakan pembahasan bersama pemerintahan desa tentang LPJ APBdesa 2019 untuk di tetapkan sebagai peraturan desa. Sebagaimana telah di atur pada peraturan Permendagri nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD pada Pasal 42 ayat 1 disebutkan, dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa bila mana tidak mencapai kata
sepakat, maka musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
Artinya semua rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) yang telah diusulkan oleh Pemerintah Desa Kepada BPD wajib dibahas bersama dalam musyawarah desa,

kalaupun ada hal-hal yang tidak disepakati dan tidak disetujui oleh BPD, maka hal tersebut menjadi catatan yang harus dituangkan dalam Berita acara. Sehingga hal tersebut menjadi dasar kepada Bapak Bupati Nias dalam melakukan evaluasi terhadap Peraturan Desa."tegas camat mengakhiri

Kepala desa lolowua Efortianus Mendofa di ruang kerjanya kepada gelorahukum menyampaikan (24/03) sejak pada 12 maret minggu lalu pihak kami telah menyampaikan LPJ APBdesa TA.2019 kepada BPD lolowua, namun kemaren tanggal 23 maret 2020 kami sudah menerima surat dari BPD yang berisikan surat itu bahwa BPD menolak LPJ APBdesa TA.2019. Maka di hari itu juga untuk menindaklajuti surat BPD itu pihak kami pemerintahan desa langsung menyurati bapak camat hiliserangkai, tentu kami menunggu petunjuk atau balasan surat kami itu dari pak camat."ucap kades

Sesuai dengan informasi dari PMD Kab.Nias bahwa untuk menyerahkan laporan pertanggung jawaban paling terlambat akhir bulan maret, dan tentu masih ada waktu kami untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban itu kepada dinas PMD Kab.Nias."tutup kades. (Makmur Gulo)

Label:

Jokowi Putuskan Ujian Nasional 2020 Ditiadakan

Jokowi Dodo, Presiden RI
JAKARTA, GELORA HUKUM - Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait penangangan COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3/2020).

Presiden meminta agar masyarakat Indonesia bekerja, belajar dan beribadah di rumah serta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif agar penyebaran COVID-19 ini bisa dihambat dan diberhentikan, hal itu disampaikan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman melalui keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020).

Keputusan ini sebagai bagian dari sistem respons wabah Covid-19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat. Seperti yang telah disampaikan bahwa sistem respons Covid-19 harus menyelamatkan kesehatan rakyat, daya tahan sosial, dan dunia usaha, kata Fadjroel.

Ia menambahkan, peniadaan UN menjadi penerapan kebijakan social distancing (pembatasan sosial) untuk memotong rantai penyebaran virus corona SARS 2 atau Covid-19.

Penegasan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan pembahasan UN, Selasa (24/3/2020), melalui video conference.

UN ditiadakan untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA) atau setingkat madrasah aliyah (MA), sekolah menengah pertama (SMP), atau setingkat madrasah tsanawiyah (MTs), dan sekolah dasar (SD) atau setingkat madrasah ibtidaiyah (MI).

Kebijakan peniadaan UN perlu diikuti oleh partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah, lanjutnya.

Jokowi sebelumnya memimpin rapat terbatas ihwal kepastian pelaksanaan ujian nasional tahun 2020 di tengah terjadinya wabah virus corona, berlangsung distana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

"Siang hari ini akan dibahas kebijakan UN untuk tahun 2020. Kita tahu Covid-19 sangat mengganggu proses pendidikan di Tanah Air dan kita juga telah melakukan belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19," ujar Jokowi saat membuka rapat.

Ia menambahkan, situasi ini membawa dampak pada rencana UN tahun 2020. Tercatat ada 8,3 juta siswa yang semestinya mengikuti UN dari 106.000 satuan pendidikan di seluruh Tanah Air.

Ia mengatakan, saat ini tersedia tiga pilihan. Pertama, UN tetap dilaksanakan. Kedua, UN tetap dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya ditunda. Ketiga, UN ditiadakan sama sekali.

"Prinsip yang utama yang harus kita pegang adalah kebijakan ini bisa kita ambil, tetapi jangan sampai merugikan dari hak 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti ujian nasional yang diadakan," lanjut Presiden.

Opsi penilaian:
Beberapa opsi yang dibahas dan dikaji Komisi X DPR bersama Menteri Pendidikan Nadiem Makarim adalah pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN.

Namun, opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN secara online.

"Kami sepakat bahwa opsi USBN ini hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara daring (dalam jaring), karena pada prinsipnya kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di gedung-gedung sekolah," jelasnya.

Opsi berikutnya yaitu dengan mempertimbangkan nilai kumulatif siswa selama menempuh proses belajar di sekolah.

"Jadi nanti pihak sekolah akan menimbang nilai kumulatif yang tercermin dari nilai rapor dalam menentukan kelulusan seorang siswa, karena semua kegiatan kulikuler atau ekstrakulikuler siswa terdokumentasi dari nilai rapor," kata Huda.

Terkait pembatalan pelaksanaan UN ini, Huda mengatakan Kemendikbud segera menyusun dokumen pelaksanaan teknis yang untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah.

"Secara teknis nanti akan dirumuskan secara detail dalam juklas juknis yang akan dikeluarkan Kemendikbud," tuturnya. (Tim/red)

Label:

Presiden Jokowi:Masyarakat Pemilik Kredit Kendaraan, Usaha, Cicilan Ditangguhkan 1 Tahun

 Gegara Covid-19, Ini Penjelasannya!
Andreas Chris Febrianto Nugroho Selasa, 24 Maret 2020 | 12:40 WIB

 
Kabar Baik, Presiden Jokowi Umumkan Masyarakat yang Miliki Kredit Kendaraan Ataupun Usaha Cicilannya Ditangguhkan 1 Tahun Gegara Cocid-19,

 residen Jokowi Umumkan Masyarakat yang Miliki Kredit Kendaraan Ataupun Usaha Cicilannya Ditangguhkan 1 Tahun Gegara Cocid-19, akibat wabah virus corona yang merebak di Indonesia beberapa waktu ini membuat banyak orang merugi.

Termasuk dengan pengusaha ataupun pekerja yang kini geliatnya mulai lesu.

Hal itupun menjadi kekhawatiran tersendiri, terutama bagi masyarakat yang memiliki tanggungan bulanan.

Salah satunya adalah tanggungan kredit barang maupun pinjaman usaha.

Presiden Joko Widodo menyadari bahwa pandemi virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19 berdampak terhadap pendapatan rakyat.

Baca Juga: Ampuh, Bukan Hand Sanitizer Atau Masker, Turki Malah Gunakan Parfum Untuk Matikan Virus Corona, Ternyata Ini Alasannya!

Jokowi bahkan mengaku kerap mendapat keluhan dari para tukang ojek hingga sopir taksi yang memiliki kredit motor dan mobil.

Untuk itu, dia menjanjikan memberi kelonggaran untuk tukang ojek, sopir taksi, serta nelayan dalam pembayaran cicilan kredit kendaraan.

Hal itu disampaikan Jokowi saat rapat dengan para gubernur melalui video conference dari Istana Merdeka Jakarta, Selasa (24/3/2020).

"Tukang ojek dan supir taksi yang sedang memiliki kredit motor atau mobil, atau nelayan yang sedang memiliki kredit, saya sampaikan ke mereka tidak perlu khawatir karena pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun," ujar Jokowi.

Baca Juga: Bukan Dari Pasar Tradisional Wuhan, Ternyata Ini Asal Virus Corona yang Kini Jadi Pandemi

Pemerintah juga memberikan kelonggaran cicilan bagi pengusaha kecil menengah.

Para pengusaha yang melakukan kredit dengan nilai di bawah Rp 10 miliar akan diberi penundaan cicilan selama 1 tahun dan juga penurunan bunga.

Jokowi mengaku sudah membicarakan rencana ini dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat diwujudkan.

"OJK akan memberikan kelonggaran, relaksasi kredit bagi usaha mikro, usha kecil untuk nilai kredit di bawah Rp 10 miliar. Baik kredit yang diberikan oleh perbankan maupun industri keuangan nonbank," kata Jokowi.

Baca Juga: Duh! Bukannya Berdiam Diri Dirumah dan Hindari Kerumunan, Ria Ricis Justru Syuting Bareng Warga Kampung, Sampai Diperingatkan Desainer Kondang Gegara Tingkah Lakunya

Di sisi lain, Jokowi juga meminta pemda memberi bantuan kepada masyarakat yang ekonominya terdampak oleh pandemi Covid-19.

Jokowi menyebutkan, kebijakan menjaga jarak atau physical distancing memang efektif mencegah penyebaran virus corona.

Namun, akan banyak masyarakat kecil yang terdampak akibat kebijakan tersebut, khusunya bagi mereka yang mengandalkan pendapatan harian.

"Kalau ingin melakukan itu, hitung berapa orang yang jadi tidak bekerja, hitung berapa pedagang asongan, becak, supir yang tidak bekerja, dukungan kepada sektor-sektor itu yang harus diberikan, bantuan sosial kepada mereka harus diberikan," ucap Jokowi.

Baca Juga: Kondisinya Sempat Memburuk Saat Divonis Covid-19, Artis Ini Berangsur-angsur Membaik Setelah Rutin Munim Obat Malaria, Sejenis Dengan yang Dipesan Pemerintah Indonesia?

Ilustrasi ojek online Tribunwow/kolase
Ilustrasi ojek online
Jokowi mengatakan, penanganan Covid-19 bukan hanya berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan rakyat, namun harus dipikirkan juga dampak sosial ekonomi yang mengikutinya.

Baca Juga: Lantas Harus Bagaimana? WHO Nyatakan Lockdown Tak Berdaya Bendung Wabah Virus Corona

Sampai Senin (23/3/2020) sore kemarin, terdapat 579 kasus positif Covid-19 di Indonesia.

Sebanyak 49 di antaranya meninggal dunia, dan 30 lainnya dinyatakan sembuh. (Ihsanuddin)



Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi: Tukang Ojek, Supir Taksi Tak Perlu Khawatir, Cicilan Ditangguhkan 1 Tahun"

Provinsi Papua Ditutup kecuali untuk Logistik dan Tenaga Medis

Lukas Enembe, Gubernur Papua 
JAKARTA, GELORA HUKUM - Propinsi  Papua menutup akses masuk dan keluar wilayahnya untuk menanggulangi pandemi virus Corona, hal ini tertuang dalam kesepakatan bersama 24 Mar 2020.

Aturan tersebut dikecualikan untuk barang-barang hingga tenaga medis yang hendak menangani COVID-19 di Provinsi Papua.

Hal ini juga termaktub dalam Kesepakatan Bersama Pencegahan Pengendalian dan Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Papua yang ditandatangani Gubernur Papua Lukas Enembe, Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab, hingga Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau, di Jayapura, Selasa (24/3/2020).

"Menjamin akses pengiriman logistik, sampel darah, dan aspek medis lainnya termasuk tenaga medis dalam rangka penanganan pengendalian dan penanggulangan COVID-19," tertuang bunyi poin 7.

Menutup penerbangan penumpang, maupun (akses) laut, di semua pintu masuk untuk sementara dihentikan dan bisa hanya untuk barang atau sembako," kata Hery, dalam video yang dikirimkan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar. (Tim/Sumber; detikNews)

Label:

Sabtu, 21 Maret 2020

Tentang Laporan Double job, Sekda Nisbar Tindak Lanjuti

NIAS BARAT, GELORA HUKUM -  Sejumlah PTT, GKD, pendamping PKH, dan perangkat desa yang merangkap jabatan, Pemkab Nias Barat sedang melakukan pendataan demi peningkatan lancarnya roda pemerintah yang baik. Hal tersebut ditegaskan bupati Nias Barat Faduhusi Daeli S.pd serta Sekda saat di temui oleh gelorahukum di ruang kerjanya (20/03/20).

Menurut Bupati, yang double job atau yang merangkap jabatan yang anggarannya sama dari APBD,  wajib memilih salah satu tugas, terserah mana yang dia pilih, sekarang pemda nias barat sedang melakukan pendataan bagi PTT, GKD, pendamping PKH dan juga perangkat desa di mana nantinya jika ada yang double job maka mereka wajib memilih salah satu tugas yang mereka sukai, "ucap bupati.

Tambahnya, karena pada saat menanda tangani kontrak sudah di tegaskan bahwa bila suatu saat terjadi temuan maka bersedia di tuntut kembali, jika dia penyelenggara sudah kita ambil pengumumannya, kalau dasar hukumnya kita melaksanakan ini,  ini adalah sudah kewenangan bupati."tegas orang nomor satu di nias barat itu

Di tempat terpisah, Sekda nias barat Prof. Dr Fakhili Gulo, kepada gelorahukum di ruang kerjanya menegaskan,"  yang dobel job ini, harus pilih salah satu, contoh kalau dia memilih di sana maka kita tidak berikan SKnya di sini, terkait dengan laporan masyarakat yang sudah sampai di sini terkait nama-nama yang merangkap jabatan, sudah kita tindak lanjuti, dan bulan ini wajib sudah kita tertibkan semua."Tegas sekda. (Makmur Gulo)

Label:

Jumat, 20 Maret 2020

Ketua GMNI Sumut: Wabah Covid-19, Warga Hendak Meningkatkan Kewaspadaan

Paulus P Gulo, SH Ketua GMNI Sumatera Utara
SUMUT, GELORA HUKUM - Melalui Via Telepon seluler, Ketua Dewan Pimpinan Daerah GMNI Sumatera Utara Paulus PG (19/3/2020), himbau warga agar mematuhi kebijakan Pemerintah dalam penanganan penyebaran covid-19 di wilayah Sumatera Utara, mengingat semakin bertambahnya korban.

Lanjut Paulus, selain kepatuhan pada kebijakan Pemerintah dalam menekan penyebaran covid-19 di wilayah ini, kewaspadaan dini juga menjadi fariabel penting, karena semakin tinggi proteksi terhadap wabah Corona ini.

Praktek kewaspadaan jangan sampai menimbulkan kepanikan yang justru menambah beban dan pekerjaan pemerintah, tandas Paulus.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara telah menaikkan status siaga dalam menghadapi wabah Covid-19. Berbagai kebijakan pun diberlakukan, mulai dari himbauan untuk menghindari keramaian hingga pemeriksaan kesehatan jika warga mengalami gejala penyakit tersebut.

Selain Pemprov, seluruh kabupaten/kota juga membuat kebijakan sesuai dengan tingkat kewaspadaan di daerah masing-masing. Salah satunya adalah penunjukan rumah sakit rujukan bagi pasien yang diduga terjangkit. (Tim)

Kamis, 19 Maret 2020

Pertanggungjawaban APBDes 2019 dan Penempatan Gedung Sanggar Seni Budaya Desa Maliwa'a

Nias, Gelora Hukum - Pemerintah Desa Maliwa'a Kec. Idanögawo Kab. Nias bersama dengan BPD melaksanakan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban APBDes Ta.2019 bertempat di Gedung Sanggar seni Budaya, Kamis 19/03/2020.

Dalam Kesempatan  tersebut sekaligus dilaksanakan Penempatan dan Peresmian Gedung Sanggar Seni Budaya Desa Maliwa'a, yang diawali dengan Pemotongan Pita Pintu Gedung Sanggar Seni Budaya dan Penanda-tanganan Prasasti yang di lakukan oleh Kadis PMD Kabupaten Nias dan Kades Maliwa'a, turut di dampingin oleh Bapak Camat Idanogawo serta Unsur Muspika Kecamatan Idanögawo, TA, PD, PLD, BPD, LPM, PKK, dan seluruh tokoh Masyarakat desa Maliwa'a.

Dalam laporan Pemerintah Desa yang di sampaikan oleh Kepala desa, menyampaikan bahwa APBDes Tahun 2019 telah di laksanakan dengan baik serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

LanjutNya kades ADILWAN GEA menyampaikan pelaksanaan APBDes Ta. 2019 ada beberapa fisik yakni Penyelesaian Pembangunan Sanggar Seni Budaya dan 5 unit Sumur Gali, dalam kesempatan tersebut kades sembaring memohon kiranya Gedung sanggar seni budaya ini dapat di gunakan sebagai kantor Pemerintah desa.

Tokoh Masyarakat desa Maliwa'a yang juga mantan Pj. Kades Maliwa'a FAOZANOLO ZAI S.pd menyatakan dalam sambutannya bahwa desa Maliwa'a di bawah kepemimpinan kepala desa (Adilwan Gea red ) sudah mulai bekembang dan berinovasi, diharapkan kepada seluruh Masyarakat untuk tetap mendukung program pemerintah desa tambahnya.

Lanjut ketua BPD, SAFIRWAN GEA mengucapkan terimakasih kepada pemerintah desa atas telah terlaksananya APBDes Maliwa'a Ta.2019.

Camat Idanögawo, BONIFASIUS TELAUMBANUA dalam sambutanNya juga mengatakan bahwa Gedung Sanggar Seni Budaya ini memiliki ciri khas tersendiri serta memperkenankan Gedung ini sebagai Kantor Pemerintah Desa serta menghimbau kepada seluruh perangkat desa untuk berkantor setiap hari supaya pelayanan kepada masyarakat efektif. DitambahkanNya lagi kiranya seluruh masyarakat dan Aparat pemerintah desa selalu ada kerja sama yang baik dan apa yang sudah di capai tetap di pertahankan. Camat mengakhiri sambutanNya dengan menyanyikan sebuah lagu " Lebih baik disini rumah kita sendiri ".

Kadis PMD Kabupaten Nias FANOLO LAOLI dalam bimbingan dan arahanNya mengapresiasi Pelaksanaan APBDes Ta.2019 desa Maliwa'a. Terlebih-lebih pembangunan Gedung Sanggar Seni Budaya. Diharapkannya pula Kiranya Gedung Sanggar Seni Budaya ini dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan Seni dan kedepannya dapat menciptakan Generasi-generasi di bidang seni yang handal. 

Dalam laporan APBDes Ta 2019 yang di sampaikan oleh Pemerintah Desa Maliwa'a, seluruh Masyarakat menerimaNya dan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintahan desa yang telah melaksanakanNya, ucap salah satu masyarakat " Omri Gea.

Di tempat terpisah awak media kepada Ketua Lsm LIPAN 19/03/2020, mengatakan mengapresiasi pelaksanaan laporan Pertanggungjawaban APBDes Ta.2019 desa Maliwa'a Kec. Idanögawo Kab. Nias kiranya setiap desa melaksanakan APBDes secara Transparan dan akuntabel " tutup ketua lipan. (Frisman Sandroto)

Label:

Senin, 16 Maret 2020

Lahan Dan Lingkungan Warga, Tercemar Limbah Cepron

GELORA HUKUM, ROHIL (13/3/2020) - Masyarakat tanah putih Tanjung melawan, resah atas tercemarnya limbah CEPRON di areal lahan dan lingkungan mereka, akhirnya protes keras dari warga tidak bisa terhindar.

Tindaklanjut dari protes warga, akhir nya pihak humas perusahaan bersama pihak terkait cek lapangan pada sumber pencemar limbah, jawaban dari mereka sama sekali tidak memuaskan dan menjawab persoalan yang dialami warga.

Selanjutnya sikap Masyarakat tanah putih Tanjung adalah, meminta pemerintahan desa dan kabupaten Rohil agar menindak lanjuti keresahan warga bakibat limbah CEPRON yang mencemari lahan dan lingkungan sehingga dapat melakukan aktifitas dengan baik dan tidak terganggu lagi. (Dahlah Rambe).

Label:

Kamis, 12 Maret 2020

Kades Lolowua, Tegaskan Perangkat Desanya Berkantor Tiap Hari

NIAS, GELORAHUKUM - Kepala desa Lolowua Kecamatan Hiliserangkai kabupaten nias Efortianus Mendofa, menegaskan kepada perangkat desanya untuk selalu berkantor setiap hari. Hal tersebut di jelaskan langsung oleh kepala desa saat di wawancai oleh gelorahukum di ruang kerjanya (12/03/20)

Menindaklanjuti instruksi bupati nias nomor 2 tahun 2019 tentang keaktifan perangkat desa, maka saya sebagai kepala desa telah memberlakukan instruksi tersebut dan menegaskan kepada semua perangkat desa saya untuk berkantor setiap hari mulai dari hari senin sampai kamis, masuk pukul 08 pagi sampai pukul 15 sore sementara hari jum'at masuk pukul 08 pagi sampai pukul 15:30.wib. Dan sampai saat ini pihak kami pemerintahan desa sudah melaksanakan instruksi bupati tersebut di mana stiap hari pada jam kerja kami selalu berada di kantor desa."jelas kades 

Tindakan saya sebagai kepala desa bila ada perangkat desa yang tidak mengikuti aturan seperti terlambat atau tidak berkantor maka saya memberi surat teguran pertama untuk melakukan pembinaan, dan apa bila tidak di hiraukan maka saya memberi surat peringatan ke dua, kalau juga yang bersangkutan selalu tidak menghiraukan maka saya memberi surat peringatan ke tiga sekaligu pemberhentian dan meminta rekomendasi kepada camat untuk di berhentikan. Seraya kades menyampaikan bahwa seluruh perangkat desa saya tidak ada yang rangkap jabatan/double job."tegasnya

Menyangkut kegiatan yang selama ini di laksanakan pihak pemerintahan desa, mulai dari bidang pemerintahan, pembangunan serta bidang pemberdayaan hingga saat ini berjalan dengan baik aman tak terkendala, dan itu semua tidak terlepas karna dukungan seluruh elemen masyarakat desa lolowua."papar kades

Lanjutnya, pada APBdesa TA.2020 ini nanti, tentu kami terus giat bekerja mengejar traget. Kebetulan di tahun 2020 ini nanti kami mendapatkan dana sekitar 181.Juta dari pendapatan desa yang nomenklaturnya di bidang afirmasi, dan rencana kami nanti dana itu kami arahkan untuk pembuatan rumah bagi warga desa lolowua yang kurang mampu. Karna menurut kami salah satunya itu yang bisa menyentuh langsung kepada masyarakat desa."ucapnya

Begitu juga ke bidang pemberdayaa, seperti PKK, LPM pemuda dan juga di desa lolowua ini telah di bentuk forum anak desa yang di pimpin langsung oleh pihak kecamatan dan kabupaten, maka kami pemerintahan desa selalu mendukung program serta memfasilitasi supaya berjalan dengan baik. Kemudia Sebagai rencana di bidang pembangunan, untuk peningkatan pembangunan jalan yaitu pengaspala untuk jalan yang sudah ada pembukaan badan jalannya."Tambahnya

Saya juga berharap kepada seluruh elemen masyarakat desa lolowua supaya selalu mendukung program-program pemerintahan desa di tahun 2020 ini nantinya karna kami yakin dengan adanya dukungan dari masyarakat desa maka apa pun yang kita programkan dapat tercapai."tandas orang nomor satu di desa lolowua itu mengakhiri. (Makmur Gulo)

Label:

Selasa, 10 Maret 2020

Akibat Konflik Agraria, Ribuan Kelompok Tani SPSB Gelar Temu Akbar

DELI SERDANG, GELORA HUKUM - Ribuan Kelompok Tani Serikat Pekerja Simalingkar Bersatu (SPSB) Mengadakan rapat pertemuan akbar yang diadakan di posko perjuangan petani SPSB ,Dusun 3 Bekala, Desa Simalingkar A, Kecamatan  Pancurbatu,Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (7/3/2020) sore. 

Dalam rapat akbar yang kebanyakan dari kaum ibu tersebut dipandu oleh Humas kelompok tani SPSB, Ardi Surbakti membahas tentang penyelesaian konflik Agraria ,Kriminalisasi petani dan langkah menuju konflik. 

Dewan pembina kelompok tani SPSB, Aris Wiyono dalam Orasinya menjelaskan, Bahwa hingga saat ini persoalan Konflik Agraria dari kelompok tani SPSB masih dalam proses di kementrian Agraria. 

"Sehingga progresnya diteruskan ke Kantor Kepala Wilayah (Kakanwil) pertanahan Sumut supaya untuk di selesaikan, " Ujar Aris dengan semangat. 

Selanjutnya, masalah Konflik Agraria yang dalami kelompok Tani SPSB sudah sampai ke Kantor Staff Presiden (KSP), Kantor BUMN dan Badan Pertanahan Nasional. 

"Maka untuk itu kelompok tani tetap semangat dan berjuang untuk memperjuangkan haknya dengan menguasai fisik tanah dengan bercocok tanam di lahannya masing-masing, " Ujar Aris yang juga seorang Aktivis pejuang masyarakat. 

Lebih lanjut, Aris mengatakan akan berjalan kaki ke Istana Negara, Apabila di daerah lambat untuk menangani konflik Agraria bagi kelompok tani SPSB. 

"Kami tidak akan menyalahkan siapapun, Namun apabila pemerintah Daerah lambat untuk menangani konflik Agraria, ribuan masyarakat petani akan berjalan kaki menuju Istana Negara untuk memperjuangkan hak para masyarakat petani, " Ujar Aris sambil di sambut tepuk tangan oleh kelompok tani. 

Selanjutnya, Aris mengatakan sangat menyayangkan tindakan Polrestabes Medan yang mana telah menangkap dua kelompok tani SPSB yang ditahan diduga terkait perusakan/pembakaran kantor PTP N.2 yang ada di Kuala Bekala. 

"Kami harap kepada Polrestabes Medan agar menghentikan kriminalisasi terhadap petani. Untuk itu kami berharap kepada Kapolrestabes Medan agar melepaskan 2 rekan kami, Jabat Purba dan Benny Karo-Karo yang dua hari ini kami ketahui sedang ditahan di Polrestabes Medan, " Ujar Aris. 

Maka untuk itu, lanjut Aris, Ribuan masarakat petani akan mendatangi kantor Polrestabes Medan untuk menjenguk 2 rekan petani yang ditangkap diduga terkait perusakan kantor PTP N.2 di Polrestabes Medan. 

"Ini adalah bentuk Solidaritas kami sesama para petani, bahwa kami senasib dan sepenanggungan. Perlu diketahui 2 rekan petani yang ditangkap bukan pelaku kriminal, tetapi mereka adalah pejuang dan pahlawan petani. Maka untuk itu, kami berharap kepada Kapolrestabes Medan agar mempertimbangkan 2 rekan petani yang di tangkap. Karena pepatah mengatakan tidak ada api, kalau tidak ada asap," Ujar Aris mengakhiri Orasinya. 

Sedangkan Humas kelompok tani SPSB,Ardi Surbakti saat ditemui media www.GeloraHukum.com usai acara temu Akbar mengatakan, pokok masalah yang terjadi adalah  objek sengketa tanah seluas 1.500 hektar (Ha) yang berada dalam kawasan tanah negara bebas yang diklaim oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II Tanjung Morawa Deli Serdang dengan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 171 tahun 2009.

"Namun tanah yang luasnya sebesar 1.500 Ha sudah terpecah terbagi beberapa bagian, diantarnya Hak Pakai Lahan (HPL) untuk bangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Seluas 300 Ha, untuk perumahan SBY seluas 100 Ha (Belum ada surat), pembangunan kebun binatang 30 Ha, Pembangunan pasar Induk Laucih 12 Ha, dikuasai 3 orang kolongmerat dengan luas masing-masing 100 Ha, "Ujarnya.

"Sedangkan masyarakat petani memiliki luas tanah sebesar 260 Ha dengan jumlah Kepala Keluarga (KK)  sebanyak 800 kurang lebih, " Ucapnya. 

Ia menyampaikan dasar masalahnya, masyarakat yang sudah menggarap dan bermukim di atas tanah negara yang dikenal dengan tanah kebun berkala sejak tahun 1951, jauh sebelum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 sampai dengan saat ini belum diberikan hak atas tanah tersebut oleh negara dalam bentuk sertifikat maupun bentuk lain juga belum ada diberikan hak atas tanah kebun bekala tersebut.

“ muncul pihak PTPN II untuk mencapai lahan kebun berkala tersebut dengan landasan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 10 Maret 1975, Nomor SK 11/HGU/DA/75 dan SK Menteri Agraria tanggal 10 Juni 1965 Nomor SK 24/HGU/1965, namun sertifikat HGU tersebut tidak didaftarkan, sehingga kembali menjadi tanah negara. Karena adanya pihak PTPN II yang mengklaim kepemilikan dan penguasaan lahan tanah tersebut tanpa bukti secara fisik dan meresahkan masyarakat dalam kegiatan pertanian, maka masyarakat bersatu dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) melakukan perlawanan, sehingga terjadilah konflik agraria pada lahan atau tanah Kebun Berkala,” papar Ardi. 

Menurutnya, kami petani Simalingkar yang tergabung dalam SPSB menilai pemerintah daerah seolah tinggal diam dalam masalah konflik agraria yang terjadi pada tanah kami yang sudah kami huni turun-temurun sejak tahun 1951, jauh sebelum UUPA diundangkan DPR selaku wakil rakyat pun sampai saat ini juga belum mampu memberikan solusi yang tepat, guna penyelesaian konflik, padahal DPR periode kali ini tinggal meneruskan apa yang dilakukan oleh DPR pada era tahun 1999 yang memberi rekomendasi Kepada Bupati untuk mengesahkan tanah tersebut buat rakyat. Disisi lain, BPN Deli Serdang pun seolah diam dan terkesan linglung, padahal jelas dan nampak di depan mata bahwa PTPN II Deli Serdang telah menelantarkan tanah yang mereka klaim, bahkan PTPN II telah menyalahgunakan peruntukan itu sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan pertanahan.

“Untuk itu, kami petani yang tergabung dalam SPSB menuntut, hentikan darurat agraria dan Negara harus hadir di Kebun Bekala, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Berikan hak atas tanah kepada kami yang secara terus-menerus menempati dan menyuburkan tanah tersebut sejak tahun 1951. DPRD Deli Serdang segera buat rekomendasi kepada Bupati Deli Serdang untuk menegaskan tanah tersebut untuk petani sebagai tindak lanjut dari kerja DPRD Deli Serdang sebelumnya,” Tutur Ardi mengakhiri. (A.P)

Label:

Sabtu, 07 Maret 2020

Tentang Isu Virus Corona, Bupati Nias, Masyarakat Jangan Resah

NIAS, GELORA HUKUM - Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli, MM. Kunjungi Rumah Sakit umum daerah (RSUD) Gunungsitoli (05/03/20)

Pada kunjungan bupati tersebut di dampingin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan kepala dinas kesehatan Kabupaten Nias.
Dan di sambut langsung oleh direktur UPTD RSUD Gunungsitoli Kabupaten, dr. Julianus Dawolo.

Pada penyampaian Bupati mengatakan, pihaknya menanggapi terkait maraknya isu Covid-19 (Corona Virus) yang mulai di perbincangkan ditengah-tengah masyarakat.
Maka hari ini saya memantau langsung pelayanan di RSUD terkait isu yang beredar itu, namun kita bersyukur bahwa tidak ada satu orang pun pasien yang menderita virus corona di Kepulauan Nias,” ucap Bupati.

Pemerintah kabupaten nias telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan maupun pihak RSUD Gunungsitoli agar selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya menjalani pola hidup sehat."Tambah bupati

Selain itu, kita berharap agar masyarakat tidak resah dengan informasi yang belum pasti dan jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,"imbau orang nomor satu itu.(Makmur Gulo)

Label:

Camat Hiliserangkai, Pimpin Sertijab Pj. Kades Fadoro Lalai

NIAS, GELORA HUKUM - Camat hiliserangkai Kab.Nias Arlin Mendrofa, SE. Pimpin sertijab Pj. lama Kades fadoro lalai kecamatan hiliserangkai Kab.Nias Fatikurnia Zebua dengan Pj. Baru Budiaman Mendrofa, bertempat di Aula kantor Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias, (04/03/20)

Turut hadir, camat hiliserangkai Arlin Mendrofa SE yang bertindak sekaligus sebagai Bupati Nias pada acara tersebut, BPD, Perangkat Desa serta Tokoh Agama adat Desa Fadoro lalai.

Pada arahan camat hiliserangkai menyampaikan,  agar Pj. Kades baru mengutamakan kepedulian serta perhatian penuh pada pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat desa."harap camat,

Desa itu sebagai sasaran utama agar terlaksananya pembangunan baik bidang sarana maupun pengembangan mutu bidang pendidikan Serta pengolahan Desa yang lebih maju."tandas camat mengakhiri

Tokoh Masyarakat Desa Fadoro Lalai Afolo Mendrofa menyampaikan, kami berterima kasih telah terpilihnya Pj. Kades yang baru atas dan kami berharap Kerja sama dan sikap transpran lebih diutamakan."harapnya.

Pada Sambutan Pj. Kades baru Budiaman Mendrofa, saya sangat berterima kasih kepada semua pihak dan terlebih kepada Tuhan yang maha Kuasa yang telah memberi kesempatan kepadanya saya untuk melaksanakan tugas sebagai pimpinan Desa Fadoro Lalai ini

Dimana tugas itu adalah amanah dari Tuhan dan sudah kewajiban memberikan yang terbaik serta pelayanan penuh kelak terhadap Masyrakat Desa Fadoro lalai."ucap budiman

Saya mengharapkan kerjasama yang baik antara pihak terkait di Dalam Desa baik pemerintah Desa, perangkat Desa, lembaga Desa serta seluruh elemen masyarakat desa fadoro lalai demi tercapainya Desa yang Maju dan Mandiri,"tandas Budiman mengakhiri. (Makmur Gulo)

Label:

Melalui DD, Kades Hilimoasio Idanogawo, Bangun Jembatan Gantung

NIAS, GELORA HUKUM - Melalui anggaran dana desa TA.2019, salah satu keterobosan kepala desa hilimoasio Tema'aro Hura kecamatan idanogawo kabupaten nias, berhasil membangun sebuah jembatan gantung. Hal tersebut di jelaskan oleh kepala desa hilimoasio kepada gelorahukum, (06/03/20)

Kades menjelaskan, dalam beberapa tahun ini  salah satu sungai yang membuat masyarakat desa saya sangat sulit untuk melewati jika musim hujan yaitu sungai idanogawo yang berlokasi di dusun III hilimoasio di mana sungai tersebut sangat besar. Sungai ini satu-satunya penghubung jalan dari kecamatan idanogawo menuju desa saya hilimoasio serta penghubung desa lainnya seperti desa sisobahili iraono hura Kec.idanogawo dan desa sisaratandawa Kec.somolo-molo."ucapnya

Bukan hanya masyarakat yang resah, tetapi satu-satunya anak sekolah SD hilimoasio dan siswa SMP negeri 5 idanogawo yang berlokasi di desa hilimiasio ini serta para guru pendidik yang tiap hari melintas di sungai idanogawo ini, sehingga kalau musim hujan maka semua siswa SD dan SMP tidak dapat mengikuti mata pelajaran."pungkasnya

Maka pada tahun 2019 yang lalu, pihak kami pemerintahan desa hilimoasio mengambil tindakan untuk memprogramkan pembangunan jembatan sungai idanogawo ini melalui anggaran fisik APBdesa hilimoasio TA.2019.
Dengan dukunga pihak BPD, tokoh dan seluruh elemen masyarakat desa hilimoasio serta dukungan dari pihak dinas terkait dari kabupaten maka pembangunan jembatan tersebut bisa kami capai dan telah selesai pada tahun 2019 lalu.   Seraya kades mengatakan, ada dua fisik kami pada APBdesa TA.2019 yaitu pembangunan jembatan
dengan volume pada RAB sepanjang 63 meter dan lebar 1,5 meter, namun dengan upaya kami serta pekerja sehingga mencapai 65 meter. Dengan anggaran nilai fisik Rp.742.333.000, dan pembangunan jalan desa perkerasan jalan di dusun III sepanjang 130 meter, dan lebar 3 meter dengan anggaran Rp.155.313.000, mungkin minggu depan akan kami laksanakan laporan realisasi musyawarah pertanggungjawaban APBdesa TA.2019 di desa."jelas kades

Saya berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat desa saya hilimoasio, dan juga BPD yang telah bersama-sama dengan kami melakukan pengawasan, terlebih-lebih saya berterima kasih kepada pihak PMD Kabupaten Nias, pihak kecamatan serta dinas terkait lainnya yang telah mendukung program pembangunan di desa kami. Karna saya yakin tanpa dukungam dari berbagai pihak maka semua program kami tidak pernah tercapai."tandas orang nomor satu di desa hilimoasio itu mengakhiri.

Pyacman Hura masyarakat desa hilimoasio kepada gelorahukum menyampaikan, kami berterima kasih kepada pemerintahan desa, terlebih-lebih kepada kepala desa di mana dengan terbangunnya jembatan sungai idanogawo yang berlokasi di dusun III hilimoasio, kami sebagai masyarakat tidak terancam lagi kalau melewati sungai itu jika musim hujan, terlebih-lebih kepada anak-anak kami SD, SMP yang tiap hari melintas di sungai itu maka dengan terbangunnya jembatan, tidak lagi menjadi penghalang mereka mengikuti proses belajar ketika musim hujan."ucap. (Makmur Gulo)

Label: