Jumat, 29 Maret 2019

Bupati : Kegiatan TMMD Kab.Nias meningkatkan kemajuan pembangunan daerah

NIAS, GELORA HUKUM - Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM, sampaikan rasa bangga atas kegiatan TNI menunggal membangun desa (TMMD) ke-104 TA.2019 di Kab. Nias, hal itu dikatakan pada upa cara penutupan kegiatan TMMD di lapangan beringin Gido kecamatan Gido Kab.Nias, Rabu 27/03/2019

Di sampaikannya, Upacara TMMD ke-104 TA.2019 ini menjadi agenda seremonial dalam rangka mengakhiri operasi bhakti TNI dengan pemerintah dan masyarakat Kab.Nias, dimana program ini memiliki makna yang sangat strategis untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah

Bupati juga menjelaskan, kegiatan TMMD ke-104 ini telah terlaksana kurang lebih satu bulan yang lalu dengan tujuan untuk membuka infrastruktur, membuka keterisoliran wilayah sekaligus melaksanakan kegiatan bhakti sosial, dan juga kegiatan tersebut menjadi refleksi visik dan misi untuk mengatasi berbagai persoalan pembangunan serta problematika kesejahtera'an masyarakat, dan juga pada kegiatan ini meningkatkan kepercaya'an diri masyarakat dalam mengelola potensi daerah yang di milikinya

Kemudian Bupati juga mengatakan, Kegiatan TNI menunggal membangun desa (TMMD) tahun ini mengusung tema "melalui TMMD kita tingkatkan kebersama'an umat serta semangat gotong-royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketahanan nasional" hal ini sangat penting dalam rengka mengakselerasi pembangunan serta selaras dengan target dan pencapaian pembangunan nasional untuk mewujudkan indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong-royong

Pada penyampaian bupati, sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada TNI terutama dalam pelaksana'an kegiatan bhakti sosial yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kab.Nias, bebera kegiatan yang telah terlaksana antara lain, lenyuluhan bela negara, lenyuluhan kesehatan dan keluarga berencana, pertanian, kelautan, kehutanan, dan lenyuluhan bahaya narkoba serta penyuluhan di bidang lainnya, selain itu juga telah di laksanakan kegiatan untuk meningkatkan ketakwa'an kita kepada tuhan yang maha esa melalui pengecatan rumah ibadah gereja dan mesjid

Di tambahkannya, kegiatan TMMD ini merupakan bagian dari komitmen TNI angkatan darat untuk ikut membangun bangsa dan negara bersama komponen bangsa lainnya dapat terus di lanjutkan acara bersinergi dan berkesinambungan, Karna kegiatan TMMD ini merupakan bentuk pengabdian kita demi terwujudnya pertahanan dan keamanan negara,

Selain itu juga bupati sangat berterima kasih atas seluruh kontribusi serta kerja sama yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan seluruh masyarakat Kab.Nias yang turut serta mensukseskan pelaksana'an  TMMD ini, "ungkap Bupati Nias. (MG)

Label:

Kegiatan TMMD ke-104 di Kab.Nias TA.2019 resmi di tutup oleh Danrem

NIAS, GELORA HUKUM - Danrem 023/KS  Kolonel Inf Tri Saktiyono menutup secara resmi kegiatan TMMD Ke-104 TA 2019 Kodim 0213/ Nias bertempat di Lapangan Baringin Kecamatan Gido Kabupaten Nias , Rabu (27/03/2019).

Acara tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Danrem 023/KS selaku Penanggung Jawab Hasil Pelaksanan TMMD ke-104  TA 2019 Kodim 0213/Nias.

Turut hadir Bupati Nias, Stap Ahli Pangdam I/BB, Para Dandim Jajaran Korem 023/KS,Danyonif 123/RW,Danlanal Nias,Kapolres Nias,  Ketua DPRD Nias dan pihak terkait.

Danrem 023/KS Kolonel Inf Tri Saktiyono disambut dengan tarian selamat datang. Dalam amanat Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa yang dibacakan oleh Danrem 023/KS menyampaikan bahwa “TMMD yang diprogramkan 3 kali di tahun 2019 ini adalah wujud pengabdian TNI bersama kementerian dan lembaga Negara lainnya, untuk membantu percepatan pembangunan di daerah demi tercapainya kesejahteraan bagi rakyat. Ujarnya

Ditambahkan, “ Sejalan dengan tema TMMD kali ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja bersama-sama membangun daerah, guna mengatasi berbagai masalah dan tantangan di bidang  teknologi, ekonomi dan sosial budaya. Untuk itulah selama TMMD ini para prajurit TNI hadir ditengah-tengah rakyat, menyembarkan semangat gotong-royong dan energi positif untuk maju mencapai keunggulan.

Mengakhir amanat Kasad yang dibacakan Danrem 023/KS menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh pihak, terutama pemerintah daerah dan masyarakat atas segala dukungannya, sehingga TMMD ini dapat berjalan lancar dan mencapai target yang diharapkan.

Dansatgas TMMD Ke-104  TA 2018 Kodim 0213/Nias Y. Reymond RS Purba, S.H., M.Tr (Han) dalam laporanya menyampaikan, untuk pembangunan fisik meliputi berupa Pembukaan Jalan Di Desa Tagaule Dan Desa Balaletoba'a Sepanjang 6000 M Dan Lebar 2 M, Penggalian Parit Kanan Kiri Jalan Sepanjang 12.000 M Dan Lebar 2 M dan Pengecatan Masjid Dan Gereja Sebanyak 2 Unit .

Sedangkan pembangunan non fisik berupa, Penyuluhan Wasbang, Penyuluhan Belah Negara, Penyuluhan Narkoba, Penyuluhan Hukum, Penyulugan Kesehatan, Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Perikanan,Penyuluhan lingkungam Hidup, Penyuluhan PKK, Penyuluhan Dan Kegiatan  Mitigasi Bencana dan Penyuluhan Kegiatan Agama.

Danrem 023/KS  Kolonel Inf Tri Saktiyono menyampaikan bahwa pelaksanaan pekerjaan TMMD sudah dikerjakan selama 30 hari berjalan aman dan lancar tidak ada kendala.

Bupati Nias Drs.sokhiatulo laoli,MM. sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada TNI terutama dalam pelaksana'an kegiatan bhakti sosial yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kab.Nias, bebera kegiatan yang telah terlaksana antara lain, lenyuluhan bela negara, lenyuluhan kesehatan dan keluarga berencana, pertanian, kelautan, kehutanan, dan lenyuluhan bahaya narkoba serta penyuluhan di bidang lainnya, selain itu juga telah di laksanakan kegiatan untuk meningkatkan ketakwa'an kita kepada tuhan yang maha esa melalui pengecatan rumah ibadah gereja dan mesjid

Di tambahkannya, kegiatan TMMD ini merupakan bagian dari komitmen TNI angkatan darat untuk ikut membangun bangsa dan negara bersama komponen bangsa lainnya dapat terus di lanjutkan acara bersinergi dan berkesinambungan, Karna kegiatan TMMD ini merupakan bentuk pengabdian kita demi terwujudnya pertahanan dan keamanan negara, "ungkap Bupati. (MG)

Label:

Polsek Lolowa'u Nisel, Berhasil Ringkus Pelaku Kejahatan

NIAS SELATAN, GELORA HUKUM - Pelaku pengeroyokan terhadap korban KAHABI WARUWU warga desa  Bawasalo'o Kecamatan Lolowa'u Kab. Nisel, akhirnya pihak Polsek Lolowa'u berhasil meringkus salah seorang dari pelaku inisial AN di pekan Orahili Kec. Lolowa'u (27/3/2019) sekitar pukul 16:30.Wib.

AN, diduga pelaku
Penganiayaan
Penangkapan ini sebagai tindak-lanjut laporan korban kepada Polsek Sektor Lolowa'u (01/03/2019) nomor laporan; LP/07/III/2019/SPK "A"/SU/RES-NISEL/SEK.Lolowa'u, atas pengeroyokan terhadap dirinya oleh TN, RN, FN dan AN warga Desa Hiligara, di desa Hiligara (23/2/2019) waktu lalu.

Keluarga korban dengan gembira campur sedih  sangat berterima kasih dan apresiasi  setinggi-tingginya atas kinerja Kepolisian lebih khusus kepada Bapak Kapolsek Lolowa'u beserta anggotanya yang telah bersikap tegas tanpa pilih bulu bagi mereka pelaku kejahatan, dan bagi mereka yang masih belum diringkus, do'a kami senantiasa secepatnya tertangkap.

Kepada awak media gelorahukum.com Kapolsek Lolowa'u A.YUNUS SIREGAR, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan penangkapan terhadap AN bahkan operasi penangkapan itu langsung saya pimpin, walupun proses penangkapan sedikit kami alami kesulitan karena AN terus berpindah pindah tempat, bahkan pada saat penangkapan dilakukan terpaksa terjadi kejar mengejar, namun oleh kerja keras Anggota saya maka yang bersangkutan berhasil kita ringkus.

Jemput paksa yang dilakukan setelah prosedur ditempuh, bahkan tiga kali surat panggilan telah di lanyangkan kepada terlapor dan mereka tidak  memenuhinya, maka "Kepada terlapor lainnya masih 3 (tiga) orang lagi sedang dalam pencarian. (Makmur Gulo).

Label:

Forum Kebangsaan : Pembumian Pancasila, Pemenangan Jokowi-Amin, Dan Pemaknaan Indonesia Maju"


Jakarta, Gelora Hukum - Forum Kebangsaan Jawa Timur (FKJ) menyelenggarakan acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan menggelar acara Deklarasi Dukungan Kepada Pasangan Calon (Pascal) Presiden Dan Wakil Presiden Jokowi - Amin (01). Pembukaan Rakerda dan Pernyataan Dukungan yang berlangsung hari Jumat, 29 Maret 2019, di Surabaya, Jatim ini, dihadiri hampir ribuan kalangan milenial, kaum muda, aktifis, jurnalis, berbagai komunitas profesional, dan lain-lain. Hadir juga massa yang datang dari berbagai kalangan lintas iman, kultural, profesi. Ada juga yang berasal dari kabupaten dan kota se-Provinsi Jatim. 

Ada sejumlah tokoh-tokoh lintas iman dan kepercayaan yang diundang menghadiri dan menyampaikan pernyataan dan penjelasan dalam bentuk testimoni mengenai Kebangsaan Indonesia dan Kepemimpinan Jokowi - Amin dalam memimpin dan melayani masyarakat dan bangsa Indonesia. Ada beberapa tokoh agama dan kepercayaan menyampaikan testimoni, antara lain : ada Ulama dari kalangan Islam, ada Pendeta dari kalangan Kristen, ada Pastor dari kalangan Katolik, ada tokoh dari kalangan Hindu, ada tokoh dari kalangan Budha, ada tokoh dari kalangan Aliran Kepercayaan, rencananya juga ada tokoh dari kalangan Konghuchu, dan lain-lain.

Firman Jaya Daeli sebagai Dewan Pembina Forum Kebangsaan Jawa Timur(FKJ), menyampaikan Kata Sambutan dalam acara ini. Materi strategis dan perspektif pemaparan Kata Sambutan yang disampaikan Dewan Pembina bermuatan dan berintikan pada : Visi, Misi, dan Program FKJ yang senantiasa berdasarkan, berkaitan, dan berorientasi pada agenda dan issue prinsipil hakiki, antara lain : perihal kebangsaan yang strategis dan visioner ; kepemimpinan yang ideologis dan kultural, keimanan yang humanis dan toleran. 

Ada relasi positif dan efektif antara keberadaan FKJ beserta Visi, Misi, dan Programnya dengan kepemimpinan Jokowi - Amin beserta Visi, Misi, dan Programnya berikut juga dengan rekam jejak keberhasilan dan prestasi gemilang Jokowi dan Amin. Ada titik temu rasional dan emosional kuat yang mendasari dan melatari lahirnya dan tumbuhnya pernyataan dukungan FKJ kepada Paslon Jokowi - Amin. 

Rangkaian bentuk dan susunan acara penyelenggaraan Rakerda dan penggelaran Pernyataan Deklarasi Dukungan menjadi semakin bermakna ketika disemarakkan dan diramaikan dengan pementasan sejumlah atraksi yang utuh terkait dengan nuansa kesenian-kebudayaan-keolahragaan. Lagi pula disertai dengan kualitas atraksi terbaik yang sungguh-sungguh menarik ditonton yang ditampilkan beberapa orang dari komunitas seni budaya olahraga. 

Pesan moral dan materi kultural dari Deklarasi Dukungan - pada gilirannya dijabarkan dan dijalankan secara menyeluruh, yang selanjutnya harus sampai ke tingkat bawah dan akar rumput. Dengan demikian, tekad kuat dan komitmen nyata dukungan terhadap perluasan, peningkatan, dan perkuatan Pemenangan Jokowi - Amin akan terus menambah banyak, meluas jauh, dan meningkat tajam. Perihal ini tambah cepat dan tepat dilakukan karena acara penggelaran Deklarasi Dukungan bersamaan waktu juga dengan penyelenggaraan Rakerda FKJ. 

Rakerda yang berlangsung beberapa waktu dihadiri oleh peserta dan utusan dari kabupaten dan kota se-Provinsi Jatim. Juga mengundang hadir sejumlah terbatas Pembicara, antara lain figur-figur panutan dan kredibel yang setia dan konsisten berkomitmen dan berpengalaman menarasikan dan membumikan agenda dan issue strategis kebangsaan. Diundang hadir juga Firman Jaya Daeli sebagai Dewan Pembina FKJ menjadi Pembicara di acara Rakerda untuk menyampaikan pemikiran sembari berdialog dengan peserta dan utusan yang datang mengikuti Rakerda. (Tim)

Label:

Lebih Dekat Dengan Ormas GNPK RI

Oleh : AFRIZON AROES,SH
  • Sekretaris Jenderal GNPK RI

  • Salam Anti Korupsi !
    Diberitahukan bahwa Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia atau disingkat dengan nama GNPK-RI adalah gerakan rakyat yang dilakukan secara kolosal dalam skala nasional untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Republik Indonesia ;

    GNPK-RI yang dideklarasikan pada tanggal 09 Desember 2014 bertepatan dengan peringatan hari Antikorupsi Sedunia, adalah organisasi independent dan mandiri dan bukan organisasi sempalan atau pecahan dari organisasi manapun yang sejenis, dan murni hasil ijtihad dan buah karya para aktifis antikorupsi dari berbagai kalangan ;

    GNPK-RI memiliki legal standing lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pedoman organisasi yang jelas dan transparan, sehingga seluruh pengurus dan anggota GNPK-RI dalam mengelola dan melaksanakan tugas-tugas organisasi diwajibkan mematuhi ketentuan peraturan organisasi yang seluruhnya berdasarkan konsideran peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    GNPK-RI di Indonesia hanya ada satu dibawah kepemimpinan H.M.Basri Budi Utomo (Masa bakti : 2014 - 2019 ) ;

    Kepengurusan dan keanggotaan GNPK-RI secara nasional direkrut dari seluruh kekuatan elemen masyarakat biasa / wartawan / budayawan / LSM, PNS, Polisi, Jaksa, Hakim, TNI, Pengusaha, Anggota Dewan / politisi, Kepala Daerah, akademisi, praktisi hukum dan pemuka agama, tanpa membedakan agama, suku, ras dan gender, selama yang bersangkutan memiliki komitmen dan kepedulian yang sama untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara kolosal, guna mempersempit ruang gerak koruptor yang saat ini masih mendominasi kepemimpinan di Republik Indonesia.

    GNPK-RI dikelola dengan managemen profesional dan menggunakan aplikasi data base keanggotaan dan kepengurusan, administrasi, pembukuan keuangan termasuk pendataan agenda sosialisasi pencegahan korupsi dan inventarisasi kasus-kasus korupsi yang akan ditindaklanjuti untuk mendapatkan kepastian hukum.

    Kode etik GNPK-RI mewajibkan seluruh pengurus dan anggotanya, menggunakan atribut dan tanda pengenal khusus yang dibuat untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi, baik internal maupun eksternal.
    Pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam sosialisasi pencegahan korupsi maupun pemberantasan korupsi diatur sangat jelas didalam standar operasional prosedur (SOP) GNPK-RI, sehingga apabila terjadi adanya pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan SOP, maka akan dikenakan sangsi yang berakibat pada diberhentikannya pengurus ybs.

    Untuk mewujudkan tujuan perjuangannya, maka GNPK-RI akan memberikan pembekalan terhadap setiap pengurus dan anggotanya dengan pendidikan latihan khusus dan sertifikasi keahlian pengurus, sehingga dalam mengelola dan melaksanakan tugas-tugas organisasi dapat dilakukan secara profesional dan maksimal.

    Untuk mempercepat tujuan perjuangannya, maka GNPK-RI memiliki media publik sendiri sebagai corong dan publikasi perjuangan, baik media sosial FB, twitter dan website, poster, leaflet / pamflet, stiker, spanduk, baliho, media cetak (Tabloid bulanan Suara Mereka dan Majalah Delik Hukum sebagai media target operasional), Live streaming Radio FM dan Televisi.

    Sejak dideklarasikan, GNPK-RI berhasil membangun jaringan diseluruh Indonesia, dengan terbentuknya kepengurusan ditingkat wilayah sebanyak 27 Propinsi dan kepengurusan ditingkat daerah sebanyak 123 Kabupaten / Kota, dengan target akhir tahun 2016 sudah terbentuk jaringan di 34 propinsi dan 500 kabupaten / kota ;

    GNPK-RI pada tanggal 09 Desember 2016 akan melaksanakan Rakernas Akbar untuk pertama kalinya yang dihadiri pengurus GNPK-RI dari seluruh Indonesia, sebagai wujud persatuan dan kesatuan bangsa secara nyata dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara nasional demi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    GNPK-RI bukan musuh siapapun, namun Koruptor dipastikan akan menjadi musuh utama GNPK-RI dan seluruh rakyat indonesia ;

    Bagi seluruh anak bangsa yang berasal dari manapun dan ingin memberikan konstribusi untuk bergabung sebagai anggota / pengurus dan/atau membentuk kepengurusan ditingkat propinsi / kabupaten / kota, silahkan lakukan pendaftaran di situs resmi www.gnpk-ri.com ;

    Pergerakan rakyat secara kolosal yang dilakukan GNPK-RI bukan hanya slogan dan pencitraan untuk maksud-maksud kepentingan politik tertentu, namun pergerakannya independen, jelas dan nyata demi kepentingan satu tujuan yaitu mewujudkan indonesia bersih dan bebas korupsi menuju kesejahteraan rakyat indonesia.

    Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dijadikan periksa bagi semua pihak yang berkepentingan.
    MULAILAH TIDAK KORUPSI DARI DIRI SENDIRI.

    Jakarta, 09 Maret 2016. (Tim)

    Label:

    GNPK RI Sumut: Minta Gubernur, Evaluasi Kinerja Kepala RSUD Sipirok


    Tim dari PW GNPK RI Sumut
    TAPSEL, GELORA HUKUM - Ruangan operasi RSUD Sipirok jorok berulat dan berkecoak, hal itu diketahui setelah Team ormas PW GNPK RI Sumut mengunjungi RSUD Tapsel, senin (25/3/2019).

    Dari kondisi ini pihak PW GNPK, berharap perhatian khusus Gubernur Sumatera Utara  untuk memberikan pembinaan berupa tindakan tegas kepada pengelolah RSUD Sipirok tersebut, sebab Rumah Sakit seharusnya steril dari kotoran demi menjaga kenyamanan pasien yang sedang dirawat.

    Ket Gbr; Ulat dirungan
    Operasi.
    Tidak terima kondisi ruangan pasien penuh ulat dan kecoak akhirnya tim PW GNPK RI  langsung menanyakan kepada Kepala Ruangan Operasi, namun ianya tidak dapat memberikan penjelasan yang pasti malah berdalih kalau ulat-ulat tersebut naik dari lobang pembuangan air di bawah wastapel.

    Tanpa basa basi, bersama tim langsung melakukan pemeriksaan ke lobang wastavel ternyata lobang memakai saringan yang cukup halus dan tidak memungkinkan ulat dan kecoak naik dari lobang tersebut, akhirnya tim menyimpulkan kalau ulat dan kecoak muncul akibat ruangan tersebut tidak pernah dibersihkan, urai Haris Sekjen PW GNPK RI Sumut.

    Ket Gbr : Obat yang
    Kadarluasa.
    Bukan hanya itu saja, selain ruangan yang tidak steril, juga di ruangan apotik RSUD tim dari GNPK RI menemukan obat yang sudah kadaluarsa. "Saat kita tanyakan kepada petugas tentang keberadaan obat yang tidak layak dikonsumsi pasien tersebut, petugas hanya berkata Ma'af dengan alasan petugasnya hanya 2 orang," terang Haris.

    Pada waktu yang sama seorang pasien RSUD kepada awak media mengaku kesal dan merasa kecewa atas pelayanan medis yang ia alami, sebab sudah satu minggu ianya berobat di RSUD tersebut namun belum pernah di periksa dokter karna sedang tidak berada ditempat, sayangnya  hingga berita ini di kirimkan ke meja redaksi, belum ada keterangan resmi yang di dapat dari pihak terkait, sebab Kepala RSUD Sipirok saat di datangi ke ruang kerjanya sedang tidak berada di tempat. (Riana)

    Label:

    Rabu, 27 Maret 2019

    Bupati Nias, Kinerja pembangunan di Kab.Nias terus di tingkatkan

    NIAS, GELORA HUKUM- Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli,MM dengan tegas menyampaikan harapan percepatan pembangunan di Kabupaten Nias, hal itu disampaikan pada acara penyampaian Laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) TA.2018 kedapa DPRD, yang berlangsung di kantor DPRD Kab.Nias. Senin (25/3/2019)

    Di sampaikannya, laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) bupati Nias akhir tahun anggaran 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan amanat dan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2017,   karna LKPJ ini untuk memenuhi akuntabilitas kinerja pemerintah, dengan tujuan mengevaluasi hasil capai kinerja pemerintah daerah sebagai bahan dalam penyelenggaraan pemerintah untuk tahun berikutnya, 

    Bupati juga menyampaikan sebagai keberhasilan terkait pelaksana'an pembangunan bidang pemerintah dan aparatur sebagai berikut :
    1. ketetapan waktu dalam penetapan APBD setiap tahunnya terlaksanan atas kerja sama dan kemitraan dengan lembaga DPRD.
    2. penyelesaian penyusunan laporan pemerintah daerah (LKPD) tepat waktu.
    3,  pengelolaan perencanaan keuangan dan aset daerah yang berbasis sistim aplikasi.
    4. sampai tahun 2018, 99 kepala desa defenitif yang di lantik melalui pelaksanaan pemilihan kepala desa.
    5. dalam rang peningkatan sumber daya aparatur, telah memfasilitasi dan memberikan tugas belajar kepada beberapa aparatur meliputi S-2 sebanyak 1 orang serta pendidikan kedinasan melalui diklat kepemimpinan PIM tingkat II 1 orang, diklat PIM tingkat III 5 orang, PIM tingkat IV sebanyak 4 orang,
    6,  peningkatan pelayanan publik beberapa target indikator antara lain,
    A.  Melaksanakan pelayanan secara langsung di kecamatan.
    B.  315 injin yang telah di layani dan di proses tahun 2018.
    C.  Kepemilikan KTP-Elektronik sebesar 88,09 persen dan 9,22.     persen kartu identitas anak (Kia)
    D.  Kepala keluarga yang memiliki kartu keluarga sebesar 91,28 persen.
    E.  Penduduk yang memiliki akta kelahiran 51,74 persen, yang memiliki akta nikah 44,64 persen dan penerbitan akta kematian 76,30 persen.

    Di tambahkannya, penyelenggara'an kegiatan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan samapain dengan tahun 2018 telah tercapai, namun masih terdapat kekurangan yang memerlukan perhatian khusus untuk lebih di tingkatkan kinerja pembangunan di masa yang akan datang.

    Bupati menjelaskan sebagai kendala di tahun 2018, perubahan lingkungan strategis eksternal penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terjadi di luar asumsi dan kendali kebijakan pemerintah daerah antara lain,  timbul dari penyesuaian kebijakan pembangunan nasional maupun penyesuaian terhadap perubahan sosial ekonomi global, dan hal ini merupakan faktor yang turut mempengaruhi pelaksana'an agenda serta pencapaian target-target indikator makro pembanguanan daerah

    Bupati juga memberi apresiasi yang sangat tinggi, atas pemahaman kerja sama serta dukungan dari DPRD Kab.Nias dengan semangat kebersama'an yang elegan dan harmonis dalam menyusun bebagai upaya antisipasi terhadap perubahan lingkungan strategis pemerintahan yang telah terjadi sepanjang tahun 2018, "ungkap Bupati Nias.(MG)

    Label:

    Bawaslu Diminta Segera Evaluasi Penetapan PTPS Kec. Mau



    NIAS, GELORA HUKUM - Sejumlah kaum intelektual Kec. Ma'u merasa kesal atas tindakan Panwascam Kec.Mau Kab. Nias dalam melakukan perekrutan dan penetapan Pengawas TPS Desa diwilayah Kec.Mau yang bertugas pada pemilu April 2019, pelaksanaan perekrutan diduga tidak transpran bahkan sarat kepentingan, dibuktikan ada nama ditetapkan sebagai pemenang sementara masih "dibawah umur", juga ada yang rangkap jabatan status perangkat Desa.

    Hal ini terungkap atas Pengumuman penetapan nama Pengawas TPS terpilih tanggal 11 Maret 2019, diantaranya LG alamat Desa Sisarahili Ma'u dengan nyata kurang umur (kurang 25 tahun) dan APH lagi aktif sebagai perangkat desa, tetapi ditetapkan sebagai pemenang, sementara sejumlah nama yang memenuhi syarat malah dinyatakan kalah, ungkap salah seorang peserta sambil menunjukan bukti berupa data.

    Lebih ironis, peserta berinisial LG tidak lulus sebagaimana hasil pengumuman peserta calon PTPS tanggal (28/2/208), tetapi nama tersebut tiba tiba muncul dan ditetapkan sebagai PTPS terpilih tertuang pada pengumuma Panwascam tanggal 11/3/2019, sementara saya yang lulus pada seleksi pencalonan malah dinyatakan kalah pada penetapan peserta terpilih, ungkap lagi salah seorang peserta calon PTPS yang enggan menyebut namanya.

    Dilanjutkan, atas fakta ini saya bersama teman teman telah langsung mendatangi Bawaslu Kabupaten Nias untuk melaporkanya peristiwa ini, dan mereka mengatakan akan menindaklanjuti karena apa yang terjadi sudah melanggar aturan, tetapi aneh bin ajaib sampai sekarang tidak ada tindakan nyata, malah pelantikan Pengawas TPS se-Kec. Ma'u telah dilaksanakan pada hari Senin 25/3/2019 hari lalu.

    Lanjutnya lagi, tentu dalam hal ini kami tidak berhenti mencari kebenaran yang seadil adilnya, kami yang merasa dikorbankan terus berharap agar Bawaslu Kabupaten Nias  dapat segera turun tangan untuk mengevaluasi kinerja Panwascam Kec. Ma'u karena diduga sengaja mengebiri ketentuan yang berlaku, juga kami meminta agar hasil penetapan PTPS itu di evaluasi kembali, bila tidak maka dengan terpaksa kami akan melaporkan kepada Bawaslu propinsi dan pusat.

    Ketua pokja Perekrutan Pengawas TPS panwascam ma'u Soriman Waruwu, dengan singkat mengangatakan tdk ada sama sekali Pengawas TPS yang lulus  tanpa memenuhi syarat.

    Melalui Via WA (20/3/20) kepada Media Gelora Hukum,  pihak Bawaslu Kab.Nias melalui staf SDM berinisial KM dengan singkat mengatakan; kami sudah menginformasikan kepada pihak Panwascam untuk melakukan Verifikasi data pelamar. (Darma Halawa).

    Label:

    Selasa, 26 Maret 2019

    Satpol PP Gusit: Laporan Keberadaan Cafe Dikompleks Remling Ditindaklanjuti

    GUNUNGSITOLI, GELORA HUKUM - Kasat Pol PP Kota Gunungsitoli M.DERMAN ZEBUA, SH, diruang kerjanya tanggapi laporan masyarakat karna merasa terganggu dan resah atas keberadaan cafe dikompleks REMLING Kelurahan Ilir Kota Gunungsitoli (26/3/209).

    Selajutnya menegaskan, apa bila Cafe tersebut tidak memiliki izin, maka dilakukan Rajia sesuai aturan yang berlaku dan di berikan teguran sesuai prosedur, ungkapnya kepada awak media.

    Ditempat terpisah, sejumlah masyarakat bertempat tinggal di  kompleks REMLING, juga mengungkap rasa kesal dari pihak yang berwenang karena tanpa tindakan atas keberadaan Cafe tersebut, sungguh sejak Cafe itu berdiri kami merasa resah dan dihantui ketakutan, sebab selain sangat mengganggu istirahat kami setiap malam "karena suara musik", juga banyak anak anak kami dikomleks ini kebanyakan masih pelajar bahkan remaja sedang tumbuh dewasa, tentu kami sangat kawatir masa depan mereka akibat pengaruh kondisi lingkungan yang berstigma buruk seperti ini.

    Dengan sangat kami berharap kepada pemerintah daerah agar menutup kafe" tersebut karena kami benar benar tidak nyaman dilingkungan kelurahan Ilir kota Gunungsitoli ini, tandas warga tanpa bisa disebut namanya satu persatu (Putra Lase)

    Label:

    Wabup Nias, TNI adalah saudara masyarakat

    NIAS, GELORA HUKUM- Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Nias Arosokhi waruwu SH,MH. kepada masyarakat desa Tagaule dan Toba'a Balale pada sa'at mendampingin tim Wasev TNI AD yang dipimpin Brigjen TNI Widodo Iryansah, S.Sos,MM untuk meninjau lokasi TMMD ke-104 TA.2019 di Kabupaten Nias, Kamis 21 Maret 2019.

    di sampaikannya, pemerintah Kab.Nias berjanji akan meningkatkan pembangunan jalan yang telah dibuka TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 104 di Desa Tagaule dan Toba'a Balale kec.Bawalato Kabupaten Nias

    Di tambahkannya, jalan yang sudah ada ini dirawat bersama sama dan bisa diajukan ke depan untuk peningkatannya melalui karya bhakti TNI yang diajukan oleh pemerintah,

    Dia juga mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah membuka jalan dan membangun Kabupaten Nias melalui program TMMD.

    Wabup juga menyampaikan terima kasih kepada orang tua asuh dimana selama ini personel TNI bernaung, dan berharap untuk tetap menjalin tali persaudaraan karena TNI adalah saudara masyarakat.

    Ketua tim Wasef TNI AD Brigjen TNI Widodo di tempat yang sama menjelaskan, bahwa kedatangannya bersama tim dari jakarta, untuk melihat secara langsung kegiatan TMMD yang telah di laksanakan

    Dia juga  mengucapkan terimakasih kepada warga dan pemerintah Kabupaten Nias yang telah mendukung dan juga ikut serta mensukseskan kegiatan TMMD ke-104 TA.2019 di Kabupaten Nias.

    Di tambahkannya, Kegiatan TMMD merupakan komitmen TNI bersama dengan Pemda dalam mengentaskan kesulitan warga, dalam rangka percepatan pembangunan untuk meningkatkan ekonomi rakyat,

    Dia juga menghimbau warga setempat untuk menjaga dan tidak menebang pohon cemara yang ada di sekitar pantai, supaya di kembangkan dengan cara di budidayakan karna ini salah satunya bisa menjadi pemasukan ekonomi warga dengan cara menjual bibitnya,
    Dan juga anak pohon tersebut ditanam di sekitar pantai karena berguna untuk menahan gelombang pasang air laut, dan menahan gelombang jika terjadi tsunami, dan juga menjadi penghasilan ekonomi warga melalui tanaman bonsai atau tanaman hias,  "ungkapnya

    Sebelum meninggalkan lokasi, tim wasev TNI AD memberikan bingkisan kepada sejumlah warga tidak mampu di lokasi pelaksanaan program TMMD ke 104 TA.2019 di Kabupaten Nias. (MG)

    Label:

    Senin, 25 Maret 2019

    Masyarakat Kecewa Atas Pengusutan Dana Desa Teluk Belukar


    GUNUNGSITOLI, GELORA HUKUM - Sejumlah masyarakat desa Teluk Belukar Kecamatan Gunungsitoli disekitar kantor wali kota,  (22/3/2019) mereka ungkap rasa kecewa atas kinerja kejaksaan Negeri Gunungsitoli, sebab proses hukum atas laporan yang telah mereka sampaikan atas dugaan korupsi Pj. kades Teluk Belukar terkesan jalan ditempat.

    Menurut mereka, laporan yang dialamatkan di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli terkait dugaan penyelewengan Dana Desa TA.2017 oleh Pj. Kades berinisial YM yang diperkirakan ratusan juta rupiah.

    Laporan yang kami sampaikan sudah sejak bulan April tahun 2018 lalu, bahkan saat itu kami turut  didampingi oleh Ormas GAPERNAS (Gerakan Perjuangan Nias) namun sampai saat ini tidak ada proses hukum yang jelas, ungkap warga yang tidak bersedia disebut namanya.

    Ditempat terpisah Ketum Gapernas Happy Zalukhu juga turut berkomentar mengatakan, harusnya tidak ada alasan lagi bagi pihak kejaksaan Negeri Gunungsitoli untuk tidak segera bertindak tegas, sebab secara kasat mata sangat jelas bahwa fisik bangunan berupa Balai desa yang Menelan dana ratusan juta rupiah itu sama sekali belum siap, bahkan volume fisik bangunan dilapangan tidak mencapai 50%, juga pada bangunan jalan berupa rabat beton yang diduga Fiktiv dan beberapa item pekerjaan lainnya.

    Harusnya pihak kejaksaan lebih responsif dalam penegakan supremasi hukum tanpa pilih kasih, tentu apa bila dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata, maka pihak kita dari GAPERNAS akan melaporkan kepada pihak   lebih atas, tandas Happy.

    Kasi Intel Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Hendra Praja Arifin S,H melalui via telepon sesuler menanggapinya dengan mengatakan, dari apa laporan masyarakat tersebut "tidak ada indikasi kerugian negara" hanya perhitungan bahan bangunan saja kemarin yang belum di hitung inspektorat dan bahan bangunannya itu sudah ada di gudang. (H/27)

    Label:

    Minggu, 24 Maret 2019

    Wabup Nias : Kegiatan TMMD ke-104 TA.2019 membawa peningkatan pembangunan


    NIAS, GELORA HUKUM- Kunjungan kerja tim pengawas evaluasi (wasev) TMMD ke-104 TA.2019 Di Kab.Nias yang berlangsung di ruang oval lantai III kantor bupati Nias, Rabu, 20 maret 2019

    Turut hadir, tim pengawas dan evaluasi TMMD ke-104 TA.2019, ketua DPRD Kab.Nias, Kapolres Nias/mewakili, Danlanal Nias, forkopimda, Sekda, Ka.kementerian agama Kab.Nias dan hadirin lainnya

    Pada sambutan Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu menyampaikan, kegiatan TMMD ke-104 TA.2019 di Kab.Nias sungguh membawa dampak positif bagi peningkatan pembangunan di daerah Kab.Nias karna manfa'atnya tidak hanya membangun fisik semata juga membangun non fisik, yang di arahkan untuk mendukung percepatan aktifitas perekonomian dan kesejahtera'an masyarakat serta mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap upaya penegak hukum

    Wabup juga mengatakan, TNI adalah warga negara indonesia yang berasal dari rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyat, krna dalam kegiatan operasi bhakti TMMD ini menunjukkan bukti bahwa TNI, pemerintah dan masyarakat tidak terpisahkan satu sama yang lain

    Lanjut wabup meyakini, kebersama'an dan semangat kegotong royongan dan bahu membahu antara masyarakat, pemerintah daerah dan TNI, kegiatan TMMD akan memberikan konstribusi yang luar biasa dalam mempercepat pembangunan di Kab.Nias, khususnya di desa tagaule dan desa balale toba'a Kacamatan Bawalato terutama dalam pembangunan pembuka'an badan jalan sepanjang 6.000 meter, lebar 20 meter dengan hasil 94,41% dan penggalian parit sepanjang 12.000 meter, lebar 1,5 meter dengan hasil 78%, sekaligus sebagai wujud percepatan pembangunan kawasan ekonomi cepat tumbuh yang kita kenal dengan kawasan soziona

    Wabup juga menyampaikan  pengharga'an dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada tentara nasional indonesia (TNI) yang telah ikut memikirkan merencanakan dan turut melaksanakan pembangunan secara terpadu dan bahu membahu, bergotong royong bersama masyarakat melaksanakan pembuka'an fisik infrastruktur seperti pembuka'an badan jalan, pengecatan 2 rumah ibadah yaitu, satu unit gereja dan satu unit masjid dengan hasil 75%, sehingga tidak ada anggaran bahwa pembangunan hanya di laksanakan oleh pemerintah daerah saja, namun juga perlu  dukungan peran TNI,

    Wabup juga menyampaikan terima kasih kepada unsur forkopimda dan semua pihak terkait yang telah berpartisipasi membantu kelancaran pelaksana'an kegiatan TMMD ini baik dalam bentuk fisik maupun non fisik sehingga telah berjalan dengan sukses,   Dengan harapan kiranya kerja sama yang baik ini dapat terus berlanjut di masa yang akan datang,   "ungkap wabup.(MG)

    Label:

    Menggugah Peran Publik Memastikan Pemilu 2019 Berjalan Demokratis

    JAKARTA, GELORA HUKUM - 25 hari menjelang pemungutan suara,  sejumlah hal masih menjadi tantangan dalam memastikan pemilu 2019 berjalan demokratis.  Pemenuhan hak pilih warga negara baik itu pemilih pindahan, pemilih khusus, maupun warga negara yang belum terdaftar dalam DPT harus menjadi agenda kerja utama seluruh pemangku kepentingan utamanya penyelenggara pemilu 2019 berjalan demokratis serta menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dimandatkan oleh Konstitusi. 

    Tidak hanya itu,  setidaknya ada tiga tahapan krusial yang akan digelar pada perhelatan Pemilu 2019 yaitu kampanye rapat umum,  masa tenang,  dan pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara.  Identifikasi objek pemantauan/pengawasan baik proses dan hasil pemilu menjadi satu agenda penting.  Hal ini dikarenakan pada dua tahapan krusial (kampanye rapat umum dan masa tenang) rentan terjadi oelanggaran pemilu mulai dari politik uang,  kampanye negatif,  dan ujaran kebencian.  Sementara itu,  pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara,  potensi politik uang dan jual beli suara diprediksi akan marak terjadi. 

    Menggugah Peran Publik untuk Berpartisipasi

    Sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam memamstikan Pemilu 2019 berjalan demokratis,  Mata Rakyat bersama Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP),  jaringan Pendidikan Pemilih (JPPR),  Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD),  dan Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif akan melakukanpemantauan pada masa kampanye rapat umum,  masa tenang,  hari pemungutan suara,  serta proses rekapitulasi suara. Gerakan ini merupakan perluasan dan penguatan gerakan "Posko Lapor Hak Pilih" yang kami inisiasi tiga minggu yang lalu.

    Dalam gerakan ini ditargetkan akan ada 85.000 pemantau yang ikut bergabung dalam pemantauan ini dan akan menyebar di 25 provinsi.  Ini merupakan bentuk konkrit dari komitmen kami sebagai masyarakat sipil dalam berpartisipasi dan menjaga kemurnian suara pemilih.  Untuk memberikan stimulus dan memfasilitasi gerakan pemantauan ini,  kami akan menyediakan satu platform berbasisi teknonlogi informasi yang akan kami luncurkan dalam beberapa hari kedepan.  Dengan demikian,  melalui peran ini kami berharap proses pemilu 2019 dapat berjalan aman dan demokratis. 

    Atas dasar kondisi ini dan permasalahan di atas kami dari Mata Rakyat,  KIPP,  JPPR,  SPD,  dan kode Inisiatif menyatakan :

    Mengajak masyarakat luas untuk memantau tahapan kampanye rapat umum,  masa tenang,  hari pemungutan suara,  dan proses rekapitulasi suara. 

    Menyediakan satu platform berbasisi tekonologi informasi untuk menstimulus dan memfasilitasi peran aktif masyarakat luas dalam melakukan pemantauan pemilu 2019.

    Mendorong KPU untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan hak pilih warga Negara di Pemilu 2019.

    Mendorong Bawaslu untuk lebih pro-aktif dalam melakukan pengawasan khususnya dalam memastikan tidak ada pelanggaran terhadap pelaksanaan hak pilih warga negara di Pemilu 2019.

    Setiap orang berhak mengawasi pemilu supaya   berlangsung LUBER dan JURDIL. (Tim)

    Label:

    Kamis, 21 Maret 2019

    Turuna Gulo : Jadi Pejabat Dulu Atau Jadi Caleg Baru peduli?

    NIAS, GELORA HUKUM - Tampaknya itu tidak berlaku bagi pemuda kelahiran Nias 48 tahun silam itu.   Kepedulian kepada rakyat sudah terlatih sejak lama, ketika masih berstatus sebagai mahasiswa.  Dari kegiatan yang relatif “ringan” sampai yang paling berisiko.

    Ketika masih berstatus mahasiswa, ia pernah melakukan pendampingan anak jalanan di Medan ; meneriakkan berbagai kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan;  mendampingi petani yang kehilangan tanahnya;  berjuang bersama buruh yang menuntut hak-haknya.

    Anak kedua dari pasangan Masanudin Gulo-Riami Manao itu tercatat sebagai pelaku sejarah gerakan reformasi pada masa Orde Baru.  Kerap melakukan aksi perlawanan terhadap sistem dan praktik politik yang tidak demokratis, yang membelenggu kemerdekaan memilih, berpendapat, berorganisasi dan berkumpul.

    Pada 1996, ketika digelar Kongres Luar Biasa (KLB) PDI yang bertujuan menumbangkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umumnya, ia bergabung dengan aktivis prodemokrasi  untuk menentang rekayasa rezim Orde Baru itu, dengan melakukan serangkaian aksi-aksi serta menulis opini di media massa.

    Ia memang bukan anggota PDI pimpinan Megawati pada masa itu,   Namun dia punya alasan yang sangat kuat ketika melakukan perlawanan itu.  “Ada keyakinan yang amat-sangat di kalangan aktivis prodemokrasi, bahwa Megawati yang ketika itu disimbolkan sebagai pemimpin wong cilik,  merupakan korban rezim Orde Baru yang  militeristik  dan antidemokrasi.  Jadi, gerakan  yang dibangun semacam kolaborasi  politik untuk menyebarluaskan perlawanan  rakyat  terhadap  rezim yang otoriter,“ urainya.

    Selain itu, pada tahun yang sama, ketika situasi politik  masih penuh tekanan, ia  bersama  aktivis prodemokrasi di Sumut mendirikan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) di Sumut,  yang berujung pada pembakaran Kantor LBH Medan–di mana KIPP tersebut didirikan.  Ia dan kawan-kawannya tidak gentar.  KIPP Sumut tetap dikibarkan.  Ia pun dipercaya sebagai salah seorang presidum KIPP Sumut pada masa itu.

    Selain itu, alumnus Fakultas Pertanian dari Universitas HKBP Nommensen itu  juga aktif dalam arak-arakan gerakan reformasi sepanjang tahun 1997-1998, yang kemudian berhasil menumbangkan Soeharto pada Mei 1998.

    Pascatumbangnya Soeharto, suami dari Friska Sihombing itu sebenarnya berpeluang besar menjadi anggota legislatif pada Pemilu 1999.  Tapi, ia justru memilih melanjutkan perjuangan di luar sistem.

    “Saya hanya ingin memberi  pembelajaran, bahwa perjuangan itu bukan sekadar rebut-merebut kekuasaan atau  memanfaatkan  peluang.  Ada banyak agenda reformasi yang mesti dikawal dari luar.  Jangan semua masuk ke dalam sistem.  Perlu bagi-bagi tugas.  Ada waktu yang pas buat saya untuk terjun di wilayah politik formal.  Menjadi wakil rakyat tidak boleh asal-asalan, seharusnya matang dengan pengalaman dan kemampuan,”  ujar ayah dari Ingwer Arief Budiman Gulo.

    Karena prinsip  tersebut, maka ia bersama puluhan aktivis prodemokrasi di Sumut membentuk Aliansi Gerakan Rakyat Sumatera Utara (AGRESU), yang fokus pada pendidikan politik dan penguatan organisasi rakyat di Sumatera Utara.   Lewat AGRESU, lahir  beberapa organisasi rakyat,  seperti Gerakan Rakyat untuk Reformasi Agraria (Gerag) yang memperjuangkan tanah-tanah rakyat.   Tidak lama kemudian, lahir Keluarga Besar Supir/Pemilik Angkutan Umum pro Reformasi (Kesper) yang memperjuangkan aspirasi para supir angkutan umum di Kota Medan.  Selain itu, terbentuk Ikatan Pedagang Kaki Lima (iklim) yang memperjuangkan hak-hak para pedagang kaki lima di Kota Medan.

    Bersama teman-temannya ia juga mendirikan  Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi  Manusia Indonesia (PBHI) Sumut yang bergerak pada pendampingan hukum dan perjuangan hak asasi manusia di Sumatera Utara.

    Menjelang Pemilu 1999, ia fokus pada kegiatan pendidikan pemilih, yakni sebuah usaha untuk mencerdaskan rakyat agar lebih siap dan cerdas untuk memilih.   Setelah Pemilu 1999 berhasil melahirkan anggota legislatif, ia bersama rekan-rekannya, membentuk sebuah lembaga pengawasan  parlemen (Institute for Parliament Watch).

    Roh gerakan reformasi juga ditularkan di tanah kelahirannya, Nias, dengan membentuk wadah gerakan bernama Forum Aksi Reformasi Mahasiswa  Nias (FARMAN) pada tahun 1998.    Pada akhir 1998, bersama sejumlah aktivis prodemokrasi yang ada di Medan dan Nias, mendirikan Lembaga Pencerahan dan Advokasi Masyarakat  Nias (LPAM Nias), yang fokus pada pendidikan politik  serta pembelaan/pendampingan masyarakat Nias.

    Bersama jaringan aktivis prodemokrasi di Kepulauan Nias, LPAM Nias mengambil bagian dalam menyuarakan berbagai isu-isu  KKN; pelanggaran hak asasi manusia (HAM); kasus perampasan tanah rakyat, kasus perusakan hutan oleh PT GRUTI dan PT Teluk Nauli dan lain sebagainya.

    Saat banjir bandang menerjang Kepulauan Nias pada 2001 lalu, LPAM Nias juga terlibat aktif untuk menyalurkan bantuan kepada korban.

    Demikian juga pascagempa-tsunami pada 2005 lalu, bersama mitranya, LPAM Nias juga terlibat aktif untuk menyalurkan bantuan pangan, bahkan ikut membangun sekitar 125 unit rumah bagi korban bencana serta  5 unit sekolah,   Selain itu, lembaga ini melakukan serangkaian kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan di Nias.

    Di organisasi Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (Himni), ia bersama rekannya terlibat dalam kegiatan pengembangan sumberdaya manusia, advokasi beberapa kasus yang menimpa warga Nias, khususnya di daerah perantauan.  Lewat organisasi ini, ia juga getol mempromosikan potensi seni-budaya dan pariwisata Nias.

    Berbagai aktivitas sosial-politik yang dilakoninya pada masa Orde Baru itu harus dibayar dengan berbagai pengorbanan. Kuliahnya terbengkalai  sekitar  4 tahun.  Pernah ditangkap oleh aparat keamanan.  Juga pernah diburon oleh militer selama dua bulan usai meletusnya Tragedi Kerusuhan 27 Juli 1996 di Jakarta.

    Lebih dari itu  ia pernah dicap sebagai antek-PKI.  Ia sama sekali tidak menyesal.  “Itu vitamin yang sangat berkhasiat menambah daya tahan hidup,” katanya.

    Mengembangkan kapasitas
    Baginya, nyali dan kepedulian saja tidak cukup.  Oleh karena itu, dia berusaha mengembangkan kapasitasnya dengan berbagai pendidikan dan pelatihan, baik formal maupun informal.  “Aktivis itu tidak sekadar jago teriak-teriak.  Aktivis juga tidak mesti miskin,” tuturnya.

    Dia terinspirasi dengan sejumlah aktivis, semisal alm. Soe Hok Gie atau  Arief Budiman, yang selain turun ke jalan, juga unggul dalam nilai-nilai intelektualitas.

    Meski terlambat, tapi gelar sarjana berhasil diraihnya dari Universitas HKBP Nommensen pada akhir 1997.   Ia juga berkesempatan  menyelesaikan strata dua di Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara pada 2008.

    Selain pendidikan formal, ia rajin mengikuti diskusi, seminar, pelatihan, kursus, lokakarya, studi lapangan, dan lain sebagainya.  “Tujuannya, untuk  mengembangkan wawasan, ilmu pengetahuan, keahlian dan keterampilan,’ ungkapnya.

    Pada masa Orde Baru, ia dikenal sebagai seorang aktivis yang, selain rajin turun ke jalan, juga mampu menulis artikel atau opini di berbagai media massa—di antaranya Harian Analisa, Harian Waspada, Harian Sumut Pos, Media Indonesia dan KOMPAS.   Ia juga memiliki kemampuan berdebat dengan para pengambil kebijakan.

    Sebagai pengakuan bahwa ia memiliki kapasitas, maka  tidak jarang yang bersangkutan diundang sebagai fasilitator atau narasumber dalam berbagai pertemuan, diskusi, pelatihan, lokakarya, seminar.

    Dalam satu kesempatan pra-Consultative Group on Indonesia (CGI) Meeting yang diselenggarakan oleh Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia, pada 2001 di Jakarta, ia pernah didaulat menjadi juru bicara organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia.  Tugasnya,  merumuskan dan menyampaikan secara langsung sikap OMS tentang permasalahan utang luar negeri yang melilit Indonesia  kepada sejumlah menteri.

    “Ketika itu hadir Menko Perekonomian Prof. Doradjatun Kuntjoro-jakti dan Menteri/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie serta puluhan duta besar dan utusan negara kreditur/donor.  Kita berdiskusi bahkan berdebat.   Itu pengalaman saya yang cukup mengesankan.  Kepercayaan diri saya makin menebal,” kenangnya.

    Berbekal pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya itulah  yang membuat  dia berani melamar sebagai salah seorang komisioner  Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) Provinsi Sumaera Utara pada 2003, meski persaingan ketika itu sangat ketat.  “Saya sadar benar, bahwa saya dari suku minoritas di Sumut, ketika itu sarjana strata satu.  Saingan saya banyak dan  orang-orang hebat semua,” ujarnya.

    Ternyata nasib baik berpihak kepadanya:  ia lolos, bahkan terpilih lagi untuk periode kedua.   Ia berkiprah selama 10 tahun sebagai Komisioner KPU Sumut.  Berkpirah dengan cukup gemilang. Tanpa ada catatan hitam. Sepotong surat peringatan ringan pun tak pernah diterimanya.

    Berkarakter
    Turunan Gulo ditempah sebagai seorang yang nasionalis dan terbuka.  Sejak kecil hingga dewasa, sudah terbiasa bergaul dengan orang dari berbagai suku, ras, agama berbeda.   “Keragaman itu indah,” ujarnya.  Maka, ia membuka diri untuk  bersahabat dengan siapa saja.

    Ia juga dikenal ramah dengan semangat pelayanan tinggi selama menjadi Komisioner KPU Sumut.  “Tidak  jarang, ada orang yang konsultasi tengah malam, kita layani juga sepanjang ponsel masih aktif dan belum istrahat.  Orang yang tidak memperkenalkan namanya atau tidak dikenal pun tapi butuh penjelasan, baik ketemu langsung, lewat telefon atau SMS, sebisa-bisanya saya respons,” tuturnya.  Ia orang yang amat menyadari bahwa pemimpin itu seharusnya rendah hati dan melayani.

    Ramah bukan berarti lembek.  Ini sikap unik yang dimilikinya.  Dalam menjalankan tugas serta ketika mengambil sebuah keputusan, ia dikenal tegas dan berani.  Teror, ancaman, intimidasi sudah sering dihadapinya.  Tapi, ia tetap maju dengan prinsip dan keyakinannya.

    Dia juga bukan peragu ketika harus mengambil keputusan yang dilematis.  “Apapun keputusan tidak akan memuaskan semua pihak.  Tapi seorang pemimpin itu harus berani mengambil keputusan, dengan risiko apapun.  Masalahnya, setiap keputusan sebaiknya punya pijakan hukumnya, kita meyakininya,  sehingga bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

    Karakter dasar inilah yang membuatnya mampu bertahan dan sukses menjalankan tugas sebagai komisioner KPU Sumut selama 10 tahun.

    Jaringan dan kepemimpinan jejaring serta kepemimpinan adalah modal yang mesti dimiliki oleh seorang politisi.  Tentu tidak diragukan lagi,  penggemar pisang goreng ini sudah cukup terlatih. Sejak mahasiswa sudah aktif di berbagai organisasi, baik dalam kampus seperti Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas maupun Senat Mahasiswa Universitas.  Ia juga tercatat sebagai anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Medan dan aktif selama 6 tahun di Kelompok Studi Mahasiswa Merdeka (KSMM).

    Ia berpengalaman  memimpin sejumlah organisasi, di antara sebagai Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumut pada 1996 dan   Presidium Aliansi Gerakan Reformasi Sumut pada 1998-2002.

    Selama beberapa tahun, memimpin sebuah organisasi nonpemerintah, yang terkenal dengan istilah LSM, yakni Lembaga Pencerahan dan Advokasi Masyarakat  Nias (LPAM NIas) serta Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumut.

    Sejak 2012, ia dipercaya sebagai Ketua DPD Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) Sumut.   Sebagai bentuk pengabdian kepada almamater, ia  didaulat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas HKBP Nommensen,  sejak 2012 hingga 2021.

    Belakangan ini, ia diberi amanah untuk memimpin sebuah organisasi profesi, yakni  Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (Pispi) Sumut.

    Sebagai orang yang andal dan mudah bergaul, ia juga diajak bergabung di Horas Halak Hita (H3)—sebuah komunitas tokoh asal Batak dan etnis lainnya.

    Perjuangan politik formal

    Sebagai orang yang sudah menikmati asam-garam  politik, maka tak perlu kaget kalau ayah satu anak ini  pernah memutuskan mengundurkan diri sebagai Komisioner KPU Sumut pada awal April 2013 lalu. Pengggemar musik pop-rock ini terjun sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR RI) Daerah Pemilihan Sumut.

    Ia bertanding  dengan segala keterbatasan.  “Modal saya  keberanian dan jejaring,” ujarnya.  “Uang saya habis sekitar 80 juta rupiah.  Hampir 90% biaya  perjuangan dibantu oleh relawan yang bertebaran di mana-mana,” ungkapnya.

    Nasib belum mujur.  Perolehan suaranya tidak mampu mengantarkannya sebagai satu dari empat senator Sumut.   Meskipun demikian, ia merasa tidak patah arang.  Ia tegar menerima kenyataan itu sebagai jalan hidup.  “Saya tidak mesti stres.  Biaya yang saya keluarkan relatif sangat sedikit.  Bandingkan dengan kandidat lainnya. Dengan pengeluaran sedikit, saya bisa mendapatkan sekitar 300 ribu suara.  Kandidat lainnya ada yang menghabiskan sekitar Rp 4 miliar, mendapatkan sekitar 350 ribu suara.  Saya bahkan menggunguli suara mantan Senator dan mantan Gubernur Rudolf Pardede, “ ujarnya mantap.

    Baginya, bertanding pada Pemilu 2014 merupakan eksperimentasi demokrasi yang nyata dan sarat  pembelajaran.

    Pada April 2017 lalu, ia membuat sejarah baru dalam hidupnya.  Melepas segala embel ‘nonpartisan” yang melekat di dirinya selama puluhan tahun.  Ia memilih PDI Perjuangan sebagai kanal perjuangan.  Alasannya, partai tersebut konsisten membela NKRI, keberagaman, Pancasila, serta perjuangan kerakyatan.

    Tidak mau kepalang basah, ia melamar sebagai calon anggota DPR RI.  Gayung bersambut.  DPP PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, memberikan kesempatan kepadanya untuk bertanding di daerah pemilihan Sumatera Utara II.  Daerah pemilihannya tersebar di 19 kab/kota, yakni Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Gunungsitoli, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padangsidempuan, Padanglawas, Padanglawas Utara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan.

    “Saya ingin merebut dan mengelola kekuatan politik untuk memperjuangkan kepentingan warga dan daerah pemilihan saya, khususnya Tanoniha,” tegasnya.

    Menurutnya, kebutuhan di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, hanya bisa efektif diperjuangkan lewat power politik yang nyata.

    ‘Tempatnya,  ya, di Senayan sana.  Jangan tanggung berkiprah.  Intinya,  perjuangan anggaran dan mobilisasi program di berbagai kementerian, untuk disalurkan ke daerah pemilihan,” ujarnya memberikan argumentasi.

    Lelaki separuh baya ini juga sangat mendukung perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.  “Itu wajib hukumnya.  Saya sudah terlibat cukup aktif.  Ini perjuangan bersama yang harus dituntaskan” tegasnya.

    Bagaimana peluangnya untuk menembus Senayan?  Ia sangat optimis.  “Saya sudah melakukan analisis data dan simulasi. Pilpres yang dilakukan serempak dengan Pileg, memberikan dampak elektoral yang positif buat PDI Perjuangan.  Metode konversi suara a la sainte lague juga memberikan keuntungan tersendiri bagi partainya yang berbasis kuat di Sumut II.  Variabel lain adalah tulang punggung suara yang semakin banyak. Kami ada 4 orang yang potensial menghimpun suara lebih besar.  Lalu, secara personal, saya punya peluang besar menghimpun suara secara signifikan, sehingga bisa nangkring di rangking dua atau tiga,” urainya.

    Wajar saja dia optimis.  Popularitasnya masih terjaga pascapemilu 2014.  Ia seorang yang cukup giat di ruang media sosial. Aktivitas sosial-politiknya terus dilakukan.

    “Perjuangan saya tidak  dimulai dari nol. Jejak sebagai calon senator pada 2014 silam tinggal di-refresh.   Itu keuntungan saya.  Tentunya, kerja keras dan jejaring adalah modal untuk merebut suara sebanyak-banyaknya.  Selebihnya, kepasrahan kepada Tuhan Yang Mahakuasa,” ujarnya. (MG)

    Label:

    Sekda Nias Membuka Acara Sosialisasi Partisipasi Pemilu Serentak 2019

    NIAS, GELORA HUKUM - Sekda Kabupaten Nias membuka acara sosialisasi Partisipasi politik pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden Di Kab.Nias Tahun Anggaran 2019, Acara ini berlangsung di Ruang serba guna lantai III kantor bupati Nias, (15 maret 2019)

    Pada sambutannya menyampaikan, pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratif, dan juga pemerintah yang mendapatkan legitimasi yang kuat dan amanah,

    Di jelaskannya, pemilu merupakan agenda yang rutin di laksanakan oleh negara kita bahkan sejak bergulirnya era reformasi, bahkan tiap-tiap daerah di indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah, maka di harapkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sebagai wujud nyata kepedulian warga negara terhadap demokrasi

    Di tambahkannya, sosialisasi partisipasi politik pada pemilihan legislatif dan pemilihan presidan dan wakil presiden yang di fokuskan pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 memiliki nilai yang sangat strategis dan penting mengingat sudah dekatnya pemilu serentak Tahun 2019, maka kualitas pemilu bergantung pada sejauh mana undang-undang ini di sosialisasikan dengan baik kepada penyelenggara pemilu,  sebagai mana di amanatkan pasal 2 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, harus di laksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, karena salah satu bagian terpenting dari sebuah proses pemilu adalah peran dan partisipasi masyarakat

    Pada sambutannya juga menghimbau, seluruh pemangku kepentingan pemilu agar memberi sosialisasi yang tepat kepada masyarakat arti pentingnya pemilu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karna hak politik warga negara dalam pemilu bukan hanya memberikan suara melainkan juga yang tidak kalah pentingnya adalah hal pengawasan pemilu,

    Lanjut pada sambutannya mengharapkan, agar semua para peserta sosialisasi ini yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dan pemilih pemula utusan dari masing-masing kecamatan agar dapat meneruskan pesan-pesan materi ini kepada semua elemen masyarakat, agar dapat Menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab, "ungkap sekda Nias. (MG)

    Label:

    Sekda : ASN, Polri, TNI Jaga Netralitas pada Pemilu 2019

    NIAS, GELORA, HUKUM- Hal tersebut di atas di sampaikan oleh Sekda Kabupaten Nias pada pelaksana'an upacara pengibaran bendera merah putih di lapangan beringin hiliweto Gido Kec.Gido Kab.Nias, Senin, (18/3/2019)

    Di sampaikannya, upacara ini memberi makna sebagai upaya untuk membangkitkan semangat kebangsa'an serta meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sekaligus melakukan persiapan yang matang dan merumuskan strategi untuk memberhasilkan pelaksana'an program dan kegiatan pada tahun 2019 ini

    Sekda juga menyampaikan, agar segenap aparatur pemerintah di Kabupaten Nias menjadi perekat keharmonisan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan serta turut mengambil bagian untuk menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan untuk mendukung kelancaran pembangunan nasional

    Ia juga mengingatkan Agar Anggota ASN, polri dan TNI pada pelaksana'an pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden pada bulan April mendatang, supaya tetap memelihara dan menjaga sikap Netralitas dan tidak memihak kepada partai, golongan dan kepentingan tertentu,    sekda juga menghimbau kepada keluarga ASN, untuk hadir di TPS untuk memberi hak suaranya sehingga adanya peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan serentak Tahun 2019 ini

    Di tambahkannya, suapaya segenap aparatur ASN berperan aktif untuk memastikan bahwa pemungutan suara dapat berjalan dengan baik dan lancar di setiap TPS masing-masing. (MG)

    Label:

    Lebih Dekat Dengan Turunan Gulo, Ketua DPD HIMNI Sumut

    NIAS, GELORA HUKUM - Turunan Gulo, Ketua DPD Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (Himni) Sumatra Utara sebagaimana ditegaskan di bagian sebelumnya, bahwa Nias itu hanya satu, Tano Niha. Pembelahan 5 kabupaten/kota hanyalah sebagai pemisahan secara administratif.  Nias harus dipandang sebagai sebuah kawasan. Silakan berlomba untuk melakukan hal terbaik bagi daerahnya masing-masing, namun tidak dalam pengertian egosektoral.

    Ada banyak hal yang perlu dikoordinasikan dan dikerjasamakan antardaerah. Ketimpangan atau kemajuan satu daerah bisa berdampak pada daerah sekitarnya, karena posisi kelimanya dalam satu kawasan. Energi dan kapasitas kita sangat terbatas. Karenanya setiap pimpinan daerah tidak boleh bekerja dengan “isi kepala”-nya masing-masing. 

    Indonesia Memiliki Banyak Potensi dalam Mengembangkan Mobil Listrik perlukah Menulis di Media Mainstream? Hari Petani dan Menebar Semangat Energi Perubahan

    Merebut peluang yang lebih besar membutuhkan kekuatan bersama, bukan perjuangan sendiri-sendiri.  Membangun sinergi antardaerah akan lebih berdampak amat positif.  Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara semestinya dibicarakan dan dikoordinasikan secara bersama.

    Perjuangan Provinsi Nias juga membutuhkan kekuatan dan komitmen bersama.  Demikian juga pembangunan Nias sebagai kawasan khusus  pariwisata, membutuhkan gerak langkah bersama, agar pemerintah di pusat maupun  provinsi terlibat aktif.

    Fungsi koordinasi dan komunikasi antarpimpinan daerah merupakan sebuah strategi efektif untuk merebut peluang yang lebih besar, selain untuk merancang program-program strategis. Lalu, keseluruhan program yang dilakukan, mesti bermuara untuk mewujudkan Nias Raya, yang bercirikan maju, sejahtera dan berdaya saing tinggi.

    Kita sudah memiliki instrumen untuk itu. Forum Kepala Daerah (Forkada) yang sudah lama dibentuk, seyogyanya dimanfaatkan sebagai jembatan komunikasi yang efektif antarpimpinan daerah.  Forum ini harus fokus membicarakan dan merancang kerja-kerja yang berdampak luas bagi warga dan Kepulauan Nias. Saatnya kita menyiapkan grandstrategy pembangunan Kepulauan Nias, tanpa atau dengan sebuah  Provinsi Kepulauan Nias.

    Peluang kita cukup terbentang. Jejaring kita di level nasional mesti dimanfaatkan secara cepat dan tepat.  Atmosfir yang cukup positif dari pemerintah pusat perlu ditindaklanjuti dengan kerja dan kerja. Jemput bola. Tidak boleh pasif.  Peluang tidak datang dua kali. Peluang harus direbut. 

    Merebut Peluang
    Nias yang terpuruk dan didera kemiskinan berkepanjangan, dapat diibaratkan seperti seorang pasien pengidap penyakit parah.  Idealnya, menyembuhkannya haruslah dengan obat yang paten dan dirawat oleh dokter yang cakap dan bertanggungjawab. Sayangnya, selama puluhan tahun, si pasien bernama Nias hanya diberi obat alakadarnya. Sudah obatnya buruk, sialnya, Nias dirawat oleh dokter yang bukan mau menyembuhkan.  Malah sengaja atau tidak, justru memperparah penyakit si pasien.

    Bagaimana hal ini dijelaskan? Selama bertahun-tahun, sebelum Nias mekar menjadi 5 kabupaten/kota, Kepulauan  Nias harus menerima kenyataan  sebagai sebuah negeri yang diabaikan. Hal ini tampak dari minimnya anggaran yang diperuntukkan untuk daerah Nias.  Anggaran yang sedikit ini semakin bermasalah, karena teralokasi lebih banyak untuk belanja rutin/tidak langsung.

    Situasi ini semakin memburuk ketika pengelolaan anggaran pembangunan yang “tak seberapa” itu tidak dilakukan secara efisien, transparan, adil dan akuntabel. Selain memastikan tata kelola yang baik (good governance), maka agenda krusial adalah “merebut” peluang anggaran dan program sebanyak-banyaknya dari pusat ke Nias. 

    Salah satu stateginya adalah kesadaran dan keseriusan kita untuk mengirimkan sebanyak mungkin politisi Ononiha ke Senayan.  Tentu, tidak saja kuantitas, tapi juga komitmen dan kualitas juang para politisi yang akan duduk di Senayan. Politisi yang memang sudah lama terlatih moral kerakyatannya, andal, serta  punya visi yang kuat untuk mewujudkan Nias Raya.

    Kerja-kerja besar ini perlu didukung oleh semua pihak.  Butuh semangat persatuan.  Bukan sikap saling menjatuhkan.  Bersatu saja kita belum tentu kuat.  Kita butuh pemikir dan pekerja keras,  bukan sekadar tukang kritik tanpa solusi, bukan tukang nyinyir.  Kita butuh orang berpikiran positif, bukan orang yang selalu berpikiran negatif.

    Kita terlalu lama tertinggal. Kita perlu bergerak cepat.  Bahkan berlari. Karenanya, kita harus bekerja lebih keras lagi. (MG)

    Label:

    Selasa, 19 Maret 2019

    Bupati Nias : 30 Desa Belum di Jangkau Roda Empat

    NIAS, GELORA HUKUM- Pada pelaksana'an musyawarah Perencana'an pembangunan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kab. Nias tahun 2020 yang berlangsuang di ruang serbaguna Kantor Bupati Nias, Rabu 13 Maret 2019, pada sambutan bupati menyampaikan.

    Masih tersisa kurang lebih 30 desa lagi yang belum terbebas dari isolasi dan belum dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat, di sampaikannya, sejalan dengan target Nasional berupa penguatan konektivitas infratruktur jalan pada tahun 2020 dapat terwujud untuk desa-desa yang masih yang belum dilewati kendaraan roda empat, "ungkap bupati.

    Lanjut Ka.Bappeda Kab.Nias EDWIN FANOLO HULU,ST,MT pada penyampaian laporannya menjelaskan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan RKPD Kabupaten Nias Tahun 2019 sebagai dasar.

    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

    Tujuan untuk memperoleh dan penyempurnaan pada tahap lanjutan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun 2020 mendatang

    di katakannya, yang diharapkan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan ini adalah melakukan penjaringan aspirasi dan harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Nias serta merumuskan saran dan masukan terhadap rancangan RKPD Kabupaten Nias Tahun 2020 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

    Kemudian di sampaikannya, pelaksanaan Musrenbang ini untuk memperoleh saran dan masukan penting yang lebih menitikberatkan pada pendekatan teknokratis, penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan serta tersusunnya arah kebijakan pembangunan, "ungkap Ka.Bappeda. (MG)

    Label: