Menggugah Peran Publik Memastikan Pemilu 2019 Berjalan Demokratis

JAKARTA, GELORA HUKUM - 25 hari menjelang pemungutan suara,  sejumlah hal masih menjadi tantangan dalam memastikan pemilu 2019 berjalan demokratis.  Pemenuhan hak pilih warga negara baik itu pemilih pindahan, pemilih khusus, maupun warga negara yang belum terdaftar dalam DPT harus menjadi agenda kerja utama seluruh pemangku kepentingan utamanya penyelenggara pemilu 2019 berjalan demokratis serta menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dimandatkan oleh Konstitusi. 

Tidak hanya itu,  setidaknya ada tiga tahapan krusial yang akan digelar pada perhelatan Pemilu 2019 yaitu kampanye rapat umum,  masa tenang,  dan pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara.  Identifikasi objek pemantauan/pengawasan baik proses dan hasil pemilu menjadi satu agenda penting.  Hal ini dikarenakan pada dua tahapan krusial (kampanye rapat umum dan masa tenang) rentan terjadi oelanggaran pemilu mulai dari politik uang,  kampanye negatif,  dan ujaran kebencian.  Sementara itu,  pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara,  potensi politik uang dan jual beli suara diprediksi akan marak terjadi. 

Menggugah Peran Publik untuk Berpartisipasi

Sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam memamstikan Pemilu 2019 berjalan demokratis,  Mata Rakyat bersama Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP),  jaringan Pendidikan Pemilih (JPPR),  Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD),  dan Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif akan melakukanpemantauan pada masa kampanye rapat umum,  masa tenang,  hari pemungutan suara,  serta proses rekapitulasi suara. Gerakan ini merupakan perluasan dan penguatan gerakan "Posko Lapor Hak Pilih" yang kami inisiasi tiga minggu yang lalu.

Dalam gerakan ini ditargetkan akan ada 85.000 pemantau yang ikut bergabung dalam pemantauan ini dan akan menyebar di 25 provinsi.  Ini merupakan bentuk konkrit dari komitmen kami sebagai masyarakat sipil dalam berpartisipasi dan menjaga kemurnian suara pemilih.  Untuk memberikan stimulus dan memfasilitasi gerakan pemantauan ini,  kami akan menyediakan satu platform berbasisi teknonlogi informasi yang akan kami luncurkan dalam beberapa hari kedepan.  Dengan demikian,  melalui peran ini kami berharap proses pemilu 2019 dapat berjalan aman dan demokratis. 

Atas dasar kondisi ini dan permasalahan di atas kami dari Mata Rakyat,  KIPP,  JPPR,  SPD,  dan kode Inisiatif menyatakan :

Mengajak masyarakat luas untuk memantau tahapan kampanye rapat umum,  masa tenang,  hari pemungutan suara,  dan proses rekapitulasi suara. 

Menyediakan satu platform berbasisi tekonologi informasi untuk menstimulus dan memfasilitasi peran aktif masyarakat luas dalam melakukan pemantauan pemilu 2019.

Mendorong KPU untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan hak pilih warga Negara di Pemilu 2019.

Mendorong Bawaslu untuk lebih pro-aktif dalam melakukan pengawasan khususnya dalam memastikan tidak ada pelanggaran terhadap pelaksanaan hak pilih warga negara di Pemilu 2019.

Setiap orang berhak mengawasi pemilu supaya   berlangsung LUBER dan JURDIL. (Tim)