Kamis, 26 Juli 2018

Pertemuan Tokoh Kepni Firman Jaya Daeli dengan Menhub RI

Firman Jaya Daeli, SH (Kanan) sedang berbincang serius
 dengan Budi Karya / Menhub RI (Kiri)
Gelora Hukum (Jakarta) – Pertemuan antara Tokoh masyarakat kepulauan Nias Firman Jaya Daely, SH, dengan Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi berlangsung di gedung Kementerian Perhubungan RI, Kamis, (26/72018).

Pertemuan dimaksud juga dihadiri juga sejumlah tokoh warga Kepulauan Nias (Kepni) di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi dan pemikiran mengenai kepentingan masyarakat Kepulauan Nias, serta berharap perhatian pemerintahan pusat. 
  
Dalam pertemuan itu secara informal ini melahirkan keseragaman pemahaman tentang kebijakan strategis dan agenda memajukan masyarakat dan membangun daerah Kepulauan Nias  dan Indonesia pada umumnya. [Timred]

Label:

Radikalisme Dan Terorisme Dalam Kampus : Salah Siapa ?

Oleh : Firman Jaya Daeli 
(mantan Anggota Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI)
Gelora Hukum (Sulut) - Sistem kemasyarakaan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia secara konstitusional diselenggarakan dengan sistem demokrasi (demokrasi konstitusional) dan dalam bentuk negara kesatuan. Sistem ini merupakan kandungan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang bersumber pada ideologi dan falsafah Indonesia. Sistem demokrasi konstitusional Indonesia pada dasarnya menyesuaikan dan mengembangkan prinsip demokrasi moderen yang sekaligus juga menjiwai dan menganut demokrasi berbasis permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi konstitusional Indonesia berdasarkan pada konstitusi UUD 1945. Pemikiran dan ketentuan ini semakin memastikan dan memantapkan bahwa Indonesia Raya diselenggarakan dan diorganisasikan dengan kerangka sistem demokrasi dan dalam bangunan negara kesatuan. Indonesia bukan negara federal dan tidak berbentuk negara federal. Indonesia juga tidak menganut sistem teokrasi dan bukan berdasarkan sistem keagamaan (bukan negara agama) dan bukan berdasarkan sistem kerajaan (bukan negara feodal).

NKRI dibangun di atas ideologi dan falsafah Pancasila berdasarkan konstitusi UUD 1945 dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ketentuan dan doktrin ini semakin meneguhkan dan mengukuhkan bahwa Indonesia Raya harus senantiasa menegakkan dan menjalankan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup masyarakat dan bangsa Indonesia merupakan sistem dan nilai yang digali dan bersumber dari rahim kandungan Indonesia. Pancasila yang Sila-Sila Pancasila digali Bung Karno dari kehidupan dan kesuburan nilai-nilai luhur kebajikan masyarakat Indonesia, dan diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, secara konstitusional materi Sila-Sila telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sungguh-sungguh sudah diakui dan ditegasi dalam UUD 1945. Prinsip dan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang tercantum dalam lambang negara Burung Garuda adalah semboyan hidup dan prinsip semangat masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Basis pemikiran dan dasar amanat ini semakin memperkuat keberadaan dan kehidupan NKRI agar menjadi dan selalu berideologi Pancasila dengan berdasarkan UUD 1945 yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. NKRI tidak berideologi agama dan tidak berideologi yang lain-lain di luar Pancasila. NKRI juga bukan mendasarkan diri dan mengacu kepada hukum dan konstitusi agama melainkan hanya bersandar dan merujuk kepada hukum dan konstitusi UUD 1945. NKRI tidak hanya dan bukan semata satu agama, kepercayaan, suku, etnik, golongan, ras, budaya, adat istiadat, bahasa tetapi NKRI justru mengakui, menjamin, melindungi, dan menumbuhkan kebhinnekaan karena Indonesia terdiri dari berbagai ragam agama, kepercayaan, suku, etnik, golongan, ras, budaya, adat istiadat, bahasa.

Sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan bersandarkan pada UUD 1945 dalam bentuk negara kesatuan yang menganut Bhinneka Tunggal Ika - merupakan sistem permanen dan bentuk final yang sesuai dan tepat dengan konteks Indonesia Raya. Sistem ini menjadi solusi dan alternasi (bersifat solutif dan alternatif) yang bisa dan mampu mempertemukan dan mempersatukan kepelbagaian masyarakat Indonesia yang aneka ragam. Sistem ini sudah berurat berakar hidup tumbuh berkembang di Indonesia. Lagi pula sistem ini berfungsi menjadi penata dan penuntun perjalanan kemajuan Indonesia. Sistem ini secara historis faktual pernah dan masih mengalami dinamika ancaman, gangguan, dan serangan. Dinamika dan tantangan ini bermuatan dan berboncengan dengan gerakan dan aksi radikalisme serta tindakan dan kejahatan terorisme.

Terminologi radikalisme dalam kaitan tema ini bukan dalam pengertian umum dan tidak juga dalam pemahaman konvensional. Radikalisme di sini dan dalam konteks ini lebih merupakan gerakan dan aksi sepihak yang bermotif politik ideologis dan bertujuan politik ideologis dengan berbagai cara intoleran dan pendekatan paksa keras dalam rangka kehendak golongan dan kepentingan kelompok politik ideologis tertentu di luar sistem absah resmi kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia. Golongan dan kelompok kecil ini memboyong dan mengusung prinsip-prinsip aliran lain yang berlawanan dengan sistem Indonesia Raya. Sekaligus juga menentang, mengubah, dan mengganti NKRI, Pancadila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika dengan aliran dan prinsip sistem lain. Tindakan terorisme dari segi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang menganut dan mengandung agenda dan target politik ideologis. Ada berbagai ruang dan peluang yang potensial dimasuki, diganggu, dan diutak atik oleh gerakan dan aksi radikalisme dan terorisme. Selain beberapa ruang dan peluang lainnya, kampus menjadi sasaran dan obyek tujuan dari golongan dan kelompok kecil tertentu yang melakukan kerja-kerja radikalisme dan terorisme.


Masyarakat dan bangsa Indonesia harus selalu bersatu dan secara bersama mencegah, memberantas, dan mengatasi gerakan dan aksi radikalisme serta tindakan dan kejahatan terorisme. Indonesia mesti terus menerus melindungi keberadaan dan merawat kemajuan kampus. Negara, civil society, pergerakan rakyat, komunitas pendidikan dan kebudayaan, komunitas olahraga, kalangan perguruan tinggi dan jajaran kampus, serta elemen-elemen strategis lainnya harus selalu dan seterusnya menunaikan tugas kolektif dan tanggungjawab bersama untuk mengawal dan menjaga Indonesia dari ancaman, gangguan, dan serangan radikalisme dan terorisme. Basis budaya, akar sejarah, dan sistem politik Indonesia Raya adalah basis budaya kebhinnekaan dan kebersamaan ; adalah akar sejarah keadaban dan bergotongroyong ; adalah sistem politik demokrasi dan toleransi yang berfalsafah Pancasila dengan berdasarkan UUD 1945 dalam NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika. Inilah hakekat Indonesia Raya serta inti keberadaan dan keberlangsungan Indonesia Merah Putih. [Timred]

Label:

Pertemuan Putra Terbaik Tokoh Kebanggaan Pulau Nias


Gelora Hukum (Sulut) - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado Sulawesi Utara (Sulut) Victor Selamat Zagoto sedang bertemu sambil berdiskusi santai dengan Firman Jaya Daeli bersama Natalia Halawa (Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sulut), Andreas Aji (Jaksa di Kejati Sulut dan suami Natalia Halawa), dan Pdt. Fidelwan Bu’ulolo (Pejabat struktural di Pemkot Manado), di Manado, Minggu, 15 Mei 2018.


Selain itu juga turut hadir sejumlah putra-putri terbaik warga Kepni sebagai penegak hukum yang sedang mendapat promosi saat ini, antara lain : Khamozaro Waruwu menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Rantau Prapat - Labuhan Batu  - Sumatera Utara (membawahi Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara), Natalia Halawa dipromosikan ke Kejati Sumatera Utara.

Pertemuan dengan warga Kepni di Manado ini berlangsung setelah Firman Jaya Daeli selesai menjadi Pembicara Acara Konsultasi Nasional di Kota Bitung - Sulut, Sabtu, 14 Juli 2018, yang pesertanya adalah perwakilan mahasiswa dari daerah-daerah di Indonesia karena acaranya tingkat nasional. Penyelenggara Konsultasi Nasional mengundang Pembicara, antara lain : Kementerian Ristek Dikti, Mabes Polri, kalangan akademisi, dan Firman Jaya Daeli, untuk menyampaikan materi pemikiran salah satu tema strategis dalam sebuah sesi pembahasan dengan judul : “Gerakan Radikalisme Dan Terorisme Di Kampus : Salah Siapa ?”.

kegiatan dimaksud sebuah kegiatan bertaraf tingkat nasional dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kegiatan berbentuk Konsultasi Nasional dan diselenggarakan GMKI ini terdiri dari serangkaian acara selama beberapa hari.

Salah satu rangkaian acara adalah studi meeting, yang berfungsi membahas sejumlah materi kajian strategis untuk didiskusikan dan dibahas dalam sejumlah sesi dialog. Penyelenggara mengundang beberapa Pembicara dalam beberapa sesi.

Dalam salah satu sesi dialog khusus, penyelenggara mengundang kehadiran dan memohon kesediaan para pembicara, antara lain : Kementerian Ristek Dikti RI, Mabes Polri, kalangan Akademisi, dan Firman Jaya Daeli (mantan Anggota Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI. [Timred]

Label:

Kamis, 19 Juli 2018

Ancaman Stabiltas Negara, Propinsi Kepulauan Nias Bagian Dari Solusi

Mayor Jenderal (Purn) Drs. Cristian Zebua, MM
GELORA HUKUM – Mayor Jenderal (Purn) Drs. Cristian Zebua, MM, dirumah kediamannya Jl. Yosudarso arah pelabuhan angin Gunungsitoli (18/7/2018), menjelaskan soal tujuan utama mendedikasikan dirinya berjuang sepenuh hati gapaian terbentunya Propinsi Kepulauan Nias. Dengan rendah hati mengatakan, harusnya setelah saya pensiun sebagai abdi Negara, idealnya saya menikmati suasana indah  bersama keluarga, tetapi sebagai anak bangsa yang telah terdidik dan terlatih selama puluhan tahun di Angkatan Darat, memiliki beban moral dengan segenap jiwa terpanggil untuk melakukan yang terbaik selagi Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada saya tak lain hanya untuk gapaian kesejahteraan masyarakat dan jaminan stabiltas keutuhan NKRI.

Dilanjutkan, agenda pembentukan propinsi tidak hanya semata – mata karena Masyarakat kepualauan Nias dikenal “Tertinggal, terisolir dan terluar” tetapi lebih dari itu demi kepentingan strategis stabilitas keamanan Nasional dari berbagai ancaman terhadap Negara kesatuan republic Indonesia, betapa tidak pulauan Nias terdiri dari 132 pulau, sementara yang dihuni oleh manusia hanya 30 pulau saja, sementara 102 pulau lagi secara territorial siapa yang menjamin deteksi pengawasan berjalan maksimal, sementara ancaman kedaulata didaerah perbatasan saat ini kerap terjadi, misalnya terorisme, radikalisme, narkoba, penebangan pohon secara liar, perdagangan manusia, illegal fishing dan perampokan, penangkapan ikan illegal dan pengrusakan hayati laut, seluruhnya berawal dari daerah perbatasan, apa lagi pulau Nias pulau yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga sehingga gerak antisipatif menjadi keharusan.

Propinsi kepulauan Nias merupakan kebutuhan yang mendesak, selain memperpendek rentang kendali, tujuan akhir adalah dalam rangka gapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan agenda ini dijamin oleh UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan RI, selanjutnya pada pasal 3 ayat (1) dan (2) dan pasal 34 tentang syarat dasar pembentukan propinsi berbasis analisa strategis Nasional, dan pasal 49 tentang pertimbangan strategis Nasional tentang pertimbangan parameter dan keamanan, potensi ekonomi dan parameter lain yang memperkuat kedaulatan NKRI, Perpres Nomor 78 tahun 2005 tentang pengelolaan pulau – pulau kecil terluar Indonesia, menjadi keharusan untuk mengejot pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program yang terencana, dari itu kepulauan Nias untuk menjadi satu propinsi syarat untuk itu sangat terpenuhi, ungkap Cristian.

Bagi Indonesia Visi poros maritim Dunia-nya saat ini, pengamanan territorial menjadi sebuah tantangan dan kewajiban yang harus dipenuhi, kerana ancaman baik dari actor Negara maupun non Negara sudah terlihat jelas fenomenanya dan gejalanya, dengan demikian pulau terluar diantaranya Pulau Nias sebagai beranda NKRI harus diawasi dan dipantau melalui berbagai pendekatan, sebab seluruh pulau diareal perbatas itu kondisinya sangat rawan dengan potensi konflik yang tinggi, sehingga kalau Indonesia tidak meggunakan prisip azas efektifitas penguatan kedaulatan wilayah dan penguatan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah, maka tentu saja mengurangi kekuatan kekuatan kedaulatan RI diwilaya tersebut.

Untuk menjawab kegelisahan bersama mewudkan Kepulauan Nias menjadi satu propinsi, hendaknya masyarakat kita baik yang domisili di Kepulauan Nias maupun diluar Nias hendaknya dapat menyatukan presepsi, sikap saling mencelah, claim siapa yang hebat, siapa yang benar dan siapa yang salah, didalam satu ikatan keluarga masyarakat kepulauan Nias semoga tidak terjadi sebab untuk apa dikeluarga sendiri, tetapi marilah kita himpun segala potensi yang ada untuk berjuang secara bersama – sama demi kesejahteraan masyarakat kepulauan nias seutuhnya.

Selain itu, legitimasi politik juga sangat menentukan, power lobi politik dikalangan pemerintahan pusat juga sangat mendesak, untuk itu hendaknya saudara/i saya masyarakat kepulauan Nias, di dalam keterlibatan memeriahkan pesta Demokrasi pada tahun yang akan datang, hendaknya dapat menitipkan harapan melalui hak pilihnya lewat pertimbangan nurani yang matang, demi masa depan masyarakat dan generasi kita yang akan datang. Pertimbangan kepentingan strategis nasional tentang agenda “Pembentuak Propinsi Kepulauan Nias” berupa kajian tulisan untuk menjadi kajian dan pertimbangan pemerintahan pusat, dalam waktu dekat saya akan terbitkan, tandas Mayjen (Purn) mengakhiri. [Timred]

Label:

Jumat, 13 Juli 2018

Apa Kabar Nias Barat ?

Ditulis Oleh Adrianus Aroziduhu Gulo, SH, MH

Gelora Hukum - Beberapa minggu terakhir ini banyak berita yang dimuat di media sosial maupun media cetak tentang Nias Barat. Berita tersebut ada yang menggembirakan dan ada juga yang memprihatinkan. Berita yang menggembirakan antara lain : Peresmian jembatan Lahomi-Bawadasi oleh Menteri Hukum dan HAM RI bapak Dr. Yasona H. Laoly, MSC, terlaksananya HUT ke-9 (sembilan) Kabupaten Nias Barat dengan meriah, penandatanganan MOU  beberapa Perguruan Tinggi Swasta dengan tujuan memberi beasiswa kepada putera-puteri yang berprestasi(perpanjangan), terlaksananya pemilihan putera-puteri pariwisata, dll. Sedangkan berita yang memprihatinkan antara lain: Pansus LKPJ nilai kinerja Pemkab Nias Barat hanya sekitar 37% (SIB tanggal 2 Juni 2018), Laporan keuangan Pemkab Nias Barat Disclaimer (SIB tanggal 12 Juni 2018), LSM Penjara desak Kejari Gunungsitoli tuntaskan kasus Simdesa Nias Barat (SIB tanggal 13 Juni 2018), Pospera kritik kebijakan rangkap jabatan di lingkungan Pemkab Nias Barat (SIB tanggal 11 April 2018), HUT Pemkab Nias Barat ke-9 tahun Diwarnai Pungli (Sumut 24 Net tanggal  31 Mei 2018), Dua kali Nyoblos, Kabag Hukum Nias Barat Ditetapkan Tersangka, dll.

Kembali ke judul tulisan ini.   Apa kabar Nias Barat? Jawabannya tentu bervariasi sesuai pengamatan masing-masing seperti: sehat-sehat saja, baik-baik saja, berdaya, lagi berbenah, tiada hati tanpa gembira dan ramai terus, kemiskinan berkurang, beras raskin gratis, pupuk  gratis, kenaikan pangkat dan berkala ASN otomatis dan tanpa biaya, kartu BPJS sudah dapat semua, daya listrik sudah bertambah, sarana olah raga di tiap-tiap kecamatan lengkap, dll. Kabar di atas, tentu masyarakat senang mendengarnya karena seirama dengan thema pidato seseorang dan   yang sering didengungkan dengan berapi-api kepada massa  yaitu” Habis gelap terbitlah terang” dan apabila ada waktu bandingkan dengan 10 program unggulan Fakhe.

Sudah menjadi hukum alam, kabar baik itu tidak terlalu lama didiskusikan,karena memang itu menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Sedangkan kabar yang memprihatinkan sedikit lama didiskusikan, tentu mereka yang berpikiran positif bermaksud agar ada perbaikan. Dalam tulisan ini ditawarkan beberapa kabar di atas sebagai bahan diskusi untuk dianalisa lebih dalam mengapa itu terjadi, antara lain sebagai berikut:

Kinerja Jeblok
Penilaian Pansus DPRD Kabupaten Nias Barat tentang kinerja Pemkab Nias Barat tahun 2017 perlu diapresiasi dan dijadikan  masukkan sebagai bahan perbaikan kedepan. Namun penilaian tersebut hendaknya tidak dicerna begitu saja, perlu didalami dengan mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus memberi tanggapan sementara, antara lain : Mengapa kinerja Pemkab Nias Barat Jeblok hanya 37%? Apabila hal ini disamakan dengan UNBK, maka Pemkab Nias Barat tidak lulus. Apakah tidak ada hubungannya pada saat penetapan APBD tahun 2017 dan PAPBD tahun 2017? Pasti ada. Apakah penetapan APBD dan PAPBD tahun 2017 sudah berdasarkan hasil Musrenbang kabupaten dan telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017? Ini yang perlu diteliti. Apakah dalam APBD dan PAPBD tahun 2017 tidak ada aspirasi DPRD yang tiba-tiba muncul?,dll. Kemungkinan ada. Apabila dalam APBD dan PAPBD tahun 2017 ada beberapa aspirasi DPRD yang ditampung, tetapi tidak ada dalam RKPD tahun 2017, maka penilaian DPRD kurang obyektif. Jika demikian adanya, semestinya DPRD ikut bertanggungjawab atas jebloknya kinerja Pemkab Nias Barat. Sebab APBD dan PAPBD tahun 2017 dibahas,disetujui dan ditetapkan bersama legislatif dan eksekutif.

Penilaian DPRD tersebut tidaklah berlebihan kalau dikatakan sangat kental nuansa politik, apalagi sudah dekat pemilu legislatip tahun 2019. Mereka  berusaha kembali mendapat simpatik masyarakat yang selama ini seperti mereka abaikan. Mengapa baru kritis? Mengapa defisit APBD tahun 2016 yang besarnya cukup signifikan tidak dikritik? Mengapa pelanggaran Perda nomor 8 tahun 2014 hanya dua orang yang mengkitik yaitu Ir. Nitema Gulo,M.Si dan Raradodo Daeli, S.IP dari Fraksi Demokrat, sedangkan yang lain diam? ,dll. Hal-hal seperti ini yang membuat masyarakat tidak habis pikir. Selain itu, apabila memperhatikan angaran DPRD tahun 2017 lebih banyak belanja untuk ke luar daerah daripada biaya kunjungan ke kecamatan dan desa-desa. Padahal konstituen mereka ada di desa-desa. Kiranya masyarakat tidak terlena dengan stategis DPRD yang musiman ini, melainkan cerdas menentukan pilihan pada pileg tahun 2019.

Sejatinya kinerja Pemkab Nias Barat tidak hanya dilihat dari aspek politik, melainkan perlu dilihat dari aspek lain yaitu : Sumber Daya Manusia (SDM). Apabila dilihat dari SDM penilaian DPRD tersebut bisa dipahami, karena manajemen pengelolaan ASN di Pemkab Nias Barat belum maksimal. Hal ini secara kasat mata bisa dilihat antara lain : Pertama, masih ada beberapa ASN  ditempatkan pada jabatan yang kurang tepat. Memang awalnya SDM ini menjadi kendala, akan tetapi setelah beberapa tahun dilakukan pembenahan dengan melakukan pelatihan, pendidikan penjenjangan, kursus, bimtek dan peningkatan pendidikan formal (S1 dan S2) mulai teratasi. Kedua, ada beberapa rangkap jabatan dan jabatan itu sangat strategis seperti Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat merangkap Plh Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum merangkap sebagai Ka BPKPAD, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangun,Ekonomi dan Keuangan merangkap Ka BKPPD. Ketiga, pengangkatan beberapa orang guru pada jabatan struktural, sehingga memengaruhi kinerja Dinas Pendidikan. Keempat, bupati merekomendasikan ASN pemula pengangkatan 2009, 2010, 2013 dan 2014 pindah keluar daerah Nias Barat, walaupun melanggar Perda Nomor 8 tahun 2014. Padahal diantara yang pindah tersebut banyak yang berkualitas. Kelima, pengangkatan PTT yang cukup banyak, sehingga sebagian ASN mendelegasikan tugas kepada PTT. Sementara honor/gaji PTT hanya 1 (satu) juta tiap bulan. Bagaimana PTT bisa bekerja maksimal dengan gaji sebesar itu? Sedangkan beberapa ASN yang gajinya cukup besar, hanya main perintah saja. Keenam, Guru bantu daerah (GBD) juga hanya digaji 1 juta tiap bulan, dengan gaji sebesar itu sulit mereka konsentrasi mengajar. Belum lagi pembayaran honor mereka sering terlambat, dll.

Disclaimer
Opini yang diberikan BPK RI setelah  selesai mengaudit di sebuah instansi ada tiga tingkat yaitu : WTP(Wajar Tanpa Pengecualian), WDP(Wajar dengan Pengecualian) dan Tidak menyatakan pendapat(disclaimer). Mengapa BPK RI tidak menyatakan pendapat? Karena selama BPK melakukan pemeriksaan/audit tidak dapat memeroleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar opini pemeriksaan. Dengan demikian  BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tidak menyatakan Pendapat atas LHP Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Barat tahun 2017, karena bukti-bukti yang disajikan Pemkab Nias Barat dalam hal ini bagian keuangan kurang akurat.

Perlu penyamaan persepsi bahwa opini yang diberikan oleh BPK RI sifatnya administrasi keuangan. Opini WTP,WDP bukan berarti tidak ada korupsi. Penilaian seperti itu sangat keliru. Perhatikan laporan keuangan di beberapa daerah, BPK RI menyatakan opini WDP bahkan WTP, akan tetapi di daerah tersebut terjadi korupsi, malah kepala daerahnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada tahun 2015 Laporan Keuangan Pemkab Nias Barat diberi opini oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yaitu : WDP(Wajar Dengan Pengecualian), sedangkan tahun 2016 dan 2017 LHP Keuangan Pemkab Nias Barat BPK menyatakan opini”Disclaimer”. Sayang sekali tidak dapat dipertahankan. Padahal dalam APBD tahun 2017 telah tertampung biaya “Program dan Pengembangan Keuangan daerah” dengan nomer rekening : 3.00.03.03.15.03. Sebelum perubahan sebesar Rp. 4.613.000.000,00 sesudah perubahan menjadi sebesar Rp. 5.236.200.000,00 (lima miliar dua  ratus tiga puluh eman juta dua ratus rupiah) naik Rp.623.200.000,00 (13,51%). Uang sebesar itu dibagi dalam beberapa kegiatan untuk mendukung laporan keuangan lebih baik( secara jelas dan rinci uang sebesar di atas digunakan pada puluhan kegiatan. Apa saja kegiatan tesebut dapat dibaca dan dilihat pada Perda Nomer: 5 Tahun 2017 tentang PAPBD halaman 4 sampai 13 pada pos organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan,Pendapatan dan Aset Daerah).  

Seyogyanya dengan anggaran sebesar itu tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan data akurat kepada  BPK pada saat audit. Kalaupun alasan keterbatasan SDM di bagian keuangan, sulit diterima  akal sehat. Selain SDM ASN di Nias Barat semakin baik, bukankah bisa diminta tolong kepada pihak ketiga untuk menyusun daftar aset daerah dan laporan keuangan Pemkab Nias Barat tersebut? Tentu, tetap pengawasan Ka BPKPAD, karena yang tahu semua pendapatan dan pengeluaran serta aset daerah adalah Ka BPKPAD. Hal inilah yang menjadi tanda tanya besar yang perlu dijelaskana oleh bupati Nias Barat. Termasuk apa ada silfa atau defisit APBD Tahun 2017. Bila masih defisit jangan harap ada perubahan opini.

Kasus Simdesa
Dalam Nawacita Presiden RI bapak Joko Widodo, nomor 3(tiga) menyatakan : “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”. Salah satu implementasi dari Nawacita nomor 3(tiga) tersebut yaitu “bantuan desa”. Pemerintah pusat menyadari betul bahwa pembangunan desa merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial, keterisoliran dan keterbelakangan. Membangun desa berarti membangun ketahanan bangsa, sebab kalau tiap-tiap desa ketahanan dalam bidang Ipoleksoshubhankam kuat dan menyadari tugas serta tanggung jawabnya kepada negara, maka desa itu maju. Dampaknya negara indonesia akan menjadi negara kuat dan akan disegani oleh negara-negara lain. Karena itu dana bantuan desa harus dikelola sesuai juklak dan juknis dan tida k boleh gagal.

Ada kesan pengelolaan dana desa di Nias Barat khususnya progaram  Simdesa bermasalah. Kasus tersebut sudah lama mencuat dengan beberapa pemberitaan media cetak yaitu SIB. Malahan sudah ditangani pihak Kejaksaan Negeri Gunungsitoli. Kasus ini diharapkan cepat selesai agar tidak berdampak pada program lain serta kepercayaan pusat tetap terpelihara. Titik terang kasus ini bisa cepat apabila bupati terutama Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terbuka dan membantu Kejari Gunungsitoli  dengan memberi data yang dibutuhkan serta tidak memproteksi oknum yang diduga terlibat. Yakinlah bahwa Kejaksaan Negeri Gunungsitoli akan berkerja profesional berdasarkan fakta dan bukti. Apabila tidak salah jangan takut.

Apabila kasus ini tidak cepat selesai akan berdampak buruk pada pembangunan desa di Nias Barat. Selain kepercayaan pemerintah pusat menurun, juga kepercayaan masyarakat kepada Pemkab Nias Barat berkurang, apalagi ada informasi yang beredar, bahwa  pencairan dana desa tersendat-sendat, bahkan dana desa tahun 2017 belum semua dicairkan kepada desa. Mengapa? Kemungkinan karena defisit APBD 2016. Atau digunakan untuk kegiatan lain. Agar hal ini jelas, diminta kepada DPRD supayaa memanggil Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui bupati untuk memberi penjelasan yang sebenar-benarnya.

Pemanggilan ini merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan sebagai tindak lanjut dari penilaian DPRD tentang kinerja Pemkab Nias Barat. Masyarakat akan menilai apakah DPRD konsisten atas temuan dan penilaian atas kinerja Pemkab Nias Barat atau hanya sekedar mencari sensasi.

Bagi masyarakat Nias Barat yang peduli tentang pembagunan di Nias Barat marilah kita doakan dan memberi dukukangan penuh kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli untuk segera menyelesaikan kasus Simdesa di Nias Barat secara hukum. Apa kabar Nias Barat?..Tiada hari tanpa gembira dan ramai.... ..Lanjutkan...sampai berdaya.... (Timred)

Label: ,