Minggu, 29 April 2018

BUDAYA RUSAK, POLITIKUS UNTUNG

Oleh: Eddizaro Lase
(DPD Assosiasi Kabar Online Indonesia (AKRINDO) Kep. Nias)
Jakarta, Gelorahukum - Siapa yang tak sedih, dan kalut jiwanya, rebah hatinya jika budayanya dijadikan sebagai komoditas para politikus untuk memperkenalkan dirinya? Apakah akal sehat sudah tak berfungsi lagi untuk menempuh cara-cara lain untuk memuaskan syahwat birahi politik?

Kita selalu beri apresiasi, memberi penghagaan tertinggi, dan penghormatan terbaik kepada siapapun baik individu maupun komunitas yang peduli akan identitasnya dalam konteks dimensi merawat dan melestarikan budaya.

Setahu saya yang sejati sebagai penjaga, pelestari, dan pemelihara budaya Nias itu adalah Ps. Johanes founder Museum Pusaka Nias. Saya yakin setiap generasi Ono Niha bangga, terhormat sekaligus memiliki utang budi atas dedikasi luar biasa  bapak Ps. Johanes. Beliau layak dinobatkan sebagai pahlawan budaya Suku Nias.

Salut sekaligus haru sama beliau atas usaha dan pencapaiannya yang begitu gemilang dan penuh prestasi itu. Beliau tanpa meminta-minya bahkan mengemis-ngemis kepada pihak-pihak yang mestinya terlibat dan punya tanggungjawab secara moral untuk membantu dan mewujudkan perjuangan pembangunan Museum Pusaka Nias. Kita tahu bahwa Museum Pusaka Nias merupakan salah satu meseum terbaik nasional saat ini. Sebuah museum laboratorium budaya modern bersejarah yang menyimpan berbagai macam, jenis, bentuk, fitur beserta artefak bersejarah warisan nenek moyang Suku Nias tentang keluhuran kebudayaan Nias.

Jikalau pihak2 tertentu merasa berbeban dan bangga akan budaya Suku Nias mengapa pada saat kunjungan kerja Presiden Jokowi ke kepulauan Nias tidak diajak masuk ke dalam Museum untuk melihat secara langsung kemegahan budaya warisan nenek moyang Suku Nias yang tersimpan dan tertata rapi, bahkan dalam museum itu sangat lengkap fasilitasnya baik kamar tidur VVIP, restourant bahkan kebersihannya terjaga sangat baik dan ketat. Kiranya kelak Presiden Jokowi bisa berkunjung ke dalam Museum Pusaka Nias.

Berikutnya mengapa tidak ada salah satu pemda atau kada menganggarkan dalam APBDnya untuk membantu operasional museum, sementara mereka sangat mengagung agungkan tentang budaya nias, namun, sangat ironis dan disayangkan jikalau budaya itu dijadikan bahan komoditas politik pribadi  atau bahkan sengaja dikomersialkan untuk meraup keuntungan yang orientasinya kebutuhan dan kepentingan pribadi, tandas Eddy mengakhiri. (Timred)

Label:

Bupati Nias Barat Berharap, HANURA Dapat Menjadi Teladan

Nias Barat, Gelorahukum - Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Nias Barat di Hall Tokosa Onolimbu, jumat (27/04/2018), Bupati Nias Barat Faduhusi Daeli, S.Pd berharap agar Partai HANURA dan Partai lainnya dapat menjadi teladan dan Panutan untuk menambah pengalaman- pengalaman berdemokrasi bagi masyarakat Nias Barat.

Bupati Nias Barat Faduhusi Daeli, S.Pd pada kata sambutannya, kehadiran Partai Hanura juga kiranya menjadi pembanding dan penyeimbang untuk melengkapi kelemahan pemerintah, Karena Partai Hanura menjadi Oksigen dengan datangnya Pak Wakil Bupati, dari itu tentu Hanura diharapkan tampil memberi kesejukan karena Hanura Milik kita semua, apa lagi hari ini menjadi hari bersejarah mencatat dua momen penting yaitu HANURA bangkit dan PSSI lahir di Nias Barat, tandas Bupati.

Pada acara itu ketua DPD Partai Hanura Propinsi Sumatera utara  Kodrat Syah  melantik kepengurusan Cabang DPC Partai Hanura Kabupaten Nias Barat dengan Khenoki Waruwu yang notabene sedang mejabat sebagai Wakil Bupati Nias Barat dilantik sebagai Ketua, Sekretaris Haogomano Gulo dan Bendahara Boy Solidaritas R Gulo bersama pengurus lainnya masa Bakti 2016-2021.

Kodrat Syah dalam pidato Politiknya menyampaikan rasa Terimakasih kepada seluruh panitia dan mengucapkan Selamat Kepada Khenoki Waruwu dan Seluruh Kader Partai Hanura Kabupaten Nias Barat, serta kepada Kader Partai Hanura agar berlaku baik dan penuh kasih dalam melayani masyarakat sehingga menjadi panutan di tengah- tengah masyarakat dan Sebagai Kader Partai Hanura tidak boleh bohong, juga untuk segala Aspirasi atau keluhan  masyarakat segera di sampaikan kepada Ketua DPC dan Kepada Legislatif untuk diteruskan kepada Pemerintah .

Sementara Khenoki Waruwu menyampaikan rasa syukur dan Suka cita  Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kondisi cuaca cerah  pada Pelantikan kepengurusan Partai Hanura di Kabupaten Nias Barat hari ini, semoga dengan kondisi cuaca hari ini menjadi pertanda  berkat, Hanura Akan Cerah Kedepan di Wilayah Nias Barat

Atas Kepercayaan yang telah diberikan kepada kami, akan melakukan yang terbaik dan memenangkan Partai Hanura di Wilayah Kabupaten Nias Barat dan mengajak Seluruh Kader Partai Hanura di Kabupaten Nias Barat agar  dapat meraih Simpatik dari seluruh lapisan Masyarakat tanpa memberi janji-janji, karena Hati nurani itu bicara dengan masyarakat, tandas Khenoki.

Pada Pelantikan  Kepengurusan DPC Partai Hanura Nias Barat ini, dirangkai dengan Pelantikan Khenoki Waruwu (Wakil Bupati Nias Barat, sebagai Ketua PSSI Kabupaten Nias Barat. (Timred)

Label: ,

Sabtu, 21 April 2018

Eddy Lase : Kepnis Ter-Dari Segala Ketertinggalan, Siapa Peduli ?


Eddy Lase Bersama Warga Nias yang rindu kebebasan dari Ketertinggalan
Jakarta, Gelora Hukum – Akvist Anti Penindasan Eddy Lase, menghanturkan keprihatinan terhadap kondisi real masyarakat kepulauan Nias yang di kenal ter dari segala ketertinggalan (Tertinggal, Termiskin, Terpuruk, Tertindas) apa lagi berada dalam wilayah terluar dari geogrfis dalam peta ruang lingkup pemerintahan Indonesia.

Kritis tajam dari Eddy bernuasan kekesalan terhadap Pemerintah disetiap Kab/Kota wilayah kepulauan Nias, sebab  prinsipnya, mereka utama yang bertanggungjawab (pemilik kebijakan) atas kesejangan social berbasis keterpurukan rakyat diberbagai lini sudah terlalu lama, tetapi malah terkesan terbiarkan begitu saja tanpa tindakan nyata yang dirasa langusung oleh masyarakat kelas menengah kebawah.

Idendantas Kegontongroyonga Masyarakat Kepnis
 dan Kebijakan Bertopeng Pembangunan
Lanjut Eddy, sungguh ironis di Kepnis masih ada daerah yang tidak mendapatkan dan merasakan kehadiran pemerintah, padahal sudah dimekarkan menjadi DOB menjadi empat kabupaten dan satu kota madya, sementara tanda-tanda kebangkitan terutama dari sektor ekonomi sepertinya tidak ada, peningkatan kesejahteraan malah masyarakat terkesan hanya dijadikan komoditi semata, dan hanya terpuaskan dengan slogan “Pembangunan untuk kepentingan Rakyat” namun hasilnya Nol besar, faktanya masyarat nias tetap dan terus semakin melarat. 
 
Entahlah, mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah karena masyarakat memilih pemimpin yang salah atau pemimpin yang mengabaikan kepentingan masyarakat? Jika kedua alasan ini menjadi hambatan dan tantangan maka percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dalam mewujudkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat merupakan retorika atau Ilusi semata.

Harga Karet Menurun; Rakyat Ikat Pinggang; Pemimpin Bungkam
Secara speksifik Eddy Juga menyorot soal nilai komoditi local yang tidak dihargai dengan layak, misal harga karet di Kepulauan Nias saat ini merosot tajam hingga mencapai angka Rp. 5.000/ kg, sementara harga kebutuhan pokok melambung tinggi misalkan harga beras mencapai Rp. 18.000/jumba, sementara angka kemiskinan semakin bertambah dan angka inflasi cenderung tidak stabil.

Kesenjangan Ekonomi Masyarat Kepnis, anak anak turut
 berjuang demi mempertahankan Hidup  

Ironisnya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja sulit didapatkan, pengangguran meningkat sangat tajam, kualitas pendidikan masih rendah dan sarana prasaran sangat minim, angka putus sekolah terbilang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang sangat lamban, kondisi infratruktur publik sangat memprihatinkan disana sini sangat mudah menemui kondisi jalan berlobang terbuka menganga walupun tidak begitu lama selesai dibangun, sementara program pemerintah daerah maupun pusat untuk memberi solusi atas situasi yang dihadapi masyarakat Kepnis ini sepertinya gonjang ganjing, wah… sungguh ironis, Urai eddy.

Dari fata ini, penting untuk direnungkan, apakah kualitas SDM birokrasi kita profesional, berintegritas, berkarakter melayani? Apakah birokrasi di Kepnis jujur dan transparan? Apakah kondisi sosial, ekonomi masyarkat sudah lebih maju atau tetap bernasib sama sebelum pemekaran? Apakah kebijakan yang diambil oleh kepala daerah beserta legislatif merupakan kebijakan yang memihaki kepentingan masyarakat atau hanya untuk kepentingan mereka saja? Apakah pelayanan pendidikan dan kesehatan sudah layak atau masih tetap? Dsb.

Anehnya, yang sangat menjadi perhatian publik adalah masih ada kabupaten yang tidak memiliki kantor bupati permanen, masih ada kabupaten yang masih defisit APBDnya, masih ada kabupaten yang tidak memiliki sekda definitif bahkan telah terjadi pergantian sekda berstatus plt, atau hasil dari DOB kepnis itu hanya sarana agar jumlah kepala daerah dan anggota DPRD menjadi banyak, sementara pertumbuhan pembangunan berjalan di tempat, dan kualitas infrastruktur publik yang sangat memprihatinkan serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan sangat merosot tajam, dari kondisi ini, masyarakat tidak lebih hanya berdiri sebagai penonton dan terus mengetatkan ikat pinggang akibat lapar, sementara para pemimpin kita terkesan diam dan bungkam.

Presepsi Hasil Capai Yasona H Laoly
berbanding  Luhut Binsar Panjaitan  
Pil Pahit juga dilontarkan kepada sejumlah Putra terbaik kepulauan Nias pemilik kebijakan pada level Nasional untuk saat ini, misalnya kepada Pak Yasona H. Laoly yang kini mejabat sebagai Mentri Hukum dan Ham, langsung membadingkan dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan yang telah nyata memperjuangkan peluang perubahan dikampung halamannya berupa Bandara Silangit dan kawasan wisata danau toba menjadi destinasi pariwisata world class dunia dengan nilai investasi yang fantastis mencapai 21 Triliun rupiah, sementara Pak Yasona H. Laoly memperjuangkan kandang peternakan ayam di Kepulauan Nias supaya produksi telur surplus, tandas Eddy dengan nada kesal mengakhiri. (Timred)

Label:

Jumat, 20 April 2018

Membangun Nias Barat "Dari Minus Menjadi Plus"


Oleh : A.AROZIDUHU GULO, SH,MH (Mantan Bupati Nias Barat)
Gelorahukum (Gunungsitoli) - Masih ingatkah kondisi geografis dari perbatasan desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe sampai gereja Katolik dan SD Negeri Onolimbu Kecamatan Lahomi empat puluh tahun yang lalu? Tiga puluh tahun yang lalu? Lima belas  tahun yang lalu? Sembilan tahun yang lalu? Tujuh tahun yang lalu? Kawasan tersebut lima belas tahun yang  lalu, rumah penduduk bisa dihitung dengan jari. Apalagi empat puluh tahun yang lalu jalannya masih memprihatinkan, jalan tanah berlumpur. Kondisi jalan dan kawasannya saya tahu betul, kerena tahun  1974 s/d 1975  saya tinggal di Pastoran Katolik Nias Barat di Desa Onowaembo-Lahomi sebagai asisten Pastor Christian Brockmann Ofm.Cap (alm). Kiri kanan jalan berdiri ribuan pohon karet/pohon lain bersama ilalang dan rerumputan lain yang tumbuh berdampingan dengan subur.



Secara de facto, pada akhir bulan Mei 2009 Pemerintah Kabupaten Nias Barat mulai melaksanakan roda pemerintahan. Saat itu komplek kantor Bupati/DPRD/SKPD yang sekarang ini tidak ada satupun rumah, selain satu unit bangunan darurat yang belum ditembok. Gedung itu dibangun warga Salom bersama masyarakat Nias Barat, yang diberi nama Bangunan Serba Guna (BSG). Setelah dibenahi gedung tersebut menjadi kantor Pejabat Bupati dan beberapa unit kerja. Bahkan setelah ada Bupati/Wakil Bupati defenitif pada bulan april tahun 2011 gedung itu masih dipakai sebagai  kantor Bupati/Wakil bupati sampai awal tahun 2013.  

  
Kisah nyata ini perlu di ingat dan dicatat agar tidak lupa sejarah. Presiden Republik Indonsia Pertama bapak Ir. Soekarno dalam pidatonya saat Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di istana negara tanggal 17 Agustus 1966 mengatakan dengan tegas: “Jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.”

Memahami Keadaan
Kompleks kantor SKPD di Kabupaten Nias Barat
Realitas di atas yang menggugah hati bapak Fona Marunduri memberikan kritik konstruktif saat beliau menyampaikan kata sambutan pada acara syukuran pilkada akhir April 2011 di Aula Paroki Salib Suci Mandrehe. Beliau mengatakan : “Membangun Nias Barat  dari minus”. Hal ini perlu didiskusikan secara kritis, obyektip dan transparan, agar pembagunan  tidak dimulai dengan imajinasi melainkan dari alam nyata, kongkrit sesuai budaya dan kearifan lokal. Sehingga kelak pembangunan menjadi milik dan tanggung jawab bersama dalam melanjutkan maupun merawatnya.

Bukan untuk membuka aib, akan tetapi bila dibandingkan dua daerah otonomi baru yang bersamaan pemekaran dengan Nias Barat yaitu kota Gunungsitoli, ibu kotanya di Gunungsitoli (ibu kota Kabupaten Nias sebelum mekar) yang memiki infrastuktur yang lumayan, gedung pemerintah maupun swasta tersedia, sehingga banyak pilihan. Kabupaten Nias Utara ibu kotanya  Lotu yang merupakan ibu kota Kecamatan Lotu yang memiliki dua gedung yang cukup representatif untuk dijadikan kantor bupati sementara yaitu kantor camat Lotu dan Gedung Puskesmas Lotu (baru dibangun), juga ada pilihan. Sedangkan Kabupaten Nias Barat di dalam undang-undang nomor 46/2008 ibu kotanya Lahomi, namun secara defacto berada di desa Onolimbu karena disitu tanah lokasi kantor bupati telah diserahkan. Kondisi geografis maupun infrastruktur gedung sebagaimana digambarkan diatas, yaitu belum ada  gedung yang memadai untuk dijadikan kantor Bupati dan kantor unit kerja lainnya.

Fakta inilah yang mewarnai  kata-kata sambutan saya pada tahun pertama menjabat, sedikit bernada merendah dan sering memakai istilah pak Fona Marunduri yaitu: ”Nias Barat membangun  dari minus. Karena itu semua pihak harus bekerja keras, bahu membahu, saling mengingatkan, dan dalam menggunakan APBD prinsip hemat, tepat sasaran, efesien, efektip, dll, serta program kegiatan diusahakan tuntas, sehingga dampaknya cepat dirasakan oleh masyarakat”.

Interpretasi Yang Berbeda
Diluar perkiraan, istilah membangun dari minus ada pro-kontra. Mereka yang pro mengatakan bahwa memang demikian keadaannya. Kita tidak perlu malu yang penting kita memulai membangun dengan benar. Karena dengan membangun dan memulai dengan benar, bangunan tersebut sudah setengah jadi. Perlu kehati-hatian, jangan buru-buru, krasak-krusuk, janga sibuk tidak menentu, dll. Pembangunan di Nias Barat perlu dimulai dengan benar dan berdasarkan kemampuan daerah. Pembangunan fisik perlu disertai dengan pembinaan mental spritual bagi masyarakat terutama aparat pemerintah.

Sedangkan mereka  yang kontra mengatakan: Nias Barat tidak kalah dengan daerah lain, kaya dengan sumber daya alam seperti kelautan yang kaya akan ikan, tanah yang luas dan subur untuk perkebunan, biji besi, budaya, pariwisata, dll. Apalagi banyak pengusaha putera Nias Barat yang sukses diluar daerah. Potensi inilah harus dimanfaatkan dan didorong oleh pemerintah daerah agar mereka kembali ke daerah untuk infestasi. Apalagi kalau  mereka menggandeng infestor lain.     

Pertemuan Bupati Nias Barat dengan Mahasiswa dari Nias Barat yang kuliah
di Universitas SANATA DHARMA Yogyakarta.
Untuk itu kami sarankan  kepada bupati agar  istilah membangun dari minus jangan dikembangkan lagi. Kita malu, harga diri terinjak, dan yang lebih penting lagi para infestor takut infestasi di Nias Barat.  Apalagi bupati mengatakan bahwa Nias Barat daerah tertinggal dan  miskin. Mereka akan bertanya siapa yang beli produk kita kalau masyarakatnya miskin? Sebaiknya kita mulai membangun yang lebih spetakuler yaitu: SMA unggulan,  Perguruan Tinggi, bandara perintis, pelabuhan laut, hotel, pabrik karet, perkebunan, dll. Inilah yang kita tawarkan kepada infestor. Hanya orang yang percaya diri yang bisa melakukan terobosan. Nias Barat tidak minus, buktinya pemerintah pusat telah memekarkan. Itu artinya persyaratan formal maupun material telah terpenuhi.

Penganut faham ini masih eksis sampai saat in. Ketika pemkab Nias Barat mensosialisasikan hasil negosiasi dengan beberapa pengusaha Singapura pertengahan tahun 2016 bahwa akan dibangun Pabrik Tapioka di Nias Barat, salah satu tokoh diantara mereka   berkata: “Mendengar penjelasan dari bapak bupati, tidak lama lagi Nias Barat menjadi Singapura ke dua di kawasan Asean”. Nias barat hebat, kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya pun hebat sudah puluhan yang sudah S2. Hanya selama ini tidak dikelola dengan baik....dst. Statement tokoh tersebut dapat disebut hiperbola. Luar biasa mimpi bapak itu. Nias Barat menyamai Kota Gungsitoli saja belum tentu bisa dalam tempo 10 tahun lagi, apalagi Singapura. 

Penandatanganan MOU dengan Unimed
Berkaitan dengan sumber daya alam di Nias Barat yang menurut sebagian orang cukup banyak dan belum dikelola dengan baik, perlu penyamaan persepsi agar tidak salah melangkah dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut: Apakah sumber daya alam tersebut harus dihabaiskan pada zaman kita? Apakah sumber daya alam itu tidak perlu kita tinggalkan untuk anak cucu ? Apakah sumber daya alam itu bisa kita kelola secara mandiri atau kita kasih orang luar untuk mengelolanya dan kita hanya dapat bagian kecil? (seperti PT.Freeport di Papua) Atau kita sabar sedikit sambil menyekolahkan putera-puteri Nias Barat yang berprestasi? (sepeti yang sudah dimulai dari tahun 2012 s/d 2016). Artinya, biarlah Putera-Puteri Nias Barat yang mengelolanya ke depan untuk kesejahteraan mereka. Mereka bukan penonton melainakan pelaku,pemain dan mengatur. Pembangunan Nias Barat bukan hanya sesaat, bukan hanya generasi sekarang, melainkan membangun Nias Barat perlu memperhatikan selain kekinian juga kelangsungan hidup generasi berikutnya.  
  
Mengapa Harus Malu
Menerima keadaan apa adanya bukan berarti tidak berusaha, justru ini yang menyemangati membangunan secara step by step  dengan prinsip sebagaimnan  diatur dalam Kemendagri Nomor 13/2006 pasal 4 ayat (1) : “Keuangan daerah dikelola secara tertip, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.” Penerapan ayat di atas sering mendapat tantangan saat pembahasan RAPBD dengan DPRD  antara lain : Pertama, pengadaan mobil dinas DPRD. Pihak eksekutf tidak setuju  karena bertentanagn azas kepatutan.  Masyarakat masih banyak yang miskin dan jalan raya juga masih banyak yang rusak. Kok DPRD mau beli mobil baru? Kedua, aspirasi DPRD tidak tertampung semua, ini perlu dibatasi agar tidak telalu banyak defisit pada akhir tahun. Ketiga, ada anggota DPRD yang ngotot agar di kecamatan asalnya sekian miliar. Ini perlu dibatasi, bukan tidak menghargai anggota DPRD tersebut, melainkan agar azas keadilan tidak terabaikan. Keempat, program harus fokus, jangan dipecah-pecah menjadi banyak kegiatan proyek, sehingga hasilnya tidak nampak.

Pada rapat pimpinan SKPD bupati/wakil bupati selalu menekankan bahwa uang daerah sebesar satu sen pun penggunaannya harus tepat dan dapat dipertanggung jawabkan menurut administrasi keuangan. Maka selama lima tahun kemepimpinan kami, pembelian mobil dinas untuk pimpinan SKPD sangat selektif termasuk pembelian mobil jabatan/dinas bupati. Selama lima tahun bupati dan ketua tim penggerak PKK tidak memakai mobil baru, melainkan hanya memakai mobil bekas pengadaan tahun 2009, terkecuali mobil dinas DPRD telah diadakan secara bertahap sebanyak 20 unit mobil dan 20 unit roda dua (Semua anggota DPRD dapat). Inilah salah satu pengaruh menerima keadan apa adanya bahwa kita membangun dari minus, timbul kesadaran kolektip bahwa penggunaan uang daerah harus sesuai peraturan perundang- undangan. Hasilnya keuangan daerah stabil, tidak defisit malah silfa. Semua tanggung jawab kepada rekanan dibayar, kecuali karena administrasi rekanan belum lengkap dan/atau masa pemeliharaan belum selesai (retensi), pembayarannya dipending, namun uangnya ditampung dalam APBD tahun berikutnya (tunda bayar). Sehingga rekanan tidak dirugikan dan pimpinan SKPD tidak dikejar-kejar.

Walaupun demikian  selama lima tahun (13 April 2011 – 13 April 2016) hasilnya silahkan dinilai oleh masyarakat. Bukan untuk memamerkan keberhasilan, melainkan hanya sekedar memberikan informasi bahwa selang waktu di atas telah “meletakan dasar pembangunan di Nias Barat” dengan membangun kantor bupati/dprd/skpd/camat/ruma jabatan bupati/wakil bupati/ketua DPRD (saat itu siap 50%). Dan jalan di ibu kota kabupaten/jalan menjuju ibu kota kecamatan telah diaspal hotmix beberapa kilo meter. Sekarang tidak ada SKPD yang menyewa kantor. Untuk itu diharapkan pelayanan kepada manyarakat semakin maksimal dan pembangunan dilanjutkan  menuju Nias Barat Berdaya.

Selain itu, ratusan putera-puteri Nias Barat yang berprestasi diberi beasiswa kuliah di beberapa universitan negeri maupun swasta yang bonafit. Ratusan guru ditingkatkan pendidikannya ke jenjang S 1 (Sarjana) bekerja sama dengan Universitas Negeri Medan. Ratusan ASN diberikan ijin belajar menyelesaikan sarjana pada UT, STIKES dan Sarimutiara di Medan. Puluhan ASN diberi tugas belajar/beasiswa di USU untuk mengikuti program S 2 dan puluhan juga ASN diberi injin belajar di UHN-Medan untuk mengikuti program S 2, dll. Itu semua menjadi aset Nias Barat menuju berdaya. (sesuai data BKD tahun 2016 dan telah dimuat dalam buku Kenangan Indah Selama Menjadi Bupati halaman 51 dan 253).

Akhirnya saya menutup tulisaan ini dengan mengutip pendapat psykolog besar bernama Alfred Alden berkata: ”bahwa sifat manusia yang paling istimewa ialah kemampuannya untuk mengubah minus menjadi plus, (Timred)

Label:

Selasa, 10 April 2018

GNPK : Minta Bupati/Wabub Nisbar Evaluasi Kinerja SKPD Bobrok


Nias Barat, Gelora Hukum – Ketua Pimpinan Daerah Ormas Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) Kabupaten Nias Barat Yason Hulu, meminta Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat agar lebih focus mengawasi kinerja sejumlah SKPD yang dinilai gagal menerjemahkan hakekat Visi Misi Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam gapaian jaminan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Yason yang juga Ketua DPD Assosiasi Kabar Online Indonesia (AKRINDO) Kep. Nias itu mengatakan, sebagaimana hasil infestigasi kita setidaknya ada sejumlah dinas perangkat pemerintah Kabupaten Nias Barat yang dianggap tidak professional dan gagal dalam menjalankan kewajiban seharusnya sebagai pelayan public, diantaranya Dinas Kependudukan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas BPMD dan Dinas PUPR

Khusus Dinas Kependudukan dalam konteks sederhana, dalam pengurusan blangko KTP saja sampai saat ini tidak pernah tuntas, masyarakat selalu dibuat repot dan kewalahan, walaupun masyarakat terus berinisiatif dan bersabar, dalam waktu yang begitu lama namun tidak pernah tuntas juga,

Lanjut Yason, pada Dinas Kesehatan “lebih parah lagi” terkesan sejumlah pembangunan infrastruktur termasuk gedung dibawah kendali Dinas itu sarat penyelewengan, diatara dari sekina banyak adalah pembangunan Pustu diLolofitu Moi “hanya fondasi dan tiang berdiri tanpa ada penyelesaian”, juga pembangunan Puskesmas Renovasi Rawat Jalan Mandrehe Utara senilai  Rp. ± 2 Milyar sumber dana APBD Nias Barat 2o17, faktanya hanya dicat ditambah 3 unit ruangan baru bersama bumbu lainnya, sehingga relefansi dari nilai fisik yang dibangun dengan jumlah anggaran yang diperuntukan pada bangunan tersebut tidak sesuai, masih belum dalam pemanfaatan biaya operasional dan pengadaan obat yang diduga sarat penyelewengan.

Sementara pada Dinas Pertania, selain persoalan dalam pembangunan fisik berupa jalan tani dan bangunan fisik lainnya terkesan banyak yang bermasalah, yang paling mudah coba saja dicari tau tentang pengadaan dan penyaluran pupuk senilai Milyaran rupiah kepada kelompok tani apakah sesui atau tidak. 

Kalau Dinas BPM selain persoalan SIMDES, apa lagi terkait pengelolaan DD/ADD yang hampir bermasalah disetiap Desa, lalu dimana fungsi pembinaan dan pengawasan dari BPMD itu.

Lebih ironis lagi dalam pengelolaan anggaran Dinas PUPR, dugaan praktek korupsi yang gila gilaan sudah tidak bisa terbantahkan, dari hasil infestigasi kita bahwa sejumlah proyek fisik yang sudah dibangun, selain sebagian tanpa papan informasi, juga adanya pembangunan jalan yang dikerjakan beralaskan bambu, disertai bahan material local campur lumpur lalu diaspal, juga adanya pembangunan jalan (Lapen) Mark Up besar besaran, volume pembanunan jalan yang hanya memiliki panjang ± 750 m sementara Pagu dana Rp. ± 2 Milyar, harusnya biaya dalam hitungan maksimal pada pembangunan jalan jenis Lapen dimaksud maksimalnya 250.000/ meter per segi, atas fakta itu sangat berpotensi terjadinya kerugian negara untuk kepentingan peribadi dan kelompok dengan delik penyalahgunaan kewenangan dan korupsi, masih belum telaah soal hasil Audit BPK RI Tahun 2016 untuk Dinas PUPR tersebut, urai Yason.
       
Bukan hanya itu saja, termasuk dalam mempergunakan SPPD luar dan dalam Daerah disejumlah SKPD, dari kenyataan ini kita berharap Kepada Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat agar turun tangan mengefaluasi kinerja setiap SKPD yang dinilai bobrok melalui tindakan tegas, sebelum masyarakat Nias barat semakin tergilas dan terus menjadi obyek pelengkap penderita dari mereka oknum yang bermental korup, apa lagi dengan selera mengobral murah “pembangunan untuk kepentingan masyarakat” tapi hasilnya Nol.

Kalau Bupati dan Wakil Bupati terkesan mengabaikan apa yang kami uraikan “tidak soal”, GNPK juga sedang mempersiapkan bukti pendukung berbasis dua alat bukti, untuk diserahkan kepada pihak penegak hukum, kajian kita bukan hanya sampai disitu saja, kesiapan kita mengawal kebijakan penegak hukum (pelayanan public) sedang kita pikirkan, termasuk dalam hal pelaporan kepada atasan mereka dikala fakta yang kita sampaikan terkesan jalan ditempat, mungkin karena pertimbangan mitra kerja, kenalan, dsb, karena praktek seperti itu wajib untuk dilawan, tandas Yason mengakhiri. (Timred)

Label:

SOSOK TOKOH HARAPAN BARU NIAS UTARA

Faozanolo Hulu, SE. MM
Gelora Hukum  (Nias Utara) – Faozanolo Hulu, SE. MM, lahir diDesa Fulolo Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara, beliau dikenal sosok Tokoh harapan baru, putra terbaik masyarakat Nias Utara dan Kepulauan Nias, sebelum pensiun dari PSN menghabiskan waktunya sebagai abdi Negara, dengan jabatan terakhir Kepala Dinas Pertanian Kab. Nias Uatara.

Namanya tidak begitu tersohor pada kalangan elit kotor, tetapi dikalangan masyarakat sudah tidak asing lagi soal kesan karya nyata dan karakter pelayanan yang dimiliki, sebab selama mengabdi sebagai PNS selain dikenal berdedikasi dan ber integritas tinggi juga apa yang mejadi hak masyarakat selalu yang utama, diberi kemudahan tanpa berharap imbalan untuk dirinya sendiri, hal ini terungkap atas kesan peribadi dari sekian banyak masyarakat Nias Utara diantaranya  A.Nitro Hulu dan A.Riel Dawolo. 

Lanjut mereka, keperibadian sosok Faozanolo Hulu, SE. MM, cukup dikenal bagian dari solusi, sampai saat ini belum ada masyarakat yang tersakiti olehnya, tidak suka umbar janji yang tidak pasti, berperilaku adil, tidak mau mencampuri masalah antara sesama warga kecil, selalu bersikap netral, tidak berat sebelah, malah beliau sering korban waktu bahkan materi hanya untuk menyelesaikan masalah warga agar tidak ada yang tersakiti.

Selain itu beliau dikenal cekatan, cerdas, displin waktu, tidak pilih kasih terhadap masyarakat lemah, gagasan dan dorongan terhadap siapa saja untuk melawan kemiskinan selalu digelorakan, waktunya selalu disediakan bagi warga untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu agar masyarakat tani dapat mejadi petani yang professional sehingga kemandirian ekonomi keluarga dapat tergapai dengan layak.

Tidak tanggung tanggung antusias dari warga terhadap dirinya, sejumlah tokoh masyarakat Alasa, ATM dan Tugala Oyo yang tidak dapat disebut namanya satu persatu, dengan sandaran pengharapan menyatakan dukungan penuh terhadap Faozanolo Hulu, SE. MM, apa bila beliau mengdeklarasikan dirinya menjadi Caleg atau Cakada di Nias Utara pada masa yang akan datang karena komitmen keberpihakannya kepada rakyat kecil sudah teruji dan tidak diragukan lagi, karena Nias Utara untuk saat ini sudah mengalami krisis kepercayaan terhadap sosok tokoh yang peduli rakyat, apa lagi tulus, mau dan mampu berpihak kepada kepentingan rakyat kecil, malah yang kita temui adalah hanya umbaran janji dan janji yang terus kami nikmati selama ini, tandas warga, dari kenyataan itu maka sosok Faozanolo Hulu, SE. MM, satu satunya sosok harapan baru di Nias Utara, tandas warga mengakhiri. (Timred)

Label:

Senin, 09 April 2018

Firman Jaya Daeli, “Mewujudkan Kemandirian Hukum Indonesia”

Firman Jaya Daeli Diundang DPP Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Menyampaikan Kata Sambutan Dan Menjadi Pembicara Tunggal Dalam Acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PERMAHI, Di Bogor, Jabar, Minggu, 1 April 2018.

Oleh : Firman Jaya Daeli
 (Mantan Anggota Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI)
Jakarta, Gelorahukum - Sistem Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) UUD 1945 mengamanatkan dan memastikan bahwa NKRI adalah Negara Hukum. NKRI sebagai negara hukum pada dasarnya harus selalu menumbuhkan dan menegakkan prinsip-prinsip negara hukum. Prinsip utama dan persyaratan mutlak negara hukum pada awalnya dan pada gilirannya harus bertumpu dan berbasis pada kemandirian hukum. Konsep dan terminologi kemandirian hukum semakin bermakna ketika ditandai dan difahami dalam kerangka Kedaulatan Hukum.

Indonesia Raya yang merupakan negara hukum mesti diorganisasikan dalam bingkai dan dalam kaitan dengan agenda ideologis memperjuangkan dan mewujudkan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang berdaulat di bidang politik ; berdikari secara ekonomi ; berkepribadian dalam kebudayaan. Konstruksi dan substansi kemandirian hukum harus ditegakkan dalam rangka menguatkan dan sekaligus menggelorakan “Trisakti”. Pemikiran filsafat hukum, pemetaan sosiologi hukum, dan perjuangan politik hukum akan perihal kemandirian hukum semakin menandakan urgensi dan relevansi kemandirian hukum untuk diwujudkan di Indonesia.

Bangunan dan isi kemandirian hukum merupakan sebuah atmosfir yang bersifat dinamis dan humanis. Nilai gerakan dan kemanusiaan dari pembangunan hukum dan perwujudan kemandirian hukum seharusnya dan sebaiknya berfungsi efektif dan berguna positif bagi kehidupan kemanusiaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Kemandirian hukum harus menjadi solusi dan fasilitasi untuk membangun dan menggerakkan perekonomian menuju keadilan dan kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, kemandirian hukum harus sensitif dan responsif terhadap kepentingan dan tantangan masyarakat, bangsa, dan negara. Agenda besar dan kebijakan dasar mewujudkan kemandirian hukum pada dasarnya bukan untuk menjadikan hukum bersifat statis, dan juga tidak dalam rangka menumbuhkan hukum menjadi alat yang tidak memanusiakan dan memakmurkan rakyat. Kemandirian hukum harus difungsikan sebagai instrumen sosial, ekonomi, budaya ; dan diorientasikan untuk menegakkan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ; dan menjalankan Pancasila dan UUD 1945.

Kerangka mendasar dan pemikiran menyeluruh dari kemandirian hukum pada intinya harus menggambarkan, menjabarkan, dan menguatkan NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kebermaknaan dari kemandirian hukum semakin menggema ketika dalam “dirinya” mengalir lancar, kuat, dan efektif pelaksanaan dan penguatan prinsip-prinsip NKRI dan kedaulatan bangsa ; setiap dan seluruh Sila-Sila Pancasila ; materi dan ketentuan UUD 1945 ; pemikiran dan perilaku bermaterikan Bhinneka Tunggal Ika.

Pemikiran dan pengharapan untuk menumbuhkan dan menegakkan kemandirian hukum, secara normatif harus dicerminkan oleh pembaharuan dan penataan struktur hukum ; kultur hukum ; dan instrumen hukum. Dengan demikian, setiap dan seluruh pranata subsistem dari struktur hukum ; kultur hukum ; dan instrumen hukum sudah semestinya mendorong dan mendukung  sepenuhnya kemandirian hukum. Materi kemandirian hukum harus menampak, mewujud, membudaya, dan melembaga dalam keseluruhan struktur hukum, kultur hukum dan instrumen hukum. (A1)

Label: