![]() |
Eddy Lase Bersama Warga Nias yang rindu kebebasan dari Ketertinggalan |
Jakarta, Gelora Hukum – Akvist Anti Penindasan Eddy
Lase, menghanturkan keprihatinan terhadap kondisi real masyarakat kepulauan
Nias yang di kenal ter dari segala ketertinggalan (Tertinggal, Termiskin,
Terpuruk, Tertindas) apa lagi berada dalam wilayah terluar dari geogrfis dalam
peta ruang lingkup pemerintahan Indonesia.
Kritis tajam dari
Eddy bernuasan kekesalan terhadap Pemerintah disetiap Kab/Kota wilayah
kepulauan Nias, sebab prinsipnya, mereka
utama yang bertanggungjawab (pemilik kebijakan) atas kesejangan social berbasis
keterpurukan rakyat diberbagai lini sudah terlalu lama, tetapi malah terkesan terbiarkan begitu saja tanpa tindakan nyata yang dirasa
langusung oleh masyarakat kelas menengah kebawah.
![]() |
Idendantas Kegontongroyonga Masyarakat Kepnis dan Kebijakan Bertopeng Pembangunan |
Entahlah,
mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah karena masyarakat memilih pemimpin yang
salah atau pemimpin yang mengabaikan kepentingan masyarakat? Jika kedua alasan
ini menjadi hambatan dan tantangan maka percepatan pembangunan, peningkatan
kesejahteraan dalam mewujudkan rasa keadilan ditengah-tengah
masyarakat merupakan retorika atau Ilusi semata.
Harga Karet Menurun; Rakyat Ikat Pinggang; Pemimpin Bungkam
Secara speksifik Eddy Juga
menyorot soal nilai komoditi local yang tidak dihargai dengan layak, misal harga
karet di Kepulauan Nias saat ini merosot tajam hingga mencapai angka Rp. 5.000/
kg, sementara harga kebutuhan pokok melambung tinggi misalkan harga beras
mencapai Rp. 18.000/jumba, sementara angka kemiskinan semakin bertambah dan angka
inflasi cenderung tidak stabil.
![]() |
Kesenjangan Ekonomi Masyarat Kepnis, anak anak turut berjuang demi mempertahankan Hidup |
Ironisnya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja sulit didapatkan, pengangguran meningkat sangat tajam, kualitas pendidikan masih rendah dan sarana prasaran sangat minim, angka putus sekolah terbilang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang sangat lamban, kondisi infratruktur publik sangat memprihatinkan disana sini sangat mudah menemui kondisi jalan berlobang terbuka menganga walupun tidak begitu lama selesai dibangun, sementara program pemerintah daerah maupun pusat untuk memberi solusi atas situasi yang dihadapi masyarakat Kepnis ini sepertinya gonjang ganjing, wah… sungguh ironis, Urai eddy.
Dari fata ini, penting untuk direnungkan, apakah kualitas SDM birokrasi kita profesional,
berintegritas, berkarakter melayani? Apakah birokrasi di Kepnis jujur dan transparan?
Apakah kondisi sosial, ekonomi masyarkat sudah lebih maju atau tetap bernasib sama
sebelum pemekaran? Apakah kebijakan yang diambil oleh kepala daerah beserta
legislatif merupakan kebijakan yang memihaki kepentingan masyarakat atau hanya
untuk kepentingan mereka saja? Apakah pelayanan pendidikan dan kesehatan sudah
layak atau masih tetap? Dsb.
Anehnya, yang
sangat menjadi perhatian publik adalah masih ada kabupaten yang tidak memiliki
kantor bupati permanen, masih ada kabupaten yang masih defisit APBDnya, masih
ada kabupaten yang tidak memiliki sekda definitif bahkan telah terjadi
pergantian sekda berstatus plt, atau hasil dari DOB kepnis itu hanya sarana
agar jumlah kepala daerah dan anggota DPRD menjadi banyak, sementara
pertumbuhan pembangunan berjalan di tempat, dan kualitas infrastruktur publik
yang sangat memprihatinkan serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan sangat merosot
tajam, dari kondisi ini, masyarakat tidak lebih hanya berdiri sebagai penonton dan terus
mengetatkan ikat pinggang akibat lapar, sementara para pemimpin kita terkesan
diam dan bungkam.
![]() |
Presepsi Hasil Capai Yasona H Laoly berbanding Luhut Binsar Panjaitan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar