Eddy Lase : Kepnis Ter-Dari Segala Ketertinggalan, Siapa Peduli ?

Eddy Lase Bersama Warga Nias yang rindu kebebasan dari Ketertinggalan

Jakarta, Gelora Hukum – Akvist Anti Penindasan Eddy Lase, menghanturkan keprihatinan terhadap kondisi real masyarakat kepulauan Nias yang di kenal ter dari segala ketertinggalan (Tertinggal, Termiskin, Terpuruk, Tertindas) apa lagi berada dalam wilayah terluar dari geogrfis dalam peta ruang lingkup pemerintahan Indonesia.

Kritis tajam dari Eddy bernuasan kekesalan terhadap Pemerintah disetiap Kab/Kota wilayah kepulauan Nias, sebab  prinsipnya, mereka utama yang bertanggungjawab (pemilik kebijakan) atas kesejangan social berbasis keterpurukan rakyat diberbagai lini sudah terlalu lama, tetapi malah terkesan terbiarkan begitu saja tanpa tindakan nyata yang dirasa langusung oleh masyarakat kelas menengah kebawah.

Idendantas Kegontongroyonga Masyarakat Kepnis
 dan Kebijakan Bertopeng Pembangunan

Lanjut Eddy, sungguh ironis di Kepnis masih ada daerah yang tidak mendapatkan dan merasakan kehadiran pemerintah, padahal sudah dimekarkan menjadi DOB menjadi empat kabupaten dan satu kota madya, sementara tanda-tanda kebangkitan terutama dari sektor ekonomi sepertinya tidak ada, peningkatan kesejahteraan malah masyarakat terkesan hanya dijadikan komoditi semata, dan hanya terpuaskan dengan slogan “Pembangunan untuk kepentingan Rakyat” namun hasilnya Nol besar, faktanya masyarat nias tetap dan terus semakin melarat. 

 

Entahlah, mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah karena masyarakat memilih pemimpin yang salah atau pemimpin yang mengabaikan kepentingan masyarakat? Jika kedua alasan ini menjadi hambatan dan tantangan maka percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dalam mewujudkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat merupakan retorika atau Ilusi semata.

Harga Karet Menurun; Rakyat Ikat Pinggang; Pemimpin Bungkam

Secara speksifik Eddy Juga menyorot soal nilai komoditi local yang tidak dihargai dengan layak, misal harga karet di Kepulauan Nias saat ini merosot tajam hingga mencapai angka Rp. 5.000/ kg, sementara harga kebutuhan pokok melambung tinggi misalkan harga beras mencapai Rp. 18.000/jumba, sementara angka kemiskinan semakin bertambah dan angka inflasi cenderung tidak stabil.

Kesenjangan Ekonomi Masyarat Kepnis, anak anak turut
 berjuang demi mempertahankan Hidup  

Ironisnya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja sulit didapatkan, pengangguran meningkat sangat tajam, kualitas pendidikan masih rendah dan sarana prasaran sangat minim, angka putus sekolah terbilang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang sangat lamban, kondisi infratruktur publik sangat memprihatinkan disana sini sangat mudah menemui kondisi jalan berlobang terbuka menganga walupun tidak begitu lama selesai dibangun, sementara program pemerintah daerah maupun pusat untuk memberi solusi atas situasi yang dihadapi masyarakat Kepnis ini sepertinya gonjang ganjing, wah… sungguh ironis, Urai eddy.

Dari fata ini, penting untuk direnungkan, apakah kualitas SDM birokrasi kita profesional, berintegritas, berkarakter melayani? Apakah birokrasi di Kepnis jujur dan transparan? Apakah kondisi sosial, ekonomi masyarkat sudah lebih maju atau tetap bernasib sama sebelum pemekaran? Apakah kebijakan yang diambil oleh kepala daerah beserta legislatif merupakan kebijakan yang memihaki kepentingan masyarakat atau hanya untuk kepentingan mereka saja? Apakah pelayanan pendidikan dan kesehatan sudah layak atau masih tetap? Dsb.

Anehnya, yang sangat menjadi perhatian publik adalah masih ada kabupaten yang tidak memiliki kantor bupati permanen, masih ada kabupaten yang masih defisit APBDnya, masih ada kabupaten yang tidak memiliki sekda definitif bahkan telah terjadi pergantian sekda berstatus plt, atau hasil dari DOB kepnis itu hanya sarana agar jumlah kepala daerah dan anggota DPRD menjadi banyak, sementara pertumbuhan pembangunan berjalan di tempat, dan kualitas infrastruktur publik yang sangat memprihatinkan serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan sangat merosot tajam, dari kondisi ini, masyarakat tidak lebih hanya berdiri sebagai penonton dan terus mengetatkan ikat pinggang akibat lapar, sementara para pemimpin kita terkesan diam dan bungkam.

Presepsi Hasil Capai Yasona H Laoly
berbanding  Luhut Binsar Panjaitan  

Pil Pahit juga dilontarkan kepada sejumlah Putra terbaik kepulauan Nias pemilik kebijakan pada level Nasional untuk saat ini, misalnya kepada Pak Yasona H. Laoly yang kini mejabat sebagai Mentri Hukum dan Ham, langsung membadingkan dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan yang telah nyata memperjuangkan peluang perubahan dikampung halamannya berupa Bandara Silangit dan kawasan wisata danau toba menjadi destinasi pariwisata world class dunia dengan nilai investasi yang fantastis mencapai 21 Triliun rupiah, sementara Pak Yasona H. Laoly memperjuangkan kandang peternakan ayam di Kepulauan Nias supaya produksi telur surplus, tandas Eddy dengan nada kesal mengakhiri. (Timred)