Sabtu, 30 September 2017

TRANSPRANSI PELAKSANAAN DD/ADD SIMAE’ASI, MASYARAKAT APRESIASI



Nias Barat, gelorahukum.com - Warga Desa Simae’asi apresiasi program pembangunan dana DD / ADD lanjutan TA 2017 di bawah kepemimpinan Pj. REMATASI GULO, SH, dalam pelaksanaan penetapan alokasi fisik berskala prioritas dan kegiatan pemberdayaan di segala bidang, selalu melalui proses prakarsa parsitipasi masyarakat, di mulai dari perencanaan, penyelenggara, pemberdayaan, sampai efaluasi kegiatan, kenyataan ini kami dari masyarakat patuh apresiasi, tandas masyarakat Desa Simae’asi yang tidak dapat kami sebut sejumlah nama satu persatu.

Pj. Kepala Desa Sima’asi Rematasi Gulo, penilaian masyarakat terhadap kebijakan saya ucap banyak terimakasih, karena apa yang saya lakukan mungkin karena selalu berpedoman pada UU No.6 tahun 2014 dan PP no. 47 Tahun 2015 atas perubahan UU No. 6 tentang Desa, dan saya terapkan amanat UU dan PP dimaksud dengan tulus dan terbuka, tanpa mengenal lelah, saya terus berjuang dalam peningkatan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas personil pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan pembangunan, dengan modal transparasi dan terus menciptakan kesadaran masyarakat soal tanggungjawab yang pastisipatif atas hak dan kewajiban mereka, sekaligus dalam peningkatkat sinergitas program pembangunan Desa antar sector atau dusun serta mengoptimalkan asset local Desa secara emansipatoris.

Selama saya mejabat sebagai Pj. Kepala Desa, dalam penanganan berbagai persoalan antar warga, saya selalu melakukan pendekatan persuasive antara kedua belah pihak, agar penyelesaian masalah dapat terselesaikan secara kekeluargaan, tidak harus penyelesaiannya sampai pada di tingkat pemerintahan Desa, apa lagi menyangkut hak – hak masyarakat, seperti  hak mendapatkan rastra (Beras raskin) dsb, tanpa pilih kasih pemerintahan desa wajib menyalurkannya tanpa berbelit belit, serta segala surat surat apa yang menjadi keperluan masyarakat, pemerintahan desa selalu melayani tanpaembel embel lain, tutur Pj.


Anggota BPD Simae;asi Societi H, kepada awak media, saya tidak ragu mewakili teman teman BPD, apresiasi masyarakat itu “memang benar” secara peribadi saya mengakuinya, selama kepemimpinan Pj. Kades Rematasi Gulo, aparat pemerintahan Desa secara menyeluruh baru berfungsi, dan kami sendiri pihak BPD baru memahami betul secara utuh apa yang menjadi tugas utama kami, sebab segala program kegiatan di Desa harus melalui musyawah mufakat dengan melibatkan seluruh aspirasi masyarakat Desa tanpa kecuali, tanpa melihat latar belakang warga “kaya atau miskin” apa lagi beliau itu dalam berbagai kegiatan Desa selalu tegas dan transpran, dari itu seluruh aparat perintahan desa selalu hati hati tentunya dalam melaksakan segala program pembangunan di Desa, serta dengan sadar bertanggungjawab melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya masing masing, tandas Socy mengakhiri.  [A1]  

Label:

BPP PKN, Agenda Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, Solusi Pemajuan Wilayah Kepni


Jakarta, gelorahukum.com - Pertemuan Kepala Daerah Seluruh Kepulauan Nias (Kepni), yaitu : Bupati Nias Selatan (Hilarius Duha), Bupati Nias Utara (Ingati Nazara), Bupati Nias Barat (Faduhusi Daely), Walikota Gunungsitoli (Lakhomizaro Zebua) bersama BPP PKN Pusat, BPP PKN Perwakilan Jakarta, berlangsung Jumat, (29/9/2017), di Jakarta. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan serta disertai dengan semangat persatuan dan gotong royong ini, di hadiri juga beberapa Penasehat BPP PKN, antara lain : HM. Danial Tanjung (mantan anggota DPR-RI), Firman Jaya Daeli (mantan anggota DPR-RI dan Tim Perumus UU Pembentukan Provinsi Banten, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Gorontalo), Binahati Baeha (mantan Bupati Nias). Pertemuan yang diselenggarakan dan difasilitasi BPP PKN Pusat dan Perwakilan Jakarta ini diikuti juga oleh BPP PKN Pusat (Ketum : Christian Zebua ; Ketua Pelaksana Harian : HS. Hulu - yang juga Wakil Bupati Nias Utara), dan BPP PKN Perwakilan Jakarta (Ketua : Saroziduhu Zebua ; Sekretaris : Fa'ahakhododo Maruhawa ; Bendahara : Selsius Baeha ; dan sejumlah fungsionaris BPP PKN Perwakilan Jakarta). Beberapa tokoh dan aktifis masyarakat Kepulauan Nias di Jakarta - menghadiri pertemuan yang beragendakan : penguatan BPP PKN untuk melanjutkan hasil-hasil tahapan perjuangan BPP PKN dalam rangka Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias ; dan penguatan program dan kinerja Kepala Daerah Se-Kepulauan Nias dalam rangka melayani rakyat dan membangun wilayah Kepulauan Nias. Beberapa tokoh dan aktif yang hadir, antara lain : Pdt. Eka Telaumbanua, Pdt. Agustus Nazara, Letkol TNI AD Adlansyah Hia, Fatty Hulu, M. Sinufa Zebua, Esther Telaumbanua, Bazatogu Hia, Faawosa Daeli, Amaliha Lase, Irvan Polem, Anton Zagoto, Finsen Mendrofa, Warda Larosa, Apolonius Lase, Natalman Zagoto, dan lain-lain.

Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP PKN) sudah lama terbentuk, jauh waktu beberapa tahun sebelum sekarang ini. BPP PKN Pusat di
bentuk dan dikukuhkan tahun 2010 di Kepulauan Nias dan berlokasi atau beralamat di Kepulauan Nias, dengan jajaran kepengurusan pertama, yaitu : Ketua Umum (Ketum) Firman Harefa (saat itu Sekda Kota Gunungsitoli - Kepulauan Nias), Sekretaris Umum (Sekum) Fabowosa Laia (saat itu Pejabat Struktural di Pemerintah Kabupaten Nias Selatan), dan Bendahara Umum (Bendum) : . BPP PKN Perwakilan Jakarta berlokasi dan beralamat di Jakarta, dibentuk dan dikukuhkan tahun 2012 di Jakarta, dengan Ketua Saroziduhu Zebua, Sekretaris Fa'ahakhododo Maruhawa, Bendahara Selsius Baeha. Selanjutnya BPP PKN Perwakilan Medan berlokasi dan beralamat di Medan, dibentuk dan dikukuhkan tahun 2012 di Medan, dengan Ketua Fatibaso Mendrofa, Sekretaris Penyabar Nakhe, Bendahara Yasokhi Hia.

BPP PKN pada dasarnya merupakan unit satuan organisasi yang bersifat kemasyarakatan yang muatan dan cakupan fungsi, tugas, dan kerjanya strategis dan teknis. Hal ini untuk menunjukkan secara murni bahwa organ ini hadir untuk mengorganisasikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam rangka Pembentukan Provinsi Kepni. Selanjutnya untuk menguati dan melengkapi keberadaan BPP PKN Pusat agar memiliki legitimasi, hubungan, dan kebersamaan yang kooperatif dengan jajaran eksekutif dan legislatif di Kepulauan Nias maka posisi letak BPP PKN berada dan berlokasi di Kepni, dengan menaungi BPP PKN Perwakilan Medan dan BPP PKN Perwakilan Jakarta. Kemudian rata-rata fungsionarisnya (BPP PKN Pusat) bertempat tinggal di Kepni, dan khusus untuk figur Ketua Umum diangkat dan ditetapkan dari kalangan eksekutif. Hal-hal lain lagi yang menjadi pemikiran dan pertimbangan bahwa figur Ketua Umum berasal dari eksekutif, antara lain : (1). Ketua Umum yang berasal dari kalangan yang sedang menjabat eksekutif pada dasarnya dapat efektif berkomunikasi dan bekerjasama dengan sesama jajaran eksekutif di tingkat Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Nasional (Kementerian Dalam Negeri dan jajaran eksekutif lainnya) karena memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang sama antar sesama eksekutif. (2). Ketua Umum yang berasal dari kalangan yang sedang menjabat eksekutif pada dasarnya dapat berhubungan dan menggerakkan eksekutif dan jajaran kepegawaian dan jajaran lainnya karena sama-sama bertugas di jajaran dan kewilayahan yang sama (Kepni). (3). Ketua Umum yang berasal dari kalangan yang sedang menjabat eksekutif pada dasarnya memiliki posisi yang memungkinkan dan mendorong adanya dukungan untuk kebutuhan yang diperlukan dalam rangka perjuangan. (4). Ketua Umum yang berasal dari kalangan yang sedang menjabat eksekutif pada dasarnya pernah terlibat dan berpengalaman dalam hal perjuangan pembentukan DOB (pemekaran). (5). Ketua Umum yang berasal dari kalangan yang sedang menjabat eksekutif pada dasarnya melambangkan dan memastikan bahwa figur ini dan organ yang dipimpinnya memiliki legitimasi, hubungan, dan kerjasama dengan jajaran eksekutif (Kepala Daerah Se-Kepulauan Nias). Dengan latarbelakang pemikiran dan pertimbangan ini maka yang menjadi Ketum BPP PKN yaitu Firman Harefa (Sekda Kota Gunungsitoli), selanjutnya digantikan oleh Hermit Hia (Wakil Bupati Nias Barat), kemudian digantikan Oleh Haogosokhi Hulu (Wakil Bupati Nias Utara) yang menjabat amat tersingkat, hanya sekian waktu, yang kemudian digantikan Oleh Christian Zebua."BPP PKN Dan Agenda Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias : Solusi Pemajuan Wilayah Kepulauan Nias"

 Pertemuan Kepala Daerah Seluruh Kepulauan Nias (Kepni), yaitu : Bupati Nias Selatan (Hilarius Duha), Bupati Nias Utara (Ingati Nazara), Bupati Nias Barat (Faduhusi Daely), Walikota Gunungsitoli (Lakhomizaro Zebua) bersama BPP PKN Pusat, BPP PKN Perwakilan Jakarta, berlangsung Jumat, 29 September 2017, di Jakarta. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan serta disertai dengan semangat persatuan dan gotong royong ini, dihadiri juga beberapa Penasehat BPP PKN, antara lain : HM. Danial Tanjung (mantan anggota DPR-RI), Firman Jaya Daeli (mantan anggota DPR-RI dan Tim Perumus UU Pembentukan Provinsi Banten, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Gorontalo), Binahati Baeha (mantan Bupati Nias). Pertemuan yang diselenggarakan dan difasilitasi BPP PKN Pusat dan Perwakilan Jakarta ini diikuti juga oleh BPP PKN Pusat (Ketum : Christian Zebua ; Ketua Pelaksana Harian : HS. Hulu - yang juga Wakil Bupati Nias Utara), dan BPP PKN Perwakilan Jakarta (Ketua : Saroziduhu Zebua ; Sekretaris : Fa'ahakhododo Maruhawa ; Bendahara : Selsius Baeha ; dan sejumlah fungsionaris BPP PKN Perwakilan Jakarta). Beberapa tokoh dan aktifis masyarakat Kepulauan Nias di Jakarta - menghadiri pertemuan yang beragendakan : penguatan BPP PKN untuk melanjutkan hasil-hasil tahapan perjuangan BPP PKN dalam rangka Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias ; dan penguatan program dan kinerja Kepala Daerah Se-Kepulauan Nias dalam rangka melayani rakyat dan membangun wilayah Kepulauan Nias. Beberapa tokoh dan aktif yang hadir, antara lain : Pdt. Eka Telaumbanua, Pdt. Agustus Nazara, Letkol TNI AD Adlansyah Hia, Fatty Hulu, M. Sinufa Zebua, Esther Telaumbanua, Bazatogu Hia, Faawosa Daeli, Amaliha Lase, Irvan Polem, Anton Zagoto, Finsen Mendrofa, Warda Larosa, Apolonius Lase, Natalman Zagoto, dan lain-lain.

 Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP PKN) sudah lama terbentuk, jauh waktu beberapa tahun sebelum sekarang ini. BPP PKN Pusat dibentuk dan dikukuhkan tahun 2010 di Kepulauan Nias dan berlokasi atau beralamat di Kepulauan Nias, dengan jajaran kepengurusan pertama, yaitu : Ketua Umum (Ketum) Firman Harefa (saat itu Sekda Kota Gunungsitoli - Kepulauan Nias), Sekretaris Umum (Sekum) Fabowosa Laia (saat itu Pejabat Struktural di Pemerintah Kabupaten Nias Selatan), dan Bendahara Umum (Bendum) : . BPP PKN Perwakilan Jakarta berlokasi dan beralamat di Jakarta, dibentuk dan dikukuhkan tahun 2012 di Jakarta, dengan Ketua Saroziduhu Zebua, Sekretaris Fa'ahakhododo Maruhawa, Bendahara Selsius Baeha. Selanjutnya BPP PKN Perwakilan Medan berlokasi dan beralamat di Medan, dibentuk dan dikukuhkan tahun 2012 di Medan, dengan Ketua Fatibaso Mendrofa, Sekretaris Penyabar Nakhe, Bendahara Yasokhi Hia.

BPP PKN pada dasarnya merupakan unit satuan organisasi yang bersifat kemasyarakatan yang muatan dan cakupan fungsi, tugas, dan kerjanya strategis dan teknis. Hal ini untuk menunjukkan secara murni bahwa organ ini hadir untuk mengorganisasikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam rangka Pembentukan Provinsi Kepni. Selanjutnya untuk menguati dan melengkapi keberadaan BPP PKN Pusat agar memiliki legitimasi, hubungan, dan kebersamaan yang kooperatif dengan jajaran eksekutif dan legislatif di Kepulauan Nias maka posisi letak BPP PKN berada dan berlokasi di Kepni, dengan menaungi BPP PKN Perwakilan Medan dan BPP PKN Perwakilan Jakarta. Kemudian rata-rata fungsionarisnya (BPP PKN Pusat) bertempat tinggal di Kepni, dan khusus untuk figur Ketua Umum diangkat dan ditetapkan dari kalangan eksekutif. Hal-hal lain lagi yang menjadi pemikiran dan pertimbangan bahwa figur Ketua Umum berasal dari eksekutif, antara lain : (1). Ketua Umum yang berasal dari kalangan yang sedang menjabat eksekutif pada dasarnya dapat efektif berkomunikasi dan bekerjasama dengan sesama jajaran eksekutif di tingkat Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Nasional (Kementerian Dalam Negeri dan jajaran eksekutif lainnya) karena memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang sama antar sesama eksekutif. (2). Ketua Umum yang berasal dari kalangan yang sedang menjabat eksekutif pada dasarnya dapat berhubungan dan menggerakkan eksekutif dan jajaran kepegawaian dan jajaran lainnya karena sama-sama bertugas di jajaran dan kewilayahan yang sama (Kepni). (3). Ketua Umum yang berasal dari kalangan yang sedang menjabat eksekutif pada dasarnya memiliki posisi yang memungkinkan dan mendorong adanya dukungan untuk kebutuhan yang diperlukan dalam rangka perjuangan. (4). Ketua Umum yang berasal dari kalangan yang sedang menjabat eksekutif pada dasarnya pernah terlibat dan berpengalaman dalam hal perjuangan pembentukan DOB (pemekaran). (5). Ketua Umum yang berasal dari kalangan yang sedang menjabat eksekutif pada dasarnya melambangkan dan memastikan bahwa figur ini dan organ yang dipimpinnya memiliki legitimasi, hubungan, dan kerjasama dengan jajaran eksekutif (Kepala Daerah Se-Kepulauan Nias). Dengan latarbelakang pemikiran dan pertimbangan ini maka yang menjadi Ketum BPP PKN yaitu Firman Harefa (Sekda Kota Gunungsitoli), selanjutnya digantikan oleh Hermit Hia (Wakil Bupati Nias Barat), kemudian digantikan Oleh Haogosokhi Hulu (Wakil Bupati Nias Utara) yang menjabat amat tersingkat, hanya sekian waktu, yang kemudian digantikan Oleh Christian Zebua.

BPP PKN (Pusat, Perwakilan Jakarta, Perwakilan Medan) sejak dibentuk telah bekerja sepenuhnya dengan pengabdian dan pengorbanan luar biasa, tidak pernah mundur selangkahpun dan tidak pernah kehilangan harapan sedikitpun. BPP PKN (Pusat, Perwakilan Jakarta, Perwakilan Medan) sudah menoreh pengabdian dan pengorbanan tanpa batas, tanpa jerih payah, dan tanpa kenal lelah untuk bekerja dan berjuang sepenuhnya dalan rangka Pembentukan Provinsi Kepni. Hal demikian semua karena kerjasama yang baik dan tepat, dan atas Kasih Kuasa Tuhan, serta dukungan penuh dan tulus dari masyarakat. Menurut Firman Jaya Daeli (mantan Anggota Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI) yang juga pernah menjadi salah seorang Tim Perumus UU Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Banten, Bangka Belitung, dan Gorontalo, format unit satuan organisasi serta kualitas dan intensitas tugas kinerja BPP PKN tergolong baik, bagus, dan efektif. BPP PKN adalah salah satu good model di antara sekian Kepanitiaan lain yang juga memperjuangkan Pembentukan DOB (Calon Provinsi) di wilayah lain di Indonesia.

 Setiap dan semua tingkatan BPP PKN berfungsi dan bertugas berdasarkan tingkatan masing-masing. BPP PKN Medan menangani urusan tingkat Provinsi Sumut di Medan, sedangkan BPP PKN Jakarta selain turut mengurusi perihal tingkat Provinsi Sumut di Medan, juga sepenuhnya mengurusi tingkat Nasional di Jakarta. Kepengurusan BPP PKN Pusat apalagi BPP PKN Perwakilan Medan dan Jakarta selama dan sebelum ini sudah lama menunjukkan kualitas dan prestasi hasil kerja yang gemilang untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Kepni. Setiap dan semua prosedur, mekanisme, tahapan, tatacara pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) tingkat Provinsi telah diikuti, dilalui, dan dilengkapi oleh BPP PKN. Kerjasama internal kepengurusan BPP PKN dan kerjasama BPP PKN dengan ekternal beserta dukungan eksekutif, legislatif, dan berbagai pihak di setiap dan semua tingkatan menjadi modal kuat ketika BPP PKN menyiapkan semua persyaratan mutlak dan tambahan dalam rangka pembentukan Provinsi Kepni. BPP PKN sesungguhnya dan senyatanya sebelum dan saat September 2014 berhasil memperjuangkan agenda Pembentukan Provinsi Kepni untuk dibahas dan diproses menjadi UU Provinsi Kepni. Seluruh persyaratan sudah terpenuhi dan semua pihak sudah mendukung bahkan menyetujui.

 Pembahasan terhenti di tahapan akhir sebelum memasuki sidang Paripurna DPR-RI. Ketika itu keputusan politik berkesimpulan bahwa tak ada satupun DOB yang ditetapkan menjadi Daerah Otonom dalam UU. Keputusan politik ini bukan disebabkan faktor BPP PKN. Dipastikan dan ditegaskan bahwa BPP PKN tidak gagal, bahkan setelah itu (September 2014), BPP PKN khususnya Perwakilan Jakarta tahun 2015 semakin aktif dan tertantang untuk meningkatkan doktrin dan semangat kerja untuk memperjuangkan Pembentukan Provinsi Kepni. BPP PKN melanjutkan perjuangan dengan mengorganisasikan dan melaksanakan sejumlah kegiatan, mulai dari tahun 2015 sampai sekarang ini dan berlanjut seterusnya sampai terwujud dan terbentuk Provinsi Kepni.

BPP PKN selama ini selalu bekerja maksimal dan berjuang optimum. BPP PKN senantiasa terus menerus melakukan setiap dan segala hal yang berkaitan dengan Pembentukan Provinsi Kepni sembari menunggu adanya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Penataan Daerah Otonom. DPR-RI dan BPP PKN senantiasa bergerak terus dengan setia dan tulus sembari menanti kebijakan Pemerintah mengenai Pembentukan DOB. Agenda Pembentukan Provinsi Kepni harus menjadi dan semoga merupakan solusi untuk menyeterahkan dan memakmurkan rakyat serta mengembangkan dan memajukan wilayah Kepulauan Nias. Agenda kita bersama adalah agenda tunggal yaitu : mendukung dan membantu sepenuhnya BPP PKN yang sudah ada dan telah bekerja penuh pengabdian untuk bekerja bersama melanjutkan proses dan kerja perjuangan BPP PKN yang sudah jelas dan nyata menunjukkan hasil karena sudah di ambang pintu jendela keberhasilan. Yakini, percayai, dan sekaligus kerjakan itu dalam suasana keutuhan, kebersamaan, dan kekeluargaan, dengan semangat persaudaraaan, persahabatan, persatuan, dan Gotong Royong.

BPP PKN (Pusat, Perwakilan Jakarta, Perwakilan Medan) sejak dibentuk telah bekerja sepenuhnya dengan pengabdian dan pengorbanan luar biasa, tidak pernah mundur selangkahpun dan tidak pernah kehilangan harapan sedikitpun. BPP PKN (Pusat, Perwakilan Jakarta, Perwakilan Medan) sudah menoreh pengabdian dan pengorbanan tanpa batas, tanpa jerih payah, dan tanpa kenal lelah untuk bekerja dan berjuang sepenuhnya dalan rangka Pembentukan Provinsi Kepni. Hal demikian semua karena kerjasama yang baik dan tepat, dan atas Kasih Kuasa Tuhan, serta dukungan penuh dan tulus dari masyarakat. Menurut Firman Jaya Daeli (mantan Anggota Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI) yang juga pernah menjadi salah seorang Tim Perumus UU Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Banten, Bangka Belitung, dan Gorontalo, format unit satuan organisasi serta kualitas dan intensitas tugas kinerja BPP PKN tergolong baik, bagus, dan efektif. BPP PKN adalah salah satu good model di antara sekian Kepanitiaan lain yang juga memperjuangkan Pembentukan DOB (Calon Provinsi) di wilayah lain di Indonesia.

 Setiap dan semua tingkatan BPP PKN berfungsi dan bertugas berdasarkan tingkatan masing-masing. BPP PKN Medan menangani urusan tingkat Provinsi Sumut di Medan, sedangkan BPP PKN Jakarta selain turut mengurusi perihal tingkat Provinsi Sumut di Medan, juga sepenuhnya mengurusi tingkat Nasional di Jakarta. Kepengurusan BPP PKN Pusat apalagi BPP PKN Perwakilan Medan dan Jakarta selama dan sebelum ini sudah lama menunjukkan kualitas dan prestasi hasil kerja yang gemilang untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Kepni. Setiap dan semua prosedur, mekanisme, tahapan, tatacara pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) tingkat Provinsi telah diikuti, dilalui, dan dilengkapi oleh BPP PKN. Kerjasama internal kepengurusan BPP PKN dan kerjasama BPP PKN dengan ekternal beserta dukungan eksekutif, legislatif, dan berbagai pihak di setiap dan semua tingkatan menjadi modal kuat ketika BPP PKN menyiapkan semua persyaratan mutlak dan tambahan dalam rangka pembentukan Provinsi Kepni. BPP PKN sesungguhnya dan senyatanya sebelum dan saat September 2014 berhasil memperjuangkan agenda Pembentukan Provinsi Kepni untuk dibahas dan diproses menjadi UU Provinsi Kepni. Seluruh persyaratan sudah terpenuhi dan semua pihak sudah mendukung bahkan menyetujui.

 Pembahasan terhenti di tahapan akhir sebelum memasuki sidang Paripurna DPR-RI. Ketika itu keputusan politik berkesimpulan bahwa tak ada satupun DOB yang ditetapkan menjadi Daerah Otonom dalam UU. Keputusan politik ini bukan disebabkan faktor BPP PKN. Dipastikan dan ditegaskan bahwa BPP PKN tidak gagal, bahkan setelah itu (September 2014), BPP PKN khususnya Perwakilan Jakarta tahun 2015 semakin aktif dan tertantang untuk meningkatkan doktrin dan semangat kerja untuk memperjuangkan Pembentukan Provinsi Kepni. BPP PKN melanjutkan perjuangan dengan mengorganisasikan dan melaksanakan sejumlah kegiatan, mulai dari tahun 2015 sampai sekarang ini dan berlanjut seterusnya sampai terwujud dan terbentuk Provinsi Kepni.

 BPP PKN selama ini selalu bekerja maksimal dan berjuang optimum. BPP PKN senantiasa terus menerus melakukan setiap dan segala hal yang berkaitan dengan Pembentukan Provinsi Kepni sembari menunggu adanya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Penataan Daerah Otonom. DPR-RI dan BPP PKN senantiasa bergerak terus dengan setia dan tulus sembari menanti kebijakan Pemerintah mengenai Pembentukan DOB. Agenda Pembentukan Provinsi Kepni harus menjadi dan semoga merupakan solusi untuk menyeterahkan dan memakmurkan rakyat serta mengembangkan dan memajukan wilayah Kepulauan Nias. Agenda kita bersama adalah agenda tunggal yaitu : mendukung dan membantu sepenuhnya BPP PKN yang sudah ada dan telah bekerja penuh pengabdian untuk bekerja bersama melanjutkan proses dan kerja perjuangan BPP PKN yang sudah jelas dan nyata menunjukkan hasil karena sudah di ambang pintu jendela keberhasilan. Yakini, percayai, dan sekaligus kerjakan itu dalam suasana keutuhan, kebersamaan, dan kekeluargaan, dengan semangat persaudaraaan, persahabatan, persatuan, dan Gotong Royong. [014]

Label: ,

Selasa, 26 September 2017

APRESIASI KEHADIRAN "AKRINDO" KIRANYA MENJADI PILAR DEMOKRASI YANG TANGGUH


Jakarta, gelorahukum.com - Perkembangan media massa saat ini sangatlah pesat, Mulai dari Media Online, Media Elektronik, maupun Media Cetak. Media massa sangat membantu dalam menghubungkan masyarakat membawa ke pandangan publik, Informasi yang dibagikan kepada masyarakat dalam skala besar melalui Televisi, Radio, Koran, Internet, dan Majalah. Assosiasi Kabar Online Indonesia (AKRINDO) menggelar Rapat Terbatas di Jalan Vikamas Utara Blok E-2 No. 31, RT. 10/RW. 5, Kapuk Muara, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14460 membahas perkembangan media dan memberikan solusi untuk mengantisipasi Berita HOAX, Senin (11/09/2017).

Sejak diberlakukan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Bahwa kemerdekaan Pers merupakan salah satu wujud kedaulatan  rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara yang Demokratis. Sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang - Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang - undang." Atas dasar itu, Assosiasi Kabar Online Indonesia (AKRINDO) lahir untuk mewadahi Media yang ada di seluruh Indonesia supaya bisa menciptakan Media yang Berkwalitas.

Ketua Umum AKRINDO Drs. Maripin Munthe mengatakan, Guna menghindari Berita HOAX yang selama ini menjadi Dilema didalam dunia jurnalistik. Maka kami menaungi media - media yang Belum dan tidak terverifikasi oleh Dewan Pers dan sekaligus membuat Aturan yang berbunyi, Pemberitaan harus sesuai 5W+1H,  Sumber berita harus bertangung Jawab, dan AKRINDO akan lebih memaksimalkan kwalitas wartawan yang tergabung dalam Organisasinya. Dengan seperti itu, Ketika ada pemberitaan viral Kwalitas Berita dijamin tidak HOAX. Karena wartawan dibawah naungan Organisasi Wartawan seperti AKRINDO lebih mengedepankan Data dan Fakta di lapangan, Tutur Maripin Munthe.

Menambahkan, " Kita sebagai Organisasi Wartawan seharusnya Merangkul, Menaungi, dan Membantu Jurnalis di lapangan yang mendapatkan diskriminasi dari pihak manapun juga. Cari musuh itu mudah, Tapi cari persaudaraan itu sulit..! Kalau bisa kita semua Insan Pers itu Bersatu, Bukan saling bermusuhan. Ini harapan AKRINDO kedepannya, " Tegas Ketua Umum AKRINDO.

Lanjut Maripin Munthe, Pers Nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Peranannya dengan sebaik - baiknya berdasarkan Kemerdekaan Pers yang Profesional. Sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Pers Nasional juga berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang  berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial, Tutup Ketua Umum AKRINDO Maripin Munthe.

Terobosan yang di gelorakan pengurus DPP AKRINDO akhirnya menuai sikap simpatisan dari sejumlah kalangan media, sejumlah jurnalis dari sumatera Utara, diantaranya Efendi Z, ungkap apresiasi atas kehadiran AKRINDO di bumi Nusantara ini, serta berharap dapat menjadi wahana insan Pers dalam menemukan Jati diri yang sesungguhnya sebagai pilar demokrasi yang tangguh di republik ini, sehingga pihak kami dari www.gelorahukum.com, sedang bermusyawarah untuk menggabungkan diri seandainya pihak DPP AKRINDO kelak  berkenan menerima kami. Sumber : Postnews.com  [*]


Label:

Senin, 25 September 2017

Alasan Pornografi Sangat Berbahaya Bagi Anak-anak


Jakarta, gelorahukum.com -- Bahaya terekspos pornografi pada anak ternyata tak hanya menimbulkan efek kecanduan dan membentuk karakternya hingga dewasa. Lebih jauh lagi, anak-anak pun berpeluang untuk mempraktikkan apa yang mereka saksikan. 

Dikutip dari buku Raising Children In Digital Era karya psikolog Elizabeth Santosa, seseorang yang telah terekspos pornografi di bawah 14 tahun memiliki peluang yang lebih tinggi untuk menjadi pelaku kejahatan dan pemerkosa.. 

Beberapa waktu lalu mencuat kasus Emon yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap ratusan orang anak. Dari kasus itu terungkap pula bahwa Emon merupakan korban kekerasan seksual sejak usianya masih dini. 

Bahkan sebuah studi menyebutkan bahwa anak yang terekspos pornogafi berpeluang melakukan perilaku seksual terhadap anak lain. Meski anak tersebut tidak pernah mengalami kekerasan seksual sewaktu kecil. Tapi ekspos terhadap pornografi sejak dini pun bisa melandasi perbuatan tidak senonoh itu. 

Penelitian dari Dr. Jennings Bryant menemukan, 80 persen pelajar usia 18 tahun pernah melihat pornografi. Bahkan dari 10 orang, tujuh di antaranya ingin mencoba melakukan aktivitas seksual yang mereka lihat sebelumnya. 

Hal ini akan menjadi sangat berbahaya ketika melihat konten berbau pornografi sudah menjadi kebiasaan. Dalam bukunya, Elizabeth mengungkapkan hukuman saja tidak cukup untuk menghentikan mereka. 

"Jika anak sudah memiliki kecanduan pornografi, untuk mengubah perilakunya tidak bisa hanya dengan mengubah pola pikirnya. Tapi juga harus mengubah kebiasaannya," tulis Elizabeth. CNN

Label: ,

Beredar Narkoba Jenis Baru, Seorang Pelajar SD Tewas di Kendari


Jakarta, gelorahukum.com Seorang siswa SD kelas 6 di Kendari tewas setelah mengonsumsi obat yang diduga narkoba. Siswa yang belum diketahui namanya tersebut menjadi bagian dari sekitar 50 orang yang menjadi korban narkoba tersebut.
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari Murniati mengatakan dari jumlah tersebut tercatat 30 di antaranya adalah remaja berstatus pelajar. "Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, sampai saat ini jumlahnya sudah 50 orang," kata Murniati di Kendari, Rabu 13 September 2017 malam.

Sebelumnya para korban tersebut dirawat di rumah sakit setelah mengalami kejang-kejang dan halusinasi. "Jenis obatnya, kita masih selidiki. Untuk data sementara ada 30 orang yang dirawat tersebar di beberapa rumah sakit, seperti Rumah Sakit Jiwa Kendari, RS Bhayangkara, Rumaj sakit Abunawas, Rumah Sakit Ismoyo, dan Rumah Sakit Bahteramas," jelas Murniati di RSJ Kota Kendari.

Perihal kejadian ini terjadi secara bersamaan, Murniati   belum dapat memastikan penyebabnya. Korban yang  sadar juga masih belum bisa memberikan keterangan rinci perihal konsumsi barang tersebut.  Begitu juga terkait konsumsi yang dilakukan secara berjamaah. "Jadi untuk keterangan awal barang  tersebut didapatkan dari sumber yang berbeda ada dalam bentuk minuman penambah stamina, bir, wiski serta tablet. Semua bahan-bahan tersebut dicampur jadi satu," kata Murniati

Ia juga menambahkan saat ini BNN kota Kendari bersama BNN Provinsi Sultra serta kepolisian tengah melakukan pengembangan kasus untuk penyelidikan lebih lanjut. Murniati mengatakan ada korban yang menyebutkan sejumlah nama yang diduga kuat sebagai penyalur atau pengedar dari jenis obat yang mereka konsumsi.

Murniati juga mengimbau kepada masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak usia remaja dan anak-anak agar berhati-hati untuk tidak menerima pemberian barang yang mencurigakan dari orang  yang tak dikenal ataupun yang dikenal. Sumber : Tabloid bintang.com

Label: , ,

Narkoba Jenis Baru Sudah Beredar di Indonesia


JAKARTA, gelorahukum.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan, narkotika jenis flakka telah masuk ke Indonesia. Hal tersebut berdasarkan hasil temuan tim laboratorium BNN.
"Kemarin kita mengindikasi dari hasil laboratorium BNN, masuknya narkotika jenis flakka. Jadi, flakka yang ada di YouTube yang dilihat oleh masyarakat, ternyata sudah masuk di Indonesia," kata Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso, saat menggelar acara Pesan Buwas untuk Anak Indonesia di Kantor BNN, Cawang, Jakarta, Jumat (21/7/2017).
 "Hal tersebut sudah dibuktikan oleh laboratorium kita. Yang lalu kita memang masih ragu-ragu, tapi kemarin kita sudah nyatakan flakka sudah masuk Indonesia," sambungnya.
Menurut pria yang akrab disapa Buwas itu, flakka memiliki efek yang sangat kuat. Pengguna yang memakai barang tersebut merasa dirinya tidak seperti manusia, dan seperti orang gila.
"Maka kita harus antisipasi terhadap ancaman peredarannya, dan penyalahgunaan oleh penguna yang sudah addicted, karena mereka akan cari barang ini," ujar Buwas.
Narkotika jenis flakka yang ditemukan oleh BNN berbentuk serbuk. Flakka mengandung bahan senyawa aktif kimia alpha-PVP.
Zat ini adalah stimulan utama yang merangsang naiknya hormon dopamin. Dopamin semacam neurotransmiter di otak. Apabila jumlahnya berlebihan, akan menimbulkan kesenangan berlebihan, agresivitas tinggi, hingga tak sadarkan diri. [*]

Label: ,

Lanjutan Praperadilan Vs KPK, Novanto akan Datangkan Ahli Hukum


Jakarta, gelorahukum.com - Sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali digelar hari ini. Agenda sidang hari ini menghadirkan saksi dari pihak Novanto. Kuasa hukumnya menyebut akan menghadirkan sejumlah ahli bidang hukum.

"Yang jelas, ahli hukum acara pidana dan tata administrasi negara," kata Kuasa hukum Setya Novanto, Ketut Mulya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Pasar Minggu, Jaksel, Senin (25/9/2017) kemarin.

Ketut berencana ingin menghadirkan empat orang saksi. Selain itu, pihaknya juga akan membawa bukti berupa dokumen tambahan.

"Ada beberapa bukti surat, satu atau dua bukti. Nanti besok kita lihat. Suratnya sedang kita siapkan, mudah-mudahan besok kita bisa hadirkan," ungkapnya.

 

Sebelumnya, Novanto meminta status tersangkanya digugurkan melalui praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Novanto, Agus Trianto menyatakan Ketua DPR itu telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 17 Juli 2017. Kemudian pada 18 Juli, Novanto menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP). Atas fakta tersebut, Agus menilai belum ada proses penyidikan yang sekaligus berbarengan dengan penetapan tersangka. Ia menilai KPK melanggar SOP penyidikan.

"Penetapan tersangka harusnya dilakukan proses penyidikan, termohon telah salah dan keliru, penetapan tersangka dulu dan baru setelah itu dilakukan penyidikan sehingga permohonan tersangka itu menyalahi KUHAP sehingga harus dinyatakan batal demi hukum," ujar Agus di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (20/9/2017). 


Selain itu, Agus mengatakan penetapan tersangka bagi Novanto belum didasari dua alat bukti yang sah. Sebab, menurut kuasa hukum, penyidik tidak boleh menggunakan alat bukti berdasarkan alat bukti orang lain. 

Apalagi nama Novanto dalam putusan sidang terdakwa mantan Dirjen Dukcapil Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Administrasi Keuangan Kemendagri Sugiharto pada kasus pengadaan e-KTP tidak ada. Agus mengatakan padahal penaikan status tersangka oleh KPK merupakan pengembangan dari kasus Irman dan Sugiharto. 


Sementara itu, KPK juga telah menyiapkan sejumlah ahli untuk memperkuat keterangannya di praperadilan. Bukti elektronik yang memuat komunikasi antara Novanto dan sejumlah pihak pun akan ditampilkan di sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon itu.

Label: ,

PANTAI SORAKE, NISEL GELAR SURFING CONTEST


Nisel, gelorahukum.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Nisel memanfaatkan momen hari jadi Kabupaten Nias Selatan (Nisel) ke 14 untuk menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Dua even keren pun di create pada 25-28 Juli 2017. Satunya Nias Selatan Open Surfing Contest 2017 (NSOSC 2017). Satunya lagi Festival Lagu Daerah, Budaya, dan Tradisi Kabupaten Nias Selatan 
Even-even keren tadi akan dilaksanakan di Pantai Sorake. Total hadiahnya, Rp 87 juta. Semua itu terselenggara atas kerjasama pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Nias Selatan dengan Asosiasi Peselancar Nias Selatan (APNS) mengadakan Nias Selatan Open Surfing Contest (NSOSC) dan didukung Kementerian Pariwisata. 
“Karena memang ombak lagi tinggi-tingginya, khususnya di Pantai Sorake, kami akan melaksanakan lomba selancar atau surfing yang terbuka bagi peselancar lokal dan mancanegara. Tentu, tujuan besarnya adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisata, baik lokal maupun mancanegara, ke Nias Selatan,” ujar Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Nias Selatan Anggreani, Kamis (20/7).
Menurut Anggreani, kegiatan ini akan diadakan secara reguler setiap tahun sehingga para pencinta selancar serta wisatawan dari seluruh dunia bisa menikmati keindahan alam di Nias Selatan. Terakhir, lomba sejenis dilakukan tahun lalu pada pelaksanaan Pesta Ya’ahowu 2016.
Selain untuk memeriahkan peringatan hari jadi, NSOSC 2017 ini juga dimaksudkan guna menjaring bakat-bakat generasi muda Nias di bidang olahraga selancar sehingga mampu berkompetisi di tingkat nasional dan internasional pada masa mendatang.
"NSOSC 2017 akan dibagi dalam 3 divisi, yaitu Man Division (pria, 16 tahun keatas), Woman Division, dan Grommet (pria dan wanita)," sebut Anggreani.
Selain kegiatan NSOSC 2017, Pemkab Nias Selatan juga menggelar festival budaya dan tradisi, festival lagu daerah, dan adat istiadat Nias Selatan, seperti faluaya, famadaya harimao, lompat batu, tari moyo, dan fataelesa. Tradisi dan budaya ini adalah warisan leluhur Nias Selatan yang perlu terus dilestarikan.
Pantai Sorake merupakan surganya bagi pecinta surfing (bermain selancar). Pantai ini juga masuk dalam 10 besar tempat surfing terbaik di dunia bahkan disebut-sebut nomor 2 di dunia setelah Hawai. Di bulan Juni-Juli Pantai Sorake sangat ramai dikunjungi turis asing untuk berselancar karena ketinggian ombaknya bisa mencapai 10-12 meter.
Selain tempat favorit untuk selancar, pantai sorake ini sangat unik karena tidak ditemukan pasir yang melandai dimana pantai pada umumnya, yang ada adalah batu karang yang bertebaran. Terumbu karang yang ada dipantai ini sangatlah indah untuk dipandang. Kemudian, di sekitar pantai sudah terdapat penginapan dan hotel sehingga tidak perlu repot lagi.
Untuk menuju Pulau Nias melalui jalan laut, jarak yang harus di tempuh adalah kurang lebih 85 mil perjalanan laut atau 12 jam perjalanan laut dengan mengunakan kapal feri dari Kota Sibolga, Sumatera Utara menuju dermaga kapal Gunung Sitoli. Gunung Sitoli adalah satu-satunya kota terbesar di Pulau Nias.
Dari Gunung Sitoli menuju Kota Teluk Dalam memerlukan waktu 4 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda empat. Sedangkan perjalanan ke Pulau Nias menggunakan pesawat udara berangkat dari Bandara Kuala Namu, Kota Medan, Sumatera Utara.
Seperti diketahui, Kemenpar gencar perkenalkan spot baru surfing yang terhitung world class di Indonesia. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, ada tiga hal strategis, dukungan promosi Kemenpar di event ini. 
Pertama, penggemar surfing ini adalah wisman yang kebanyakan berasal dari Australia. Mereka sudah menjadikan Bali sebagai the second home, karena surfing. Mereka sudah familiar berselancar di ombak Kuta Bali.
“Marketnya sudah jelas, mereka sudah ke Bali. Sekarang tinggal diperkenalkan spot baru itu ke negaranya,” kata Arief Yahya.
Kedua, prinsip dalam sport tourism juga harus dipakai. Di event-nya sendiri, mungkin tidak besar direct impact-nya, tetapi indirect-nya, atau media value-nya pasti jauh lebih tinggi.
“Dari media value itulah opportunity baru terbangun. Kalau wisman sudah jatuh cinta, mereka akan datang lagi bersama keluarga dan rombongannya. Rata-rata sport tourism itu 60% menjadi repeater,” ujar Menpar Arief Yahya. (*)

Label:

Olah Raga Selancar Bermain Dengan Ombak Reaksi Menantang


Nusantara, gelorahukum.com merupakan permainan ekstrim, menjadi pilihan bagi penggemar olahraga pantai. Olahraga ini berlangsung di atas ombak yang tinggi, dengan menggunakan papan sebagai tempat untuk berdiri (pijakan). Papan selancar bergerak dengan tenaga ombak, yang arahnya dikemudikan oleh peselancar. Keahlian menjaga keseimbangan membuat peselancar tetap bertahan di atas ombak. Namun, saat bermain olahraga ekstrim ini kita harus tetap waspada dengan segala resikonya.

Sejarah olahraga Selancar, Di awal abad ke-20 berselancar mulai dikenal oleh orang Amerika dan Australia dan komunitas selancar pun terbentuk pada beberapa pantai di negara Paman Sam tersebut. Budaya selancar muncul akibat dari naik pamornya olahraga yang kemudian melahirkan gaya hidup tersebut dan tercermin dari berbagai produk, musik, fashion, majalah hingga film-film yang menggambarkan anak pantai yang serba santai. Para sosiolog Amerika pada pertengahan tahun 50-an mencapnya sebagai budaya orang malas. Tetapi di era abad 19 awal olahraga ini mulai digemari oleh kalangan muda, sehingga olah raga ini menjadi semakin populer dan lebih mendunia (Wikipedia).

Surfer (peselancar) memiliki tempat favorit tersendiri, tujuan bermain dengan ombak. Khususnya di wilayah Indonesia, Pantai Kuta Bali, Pantai Sorake Nias Selatan, Pantai Lhok Nga Aceh Besar, dan Pantai Gerupuk Lombok Tengah, baik untuk olahraga selancar dan telah dikenal di mata dunia.

Bagi peselancar pemula, perlu diperhatikan hal-hal terpenting sebelum melakukan olahraga ekstrim ini.Pertama, melakukan pemanasan untuk melenturkan otot-otot tubuh, sehingga mencegah terjadinya kram. Kedua, belajar membaca ombak, karena jenis ombak untuk olahraga selancar terdiri dari ombak bergerak pelan, cepat dan adapula ombak menyerupai lingkaran. Ketiga, informasi tentang lokasi surfing, mengetahui apakah daerah tersebut memiliki karang atau banyak bebatuan, atau menjadi daerah larangan.

Memahami atau belajar olahraga selancar membutuhkan waktu yang cukup, tergantung semangat belajar kita. Jika menginginkan guru atau trainer yang lebih professional maka sebaiknya melaluiSekolah Selancar, seperti yang ada di Kuta Bali. Bila ingin yang lebih murah, Anda dapat belajar pada orang yang pekerjaannya menyewakan papan selancar dan biasanya memberikan jasa privat belajar selancar. Orang seperti itu dapat anda temukan di pinggir pantai lokasi berselancar. [Team]

Ketika anda sudah bisa olahraga selancar ini, rasakan kenikmatan bermain dengan ombak. Namun, tetap waspada dengan resiko yang dapat terjadi

Label: ,

Kapuspen TNI dan Dewan Pers Sepakati Perjanjian Kerja Sama

CILANGKAP, gelorahukum.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos., M.Si, bersama Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Dewan Pers, di Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (25/9/2017). 

Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto S.Sos., M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan PKS antara TNI dan Dewan Pers menindaklanjuti MoU pada tanggal 9 Februari 2017 di Bali saat peringatan Hari Pers Nasional. “Penandatangan ini perlu ada pembahasan-pembahasan yang harus dilaksanakan untuk memperjelas MoU yang sudah ditandatangani oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dengan Dewan Pers,” ungkapnya.

“Penandatanganan kerja sama antara TNI dengan Dewan Pers  lahir guna  membangun hal-hal positif dalam pelaksanaan tugas, baik TNI maupun awak media, jangan sampai terjadi gesekan di lapangan  antara prajurit TNI  dengan awak media karena ketidakpahaman, ketidaktahuan dan ketidaksabaran, yang sebetulnya tidak perlu,” kata Mayjen TNI Wuryanto.

Lebih lanjut Kapuspen TNI mengatakan bahwa media massa memiliki nilai strategis, selain sebagai sumber informasi juga sebagai edukasi untuk masyarakat luas. “Kalau kita ingin mewujudkan Indonesia menjadi betul-betul yang berdaulat hebat, adil dan makmur, tentunya tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja, tetapi harus dikerjakan oleh semua komponen bangsa termasuk media massa,” ucapnya.

“Di lain pihak, TNI dengan tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI juga tidak bisa bekerja sendiri, apalagi kita semuanya paham bahwa Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta), sehingga mutlak Kemanunggalan TNI dan Rakyat harus bisa terbangun untuk mewujudkan semuanya,” ujar Kapuspen TNI.

Menjawab pertanyaan awak media, Kapuspen TNI mengatakan bahwa isi dari penandatanganan kerja sama ini ada empat objek yang selama ini menjadi kesalahpahaman, yaitu : perlindungan kebebasan pers, pencegahan kekerasan terhadap wartawan,  penegakan hukum, penyebarluasan informasi TNI, peraturan Dewan Pers dan informasi lain terkait kemerdekaan pers. “Prajurit TNI harus paham betul hasil kesepakatan yang ditandatangani hari ini, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan saat melaksanakan kegiatan bersama wartawan,” katanya.

Terkait pemutaran Film G 30 S/PKI, Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto mempersilahkan masyarakat  untuk menonton. “Prajurit di seluruh Indonesia agar menyaksikan film itu, sebagai pembelajaran sejarah yang pernah terjadi, sehingga  masyarakat dan prajurit tahu bahwa kita pernah mengalami sejarah kelam yang tidak boleh terulang lagi,”  ujarnya.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto juga menjelaskan bahwa HUT Ke-72 TNI yang akan dilaksanakan terpusat di Cilegon Banten tanggal 5 Oktober 2017, rangkaiannya sudah dimulai dari awal tahun 2017. “Kegiatan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan laporan TNI kepada pemerintah, dan kepada masyarakat atas apa yang telah diberikan oleh pemerintah dan masyarakat kepada TNI,[” ]

Label: ,

Anak Kandung Tikam Ayah Hingga Tewas


Nias Barat [Gelora Hukum] - Sungguh tragis nasib Hesombowo Gulo (60) warga Dusun I Balodano, Desa Hiambanua, Kecamatan Mandrehe Utara, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) harus meregang nyawa ditangan anak kandungnya sendiri Kristof Gulo (21) Minggu ( 24/9/2017 ) sekitar pukul 20 30 WIB malam kemarin.

Kejadian itu berawal Hesombowo Gulo selaku ayah melarang anaknya Kristof Gulo meminum tuak di rumahnya tak terima dengan teguran sang ayah, Kristof Gulo alias Forus nekat serta kalap langsung menghujamkan sebilah pisau ketubuh ayahnya, akibatnya usus perut sang ayah terburai dan seketika langsung tewas,setelah melihat sang ayah terkapar Kristof alias Forus langsung melarikan diri

Kapolres Nias AKBP Erwin Horja H Sinaga, SH,M.Si, melalui Kapolsek Mandehe AKP SP Siringo Ringo, SH, membenarkan kejadian pembunuhan itu bahwa dalam meringkus pelaku juga dibantu oleh Camat.

Dalam pelariannya telpon seluler pelaku masih aktif, untuk meringkus tidak mengalami kesulitan pelaku dibujuk oleh Camat mandrehe dan setelah itu langsung menyerahkan diri” kata Kapolsek.

lanjut Kapolsek “Kami bersama Camat menjemput pelaku didalam hutan untuk segera digiring ke Mapolsek Mandehe guna dilakukan pemeriksaan ”jelas AKP SP Siringo Ringo. [Team]

Label: , ,

Prysmian Cable Indonesia Langgar Aturan Menteri Tentang TKDN


Teguran Presiden Jokowi Sebut Banyak BUMN Yang Masih Belum Melihat TKDN pada rapat kabinet tanggal 1 agustus 2017 salah satunya telak mengarah pada BUMN di bidang pengelolaan kelistrikan yaitu PT (PERSERO) Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Ketua LSM PERANGKAP Andri Silaban merespon intruksi Presiden tersebut dan mengatakan "aneh para pelaksana kebijakan pemerintah ini, harus terus diingatkan langsung oleh Presiden, padahal semua itu sudah diatur sejak lama. dilanjutkannya "memang praktik itu sangat menguntungkan buat sebagian oknum yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan saya akan membongkar serta akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
Salah satunya adalah proyek pengadaan Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV secara terpusat. Bagi Pabrikan Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV di Indonesia.
Proyek yang mulai diumumkan pada Januari 2016 ini dimenangkan oleh PT PRYSMIAN CABLE INDONESIA di daerah karawang melalui proses lelang, dimana salah satu persyaratannya adalah implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus ditempatkan sebagai kebijakan strategis yang harus dijalankan secara konsisten
Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 dan perubahannya yaitu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Pada peraturan tersebut dengan jelas di pasal 27 disebutkan pihak ketiga yang melanggar akan dikenai sanksi administratif dan financial diantaranya dimasukan ke dalam daftar hitam juga dikenai denda 40 Milyar rupiah.
PT PRYSMIAN CABLE INDONESIA dengan jelas tidak menggunakan tingkat komponen dalam negeri karena mengimpor langsung dari Tiongkok secara kucing-kucingan dengan pihak pengguna jasa, dengan laporan yang tidak transparan kepada pihak auditor serta pengawas lainnya.
Bahkan adanya informasi bahwa proses pemenangan tender proyek tersebut melibatkan oknum panitia lelang, sehingga lolosnya PT PRYSMIAN CABLE INDONESIA menjadikan pemenang tender tersebut, karena dapat dipastikan adalah proyek pengadaan Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV, 2.000 mm2 belum dapat diproduksi di Indonesia, adapun informasi yang didapatkan bahwa PT PRYSMIAN CABLE INDONESIA dengan terburu-buru akan membangun pabrik tersebut awal januari 2018. (Sumber SRN)

Label:

AKRINDO, Laporkan Proyek Bronjong Tambal Sulam Nias Barat

Gelora Hukum, Nias Island - Dugaan  Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan rehabilitasi dan konstruksi daerah aliran sungai Moro’o yaitu pembangunan ronjong dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Nias Barat, lokasi Dusun I Togimbuaya Desa Iraonogambo Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat yang di kerjakan  oleh CV. TIARA, TA. 2016 senilai Rp.800.000.000.-  akhirnya dilaporkan di Polres Nias dan tembusan di sampaikan pada beberapa instasi terkait.
  
Dugaan korupsi pada proyek dimaksud di laporkan oleh DPD Asosiasi Kabar  Online Indonesia (AKRINDO) tanggal 25 Agustus  2017, nomor : 02 / DPD–AKRINDO / KPN / VIII /2017, dalam laporan terlapor pertama berinisial KM (direktur CV Tiara) Yon H (PPK BPBD Kab. Nias Barat TA.2016) di sebut sebagai terlapor ke dua.

Kepada awak media, Wakil Ketua DPD Akrindo Ya’atulo Gea menjelaskan, pada pelaksanaan proyek dimaksud disinyalir adanya dugaan tindak pidana Korupsi dan mengadung unsur tindakan melawan hukum, adanya penyalahgunaan jabatan / kewenangan, memperkaya diri sendiri atau orang lain, korporasi, yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara diperkirakan sedikitnya ± Rp. 350.000.000.- rupiah, karna kami menilai volume bangunan tersebut sangat tidak relefan dengan pagu dana semestinya.

Lanjut Gea, Pada pembangunan bronjong itu sangat tidak beraturan, di lakukan tanpa perhitungan mutu, pemanfaatan bahan material local di banyak ditemukan sejenis batu mangga, sehingga di bayangkan saja andai bangunan dimaksud di terjang banjir, tentu batu sejenis mangga dimaksud pasti benarantakan dan keluar dari kawat,

selain itu, pondasi bronjong, seharusnya di lakukan penggalian agar bangunan kokoh dan tidak mudah terbawa arus sungai, tetapi aneh bin ajaib, malah sebagian besar bangunan dimaksud hanya di letakan pada dasar sungai "tanpa pondasi", apa lagi kawat bronjong yang digunakan, keras dugaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya, di buktikan kondisi bronjong dimaksud, kini terlihat berantakan (longgar / tidak utuh)  sementara bangunannya tidak begitu lama usai dikerjakan TA 2016 lalu, ungkap Gea.

Melalui telepon seluler, oleh  Yon H (PPK BPBD Kab. Nias Barat TA.2016) mengatakan, pekerjaan dimaksud sudah selesai tandasnya mengakhiri. [Team]

Label: ,

Senin, 04 September 2017

Peran Strategis Pemuda Dalam Penguatan Pancasila Dan Bela Negara

Oleh : Firman Jaya Daeli


Jakarta, Gelorahuuum.com - Konstitusionalitas ideologi Pancasila bersumber dan berbasis pada konstitusi UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 menegaskan dan menjelaskan beberapa prinsip dasar dan utama dari sistem kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Pembukaan UUD 1945 juga mengamanatkan Pancasila. Dengan demikian, Pancasila memiliki keabsahan konstitusional yang merupakan sebuah keabsahan yang menyemangati dan memfasilitasi arah dan peta jalan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila pada hakekatnya mencerminkan kenyataan sosial dan kebenaran kultural masyarakat dan bangsa Indonesia. Hakekat Pancasila sejatinya merupakan watak kebudayaan dan sifat kepribadian nasional Indonesia yang lahir, tumbuh, dan digali dari kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya sekadar merupakan keabsahan konstitusional melainkan juga merupakan kenyataan sosial dan kebenaran kultural. Arus utama dan inti sari dari penyelenggaraan Pancasila sesungguhnya harus lebih berbasis dan berorientasi pada sifat dan watak kepribadian nasional bangsa Indonesia karena Pancasila merupakan kenyataan sosial dan kebenaran kultural masyarakat Indonesia. Bukan dan tidak semata-mata karena keabsahan konstitusional.
Pengorganisasian dan penyelenggaraan Pancasila adalah sebuah agenda aksi luhur dalam rangka penguatan Pancasila. Agenda ini semakin menemukan ruang karena didasari dan dilatari dengan pendekatan kesadaran hati dan panggilan nurani secara kemasyarakatan. Kesadaran dan panggilan ini menjadi hadir dan tumbuh karena Sila-Sila Pancasila melekat dan mewarnai kehidupan dan pergerakan masyarakat dan negara bangsa Indonesia.
Penguatan Pancasila berintikan pada sejauh mana dan sepanjang apa kualitas pelaksanaan Sila-Sila Pancasila berdasarkan falsafah, etos, jiwa, roh, dan semangat Pancasila. Pelaksanaan Sila-Sila ini semakin bermakna ketika ditandai dengan tampilnya kebijakan dan tindakan konkrit beserta praktik aksi nyata. Ada keteladanan, ada kesetiaan, dan ada keteguhan mempraxiskan Pancasila. Penguatan Pancasila tidak hanya sebatas pelaksanaan satu Sila saja dari Pancasila melainkan harus senantiasa dilaksanakan sekaligus secara utuh menyeluruh Sila-Sila lain. Pelaksanaan secara utuh menyeluruh Sila-Sila Pancasila mesti juga dibumikan untuk saling menguati dan melengkapi antar Sila-Sila, serta dalam rangka membangun kohesivitas Sila-Sila Pancasila. Apabila pelaksanaan Pancasila hanya sebatas satu Sila saja apalagi jika Sila yang dilaksanakan tersebut tidak dalam kerangka menyemangati dan menjiwai Sila-Sila lain maka sesungguhnya pelaksanaan salah satu sila tersebut justru kehilangan makna bahkan membebani doktrin Pancasila itu sendiri.
Sila Persatuan Indonesia misalnya, harus dipraxiskan terus menerus melalui penghormatan dan perayaan terhadap kebhinnekaan, keragaman, kemajemukan, kesatuan, keutuhan, kebersamaan, kedaulatan bangsa, ketahanan wilayah Indonesia. Pembumian sistem nilai Persatuan mesti sekaligus juga dalam rangka untuk menguati dan melengkapi Sila-Sila lain. Pembumiannya harus selalu paralel searah dan sejalan sekaligus dalam rangka memperkuat dan diperkuat dengan Sila-Sila lain Pancasila.
Pergerakan dan perjuangan menjaga dan memelihara kedaulatan negara bangsa Indonesia dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada dasarnya tidak hanya sekadar perihal pertahanan fisik geografi. Pergerakan dan perjuangan ini juga menyangkut dan mengandung perihal penyelenggaraan Pancasila secara sungguh-sungguh dan terus menerus. Ketika Pancasila ditegakkan dan dijalankan secara otentik, utuh menyeluruh, dan berkelanjutan maka sebenarnya agenda itu telah menyumbangkan sejumlah nilai ideologis dan strategis untuk merawat kedaulatan negara bangsa Indonesia dan keutuhan wilayah NKRI.
Konstruksi dan substansi pemikiran dan penjabaran Pancasila sesungguhnya sudah mendukung dan mengandung Bela Negara. Kandungan Bela Negara dan penguatan Bela Negara dapat diletakkan dalam kerangka pemahaman ini. Manakala Pancasila sungguh-sungguh diselenggarakan secara otentik, utuh menyeluruh, dan berkelanjutan maka penyelenggaraan tersebut bernilai positif dan berfungsi guna. Penyelenggaraan ini menjadi modal utama dan menciptakan situasi kondusif beserta suasana positif untuk mempertahankan dan membela NKRI, mengawal dan merawat kedaulatan negara bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara kesatuan dan keutuhan wilayah NKRI.
Pemuda Indonesia merupakan lapisan kaum muda dan kader potensial yang menginisiasi dan mengisi formasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemuda juga mewarnai dan menandai transisi dan konfigurasi kepemimpinan di berbagai lini. Pergumulan dan tantangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia merupakan pergumulan dan tantangan pemuda Indonesia. Pergumulan kritis dan tantangan serius NKRI dalam rangka penguatan ideologi Pancasila dan penguatan Bela Negara pada gilirannya menjadi pergumulan dan tantangan pemuda. Dalam bangunan besar pemikiran dan pemahaman ini, peran strategis pemuda Indonesia menjadi relevan dan menemukan ruang. Pemuda sebagai garda depan dan gugusan utama masyarakat dan bangsa Indonesia harus senantiasa bergotongroyong dan bekerja bersama memajukan masyarakat, membangun bangsa, memakmurkan NKRI yang berideologi Pancasila berdasarkan konstitusi UUD 1945 dengan etos dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sungguh dirindukan dan dinantikan kehadiran, keberadaan, kegunaan, kemanfaatan Sekolah Kader atau Sekolah Kepemimpinan, Sekolah Kepemimpinan Pemuda Nasional atau Sekolah Kader Kepemimpinan Pemuda Nasional.
Gagasan ini Firman Jaya Daeli Menyampaikan Pemikiran Sebagai Pembicara Bersama Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri (Komjen Pol. Lutfi Lubihanto) Mewakili Kapolri Dan Ketum Pemuda Muhammadyah (Dahnil Anzar Simanjuntak), Dalam Simposium Nasional "", Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2017. 


Acara ini dilaksanakan DPP KNPI bekerjasama dengan kementerian Koordinator Politik, Hukum dan keamanan (Kemenko Polhukam) menyelenggarakan sebuah simposium Nasional, di Jakarta,  rabu [30/8/2017). Simposium Nasional diselenggarakan dengan rangka Perayaan HUT Kemerdekaan RI Ke-72, dengan format Simposium Nasional Pemuda Indonesia, dan Tema "Peran strategis Pemuda dalam Penguatan Pancasila dan Bela Negara". Kegiatan Simposiun Nasional dibuka secara resmi oleh Menko Polhukam (Wiranto) yang juga menjadi keynote Speaker Simposium. Penyelenggara Simposium dalam perencanaan awal mengundang sejumlah pembicara yaitu : Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Pemuda dan Olahraga, Panglima TNI, KAPOLRI, Kepala UKP-PIP, Ketum GP Anshor, Ketum Pemuda Muhammadyah, dan Firman Jaya Daeli (Pengamat Politik Hukum). [YH]

Label: