Selasa, 24 Agustus 2021

Kasus Penipuan Sertifikat Ngendap 3 Tahun Di Polrestabes Medan

MEDAN, GELORA HUKUM - Todo Eduard Agave Sianipar,SE (50) warga Jalan Setia Budi No.482 C Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan korban dugaan kasus penipuan dan penggelapan surat sertifikat tanah balik nama yang dilaporkan ke Polrestabes Medan berharap kepastian hukum. Karena laporannya ke Polrestabes Medan sudah tiga tahun berlalu belum juga ada penyelesaian dari pihak kepolisian.

Menurut Todo Eduard Agave Sianipar SE kepada wartawan, terlapor adalah Ronald Simanjuntak SH, warga jalan Sei Ular Baru No.12 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru,Kota Medan. Perbuatan pria itu sudah dilaporkan ke Polrestabes Medan pada tanggal 19 Juli 2018 sesuai surat laporan Nomor: LP/1485/K/VII/2018/SPKT atas tuduhan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

"Saya sudah laporkan ke Polrestabes Medan, karena tidak ada itikat baik untuk mengembalikan uang dan surat sertifikat tanah," kata Salahuddin kepada wartawan,Sabtu (21/08/2021)

Menurut Todo Eduard Agave Sianipar, Ronald Simanjuntak dilaporkan sejak tiga tahun lalu. Hanya saja, Ia menilai laporan tidak ditanggapi serius oleh Polrestabes Medan. Pasalnya, terlapor sampai saat ini masih bebas berkeliaran dan belum ada penetapan terlapor menjadi tersangka.

"Padahal Saksi dan berkas pendukung untuk penyelidikan sudah lengkap diberikan kepada penyidik, Bahkan gelar perkara sudah dilaksanakan di Polrestabes Medan sesuai surat panggilan Nomor :B/4382/IX/RES/1.11/2019/Reskrim dan di Ditreskrimum Polda Sumatera Utara (Sumut) sesuai surat panggilan Nomor:B/4670/VIII/RES.1.11/2020/Reskrim.Terkait Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) sudah beberapa kali sudah saya terima,bahkan berkas laporan dari penyidik sudah diserahkan ke Pengadilan sebanyak tiga kali,Namun hasil nya berkas harus dilengkapi (P19)" sebutnya.

Tidak adanya keseriusan Polisi dalam penanganan laporan itu, korban merasa kecewa dan mempertanyakan keprofesionalan penyidik. "Ini sudah beberapa tahun, tapi pelaku masih bebas berkeliaran dan belum ada penetapan terlapor menjadi tersangka. Sementara Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti kasus penipuan tersebut. Diantaranya adalah surat akta pendukung dan kuitansi tanda bukti penerimaan uang.
" tegasnya.

Menurut Todo Eduard Agave Sianipar, polisi adalah ujung tombak penegakan hukum, maka wajib menjaga konsistensi tugas dan fungsi dengan proporsional, profesional, dan prosedural.

"Penyidik harus transparan dalam menangani kasus ini. Penyidik tidak boleh membuat pelapor menjadi trauma dan skeptis terhadap penegakan hukum yang tidak memiliki kepastian, keadilan, dan manfaat. Jika perkara mandek begini patut diduga ada kepentingan oknum dalam perkara ini.justru bisa meruntuhkan sistem penegakan hukum, dan penyidik harus menjaga nama baik itu," tutur Todo

Dia menambahkan, akibat belum adanya kepastian dan progress dari Polrestabes Medan dalam penanganan perkara ini, menimbulkan kerugian baik secara materil dan immateril.

"Terbukti, penyidik belum bekerja secara maksimal dalam menuntaskan perkara ini. Tiga tahun adalah waktu yang lebih dari cukup untuk mengungkap sebuah kejahatan. Lalu selama itu ada apa dengan penyidik?," ujarnya.

Untuk itu, Ia berharap dan memohon kepada Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko supaya bekerja secara Profesional dalam penegakan hukum.Ia masih menaruh harapan yang besar kepada Polrestabes Medan yang menangani perkara ini dapat bertindak PRESISI ( Prediktif, responsif dan transparansi berkeadilan ) dan pelapor mendapat keadilan yang seadil-adilnya.

"Hingga kini belum ada kepastian hukum. Kita sama-sama tahu, saat ini Kapolri membuat program Presisi. Kita berharap polda Sumut secepatnya menangkap pelaku. Karena sudah beberapa kali saksi dipanggil, begitu juga terlapor, namun hingga saat ini belum ada kemajuan laporan itu," tegasnya.

Todo Eduard Agave Sianipar menceritakan,Ketika itu Ia hendak mengurus sertifikat balik nama surat tanah di Notaris "Gloria Simanjuntak SH" di jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 100 Kota Medan, Dimana Ronald Simanjuntak (terlapor) merupakan adik pemilik Notaris tersebut.

Untuk mengurus sertifikat tanah balik nama, Ia memberikan biaya pengurusan senilai Rp 34 juta kepada Ronald Simanjuntak (terlapor).

"Pada tanggal 31 Agustus 2017 Ronald Simanjuntak (terlapor) datang ke rumah untuk mengambil berkas surat sertifikat tanah nomor 507 dan berkas pendukung lainnya serta meminta uang 18 juta untuk biaya pengurusan PPh,BPHTB dan PBB tahun 2017 untuk pengurusan balik nama sertifikat 507 keatas nama Todo Eduard Agave Sianipar. Selanjutnya,Ronald Simanjuntak kembali datang ke rumah pada tanggal 8 September 2017 meminta uang 16 juta untuk pengurusan balik nama sertifikat 507 keatas nama Todo Eduard Agave Sianipar dan menjanjikan akan menyelesaikan surat sertifikat balik nama beres semuanya ," paparnya

Namun setelah sekira 7 bulan lebih ditunggu, terlapor tidak menepati janjinya untuk menyelesaikan urusan sertifikat balik nama. Sementara uang, Sertifikat dan Akta pendukung lainnya yang diberikan kepada terlapor tak kunjung dikembalikan.

"Saya sudah datangi kantor notaris Gloria Simanjuntak SH, Namun pimpinan notaris dan Ronald Simanjuntak tidak pernah ada di kantor menurut keterangan salah satu pegawai kantor. Jadi karena tidak ada niat baik, maka terpaksa saya laporkan,"ucapnya.

Sementara Plt Kasat Reskrim Polrestabes Medan,Kompol Rafles Langgak Putra Marpaung saat dihubungi di Nomor HP +62 811-8118XXX untuk dikonfirmasi terkait laporan kasus Penipuan dan penggelapan yang dialami Todo Eduard Agave Sianipar tidak mengangkat Hand Phone (HP) sedangkan di SMS tidak menjawab.(red)

Label:

LSM Tamperak Kota Medan Bagikan 150 Paket Sembako Bagi Warga Tidak Mampu

MEDAN, GELORA HUKUM - Aksi sosial dilakukan organisasi masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tameng Perjuangan Rakyat (Tamperak) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Medan dengan membagikan 150 paket sembako  dalam rangka Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun 2021.

Sembako dibagikan kepada masyarakat tidak mampu yang sangat membutuhkan di masa pandemi Covid-19 dilaksanakan di tiga lokasi Kota Medan,Minggu (22/08/2021).

Kegiatan Bakti Sosial bagi-bagi sembako kepada masyarakat tidak mampu di hadiri langsung ketua DPD LSM Tamperak Kota Medan,Andy Panggabean SH didampingi Wakil Ketua Hoa Seng, Sekretaris Joseph,  Bendahara Rudy, Wakil Bendahara Harianto Kasuman beserta jajaran pengurus dan anggota lainnya.

Ketua DPD LSM Tamperak Kota Medan, Andy Panggabean SH ditemui di lokasi acara mengatakan, Adapun sumber dana aksi sosial berasal dari swadaya pengurus dan anggota DPD LSM Tamperak Kota Medan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat tidak mampu akibat dampak dari pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Kegiatan Bakti Sosial hari ini sumber dana berasal dari swadaya para pengurus dan anggota DPD LSM Tamperak Kota Medan, Kami tidak meminta sumbangan dari pemerintah atau pihak lain dalam bentuk apapun.
DPD LSM Tamperak Kota Medan sudah beberapa kali melakukan aksi aksi sosial di tengah masyarakat, Kami membantu masyarakat yang membutuhkan di masa pandemi ini," ucap Andy.

Menurut Andy Panggabean,tujuan diadakan kegiatan Bakti Sosial selain peduli kepada masyarakat tidak mampu bertujuan juga untuk memberikan contoh dan teladan kepada LSM lain serta kepada pejabat pemerintah Kota Medan untuk lebih peduli dan peka kepada masyarakat yang tidak mampu.

"Harapan kami kepada pejabat pemerintah Kota Medan supaya lebih peduli kepada masyarakatnya dan menjadi pelayan yang terbaik buat masyarakat. Jangan masyarakat itu dibutuhkan saat tiba Pilkada, Pileg dan Pilpres setelah duduk menjadi pejabat lupa kepada masyarakatnya,"harap Andy Panggabean yang juga sangat tegas melawan para koruptor.

Sementara,Dona Br Simanjuntak warga Jalan Pintu Air Gang Andalas Kelurahan Sitirejo 1, Kecamatan Medan Kota ,Kota Medan yang menerima bantuan sembako  sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada DPD LSM Tamperak Kota Medan yang sangat peduli kepada masyarakat tidak mampu disaat pandemi Covid-19 saat ini.

"Saya sangat berterimakasih dan apresiasi kepada LSM Tamperak Kota medan yang begitu peduli kepada masyarakat, Semoga LSM Tamperak Kota Medan semakin maju dan dapat memperjuangkan suara masyarakat marjinal untuk mendapatkan keadilan,"ucapnya.

Adapun tiga lokasi bakti sosial dilaksanakan di Jalan Pintu Air Gang Andalas No.10 F Kelurahan Sitirejo 1 Kecamatan Medan Kota dengan pembagian 50 paket sembako, Selanjutnya di Jalan Kail,Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan sebanyak 50 paket sembako dan  pembagian 50 paket sembako di Kantor DPD LSM Tamperak Kota Medan di Bundaran BCA Komplek Cemara Asri No 88 BB, Kec Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kegiatan pembagian 150 paket sembako untuk masyarakat susah yang berisi, 1goni beras 5 kiloan, 1 kilogram minyak makan kemasan merk Filma, 2 kilogram gula pasir tersebut berjalan lancar dan mendapat respon positif dari masyarakat banyak.(A. Pakpahan)

Label:

Senin, 23 Agustus 2021

Sidang Perkara Atas Gugatan Terkait Sengketa Tanah di Afulu Masih Berproses


GUNUNGSITOLI, GELORA HUKUM - Pengadilan Negeri Gunungsitoli akan menggelar sidang lanjutan tentang gugatan atas perkara sengketa tanah warisan di Desa Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara yang disampaikan sebelumnya oleh kuasa hukum penggugat kepada Ketua Pengadilan Gunungsitoli perihal gugatan pada Rabu, 18/08/2021.

Diketahui bahwa objek sengketa tanah ini merupakan tanah warisan dari (almarhum) Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha. Dalam pernyataannya tergugat dalam hal ini Masnia Baeha alias Ina Hafizah Tanjung kepada awak media menyatakan "kami mau keadilan ditegakan seadil-adilnya sehingga kebenaran pasti nyata adanya, kami juga tidak mau jalan mediasi atau damai dilakukan namun kami tetap menuntut hak kami serta tetap mengharapkan agar keadilan tercipta kepada orang yang benar" ungkapnya dengan tegas.

Namun pihak penggugat melalui kuasa hukum penggugat Itamari Lase, SH.,MH, mengatakan bahwa kliennya mengharapkan bahwa proses persidangan untuk kedepan ini berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil.
Dianya menambahkan lagi bahwa kalau bisa diambil jalan mediasi saja antar pihak penggugat dengan tergugat untuk memudahkan bagi kedua belah pihak untuk berdamai. Ungkapnya dengan semangat.

Selanjutnya jadwal sidang mediasi akan dilakukan tanggal 24 Agustus 2021 yang disidangkan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. 
Berdasarkan hasil wawancara media Golora Hukum di ruangan kuasa hukum Tergugat atas nama elyfama zebua, SH, mengatakan: Tanah objek perkara yang di gugat oleh penggugat, adalah Tanah kakek Tergugat II, lalu pemilik Tanah meninggal dunia, setelah itu ahli waris alm atau anaknya menjual kepada Israk baeha alias ama Ilman dan lalu Israk baeha menjual kepada zakaria baeha lalu objek Tanah itu di sebut milik zakaria baeha. Untuk itu, "saya sebagai kuasa hukum Tergugat, berharap agar hakim pemutus dapat mempertimbangkannya sehingga putusan dapat di terima dengan akal sehat" ujarnya dengan kata tegas.(Y.Gea)

Label:

Kepala Desa Hilikara di duga korupsikan Dana Desa

KEPNI - GELORA HUKUM - Pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Hilikara Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan terkesan tidak jelas, diduga digelapkan oleh Kadesm

Berdasarkan paparan dari salah seorang warga yang enggan menyebut namanya, salah satu item kegiatan yang tercantum disitu adalah belanja modal pengadaan laptop merk Acer (core i3) yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 8.000.000 per unit dan pengadaan printer merk Epson L3110 sebesar Rp 3.000.000, dan kesemuanya anggaran tersebut habis dibelanjakan tanpa silpa

Lainnya pembangunan rabat beton, perkerasan jalan dan jumlah HOK  yang diduga telah terjadi penggelembungan anggaran dalam pelaksanaannya. Dilanjutkannya lagi bangunan silpa untuk TA. 2019  parit beton di Dusun lll dialihkan ke pembukaan badan jalan baru sebesar Rp 174.000.000 tanpa ada berita acara dari Pemerintahan Desa Hilikara, sehingga TPK telah membelanjakan semen ratusan zak dan pasir sebanyak beberapa truk namun alhasilnya nol bahkan dengan sepihak mengarahkan di item pembangunan lainnya memungkinkan meraih keuntungan banyak.

LP-KPK Korwil Kep.Nias Faoziduhu Ziliwu SH sangat mengharapkan kepada aparat Penegak Hukum untuk dapat segera melakukan pemeriksaan DD/TA.2019/2020 di Desa Hilikara Kec.Lolowau Kab.Nias Selatan. Dan kepada pemerintah kab.Nias selatan dalam ini Pak Bupati untuk menurunkan tim audik  Karena kita melihat masih banyak hal hal yang tertuang didalam APBDes dan RAB pada pembelanjaan untuk ATK yang diduga kuat tidak sesuai besaran harga yang ada di toko, termasuk  penanganan keadaan mendesak atau penanganan Covid-19 yang jumlahnya semula Rp 344.066.000 menjadi Rp 404.400.000 pada PAPBDes TA 2020 Desa Hilikara Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan. Ujarnya mengakhiri.

Ketika awak media melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Hilikara dengan beberapa item tahun anggaran 2020 mengatakan bahwa Dana Desa Tahun 2020 telah dilaksanakan sebagian namun LPJ telah di pertanggujawabkan kepada masyarakat untuk diteruskan kepada Bupati Nias Selatan. (Y.Gea)

Label:

Minggu, 22 Agustus 2021

Panitia Pemilihan BPD Lewa-Lewa Terapkan Aturan Se-enaknya

NIAS, GELORAHUKUM - Ketua panitia pemilihan calon anggota badan permusyawaratan desa (BPD) beserta anggota desa Lewa-Lewa Kecamatan Ma'u Kab.Nias di nilai tidak bisa menjalankan tugas sesuai dengan regulasi dan pantas di duga kuat bodoh dalam menjalankan tugas. Hal tersebut di sampai oleh Hisikia Gulo kepada gelorahukum, (20/08/21)

Hisikia Gulo yang juga sebagai calon BPD lewa-lewa khusus dusun II menyampaikan, "Saya sangat kecewa kepada ketua beserta anggota panitia penerimaan calon BPD Lewa-lewa di mana di antara 4 orang calon anggota BPD khusus Dusun II ada dua orang calon yang tidak memenuhi persyaratan di antaranya atas nama Marius Gulo S.pd No.urut 01 memang dia warga desa lewa-lewa namun rumah dan tempat tinggalnya berada di wilayah Desa Lahemo Kec. Gido Kab. Nias karena Marius tersebut bertugas sebagai kepala sekolah di desa Sisobahili Kecamatan Gido. Sementara Wisman Gulo No.urut 02 sebagai mahasiswa di salah satu kampus di gunungsitoli dan hanya satu kali dalam satu minggu berada di desa Lewa-Lewa."Ucap nya

Lebih lanjut Hisikia menuturkan, "Dalam aturan di pengumuman yang di berikan oleh panitia pada poin ke V (Lima) bahwa (Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum pemilihan calon anggota BPD dan setelah di resmikan dan/atau ditetapkan menjadi anggota BPD wajib bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan) namun ketua panitia beserta anggota menerima dan meloloskan berkas yang dua orang tersebut. Dengan alasan panitia meloloskan ada surat keterangan bertempat tinggal yang di keluarkan oleh RT, RW, Kadus dan Kepala Desa. Sementara pada aturan belum di beri peluang tentang surat keterang tersebut, maka kuat kami duga bahwa RT, RW, Kadus dan Kepala Desa telah bersama-sama memalsukan surat keterangan bertempat tinggal tersebut, dan kami sebagai calon lain yang sudah melengkapi berkas calon BPD khusus dusun II sangat kecewa dan merasa keberatan atas tindakan panitia karena lalai dalam menjalankan tugas, oleh karena itu kami akan bertindak sesuai dengan regulasi yang ada."Tandas Hisikia

Ketika gelorahukum melakukan konfirmasi kepada Ketua Panitia Safarnudin Gulo di ruang sanggar seni budaya Desa Lewa-Lewa (20/08/21) ia mengatakan, "Memang benar ada person bakal calon atas nama Marius Gulo yang seyogianya tidak di loloskan sebagai calon BPD. Makanya kemaren itu kami konfirmasi di tingkat kecamatan bahwa kami sebagai panitia melihat atas nama Marius Gulo ini bersama anak dan istrinya berada di luar desa Lewa-Lewa yaitu di wilayah Desa Lahemo Kec.Gido bukan tinggal di Desa setempat. Namun Beberapa hari kemudia Kasi Tapem Kecamatan Ma'u Bobi Herefa menelpon kami bahwa yang bersangkutan telah datang di kantor camat untuk menanyakan kenapa berkasnya tidak di terima. Sembari  Safarudin menjelaskan," Setelah Marius Gulo datang sama Kasi Tapem, dia menyerahkan berkasnya dan telah di lampirkan surat keterangan bertempat tinggal yang di tanda tangani oleh RT,RW, Kadus dan Kepala Desa, dan itu adalah petunjuk Kasi Tapem kepada yang bersangkutan."Uangkapnya

Masih Safarnudin, "Pada saat ada rapat koordinasi di Kecamatan Ma'u, Pak kades menyampaikan tentang berkas Marius itu, namun dalam ruang rapat tidak di jawab, tetapi setelah rapat, kami keruangan pak camat Ma'u, dan saat itu pak 
Camat Ma'u menyarankan Pak Kades dan Kasi Tapem untuk Koordinasi langsung di Dinas PMD Kab.Nias."Jelas Safar,

Tambahnya, "Sehingga ketika di Koordinasikan kepada Bapak Kepala Dinas PMD Kab.Nias maka sa'at itu Pak Kadis dan Kasi Tapem Kec.Ma'u mengatakan kepada kami bahwa tidak ada alasan lagi untuk menolak berkas tersebut.  Sehingga kami juga sebagai panitia meloloskan Marius Gulo meskipun surat keterangan itu belum kami minta, tetapi karena Kasi Tapem Kec.Ma'u dan Kadis PMD Kab.Nias telah memberi peluang untuk surat keterangan tersebut,"Tandas ketua Panitia Safarudin Gulo

Ditempat yang sama Kepala Desa Lewa-Lewa Agustinus Gulo kepada Gelorahukum mengatakan, "Memang benar saya sudah menanda tangani surat keterangan itu, namun saya tidak tau kalau itu untuk keperluan Calon BPD karena belum juga di cantumnya pada bunyi surat itu. Maka soal permasalahan ini, itu semua karena Kas Tapem Kec.Ma'u telah memberi peluang untuk surat keterangan kepada yang bersangkutan."Tutup Kades

Kasi Tapem Kec.Ma'u Kab.Nias Bobi Harefa melalui via seluler kepada gelorahukum mengatakan, "Yang saya bilang sama yang bersangkutan itu adalah, panitia berhak memverifikasi di lapangan dan salah satu yang menguatkan itu di katakan bertempat tinggal adalah surat keterang, karena saya juga sudah dengar saat pemaparan Rakor PMDes. Nah tujuan itu adalah yang berguna sama panitia untuk mengecek langsung di lapangan namun di salah artikan oleh panitia."Kata Kasi Tapem

Lanjutnya, "Saya juga tidak habis pikir karena kepala Desa ikut tanda tangan, maka secara pribadi saya apapun kwensekwensinya nantilah itu, yang bertanggung jawab nanti mulai dari RT, RW, Kadus dan Kepala Desa. "Ucap Kasi Tapem.

Kepala Dinas PMD Kab.Nias Fonolo Laoli kepada gelorahukum mengatakan, "Soal calon tersebut yang tidak bertempat tinggal di Desa maka itu sudah menyalahi aturan, dan sesuai dengan juknis bahwa yang bersangkutan tidak bisa di loloskan. Memang panitia tetap menerima berkasnya namun disaat panitia melakukan verifikasi ketika yang bersangkutan bukan tinggal di Desa itu maka panitia menolak dan tidak meloloskan nya.

Tambah Kadis, "Soal surat keterangan yang di tanda tangani RT,RW, Kadus dan Kepala Desa apa bila dalam surat tersebut tidak sesuai dengan kebenaran maka siap-siap kepala Desa berurusan Hukum tentang Pemalsuan nantinya jika ad yang keberatan."Tegas Kadis

Ketika gelorahukum melakukan konfirmasi kepada Kepala wilayah Dusun II Desa Lahemo Kecamatan Gido Kab.Nias tentang keberadaan Marius tersebut ia mengatakan, "Benar atas nama Marius Gulo itu warga Desa Lewa-Lewa Kec.Ma'u bersama anak dan istrinya sudah bertahun-tahun tinggal di  Lolozarambua Dusun II Desa Lahemo Kecamatan Gido Kab.Nias dan termasuk itu adalah wilayah saya."Ucap Fatisokhi Ndraha Kadus II Lahemo dengan singkat. (Makmur Gulo)

Label:

Sabtu, 21 Agustus 2021

Pemajuan Indonesia Dan Promosi Bedali Harefa Menjadi Jenderal Bintang Satu Dalam Kerangka Kebijakan TNI

Brigjen TNI Bedali Harefa

JAKARTA, GELORA HUKUM - Salah seorang lagi kader terbaik Indonesia yang berdarah dan berasal dari Kepulauan Nias (Kepni), Sumut, memasuki jajaran Perwira Tinggi (Pati) TNI AD dengan menyandang pangkat Jenderal Bintang Satu. Figur Bedali Harefa dipromosikan oleh Pimpinan TNI (Panglima TNI) dan Pimpinan TNI AD (KASAD) untuk menduduki jabatan dengan pangkat naik setingkat lebih tinggi menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen). Posisi terbaru Brigjen TNI Bedali Harefa adalah Perwira Staf Ahli (Pa Sahli) Tk II KASAD Bidang Kesejahteraan Personel (Jahpers). Posisi jabatan ini berpangkat Jenderal Bintang Satu (Brigjen). Sedangkan posisi jabatan Pa Sahli Tk. III KASAD adalah berpangkat Jenderal Bintang Dua (Mayor Jenderal/Msyjen). Promosi ini sekaligus bertepatan dengan Tanggal Ulang Tahun Brigjen TNI Bedali Harefa (16 Agustus).

Brigjen TNI Bedali Harefa adalah abituren atau lulusan (alumni) Akademi Militer (Akmil) angkatan tahun 1988 B. Ada sejumlah lulusan Akmil tahun 1988 B, yang seangkatan dengan Brigjen TNI Bedali Harefa, yaitu antara lain : (Alm). Letjen TNI Herman Asaribab (pernah menjadi Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad), Pangdam Cenderawasih, Pangdam Tanjungpura, dan lain-lain) ; Letjen TNI Dudung Abdurachman (kini Panglima Kostrad, pernah menjadi Pangdam Jaya, Gubernur Akmil, dan lain-lain) ; Letjen TNI Arip Rahman (kini Komandan Pusat Kesenjataan TNI AD (Danpussenif TNI AD), pernah menjadi Pangdam Brawijaya, Gubernur Akmil, dan lain-lain) ; dan beberapa lagi lulusan Akmil tahun 1988 B yang menjabat posisi perwira tinggi dan perwira menengah.

Figur Brigjen TNI Bedali Harefa memiliki kualitas, kapasitas, dan profesionalitas yang telah teruji di berbagai medan pendidikan dan pengabdian ; dan di sejumlah amanah kepercayaan penugasan. Juga memiliki integritas, kredibilitas, dan loyalitas yang senantiasa terjaga dan terbukti dalam keseluruhan jalur dan jenjang pengabdian kemiliteran dan kenegaraan yang ditempuh dan dijalani. Kemudian memiliki sifat, karakter, dan kepribadian yang tegas, disiplin, tertib, confirm, committed, tenang, sederhana, santun, bersahaja, dialogis, komunikatif, dan lain-lain. 

Penulis yang sudah mengenal lama dan bersahabat baik dengan Brigjen TNI Bedali Harefa, masih teringat mengenai perspektif dan atmosfir kepribadian dan kepemimpinan Brigjen TNI Bedali Harefa. Penulis yang juga mantan Pansus UU Pertahanan Negara dan Komisi Politik dan Hukum DPR-RI, pernah dalam sebuah kesempatan bertemu dengan Brigjen TNI Bedali Harefa. Pertemuan informal ini berlangsung lama, santai, akrab, familiar, dan hangat dinamis. Pertemuan mendiskusikan beberapa pokok pemikiran strategis dan teknis mengenai tema-tema Keindonesiaan, Pertahanan Negara, dan Kemiliteran. Juga mengenai tema-tema yang bersifat kenusantaraan dan kekeluargaan. 

Ketika itu sekitar pertengahan tahun 2000-an (2005 atau 2006), Penulis melakukan kunjungan kerja di Lampung dan diundang menjadi Pembicara sekaligus memimpin sejumlah pertemuan di wilayah Provinsi Lampung. Brigjen TNI Bedali Harefa sedang menjabat Komandan Bataliyon Infanteri (Danyonif) 143/TWEJ, yang berada di Wilayah Korem Garuda Hitam (Lampung), dengan berpangkat Letkol. Saat itu, Letkol Inf. Bedali Harefa menggantikan Danyon lama yang seangkatan kelulusan Akmil dengannya yaitu : Letkol Inf. Dudung Abdurachman (kini berpangkat Letjen dengan jabatan Pangkostrad). 

Ketika Penulis dan Brigjen TNI Bedali Harefa bertemu dan berdiskusi saat itu, ada juga sejumlah tamu yang datang hadir bersama Brigjen TNI Bedali Harefa ; dan bertemu dengan Penulis. Keseluruhan suasana dan dinamika pertemuan dan diskusi saat itu semakin menunjukkan dan mengukuhkan akan perihal kualitas kebaikan, kematangan, dan kepemimpinan figur Brigjen TNI Bedali Harefa. Demikian juga mengenai sifat, karakter, dan kepribadian Brigjen TNI Bedali Harefa, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya di atas.

Perspektif mengenai atmosfir figur Brigjen TNI Bedali Harefa senantiasa aktual dan selalu relevan secara konsisten dan tegak lurus. Sejak dari dahulu sebelum pertemuan dan sampai sekarang setelah pertemuan tersebut. Brigjen TNI Bedali Harefa yang pernah studi dan menyelesaikan pendidikan formal SD, SMP, SMA di wilayah Sumut, juga pernah menjadi orang nomor dua di Kodim yaitu sebagai Kepala Staf Kodim (Kasdim) Deliserdang, Korem Pantai Timur, Kodam Bukit Barusan. 

Kemudian berbagai penempatan jabatan komando tempur dan komando teritorial pernah ditempati dan dijalani. Demikian pula, berbagai penugasan operasi pernah diikuti dan dilalui. Brigjen TNI Bedali Harefa, setelah menjabat Danyon Infanteri di Lampung, lalu menjadi Komandan Kodim (Dandim) Rejang Lebong Korem Garuda Mas (Provinsi Bengkulu), Kodam Sriwijaya. Kemudian menjadi orang nomor dua di Korem yaitu sebagai Kepala Staf Korem (Kasrem) Garuda Mas (Provinsi Bengkulu), Kodam Sriwijaya. Selanjutnya menjabat di beberapa jabatan setingkat dengan pangkat Letkol mantap/senior dan pangkat Kolonel sampai kemudian dipromosikan sekarang ini menjabat di jabatan dengan pangkat Brigjen.

Kepala Staf TNI AD (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, M.A., M.Sc., M. Phil., Ph.D, menerapkan dan memberlakukan sebuah kebijakan baru yang paradigmatif. Sebuah kebijakan yang bersifat progresif, motivatif, responsif, akomodatif, humanistik, dan visioner perihal sistem formasi organisasi serta sistem mutasi dan promosi perwira menengah dan perwira tinggi yang bertugas dan menjabat di lingkungan TNI AD. Kebijakan tersebut khususnya bagi perwira menengah (setingkat Kolonel) yang dipromosikan ke jenjang perwira tinggi (jenderal) dalam kaitan dengan dan bagi perwira menengah yang belum berkesempatan mengikuti pendidikan reguler kedinasan kemiliteran. Namun perwira menengah tersebut memiliki kemampuan, keberhasilan, dan kematangan dalam berbagai kinerja, penugasan, dan kepemimpinan. 

Pemikiran inti dan pertimbangan strategis dari kebijakan paradigmatif tersebut di atas, pernah disampaikan oleh KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa kepada Penulis. KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa yang juga sahabat lama dan kawan berdiskusi Penulis, menyampaikan dan mendiskusikan perspektif dan paradigma atas kebijakan tersebut di atas, dalam pertemuan diskusi bersama antara KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa dengan Penulis. Pemikiran dan pertimbangan tersebut, pada dasarnya memiliki basis dan akar rasionalitas yang kuat dan logis. Juga mempunyai dasar argumentasi kuat dan orientasi jelas bagi peningkatan kualitas SDM TNI AD dan pembangunan kapasitas kelembagaan institusi TNI AD.

Menurut KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa, bahwa ada banyak perwira menengah TNI AD terutama yang menjabat posisi jabatan dengan pangkat Kolonel mantap/senior yang tepat, layak, pantas, dan sudah waktunya dipromosikan ke jenjang dan jajaran perwira tinggi, berdasarkan kualitas kinerja, penugasan, kepemimpinan, dan sejumlah variabel lainnya sebagai modal positif potensial. Jangan hanya karena variabel seseorang perwira menengah (Kolonel) kebetulan tidak atau belum berkesempatan mengikuti pendidikan reguler TNI (Sesko TNI dan atau Lemhannas RI) maka otomatis tidak bisa dipromosikan menjadi perwira tinggi. Padahal seseorang perwira menengah memiliki peluang dan telah mempunyai berbagai prestasi, kinerja, penugasan, dan kepemimpinan yang baik, berhasil, dan berkualitas.

Selamat dan sukses bagi Brigjen TNI Bedali Harefa atas mutasi dan promosi menduduki jabatan Perwira Tinggi Jenderal Bintang Satu. Semoga penugasan di jabatan baru semakin memaknai, menyemangati, dan memotivasi Brigjen TNI Bedali Harefa untuk semakin meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja, penugasan, dan kepemimpinan yang sebelum dan selama ini sudah sedemikian berhasil dan berprestasi. Perihal tersebut menjadi dan merupakan tantangan serius bagi karir kepemimpinan dan prestasi keberhasilan personal Brigjen TNI Bedali Harefa dan bagi institusional TNI serta bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Semoga Brigjen TNI Bedali Harefa mendapat promosi jabatan selanjutnya menjadi ke jenjang lebih tinggi dengan posisi minimal jenderal bintang dua. Promosi tersebut pada dassrnya berdasarkan penilaian, kepercayaan, dan kesempatan yang diberikan Pimpinan untuk menjabat di komando tempur, komando teritorial, dan satuan-satuan lainnya.

Salam Sehat Selalu Dan Semoga Semakin Sukses Bagi Brigjen TNI Bedali Harefa Dan Bagi Kita Semua.

Dirgahayu Republik Indonesia Ke-76 :
Indonesia Tangguh ; Indonesia Tumbuh.

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2021).

Penulis : Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia ; Mantan Pansus UU Pertahanan Negara RI DPR-RI)
Jakarta, 15 Agustus 2021.

Label:

Rabu, 18 Agustus 2021

Penyaluran BLT Desa Siwawo Terlaksana

NIAS UTARA, GELORA HUKUM - Penyaluran BLT kepada masyarakat Desa Siwawo sebanyak 42 Kepala Keluarga  kategori tidak mampu, dilaksanakan di kantor Desa siwawo (09/2021)

BLT ini disalurkan melaui pemerintahan Desa Siwawo, dan sasaran penerimanya adalah keluarga miskin yang belum mendapatkan program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Non Tunai (BPNT), dan juga Bantuan Sosial Tunai (BST) yang tidak memiliki Cadangan Ekonomi yang cukup.Tujuan penyaluran bantuan ini adalah dalam rangka membantu masyarakat miskin terdampak Pandemi Covid-19 terhadap sendi-sendi Ekonomi dan kesehatan warga masyarakat.
Kades Siwawo Floretu Hulu menjelaskan, atas nama pemerintahan Desa Siwawo sangat berterima kasih kepada Tuhan dan kerjasama baik dengan pemerintah Kabupaten Nias Utara bahwa selama mengerjakan proses Administrasi mereka semua dalam keadaan sehat walafiat dan begitu juga, Masyarakat penerima manfaat sangat berterima kasih kepada pemerintah

Semoga dengan adanya bantuan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima bantuan agar program pemerintah untuk memulihkan Ekonomi dan membantu kebutuhan keluarga dapat tercapai adanya,
terimakasih atas kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas perjuangan mewujudjan gerak langkah bersama untuk memulihkan Ekonomi masyarakat miskin utama dampak Pandemi Covid-19.(Torius Hulu).

Label:

Kamis, 05 Agustus 2021

DPD AKRINDO Kepni Protes Penerapan kartu Vaksin di Pelabuhan Gunungsitoli


Edison Sarumaha, Ketua DPD AKRINDO Kepni

GUNUNGSITOLI, GELORA HUKUM - Ketua DPD AKRINDO  Kepulauan NiasEdison Sarumaha protes keras terkait penerapan pemberlakuan Kartu Vaksin bagi masyarakat yang melakukan perjalanan yang menggunakan transportasi laut, hal ini diungkapkan melalui via teleon (02/8/2021)

Menurut Edi, saat ini telah diberlakukan penerapan kartu Vaksin dan hasil tet RT-PCR/ Rapit test antigen sebagai syarat  bagi setiap calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan dari Pelabuhan kota Gunungsitoli-Nias menuju pelabuhan Sibolga atau sebaliknya sebaiknya dikaji ulang secara mendalam yang melibatkan seluruh policy maker sehingga tidak terkesan melahirkan impact negatif bagi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitas apalagi pada saat wabah pandemi covid 19 yang mengakibatkan sulitnya masyarakat untuk memperoleh income.

Lanjut Edi, penerapan aturan tersebut sungguh bobrok sebab fakta dilapangan :
1.Stok vaksin yang terbatas sehingga tidak semua masyarakat mendapatkan Vaksin.
2.Setiap warga yang memiliki penyakit penyerta tidak bisa di vaksin maka tidak memiliki kartu vaksin.
3.Setiap warga yang belum ada panggilan dari pemerintah untuk di vaksin maka tidak memiliki kartu vaksin

Surat Edaran (SE) Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Gunungsitoli Merdi Loi, Nomor : UM – 006/4/2/KSOP.GST – 2021 sebagai sebuah kebijakan dalam penanganan pandemi covid 19, namun hal tersebut menimbulkan polemik baru yang akan mempengaruhi mobilitas pergerakan para pengguna transportasi angkutan laut, hendaknya kebijakan dibuat untuk mempermudah dan pro rakyat sehingga menjadi sebuah solusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kepulauan Nias meskipun di tengah perjuangan melawan pandemi covid 19.

Kalau kebijakan yang dibuat justru membebani rakyat dan berpeluang menimbulkan polemik di tengah masyarakat sudah semestinya kebijakan tersebut dikaji ulang dan diharapkan hal serupa tidak terjadi ke depan paparnya pada awak media, tegas Edi.

Lanjut Edi, Surat Edaran KSOP Pelabuhan Gunung Sitoli – Nias, yang merujuk pada Surat Edaran Satgas penganan Covid – 19, SE Nomor : 16 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang dalam Negeri di masa Pandemi Covid -19 dan SE Nomor : 59 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dalam Negeri di masa Pandemi Covid – 19, belum tentu berlaku di semua daerah, kecuali Kepulauan Nias itu sudah memang zona merah.

Saat ini memang kita sedang berusaha melakukan tindakan preventif dalam penanganan pandemi covid 19, dan hal tersebut membutuhkan perhatian yang serius, namun perlu diperhatikan situasi dan kondisi rakyat, sehingga tidak mempersulit masyarakat dalam mencari nafkah keluarganya. Sekali lagi di ingatkan supaya kebijakan penerapan pemberlakuan kartu vaksin bagi calon penumpang tidak menjadi syarat utama dalam melakukan perjalanan dari pelabuhan kota Gunungsitoli atau sebaliknya tuturnya mengakhiri,vtandas Edi.

Ketika awak media konfirmasi terkait hal tersebut pada KSOP Merdi Loi, ia mengatakan bahwa Surat edaran tersebut berdasarkan ketentuan dalam melakukan perjalanan yang menggunakan transportasi laut pada masa pandemi covid 19 dan sebelum mengeluarkan surat Edaran telah melakukan beberapa langkah yaitu : Menelaah Surat Edaran satuan gugus tugas nasional, Kementerian perhubungan dan Instruksi menteri dalam negeri, kemudian rapat koordinasi, menyurati pimpinan daerah dan melakukan sosialisasi. Namun bila ada hal yang sangat esensi maka akan diberi kemudahan pungkasnya mengakhiri. (Tim)

Label:

Selasa, 03 Agustus 2021

Selamat Jalan Salamat Sianipar: Simbol Hilangnya Rasa Kemanusiaan Akibat Pandemi COVID-19

MEDAN, GELORA HUKUM - Belum lama berselang kita menyaksikan tindakan kekerasan di Toba. Salamat Sianipar mengalami perundungan, persekusi, dihalau dengan menggunakan kayu oleh sekelompok orang. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/270/VII/2021/SPKT/POLRES TOBA/POLDA SUMUT, tertanggal 24 Juli 2021 dari istri korban, Lisbet Sitorus, dengan perkara Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama- sama yang terjadi pada hari Kamis, 22 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Pardomuan, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Dalam laporan polisi itu disebut salah seorang terduga pelaku merupakan perangkat desa.

Sore tadi, sekitar pukul 16.30 WIB, Salamat Sianipar meninggal dunia di RSUP H. Adam Malik Medan. Dia memikul simbol hilangnya rasa kemanusiaan di Toba. Kematiannya bukan hanya kalah menghadapi COVID-19, sesungguhnya dia kalah akibat ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Toba, menghadapi Pandemi COVID-19. 

Salamat Sianipar selain menghadapi beban sebagai pasien terpapar COVID-19, dia juga "dituduh" mengalami gangguan jiwa, yang diduga sengaja "diciptakan" sebagai upaya membangun persepsi publik bahwa dia harus "diamankan" dengan menggunakan kayu. Sampai saat ini belum pernah ditunjukkan surat keterangan dari dokter spesialis kejiwaan. Dari berbagai informasi dari para pasien terpapar COVID-19, rasa sakit akibat COVID-19 tidak seberapa dibandingkan rasa sakit dari buruknya penanganan pasien di berbagai fasilitas kesehatan. Kita masih harus belajar terkait penanganan COVID-19.

Dari keterangan Direktur RSUD Porsea, Salamat Sianipar telah dirujuk pada Selasa 28 Juli 2021, seminggu setelah mengalami perundungan, persekusi, penganiayaan secara bersama- sama di kampungnya sendiri. Penanganan Salamat Sianipar, sejak mengalami tindakan penganiayaan seharusnya tidak di RSUD Porsea. Seharusnya, langsung dirujuk ke RSUP H. Adam Malik, sebab dia pasien terpapar COVID-19 "khusus", selain mengalami tekanan akibat COVID-19, dia diduga mengalami trauma akibat perundungan yang dialaminya.

Salamat Sianipar kini telah pergi untuk selamanya, dan pasti dikuburkan dengan protokol COVID-19. Sangat kecil kemungkinan dilakukan autopsi terhadap jenazah Salamat Sianipar, untuk mencari tentang penyebab kematiannya. Akan tetapi kita semua, khususnya Polri berhutang untuk menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan secara bersama- sama yang telah dilaporkan oleh Lisbet Sitorus.

Kementerian Dalam Negeri juga diminta  melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Toba dan beserta Satgas Penanganan COVID-19 Pemerintah Kabupaten Toba terkait penanganan COVID-19 di seluruh wilayah kabupaten Toba. Tindakan penganiayaan yang diduga dilakukan oknum perangkat desa, sebagaimana tertera dalam laporan polisi Lisbet Sitorus, sebagai bukti bahwa Instruksi Mendagri tentang Optimalisasi Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan tidak berjalan semestinya. Kalau Posko di desa Pardomuan berfungsi, maka "pengamanan" Salamat Sianipar seharusnya sesuai protokol COVID-19, mereka yang "mengamankan" harus mengenakan pakaian APD, bukan mengenakan kayu.

Demi keadilan dan kepastian hukum bagi Alamarhum Salamat Sianipar, diminta kepada Polda Sumatera Utara untuk mengambil alih penanganan  Laporan Polisi Nomor: LP/B/270/VII/2021/SPKT/POLRES TOBA/POLDA SUMUT, tertanggal 24 Juli 2021 dari istri korban, Lisbet Sitorus, dengan perkara Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama- sama dari Polres Toba. Pengambilalihan tersebut untuk mengurangi potensi mobilisasi massa dari para pihak saat dilakukan pemeriksaan.

Kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, khususnya Satgas Penanganan COVID-19 diminta lebih serius dan lebih manusiawi dalam penanganan Pandemi COVID-19 ini. Demikian juga kepada seluruh rakyat Indonesia, diminta untuk tetap memenuhi protokol kesehatan. Kita semua harus bergotong royong dalam pengendalian COVID-19 agar kita segera keluar dari Pandemi COVID-19 ini.(Antoni Pakpahan)

Sutrisno Pangaribuan
Koordinator Gotong Royong Nasional Pengendalian COVID-19

Label:

Minggu, 01 Agustus 2021

Diduga Terkait Pemberitaan,Jurnalis di Medan Disiram Air Keras

Persada Sembiring (Korban peyiraman air keras)

MEDAN, GELORA HUKUM - Persada Sembiring (26) Pemipin Redaksi media online Jelajah Perkara.com wajahnya disiram air keras oleh orang tak dikenal (OTK) di kawasan Jalan Jamin Ginting,Simpang Selayang,Kota Medan,Minggu (25/7/2021) sekira pukul 22.00 Wib.

Informasi yang diperoleh korban saat melintas di Jalan Jamin Ginting Medan. Entah bagaimana tiba-tiba ada orang yang menyiramkan air keras ke wajahnya.

Korban masih sempat menelpon rekannya yang kemudian membawa korban ke RS Adam Malik Medan.

“Saya belum sempat menanyakan penyebab dan siapa pelakunya karena saya fokus untuk menyelamatkannya,” kata rekan korban, Bonni Manulang.

Saat ini korban tengah dalam penanganan medis. Korban sendiri belum bisa menceritakan perihal penyiraman tersebut.

Belum diketahui pasti motif kekerasan ini. Namun dari informasi yang diperoleh, Persada kerap menurunkan laporan terkait aktivitas judi di sejumlah daerah.

Sementara, informasi lain menyebutkan, korban yang menetap di Kecamatan Medan Tuntungan, ini hendak menemui seseorang di Simpang Selayang. Tak disangka, OTK langsung menyiramkan air keras ke wajah korban.(A.Pakpahan)

Label:

Ketua PWO Poldasu, Minta Polisi Usut Penyiraman Air Keras Terhadap Oknum Wartawan

MEDAN, GELORA HUKUM - Ketua Persatuan Wartawan Online Polda Sumut, Riki Hamdani Chan mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi pada Parsada Simbiring SH, wartawan media disalah satu media online Minggu (25/07/) lalu.

 Riki berharap, perbuatan tersebut tidak bisa dibiarkan sebab perbuatan dimaksud murni tindakan kriminalits,  dari itu saya mendesaj kiranya pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas dan menangkap pelaku.

Korban menjelaskan, peristiwa yang dialaminya, sekira pukul 21 : 40 WIB minggu malam disaat lintas di Kawasan Jalan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan Sumatera Utara, tanpa diduga tiba tiba muncul orang dengan cepat menyiram saya air, awalnya saya pikir air mineral biasa ternyata bukan.

Akibat peristiwa itu, Parada Sembiring kini tengah mejalani perawatan intensif di rumah sakit Adam Malik, Medan. (Antoni Pakpahan)

Label: