Sabtu, 25 Januari 2020

PK Komcab Nias Barat: Minta KAPOLRES Nias Tepati Janjinya Ungkap Kasus Pembunuhan

Ket Photo: Kapolres Nias, Deni Kurniawan S.IK, M.H, saat menerima Audiensi PK Komcab Nias Barat.
NIAS BARAT, GELORA HUKUM - Sekretaris Pemuda Katolik Komisariat Nias Barat, Hezekieli Gulo, disekretariat PK Komcab Nias Barat (24/1/2020) mendesak Kapolres Nias agar konsisten menepati Janjinya mengusut tuntas sejumlah kasus kejahatan kemanusiaan berupa kasus pembunuhan di wilayah Hukum Nias Barat, khususnya teritorial Kecamatan Moro’o.

Dilanjutkan, beberapa kasus korban pembunuhan yang terjadi diwilayah kecamatan Moro’o Kab. Nias Barat, diantaranya pembunuhan oknum PNS Guru SD Onozalukhu You dan Pembunuhan Pelajar Siswi SMA Negeri 1 Moro’o, kasus ini sudah dilaporkan kepada Pihak penegak hukum dalam hal ini Polres Nias dan Jajaran namun sampai saat ini belum terungkap.

Kejahatan kemanusiaan ini, kita dari Pemuda Katolik Nias Barat secara langsung telah mengingatkat Bapak KAPOLRES Nias disaat gelar audiensi persiapan Pelantikan PK Komcab Nias Barat pada waktu, dan saat itu Kapolres Nias Deni Kurniawan, S.IK, M.H, telah berjanji untuk menindaklanjutinnya, dari itu kembali kita mengingatkan karena sampai saat ini reaksi pengusutan terkesan jalan ditempat, tandas Hezekieli.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua PK Komcab Nias Barat, Putra Gulo S.Pd berharap dengan segala hormat kepada Kapolres Nias dan Jajaran agar serius mengusut tuntas masalah ini demi hukum dan citra dari institusi Kepolisian tetap terjaga, tentu bila hal ini terkesan dibiarkan maka dengan menyesal apa bila kelak pihak kita akan melakukan aksi dan reaksi demi hukum dan keadilan.

Sampai berita ini turun, oleh awak media Gelora Hukum tidak merhasil konfirmasi kepada Kapolres Nias. (Fatulusi Gulo)

Label:

Jumat, 24 Januari 2020

Sepeda Motor Tidak Dipinjamkan, Aniaya Sesama Penghuni Kost

GUNUNGSITOLI, GELORA HUKUM - 23/01/2020 (Gelora Hukum.com)  Sesuai dengan laporan Polisi No LP/380/XII/2019/NS tanggal 29 Desember 2019, tentang tindak "Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Orang Lain Dan Atau Melakukan Penganiayaan  Pidana",, Kasus Penganiayaan kepada atas nama MVW alias Nica yang di lakukan oleh ST alias WT pada tanggal 28 Desember 2019, di 

Awalnya kronologis terjadinya penganiayaan, saat media Gelora Hukum.com melakukan konfirmasi kepada MVW alias NC, menurut penuturannya,"  pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, pkl 01.30 wib, di jln Yosudarso Kel Saombo,Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya di kost milik Ina Eva, MVW alias NC, menerima SMS dari ST alias Wati, yang isinya," Kutunggu Kau di kost jangan kau pikir nggk balik kau disini, siapa yang kau bawa samaku, kutunggu, B6,i baliodo Ono namagu," sembari ada ancaman kepada saya dengan bahasa nias, lewat SMS ST alias Wati melalui telfon JW, melihat adanya ancaman melalui SMS yang di kirim kepada saya aq MVW alias Nica, spontan niatnya untuk balik ke kost di batalkan sampai beberapa saat," beber Nica.

Lanjut Nica ,setelah menunggu beberapa saat NC bersama teman prianya balik ke kost Milik Ina Eva, Nica berpikir bahwa Wati mungkin sudah tidur pikirnya. Namun sesampai di kost rupanya Wati sedang Menunggu alias belum tidur, lanjut Nica tiba - tiba Wati berteriak" mana perempuan itu saya tidak senang kalau perempuan itu ada disini dengan nada emosi, sembari menghampiri Nica, langsung Wati menarik rambut Nica dan melampiaskan emosinya, tidak sampai di situ, Wati kembali melampiaskan emosinya ke Nica dengan memukulkan balok kayu kepada NC tepat di bagian pelipis sebelah kiri, hingga mengalami luka, kemudian Wati masuk ke dalam kamar mengambil gunting dan melukai lengan tangan bagian kiri, tidak hanya sampai disitu ST juga meraih sapu, dan memukulkan di bagian lengan kanan korban hingga, NC mengalami luka dan memar akibat pukulan bends,seperti balok, gunting dan sapu," beber NC.

Menurut beberapa saksi yang ada di lokasi saat kejadian, penganiayaan ini dilakukan ST alias Wati, berawal dari masalah motor beat Merah, yang tidak di pinjamkan kepada ST alias Wati, beberapa hari lalu, motor yang hendak di pinjam ST sebelumnya, belum diperbaiki kerusakannya saat di pinjam sebelumnya, terang saja pemilik motor ciut dan tidak meminjamkan kepada ST,  sejak saat itu ST merasa tidak senang kepada NC hingga berujung penganiayaan kepada saya ,'" ujar NC.

Hingga berita ini diturunkan berkas laporan ke polres Nias masih dalam Lidik," ucap Nc. (HZ)

Label:

Rabu, 22 Januari 2020

Kepulauan Nias Dan Makna Kehadiran Menteri Kelautan Dalam Acara PMNB-Indonesia


JAKARTA, GELORA HUKUM -Musyawarah Nasional (Munas) Persatuan Masyarakat Nias Barat Indonesia (PMNB-Indonesia) telah berlangsung di Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020. Penyelenggaraan Munas disusul dengan Acara Perayaan Natal Dan Syukuran Tahun Baru Warga Masyarakat Nias Barat tingkat nasional. Acara diselenggarakan oleh DPP PMNB-Indonesia, di Jakarta, pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020. Rangkaian acara ini menjadi bermakna khusus karena penyelenggaraannya terdiri dari tiga sub bentuk dan jenis kegiatan. Semakin menambah kebermaknaan lagi ketika dihadiri oleh Menteri Kelautan Dan Perikanan dan Ibu, beserta sejumlah tamu undangan lain dan lebih seribuan hadirin. 

Keseluruhan rangkaian acara yang dihadiri oleh lebih seribuan Warga Masyarakat Nias Barat ini, berasal dan bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta Raya, Jawa Barat, Banten, dan lain-lain. Hadir juga tamu undangan dan hadirin warga masyarakat yang berasal dari luar Nias Barat dan Kepulauan Nias. Penyelenggaraan sejumlah kegiatan ini merupakan sebuah rangkaian acara secara utuh dan relevan yang diperuntukkan bagi kemajuan daerah dan diabdikan bagi kesejahteraan warga masyarakat.

Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Edhy Prabowo yang menghadiri acara Syukuran Tahun Baru pada dasarnya menunjukkan perhatian Pemerintahan Nasional dan mengarahkan posisi dukungan yang berlanjut terhadap Kepulauan Nias. Rangkaian acara Syukuran Tahun Baru diawali dan diisi dengan Pengukuhan dan Pelantikan Kepengurusan DPP PMNB-Indonesia Periode 2020-2024. Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Edhy Prabowo menyampaikan Kata Sambutan. Kemudian Firman Jaya Daeli sebagai Dewan Pembina menyampaikan Kata Sambutan. Bupati Nias Barat Faduhusi Daely dan Ketum DPP PMNB-Indonesia Fa'ahakhododo Maruhawa menyampaikan Kata Sambutan di awal acara Syukuran Tahun Baru. Sebelumnya dimulai dengan Sambutan Laporan Panitia Penyelenggara Perayaan Natal Dan Syukuran Tahun Baru yang disampaikan oleh Sinema Daeli.

Kepengurusan DPP PMNB-Indonesia Periode Baru dikukuhkan dan dilantik secara resmi dalam sebuah upacara seremonial organisasi secara bersama oleh Bupati Nias Barat dan jajaran Dewan Pembina DPP PMNB-Indonesia, antara lain Fat. Gulo, M. Sinufa Zebua, Fondroni Hia, dan lain-lain. Kemudian Bupati Nias Barat Faduhusi Daely bersama Wakil Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu, Sekda Nias Barat Fakhili Gulo, Dewan Pembina Firman Jaya Daeli, dan Ketum DPP PMNB-Indonesia Fa'ahakhododo Maruhawa menyerahkan sebuah Buku mengenai Nias Barat sebagai tanda persahabatan dan referensi dasar kepada Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Edhy Prabowo.

Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Edhy Prabowo, sebagai pejabat negara yang memiliki tugas, tanggungjawab, kewenangan, dan otoritas di bidang Kelautan Dan Perikanan, menyampaikan sejumlah perihal penting dan strategis untuk Membangun Indonesia Maju. Perihal ini diungkapkan secara garis besar dan dengan terarah oleh Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Edhy Prabowo dalam Kata Sambutan. Pada dasarnya berintikan dan berorientasi kepada pembangunan bidang Kelautan Dan Perikanan di Indonesia, dan khususnya di Kepulauan Nias. Salah satu titik tumpu dan basis Membangun Indonesia Maju dan Membangun Kepulauan Nias secara umum dan Nias Barat secara khusus adalah bidang Kelautan Dan Perikanan.

Bahkan, Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Edhy Prabowo sudah berkomitmen membangun infrastruktur dan sejumlah faktor inti dan yang terkait dengan Kelautan Dan Perikan di Kepulauan Nias. Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Edhy Prabowo mengusulkan kepada jajaran Pemerintah Daerah Nias Barat bersama jajaran PMNB-Indonesia dan kalangan terkait untuk membentuk Tim Teknis yang harus segera berfungsi, bergerak, dan bekerja cepat, serta berhasil baik. Tim Teknis ini nantinya berkoordinasi dan bekerjasama dengan Tim Teknis dan unit-unit inti dan yang terkait di Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI. Pemikiran beserta komitmen terarah ini menunjukkan dan memastikan kebulatan tekad, kemauan kuat, dan kemajuan program Kepemimpinan Pemerintahan Nasional Jokowi Dan Ma'ruf Amin.

Menurut Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Edhy Prabowo, jajarannya pada posisi yang tidak harus dan tidak boleh lagi merumuskan dan memiliki Visi dan Misi. Menteri bersama jajaran Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) RI sudah harus berada pada posisi yang mesti segera dan secepatnya membumikan, menjabarkan, dan mengeksekusi Visi dan Misi Presiden RI Jokowi dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. KKP RI dan jajaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota (Nias Barat, dan lain-lain) harus menunaikan tugas dan tanggungjawab untuk Membangun Indonesia Maju. Pembangunan ini melalui agenda aksi membangun daerah-daerah di Indonesia melalui salah satu bidang (Kelautan Dan Perikanan).

Sehari sebelumnya, ormas PMNB-Indonesia menyelenggarakan Munas. Acara Pembukaan Munas dimaknai dengan pemikiran substansi Tema Munas "Kebersamaan Menuju Nias Barat Sejahtera" yang disampaikan oleh Firman Jaya Daeli sebagai Keynote Speaker. Sub acara Pembukaan, diisi dengan rangkaian acara, antara lain : upacara nasional dan upacara organisasi ; Sambutan Laporan Ketua Panitia Penyelenggara Munas oleh Sorni Paskah Daeli ; Kata Sambutan Ketum DPP PMNB-Indonesia oleh Fa'ahakhododo Maruhawa ; Kata Sambutan Dewan Pembina DPP PMNB-Indonesia oleh M. Sinufa Zebua ; pemukulan gong sebagai pertanda resmi Pembukaan Munas oleh Dewan Pembina Fat. Gulo. Wakil Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu datang hadir sekaligus menyampaikan Kata Sambutan. Hadir juga Sekda Nias Barat Fakhili Gulo bersama sejumlah tamu undangan lainnya, pimpinan dan utusan-utusan DPW dari daerah-daerah sebagai peserta, dan beberapa orang peninjau.

Munas ormas PMNB-Indonesia dipandu oleh beberapa pimpinan persidangan yang diorganisasikan atau dipimpin oleh Dewan Pembina Fondroni Hia dan beberapa orang pimpinan persidangan lainnya. Munas membahas dan merumuskan beberapa program kerja dan sejumlah materi keputusan
Munas. Termasuk juga perihal Kepengurusan DPP PMNB-Indonesia Periode 2020-2024 yang dipimpin oleh Fa'ahakhododo Maruhawa sebagai Ketum. Kemudian para Wakil Ketua Umum, yaitu Florus Daeli dan Efendy Zebua, selanjutnya para Ketua-Ketua, yaitu Sorni Paskah Daeli, Syukur Rahmat Gulo, Arifman Gulò, Otniel Sinaro Gurae, kemudian Sekum Irfan Sochiwolo'o Gulo, para Wakil Sekum yaitu Suparman Daeli dan Julianus Daeli, kemudian Bendum Yosia Halawa, para Wakil Bendum yaitu Herlin Nilamwati Daeli dan Peronas Ofe Zebua. Ada personalia struktur kepengurusan lengkap DPP PMNB-Indonesia, kemudian ada juga struktur Dewan Pembina, Dewan Penasihat, dan Dewan Pakar.

Pembangunan Kepulauan Nias yang meliputi lima daerah otonom (empat kabupaten dan satu kota) harus dengan pendekatan khusus yang relevan dan efektif. Juga mesti dengan terobosan tertentu yang berdampak kuat dan positif. Pembangunan ini dapat diletakkan dan ditumbuhkan dari perspektif Kelautan dan Perikanan selain dari sejumlah dimensi penting lainnya lagi. Pembangunan yang berbasis pada program Kelautan dan Perikanan. Daerah otonom Nias Barat dapat juga dikembangkan dari aspek dan basis pembangunan ini. Makna kehadiran, perhatian, dan dukungan Menteri Kehadiran Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Edhi Prabowo dalam acara Syukuran Tahun Baru PMNB-Indonesia menjadi berarti serius dan nyata ketika semua elemen membumikan perhatian dan dukungan ini bagi Kemajuan Daerah Dan Kesejahteraan Rakyat Kepulauan Nias dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Tim/red)

Label:

Senin, 20 Januari 2020

Politik Hukum Regulasi Indonesia Dan Pembumian Negara Hukum Pancasila

Foto kebersamaan dengan Ketua Mahkamah Agung RI (MA-RI) Prof. Dr. Hatta Ali, SH, MH, Dewankanan Perwakilan Daerah RI (DPD-RI) La Nyala Mahmud Mattalitti, dan Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli.
JAKARTA, GELORA HUKUM - Suasana kebersamaan dengan semangat keakraban antara Ketua Mahkamah Agung RI (MA-RI) Prof. Dr. Hatta Ali, SH, MH, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD-RI) La Nyala Mahmud Mattalitti, dan Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli. Ada foto yang menunjukkan suasana yang berlangsung ketika dan sesaat setelah dinner (makan malam) bersama. Turut hadir juga beberapa sahabat, antara lain Wakil Ketua DPD-RI, Direktur Utama Taspen, ada juga Intelektual/Cendekiawan/Profesional, dan mantan pejabat negara. 

Sebelum acara dinner, Firman Jaya Daeli berdiskusi dengan santai dan secara informal bersama dengan dua orang Ketua Lembaga Negara, yaitu Ketua MA-RI Prof. Dr. Hatta Ali, SH, MH dan Ketua DPD-RI La Nyala Mahmud Mattalitti. Pertemuan diskusi santai dan informal ini berlangsung di gedung Mahkamah Agung RI (MA-RI), kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Bangunan dan materi diskusi pada dasarnya berintikan pada pengembangan dan perkuatan kelembagaan kenegaraan bagi Pemajuan Indonesia Raya. 

Ada juga foto yang menunjukkan suasana ketika berlangsung pertemuan diskusi berdua saja antara sesama sahabat baik dan lama, yaitu : Ketua MA-RI Prof. Dr. Hatta Ali, SH, MH bersama Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli di ruang kerja Ketua MA-RI, di gedung MA-RI, kawasan Medan Merdeka Jakarta Pusat. Pertemuan diskusi ini berlangsung dalam kesempatan lain beberapa hari sebelumnya.


"Politik Hukum Regulasi Indonesia Dan Pembumian Negara Hukum Pancasila"

Menurut Firman Jaya Daeli, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah Negara Hukum yang berideologi Pancasila dan berdasarkan konstitusi UUD 1945. Doktrin ini menunjukkan dan memastikan bahwa Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila. Negara Hukum yang mengandung dan harus senantiasa mempraxiskan (membumikan) keseluruhan Nilai-Nilai Pancasila. Keseluruhan konstruksi dan substansi Negara Hukum Pancasila pada dasarnya semakin bertumbuh dan bermakna demokratik konstitusional ketika didasarkan dan dikembangkan dalam konteks dan kerangka UUD 1945.

Doktrin mutlak dari agenda pembumian strategi dasar dan kebijakan umum pembangunan, pembaharuan, dan penataan sistem dan kelembagaan hukum Indonedia harus senantiasa berdasarkan dan berbasiskan pada Negara Hukum Pancasila. Pembangunan, pembaharuan, dan penataan sistem dan kelembagaan hukum mesti selalu juga diarahkan dan diperuntukkan dalam kerangka untuk semakin merefleksikan dan membumikan Nilai-Nilai (Sistem Nilai) Negara Hukum Pancasila. Intisari dan orientasi pemikiran dan penerapan serangkaian utuh, menyeluruh, mendasar, dan menyatu mengenai Negara Hukum Pancasila, pada hakekatnya melahirkan sebuah Politik Hukum Indonesia yang berideologi Pancasila.

Politik Hukum Indonesia adalah Politik Hukum Pancasila. Politik Hukum Pancasila merupakan sebuah atmosfir bernilai positif yang berintikan pada keseluruhan bangunan dan isi strategi dasar dan kebijakan umum pembangunan, pembaharuan, dan penataan sistem dan kelembagaan hukum Indonesia. Ada sejumlah variabel subsistem dari pembangunan, pembaharuan, dan penataan sistem hukum. Politik Hukum Pancasila juga menyentuh dan mengandung variabel-variabel sistem pembangunan, pembaharuan, dan penataan sistem hukum. Salah satu di antara adalah variabel instrumen hukum yang berkaitan dengan Politik Hukum Regulasi Indonesia.

Politik Hukum Regulasi merupakan keseluruhan politik perencanaan, pembentukan, penyusunan, pembahasan, penerapan, dan pembumian peraturan perundang-undangan. Politik Peraturan Perundang-undangan. Politik Hukum Regulasi mesti selalu dibentuk dan dibangun berdasarkan dan berbasis Pancasila dengan segala Nilai-Nilai Pancasila. Politik Hukum Regulasi harus senantiasa juga merefleksikan, membumikan, dan memastikan bertumbuh sumburnya dan berkembang kuatnya Pancasila beserta keseluruhan Nilai-Nilai Pancasila. Ada sejumlah bentuk dan jenis regulasi, antara lain Ketetapan MPR-RI, Perundang-undangan (UU), Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kelembagaan, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah (tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota), dan lain-lain. Ketika ada konstruksi dan substansi dari regulasi ini bertentangan dan tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945 maka jalan konstitusional dan jalur absah harus segera ditempuh untuk melakukan pengujian dan pembatalan terhadap regulasi yang bertentangan ini. 

Jalan dan jalur ini dijalankan dalam wujud dan dengan pendekatan Judicial Review, Legislative Review, dan Eksekutive Review. Ketika ada Perda yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Pancasila maka mesti secepatnya diuji dan dibatalkan. Manakala ada Perda memiliki potensi dan daya merusak dan membahayakan Bhinneka Tunggal Ika dan kemanusiaan, keutuhan wilayah dan kesatuan kawasan, kebersamaan dan kegotongroyongan rakyat, kebangkitan dan kemajuan perekonomian, keutuhan ciptaan dan ekosistem (ekologi) maka harus segera mungkin diuji dan dibatalkan. Ketika ada Perda bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya maka juga mutlak secepatnya diuji dan dibatalkan. 

Perda tiingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota secara konstitusional dibahas dan dibentuk bersama oleh eksekutif daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) pada tingkatannya masing-masing dan legiskatif daerah (DPRD) pada tingkatannya masing-masing. Prinsip konstitusi dan sistem beserta struktur Pemerintahan NKRI meletakkan Pemerintahan Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota ; dan DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota) adalah bagian dan subordinat dari Pemerintahan Nasional. Pemikiran ideologis doktrinal dan penerapan sosiologis konstitusional ini menjadi semakin aktual dan relevan ketika Pemerintahan Nasional (Kementerian Dalam Neger RI) memiliki kewenangan konstitusional Eksekutive Review terhadap Perda. Pemerintahan Nasional seharusnya dan sebaiknya memastikan dan memaksimalkan tugas, tanggungjawab, dan kewenangan konstitusional untuk menguji dan membatalkan Perda yang bertentangan, merusak, dan membahayakan tadi di atas. 

Bangunan dan isi Perda tidak hanya sebatas mengandung issue dan materi muatan yuridis (hukum). Bahkan issue yuridis dalam konteks dan kerangka Perda, sesungguhnya lebih ke issue format atau bentuk regulasi. Jadi lebih karena wujud pembentukannya dalam format dan bentuk yuridis (regulasi : Perda). Issue dan materi muatan Perda mengandung dan terdiri dari : ideologis, politis, ekonomis, historis, sosiologis, dan berbagai issue dan materi muatan lain lagi yang terkait. Perda juga dibentuk oleh otoritas daerah yang merupakan bagian dan subirdinat dari otoritas nasional (Pemerintahan Nasional). Kekuasaan eksekutif (Pemerintahaan Nasional) sebagai penanggungjawab dan pengendali keseluruhan jajaran pemerintahan. Sehingga merupakan jajaran yang mengetahui, mengalami, mengatasi, dan menuntasi efek yang disebabkan dan akibat yang ditimbulkan oleh sebuah atau sejumlah Perda yang menjadi obyek pengujian dan pembatalan. 

Doktrin Eksekutive Review menempatkan Pemerintahan Nasional dalam posisi aktif dan dengan peran berinisiatif serta bergerak dalam hal pengujian dan pembatalan Perda. Kedudukan lembaga negara (Mahkamah Agung) RI dalam hal pengujian dan pembatalan Perda secara konstitusional pada dasarnya bersifat pasif, tidak aktif. Selanjutnya menempatkan MA-RI pada posisi menunggu pengajuan permohonan pengujian dan pembatalan Perda oleh pihak terkait yang berkepentingan. Jadi doktrinnya bersifat tidak bisa berinisiatif dan tidak boleh bergerak lebih dahulu. Pada hal ketika sebuah atau sejumlah Perda memiliki potensi kuat dan daya tinggi bertentangan, merusak, dan membahayakan maka harus segera dan mesti secepat mungkin untuk diuji dan dibatalkan. Dengan demikian tidak boleh pasif dan tidak boleh menunggu. Harus ada sikap, tindakan, dan langkah-langkah nyata. 

Ketua MA-RI Prof. Dr. Hatta Ali, SH, MH yang juga merupakan Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya, Jatim ; dan Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam) yang juga mantan Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI dan Tim Perumus sejumlah UU perihal Bidang Politik, Pemerintahan Daerah, Hukum, MA, Kehakiman, dan Badan Peradilan, ketika dalam sebuah diskusi berdua secara bersama-sama menyampaikan pemikiran ideologis kenegaraan dan pertimbangan konstitusional strategis mengenai mengenai konstruksi dan substansi Perda. Juga mengenai formulasi dan artikulasi pengujian dan pembatalan Perda. Prinsipnya adalah bahwa Politik Hukum Regulasi Indonesia harus senantiasa dibentuk dan diterapkan dalam kerangka Pembumian Negara Hukum Pancasila. (Tim/red)

Label:

Jumat, 17 Januari 2020

Pemdes Tuhemberua Ma'u Gelar Musyawarah Pertanggungjawaban APBDes 2019


NIAS, GELORA HUKUM - Pemerintah desa tuhemberua kecamatan ma'u kabupaten nias, melaksanakan musyawarah laporan realisasi pertanggung jawaban ABPDesa TA.2019 yang di laksanakan di rumah kepala desa tuhemberua (16/01/2019)

Turut hadir, ketua BPD serta anggota, kepala desa, perangkat desa, RT, RW, para kepala dusun, wartawan, tokoh masyarakat serta masyarakat desa tuhemberua.

Ada pun sumber dana yaitu, dana desa Rp. 887.247.000.  Bagi hasil pajak daerah Rp. 2.709.098.Bagi hasil retribusi daerah Rp. 1.241.921. Alokasi dana desa Rp. 270.438.637. Sehingga jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.161.636.656.Penggunaan dana yang di arahkan untuk fisik pembangunan pengerasan jalan desa di tambah dua unit ducker plat sebesar Rp. 699.428.549.

Pada kata pembukaan oleh ketua badan permusyawaratan desa (BPD) FATINASO GULO, MM. Mengatakan, sesuai dengan laporan realisasi APBdesa TA.2019 yang di serahkan oleh pemerintahan desa serta tim pelaksanaan kegiatan kepada kami sebagai badan permusyawaratan desa (BPD) maka kami juga menilai bahwa laporan realisasinya telah sesuai dan telah terlaksana dengan baik serta sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka dengan itu kita melaksanakan musyawarah laporan realisasi pertanggungjawaban APBdesa TA.2019 hari ini. 

Lanjutnya, kami berterima kasih kepada pemerintahan desa serta tim pelaksanaan kegiatan di mana pelaksanaan kegiatan APBdesa TA.2019 ini sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat desa tuhemberua serta selalu mengedepankan kejujuran, keterbukaan dan ketransparaan kepada masyarakat,"ucap ketua BPD

OTENIELI Gulo ketua tim pelaksana kegiatan (TPK) pada laporannya menyampaikan, sesuai dengan kepercayaan masyarakat kepada kami untuk melaksanakan kegiatan fisik dengan pagu dana sebesar Rp.699.428.549, sebagai kegiatan yaitu pengerasan jalan yang berlokasi dari dusun dua ke dusun satu menuju dusun lima dengan volume 1.168 meter x 3 meter di tambah dua unit duicker plat. Dan kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik tanpa terkendala, dan kami sebagai tim pelaksana kegiatan tidak mengurangi volume kegiatan, bahkan lebih 13 meter dari volume yang telah di tentukan sehingga dari 1.168 menjadi 1.181 meter,

Lanjutnya, kami juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat desa tuhemberua di mana kami menyadari bahwa dengan dukungan penuh dari masyarakat desa sehingga kegiatan kita terlaksana dengan baik."ucap ketua TPK

Kepala desa tuhemberua, ERIK ERWIN JAYA Gulo pada kata arahannya menyampaikan, kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat desa tuhemberua yang telah mendukung program-program pemerintahan desa sehingga pelaksanaan APBdesa tuhemberua TA.2019 ini terlaksana dengan baik, dan itu semua karna dukungan dari seluruh masyarakat desa

Dan kami juga berterima kasih kepada badan permusyawaratan desa (BPD) yang selalu mendukung program serta kegiatan desa dan juga selalu bersama-sama dengan kami untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan APBdesa TA.2019 ini.

Tambah kades,  kami berharap kepada seluruh masyarakat desa tuhemberua, marilah kita terus selalu bergandengan tangan mendukung program pembangunan desa untuk menuju desa tuhemberua yang berkemajuan."ucap orang nomor satu di desa itu.

FAONASOKHI Gulo kepala dusun III mewakili perangkat desa tuhemberua menyampaikan, kami dari aparat pemerintahan desa tuhemberua menerima serta mengapresiasi kegiatan yang di laksanakan oleh pemerintahan desa maupun TPK, di mana dengan adanya program pemerintahan desa untuk memajukan pembangunan secara bertahap ini sehingga desa kita tuhemberua mulai ada kemajuan, karna kegiatan yang telah terlaksa ini sangat di manfaatkan oleh masyarakat desa."ucapnya

ALINUDIN Gulo sebagai tokoh masyarakat pada penyampaiannya mengatakan, kami mewakili masyarakat desa tuhemberua sangat senang dan mengapresiasi kegiatan yang telah terlaksana ini karna adanya keterbukaan dan ketransparaan dari pihak kepala desa serta tim pelaksana kegiatan, sehingga dengan terlaksanannya pembangunan pengerasan jalan di desa ini maka adanya kelancaran pengangkutan perekonomian masyarakat desa melalui roda dua. Dan juga kita semua sangat menikmati dan memanfaatkan kegiatan yang telah terlaksana ini."ucap tokoh masyarakat.

Sesuai dengan pantauan media gelorahukum, pelaksanaan musyawarah laporan realisasi pertanggungjawaban APBDesa tuhemberua TA.2019, sejak mulai hingga selesai, terlaksana dengan baik. (Suherman Gulo)

Label:

Senin, 13 Januari 2020

Relawan Komat Deklarasikan Diri Dukung Bobby Nasution Jadi Walkot Medan

MEDAN, GELORA HUKUM - Koalisi Masyarakat (Komat) Medan mendeklarasikan dirinya untuk mendukung Bobby Nasution menjadi Wali Kota Medan, Minggu (12/1/2020) di Jalan Pelita VI Ujung Medan Perjuangan.

Deklarasi dan dukungan Komat Medan itu dihadiri langsung Bobby Nasution dan ratusan relawan Komat, warga sekitar dan tokoh masyarakat Medan Perjuangan.

Ketua Komat Medan pro Bobby Nasution, Awaluddin Matondang menjelaskan beberapa alasan mereka menjatuhkan dukungan kepada pria bernama lengkap Muhammad Bobby Afif Nasution tersebut.

Terutama karena suami Kahiyang Ayu tersebut dinilai mampu membawa perubahan bagi Kota Medan mengejar ketertinggalan.

“Pada hari ini kita memberikan dukungan, menentukan sikap kita kepada Bobby Afif Nasution untuk menjadi Wali Kota Medan. Komitmen beliau membawa perubahan, terutama dalam menggali potensi generasi muda menjadi salahsatu pertimbangan kami. Kami yakin peranan kaum muda akan mengejar ketertinggalan Kota Medan dari kota lainnya,” kata Awaluddin Matondang.

Komat juga meyakini Bobby Nasution mampu menuntaskan berbagai persoalan Kota Medan, khususnya tata kelola pemerintahan.

“Tata kelola pemerintahan jadi PR utama bagi Pemko Medan ke depan,” kata Awaluddin.

Untuk mewujudkan harapan itu, Komat Medan menekankan pentingnya memenangkan Bobby Nasution di Pilkada Medan 23 September 2020 nanti.

“Kita berada di garda terdepan memenangkan Bobby Nasution. Kesiapan harus kita buktikan dengan kerja-kerja kita ke depan,” kata Awaluddin.

Di tempat yang sama, Bobby Nasution menggarisbawahi perlunya kolaborasi semua lini untuk membuat perubahan Kota Medan. Dengan adanya dukungan dari Komat Medan, tentu menambah semangat kerja-kerja ke depan.

“Tentu yang pertama harus dilakukan kolaborasi antar kita. Kita harus berbagi ilmu agar solusi membangun Kota Medan bisa tercapai. Kolaborasi Medan Berkah adalah tagline kita bersama,” ungkap Bobby.

Jebolan Pascasarjana Agribisnis IPB itu mengaku, dirinya tidak merasa gengsi untuk belajar dari semua pihak. Terutama menggali aspirasi dan mengembangkan potensi anak muda yang peranannya sangat dibutuhkan dalam mengejar ketertinggalan Kota Medan.

“Saya tidak gengsi dan tidak boleh egois untuk membangun pemikiran sendiri. Saya perlu dukungan dari semua masyarakat Medan, semua elemen yang ada di Kota Medan, semua etnis dan agama di Kota Medan,” jelasnya.

Anak Medan kelahiran 28 tahun silam itu juga menyampaikan apresiasi kepada Komat Medan yang menyatakan sikap dukungan kepadanya untuk menjadi Wali Kota Medan.

“Terimakasih atas dukungan yang luarbiasa ini. Tentu ini menambah semangat kita untuk terus berkolaborasi dengan semua pihak,” tukas Bobby.

Usai deklarasi, dilakukan penyerahan kostum kemeja putih bertuliskan Komat Pro Bobby Nasution kepada Bobby. Kemeja itu langsung dipakai dan pas di badan Bobby.

Usai acara, Bobby menjadi incaran kamera handphone untuk diajak berfoto bersama, khususnya warga yang di lokasi acara tersebut. 

Adapun pengurus Komat Pro Bobby Nasution yang terbentuk untuk deklarasikan Bobby Nasution untuk maju menjadi Walikota Medan yakni, Ketua Awaludin Matondang, Sekretaris Hendra Nababan, Bendahara Mita Surbakti dan dihadiri  Ir Erwan Rozadi Nasution yang juga adek kandung dari Ayah Bobby Nasution. (Antoni Pakpahan)

Label:

Kasus Mega Skandal Asuransi Jiwasraya, Menyita Perhatian Publik

JAKARTA GELORA HUKUM,  12/01/2020 — Kasus megaskandal Asuransi Jiwasraya dalam beberapa hal telah menyita perhatian publik dan menjadi isu nasional. Kasus ini semakin mempertegas betapa parahnya tata kelola beberapa BUMN setelah kasus Garuda juga mencuat ke publik.

Kasus Jiwasraya ini semakin menjadi seksi, karena diindikasi ada pihak pihak yang mencoba menggiring opini ke arah politisasi. Bahkan, dalam beberapa pemberitaan, "perampokan" dana nasabah yang terjadi di Jiwasraya moncong tuduhannya diarahkan ke sosok Erick Thohir.

Anshar Ilo, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Relawan Loyalis Erick Thohir For Jokowi-Amin (DPP LETHO) menyampaikan, Relawan Loyalis Erick Thohir For Jokowi-Amin atau lebih dlkenal dengan sebutan LETHO adalah salah satu organ pendukung pasangan calon Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin yang secara resmi terdaftar di direktorat relawan Tim Kampanye Naslonal dengan SKT No. SKT/1295/TKN/DRL-JKW. MA/XI/2018 dengan Nomor Registrasi TKN-DRL: 1295/JKw-MA/XIN/2018 yang diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2019.

"Dalam kemenangan pasangan Jokowi-Amin pada kontestasi pilpres lalu, tentu saja LETHO memiliki kontribusi sekaligus tanggung jawab moral untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Amin hingga tuntas dan sukses sampai tahun 2024," ujar Anshar saat konferensi pers di RM Bumbu Desa Jakarta. Minggu (12/01)

Untuk itu, kata Anshar, adalah hal yang sangat wajar, Jika LETHO menyikapi kasus megaskandal Jiwasraya ini karena terindikasi ada upaya menyeret nama Erick Thohir yang saat ini adalah sebagai Ketua Dewan Penasehat DPP LETHO.

Terkait hal-hal di atas, lanjutnya, LETHO mengapresiasi upaya dan itikad baik pemerintah khususnya Bapak Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya ini secara hukum dan bisnis.

Namun, kata Anshar, Dalam penyelesaian secara hukum LETHO sepenuhnya percaya kepada mekanisme yang dijalankan oleh Institusi kepolisian dan Kejaksaan Agung termasuk BPK agar kasus ini diungkap secara tuntas, Jelas dan transparan. Dalam kaitan Ini, LETHO menyarankan agar dilakukan pembekuan aset-aset yang terindikasi terkait dengan kasus Jiwasraya termasuk mencekal para pihak yang bertanggungjawab atas kerugian Jiwasraya.

Menurutnya, LETHO sepenuhnya akan mengawal kebijakan Erick Thohir dalam upaya bersih-bersih di semua BUMN dan tidak akan segan-segan melibatkan seluruh anggota dan simpatisan LETHO se-Indonesia yang saat ini lebih dari satu juta orang serta mengerahkan potensi yang dimiliki LETHO.

Untuk itu, imbuhnya, kami memperingati kepada siapa pun untuk tidak mendzalimi Erick Thohir yang sedang berusaha memperbaiki kinerja BUMN.

"Selain itu, LETHO akan melakukan upaya hukum jika ada pihak-pihak yang secara nyata melakukan fitnah kepada Erick Thohir baik secara pribadi maupun sebagai Menteri BUMN," pungkasnya. (EZL)

Label:

LSI : persepsi Publik Terhadap Pengaruh China Cenderung Negatif Dibandingkan Amerika Serikat

JAKARTA, GELORA HUKUM- Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menilai, tren persepsi publik soal pengaruh China terhadap kawasan Asia dan Indonesia cenderung negatif dibandingkan Amerika Serikat ( AS).

Hal itu disampaikan Djayadi dalam paparan Rilis Survei Nasional Persepsi Publik Terhadap Negara-negara Paling Berpengaruh di Asia, Minggu (12/1/2020).

Dari tiga kali survey pada Tahun 2011, 2016 dan 2019 penilaian atas negara yang paling berpengaruh di Kawasan Asia terlihat mengalami perubahan.  RRC dinilai semakin berpengaruh (proporsi warga yang menilai RRC negara paling berpengaruh naik dari 19% menjadi 39%), sedangkan AS dan Jepang dinilai semakin sedikit pengaruhnya. Namun,  pengaruh RRC di Kawasan Asia khususnya Indonesia kurang mendapat respon hangat sebagian masyarakat.

Pengaruh AS dan RRC sebagai negara terkuat disikapi berbeda oleh masyarakat.  Yang memandang positif (menguntungkan)  dan negatif (merugikan) pengaruh AS cenderung stabil dan berimbang dari waktu ke waktu.  Sedangkan pengaruh RRC dinilai masyarakat memang makin besar tapi pengaruhnya itu makin negatif. Jumlah masyarakat yang menilai positif  pengaruh RRC terhadap Asia makin menurun,  sedangkan yang menilai negatif/merugikan makin meningkat. 

Tren yang sama terjadi untuk penilaian masyarakat soal negara berpengaruh sepuluh tahun mendatang. Bila satu dekade lalu,  AS dan Jepang sebagai negara paling berpengaruh di Asia sepuluh tahun mendatang. 

Bila persaingan tajam soal pengaruh terjadi antara AS dan RRC,  dalam hal contoh pembangunan,  posisi Jepang masih paling tinggi.  Jepang dianggap negara yang paling layak  sebagai model pembangunan diikuti AS, RRC, dan Singapura. (EZL)

Label:

Komisi I DPR RI, Sukamta: Win Win Solution Bukan Solusi Menyelesaikan Natuna

JAKARTA, GELORA HUKUM - Secara umum untuk isu ini DPR suaranya tunggal. Yang saya tangkap, semuanya seragam untuk urusan kedaulatan ini kita tidak akan berkompromi, kata Sukamta dalam diskusi bertajuk Kedaulatan RI Atas Natuna yang diselenggarakan Centre for Dialogue And Cooperation Among Civilizations (CDCC).

Sukamta menegaskan China melanggar Zona Ekonomi Eksklusif yang menjadi hak Indonesia. Pelanggaran jika dibiarkan akan sampai pada pelanggaran kedaulatan bangsa.

"Apalagi yang dilanggar bukan hanya ZEE, tapi menghalangi penegakan hukum oleh aparat Indonesia.

Parlemen mendorong pemerintah berjuang maksimum mengamankan kedaulatan bangsa. Menurut Sukamta, konflik Natuna merupakan momentum bagi Indonesia menegakkan jargon NKRI Harga Mati dalam realitas.

"Kita memahami sikap China tidak akan pernah surut. Kita bertanya-tanya apakah yang dilakukan China hanya mencari ikan dengan kapal nelayan di zona ZEE kita atau menggunakan kapal nelayan sebagai cover melakukan aktivitas ilegal yang membahayakan kedaulatan kita," jelas dia.

Sukamta menekankan wacana tentang perang masih sangat jauh untuk terealisasi. Yang terpenting saat ini adalah ketegasan dalam diplomasi.

"Kami sangat berharap pemerintah kompak. Ketegasan dalam diplomasi sangat penting. Jangan sampai pejabat di garda terdepan tidak dapat dukungan seragam dari pengambil keputusan di pemerintahan," kata dia.

 Dia meyakinkan bahwa DPR RI siap memberikan dukungan secara politik bagi pemerintah.

Lebih jauh Sukamta mengatakan sebagai solusi dalam jangka pendek Kementerian Luar Negeri perlu terus menjadi garda terdepan dalam melakukan diplomasi tegas.

"Siapa yang menjadi garda terdepan menjaga laut belum jelas, apakah Angkatan Laut, Bakamla atau siapa. Kalau Bakamla yang ditugasi maka Bakamla harus diperkuat.

Pada kesempatan yang sama Mas Achmad Santoso menyampaikan bahwa "kapal-kapal nelayan tersebut disubsidi oleh pemerintah China.
Kenapa mereka terus ada dan masuk ke ZEE kita? Karena memang mereka ini disubsidi oleh pemerintah negaranya. Jadi disubsidi dalam bentuk BBM.

Tak hanya itu, para nelayannya telah diberi bekal pengetahuan untuk menangkap ikan serta membela laut mereka.
Nelayan-nelayannya memang dilatih oleh Pemerintah China.

Jadi dilatih betul untuk tidak hanya saja mereka menangkap ikan, tetapi mereka juga boleh dibilang membela laut yang mereka klaim sebagai lautnya mereka, sangat di support.

Kehadiran kapal-kapal asing China juga dipicu oleh kurangnya kehadiran nelayan Indonesia di Natuna.

Dan jujur saja bahwa dahulu memang presensi dan okupasi kehadiran nelayan-nelayan kita itu tidak cukup banyak, belum maksimal.

Padahal dalam diplomasi internasional kehadiran ini merupakan kata kunci yang harus dimenangkan. Kehadiran aparat penegak hukum laut kita di sana melakukan patroli setiap hari di sana. Serta memaksimalkan kehadiran nelayan Indonesia di sana. (EZL)

Label:

Indonesia-Armenia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Pendidikan Berbasis TI

Pertenuan Presiden Armenia Armen Sarkissian dengan Presiden RI Joko  RachevWidodo. Foto: Laily RachevB Pers Sekretariat Presiden
ARMENIA, GELORA HUKUM - Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Armenia Armen Sarkissian, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia dan Armenia memiliki hubungan sejarah yang cukup lama. Pertemuan bilateral ini merupakan agenda pertama Presiden Jokowi pada hari kedua kunjungan ke Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA), Senin 13 Januari 2020.

"Kita harus dorong hubungan sejarah ini menjadi kerja sama yang saling menguntungkan ke depan," ucap Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan yang dihelat di ruang pertemuan Hotel Emirates Palace, Presiden Jokowi meminta agar kerja sama di bidang teknologi informasi (TI) dapat ditingkatkan dan menjadi salah satu prioritas kerja sama kedua negara. Terlebih lagi, Presiden Jokowi telah mendengar bahwa industri teknologi informasi dan perusahaan rintisan berkembang cukup pesat di Armenia. 

"Industri start-up dan inovasi juga sedang berkembang di Indonesia dan masuk dalam 10 negara dengan jumlah unicorn terbanyak di dunia," kata Presiden Jokowi.

"Tentu saja kami bersedia bekerja sama dengan Indonesia di bidang teknologi informasi. Bahkan pendidikan di kami telah berbasis teknologi informasi," sahut Presiden Sarkissian.

Selain itu, Presiden Jokowi meminta agar Armenia memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic Union).

"Free Trade Agreement ini sangat penting untuk memanfaatkan pasar besar Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia yang berjumlah sekitar 450 juta," kata Presiden Jokowi. 

Presiden Jokowi mengatakan bahwa pada Oktober tahun lalu Indonesia dan Komisi Ekonomi Eurasia telah menandatangani _Memorandum of Cooperation_ (MoC) di Jakarta.

"Ini langkah awal untuk memulai perundingan _free trade agreement_ tersebut," ucap Presiden Jokowi.

Sementara itu, untuk meningkatkan hubungan _people to people_ di antara kedua negara, Presiden Jokowi meminta agar pemerintah Armenia memberikan bebas visa bagi warga negara Indonesia. 

"Indonesia telah memberikan bebas visa untuk rakyat Armenia. Saya meminta pertimbangan agar Armenia juga dapat memberikan bebas visa bagi Indonesia. Saya yakin ini dapat mendekatkan hubungan _people to people_ antara Indonesia dan Armenia," tutur Presiden Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Sarkissian menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjutinya. "Saya akan segera perintahkan pejabat yang berwenang untuk segera memproses bebas visa ini," ucap Presiden Sarkissian.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Armenia antara lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk PEA Husin Bagis. (EZL/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Label:

Sabtu, 11 Januari 2020

Mendagri Instruksikan Jajaran Dukcapil Seluruh Indonesia untuk Layani Data Adminduk secara Cepat Bagi Korban Dampak Bencana

JAKARTA, GELORA HUKUM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D., menginstruksikan agar Jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Seluruh Indonesia untuk Melayani Data Administrasi Kependudukan secara cepat, terutama bagi Korban terdampak Bencana. Hal itu diungkapkannya di  Jakarta pada saat meninjau Posko Bencana Banjir di GOR Pancoran Kelurahan Pengadekan Jakarta Selatan, Selasa (07/01/2020).

"Kami minta seluruh jajaran Dinas Dukcapil untuk secara cepat melayani data Adminduk korban terdampak bencana, pelayanan harus efektif dan efisien dan jangan dipersulit berikan pelayanan secara prima," kata Mendagri.

Tak hanya itu, Mendagri juga meminta kemudahan bagi pengurusan data Adminduk korban terdampak bencana, tanpa prosedur yang berbelit-belit.

"Jangan dipersulit, semuanya harus serba cepat, berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, apalagi mereka yang sedang berduka karena terdampak bencana," ujarnya.

Salah satu kemudahan tersebut akan diberikan khusus bagi warga terdampak bencana, yakni tanpa melampirkan surat kehilangan dari kantor polisi maupun dari RT/RW setempat.

"Karena ini merupakan bencana, musibah, sehingga warga terdampak bencana khusus diberikan kemudahan dan keringanan sehingga tidak perlu membawa surat pengantar kehilangan," ucap Mendagri.

Penggantian dokumen administrasi kependudukan bagi korban terdampak bencana berupa KTP elektronik, akta kelahiran, akta kematian, dan lain sebagainya. Pengurusan layanan tersebut bersifat gratis tanpa dipungut biaya. (EZL/Puspen Kemendagri)

Label:

BPK dan Kejaksaan Agung Bahas Asuransi Jiwasraya

Jakarta,  Gelora Hukum, 08/01/2020 — Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) dan Kejaksaan Agung hari ini melakukan koordinasi terkait pemeriksaan Asuransi Jiwasraya,  di Kantor Pusat BPK,  Jakarta. Ketua BPK, Agung Firman Sampurna,  menjelaskan dalam kurun 2010 sampai dengan 2019, BPK telah dua kali melakukan pemeriksan atas PT Asuransi Jiwasraya (PT AJS) yaitu Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tahun 2016 dan Pemeriksaan Investigatif (Pendahuluan) Tahun 2018.

Dalam PDTT Tahun 2016,  BPK mengungkap 16 temuan terkait dengan pengelolaan bisnis,  inveatigsi,  pendapatan dan biaya operasional PT AJS tahun 2014 dan 2015 tidak didukung oleh kajian usulan penempatan saham yang memadai; PT AJS berpotensi menghadapi risiko gagal bayar atas Transaksi Investigasi Pembelian Medium Term Note PT Hanson Internasional (HI); dan PT AJS kurang optimal dalam mengwasi reksadana yang dimiliki dan terdapat penempatan saham secara tidak langsung di satu perusahaan yang berkinerja kurang baik. 

Menindaklanjuti hasil PDTT tahun 2016 tersebus,  BPK melakukan Pemeriksaan Investigatif Pendahuluan dimulai tahun 2018. Hasil pemeriksaan investigatif menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang berindikasi fraud dalam pengelolaan Saving Plan dan Inveatasi. 

BPK juga mendapat permintaan dari DPR dengan Surat Nomor PW/19166/DPR RI/XI/2019 tanggal 20 November 2019 untukmelakukan PDTT atas permasalahan PT AJS.  sementara itu dalam penanganan kasus pidana tindak korupsi pada PT AJS, BPK mendapat Permintaan penghitungan Kerugian Negara dari Kejksan Agung yaitu melalui Surat tertanggal 30 Desember 2019.

Berdaasarkan hal tersebut,  saat ini BPK sedang melakukan dua pekerjaan yaitu : Pemeriksaan Investigatif untuk memenuhi menindaklanjuti  Permintaan DPR dan menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Investigatif Pendahuluan; dan Penghitungan Kerugian Negara atas Permintaan Kejaksaan Agung. 

BPK saat ini terus bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Agung untuk dapat menghitung nilai Kerugian Negara dalam kasus tersebut,  dan direncanakan dapat selesai dalam waktu paling cepat dua bulan. BPK akan sepenuhnya mendukung pihak Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum pada kasus PT AJS. 

Selain melakukan penghitungan kerugian negara,  BPK juga mulai melakukan Pemeriksaan Investigatif pada PT AJS.  Tujuan Pemeriksaan Investigatif ini adalah untuk mengungkap adanya ketidakpatuhan,  ketidakpatuhan yang berindikasi kecurangan (fraud), serta indikasi kerugian negara dan unsur pidana dalam pengelolaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). 

Ruang lingkup pemeriksaan adalah seluruh kegiatan di PT AJS,  yang meliputi kegiatan jasa asuransi,  investasi dan kegiatan operasional lainnya. Selain itu BPK juga melakukan pemeriksaan atas pengawasan oleh OJK,  pembinaan dan pengawasan oleh Komisris dan Kementerian BUMN serta pemeriksaan oleh Akuntan Publik. (EZL)

Label:

Kadin Paparkan PR Awal Tahun Sektor Perikanan Nasional

JAKARTA, GELORA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan mencatat sejumlah pekerjaan rumah yang harus ditindaklanjuti untuk pengembangan sektor perikanan nasional, mulai dari permasalahan ekspor dan budidaya, pembibitan kultur jaringan, hingga regulasi kapal.

“Di awal tahun ini kami harapkan beberapa isu perikanan bisa mendapatkan solusi terbaik tanpa harus banyak berpolemik,” ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto di Jakarta (8/1/2020).

Dia mengatakan, pilihan untuk budidaya lobster harus menjadi prioritas. Jika belum dapat optimal, maka untuk ekspor sebaiknya dapat diberikan kuota dan standar perijinan tangkap dalam 3 hari. Menurutnya, Indonesia dapat belajar lebih banyak dengan pengalaman Vietnam dalam budidaya lobster yang kontribusi produksinya dapat mencapai 85% produksi dunia. Dia mengaku, dalam waktu dekat pihaknya menginginkan adanya pertemuan dengan para pelaku budidaya lobster Vietnam.

“Penangkapan lobster untuk budidaya diutamakan, tanpa harus adanya larangan untuk ekspor. Tantangannya adalah bagaimana Indonesia dapat menyiapkan riset dan teknologi yang mumpuni untuk budidaya,” ungkap dia.

Kadin juga mengusulkan revisi atas Peraturan Menteri KKP No 18 Tahun 2018 tentang wajib periksa hasil perikanan. Pasalnya, selain bisa menghambat ekspor perikanan, aturan tersebut juga menambah mata rantai prosedur ekspor yang sebenarnya tidak semua dibutuhkan oleh negara tujuan ekspor.

“Kalau mau ekspor harus mengurus Health Certificate, padahal tidak semua negara mengharuskan. Permintaan itu biasanya diminta oleh Amerika dan Eropa,” kata Yugi.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyoroti masih adanya tumpang tindih antara Peraturan Menteri dan surat edaran Dirjen KKP yang menghambat Investasi. “Ini cukup membuat pengusaha kebingungan. Kami harapkan regulasi investasi perikanan ke depan harus jelas aturan dasarnya yang mana,” kata dia.

Yugi menyebutkan, Kadin juga menginginkan adanya sinkronisasi peraturan garam. Hal lainnya, dia pun  menyampaikan bahwa ekspor bahan baku dan olahan rumput laut dapat berjalan pararel mengingat lahan budidaya baru dimanfaatkan 20% dari luas 1.000.100 ha dan minimnya serapan rumput laut dalam negeri.

“Untuk bibit kultur jaringan rumput laut sebaiknya pemerintah menunggu hingga adanya legalitas dan pengakuan internasional, karena jika terlanjur beredar luas dan tidak sesuai dengan pasar ekspor tentu dampaknya akan sangat besar. Selain itu, kita juga mengharapkan agar adanya Revisi Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2019 tentang peta panduan industri rumput laut nasional karena aturan tersebut didasarkan pada data yang belum sesuai dengan fakta yang ada di lapangan,” papar Yugi.

Dia pun meminta agar pemerintah memberikan kepastian dan perlindungan hukum agar investasi bidang perikanan tangkap menjadi menarik. Tumpang tindih aturan mulai dari usaha perikanan tangkap, ukuran kapal, alat tangkap, transhipment dan lainnya agar segera direvisi sesuai tuntutan dunia usaha.

“Paling tidak pelonggaran GT (gross tonnage) kapal bisa segera diumumkan, karena ini akan berdampak pada ekspor yang bisa mulai membaik,” pungkas Yugi. (EZL)

Label:

Presiden Ingin Duta Besar Berperan Sebagai Duta Ekspor

JAKARTA, GELORA HUKUM - Persoalan defisit neraca perdagangan telah dialami oleh Indonesia selama bertahun-tahun. Salah satu cara untuk menyelesaikannya, selain dengan menggenjot investasi, adalah dengan meningkatkan ekspor.

Untuk itu, saat membuka Rapat Kerja Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri, Presiden Joko Widodo mendorong para duta besar agar turut berperan sebagai duta ekspor bagi negara. Rapat kerja tersebut dibuka di Istana Negara, pada Kamis, 9 Januari 2020.

Menurut Presiden, salah satu penyebab defisit neraca perdagangan yang tak kunjung selesai adalah karena selama bertahun-tahun Indonesia selalu fokus pada pasar-pasar tradisional dan negara-negara besar saja seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, atau Tiongkok. Padahal, potensi pasar-pasar lain di dunia masih sangat besar untuk digarap.

"Padahal sekarang justru negara-negara yang sedang berkembang, yang pertumbuhan ekonominya di atas 5 persen itu banyak sekali. Memang tidak besar, kecil-kecil, tapi kalau dikumpulkan juga akan menjadi sebuah jumlah yang sangat besar," ujar Presiden.

Potensi pasar nontradisional tersebut misalnya di negara-negara Afrika, di mana banyak negara yang ekonominya tumbuh di atas 5 persen. Terkait hal tersebut, Presiden meminta para duta besar jeli melihat dan menginformasikan peluang yang ada di negara tersebut.

"Ini tolong betul-betul dilihat dan diinformasikan ada peluang apa di situ? Sehingga di sini mengerti dan bisa mengolah. Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi, diolah dalam rapat terbatas, kemudian kita putuskan siapa yang harus menyelesaikan itu, barangnya yang dibutuhkan apa. _Intelligent marketing_ seperti ini yang diperlukan sekarang ini. Sehingga kita bisa masuk ke pasar-pasar Afrika, produk-produk apa yang diperlukan di sana, bisa masuk," jelasnya.

Secara khusus, Presiden menyebut bahwa pasar-pasar di Afrika itu potensial untuk produk-produk usaha kecil dan menengah Indonesia. Hal tersebut mengingat negara-negara tersebut belum menerapkan standar kualitas yang terlalu ketat.

"Yang saya senang sebetulnya kalau kita bisa masuk ke pasar-pasar di Afrika itu, yang banyak itu produknya usaha kecil dan menengah itu bisa masuk ke sana. Karena apa? Untuk urusan kualitas masih belum memiliki standar yang sangat ketat," imbuhnya.

Selain Afrika, Presiden melihat negara-negara di Asia Tengah, Asia Selatan, dan Eropa Timur juga memiliki potensi yang besar. Untuk itu, ia meminta para dubes yang bertugas di negara tersebut bisa mengidentifikasi peluang yang ada.

"Perintahkan staf-staf yang berkaitan dengan ini untuk melihat, untuk mencari tahu, mencari data, siapa yang memerlukan, jumlahnya berapa, namanya siapa. Semuanya harus teridentifikasi dan kita tahu betul," sambungnya.

Menurut Presiden, saat ini, kualitas produk-produk Indonesia sudah lebih kompetitif dibandingkan dengan produk-produk dari Tiongkok. Sehingga, Presiden mengatakan, Indonesia tidak perlu takut jika harus berkompetisi dengan produk-produk mereka di pasar global.

Tujuan besar dari diplomasi ekonomi dengan menjadikan duta besar sebagai duta ekspor adalah untuk membangun kepercayaan dari negara-negara lain. Untuk itu, Presiden ingin agar para duta besar mencurahkan 70-80 persen dari aktivitasnya pada diplomasi ekonomi.

"Tadi saya sampaikan bahwa diplomasi ekonomi ini menempati 70-80 persen apa yang harus kita pikirkan dan kita curahkan. Sisanya, silakan isi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, yang berkaitan mungkin dengan pariwisata, diplomasi perdamaian, diplomasi kedaulatan. Karena ke depan, yang ingin kita bangun itu kepercayaan, itu yang ingin kita bangun," jelasnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mampu stabil berada di atas 5 persen dalam lima tahun terakhir bisa menjadi modal bagi para duta besar untuk mempromosikan Indonesia. Tak hanya itu, inflasi yang terkontrol dan bahkan bisa turun dari 9 persen hingga sekarang di posisi 3 persen, juga menjadi modal yang besar.

"Dua ini menjadi modal besar kita. Kenapa investasi negara lain menengok kita? Karena dua hal ini. Dan mungkin angka-angka yang lainnya, angka kemiskinan, gini ratio. Tapi dua hal itu jangan kita enggak bisa bercerita mengenai turunnya inflasi, stabilitas _growth_ yang kita miliki. Sering kita tidak tahu modal besar yang kita pakai dalam membangun _trust_ negara kita," ungkapnya.

Terakhir, Kepala Negara meminta agar para duta besar juga mampu melihat dan menginformasikan inovasi yang ada di negara tempatnya bertugas. Dengan demikian, Indonesia bisa mempelajari inovasi tersebut, tidak memulai dari nol, untuk kemudian dikembangkan dan diterapkan.

"Kalau kita memulai dari basic-nya ya enggak akan ketemu sampai kapan pun. Karena kita ingin amati, pelajari, kembangkan, dan langsung terapkan. Inilah yang kita perlukan. Jadi kalau ada inovasi di sebuah negara, misalnya di Amerika ada sesuatu yang baru mengenai AI _(artificial intelligence)_. AI kita belajar belum rampung sudah keluar yang baru lagi. Barang baru ini apa? Informasikan," jelasnya.

Oleh sebab itu, Presiden mengatakan, para duta besar harus terus mencari peluang-peluang, membuka jejaring seluas mungkin, mengenali karakter-karakter pasar, memetakan peluang-peluang itu, dan menginformasikan ke kementerian. Di samping itu, Presiden juga meminta Menteri Luar Negeri untuk membuat _key performance indicator_ (KPI) yang jelas dan terukur.

"Biar jelas yang berprestasi sama yang tidak, yang harus diganti sama yang tidak itu harus jelas. Nanti kalau enggak, kita _business as usual_ saja, enggak akan negara ini maju kalau kita seperti itu. Ada evaluasinya, mana yang kita koreksi, mana yang harus kita perbaiki, baik di sisi dalam negeri, kementerian-kementerian, maupun duta besarnya. Saya kira kalau kita bekerja dengan cara-cara KPI yang jelas, semuanya akan termotivasi dan terdorong untuk bekerja secara sungguh-sungguh," tandasnya. (EZL)

Label:

Kamis, 09 Januari 2020

Tuntut Sertifikat,Ratusan Petani SPSB Geruduk Kantor BPN Sumut

MEDAN, GELORA HUKUM - Ratusan massa  yang menamakan dirinya Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) melakukan aksi demo ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara,Jalan Brigjen Katamso,Medan, Rabu (8/1/2020) siang. 

Pembina kelompok Tani,Aris Wiyono menilai pemerintah daerah seolah tinggal diam dalam masalah konflik agraria yg terjadi pada lahan yang mereka klaim sudah diusahai sejak 1951.

Untuk itu ratusan massa  yang tergabung dalam SPSB dalam orasinya mengusung poster dan spanduk yang isinya menuntut menghentikan darurat agraria khususnya di Simalingkar dan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang.

Untuk itu, Lanjut Aris Wiyono, Petani yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) menuntut: 

1.Hentikan darurat Agraria di Simalingkar, Pancur baru, Kabupaten Deli Serdang. 

2.Berikan Hak atas tanah kepada kami yang secara terus menerus menempati dan menyuburkan tanah tersebut sejak tahun 1951.

3.Terbitkan dan berikan segera sertifikat tanah kepada masyarakat. 


Lebih lanjut,Aris Wiyono menjelaskan, mulanya masyarakat menggarap tanah tersebut tahun 1951 atau 6 tahun sejak kemerdekaan RI. Meskipun PTPN 2 Tanjung Morawa, Deli Serdang belum didaftarkan, namun pihak PTPN2 justru melakukan kegiatan pada area kebun Bekala Pancur Batu sejak 1980. Tapi berdasarkan pengakuan kepala desa dan Camat Pancur Batu ketika itu, PTPN 2 hanya punya HGU seluas 414 hektar.

"Tapi kenapa pihak PTPN 2 menanam dan menguasai lahan 1.500 hektar. Pada tahun 1999, HGU PTPN 2 dianggap sudah habis masa berlakunya. Bahkan, pihak perkebunan plat merah tersebut berupaya melakukan perpanjangan,tapi ditolak oleh BPN karena HGU-nya tidak terdaftar," papar Ari Wiyono. 

Setelah 30 Menit malakukan Orasi di depan Kantor BPN Sumut, Perwakilan 11 degalasi dari kelompok Tani diterima oleh Kepala BPN Sumut untuk mendengarkan tuntutan para petani  di dalam gedung BPN Sumut. 

Menurut pantauan Awak media di lokasi, Ratusan petani yang tumpah ke jalan sambil memasang tenda plastik menyebabkan kepolisan menutup satu ruas Jalan Brigjen Katamso, karena massa memenuhi satu ruas jalan. Ruas dari arah Jalan Pemuda menuju Jalan Brigjen Katamso ditutup. Sementara arus sebaliknya dibuka.

Dalam Unjuk Rasa yang dilakukan oleh para petani SPSB mendapat pengawalan ketat dari ratusan  pihak kepolisian Polrestabes Medan dan Polsek Medan Kota.(Antoni Pakpahan)

Label:

Minggu, 05 Januari 2020

PRC Inginkan Penguatan Partai Politik Di Pilkada 2020

JAKARTA, GELORA HUKUM,  05/01/2020 — Partai politik merupakan salah satu pilar penting dalam penguatan demokrasi.  Peran partai politik baik di lembaga legislatif dan eksekutif harus diperkuat. Banyak langkah yang dapat dilakukan partai politik untuk memgutkan perannya dalam pendalaman demokrasi, seperti fenomena politik hari ini menunjukkan bahwa sebagian besar cakada baik di tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi,  bukanlah kader Partai Politik (Parpol). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa diatribusi kader partai politik di eksekutif terhambat,  misalnya oleh tokoh di daerah yang "berkantong tebal", lebih populer dan berkharisma,  modal sosial yang lebih besar, dsb. Idealnya lembaga eksekutif adalah salah satu ruang distribusi kader bagi partai politik. Imbasnya adalah kelembgaan partai politik semakin tereduksi. 

Oleh karena itu,  Politika Research and Consulting (PRC) mendukung komisi II DPR RI menyusun undang-Undang yang bisa memperkuat distribusi kader partai politik di tingkat eksekutif. Salah satu langkah untuk memperkuat distribusi tersebut adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada anggota legislatif baik di pusat maupun di daerah untuk ikut serta dalam pagelaran Pemilihan Kepala Daerah 2020 mendatang secara luas. 

Calon Kepala Daerah dapat maju melalui jalur partai politik atau independen. Idelnya jika seseorang calon kepala daerah yang bukan berasal dari kader partai politik maju dalam Pilkada harus menjadi kader partai politik. Apapila tidak berniat menjadi kader partai politik,  maka lebih baik mencalonkan diri melalui jalur independen. Dengan menjadi kader partai politik,  diharapkan peran partai politik semakin kuat,  sehingga demokrasi semakin sehat. Dengan tidak menjadi anggota partai politik calon kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada akan memperkuat fenomena politisi "kutu loncat" dan posisinya di pemerinthan daerah akan lemah. (EZL)

Label:

Warga Terdampak Bencana Diminta Aktif Melaporkan Kehilangan/Kerusakan Dokumen Kependudukan

Bekasi, Gelora Hukum - Kementerian Dalam Negeri meminta masyarakat terdampak bencana untuk aktif melaporkan kehilangan maupun kerusakan dokumen kependudukan. Hal itu diungkapkan Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh saat melakukan pendataan dan pembagian dokumen kependudukan di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (04/01/2020).

"Untuk seluruh masyarakat yang terkena bencana dan dokumen kependudukannya, segera hubungi Dinas Dukcapil setempat atau hubungi kecamatan, kami akan membantu Bapak/Ibu mengganti dokumennya secara gratis," kata Zudan.

Dokumen kependudukan bagi warga terdampak bencana akan diganti dengan dua pilihan mekanisme. Pertama, dengan keaktifan Pemerintah dan Dinas Dukcapil. Kedua, melalui keaktifan dan partisipasi masyarakat secara langsung.

"Jadi ada dua cara. Pertama seperti yang ada di Teluk Naga Kabupaten Tangerang, Dinas Dukcapil bersama Kemendagri turun langsung mendata dan kemudian membagikan dokumennya. Kedua, melibatkan RT/RW seperti yang di Penjaringan, Jakarta Utara, RT dan RW-nya mengumpulkan dokumen kemudian kita cetak di posko dan dicetak di Kecamatan, setelah selesai langsung kami bagi. Ini juga yang kami lakukan di Kelurahan Kalibaru Kota Bekasi, ini dua metode, kami jemput bola sekaligus dari RT/RW dan masyarakat yang di lokasi pengungsian melaporkan dokumennya yang hilang. Jadi kita (Pemerintah) turun aktif dan masyarakat juga aktif," jelasnya.

Bagi masyarakat yang terkena bencana, diberikan kemudahan untuk mengurus dokumen kependudukannya yang hilang, yakni tak perlu mengurus surat pengantar atau surat kehilangan, namun tinggal menggunakan sidik jari.

"Kami dari Kemendagri dan Pemda itu memberikan keringanan yang paling seringan-ringannya, bahkan masyarakat cukup membawa sidik jarinya, kan masyarakat kita sudah membuat KTP-el sehingga datanya sudah ada dalam database. Jadi sidik jarinya saja dipasang di finger, nanti datanya keluar. Jadi sudah tidak ada kerepotan sama sekali, tidak perlu pengantar RT/RW, surat kehilangan," terang Zudan. (EZL/Puspen Kemendagri)

Label:

Jumat, 03 Januari 2020

Pangkogabwilhan I Kendalikan Operasi Siaga Tempur di Natuna

GELORA HUKUM - Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono, S.E., M.M. melaksanakan pengendalian operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaraan di wilayah perairan laut Natuna Utara, 

Sebelum bertolak dari Lanud Halim PK menuju Natuna, Pangkogabwilhan I di hadapan awak media, menyampaikan bahwa operasi siaga tempur ini dilaksanakan oleh Koarmada1 dan Koopsau 1 dengan Alutsista yang sudah tergelar yaitu 3 (tiga) KRI dan 1 (satu) Pesawat intai maritim dan 1 (satu) pesawat Boeing TNI AU. Sedangkan dua KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna,  Jumat (3/1/2020).

Selanjutnya dikatakan Pangkogabwilhan I bahwa operasi ini digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. 

Laksdya TNI Yudo Margono menambahkan bahwa sekarang ini wilayah Natuna Utara menjadi perhatian bersama, sehingga operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai tahun 2020. Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. (EZL/Puspen TNI).

Label:

PETA JALAN DAN ARAH KONFIGURASI BARU POLRI : PENGABDIAN BAGI INDONESIA MAJU

Presiden RI Jokowi didampingi Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia) ketika menghadiri Upacara Perayaan HUT Bhayangkara ( Polri) di Jakarta, Indonesia.

GELORA HUKUM -
Pengangkatan Jenderal Pol. Idham Azis (lulusan Akpol tahun 1988 A) menjadi Kapolri. Kemudian Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono (lulusan Akpol tahun 1988 A) menjadi Wakil Kapolri. Selanjutnya Komjen Pol. Agus Andrianto (lulusan Akpol tahun 1989) menjadi Kepala Badan Harkam Mabes Polri. Berikutnya Komjen Pol. Listyo Sigit Pramono (lulusan Akpol tahun 1991) menjadi Kepala Badan Reskrim Mabes Polri. Dan Irjen Pol. Nana Sujana (lulusan Akpol 1988 A) menjadi Kapolda Metro Jaya (tipe A Khusus) adalah merupakan pemakna strategis dan penanda teknis terhadap jajaran kepemimpinan tertinggi dan utama institusi Polri. Pemakna dan penanda ini menorehkan Peta Jalan Dan Arah Konfigurasi Baru Polri sebagai sebuah rangkaian panjang dan lama tak terbatas mengenai Pengabdian Polri Bagi Indonesia Maju.

Peta jalan dan arah konfigurasi baru Polri, semakin bergerak dan bermuara pada percepatan, perkuatan, dan peningkatan pengabdian Polri bagi kualitas Indonesia Maju. Penulis (Firman Jaya Daeli) mengenal dekat dan sudah berkenalan lama dengan para pemimpin dan pejabat utama Polri ini di atas. Secara jernih, obyektif, dan faktual, memang para perwira tinggi Polri yang dipromosikan menjadi pemimpin dan pejabat utama Polri ini adalah figur-figur yang telah berpengalaman dan sudah berprestasi. Juga merupakan pilihan terbaik untuk dipromosikan karena berbasis pada integritas, kualitas, kredibilitas, kapasitas, profesionalitas, dan loyalitas "Merah Putih" masing-masing sebagai Bhayangkara Negara. 

Wilayah hukum Polda Metro Jaya adalah satu-satunya Polda di seluruh Indonesia yang bertipe (berkelas dan berkategori) A Khusus. Polda Metro Jaya beberapa tahun terakhir ini dipimpin Kapolda yang lulusan Akpol tahun 1988 A sebanyak tiga orang (tiga kali) dan lagi pula secara berturut-turut, yaitu : Jenderal Pol. Idham Azis, Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono, dan Irjen Pol. Nana Sujana. 

Polda Metro Jaya, juga pernah dipimpin Kapolda yang lulusan Akpol (Akabri Kepolisian) tahun 1970 sebanyak empat orang (empat kali) tetapi tidak secara berturut-turut, yaitu : Irjen Pol. Hamami Nata dan Komjen Pol. Noegroho Djajusman. Kemudian Kapolda Metro Jaya dijabat lulusan Akpol tahun 1971 yaitu : Komjen Pol. Nurfaizi Suwandi. Selanjutnya Kapolda Metro Jaya kembali dijabat lagi dua perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1970, yaitu : Irjen Pol. Mulyono Sulaiman dan Komjen Pol. Sofjan Jacoeb. Saat itu, periodisasi kepemimpinan sebagai Kapolda Metro Jaya berlangsung ketika masa transisi dari era memasuki awal reformasi sampai era memulai awal reformasi.

Pengabdian Polri bertumpu dan berkembang pada simpul pengembangan sistem dan menejemen beserta pembangunan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya Polri. Materi dasar dan kandungan inti dari perihal ini secara terencana dan terarah berorientasi terhadap percepatan dan perkuatan kualitas institusi Polri dan sumber daya manusia (SDM) Polri yang unggul dan kompetitif. Pengabdian Polri juga berakar dan bertumbuh pada simpul peningkatan dan percepatan peran, fungsi, tugas, dan tanggungjawab Polri dan jajaran secara menyeluruh. 

Muatan pengabdian diperuntukkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat bangsa Indonesia serta bagi kebangkitan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua akar tumbuh pengabdian ini diletakkan dan dibumikan dalam kerangka pengembangan dan pemberdayaan rumah besar masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia Raya untuk percepatan pembangunan Indonesia Maju yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

Pembaharuan menyeluruh dan mendasar secara struktural, instrumental, dan kultural institusi Polri serta pengembangan SDM Polri berkaitan erat dan bersentuhan kuat dengan strategi umum dan kebijakan dasar kelembagan Polri. Strategi dan kebijakan ini, khususnya dalam hal ketersediaan dan keberadaan kepemimpinan dan keanggotaan Polri di setiap satuan dan di semua lintasan jabatan Polri. Komitmen kemauan dan kualitas kemampuan kepemimpinan dan keanggotaan Polri harus senantiasa profesional, moderen, dan terpercaya (promoter). 

Salah satu variabel di antara berbagai variabel lain dalam kerangka pembangunan, pembaharuan, dan penataan SDM Polri adalah : sebuah variabel sistem formasi, mutasi, dan promosi terhadap pimpinan dan anggota Polri. Sistem ini merupakan salah satu subsistem dari sejumlah subsistem variabel terkait lainnya yang berkaitan dengan pembangunan, pembaharuan, dan penataan kualitas Anggota Polri di berbagai penempatan dan penugasan kedinasan bhayangkara.

Reformasi dan transformasi SDM Polri, sesungguhnya dan sejatinya adalah bertujuan untuk mewadahi, mengatasi, dan menuntasi percepatan dan perkuatan penjabaran dan pelaksanaan Tujuan Nasional, Cita-Cita Proklamasi, dan Nilai-Nilai Pancasila. Turunan dan jabaran ini dirumuskan dan diagendakan secara programatik dan konkrit melalui penyelenggaraan Visi, Misi, Dan Program Pemerintahan Nasional Presiden RI Jokowi Dan Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin (Indonesia Maju). Dengan demikian, ketika ada formasi, mutasi, dan promosi pimpinan dan anggota Polri sebagai salah satu subsistem, maka hal tersebut mesti difahami sebagai penugasan strategis dari kenegaraan RI bagi SDM (kepemimpinan dan keanggotaan) Polri untuk membangun Indonesia Maju. 

Pembumian terhadap "pesan moral dan tema substansial" dari agenda dasar dan kebijakan strategis Indonesia Maju merupakan pesan dan tema simbolik dan konkrit yang melambangkan peneguhan dan memastikan penguatan institusional Polri. Simbolisasi dan konkritisasi ini menandaskan dan menegaskan perwujudan serangkaian utuh, kuat, dan terpadu mengenai tekad bulat dan komitmen kuat Polri untuk melahirkan SDM promoter yang unggul dan kompetitif untuk kepentingan dan kebangkitan Indonesia Raya yang melindungi dan memajukan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pengabdian menyeluruh dan mendasar Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis semakin berarti strategis dan bermakna serius bagi pembangunan, pembaruan, dan penataan institusi dan SDM Polri. Keberartian dan kebermaknaan ini memiliki kohesi ideologis dan relasi strategis dengan Pemerintahaan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis sudah melakukan mutasi dan promosi terhadap sejumlah perwira menengah dan perwira tinggi Polri mengabdi di jabatan tertentu untuk menjalankan amanah tugas dan panggilan tanggungjawab Bhayangkara Negara. Pimpinan dengan jabatan kepemimpinan satuan wilayah dan satuan kerja di level Mabes Polri, Polda, dan Polres ini semakin melengkapi dan menguati keberadaan, kepemimpinan, dan kinerja pejabat-pejabat lain yang sudah bertugas dan sedang mengabdi selama ini. 

Ada lulusan Akpol tahun 1984 menjadi Pejabat Polri (Kapolda). Ada lulusan Akpol tahun 1985 menjadi Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, ada yang menjadi Kapolda, dan ada juga yang bertugas mengabdi di luar institusi Polri. Demikian juga, lulusan Akpol tahun 1986 dan lulusan Akpol tahun 1987, ada yang bertugas mengabdi di beberapa posisi sebagai PJU di dalam dan di luar institusi Polri, dan ada juga sebagai Kapolda. 

Anatomi dan konfigurasi sejumlah kepemimpinan dan pejabat Polri di berbagai satuan, pada dasarnya dan sejatinya menggambarkan dan menunjukkan tumbuhnya kaderisasi dan berkembangnya regenerasi. Perihal ini bergerak dan berjalan secara terstruktur, sistemik, dan relatif masif. Pergerakan kaderisasi dan perjalanan regenerasi pada dasarnya harus tetap mengutamakan sistem nilai integritas, kualitas, kredibilitas, kapasitas, profesionalitas, loyalitas. Lagi pula dengan senantiasa bersemangat gotong royong membangun, membaharui, dan menata Polri.

Masa kini, konfigurasi baru Kepemimpinan puncak dan utama institusi Polri telah tersusun sedemikian rupa. Kapolri dijabat lulusan Akpol tahun 1988 A, yaitu : Jenderal Pol. Idham Azis. Figur Jenderal Pol. Idham Azis adalah perwira tinggi yang pertama di lulusan Akpol tahun 1988 A yang memecahkan rekor meraih bintang tiga (Komjen) dengan jabatan Kepala Badan Reskrim Mabes Polri. Selanjutnya memecahkan rekor meraih bintang empat (Jenderal) dengan jabatan Kapolri. 

Kemudian Wakil Kapolri dijabat lulusan Akpol tahun 1988 A, yaitu : Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono. Figur Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono adalah salah seorang perwira tinggi bergelar master dan doktor yang intelektual dan profesional. Juga merupakan figur pemikir, konseptor, arsitek strategi institusi, administrator organisasi, pengendali dan pelaku penyelenggaraan operasi. 

Ada beberapa perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1988 A mengabdi di beberapa posisi jabatan utama Polri dan kepemimpinan satuan wilayah. Ada Kapolda Metro Jaya (tipe A Khusus) Irjen Pol. Nana Sujana ; ada Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri Irjen Pol. Eko Indra Heri ; ada Asisten Perencanaan Dan Anggaran Kapolri Irjen Pol. Hendro Sugiatno ; ada Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose ; ada Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Toni Harmanto ; ada Wakil Kepala Lembaga Diklat Mabes Polri Irjen Pol. Boy Rafli Amar ; ada Kepala Korps Binmas Baharkam Mabes Polri Irjen Pol. Widiyarso Herry Wibowo ; ada Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Suroto ; ada Kapolda Bangka Belitung Brigjen Pol. Anang Syarif Hidayat ; dan ada yang mengabdi di luar institusi Polri, yaitu : Wakil Kepala BSSN-RI Komjen Pol. Dharma Pongrekun. 

Lulusan Akpol tahun 1988 A memecahkan rekor dengan memegang tongkat komando sebagai Kapolda Metro Jaya sebanyak tiga orang (tiga kali) berturut-turut, yaitu : Jenderal Pol. Idham Azis, Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono, dan Irjen Pol. Nana Sujana. Sementara ini, dari lulusan Akpol tahun 1988 A terdapat seorang jenderal bintang empat, yaitu : Jenderal Pol. Idham Azis, dan dua orang jenderal bintang tiga, yaitu : Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono dan Komjen Pol. Dharma Pongrekun. Selain Jenderal Pol. Idham Azis, Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono, dan Komjen Pol. Dharma Pongrekun, ada beberapa dari lulusan Akpol tahun 1988 A yang potensial atau berpotensi kuat mendapat promosi jabatan jenderal bintang tiga dan bahkan mungkin bintang empat. 

Posisi jabatan utama Mabes Polri sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), dijabat lulusan Akpol tahun 1986, yaitu : Komjen Pol. Moechgiyarto (lulusan terbaik Akpol tahun 1986 peraih penghargaan Adhi Makayasa). Ada beberapa perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1986 mengabdi di beberapa posisi jabatan kepemimpinan. Ada Kepala Korps Sabhara Baharkam Mabes Polri Irjen Pol. Bambang Ghiri Arianto ; ada Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Masguntur Laupe ; ada Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Didi Haryono ; ada Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Ilham Salahudin ; ada Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol. Syafril Nursal ; ada Kapolda Sulawesi Barat Brigjen Pol. Baharuddin Djafar ; dan ada Kapolda Kalimantan Utara Brigjen Pol. Indrajit. Sementara ini, dari lulusan Akpol tahun 1986 terdapat seorang jenderal bintang tiga, yaitu : Komjen Pol. Moechgiyarto.

Beberapa perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1987 pernah dan sedang mengabdi di sejumlah posisi jabatan tertinggi dan utama Polri, serta kepemimpinan satuan wilayah. Ada mantan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian (kini Menteri Dalam Negeri RI Kabinet Indonesia Maju) yang merupakan lulusan terbaik Akpol tahun 1987 peraih penghargaan Adhi Makayasa. Jenderal Pol. Tito Karnavian adalah perwira tinggi di lulusan Akpol tahun 1987 yang selalu memecahkan rekor sebagai perwira yang senantiasa menjadi figur pertama yang meraih kenaikan pangkat yang terawal dan tercepat. Jenderal Pol. Tito Karnavian adalah perwira tinggi yang pertama di lulusan Akpol tahun 1987 yang memecahkan rekor meraih bintang satu (Brigjen) dengan jabatan Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri ; memecahkan rekor meraih bintang dua (Irjen) dengan jabatan Deputi Bidang Penindakan Dan Pembinaan Kemampuan BNPT-RI, Kapolda Papua, Asisten Perencanaan Dan Anggaran Kapolri, Kapolda Metro Jaya ; memecahkan rekor meraih bintang tiga (Komjen) dengan jabatan Kepala BNPT-RI ; dan memecahkan rekor meraih bintang empat (Jenderal) dengan jabatan Kapolri. 

Selanjutnya ada Kepala Lembaga Diklat Mabes Polri Komjen Pol. Arief Sulistyanto ; ada Kepala Badan Intelkam Mabes Polri Komjen Pol. Agung Budi Maryoto ; ada Gubernur Akpol Lemdiklat Mabes Polri Irjen Pol. Fiandar ; ada Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri Irjen Pol. Istiono, ada Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Pol. Refdi Andri ; ada Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Luki Hermawan ; ada Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw ; ada Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Martuani Sormin ; ada Kapolda Aceh Irjen Pol. Rio Djambak ; ada Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol. Remigius Sigid Tri Hardjanto ; ada Kapolda Maluku Irjen Pol. Royke Lumowa ; ada Kapolda Jambi Irjen Pol. Muchlis ; ada Kapolda NTT Irjen Pol. Hamidin ; ada Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Pol. Asep Suhendar ; dan ada Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Supratman. 

Lulusan Akpol tahun 1987 memecahkan rekor dengan menduduki jabatan Kapolda terbanyak, yaitu memiliki perwira tinggi terbaik sebanyak sepuluh jenderal bintang dua senior yang menempati sepuluh jabatan Kapolda di wilayah hukum Indonesia. Sementara ini, dari lulusan Akpol tahun 1987 terdapat seorang jenderal bintang empat, yaitu : Jenderal Pol. Tito Karnavian, dan dua orang jenderal bintang tiga, yaitu : Komjen Pol. Arief Sulistyanto dan Komjen Pol. Agung Budi Maryoto. Selain Jenderal Pol. Tito Karnavian, Komjen Pol. Arief Sulistyanto, dan Komjen Pol. Agung Budi Maryoto, ada beberapa dari lulusan Akpol tahun 1987 yang potensial atau berpotensi kuat mendapat promosi jabatan jenderal bintang tiga dan bahkan mungkin bintang empat. 

Kemudian terdapat sejumlah jenderal lulusan Akpol tahun 1988 B mengabdi di beberapa posisi jabatan utama Polri dan kepemimpinan satuan wilayah. Ada Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Rycko Amelza Dahniel (lulusan terbaik Akpol tahun 1988 B peraih penghargaan Adhi Makayasa) ; ada Komandan Korps Brimob Mabes Polri Irjen Pol. Anang Revandoko ; ada Kepala STIK/Gubernur PTIK Lemdiklat Polri Irjen Pol. Aris Budiman Bulo ; ada Kepala Korps Polairud Baharkam Mabes Polri Irjen Pol. Lotharia Latif ; ada Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudy Sufahriadi ; ada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Priyo Widyanto ; ada Kapolda Riau Irjen Pol. Agung Setia Imam Effendi ; ada Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Yazid Fanani ; ada Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol. Andap Budi Revianto ; ada Kapolda Lampung Irjen Pol. Purwadi Arianto ; dan ada mantan Kapolda Papua Irjen Pol. Rudolf Albert Rodja. Ada beberapa dari lulusan Akpol tahun 1988 B yang potensial atau berpotensi kuat mendapat promosi jabatan jenderal bintang tiga dan bahkan mungkin bintang empat. 

Posisi jabatan jenderal bintang tiga sebagai Kepala Badan Harkam Mabes Polri dijabat lulusan Akpol tahun 1989, yaitu : Komjen Pol. Agus Andrianto. Figur Komjen Pol. Agus Andrianto adalah perwira tinggi yang pertama di lulusan Akpol tahun 1989 yang memecahkan rekor meraih bintang dua (Irjen) dengan jabatan Kapolda Sumatera Utara. Selanjutnya memecahkan rekor meraih bintang tiga (Komjen) dengan jabatan Kepala Badan Harkam Mabes Polri. Asisten Logistik Kapolri Irjen Pol. Ahmad Dofiri adalah perwira tinggi yang pertama di lulusan Akpol tahun 1989 yang memecahkan rekor meraih bintang satu (Brigjen) dan juga merupakan lulusan terbaik Akpol tahun 1989 peraih penghargaan Adhi Makayasa. Wakil Kepala Badan Intelkam Mabes Polri Irjen Pol. Suntana adalah lulusan resmi Akpol tahun 1989, dan Irjen Pol. Suntana juga senantiasa digolongkan termasuk dalam komunitas alumni Akpol tahun 1988 B. 

Lulusan Akpol tahun 1989 lagi, antara lain : ada Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra sebagai Widyaiswara Utama Sespimti Lemdiklat Mabes Polri ; dan ada mantan Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol. Iriyanto. Sementara ini, dari lulusan Akpol tahun 1989 terdapat seorang jenderal bintang tiga, yaitu : Komjen Pol. Agus Andrianto. Selain Komjen Pol. Agus Andrianto, ada beberapa dari lulusan Akpol tahun 1989 yang potensial atau berpotensi kuat mendapat promosi jabatan jenderal bintang tiga dan bahkan mungkin bintang empat. 

Selanjutnya perwira tinggi dari lulusan Akpol tahun 1990, ada beberapa yang mengabdi di beberapa posisi jabatan strategis dan kepemimpinan satuan wilayah. Ada Ketua KPK-RI Komjen Pol. Firli Bahuri dengan jabatan terakhir Kepala Badan Harkam Mabes Polri. Komjen Pol. Firli Bahuri adalah perwira tinggi yang pertama di lulusan Akpol tahun 1990 yang memecahkan rekor meraih bintang dua (Irjen) dengan jabatan Deputi Penindakan KPK-RI dan Kapolda Sumatera Selatan. Selanjutnya memecahkan rekor meraih bintang tiga (Komjen) dengan jabatan Kepala Badan Harkam Mabes Polri. 

Kemudian ada Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol. Herry Rudolf Nahak (lulusan terbaik Akpol tahun 1990 peraih penghargaan Adhi Makayasa) ; ada Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol. Tomsi Tohir Balaw ; dan ada Kapolda Papua Barat Brigjen Pol. Tornagogo Sihombing. Sementara ini, dari lulusan Akpol tahun 1990 terdapat seorang jenderal bintang tiga, yaitu : Komjen Pol. Firli Bahuri. Selain Komjen Pol. Firli Bahuri, ada beberapa dari lulusan Akpol tahun 1990 yang potensial atau berpotensi kuat mendapat promosi jabatan jenderal bintang tiga dan bahkan mungkin bintang empat. 

Kemudian posisi jabatan Kepala Badan Reskrim Mabes Polri dengan pangkat jenderal bintang tiga dijabat lulusan Akpol tahun 1991, yaitu : Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo. Figur Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo adalah perwira tinggi yang pertama di lulusan Akpol tahun 1991 yang memecahkan rekor meraih bintang satu (Brigjen) dengan jabatan Kapolda Banten. Selanjutnya memecahkan rekor meraih bintang dua (Irjen) dengan jabatan Kepala Divisi Propam Mabes Polri. Kemudian memecahkan rekor meraih bintang tiga (Komjen) dengan jabatan Kepala Badan Reskrim Mabes Polri. Figur Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo tercatat dalam dokumen historis dan dinamika sosiologis Polri sebagai lulusan Akpol sepanjang ini yang berusia termuda (baru 50 tahun), yang terawal dan tercepat dalam sejarah kepolisian (Akpol) yang berhasil meraih jenderal bintang tiga/Komjen (kelahiran, tahun 1969, lulusan Akpol tahun 1991, promosi jabatan Kepala Badan Reskrim Mabes Polri dengan pangkat bintang tiga, tahun 2019). Sebelum ini, tercatat juga mantan Kapolri Jenderal Pol. Purn. (Alm) Dibyo Widodo (kelahiran, tahun 1946, lulusan Akpol tahun 1968, promosi jabatan Kapolri dengan pangkat bintang tiga terlebih dahulu, tahun 1996). 

Ada beberapa perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1991 mengabdi di beberapa posisi kepemimpinan. Ada Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol. Muhammad Iqbal ; ada Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Budaya Irjen Pol. Muhammad Fadil Imran ; ada Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Wahyu Widada (lulusan terbaik Akpol tahun 1991 peraih penghargaan Adhi Makayasa) ; dan ada Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol. Merdisyam. Sementara ini, dari lulusan Akpol tahun 1991 terdapat seorang jenderal bintang tiga, yaitu : Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo. Selain Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo, ada beberapa dari lulusan Akpol tahun 1991 yang potensial atau berpotensi kuat mendapat promosi jabatan jenderal bintang tiga dan bahkan mungkin bintang empat. 

Sejumlah perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1992 mengabdi di beberapa posisi jenderal bintang dua dan jabatan pimpinan kewilayahan. Ada Kepala Divisi Propam Mabes Polri Irjen Pol. Ignatius Sigit Widiatmono ; ada Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Politik Irjen Pol. Nico Afinta ; ada Wakil Kapolda Metro Jaya Brigjen  Pol. Wahyu Hadiningrat ; dan ada Brigjen Pol. Suharyono (lulusan terbaik Akpol tahun 1992 peraih penghargaan Adhi Makayasa) sebagai Pejabat Struktural di BIN-RI. 

Demikian juga, ada beberapa perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1993 mengabdi di beberapa posisi jenderal dan jabatan pimpinan kewilayahan. Ada yang berpangkat perwira tinggi bintang dua dan bintang satu. Misalnya ada Staf Ahli Kapolri Bidang Menejemen Irjen Pol. Teddy Minahasa Putra. Figur ini juga merupakan perwira tinggi yang pertama di lulusan Akpol tahun 1993 yang memecahkan rekor meraih bintang satu (Brigjen), selanjutnya memecahkan rekor meraih bintang dua (Irjen). Selanjutnya ada Wakil Kapolda Sumatera Utara Brigjen Pol. Mardiaz Kusin Dwihananto ; ada Wakil Kapolda Sumatera Selatan Brigjen Rudi Setiawan, pernah menjadi Wakil Kapolda Lampung ; dan ada Brigjen Pol. Rudi Darmoko (lulusan terbaik Akpol tahun 1993 peraih penghargaan Adhi Makayasa) sebagai Kepala Biro Kurikulum STIK/PTIK Lemdiklat Mabes Polri. 

Bahkan sudah ada beberapa perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1994 mengabdi di beberapa posisi jenderal. Antara lain, ada Brigjen Pol. Awal Chairuddin sebagai Pejabat Struktural di jajaran Staf Wakil Presiden RI. Figur ini merupakan perwira tinggi yang pertama di lulusan Akpol tahun 1994 yang memecahkan rekor meraih bintang satu (Brigjen). Selanjutnya ada Kepala Biro Renmin Badan Reskrim Mabes Polri Brigjen Pol. Dadang Hartanto ; ada Kepala Biro Binops Badan Reskrim Mabes Polri Brigjen Pol. Slamet Uliandi ; ada Kepala Biro Wasidik Badan Reskrim Mabes Polri Brigjen Pol. Roycke Harry Langie ; ada Direktur Tipidum Badan Reskrim Mabes Polri Brigjen Pol. Ferdy Sambo ; dan ada Brigjen Pol. Dwiyono sebagai Pejabat Struktural di BIN-RI.

Kemudian ada sejumlah perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1985 mengabdi di beberapa posisi jabatan utama Polri dan kepemimpinan satuan wilayah. Ada Kepala Sespim Lemdiklat Mabes Polri Irjen Pol. Prasta Wahyu Hidayat ; ada Kepala Divisi TIK Mabes Polri Irjen Pol. Raja Erizman ; ada Kepala Divisi Hubter Mabes Polri Irjen Pol. Saiful Maltha ; ada Wakil Irwasum Mabes Polri Irjen Pol. Umar Septono, ada Wakil Kepala Badan Reskrim  Mabes Polri Irjen Pol. Antam Novambar ; ada Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Moektiono ; ada yang mengabdi di luar institusi Polri dengan posisi jabatan jenderal bintang tiga, yaitu : ada Kepala BNPT-RI Komjen Pol. Suhardi Alius ; dan ada Kepala BNN-RI Komjen Pol. Heru Winarko. Dari lulusan Akpol tahun 1985 terdapat 5 orang jenderal bintang tiga, yaitu : Komjen Pol. Purn. Syafruddin, Komjen Pol. Purn. Unggung Cahyono, Komjen Pol. Ari Dono Sumanto, Komjen Pol. Suhardi Alius, dan Komjen Pol. Heru Winarko.

Ada lulusan Akpol tahun 1984 yang mengabdi di posisi tertentu, yang alumni ini pada dasarnya dan rata-rata memiliki tahun dan bulan kelahiran muda. Ada Kapolda Banten Irjen Pol. Agung Sabar Santoso. Ada yang mengabdi di luar institui Polri dengan posisi jabatan jenderal bintang tiga, yaitu : ada Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Mochamad Iriawan ; kemudian ada yang telah memasuki usia purnawirawan, yaitu : ada Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian RI Komjen Pol. Purn. Setyo Wasisto ; dan ada Direktur Utama Perum Bulog Komjen Pol. Purn. Budi Waseso. Dari lulusan Akpol tahun 1984, terdapat 4 orang jenderal bintang tiga, yaitu : Komjen Pol. Purn. Putut Eko Bayuseno, Komjen Pol. Purn. Budi Waseso, Komjen Pol. Purn. Setyo Wasisto, dan Komjen Pol. Mochamad Iriawan. 

Kemudian ada lulusan Akpol tahun 1983 yang mengabdi sebagai Pejabat Negara dan merupakan jenderal bintang empat yang menjadi the rising stars serta figur utama sebagai pemimpin terdepan dan berprestasi di lulusan Akpol tahun 1983, yaitu : Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan, kini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) RI. Figur Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan adalah satu-satunya lulusan Akpol tahun 1983 yang meraih jenderal bintang empat bahkan satu-satunya juga yang meraih jenderal bintang tiga.

Peta jalan dan arah konfigurasi baru Polri di berbagai satuan kerja dan satuan wilayah menunjukkan komposisi dan variasi dari segi tahun angkatan kelulusan pendidikan (Akpol) ; dari segi korps satuan kerja dan wilayah kepolisian ; dari segi penugasan, kinerja, dan prestasi. Komposisi  dan variasi ini pada dasarnya memastikan tumbuhnya kaderisasi dan regenerasi secara bertahap di dalam lingkungan Polri. Ada sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri dan sejumlah Kapolda, bersumber dan berasal dari kelulusan Akpol tahun 1984,  Akpol tahun 1985, Akpol tahun 1986. 

Meskipun demikian, dengan berjalannya mutasi dan promosi terhadap sejumlah perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1989, Akpol tahun 1990, Akpol tahun 1991 di jabatan-jabatan kesatuan strategis dengan posisi job jenderal bintang tiga dan job jenderal bintang dua, maka perihal ini melukiskan dan memastikan peta antropologi kepemimpinan dan gambaran sosiologi jabatan yang diemban di dalam maupun di luar Mabes Polri. Kualitas pengabdian Polri bagi Indonesia Maju secara relasional memiliki ikatan dengan konfigurasi baru Polri.

Bangunan menyeluruh dan mendasar dari konstruksi dan substansi ini sudah semakin bersifat kaderitatif dan regeneratif. Tumbuh subur dan berkembang dinamis mengenai sistem kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan Polri. Perwira menengah senior dan perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1992, Akpol tahun 1993, Akpol tahun 1994 sedang menunggu penempatan dan penugasan berikut. Konsep ini merupakan bagian dan tahapan otentik dari sistem kaderisasi dan regenerasi yang sedang berproses terencana dan seterusnya berjalan teratur. 

Sementara ini, sejumlah perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1987, Akpol tahun 1988 A, Akpol tahun 1988 B sedang mengabdi dan mengisi jabatan-jabaran utama dan strategis di institusi Polri. Pola pergantian dan pengisian jabatan ; serta metode penempatan dan penugasan pejabat Polri pada dasarnya bermaksud positif visioner dan bertujuan normatif strategis untuk menyehatkan institusi dan membangkitkan peningkatan, percepatan, dan perkuatan kualitas SDM Polri yang unggul dan kompetitif. Format standar dan pola dasar pembinaan, pengembangan, penempatan, dan penugasan ini memiliki basis kuat membangun dan memajukan Polri.

Referensi yang berpengaruh untuk meneropong peta jalan dan arah konfigurasi baru Polri, pada hakekatnya berdasarkan pemetaan sosiologis kepemimpinan dan penggambaran historis keberlanjutan yang bersifat faktual, prospektif, dan prediktif. Pemetaan dan penggambaran ini berdasar atas rekam jejak penugasan dan amanah jabatan pengabdian para perwira menengah senior dan perwira tinggi Polri, yang pada intinya amat beraneka ragam. Referensi ini termasuk juga terhadap beberapa perwira tinggi purnawirawan muda Polri yang lulusan terbaik Akpol peraih penghargaan Adhi Makayasa. 

Referensi ini, antara lain : ada Irjen Pol. Anton Setiadji (Adhi Makayasa 1983), pernah menjadi Kapolda Bangka Belitung, Kepala Divisi Hukum Mabes Polri, Kapolda Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat, jabatan tertinggi dan terakhir sebagai Kapolda Jawa Timur dengan pangkat Irjen, sudah mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri. Ada Irjen Pol. Purn. Wahyu Indra Pramugari (Adhi Makayasa 1984), pernah menjadi Kapolda Sumatera Barat, saat itu Polda masih bertipe B, jabatan tertinggi dan terakhir sebagai Kepala Sespim Lembaga Diklat Mabes Polri dengan pangkat Irjen, sudah mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri. Ada Irjen Pol. Purn. Sigit Sudarmanto (Adhi Makayasa 1985), pernah menjadi Kapolda Sulawesi Tenggara, jabatan tertinggi dan terakhir sebagai Wakil Kepala Lembaga Diklat Mabes Polri dengan pangkat Irjen, sudah mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri. 

Kemudian ada lulusan Akpol tahun 1986, yaitu : Komjen Pol. Moechgiyarto (Adhi Makayasa 1986), kini menjabat Irwasum Mabes Polri, pernah menjadi Wakil Kapolda Jawa Timur, Kapolda Nusa Tenggara Barat, saat itu Polda masih bertipe B, Kepala Divisi Hukum Mabes Polri, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya, Kepala Lembaga Diklat Mabes Polri, Kepala Badan Harkam Mabes Polri, lahir Mei 1962, usia 57 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Mei 2020. Selanjutnya ada Jenderal Pol. Tito Karnavian (Adhi Makayasa 1987), kini menjabat Menteri Dalam Negeri RI Kabinet Indonesia Maju, pernah menjadi Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, Deputi Bidang Penindakan Dan Pembinaan Kemampuan BNPT-RI, Kapolda Papua, Asisten Perencanaan Dan Anggatan Kapolri, Kapolda Metro Jaya, Kepala BNPT-RI, dan Kapolri, lahir Oktober 1964, usia 55 tahun. 

Adapun beberapa perwira tinggi pejabat Polri lulusan terbaik Akpol peraih penghargaan Adhi Makayasa, yang potensial menempati komposisi dan mengisi formasi kepemimpinan terpenting dan strategis Polri untuk masa kini dan masa depan, antara lain : ada Irjen Pol. Rycko Amelza Dahniel (Adhi Makayasa 1988 B), kini menjabat Kapolda Jawa Tengah, pernah menjadi Wakil Kapolda Jawa Barat, Kepala STIK/Gubernur PTIK Lembaga Diklat Mabes Polri, Kapolda Sumatera Utara, Gubernur Akpol Lembaga Diklat Mabes Polri, lahir Agustus 1966, usia 53 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Agustus 2024. Ada Irjen Pol. Ahmad Dofiri (Adhi Makayasa 1989), kini menjabat Asisten Logistik Kapolri, pernah menjadi Kapolda Banten, saat itu Polda masih bertipe B, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, lahir Juni 1967, usia 52 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Juni 2025. 

Kemudin ada Irjen Pol. Herry Rudolf Nahak (Adhi Makayasa 1990), kini menjabat Asisten Operasi Kapolri, pernah menjadi Kapolda Papua Barat, lahir Agustus 1968, usia 51 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Agustus 2026. Ada Brigjen Pol. Wahyu Widada (Adhi Makayasa 1991), kini Kapolda Gorontalo, pernah menjadi Wakil Kapolda Riau, lahir September 1969, usia 50 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, September 2027. 

Selanjutnya ada Brigjen Pol. Suharyono (Adhi Makayasa 1992), kini menjabat Pejabat Struktural di BIN-RI, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri agak relatif lebih cepat karena memiliki NRP agak relatif tidak muda. Ada Brigjen Pol. Rudi Darmoko (Adhi Makayasa 1993), kini menjabat Kepala Biro Kurikulum STIK/PTIK Lemdiklat Mabes Polri, lahir Desember 1971, usia 48 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Desember 2029. 

Berikutnya ada Kombes Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar (Adhi Makayasa 1994), kini menjabat Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya, lahir November 1971, usia 48 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, November 2029. Ada Kombes Pol. Sandi Nugroho (Adhi Makayasa 1995), kini menjabat Kepala Polrestabes Surabaya Polda Jawa Timur, lahir Juli 1973, usia 46 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Juli 2031. Ada Kombes Pol. Johnny Eddizon Isir (Adhi Makayasa 1996), kini menjabat Kepala Polrestabes Medan Polda Sumatera Utara, lahir Juni 1975, usia 44 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Juni 2033.

Konfigurasi kepemimpinan dan formasi kehadiran para perwira menengah dan perwira tinggi Polri, pada dasarnya juga mengandung sistem nilai meritokrasi. Demikian halnya terhadap lulusan Akpol dari sisi bobot jabatan ; tingkatan kepangkatan ; tahun kelulusan dan kelahiran masing-masing. Ada sejumlah perwira tinggi pejabat Polri lulusan Akpol tahun 1987, Akpol tahun 1988 A, Akpol tahun 1988 B, yang potensial menempati komposisi dan mengisi formasi kepemimpinan terpenting dan strategis Polri dari sisi perspektif ini untuk masa kini dan masa depan. 

Lulusan dari Akpol tahun 1987, antara lain : Komjen Pol. Arief Sulistyanto, kini menjabat Kepala Lembaga Diklat Mabes Polri, pernah menjadi Kapolda Kalimantan Barat, saat itu Polda masih bertipe B, Staf Ahli Kapolri Bidang Menejemen, Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri, Kepala Badan Reskrim Mabes Polri, lahir Maret 1965, usia 54 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Maret 2023. Komjen Pol. Agung Budi Maryoto, kini menjabat Kepala Badan Intelkam Mabes Polri, pernah menjadi Kapolda Kalimantan Selatan, saat itu Polda masih bertipe B, Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Kapolda Sumatera Selatan, Kapolda Jawa Barat, lahir Februari 1965, usia 54 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Februari 2023. Irjen Pol. Luki Hermawan, kini menjabat Kapolda Jawa Timur, pernah menjadi Wakil Kepala Badan Intelkam Mabes Polri, lahir April 1965, usia 54 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, April 2023. Februari 2023. Irjen Pol. Paulus Waterpauw, kini menjabat Kapolda Papua, pernah menjadi Wakil Kapolda Papua, Kapolda Papua Barat, Wakil Kepala Badan Intelkam Mabes Polri, Kapolda Sumatera Utara, bahkan dulu pernah menjadi Kapolda Papua sebelum sekarang ini, lahir Oktober 1963, usia 56 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Oktober 2021. 

Dari lulusan Akpol tahun 1988 A, untuk masa kini dan masa depan ini, ada sejumlah perwira tinggi pejabat Polri, yang berpotensi menempati komposisi dan mengisi formasi kepemimpinan terpenting dan strategis Polri. Lulusan tersebut antara lain : Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono, kini menjabat Wakil Kapolri, pernah menjadi Wakil Kapolda Sulawesi Selatan, Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Ekonomi, Asisten Perencanaan Dan Anggaran Kapolri, Kapolda Metro Jaya, lahir Juni 1965, usia 54 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Juni 2023. Irjen Pol. Nana Sujana, kini menjabat Kapolda Metro Jaya, pernah menjadi Wakil Kapolda Jambi, saat itu Polda masih bertipe B, Wakil Kapolda Jawa Barat, Kapolda Nusa Tenggara Barat, lahir Maret 1965, usia 54 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Maret 2023. Irjen Pol. Boy Rafli Amar, kini menjabat Wakil Kepala Lembaga Diklat Mabes Polri, pernah menjadi Kapolda Banten, saat itu Polda masih bertipe B, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Kapolda Papua, lahir Maret 1965, usia 54 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Maret 2023. Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose, kini menjabat Kapolda Bali, pernah menjadi Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT-RI, lahir November 1965, usia 54 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, November 2023. Irjen Pol. Eko Indra Heri, kini menjabat Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri, lahir November 1964, usia 55 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, November 1922. Irjen Pol. Hendro Sugiatno, kini menjabat Asisten Perencanaan Dan Anggaran Kapolri, lahir Desember 1964, usia 55 tahun, mengakhiri masa Pengabdian sebagai Anggota Polri, Desember 2022. Komjen Pol. Dharma Pongrekun, kini menjabat Wakil Kepala BSSN-RI, pernah menjadi Deputi Bidang Identifikasi Dan Deteksi BSSN-RI, lahir Januari 1966, usia 53 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Januari 2024. 

Selanjutnya untuk masa kini dan masa depan, ada beberapa perwira tinggi pejabat Polri lulusan Akpol tahun 1988 B, yang berpotensi menempati komposisi dan mengisi formasi kepemimpinan terpenting dan strategis Polri. Lulusan tersebut antara lain : Irjen Pol. Rycko Amelza Dahniel, kini menjabat Kapolda Jawa Tengah, pernah menjadi Wakil Kapolda Jawa Barat, Kepala STIK/Gubernur PTIK Lembaga Diklat Mabes Polri, Kapolda Sumatera Utara, Gubernur Akpol Lembaga Diklat Mabes Polri, lahir Agustus 1966, usia 53 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Agustus 2024. Irjen Pol. Agung Setya Imam Effendi, kini menjabat Kapolda Riau, pernah menjadi Deputi Intelijen Siber BIN-RI, lahir Maret 1967, usia 52 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Maret 2025. Irjen Pol. Andap Budi Revianto, kini menjabat Kapolda Kepulauan Riau, pernah menjadi Kapolda Sulawesi Tenggara, Kapolda Maluku, lahir Juni 1966, usia 53 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Juni 2024. Irjen Pol. Priyo Widyanto, kini menjabat Kapolda Sumatera Selatan, pernah menjadi Kapolda Jambi, saat itu Polda masih bertipe B, Kapolda Kalimantan Timur, lahir Oktober 1965, usia 54 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Oktober 2023. Irjen Pol. Rudy Sufahriadi, kini menjabat Kapolda Jawa Barat, pernah menjadi Kapolda Sulawesi Tengah, saat itu Polda masih bertipe B, Komandan Korps Brimob Mabes Polri, Asisten Operasi Kapolri, lahir Agustus 1965, usia 54 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Agustus 2023. Irjen Pol. Anang Revandoko, kini menjabat Komandan Korps Brimob Mabes Polri, pernah menjadi Wakil Komandan Korps Brimob Mabes Polri, Kapolda Kalimantan Tengah, lahir Oktober 1965, usia 54 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Oktober 2023. Irjen Pol. Yazid Fanani, kini menjabat Kapolda Kalimantan Selatan, pernah menjadi Kapolda Jambi, saat itu Polda masih bertipe B, Staf Ahli Kepala BIN-RI Bidang Hukum Dan HAM, lahir April 1965, usia 54 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, April 2023. Irjen Pol. Purwadi Arianto, kini menjabat Kapolda Lampung, pernah menjadi Wakil Kapolda Metro Jaya, lahir Oktober 1966, usia 53 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Oktober 2024. Irjen Pol. Rudolf Albert Rodja, kini mengabdi di Mabes Polri, pernah memjadi Wakil Kapolda Sulawesi Tengah, saat itu Polda masih bertipe B, Wakil Kapolda Papua, Kapolda Papua Barat, Kapolda Papua, lahir Mei 1966, usia 53 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Mei 2024.

Demikian juga, untuk masa kini dan masa depan, ada sejumlah perwira tinggi pejabat Polri lulusan Akpol tahun 1989, Akpol tahun 1990, Akpol tahun 1991, yang berpotensi menempati komposisi dan mengisi formasi kepemimpinan terpenting dan strategis Polri. Lulusan Akpol tahun 1989 tersebut antara lain : Komjen Pol. Agus Andrianto, kini menjabat Kepala Baharkam Mabes Polri, pernah menjadi Wakil Kapolda Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara, lahir Februari 1967, usia 52 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Februari 2025. Irjen Pol. Ahmad Dofiri, kini menjabat Asisten Logistik Kapolri, pernah menjadi Kapolda Banten, saat itu Polda masih bertipe B, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, lahir Juni 1967, usia 52 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Juni 2025. Irjen Pol. Suntana, kini menjabat Wakil Kepala Badan Intelkam Mabes Polri, pernah menjadi Wakil Kapolda Metro Jaya, Deputi Intelijen Siber BIN-RI, Kapolda Lampung, lahir Juni 1966, usia 53 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Juni 2024. Brigjen Pol. Iriyanto, kini mengabdi di Mabes Polri, pernah memjadi Wakil Kapolda Kalimantan Selatan, saat itu Polda masih bertipe B, Wakil Komandan Korps Brimob Mabes Polri, Kapolda Sulawesi Tenggara, lahir Juni 1966, usia 53 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Juni 2024.

Lulusan Akpol tahun 1990, ada sejumlah perwira tinggi pejabat Polri untuk masa kini dan masa depan, yang berpotensi menempati komposisi dan mengisi formasi kepemimpinan terpenting dan strategis Polri. Lulusan tersebut antara lain : Komjen Pol. Firli Bahuri, kini menjabat Ketua KPK-RI, pernah menjadi Wakil Kapolda Jawa Tengah, Kapolda Nusa Tenggara Barat, saat itu Polda masih bertipe B, Deputi Penindakan KPK-RI, Kapolda Sumatera Selatan, Kepala Badan Harkam Mabes Polri, lahir November 1963, usia 56 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, November 2021. Irjen Pol. Herry Rudolf Nahak, kini menjabat Asisten Operasi Kapolri, pernah menjadi Kapolda Papua Barat, lahir Agustus 1968, usia 51 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Agustus 2026. Irjen Pol. Tomsi Tohir Balaw, kini menjabat Kapolda Nusa Tenggara Barat, pernah menjadi Kapolda Banten, lahir Januari 1969, usia 50 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Januari 2027. Brigjen Pol. Tornagogo Sihombing, kini menjabat Kapolda Papua Barat, lahir November 1967, usia 52 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, November 2025. 

Ada beberapa perwira tinggi pejabat Polri lulusan Akpol tahun 1991, yang berpotensi menempati komposisi dan mengisi formasi kepemimpinan terpenting dan strategis Polri untuk masa kini dan masa depan. Lulusan tersebut antara lain : Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo, kini menjabat Kepala Badan Reskrim Mabes Polri, pernah menjadi Kapolda Banten, saat itu Polda masih bertipe B, Kepala Divisi Propam Mabes Polri, lahir Mei 1969, usia 50 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Mei 2027. Irjen Pol. Muhammad Iqbal, kini menjabat Kepala Divisi Humas Mabes Polri, pernah menjadi Wakil Kapolda Jawa Timur, lahir Juli 1970, usia 49 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Juli 2028. Irjen Pol. Muhammad Fadil Imran, kini menjabat Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Budaya, lahir Agustus 1968, usia 51 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Agustus 2026. Brigjen Pol. Wahyu Widada, kini menjabat Kapolda Gorontalo, pernah menjadi Wakil Kapolda Riau, lahir September 1969, usia 50 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, September 2027. Brigjen Pol. Merdisyam, kini menjabat Kapolda Sulawesi Tenggara, lahir Mei 1968, usia 51 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Mei 2026. 

Keberadaan beberapa jenderal di jabatan baru dalam konfigurasi baru Polri, akan menjadi berarti ; dan baru semakin bermakna ketika kepemimpinannya dan kinerjanya sungguh-sungguh berfungsi efektif, bermanfaat baik, dan bernilai positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kompetensi dan prestasi kepemimpinan mesti selalu bertumpu erat dan berbasis kuat pada integritas, kualitas, kredibilitas, kapasitas, profesionalitas, dan loyalitas. Perihal ini harus senantiasa tumbuh berkembang selain dikarenakan atas kemampuan personal, namun sekaligus juga dikarenakan atas kematangan institusional. 

Gabungan utuh terpadu antara dimensi kemampuan dengan dimensi kematangan ini, mesti selalu diorganisasikan secara tertib, disiplin, dan rapi. Variabel ini tentu dengan berlandaskan atas kerjasama strategis dan teknis antar berbagai kalangan internal dan eksternal Polri secara kolektif kolegial. Kualitas keberhasilan konfigurasi kepemimpinan Polri dapat terbangun baik dan bertumbuh segar apabila dilengkapi dan dikuati dengan variabel ini.

Pengabdian Polri dengan basis tumpuan pada sistem formasi, mutasi, dan promosi perwira-perwira Polri, pada gilirannya diorientasikan bagi pemantapan tugas jabatan dan amanah tanggungjawab. Penempatan dan penugasan harus berguna luas dan bermanfaat tinggi sehingga membuahkan proses dan hasil gemilang. Kualitas proses dan hasil ini mencerminkan dan menunjukkan bahwa keberadaan dan kepemimpinan pejabat-pejabat Polri yang dipromosikan tersebut, akan menjadi ukuran dasar bagi masyarakat, bangsa, dan negara untuk menilai dan mengapresiasi keberhasilan, kegunaan, dan kemanfaatan SDM dan institusi Polri. 

Proses terbaik dan hasil terbagus dari ketepatan penempatan personalia SDM ; dan kecepatan formasi komposisi kepemimpinan ideal, akan dapat menjadi tumbuh terbangun secara bermakna apabila dikaitkan dan diabdikan demi untuk pengembangan kebajikan masyarakat, keadaban bangsa, kemajuan negara. Harus ada relasi aktif dan korelasi efektif antara dimensi institusi Polri melalui kepemimpinan dan kinerja pejabat-pejabat Polri dengan dimensi pembumian dan percepatan Indonesia Maju. 

Hakekat konstruksi dan substansi Politik Hukum Polri mesti sesuai dan tepat dalam merumuskan strategi umum dan menerapkan kebijakan dasar mengenai kerangka dan disain besar kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan Polri. Politik Hukum ini sebaiknya dan seharusnya bersifat responsif dan adaptif terhadap prinsip nurani dan inti jantung Pembangunan Indonesia Maju. 

Kualitas dan akuntabilitas kepemimpinan dan keanggotaan Polri mesti telah sampai pada tingkat sebagai institusi yang bersifat alternatif dan solutif atas pergumulan, peluang, dan tantangan bersama Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Polri harus sudah merupakan sebuah kelembagaan teladan dan panutan di waktu kapanpun, di level apapun, dan di ruang manapun. Peta jalan dan arah konfigurasi baru Polri harus berorientasi pengabdian yang teladan dan panutan.

Peta jalan dan arah konfigurasi baru Polri yang berintikan pada pengabdian Polri, semoga menjadikan dan menumbuhkan Polri beserta jajaran sebagai atmosfir pembangun, pengawal, pemandu, dan pelayan terdepan yang berfungsi guna sebagai pintu dan jendela jalan keluar tercepat dan terbaik. Fungsi-fungsi ini diselenggarakan dengan lompatan percepatan dan perkuatan yang unggul dan kompetitif.

Keseluruhan konstruksi dan substansi fungsi ini di atas semakin bermakna atas dukungan dan kerjasama dengan jajaran TNI dan BIN ; jajaran kelembagaan kenegaraaan dan pemerintahan ; komunitas politik, hukum, dan ekonomi ; elemen kesenian, keolahragaan, dan kebudayaan ; kalangan profesional dan strategis ; organ kemasyarakatan dan kebangsaan. Perihal ini berlangsung dengan penumbuhan dan pengukuhan semangat civil society ; dan dengan penguatan dan pemastian tekad gotong royong kewargaan. 

Dengan demikian, pengabdian Polri diorganisasikan dan diselenggarakan bagi percepatan, perkuatan, dan peningkatan kualitas Indonesia Maju di dalam wadah bentuk NKRI yang berideologi dan berfalsafah Pancasila berdasarkan konstitusi UUD 1945 dengan semboyan dan etos semangat Bhinneka Tunggal Ika. Konfigurasi baru Polri adalah sebuah rangkaian kesempatan moral dan peluang profesional bagi Polri untuk meneguhkan dan mengukuhkan pengabdian terbaik, terbagus, tertinggi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Peta jalan dan arah perkembangan mesti terfokus dan berorientasi bagi Indonesia Maju.

Penulis : Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia ; Mantan Komisi Politik & Hukum DPR-RI ; Pernah Menjadi Dosen Tamu Sespimmen & Sespimti Polri)

Label: