Komisi I DPR RI, Sukamta: Win Win Solution Bukan Solusi Menyelesaikan Natuna - Gelora Hukum

Breaking

Senin, 13 Januari 2020

Komisi I DPR RI, Sukamta: Win Win Solution Bukan Solusi Menyelesaikan Natuna

JAKARTA, GELORA HUKUM - Secara umum untuk isu ini DPR suaranya tunggal. Yang saya tangkap, semuanya seragam untuk urusan kedaulatan ini kita tidak akan berkompromi, kata Sukamta dalam diskusi bertajuk Kedaulatan RI Atas Natuna yang diselenggarakan Centre for Dialogue And Cooperation Among Civilizations (CDCC).

Sukamta menegaskan China melanggar Zona Ekonomi Eksklusif yang menjadi hak Indonesia. Pelanggaran jika dibiarkan akan sampai pada pelanggaran kedaulatan bangsa.

"Apalagi yang dilanggar bukan hanya ZEE, tapi menghalangi penegakan hukum oleh aparat Indonesia.

Parlemen mendorong pemerintah berjuang maksimum mengamankan kedaulatan bangsa. Menurut Sukamta, konflik Natuna merupakan momentum bagi Indonesia menegakkan jargon NKRI Harga Mati dalam realitas.

"Kita memahami sikap China tidak akan pernah surut. Kita bertanya-tanya apakah yang dilakukan China hanya mencari ikan dengan kapal nelayan di zona ZEE kita atau menggunakan kapal nelayan sebagai cover melakukan aktivitas ilegal yang membahayakan kedaulatan kita," jelas dia.

Sukamta menekankan wacana tentang perang masih sangat jauh untuk terealisasi. Yang terpenting saat ini adalah ketegasan dalam diplomasi.

"Kami sangat berharap pemerintah kompak. Ketegasan dalam diplomasi sangat penting. Jangan sampai pejabat di garda terdepan tidak dapat dukungan seragam dari pengambil keputusan di pemerintahan," kata dia.

 Dia meyakinkan bahwa DPR RI siap memberikan dukungan secara politik bagi pemerintah.

Lebih jauh Sukamta mengatakan sebagai solusi dalam jangka pendek Kementerian Luar Negeri perlu terus menjadi garda terdepan dalam melakukan diplomasi tegas.

"Siapa yang menjadi garda terdepan menjaga laut belum jelas, apakah Angkatan Laut, Bakamla atau siapa. Kalau Bakamla yang ditugasi maka Bakamla harus diperkuat.

Pada kesempatan yang sama Mas Achmad Santoso menyampaikan bahwa "kapal-kapal nelayan tersebut disubsidi oleh pemerintah China.
Kenapa mereka terus ada dan masuk ke ZEE kita? Karena memang mereka ini disubsidi oleh pemerintah negaranya. Jadi disubsidi dalam bentuk BBM.

Tak hanya itu, para nelayannya telah diberi bekal pengetahuan untuk menangkap ikan serta membela laut mereka.
Nelayan-nelayannya memang dilatih oleh Pemerintah China.

Jadi dilatih betul untuk tidak hanya saja mereka menangkap ikan, tetapi mereka juga boleh dibilang membela laut yang mereka klaim sebagai lautnya mereka, sangat di support.

Kehadiran kapal-kapal asing China juga dipicu oleh kurangnya kehadiran nelayan Indonesia di Natuna.

Dan jujur saja bahwa dahulu memang presensi dan okupasi kehadiran nelayan-nelayan kita itu tidak cukup banyak, belum maksimal.

Padahal dalam diplomasi internasional kehadiran ini merupakan kata kunci yang harus dimenangkan. Kehadiran aparat penegak hukum laut kita di sana melakukan patroli setiap hari di sana. Serta memaksimalkan kehadiran nelayan Indonesia di sana. (EZL)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

SOSOK