Minggu, 28 Juli 2019

Polda Metro Jaya Tetapkan Oknum Pengacara Sebagai Tersangka

JAKARTA, GELORA HUKUM –  Polda Metro Jaya tetapkan oknum pengacara dengan inisial nama D sebagai tersangka atas kasus pemukulan terhadap Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

“Siang ini sudah diperiksa sebagai tersangka,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono dalam keterangan, Jumat (19/7/2019).

Kabid Humas Kombes Pol Argo menjelaskan kalau pemeriksaan terhadap pengacara D ini akan dilakukan di Polres Metro Jakarta Pusat, pada Jumat siang ini. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara dan menemukan dua alat bukti yang cukup.

Sebelumnya diketahui, Hakim Ketua Sunarso dan Anggota Hakim Duta Baskara diserang oleh pengacara D di PN Jakarta Pusat, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).

Penyerangan terjadi di tengah hakim membacakan putusan atas perkara perdata bernomor 223/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst. Kasus penyerangan ini terjadi di ruang sidang Subekti sekitar pukul 16.00.

“Kejadian tersebut bermula saat majelis hakim melakukan pembacaan putusan yang mana pada bagian pertimbangannya sudah mengarah petitum gugatan ditolak sehingga kuasa pihak TW selaku penggugat inisial D berdiri dari kursinya,” ungkap Kombes Pol Argo kepada wartawan, Kamis (18/7/2019).

Menurut Kabid Humas, usai berdiri dari kursi D melangkah ke depan majelis hakim yang membacakan pertimbangan putusannya. Ia kemudian menyerang majelis hakim dengan ikat pinggang.

“Sempat mengenai ketua majelis hakim, Bapak HS, di bagian jidat. Juga sempat mengenai hakim anggota 1, yakni DB. Setelah itu, D diamankan (pihak keamanan),” jelas Kombes Pol Argo. (Team / Sumber ; Hotman Paris)

Label:

Jumat, 26 Juli 2019

Oknum Anggota DPRD Nisel Terjaring Razia Keluarga Korban Lapor Polisi

Ket Foto : Ketika tiga pasangan bukan suami istri di interogasi dikantor Satpol PP Kota Gunungsitoli
GUNUNGSITOLI, GELORA HUKUM - Satpol PP Gunungsitoli gelar Rajia Pekat diseju mlah Hotel wilayah kota Gunungsitoli (19/6/2019) lalu dan mengamankan 3 (tiga pasang) yang bukan suami istri pada tiga lokasi yakni di Hotel Malaga Bach, Hotel Mega Nasional dan di hotel Wisma Soliga Kota Gunungsitoli.

Kepada media Gelora Hukum, (19/7/2019) Kasi Perda Satpol PP Kota Gunungsitoli Yufial Telaumbanua menjelaskan; Acuan rajia yang  dilaksakan adalah berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 47 tentang Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat,  dan saat operasi di temukan tiga pasang oknum bukan suami istri di Hotel Malaga Beach berinisial, FB dengan AHG, dan YZ dengan LL serta JG dengan ML selanjutnya ketiga pasangan tersebut kita amankan, dan disaat kita meminta keterangan ternyata satu orang belum memiliki KTP dan salah satunya pasangan bukan suami istri tersebut diduga dari Nias Selatan.

Usai kita melakukan pemeriksaan ketiga pasangan tersebut selanjutnya mereka kita serahkan di kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) untuk menguji tes urin demi memastikan indikasi penyalahgunaan Narkoba atau tidak, Imbuh Kabid Penegak Perda.

Dikantornya, Kepala BNN kota Gunungsitoli AKBP Faduhusi Zendrato, membenarkan Telah di terima tiga pasang yang Bukan Suami istri pelimpahan Razia Satpol PP Kota Gunungsitoli dan ke tiga Pasangan itu kita Periksa dan tes urin dan hasilnya Negatif, selanjutnya mereka kita Pulangkan di jemput keluarga masing - masing.

Vertina Gahoe, "keluarga LL / korban pasangan YZ / oknum anggota DPRD Nias Selatan" dengan sedih menyerukan harapan kepada penegak hukum mengatakan; YZ tersebut telah kami laporkan di polsek Teluk Dalam dengan Nomor Polisi : STTLP/104/VII/2019/SPKT"C"/SU/Res-Nisel pada tanggal 05 Juli 2019, delik asusila dan membawa pergi anak gadis di bawah umur.

Tindakan hukum tanpa pilih kasih, kami sangat  mengharapkan, karena apa yang terjadi telah mencoreng nama baik keluarga kami, terlebih-lebih laki-lakinya salah seorang Anggota DPRD yang seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat bukan malah melarikan gadis di bawah umur, dari itu kami dari keluarga mengharapkan semoga kasus ini dapat di proses secepatnya, tandas keluarga korban mengakhiri. (Heppy Z)

Label:

Kamis, 25 Juli 2019

Kebun KSBAR PTPN3 Raih Juara 3 Produksi Tertinggi


TORGAMBA, GELORA HUKUM - 18/07/2019 Perkebunan PTPN3 kebun KSBAR distrik delab 2 gelar acara syukuran  sebagai bentuk ucapan terimakasih dari pihak menajemen dan kariawan atas prestasi capaian kerja kategori produksi tertinggi, sehingga para team penilai menetapkan kebun KSBAR sebagai rengki ke 3 (tiga), penghasil produksi  tertinggi, acarabtersebut dilaksanakan di lapangan/areal AFD lima KSBAR blok.BC. (28/7/3019).

Pada acara dimaksud dihadiri oleh ketua kamtimnas kec, torgamba yaitu bapak awal rambe dan para karpim yaitu; Eko Susanto,sp (kabit tanaman), Manaek Satupang,sp, (Askep kebun KSBAR), Rijal.
(Menejer kebun KSBAR), Kuswito, (asisten afd lima KSBAR), acara ini dilakukan untuk meningkatkan jalinan hubungan kerjasama yang baik antara pihak manajemen dan karyawan, dengan harapan agar prestasi yang dicapai dapat lebih meningkat pada tahun ini dan tahun tahun yang akan datang.

Kata arahan dan bimbingan dari kepala distrik JM.H.DHANI SURYA HASIBUAN.SP,MM mengajak seluruh jajaran beserta seluruh karyawan agar saling kerja sama yang baik untuk meningkatkan mutu dan kualitas produksi akan labih baik lagi, dan hendaknya taat mematuhi aturan dan peraturan yang ada di perusahaan dan yang paling penting selalu mengutamakan keselamatan kerja.

Dilanjutkan, dukungan serta semangat penuh dari pihak kariawan kita sangat berharap, karena masih banyak program dan kegiatan lain yang akan di buat untuk meningkatkan mutu dan kualitas produksi kedepan dan utama demi tergapainya kesejahterakan kariawan khususnya di wilayah distrik delab 2. (GH)

Label:

Minggu, 21 Juli 2019

Perkebunan PTPN3 Kebun KSKAR Depan II Terus Berbenah


TORGAMBA, GELORA HUKUM - Perkebunan Sei kebara di bawah ke pemimpinan manager YAYAS TARIGAN sedang dan terus membenah diri untuk mengejar penyelesaian target kerja tunasan tahun 2019, fakta ini terungkap atas fakta capaian kerja di lapangan (19/07/2019).

Fakta ini sulit terbantahkan disaat pihak stekholder dan ketua Kamtibmas Kecamatan Torgamba Awal Ramadhan Rambe gelar kunjungan lapangan pada blok U.14. afd 6 Sei kebara, ternyata Tunasan sudah di selesaikan dengan baik.

YAYAS TARIGAN (manager perkebunan kebara) menjelaskan, dalam bulan juli ini kita sudah menyelesaikan Tunasan sebanyak 13 blok dengan luas 305,52Ha dari 4238,27.Ha, sisa lahan yang masih belum selesai maka dalam waktu enam bulan kedepan kita tuntaskan, sehingga dengan kemajuan tunasan yang positif, maka target produksi akan tercapai dengan baik.

Selanjutnya ketua Kamtibmas kepada awak media mengatakan, kami dari pihak stekholder sangat bangga atas kinerja bapak manager YAYAS TARIGAN beserta jajarannya yang baru saja menjabat di kebun sei kebara.

Dalam penilaian kami sudah ada perbaikan dan perubahan dari kondisi sebelumnya, hanya saja diharapkan kepada rekanan atau pemborong dari PT. Agila Pertiwi Nusantara agar dapat melengkapi alat kerja atau APD sesuai dengan SOP yg di terapkan oleh pihak perusahaan sehingga kariawan atau pekerja dapat bekerja dengan aman dan baik.

Kami berharap agar pihak perusahaan (rekanan) agar lebih meningkat kan kinerja yang baik dalam bentuk apapun sehingga tercipta nya lah produksi yang baik. GH.

Label:

Jumat, 19 Juli 2019

Integrasi Regional, Otonomi Daerah, Penegakan Hukum, Dan Pelayanan Publik


RIAU, GELORA HUKUM - Komandan Korem (Danrem) Wirabima (yang mencakup wilayah Provinsi Riau) Brigjen TNI Mohammad Fadjar (Perwira Tinggi Kopassus lulusan Akmil 1993) dalam sebuah pertemuan informal sembari berdiskusi santai bersama dengan Firman Jaya Daeli (mantan Pansus UU Pertahanan Negara dan Anggota Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI), di Pekanbaru, Riau, Jumat, 19 Juli 2019. Pada hari yang sama, Firman Jaya Daeli yang juga pernah menjadi Tim Perumus UU Pemerintahan Daerah di DPR-RI, bertemu dan berdiskusi secara khusus bersama dengan Walikota Pekanbaru Firdaus, di Pekanbaru, Riau. 

Sebelumnya, Firman Jaya Daeli bertemu dengan sahabat lama, yakni Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Riau Uung Abdul Syakur yang juga mantan Kajati Provinsi Kalteng, di Pekanbaru, Riau, Kamis, 18 Juli 2019, saat berlangsung sebagian rangkaian acara dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adiyaksa (Hari Kejaksaan). Firman Jaya Daeli sesaat setelah tiba di Pekanbaru, Riau, Rabu, 17 Juli 2019, bertemu dan berdiskusi lama sembari dinner bersama dengan Yogi sebagai Kepala / Eksekutif General Menejer (EGM) BUMN Angkasa Pura Pekanbaru, Riau, di Bandara Sultan Syarif Kasim. 

Sejumlah pertemuan diskusi ini pada dasarnya berkaitan dan berintikan perihal pemikiran strategis dan pertimbangan korelatif antara dimensi peningkatan dan pengembangan sistem pertahanan kawasan kewilayahan strategis dan stabilitas keamanan regional dengan dimensi pembangunan dan pelayanan menyeluruh terpadu dan pemajuan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran Provinsi Riau dan kawasan lingkungan strategis kewilayahan. 

Pembangunan Riau dan peningkatan kualitas masyarakat secara mendasar dan daerah secara keseluruhan pada dasarnya berbasis pada pengembangan dan penataan daerah otonom ; dan juga sekaligus berorientasi pada penguatan wilayah tetangga dan perbatasan secara terintegrasi kuat dan berdampak positif pada peningkatan dan pengembangan kualitas kerjasama strategis dengan berbagai agenda bersama provinsi lain dan negara tetangga. 

Politik Hukum kelembagaan hukum ; dan sistem politik pelayanan industri BUMN bidang perhubungan secara mendasar dan menyeluruh tentu menjadi sebuah variabel berpengaruh juga dalam kerangka pembangunan dan pemajuan Riau dan wilayah lain di Indonesia yang berideologi dan berfalsafah Pancasila berdasarkan konstitusi UUD 1945 dengan semangat dan etos Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah NKRI. (Team)

Label:

Rabu, 17 Juli 2019

DKPP Berhentikan Ketua KPU Sumatera Utara

Ketua KPU Sumatera Utara Yulhasni

JAKARTA, GELORA HUKUM - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI menjatuhkan sanksi peringatan keras dan memberhentikan Ketua KPU Sumatera Utara Yulhasni atas perkara pelanggaran kode etik dalam penyenggaraan Pemilu Legislatif 2019 di Sumatera Utara.



Ketua KPU Sumut dijatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu I Yulhasni selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sejak putusan dibacakan," tulis DKPP dalam putusannya di Jakarta, Rabu.



Perkara Pemilu Legislatif Sumut itu diajukan oleh politisi Golkar Rambe Kamarul Zaman, yang mendalilkan KPU Sumut memberikan keberpihakan kepada caleg bernama Lamhot Sinaga.



Rambe menyebut KPU Sumut menindaklanjuti laporan Lamhot atas dugaan penggelembungan suara meskipun tanpa alat bukti yang otentik.



Dalam duduk perkara dijelaskan bahwa Ketua KPU Sumut Yulhasni menindaklanjuti laporan Lamhot Sinaga, meski tanpa alat bukti otentik, dengan menerbitkan surat yang intinya agar KPU Kabupaten Nias Barat melakukan cek silang atas dugaan penggelembungan suara, tanpa rekomendasi Bawaslu Sumut.



KPU Nias Barat kemudian menindaklanjuti surat KPU Sumut dengan membuka tiga kotak suara di tiga kecamatan untuk melakukan penggecekan, meskipun saat itu rekapitulasi sudah selesai dan tidak ada protes saat rekapitulasi dilakukan.



Atas bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan, DKPP memutuskan memberikan sanksi pemberhentian dari jabatan kepada Ketua KPU Sumut.



Selain memberhentikan Ketua KPU Sumatera Utara, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Divisi Teknis kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Benget Manahan Silitonga.



Sementara anggota KPU Sumut lainnya diberikan peringatan keras.



Selain itu DKPP juga memberikan peringatan keras sekaligus memberhentikan Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Famataro Zai, memberikan peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Divisi kepada Nigatinia Galo selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat.



Serta menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat lainnya.



Di tingkat KPU RI, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan kepada anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik. (Team/Sumber; Antara Sumut)

Label:

Selasa, 16 Juli 2019

Polri, Negara Hukum Pancasila, Dan Tantangan Indonesia Maju


Oleh : Firman Jaya Daeli (Mantan Tim Perumus UU Polri Dan Anggota Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI)

JAKARTA GELORA HUKUM - Upacara Dan Syukuran Hari Bhayangkara (Polri) Ke-73, berlangsung hari Rabu, 10 Juli 2019, di Lapangan Silang Monas, Jakarta. Hadir Ketua KPU-RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan, Firman Jaya Daeli (mantan Tim Perumus UU Polri dan Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI), yang duduk berdampingan dan bersebelahan di deretan depan kursi VVIP bersama dengan sejumlah Penasihat Ahli Kapolri (antara lain : Prof. Dr. Indria Samego, MA, Prof. Dr. Hermawan Sulistyo, MA, Dr. Effendi Gazali, Hendardi, dan lain-lain). Hadir sejumlah tamu undangan yang juga duduk berdampingan dan bersebelahan di deretan depan kursi VVIP, antara lain Wakil Ketua KPK-RI Dr. Laode Muhammad Syarif, SH, LLM, Prof. Dr. Mahfud MD, SH (mantan Menteri Pertahanan RI, Menteri Kehakiman RI, Ketua MK-RI), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH (mantan Menteri Hukum Dan HAM RI dan Menteri Sekretaris Negara RI), Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna, KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa yang diwakili Wakil KSAD Letjen TNI Tatang Sulaiman, Wakil Kapolri Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto, Irwasum Polri Komjen Pol. Moechgiyarto, Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Arief Sulistyanto, Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Agung Budi Maryoto,  dan lain-lain. Tampak juga Kabaharkam Polri yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Upacara Dan Syukuran Hari Bhayangkara Ke-73 Komjen Pol. Condro Kirono, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Idham Azis, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol M. Iriawan, Kepala BNPT-RI Komjen Pol. Suhardi Alius, Kepala BNN-RI Komjen Pol. Heru Winarko.

Presiden RI Jokowi menghadiri Upacara Dan Syukuran Hari Bhayangkara Ke-37 sekaligus bertindak selaku Inspektur Upacara, dan juga menyampaikan Pidato Amanat. Kapolri Prof. Drs. H.M. Tito Karnavian, MA, Ph.D menyampaikan Kata Sambutan. Bertugas selaku Komandan Upacara adalah Brigjen Pol. Verdianto Bitticaca (lulusan Akpol Tahun 1988 B). Tamu undangan kehormatan yang datang hadir, antara lain : Ibu Negara RI Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden RI H.M. Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Ibu, Ketua Umum Pengurus Pusat Bhayangkari Tri Tito Karnavian, Wakil Presiden RI Pada Masanya (Jenderal TNI Purn. Try Sutrisno, Hamzah Haz, Prof. Dr. Boediono), Ibu Negara Keempat RI Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Ketua-Ketua Lembaga Negara RI, dan beberapa Pejabat Tinggi Negara RI, antara lain Kepala BIN-RI Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan, Menteri PAN Dan RB RI Komjen Pol. Purn. Syafruddin, Kepala/Direktur Bulog Komjen Pol. Purn. Budi Waseso, dan lain-lain. Hadir juga secara khusus Wakil Presiden RI Terpilih Periode 2019-2024 K.H. Ma'ruf Amin dan Ibu.

Keseluruhan rangkaian Upacara Dan Syukuran Hari Bhayangkara melibatkan berbagai elemen dan personil dari beberapa satuan internal dan eksternal Polri. Perayaan yang disertai dan diwarnai dengan berbagai atraksi yang juga turut diisi dengan penampilan anggota TNI dari ketiga matra - semakin menunjukkan kebersamaan dan keutuhan jajaran TNI dan Polri. Perihal ini pada dasarnya memaknai dan melambangkan secara simbolik kebersamaan dan keutuhan TNI dan Polri selama ini dalam rangka menjaga keamanan dan memelihara ketertiban. Khususnya dalam pelayanan dan pengamanan keseluruhan rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan berbagai kegiatan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan lainnya di level lokal, regional, nasional, dan internasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara menyeluruh dan mendasar berlandaskan pada konstitusi UUD 1945. Keseluruhan sistem bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara NKRI harus senantiasa diselenggarakan dan diorganisasikan secara konstitusional. Konstitusionalitas keseluruhan sistem ini bertumpu, berbasis, bergerak, dan berorientasi pada UUD 1945. Perspektif pemikiran dan pertimbangan konstitusional ini pada gilirannya meletakkan dan menumbuhkan NKRI menjadi Negara Demokratis Konstitusional. Batangtubuh UUD 1945 mengamanatkan dan menentukan bahwa NKRI sebagai negara demokratis konstitusional adalah Negara Hukum. Semua pergerakan dan penyelenggaraan kelembagaan negara, institusi kenegaraan, birokrasi pemerintahan, dan unit pelayanan pada dasarnya mesti berjalan dan bekerja dalam kerangka Negara Hukum. Polri adalah salah satu institusi strategis kenegaraan, dan juga merupakan salah satu institusi kenegaraan yang memiliki fungsi, tugas, tanggungjawab, dan kewenangan di bidang hukum (untuk menegakkan hukum). 

Substansi Pembukaan UUD 1945 mengandung Pernyataan Dasar Keberadaan Negara Indonesia, Tujuan Nasional Negara Indonesia, Materi Sila-Sila Pancasila yang merupakan ideologi, dasar, dan falsafah Negara Indonesia. Tujuan Nasional yaitu : (1). melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ; (2). memajukan kesejahteraan umum ; (3). mencerdaskan kehidupan bangsa ; (4). melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Institusi Polri memiliki tugaspanggilan kenegaraan dan tanggungjawab kebhayangkaraan berdasarkan fungsi dan kewenangan yang melekat untuk menggagasi, menginisiasi, memfasilitasi, dan memediasi penyelenggaraan, percepatan, peningkatan, dan pencapaian tujuan nasional. Nilai-Nilai dan Sistem Nilai yang terdapat dan terpatri di dalam Sila-Sila Pancasila adalah sebuah dan serangkaian utuh terpadu tarikan nafas ideologis yang sejatinya dan senyatanya mesti dilaksanakan melalui strategi kebijakan, program kerja, dan kegiatan kinerja kelembagaan negara, institusi kenegaraan, birokrasi pemerintahan, dan unit pelayanan. Institusi Polri beserta keseluruhan jajaran kepolisian mesti memastikan menegakkan dan menjalankan Pancasila dalam wadah NKRI berdasarkan konstitusi UUD 1945 dengan semangat dan etos Bhinneka Tunggal Ika. 

Negara Hukum Indonesia secara materi yuridis konstitusional dan secara substansi ideologis doktrinal - tidak berdiri sendiri dan tidak bebas nilai. Negara Hukum Indonesia terikat tegas dan terpatri jelas dengan sebuah "amanat terbesar dan ketentuan tertinggi" yang harus dipatuhi, dituruti, dan diikuti oleh prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia. Amanat dan ketentuan ini adalah sebuah paket tujuan nasional dan ideologis yang tertera tegas dan jelas di dalam Pembukaan UUD 1945. Perihal ini merupakan sebuah rangkaian ideologis permanen yang lengkap dan utuh Sila-Sila Pancasila sebagai ideologi, dasar, falsafah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam Sistem Indonesia. Rangkaian lengkap dan utuh ideologi Pancasila merupakan pucuk utama dan payung besar yang berkedudukan sebagai faktor utama bahkan tunggal yang sejak awal dan seterusnya meletakkan rumusan dasar dan menggerakkan kebijakan strategis terhadap penyelenggaraan Negara Hukum Indonesia. Dengan demikian, Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila. 

Negara Hukum Pancasila pada dasarnya menunjukkan dan memutlakkan bahwa keseluruhan jiwa, roh, semangat, kemudian struktur, substansi, dan kultur perencanaan dan pelaksanaan sistem hukum (negara hukum) harus berdasarkan, berlandaskan, berorientasi, dan bertujuan untuk menegakkan dan menjalankan Pancasila dengan utuh. Pembangunan, penyelenggaraan, dan pembaruan hukum mesti memastikan penegakan dan penjabaran Sila-Sila Pancasila. Politik Hukum Indonesia dalam atmosfir Negara Hukum Indonesia (Negara Hukum Pancasila) senyatanya dan sejatinya harus diperuntukkan untuk pelaksanaan dan pencapaian Tujuan Nasional Indonesia dalam kerangka Pembumian Pancasila. Pemikiran dan pelaksanaan Politik Hukum dalam Negara Hukum Pancasila pada hakekatnya diformulasikan dan diwujudkan dalam bidang : (1). Politik Hukum Legislasi atau Politik Peraturan Perundang-undangan (Substansial) ; (2). Politik Hukum Institusi atau Politik Pembangunan Kelembagaan Dan Sumber Daya (Struktural) ; (3). Politik Hukum Kebudayaan atau Politik Hukum Budaya (Kultural). 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah berusaha kuat, bekerja keras, dan berhasil baik dengan berbagai prestasi gemilang tak terhingga di tingkat nasional (dalam negeri) dan di tingkat internasional (luar negeri). Institusi Polri sungguh-sungguh terpanggil dan telah menunaikan tugaspanggilan kenegaraan dan tanggungjawab kebhayangkaraan sampai melampauhi apa yang menjadi ukuran minimal kewajiban dan juga sampai melewati apa yang merupakan standar minimal tugaspanggilan dan tanggungjawab sebagai bhayangkara negara. Perihal ini semua dipersembahkan dan diabdikan Polri semata-mata demi untuk "Indonesia Raya", demi untuk "Merah Putih", demi untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, demi untuk kebangkitan Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945. Polri beserta jajaran adalah institusi strategis dari Negara Hukum Indonesia, yang secara konstitusional dan doktrinal mesti membumikan Negara Hukum Pancasila. Politik Hukum Indonesia (Politik Hukum) yang didasarkan dan dilaksanakan Polri adalah Politik Hukum yang sejatinya menyelenggarakan dan membumikan Negara Hukum Pancasila. Politik Hukum Indonesia yang diprogramkan dan digelorakan Polri, juga berada dan bergerak dalam rangka untuk Memajukan Indonesia. Terminologi Indonesia Maju pada dasarnya adalah serangkaian tantangan menyeluruh, mendasar, bertahap, dan terpadu yang lahir, tumbuh, berkembang dalam konteks pergumulan, permasalahan, potensi, kekuatan, peluang, dan lain-lain yang dipersembahkan untuk mengisi dan memaknai Cita-Cita Proklamasi Kemerdekaan NKRI. 

Polri yang memiliki fungsi, tugas, tanggungjawab, dan kewenangan untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat ; menegakkan hukum ; memelihara keamanan dan ketertiban - harus senantiasa mengukuhkan dan meneguhkan Negara Hukum Pancasila. Pengukuhan dan peneguhan ini dimanifestasikan oleh Polri melalui setiap dan seluruh fungsi, tugas, tanggungjawab, dan kewenangan yang dimiliki dan melekat di tubuh Polri. Keberadaan Polri semakin bermakna ketika memaksimalkan kualitas perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat. Kehadiran Polri menambah berarti ketika mengoptimalkan kualitas penegakan hukum. Kehidupan Polri semakin signifikan ketika mengefektifkan kualitas penataan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Kebermaknaan dari keberadaan, keberartian dari kehadiran, dan signifikansi dari kehidupan Polri ditandai dan dimaknai dengan keharusan bahkan kemutlakan untuk mengabdikan keseluruhan fungsi, tugas, tanggungjawab, dan kewenangan Polri bagi pemastian penyelenggaraan dan pencapaian tujuan nasional Indonesia dan pembumian Pancasila.

Intisari dan arah sasaran pengabdian kedinasan Polri mesti diletakkan, dikaitkan, dan digerakkan untuk mengkondisikan dan mengoptimalkan agenda negara (tujuan nasional) : (1). melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ; (2). memajukan kesejahteraan umum ; (3). mencerdaskan kehidupan bangsa ; (4). melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Profesi kebhayangkaraan Polri mesti selalu dan mutlak harus mengamanatkan dan mengorientasikan pengabdian Polri untuk menegakkan dan menjalankan utuh lengkap Sila-Sila Pancasila secara menyeluruh terpadu dalam wadah NKRI berdasarkan konstitusi UUD 1945 dengan semangat dan etos Bhinneka Tunggal Ika. Basis tunggal untuk memastikan, menandai, dan memaknai terbangunnya korelasi strategis dan relasi hakiki antara institusi Polri dengan Negara Hukum Pancasila terletak dan bertumpu pada jajaran Polri yang Profesional, Moderen, dan Terpercaya (ProMoTer). Basis tunggal kebermaknaan Polri adalah seberarti apa dan sehakiki apa Polri melakukan fungsi, tugas, tanggungjawab, dan kewenangan sebagai institusi kenegaraan dalam Negara Hukum untuk mempraxiskan Negara Hukum Pancasila. Politik Hukum Indonesia yang dilancarkan Polri untuk mempraxiskan Negara Hukum Pancasila sekaligus juga untuk mengantisipasi, mengakomodasi, mewadahi, dan mengeksekusi tantangan Indonesia Maju.

Berbagai tantangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia hadir dan tumbuh serba cepat, terbuka yang berlangsung secara dinamis dan kompleks. Polri diperhadapkan dengan berbagai tantangan ini. Indonesia Maju adalah Indonesia yang senantiasa dan terus menerus mengalami dan menghadapi sejumlah pergeseran, perubahan, dan persaingan di tengah-tengah perkembangan kawasan regional dan dunia global. Perihal ini sungguh-sungguh amat membutuhkan percepatan dan peningkatan kualitas kelembagaan, kepemimpinan, dan keanggotaan dalam mengambil keputusan, menempuh kebijakan, dan melaksanakan (eksekusi) tugas-pekerjaan-kinerja. Polri telah berubah dan sedang membaharui diri untuk bergerak maju produktif dan bertumbuh unggul kompetitif di tengah-tengah adanya, antara lain : (1). perkembangan nasional-global dan persaingan ekonomi, jasa, perindustrian, perdagangan ; (2). perkembangan nasional-global dan ancaman kejahatan transnasional, kejahatan luarbiasa, dan kejahatan terorganisasi  ; (3). perkembangan nasional-global dan penemuan beserta pemakaian teknologi canggih, moderen hingga sampai supermoderen ; (4). perkembangan nasional-global dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ; (5). perkembangan nasional-global dan pelestarian beserta pembangunan sistem lingkungan hidup, keutuhan ciptaan, dan ekologi-ekosistem ; (6). perkembangan masyarakat internasional dan ancaman pertumbuhan gerakan radikal, ekstrim, fundamentalis yang bersifat ideologis dan masif ; (7). perkembangan ilmu pengetahuan dan sistem penyelenggaraan beserta pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan ; (8). perkembangan nasional-global dan sistem peningkatan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif ; (9). perkembangan nasional-global dan pencarian, penemuan, pengembangan alternasi baru dan terbarukan beserta solusi cepat dan tepat yang tercedaskan dan tercerahkan ; (10). pembangunan dan penataan infrastrukturisasi, transportasi, akomodasi, problem migrasi secara menyeluruh, mendasar, bertahap, dan terpadu dengan pendekatan sosiologis dan humanis.

Presiden RI Jokowi dalam Pidato Amanat saat Upacara Dan Syukuran Hari Bbayangkara Ke-73, Rabu, 10 Juli 2017, di Lapangan Silang Monas, Jakarta, menyampaikan penilaian luarbiasa, pujian khusus, dan penghargaan istimewa terhadap kemajuan tugas yang berarti dari institusi Polri dan terhadap keberhasilan kinerja yang bermakna dari pimpinan dan anggota Polri. Penilaian, pujian, dan penghargaan ini sesungguhnya dan senyatanya merefleksikan dan menegaskan aspirasi dan apresiasi rakyat terhadap Polri. Jikalaupun ada sedikit kekurangan dan kelemahan maka perihal tersebut lebih merupakan dinamika dan lebih sebagai sisi sedikit akibat dari pembaruan, pengembangan, dan penataan yang sedang gencar terbuka dan tercepat dilakukan oleh Polri. Institusi Polri beserta seluruh jajaran Polri dibawah dan didalam kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Prof. Drs. H.M. Tito Karnavian, MA, Ph.D (peraih Adhi Makayasa lulusan Akpol Tahun 1987) telah berhasil dan akan berlanjut menunaikan tugaspanggilan kenegaraan dan tanggungjawab kebhayangkaraan dalam kerangka membumikan Negara Hukum Pancasila. Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian bersama mantan Wakil Kapolri Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan (lulusan Akpol Tahun 1983 dan kini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara RI), mantan Wakil Kapolri Komjen Pol. Purn. Syafruddin (lulusan Akpol Tahun 1985 dan kini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI), dan Wakil Kapolri kini Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto (lulusan Akpol Tahun 1985) - adalah Pimpinan Polri dan pejabat tinggi kepolisian yang mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk mereformasi dan mentransformasi bahtera Polri ke tingkatan kelas kawasan regional dan dunia internasional. Bahtera Polri juga memiliki apresiasi tinggi dan legitimasi kuat dari masyarakat, bangsa, dan negara. Kepemimpinan Kapolri dan keberhasilan institusi Polri memiliki posisi kuat dan mempunyai bargaining tinggi untuk memastikan dan memaknai tema utama dan sentral : "Polri, Negara Hukum Pancasila, Dan Tantangan Indonesia Maju". Dirgahayu Hari Bhayangkara Ke-73.(Team)

Label:

Sabtu, 06 Juli 2019

DPW PMNB Diskusi Bersama Diruang Kerja Gubernur Riau

Pengurus DPW PMNB Foto Bersama dengan Gubernur Riau Syamsuar dan Firmanj Daeli
RIAU, GELORA HUKUM -  Gubernur Riau Syamsuar menerima kedatangan Pimpinan Ormas PMNB-Indonesia (DPW Propinsi Riau) dan Penyelenggara Pengukuhan Ormas dan Pelantikan Kepengurusan DPW PMNB-Indonesia, di Ruang Kerja Gubernur Riau, Jumat, 5 Juli 2019.

Kedatangan Pimpinan Ormas dan Penyelenggara Acara Pengukuhan/ Pelantikan untuk bertemu sekaligus menyampaikan rencana Acara Pengukuhan Ormas PMNB-Indonesia dan Pelantikan Kepengurusan Tingkat Provinsi Riau. Gubernur Riau Syamsuar bersedia datang menghadiri dan berkenan menyampaikan Kata Sambutan dalam Acara ini nanti.

Dalam pertemuan yang dimediasi, difasilitasi, dan dihadiri oleh Firman Jaya Daeli ini, didiskusikan juga sejumlah perihal pembangunan daerah Riau dan pemajuan masyarakat Riau. Perihal ini merupakan ruang dan waktu (kesempatan/peluang) bagi Ormas PMNB-Indonesia untuk berperan.

Warga dan Anggota beserta fungsionaris kepengurusan Ormas PMNB-Indonesia sebagai warga masyarakat Riau yang berasal dari Kepni memiliki tugas dan fungsi serta mempunyai hak dan tanggungjawab untuk bergotongroyong memajukan masyarakat dan membangun daerah Riau berdasarkan profesi masing-masing. (Team)

Label:

Pembangunan Perhubungan Untuk Pelayanan Dalam Kerangka Nawacita Dan Indonesia Maju

Oleh Firman Jaya Daeli :
Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi bertemu berdiskusi informal dan santai bersama Firman Jaya Daeli, di Jakarta. caption

JAKARTA, GELORA HUKUM - Substansi dan orientasi pembangunan perhubungan pada dasarnya didisain dan diperuntukkan bagi pemastian perlindungan dan penjaminan pelayanan terhadap masyarakat. Kedaulatan rakyat sesungguhnya dan sejatinya mengandung hak-hak konstitusional rakyat untuk mendapat dan memperoleh sistem perlindungan dan pelayanan yang memadai di bidang perhubungan. Negara harus senantiasa menjamin perwujudan dan penyelenggaraan sistem ini. Pemerintahan Nasional beserta jajaran di bawah kepemimpinan Presiden RI Jokowi dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla secara garis besar kebijakan dan aksi nyata kegiatan telah melaksanakan pembangunan perhubungan. Kualitas sistem pembangunan perhubungan ini akan selalu ditingkatkan secara meluas dan dikembangkan secara menyebar dalam periode lanjutan masa kepemimpinan nasional Jokowi bersama K.H. Ma'ruf Amin. Inilah yang menandai dan memaknai Kerangka Program Nawacita Dan Indonesia Maju.


Pembangunan perhubungan memiliki dasar ideologis doktrinal yang jelas dan mempunyai dasar konstitusional yang tegas untuk diselenggarakan dan digelorakan. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab ; dan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan nilai ideologis pendorong dan falsafah penuntun terhadap pembangunan perhubungan yang melindungi dan melayani rakyat secara manusiawi, bermartabat, adil, dan merata. Materi perihal melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ; serta materi perihal memajukan kesejahteraan umum merupakan poin konstitusional kuat yang melandasi dan mendasari pembangunan perhubungan. Perihal ini mesti selalu diabdikan semata-mata untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 

Pembangunan perhubungan pada dasarnya bermaterikan dan berintikan pada strategi umum, kebijakan dasar, dan agenda kegiatan peningkatan dan pengembangan kualitas kehidupan rakyat dan kekuatan bangsa - negara Indonesia. Posisi utama dan peran pokok dalam konteks ini adalah bertujuan untuk membangun kesisteman perhubungan menjadi instrumen strategis dasar dan wujud teknis konkrit dari sebuah dan serangkaian politik perlindungan dan pelayanan terhadap rakyat. "Politik Negara Hadir" harus senantiasa mewujud dan menyata dalam berbagai agenda dan kebijakan perlindungan dan pelayanan yang mendasar dan berdampak serius. Pembangunan perhubungan adalah salah satu di antara sejumlah pembangunan lain yang memiliki daya relasi dan energi pengaruh langsung dengan aspek peningkatan dan perluasan kualitas politik perlindungan dan pelayanan.

Agenda membangun perhubungan adalah agenda membumikan Indonesia Maju untuk menguatkan dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berideologi dan berfalsafah Pancasila yang bersemangat dan beretos Bhinneka Tunggal Ika dengan berdasarkan pada konstitusi UUD 1945. Pembumian Indonesia Maju semakin berarti sungguh-sungguh dan berdampak serius ketika keseluruhan sistem pembangunan perhubungan di berbagai ruang dan waktu dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggungjawab. Pelaksanaan ini mesti senantiasa terselenggara secara terencana, terukur, teratur, terperinci, dan terpantau baik dan benar demi untuk sebuah dan serangkaian perlindungan dan pelayanan yang maksimal dan optimum.

Sistem perhubungan sesungguhnya adalah sebuah sistem yang membangun, mengatur, menata, mengelola, memfasilitasi, dan menyelenggarakan perhubungan secara menyeluruh, mendasar, dan memadai. Sistem ini secara otentik melahirkan dan menumbuhkan sosiologi perhubungan. Bangunan sosiologi perhubungan mengandung infrastruktur fisikal perhubungan dan infrastruktur sosial perhubungan. Dengan demikian, bangunan utuh dan batang tubuh dari pembangunan perhubungan - secara sosiologis memiliki dan mempunyai sisi sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, ideologi, bahkan dimensi pertahanan dan keamanan. Pembangunan perhubungan tidak berdiri dan juga tidak bergerak sendiri melainkan berjalan dinamis dan bertumbuh relatif dengan berbagai variabel terkait dan terpengaruh dalam konteks sosiologi perhubungan Indonesia Raya. (Timred)

Label:

Kamis, 04 Juli 2019

Satu Unit Rumah Terbakar Dini Hari di Nias Utara

Ilustrasi rumah terbakar | pixabay
GUNUNG SITOLI, GELORA HUKUM - Satu unit rumah milik warga mengalami kebakaran Jumat (05/07/2019) dini hari, di Desa Dahana Hiligodu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara.

Rumah milik Yosafati Waruwu alias Ama Novi, Warga RT. 4 Rw. 2 tersebut terbakar sekira pukul 01.00 wib.

Ina Novi (Istri pemilik rumah) mengatakan, jika dirinya dan keluarga mulai menyadari jika rumahnya terbakar saat mereka (keluarga) melihat api mulai membesar. Melihat itu sontak saja mereka langsung keluar dari rumah.

Informasi yang dihimpun, dalam peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa namun kerugian yang dialami ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, pasalnya barang barang berharga seperti alat-alat elektronik, dokumen penting barang berharga lainnya ikut hangus terbakar.

Penyebab kebakaran belum dapat dipastikan, namun dugaan sementara akibat arus pendek.

Melansir RRI, David Gea selaku tetangga korban menyatakan, penyebab kebakaran ini masih belum diketahui yang sebenarnya.

"Ada nyala api yang membesar sehingga tetangga berusaha memadamkan api, namun tidak berhasil karena air di daerah ini sangat minim," ucap David.

Sementara itu, Sekretaris BPBD Kabupaten Nias Utara, Isari Zendrato mengatakan, belum mendapat laporan atas kebakaran rumah milik Yosafati Waruwu. "Bila sudah ada laporan pasti akan ditindaklanjuti oleh BPBD bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk memberikan bantuan," pungkasnya. (RRI/GH28)

Label:

Terungkap, Ini Motif Pelaku Membunuh Kadus di Nias

Ilustrasi | net
NIAS, GELORA HUKUM - Pelaku pembunuhan kepala dusun (kadus) bernama Juniaman Laia akhirnya berhasil ditangkap pihak Tim Polres Nias, Sumatera Utara. Pelaku ternyata masih berstatus pelajar dan motif pembunuhan diduga karena dendam kepada korban.

Pelaku berinisial T (16), warga Dusun II, Desa Orahua Fondrato, ditangkap saat melarikan diri ke hutan yang lokasinya tak jauh dari tempat penusukan di Desa Tetehosi, Kecamatan Idanogawo.

Polisi menyita pisau, barang bukti penusukan kepala dusun. 

Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan mengatakan pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena korban pernah mengancam akan membunuh keluarga pelaku.

"Motifnya dendam lama. Pelaku mengaku sakit hati karena ancaman korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara," terang Deni. (dtc/G28)

Label: ,