Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Raya adalah satu Provinsi amat strategis dari berbagai sisi, isi, dan konstruksi kewilayahan. Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Status dan kedudukan sebagai Ibukota Negara tentu menjadikan dan semakin memastikan DKI Jakarta memiliki posisi dan peran menentukan. Kualitas status dan kedudukan DKI Jakarta dengan segala posisi dan peran menentukan - pada dasarnya meletakkan dan melambangkan DKI Jakarta memiliki tingkat atau bobot "keberpengaruhan" sungguh tinggi dan besar dalam setiap dan semua perihal kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. DKI Jakarta yang merupakan kawasan kewilayahan klasifikasi amat strategis dengan sejumlah pertimbangan geostrategis kawasan. Keberpengaruhan DKI Jakarta tidak hanya berdampak ke internal Jakarta saja melainkan ke eksternal Jakarta di tingkat kawasan regional, nasional, dan internasional. Provinsi Jakarta Raya sebagai Daerah Khusus Ibukota memiliki satu Undang-Undang (UU) tersendiri yang dibentuk secara khusus yang diperuntukkan untuk pengaturan, penataan, dan pembangunan DKI Jakarta Raya.
Stabiltas politik dan keamanan merupakan prasyarat awal dan persyaratan mutlak yang mesti terbangun baik dan terjaga rapi bagi satu kawasan kewilayahan yang sekelas strategis dan sekaliber keberpengaruhan DKI Jakarta. Pergerakan, perjalanan, dan pengembangan DKI Jakarta sebagai Provinsi Ibukota Negara sangat mutlak membutuhkan stabilitas politik dan keamanan (khususnya keamanan). Perihal stabilitas keamanan merupakan iklim kondusif dan situasi efektif mutlak bagi DKI Jakarta. Pemetaan, penataan, dan pembangunan stabilitas DKI Jakarta - harus dipaketkan dan dirangkaikan juga dengan penciptaan dan pertumbuhan stabilitas keamanan wilayah-wilayah penyangga dan kawasan perbatasan. Kawasan Bekasi Raya, Tangerang Raya, Depok mesti selalu pada posisi aman, nyaman, tertib, stabil, kondusif, lancar, dan lain-lain. Ketika membaca, memetakan, dan membangun stabilitas keamanan DKI Jakarta maka harus pula meliputi kawasan wilayah sekitarnya yang berbatasan dan berdekatan dengan DKI Jakarta - meski wilayah ini merupakan daerah otonom yang tidak tergabung dalam otoritas administrasi dan kendali birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Institusi Polri yang dalam hal ini Polda Metro Jaya secara kedinasan dan kenegaraan bertugas, berwenang, dan bertanggungjawab utama dan terdepan untuk membangun dan memelihara sistem keamanan ; dan menjaga dan merawat stabilitas keamanan DKI Jakarta. Sejumlah institusi lain bertugas dan bertanggungjawab juga sekaligus bekerjasama dengan Polri untuk mengatasi dan menjaga keamanan DKI Jakarta. Ada kerjasama dan peran dari jajaran pertahanan (TNI), Intelijen (BIN), Kejaksaan, Parlemen, Ormas, Partai Politik, Media Massa, Institusi/Komunitas /Kelompok strategis lain, tokoh-tokoh sentral yang karismatik dan berpengaruh. Jajaran Polri (Polda Metro Jaya) sudah berpengalaman dan memiliki kemampuan profesional serta mempunyai kemauan moral untuk bekerjasama dengan berbagai pihak demi untuk membangun dan memelihara sistem keamanan ; dan menjaga dan merawat stabilitas keamanan. Wilayah hukum Polda Metro Jaya tidak hanya meliputi daerah-daerah administratif yang ada di dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta melainkan juga membawahi sejumlah daerah otonom di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta namun dekat dan berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta. Posisi wilayah hukum Polda Metro Jaya - juga membawahi daerah otonom Bekasi, Tangerang, Depok dari segi wilayah kepolisian. Hal ini semakin menunjukkan betapa pentingnya sejumlah agenda dan kebijakan untuk memastikan stabilitas keamanan DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI. Betapa pentingnya juga memastikan stabilitas keamanan Bekasi Raya, Tangerang Raya, Depok, dan wilayah sekitarnya sebagai wilayah perbatasan, terdekat, dan penyanggah kawasan regional strategis Ibukota Republik. Betapa pentingnya status, posisi, peran, fungsi, tugas, dan tanggungjawab jajaran Polri (Polda Metro Jaya) membawahi dan mengendalikan wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta dan sebagian daerah otonom di wilayah Provinsi Jabar dan Provinsi Banten - yang merupakan perbatasan langsung dengan DKI Jakarta - untuk memastikan sistem keamanan dan stabilitas keamanan DKI Jakarta.
Institusi Polri (jajaran Polda Metro Jaya) harus senantiasa siap dengan berbagai agenda dan kebijakan membangun dan memelihara sistem keamanan ; mesti selalu menjaga dan merawat stabilitas keamanan DKI Jakarta. Kesiapan, kemampuan, dan keberhasilan Polda Metro Jaya untuk menunaikan agenda dan kebijakan ini - pada dasarnya dipengaruhi dan ditentukan dukungan sepenuhnya dari berbagai variabel eksternal dan internal Polda. Kualitas dukungan ini secara prinsipil sangat berkaitan dengan kapasitas, integritas, profesionalitas, dan kredilitas kepemimpinan Polda Metro Jaya. Kini jajaran Polda Metro di bawah kepemimpinan Kapolda Irjen Pol. Gatot Eddy Pramono, M.Si. Tipe dan kelas Polda Metro Jaya tidak hanya sebatas tipe dan kelas A melainkan tipe dan kelas A terlama, tertinggi, terbesar, dan terstrategis karena kebesaran, kedalaman, dan keluasan fungsi, tugas, kewenangan, tanggungjawab, posisi, dan peran Polda Metro Jaya. Hali ini sebagai konsekuensi dari Polda yang memiliki wilayah hukum Ibukota Negara. Reputasi dan prestasi Polda Metro Jaya sungguh-sungguh amat diharapkan tumbuh terbangun dan kukuh terdampak positif bagi stabilitas keamanan Ibukota Negara dan sekitarnya demi untuk pembangunan dan pemajuan Indonesia Raya.
Irjen Pol. Gatot Eddy Pramono adalah lulusan Akpol angkatan tahun 1988 A. Irjen Pol. Gatot Eddy Pramono merupakan figur perwira tinggi Polri dan figur pemimpin yang profesional, moderen, terpercaya (ProMoTer) di kalangan Polri. Juga figur terbaik, teruji, cerdas, dan cemerlang yang merupakan kader dan asuhan langsung dari sejumlah sesepuh, senior, pemimpin Polri beserta para mantan Kapolri dan Wakil Kapolri. Irjen Pol. Gatot Eddy Pramono adalah kader langsung dan adik asuh dari Kapolri Jenderal Pol. Prof. Tito Karnavian, MA, Ph.D. Lagi pula Irjen Pol. Gatot Eddy Pramono adalah perwira tinggi dan pejabat Polri yang merupakan figur "the rising star" dan yang mengabdi di garis terdepan lintasan utama jajaran Polri bersama kawan-kawan dari lulusan Akpol angkatan tahun 1988 A. Ada juga Komjen Pol. Idham Azis (mantan Kapolda Sulteng, Kadiv Propam Polri, Kapolda Metro Jaya ; kini Kabareskrim Polri), Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose (mantan Deputi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI ; kini Kapolda Bali), Irjen Pol. Boy Rafli Amar (mantan Kapolda Banten, Kadiv Humas Polri ; Kapolda Papua ; kini Wakil Kalemdiklat Polri) ; Irjen Pol. Eko Indra Heri (Asisten SDM Polri), dan lain-lain. Irjen Pol. Gatot Eddy Pramono pernah mengikuti dan telah menyelesaikan semua jalur pendidikan formal reguler di lingkungan Polri, yaitu : PTIK, Sespimmen, Sespimti). Juga menempuh kuliah dan menyelesaikan studi di Program Sarjana (S1), Program Master (S2), dan Program Doktor (S3). Pernah menjadi Pimpinan Satuan Wilayah (Kapolres Blitar Polda Jatim, Kapolres Jakarta Selatan Polda Metro Jaya, Wakil Kapolda Sulsel), beberapa kali menjadi Pejabat Utama di lingkungan satuan wilayah Polri ; pernah dan sukses bertugas sebagai staf pribadi dan sekretaris pribadi beberapa Kapolri dan Wakil Kapolri ; pernah bertugas di lingkungan Polda Metro Jaya. Irjen Pol. Gatot Eddy Pramono menjabat minimal tiga kali di tiga jabatan perwira tinggi bintang satu, dan menjadi pejabat perwira tinggi bintang dua sebagai Staf Ahli Kapolri, Asisten Perencanaan (Asrena) Polri, dan kini Kapolda Metro Jaya. Irjen Pol. Gatot Eddy Pramono memiliki kualitas kepribadian dan kapasitas kepemimpinan yang kredibel, bersih, cerdas, visioner, konseptor, ahli strategi, tanggap, gesit, ulet, sederhana, tegas, berani, bersahaja, tidak egois, tidak ambisius. Kualitas dan kapasitas ini merupakan modal penting dan utama bagi Irjen Pol. Gatot Eddy Pramono untuk lulus memimpin dan melayani dengan hasil prestasi gemilang dalam mengatasi dan melewati ujian kepemimpinan sebagai Kapolda Metro Jaya. Perihal ini demi untuk memelihara dan membangun sistem keamanan ; serta menjaga dan merawat stabilitas keamanan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologi dan berfalsafah Pancasila berdasarkan konstitusi UUD 1945 dalam etos dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. (Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar