Selasa, 15 Desember 2020

Bupati Nias: Saya Tidak Pernah Dikonfirmasi Soal Evaluasi BPP-PKN


NIAS, GELORA HUKUM - Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli, M.M bantah tuduhan bahwa dirinya pernah memberi pernyataan evaluasi status ketua badan persiapan pembentukan provinsi kepulauan Nias (BPP-PKN), sebagaimana pemberitaan salah satu media yang viral di beberapa group WhatsApp, hal ini disampaikan di ruang kerjanya (15/12/20).

Dilanjutkan, "Saya tidak pernah memberi stetmen atau pernyataan  untuk mengevaluasi ketua badan persiapan pembentukan provinsi kepulauan Nias (BPP-PKN) bahkan saya tidak pernah di konfirmasi oleh wartawan, baik melalui via WhatsApp mau pun via telpon seluler soal itu." tandas Bupati Nias

Saya agak heran ketika berita itu viral, apa lagi jika di kaitkan dengan pilkada yang telah usai, karena tidak pernah saya memberi pernyataan atau pun di konfirmasi soal itu, dan buat apa juga saya memberi pernyataan seperti itu, untuk itu saya sampaikan sekarang bahwa, soal pemberitaan stetmen atau pernyataan saya yang sudah viral tersebut, saya tegaskan bahwa itu tidak benar dan saya tidak pernah memberi stetmen atau pernyataan soal pengevaluasi ketua badan persiapan pembentukan provinsi kepulauan Nias (BPP-PKN) kepada siapapun, harapan saya, janganlah dibiasakan provokasi seperti itu, tegas orang nomor satu di Kabupaten Nias, Drs.Sokhiatulo Laoli, M.M (Makmur Gulo)

Label:

Selasa, 08 Desember 2020

GAS, Ingatkan Netralitas Kades, ASN, Penyelenggara Nakal Dalam Pemilukada Nisbar


NIAS BARAT, GELORA HUKUM - Lima Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) yang terhimpun dalam Koalisi Gerakan Akal Sehat (GAS), di sekretariat bersama Jl. Soekarno Hatta (7/12/2020) ingatkan pihak penyelenggara, ASN dan para Kepala Desa agar tetap menjaga Netralitas dalam pelaksanan Pemilukada Diwilayah kabupaten Nias Barat, bila tidak maka kelak dipastikan pihak kita melakukan perlawanan.

Kelima Ormas dimaksud yaitu, Pemuda Katolik Komcab Kab. Nias Barat diwakili Yason Hulu, SH dan Alexander Ndruru, Pimpinan Kabupaten Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi RI (GNPK RI) Nias Barat diwakili oleh Emanuel Gulo, dan DPC Gemantara Raya Nias Barat diwakili oleh Methodius Gulo, DPC AKRINDO Nias Barat diwakili oleh Firman Lahagu, serta DPC Manggala Garuda Putih Kab.Nias Barat, diwakili oleh Pak Alvred Waruwu.

Menurut mereka, motif melebur dalam koalisi bernama GAS, untuk menjadi kekuatan alternatif, mengawal asas Netralitas terhadap para Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa dan ASN Nakal yang sengaja menggunakan ruang jabatannya untuk mengintervensi, kampanye, mengarahkan hak daulat rakyat, kepada  Paslon yang  dikehendaki pada pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat  tahun 2020 ini.

Sikap bersama yang telah kita ambil, untuk memastikan agar pelaksanaan Demokrasi di Nias Barat benar benar berjalan dengan baik, karena pesat  informasi berkembang bahwa sebagian besar penyelenggara, Kepala Desa dan Oknum ASN dengan sengaja mengajak orang untuk berpihak kepada Paslon yang diusung Parpol penguasa, dan saat ini seluruh personil kita telah menyebar di sejumlah lokasi strategis untuk melakukan pemantauan, bila terdapat maka kelak kita pastikan melakukan perlawanan, termasuk menelusuri segala jenis keuangan Negara yang mereka kelolah yang berkaitan dengan jabatan mereka masing masing selam ini, tandas mereka mengakhiri. (F Kecap)

Label:

Rabu, 02 Desember 2020

Pemuda Katolik Nias Barat: Khenoki Era Era Solusi Dari Kemiskinan


NIAS BARAT, GELORA HUKUM - Pemuda Katolik Komcab Kabupaten Nias Barat diwakili Ketua Yason Hulu, SH, dikantor PK Jl. Soekarno Hatta (28/9/2020) dengan tegas, kami dari Ormas Pemuda Katolik Komcab Nias Barat melalui musyawarah mufakat telah bersikap mendukung penuh Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu & Era era Hia Nomor urut 1 periode 2020-2025, karena disanalah kami nilai semangat pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis kearifan local ada kepastian yang terukur.  

Dilanjutkan, sikap kami tidak ujuk ujuk, tetapi sudah melalui musyawarah mufakat lewat proses diskusi panjang yang demokratis tanpa interfensi kepentingan dari pihak manapun dalam merumuskan kebijakan “Pro rakyat” untuk selanjutnya ditawarkan kepada kedua paslon, dan akhirnya hanyalah paslon 1 Khenoki Waruwu & Era Era Hia yang nyambung dan sepakat bahkan dalam turunan program mereka telah kian terumuskan dengan penuh keberanian. 

Faktor Pemuda Katolik menyatakan dukungan kepada Paslon 1 Khenoki Waruwu & Era Era Hia adalah adanya Kepastian mewujudnyatakan esensi dari Bonum Commune, gapaian kebaikan, keadilan dan kesejahteraan bersama, utama  kebijakan mengetaskan “KEMISKINAN”, melalui kepastian peningkatan nilai perekonomian dan hasil produksi tani masyarakat. Kadang kita tolak sebagai fakta bahwa akar persoalan kita sesungguhnya adalah “KEMISKINAN”, karena praktek monopoli oleh pemilik modal serta korupsi gila gilaan semakin menggurita, buktinya harga harga kebutuhan rutin, semakin melambung tinggi, sementara harga harga hasil komoditi lokal semakin turun drastis, artinya “Angka pendapatan masyarakat, sangat tidak seimbang dengan angka pengeluaran”, sehingga kalimat kesejahteraan bagi masyarakat terkesan hanya “LELUCON SEMATA” oleh mereka yang senang jual murah atas nama kepentingan masyarakat, tandas Yason.
 
Kalau kita jujur bahwa sumber penghasilan tetap mayoritas masyarakat Nias Barat adalah PADI SAWAH, KARET, PISANG, KOPRA/KELAPA, NELAYAN dan USAHA MIKRO disana masyarakat kita menggantungkan hidup keluarga, membiayai anaknya disekolah, misalnya petani sawah, kalau selama ini benih, pupuk, bahkan hand traktor disubsidi oleh pemerintah, namun hasil sawah kita tetap mendatar begitu saja, maka solusinya adalah kelak menjadi keharusan, untuk melakukan pelatihan dan Pendampingan secara rutin terhadap petani kita oleh penyuluh pertanian yang terlatih, agar hasil produksi tani dipastikan naik, termasuk pemilihan bibit unggul yang tepat dan sesuai dengan iklim sawah kita, memastikan jenis dan takaran pupuk yang digunakan petani, memastikan jenis obat atas kemungkinan penyakit yang muncul serta kepastian estimasi hasil panen, hal ini diwujudkan melalui jalinan kerjasama pemerintah dengan ahli pangan, misalnya Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus pemberdayaan Balai Pelatihan Kerja (BLK), kalau hal ini bisa berjalan maka hasil produksi pertanian kita dipastikan meningkat, dan hal ini terukur dalam program Khenoki Era Era, urai Yason.

Lainnya, saat ini harga atas nilai komoditi local kita sangat rendah, misalnya Karet, Kopral, Pisang, dsb, kenapa? karena harga pasar dikendalikan oleh mereka gerbong para tengkulak di beking oleh tirani dan oligarki, juga kini harga smen di Nias Barat 90.000/zak, kenapa? lagi lagi karena praktek monopoli harga, solusinya adalah kepastian niat baik pemerintah untuk menjalin kerjasama dengan pihak pabrik pengelolah, misal SMEN PADANG dan Pabrik pengelolah lainnya agar harga pabrik bisa langsung dinikmati oleh masyarakat kita,

Untuk Nelayan dan Usaha Mikro Kecil,  kepastian mengoptimalkan pelayanan Dinas Koperasi dan perikanan agar dukungan sarana dan prasarana untuk itu bisa maksimal, serta bagi pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ada kepastian perhatian serius kebijakan dari pemerintah berupa dukungan modal usaha secara merata dan tepat sasaran.

Dari sejumlah poin diatas, menurut kami dari Pemuda Katolik merupakan program strategis dan mendesak untuk diperjuangkan, karena fakta persoalan pokok mayoritas masyarakat kita khusus masyarakat kelas menegah kebawah, agar hasil keringat dan jeri payah para petani kita benar benar dihargai dengan layak,  kita lihat bahwa Khenoki & Era Era serius berjuang atas hal ini, tentu kita dari Pemuda Katolik merasa berdosa kalau kita tidak ambil bagian mendukung niat baik mereka tersebut,

Sikap Pemuda Katolik sudah melalui proses demokrasi yang terukur, bahkan sebelum Organisasi bersikap dalam menentukan pilihan mendukung Khenoki Waruwu & Era Era Hia, diawali kebebasan sikap dan pilihan bagi teman kami yang serba salah karena fariabel adanya hubungan keluarga dekat kepada Paslon lain, “dipersilahkan” tetapi setelah usai Pilkada hendaknya besama lagi, hal ini bagian dari kedewasaan PK berpolitik, karena kita sadar bahwa perbedaan pilihan itu sudah lumrah tetapi tidak harus menjadi bibit permusuhan, juga atas nama organisasi mengajukan permohonan maaf seandainya kami kurang koordinasi kepada beberapa oknum penasehat kami yang status aktif sebagai kader partai (legislative), ASN dan penasehat kami yang telah duluan menentukan sikap politiknya kepada paslon lain sebelum PK menentukan sikap, kiranya dapat dimaklummi, karena PK berjuang bukan karena kepentingan Partai Politik, bukan karena kepentingan personal tetapi murni demi gapaian kepentingan bersama rakyat, tandas Yason mengakhiri. (Firman Kecap) 

Label:

Tanah Papua Kawasan Wisata, Dan Indonesia Maju


JAYA PURA, GELORA HUKUM - Firman Jaya Daeli bersama dengan Kombes Pol. Happy Perdana Yudianto dari Polda Papua Barat dan Kapolres Raja Ampat AKBP Andre Manuputy. Sembari bertemu diskusi santai di sebuah ruang berbentuk Honay, di Villa dan Resort Korpak, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Kabupaten Raja Ampat adalah sebuah kawasan wisata (pariwisata) yang amat terkenal dengan kemurnian dan keaslian panorama wisatanya yang indah, bersih, sejuk, ekokogis, dan maju. Kabupaten Raja Ampat merupakan sebuah daerah otonom, pemekaran dari Kabupaten Sorong sebagai kabupaten induk. Pertemuan diskusi informal dalam suasana ini, pada dasarnya berintikan pada pelaksanaan dan peningkatan kualitas tugas dan tanggungjawab Polri (Polres Raja Ampat Polda Papua Barat) yang promoter. Sehingga Pemerintah Daerah, jajaran Polri, keseluruhan institusi dan instansi bersama masyarakat bergotongroyong untuk berperan membangun kawasan wilayah Raja Ampat, Papua Barat dalam kerangka membangun Indonesia Maju. 


Pemandangan titik lokasi Villa dan Resort tempat penginapan saat pagi hari di Raja Ampat. Kemudian pemandangan dan suasana ketika naik kapal kecil berkeliling sembari mengunjungi beberapa titik lokasi tempat wisata di Raja Ampat. Suasana lokasi tempat wisata dan pemandangan kawasan wisata geosite Piaynemo di Raja Ampat.

Firman Jaya Daeli mengunjungi Raja Ampat, Papua Barat setelah datang menghadiri Pembukaan Kongres Nasional GMKI, yang dihadiri oleh peserta dan peninjau yang datang dari berbagai daerah-daerah atau cabang-cabang di Indonesia, dengan protokol kesehatan secara amat ketat dan dengan disiplin tinggi. Juga dihadiri oleh tamu undangan, antara lain : yang mewakili Pangdam Kasuari (Papua Barat) Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, yang mewakili Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Tornagogo Sihombing ; yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, DPRD Papua Barat, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Agama, Adat ; dari Ormas Kelompok Cipayung (GMNI, HMI, PMII, PMKRI), dan lain-lain.

Presiden RI Jokowi, Membuka secara resmi penyelenggaraan Kongres Nasional sembari menyampaikan Kata Sambutan melalui virtual dan secara online, pada akhir November 2020, di Manokwari, Papua Barat. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, juga datang menghadiri acara Pembukaan Kongres sekaligus menyampaikan Kata Sambutan. Firman Jaya Daeli bersama Ketum dan Sekum PP GMKI 2018 - 2020 bersama Gubernur Papua Barat sesaat setelah Presiden RI Jokowi Membuka Acara Kongres Nasional.

Sebelumnya, Firman Jaya Daeli mengunjungi juga Pulau Mansinam (sebuah kawasan wisata religius) terkenal dan terutama di Kabupaten Manokwari, di Tanah Papua (Papua Barat). Ketika ke Pulau Mansinam, Firman Jaya Daeli dan rombongan serta bersama Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan dan Anggota Polres setempat. Ada juga Koordinator Sprimpim Polda Papua Barat Kompol Jupri Tampubolon. 

Kemudian, Firman Jaya Daeli juga ke Kota dan Kabupaten Sorong, Papua Barat. Kunjungan ini sebelum dan setelah mengunjungi Raja Ampat. Selama di Sorong, Firman Jaya Daeli bersama dan bertemu dengan Direktur Polair Polda Papua Barat Kombes Pol. Eko Irianto. Kawasan wilayah Sorong Raya adalah sebuah kawasan yang relatif sudah maju dan sangat potensial untuk dibangun lagi sebagai kawasan perekonomian. 

Firman Jaya Daeli dalam sebuah kegiatan, pernah datang dan mengunjungi pertama kali ke Manokwari dan Pulau Mansinam pada tahun 1994. Ketika itu, Provinsi Papua Barat masih belum dimekarkan dalam sebuah daerah otonom tingkat Provinsi. Masih termasuk di dalam Provinsi Papua (saat itu masih bernama Irian Jaya). (Tim/red)

Label: