Rabu, 28 Februari 2018

NETRALITAS ASN DALAM PILKADA

Ditulis oleh : Adrianus Aroziduhu Gulo, SH, MH (Bupati Nias Barat Periode 2011 - 2016


Pilkada serentak sebanyak 171 di beberapa provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Indonesia tahun 2018 tinggal beberapa bulan lagi, para calon kepala derah/wakil kepala daerah berupaya keras untuk memperkenalkan diri melalui media sosial, spanduk,sosialisasi,dll agar hati masyarakat berpihak kepadanya dan memilihnya pada hari H. Upaya  calon Kepala Daerah maupun tim suskses, selain  masyarakat umum,  juga mesosialiskan diri kepada anggota Aparatur Sipil Negara(ASN). Mereka beranggapan bahwa anggota ASN, mempunyai pengaruh yang cukup signifikan di masyaarakat.

Walaupun dalam PP.RI Nomor 53 tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 4 ayat 15 huruf a,b,c dan d(larangan memberikan dukungan kepada calon Kepala Derah/Wakil Kepala Daerah) dan UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 2 huruf f yaitu “Netralitas”. Dalam penjelasan  ayat 2 huruf f menerangkan: “Yang dimaksud dengan asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”. Kedua peraturan di atas fakta di lapangan jauh dari semestinya.

Pertanyaan muncul. Apakah  netralitas ASN dapat menjamin kelangsungan kariernya setelah pilkada selesai? Apakah kepala daerah terpilih menghargai ASN yang netral atau dianggap tidak punya andil?. Apakah ASN yang netral merasa tenang,aman setelah selesai pesta demokrasi di daerahnya? Atau sebaliknya mereka  terancam  karena tidak memberi dukungan moril maupun material kepada kepala daerah terpilih? Apa kata tim suksesnya? dst...Mari kita renungkan jawabannya.

Apalila diamati secara umum ada dua pendapat yang memengaruhi ketenangan ASN setiap pilkada yaitu: Pertama para calon Kepala Daerah berusaha keras mencari dukungan dari ASN, karena ASN dianggap tokoh masyarakat dan bisa memengaruhi pemilih,minimal keluarga besar dan familinya. Kedua, oknum ASN sendiri yang berinisiatif  secara diam-diam dan/atau terang-terang mendukung salah satu calon atau lebih dengan harapan bisa dapat jabatan yang strategis apabila yang ia dukung menang. Oknum ini seakan-akan tidak peduli pada peraturan yang ada, bahkan ia tidak segan-segan mempengaruhi teman ASN lainnya dan kadang menakut-nakuti.

Pasang Dua Kaki
Kata pepatah, pala basah, basah semua. Untuk mengejar cita-citanya oknum ASN tertentu tidak hanya mendukung salah satu kontestan pilkada, ia memberi dukungan kepada pasangan lain yang elektabilitasnya tinggi. Diprediksikan salah satu dari yang didukung itu akan menang, maka posisi mereka aman. Apabila selama ini ia punya jabatan tidak tergeser, syukur-syukur dipormosikan pada jabatan yang lebih tinggi atau pada jabatan yang strategis seperti: dinas PU,dinas pendidikan, BPKPAD,dll. Jika  belum punya jabatan  akan mendapat jabatan sesuai deal-deal sebelumnya.

Dukungan tidak sebatas kata-kata, melainkan turut membantu pendanaan biaya operasional para calon yang didukung. Mereka berhitung dalam satu tahun sudah pulang modal. Malah ada diantara mereka yang pimjam uang untuk memenangkan idolanya. Hebat! Tidak peduli punya utang, tidak peduli melanggar aturan, tidak peduli perasaan temannya ASN/kawan/famili dan tetangga. Kelompok ini biasanya oknum ASN yang tidak punya jabatan,pernah diberi teguran disiplin,tidak loyal,integritas rendah,kenirja rendah,malas,dll. Mereka pikir siapa tahu kariernya naik apabila yang didukung menang. Bayangkan bila orang seperti ini diberi jabatan strategis.

Namum, ada yang lebih ambisi lagi. Ceritanya begini : Pada Pilkada Kabupaten Nias tahun 2006 ada lima pasang calon. Waktu itu saya Kaban Kesbangpol dan Linmas yang salah satu tugasnya memonitoring pilkada  yang sedang berlangsung. Saat itu  staf melaporkan kepada saya bahwa ada oknum PNS yang mendukung tiga pasang calon. Awalnya saya tidak percaya, akan tetapi setelah memantau dan mengikuti gerak-gerik oknum PNS tersebut dan mencocokkan informasi dari berbagai sumber,  ternyata mendekati kebenaran bahwa ia mendukung secara sembunyi-sembunyi tiga pasang calon secara moral maupun material,dengan cara menempatkan orang kepercayaannya pada masing-masing tim sukses. Sejak itu mulai ada istilah baru yaitu:”kaki tiga,” kalau kaki dua masih bisa tumbang sedangkan kaki tiga kokoh.

Setelah dicermati dengan seksama mengapa ia mendukung tiga pasang calon,alasannya sederhana yaitu: Selain agar jabatannya tetap bertahan, ketiga calon tersebut 2(dua) pasang diantranya masih atasannya(incambent)serta yang 1 (satu) pasang lagi mantan atasannya, sehingga ada pengaruh psykologis. Kendatipun demikian, ada tersirat keanehan dalam sikap oknum PNS tersebut yaitu loyalitas ganda dan kurang mampu membedakan antara dinas dengan pribadi, hingga menempuh segala cara untuk mempertahankan jabatannya. Hasilnya dari tiga pasang yang didukungnya, satu pasang diantaranya menang. Selamat dan gembiralah kawan serta tetap esolon dua sampai pensiun. Malah saat pilkada tersebut, juga ada seorang oknum camat  ikut kampanye salah satu pasangan calon dan mengkampanyekan agar memilih si A,  dan  sampai sekarang tidak ada teguran kepada oknum camat tersebut, malahan kariernya melezit setelah yang ia dukung menang. Hal serupa oknum mantan camat tesebut melakukan pada saat pilkada Nias Barat Desember 2015 dengan memberi dukungan kepada salah satu pasangn calon Kepala Daerah dan yang ia dukung menang.”Sebagai imbalan dukungannya,   ia mendapat jabatan yang sangat strategis di Pemkab Nias Barat”.

ASN Yang Netral
Harus diakui masih banyak ASN yang netral,taat hukum dan profesional. Pertanyaannya ialah: Bagaimana kareir mereka setelah pesta demokrasi lokal di daerah? Apakah mereka mendapat jabatan sesuai dengan keahliannya?Apakah mereka diterima begitu  saja oleh pemenang sementara belum menanam saham? Apakah tim sukses dapat menerima mereka? Silakan ajukan pertanyaan lain. Mohon maaf  saya belum melakukan penelitan tentang hal ini, namun sesuai pengamatan sementara dan fakta di lapangan, kareir mereka yang netral,taat hukum dan profesional “kadang tidak jelas”. Jikapun mereka dapat jabatan hanya”sisa-sisa”dari tim sukses/pendukung. Mengapa? Mereka  dianggap abu-abu, mereka dituduh tidak berkeringat, mereka digolongkan penumpang gelap, mereka disebut penakut, mereka itu tidak punya andil, dll. Masih banyak lagi tuduhan-tuduhan miring kepada mereka. “Kasihan”. Itulah kata yang pantas diucapkan untuk mereka.

Fakta, mereka yang mendukung secara moral dan material bupati terpilih, itulah yang diutamakan , malahan karier mereka melezit seperti oknum camat di atas. Apalagi sebelumnya sudah ada deal-deal bahwa si A, B, C, dan D ditempatkan pada jabatan ini dan itu, apabila komitmen ini dilanggar bisa terjadi keributan. Pun pula, dalam penempatan pada jabatan tidak berdasarkan “the right man on the right plase”, melainkan berdasarkan balas jasa dan budi.”Kualitas, integritas, loyalitas, taat hukum, profesional dinomorduakan malah dikesampingkan”. Akhirnya ASN yang netral  dan berkualitas, tinggal gigi jari dan penonton setia. Setelah bosan menonton mereka  minta pindah atau minta pensiun dini. Sekali lagi dikatakan untuk mereka”kasihan”.

Dukung-mendukung pada pasangan calon Kepala Derah/Wakil Kepala Daerah  tidak hanya ASN yang betugas/dinas di Kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada, melainkan ada juga ASN yang dinas di kabupaten/kota yang lain, namun ASN yang bersangkutan berasal dari kabupaaten/kota yang sedang melaksanakan pesta demokrasi lokal. Contoh kasus. Pada pilkada Kabupaten Nias Barat Desember 2015 ada beberapa ASN putera/i Nias Barat yang dinas di luar Nias Barat datang dan kampanye saat salah satu pasangan calon melaksanakan kampanye. Ada seorang Profesor/guru besar berstatus ASN dosen di salah satu perguruan tinggi di wilayah sumatera  ikut berkampanye di atas panggung dan memberi dukungan kepada salah satu pasangan calon. Hal ini, selain  melanggar PP RI Nomor 53 tahun 2010 dan UU RI Nomor 5 tahun 2014, juga bertentangan dengan   UU RI Nomor: 8 Tahun 2015  Yo  UU RI Nomor: 10 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor: 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang pasal  70 ayat(1) huruf b,berbunyi: Dalam kampanye,pasangan calon dilarang melibatkan: Aparatur sipil negara,anggoaKepolisianNegara RI, dan anggta TNI.

Salah satu poin penting isi kampanye oknum Profesor/guru besar  saat itu yaitu: “saya mendukung pasangan calon ini karena mereka ramah,merakyat, mudah bergaul. Buktinya mereka menelpon saya dari jauh untuk datang disini. Sedangkan yang lain ibe`e ba doyo nia ndra`ugo(ia memantati kamu) ifamawa dola hogomi ba judi(mereka menjual kepala kalian pada permainan judi)”,dst.... Apabila direnungkan, sungguh kejam juga tuduhan oknum profesor  ini. Padalah,dari kecil pasangan calon yang dituduh main judi tersebut,tidak pernah terdengar bahwa mereka pemain judi. “Tidak habis pikir seorang profesor bisa menyampaikan komentar sarkasme seperti itu”. Kendatipun demikian sampai sekarang belum ada kabar bahwa oknum ASN terebut ditegur oleh atasannya. Memang dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Juga dalam politik tidak ada yang gratis. Tentu biaya omongan itu mahal. Semoga ia sudah mendapat imbalannya.

Dilema posisi ASN       
Mencermati uraian di atas, ASN kadang kala berada dalam posisi dilema. Maju kena-mundur kena,kiri-kanan susah,bawah atas berat. Ibarat buah simalakama. Mendukung salah satu atau lebih pasangan calon berarti melanggar hukum, tidak mendukung salah satu calon berarti netral dan siap-siap tersingkir, karena dianggap tidak punya andil. Ibarat gajah berkelahi dengan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah atau ibarat membendung banjir hanyut sendiri. Kondisi ini yang mendorong ASN berpihak kepada salah satu pasangan calon Kada atau lebih, apalagi kalau dalam dirinya sudah ada benih ambisi jabatan, maka segala cara dihalalkan supaya mereka tetap punya jabatan.

Untuk itu, agar ASN sebelum,saat,sesudah pilkada merasa tenang dan ada kepastian hukum serta tidak ada pembiaran bagi yang tidak netral, perlu langkah- langkah sebagai berikut :
Pertama, ASN yang tidak netral, kasusnya jangan hanya berdasarkan laporan Panwas, karena Panwas juga kadang tidak netral.

Kedua, ASN yang ikut kampanye secara langsung,hendaknya tidak hanya menunggu laporan Panwas, karena Panwas hanya memberikan waktu tiga hari untuk membuktikan laporan, setelah itu daluwarsa.Laporan dan bukti dari masyakat perlu diperhatikan,  daluwarsanya disesuaikan menurut ketentuan dalam KUHP pasal 76 samapi 85, agar ada efek jera.  

Ketiga, bagi ASN yang diduga berpihak kepada salah satu pasangan calon atau lebih,proses penyelidikannya tidak lagi oleh Panwas, karena Panwas di Kabupaten/kota sumber daya manusianya rendah, melainkan langsung ditangani oleh penyidik pada Polres setempat. Kasusnya tidak boleh berhenti setelah selesai pilkada, harus diusut sampai tuntas.

Keempat, Apabila hasil penyelidikan mengarah pada tindakan disiplin ASN, maka penjatuhan hukum disiplinnya harus diawasi dan jangan hanya diserahkan saja kepada Kepala daerah, bisa saja Kepala Daerahnya tidak memberikan hukuman disiplin, karena ASN tersebut pedukungnya(seperti oknum camat di atas). Gejala inilah yang membuat banyak ASN pesimis.

Kelima, Komisi Aparatur Sipil Negara(KASN) yang mandiri dan bebas dari interfensi politik, segera bergerak,bekerja dan jangan hanya di atas kertas dan mati fungsi, sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 5 tahun 2014 pasal 28 sampai pasal 42. Hal ini sangat mendesak karena ASN belum jera memberi dukungan kepada calon Kada, apalagi dalam UU Nomor 10 tahun 2016 kurang tegas sanksi bagi ASN yang terbukti memberi dukungan kepada calon Kada.

Pelayanan masyarakat hanya bisa maksimal, kalau dalam proses pilkada ASN berada dalam posisi netral. Ketidaknetralan ASN dalam pilkada membuat mereka memandang masyarakat terkotak-kotak. Masyarakat yang dulu seperjuangan  dengannya itulah yang mendapat prioritas dalam pelayanan. Hal ini nampak dalam pembagian bansos,pupuk,proyek,dll. Apabila ini yang terjadi, maka tujuan suci pilkada telah ternoda oleh tindakan ASN yang tidak netral itu, akhirnya daerah tidak semakin berdaya tetapi diperdaya.Sebab sejatinya kita menginginkan ASN  yang netral tidak hanya sebatas aturan normatip, namun sungguh netral selama pelaksanaan Pilkada. (A1)

Label:

Firman Jaya Daeli: Selain Bersih, Djarot Dianggap Panutan bagi Kepala Daerah Lainnya


Jakarta, Gelora Hukum - Berkali-kali terlibat dalam pemenangan calon Gubernur Sumatera Utara yang diusung PDI Perjuangan membuat Deputy Kepala Badan Litbang DPP PDIP Firman Jaya Daeli mengetahui titik lemah penyebab kekalahan jagonya. Katanya, keterlambatan penetapan pasangan calon yang diusung adalah salah satunya. Lalu komposisi pasangan calon.

Firman menyebutkan kelemahan di dua Pilgubsu terdahulu kini tak ada lagi. Terlebih soal komposisi pasangan calon, Djarot Saiful Hidayat - Sihar Sitorus (DJOSS) yang diusung, keduanya dinyatakan mempunyai nilai lebih masing-masing, Djarot - Sihar merupakan jawaban terhadap kondisi Sumatera Utara saat ini dan di masa depan," ujar Firman yang merupakan anggota DPR RI dalam percakapan dengan medanbisnisdaily.com belum lama ini.

Firman menjelaskan bahwa Djarot memiliki modal sosial dan modal politik yang sangat mencukupi untuk dipercaya menjadi Gubernur Sumut. Dari sisi kepartaian Djarot berangkat dari bawah hingga bisa menjadi Ketua DPP. Sementara dari sisi pemerintahan dia pernah dua kali menjabat Walikota Blitar, Wakil Gubernur serta akhirnya Gubernur DKI Jakarta.

Sebaliknya, sebagai anggota legislatif Djarot pernah menjabat Ketua DPRD Jawa Timur hingga kemudian menjadi anggota DPR RI. Soal profesi, Djarot adalah bekas pengajar atau dosen di salah satu perguruan tinggi di Surabaya, saat menjabat sebagai walikota pada 2008 Djarot pernah mendapat label sebagai salah satu kepala daerah terbaik dari majalah kelamaan yakni TEMPO pada 2008. Dia tak hanya memahami persoalan birokrasi, tetapi pernah menjalaninya, Pak Djarot tidak sekedar orang yang tidak bermasalah atau bersih dari berbagai hal, tetapi juga menjadi panutan bagi kepala daerah yang lain," tegas Firman.

Sedangkan Sihar yang merupakan peraih gelar doktor ekonomi dari Manchester, Inggris, disebutkan Firman sebagai sosok profesional murni yang cukup paham soal-soal kemasyarakatan. Terkait pengembangan ekonomi kerakyatan, putra almarhum pengusaha DL Sitorus tersebut dinilai mampu. Berkali-kali terlibat sebagai tim sukses pemilihan presiden, baik Jokowi - JK atau sebelumnya, membuat Sihar juga perspektif yang baik soal politik pemerintahan, "Berbagai kelebihan serta pengalaman Djarot - Sihar bisa jadi kekuatan atau potensi bagi keduanya untuk mendapatkan dukungan dari rakyat," kata Firman.

Adalah tugas para pendukung DJOSS, baik partai maupun relawan, kata Firman, selanjutnya melakukan pendekatan kepada rakyat. Mengkomunikasikan secara terus menerus kepada rakyat dimanapun berada tentang Djarot - Sihar. Terutama tentang gagasan atau program yang sederhana serta terarah dimana paslon bisa menjalankannya, (*)

Label:

Senin, 26 Februari 2018

Presiden RI Jokowi Hadiri resepsi pernikahan putri Kapolda Papua


Jakarta, Gelora Hukum – Resepsi pernikahan putri Kapolda Papua Irjen Pol. Boy Rafli Amar, Minggu (25/2/2018) dalam acara tersebut turut hadir Presiden RI Jokowi dan  selaku Saksi Akad Nikah : Wapres RI Jusuf Kalla dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian. Tampak dalam foto : Ny. Priyo, Pemred Kompas TV Rossiana Silalahi, Badroidin (mantan Kapolri), Pemimpin Jak TV Timbo Siahaan, Kapolda Kaltim Irjen Pol. Priyo, Firman Jaya Daeli (mantan Ketua DPP PDI Perjuangan dan Anggota DPR-RI), Pemred Kompas Budiman Tanuredja.

Tamu Undangan turut hadir, al : Wapres Keenam RI Try Sutrisno ; ketua lembaga negara : Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua MK Arief Hidayat, dll ; para Menteri & pejabat tinggi negara : Mensesneg Pratikno, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menhan Ryamizard, Menteri PUPR Basoeki, Menhub Budi KS, Menteri ESDM Jonan, Mensos Idrus, Rini Sumarno, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, KSAD Jenderal Mulyono, Kepala UKP PIP Yudi Latif, Kepala BNPT Komjen Pol. Suhardi, Kepala BSSN RI, dll.

Tidak hanya itu juga pimpinan KPK : La Ode Syarif, Saut Situmorang, dll ; para mantan Kapolri : Awaloeddin, Da’i Bachtiar, Bambang HD, Timor Pradopo, Sutarman, Badroidin ; para Pejabat Utama Polri, Kapolda, Perwira Tinggi TNI & Polri ; sejumlah jurnalis & pimpinan media : Karni Ilyas, dll ; sejumlah akademisi & pimpinan perguruan tinggi, pimpinan & aktifis NGO/LSM & civil society RI : Hendardi, dll ; sejumlah tokoh agama & masyarakat ; politisi, pimpinan Parpol & Ormas ; pimpinan BUMN. Boy Rafli Amar (lulusan Akpol 1988 A) berbesan dengan Kombes Pol. Idris Kadir (lulusan Akpol 1988 A). Boy Rafli Amar seangkatan dengan Idris Kadir lulus Pendidikan Reguler Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Dikreg Sespimmen) Polri tahun 2002.

Firman Jaya Daeli (mantan Tim Perumus UU Polri di DPR-RI) diundang Kapolri dan Kepala Sespimmen Polri bertindak menjadi Penceramah (Dosen Tamu) di Dikreg Sespimmen ketika Boy Rafli Amar dan Idris Kadir sedang menjadi Perwira Siswa (Pasis) Sespimmen berpangkat Kompol. Boy Rafli Amar saat itu mewakili Pasis yang ditugaskan menjadi moderator sesi Seminar Sespimmen Polri, dan penceramah adalah Firman Jaya Daeli / Dosen Tamu. [A1]

Label:

Sabtu, 24 Februari 2018

Status Kasus Pilkades Lologolu Naik Pada Tahap Penyidikan


Nias Barat, Gelorahukum – Polres Nias tingkatkan kasus kisruh pemilihan Kepala Desa Lologolu yang terjadi pada (15/11/2017) lalu, sebelumnya masih berputar pada status penyelidikan dan saat ini telah naik pada status  Penyidikan.

Keseriusan Kapolres nias dalam menyikapi persoalan ini sudah tidak diraguakan, dibuktikan berdasarkan surat dari Polres Nias yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 20 Februari 2018, perihal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP), serta surat panggilan terhadap seluruh panitia Pilkades, camat Mandrehe dan Koordinator Pilkades kabupaten Nias Barat, tanggal 20 Februari 2018.

Menurut penyidik Polres Nias Brigadir Johannes Sinaga, SH, membenarkan bahwa kasus kericuhan Pilkades Lologolu ini sudah naik pada tahap penyidikan, dan pihaknya telah melayangkan surat panggilan terhadap mereka yang terlibat dalam penyelengaraan Pilkades tersebut, dan apa bila surat panggilan yang sudah kami layangkan tidak di indahkan berkali kali maka demi kepentingan hukum secara procedural terpaksa melakukan jemput Paksa.


Bukan hanya dalam kasus ini saja, Polres Nias selalu tegas dan siap menegakkan supremasi hukum untuk memberantas bebagai bentuk praktek kejahatan, tak lain demi hukum, kebenaran dan keadilan, apa lagi Bapak Kapolres Nias dengan tegas telah mengistruksikan bahwa pelayanan prima, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat tanpa pilih kasih menjadi kewajiban seluruh personil Polisi.

Junvorisman Gulo mewakili pelapor kericuhan dan pengrusakan Pada Pilkades Lologolu itu mengatakan, apresiasi keseriusan Kapolres Nias dalam mengusut kasus ini terutama dalam melawan pratek kesewenang – wenangan terhadap mereka yang merasa kebal dari hukum, sebab apa bila persoalan ini dibiarkan maka merupakan barometer terhadap Kapolres Nias yang selama ini di kenal publik sebagai Kapolres yang tegas.

Lanjut Junvorisman Gulo serta beberapa tokoh masyarakat Desa Lologolu yang enggan disebut namanya kepada awak media mengatakan, kami sangat kecewa kepada Pemda Nias barat yang tidak objektive  dalam mengambil keputusan termasuk keputusan yang menyatakanPemungutan suara ulang kami memahami bahwa kepentingan pejabat dan elit politik Nias Barat dalam menyikapi persoalan ini terlihat sangat deras, tetapi tanpa menyadari bahwa kebijakan Pemkab Nisbar yang tidak profisional seperti itu hanya meninggalkan presedent buruk bagi masyarakat.

Pada semua tau, bahwa sisa surat suara yang belum terbacakan pada pemungutan suara Pilkades Desa Kami itu, tersisa 14 surat suara lagi, walaupun sisa surat suara dimaksud semuanya diberikan kepada cakades no. urut 2 namun nomor urut 1 (Safenia Gulo) masih selalu unggul, semoga Pemkab Nias barat segera bertobat demi keadilan dan keberpihakan pada nilai dan kebenaran tanpa pilih bulu untuk kami seluruh masyarakat, tandas mereka mengakhiri. (A1)  

Label:

Rabu, 14 Februari 2018

Sejumlah Pejabat Tinggi Hadiri Resepsi Pernikahan Putra Kapolda Sumsel


Sumsel, Gelora Hukum - Sejumlah Tamu Kehormatan Dan Undangan Khusus Menghadiri Resepsi Pernikahan Putra Kapolda Sumsel Yang Juga Mantan Kapolda Malut Dan Kapolda Riau Irjen Pol. Zulkarnain, Minggu, 11 Februari 2018.

Hadir Dalam Satu Meja (tertera di foto diatas) dari kiri ke kanan (tertera di foto diatas) : Diaz Hendropriyono (Staf Khusus Presiden RI), Firman Jaya Daeli (Mantan Anggota DPR-RI), Jenderal Pol. Purn Badroidin Haiti (Mantan Kapolri), Komjen Pol. Suhardi Alius (Kepala Badan Nasional Penanggulan Terorisme), Ketua Ombudsman RI, Marzuki Ali (Mantan Ketua DPR-RI), Ny. Marzuki Ali. Tampak di meja lain : Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, mantan Wakapolri Nanan Sukarna, Gubernur Sumsel Alex Nurdin, Dll. 

Hadir J\juga KSAD Jenderal TNI Mulyono, Irwasum Polri Komjen Pol. Putut Bayuseno, Kabareskrim Komjen Pol. Aridono, kabaharkam Polri Komjen Pol. Moechgiyarto, Beberapa Kapolda dan pejabat utama Mabes Polri, wakil Ketua Komisi III DPR-RI Trimedya Panjaitan dan Mulfachri Harahap, Ketua Badan Anggaran DPR-RI Azis Syamsuddin, serta beberapa anggota DPR-RI, nantan Ketua PPATK Yusuf, dsb.

Acara demi araca terlaksana dengan baik, hangatnya suasana kekerabatan dengan jiwa kenegarawan terlihat sangat luar biasa, (Team)

Label: ,

Kapolri Tito Karnavian, meresmikan Masjid Arif Nurul Huda Polda Jatim



Jakarta Timur, Gelora HukumKapolri Jenderal Pol. Prof. Tito Karnavian, MA, PhD meresmikan Masjid Arif Nurul Huda Polda Jatim, di Surabaya, Selasa, 13 Februari 2018. Pembangunan Masjid digagasi dan diprakarsai Kapolda Jatim Irjen Pol. M. Machfud Arifin dan didukung sejumlah kalangan. Mantan Ketua DPP PDI Perjuangan dan Anggota DPR-RI Firman Jaya Daeli sedang bersama Dankor Brimob yang juga mantan Kapolda Sulteng Irjen Pol. Rudi Sufahriadi. Firman Jaya Daeli pernah menjadi Penceramah (Dosen Tamu) di Sespimmen Polri tahun 2004 ketika Rudi Sufahriadi menjadi Siswa Sespimmen saat itu.

Ket Foto : Firman Jaya Daeli (tengah) diapit dengan Ketum PB NU Prof. Dr. Said Agil Sirad, mantan Ketum PP Muhammadyah Prof. Dr. Din Syamsuddin,

Sejumlah tamu undangan hadir, al : Ketum PB NU Prof. Dr. Said Agil Sirad, mantan Ketum PP Muhammadyah Prof. Dr. Din Syamsuddin, beberapa tokoh agama & masyarakat, akademisi, pengusaha, Ormas, LSM, jurnalis, kalangan profesional. Hadir Gubernur Jatim Sukarwo, Pangdam Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman, Kajati Jatim Maruli Hutagalung, dan beberapa Pejabat Jatim dan Perwira Tinggi TNI (AD, AL, AU). Hadir juga beberapa politisi dan Anggota DPR-RI (al : Arteria Dahlan, M. Kadir, Taufiqulhadi, Dossy Iskandar, dll). Tampak hadir Ketum PP Bhayangkari Tri Tito Karnavian, Ketua PD Bhayangkari Jatim Lita Machfud Arifin dan para anggota Bhayangkari serta organisasi wanita/perempuan. Mantan Danpuspom TNI dan JAM Intelijen Mayjen TNI Purn. Syamsul Djalal dan mantan Danpuspom TNI Mayjen TNI Purn Sulaiman turut hadir. 

Sejumlah Pejabat Utama dan Perwira Tinggi Polri datang menghadiri, antara lain : Irwasum Komjen Putut Bayuseno, Kabareskrim Komjen Aridono, Kabaharkam Komjen Pol. Moechgiyarto, Asops Irjen M. Iriawan, Wakalemdik Irjen Pol. Sigit Sudarmanto, Kakor Polair Irjen Pol. Chaerul, Wakabaintelkam Irjen Pol. Lucky, Irjen Pol. Agus, Irjen Pol. Anton Wahono, Irjen Pol. Gatot Eddy Pramono, dll.
                                         Ket Foto : Firman Jaya Daeli sedang bersama Denkor Brimob (mantan Kapolda Sulteng) Irjen Pol. Rudi Sufahriadi.
Berbagai rangkaian acara pada peresmian Masjid dimaksud hingga akhir acara terlihat berjalan dengan baik, kondusif dan penuh hikmad kekerabatan [Team]

BPP PKN Audensi dengan Ketua DPR RI, Desak Pembentukan Propinsi Kepulauan Nias


BPP PKN Dipimpin Ketum Christian Zebua Bertemu Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo Dalam Rangka Pembentukan Provinsi Kepni. Firman Jaya Daeli (Penasihat BPP PKN) Menyampaikan Kata Pengantar, Jakarta, Rabu, 07 Februari 2018.

Jakarta, Gelora Hukum - Proses dan tahapan perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (PPKN) terus berlangsung ke arah dan kecenderungan positif yang menggembirakan. Arah dan kecenderungan ini boleh berlangsung karena ada kebulatan tekad dan kerjasama kuat dalam persatuan bersama dengan semangat gotongroyong untuk mewujudkan Provinsi Kepulauan Nias (PKN). Semangat juang Persatu
an, Kerjasama, dan Gotongroyong - menjadi filosofi dan doktrin yang mengikati dan menguati panggilan bersama memperjuangkan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (PPKN).

Perjuangan ini sesungguhnya bersifat luhur dan mulia karena harus dan hanya semata-mata diperuntukkan untuk kebaikan dan kemajuan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Filosofi perjuangan ini bertemakan dan beragendakan tunggal yakni : “Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias”. Bersifat tunggal karena  agendanya hanya tunggal, yaitu : “Provinsi Kepulauan Nias”. Dengan demikian, niat dan potensi yang dimiliki seharusnya dan sebaiknya dikonsolidasikan, digerakkan, dan diabdikan demi untuk agenda tunggal bersama : “Terbentuknya Provinsi Kepulauan Nias Bagi Keadilan Dan Kemakmuran Warga Masyarakat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berideologi Pancasila dalam suasana Bhinneka Tunggal Ika Berdasarkan konstitusi UUD 1945”.

Agenda dan realisasi program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP PKN) sudah tak terhingga dan sudah terhitung lagi. Setiap dan semua kegiatan BPP PKN dari dahulu sampai sekarang pada dasarnya selalu berdaya positif dan berhasil guna dalam rangka menuju dan mencapai agenda tunggal Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. Salah satu di antaranya adalah mengadakan sejumlah perkunjungan dan pertemuan dengan unit-unit dan kelembagaan-kelembagaan yang berwenang dan terkait dengan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). BPP PKN pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 telah bertemu dalam semangat audiensi dan diskusi dengan beberapa otoritas stategis.

BPP PKN bertemu langsung dengan Ketua DPR-RI (Bambang Soesatyo). Pertemuan yang serius tetapi santai ini difasilitasi dan diawali dengan kata pengantar oleh Firman Jaya Daeli (Penasihat BPP PKN), dilanjuti dengan penguraian umum secara garis besar oleh Christian Zebua (Ketua Umum BPP PKN Pusat), kemudian disusul dengan penyerahan berkas lengkap perihal Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias oleh BPP PKN kepada Ketua DPR-RI. Inti dan hasil pertemuan bermuara pada pernyataan dan komitmen dukungan penuh Ketua DPR-RI agar Provinsi Kepulauan Nias segera terbentuk. Ketua DPR-RI menyampaikan beberapa pokok pemikiran dasar, saran, dan pendapat khusus.

BPP PKN juga bertemu resmi dalam format Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR-RI. BPP PKN sesungguhnya sudah beberapa kali bertemu formal maupun informal dengan Komisi II DPR-RI (Komisi Politik Dalam Negeri). Bahkan BPP PKN juga senantiasa bertemu dan berkomunikasi dengan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR-RI, dari dahulu sampai sekarang. Pertemuan sekarang ini (Rabu, 7 Februari 2018), dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR-RI (Ahmad Riza Patria) dan dihadiri beberapa Anggota Komisi II DPR-RI (Sirmadji, Suasana Dachi, Libert Kristo Ibo, Siti Sarwindah, Amirul Tamim). Inti dan hasil pertemuan BPP PKN dengan Komisi II DPR-RI pada dasarnya sama dengan pertemuan dengan Ketua DPR-RI.

Materi tambahan dari pertemuan dengan Komisi II DPR-RI relatif lebih lama dan banyak karena berkaitan dengan agenda dan tahapan lanjutan, serta ada pendapat, saran, dan pemikiran dari semua Anggota DPR-RI yang hadir. Dalam pertemuan dengan Ketua DPR-RI dan Komisi II DPR-RI, hadir dari BPP PKN, antara lain : Firman Jaya Daeli (Mantan Anggota Komisi II DPR-RI dan Penasihat BPP PKN) ; Suasana Dachi (Anggota Komisi II DPR-RI dan Penasihat BPP PKN) ; Christian Zebua (Ketum BPP PKN Pusat) ; Haogosokhi Hulu (Wakil Bupati Nias Utara dan Ketua Pelaksana Harian BPP PKN Pusat) ; Firman Yanus Larosa (Sekda Nias dan Sekum BPP PKN Pusat) ; Saroziduhu Zebua (Ketua BPP PKN Perwakilan Jakarta) ; Fa’ahakhododo Maruhawa (Sekretaris BPP PKN Perwakilan Jakarta) ; Selsius Baeha (Bendahara BPP PKN Jakarta) ; Fonali Lahagu (Akademisi/Ilmuwan) ; dan sejumlah figur dari berbagai kalangan. Sebelumnya, pada hari dan tanggal yang sama, BPP PKN bertemu juga dengan Fraksi Gerindra DPR-RI. Pertemuan dengan Fraksi Gerindra DPR-RI sudah pernah beberapakali. Bahkan sesungguhnya, BPP PKN sudah pernah dan beberapakali bertemu dan berkomunikasi resmi, langsung, dan intens sebelum ini dengan berbagai Fraksi DPR-RI, baik dalam periode DPR-RI 1999 - 2014 maupun 2014 - 2019. BPP PKN pernah dan intens bertemu dan berkomunikasi dengan Fraksi PDI Perjuangan ; Fraksi Golkar ; Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura ; Fraksi PKB ; Fraksi PPP ; Fransi PAN ; dan ada juga komunikasi, dukungan, dan komitmen dari Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS meski belum sempat bertemu resmi saat itu.

Menurut Firman Jaya Daeli yang pernah menjadi Anggota Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI dan juga dulu menjadi salah seorang Tim Inti Pansus DPR-RI Pembentukan Provinsi Banten, Pansus Provinsi Bangka Belitung, Pansus Provinsi Gorontalo, Dan Pansus Provinsi Kepulauan Riau, pada dasarnya semakin baik dan bagus apabila bertambah dan mengalir dukungan dan aspirasi dari berbagai kalangan untuk mendorong dan memperkuat Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.
Secara hakiki dan sesungguhnya tentu menjadi baik dan bagus  apabila ada elemen kemasyarakatan, misalnya Ormas yang mendukung Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias melalui pertemuan dan penyampaian aspirasi ke sejumlah pihak. Tentu dapat disimpulkan bahkan dipastikan akan semakin positif, baik, bagus, dan bermakna lagi apabila aspirasi tersebut dapat disalurkan melalui BPP PKN. Kemudian berkoordinasi dengan BPP PKN agar perjuangan bersama Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias semakin efektif dan efisein dalam semangat koordinasi BPP PKN.

Jikalau masih ada juga seseorang atau sekelompok yang bersemangat menyampaikan aspirasi dan mengunjungi pihak-pihak lain juga secara langsung tanpa koordinasi dengan BPP PKN maka sebaiknya dan seharusnya perihal tersebut disambuti dan ditanggapi positif saja sepanjang berkaitan dan bersentuhan langsung dengan agenda tunggal Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.
Perihal penyampaian aspirasi yang langsung dan tanpa koordinasi tersebut bukan persoalan serius dan tidak menimbulkan dampak negatif karena disampaikan dan disuarakan salah satu di antara ratusan dan ribuan Ormas, Paguyuban, dan Komunitas warga masyarakat Kepulauan Nias yang ada di Indonesia. Lagi pula, BPP PKN sudah ada sejak lama, yang secara resmi dan tunggal terbentuk, diterima, diakui, dan didukung penuh masyarakat, jajaran pemerintah dan parlemen di setiap dan semua tingkatan, dan lain-lain. Sebelum dan selama ini juga, BPP PKN senantiasa bertemu, berkomunikasi, bekerjasama terus menerus dengan jajaran pemerintah nasional, pemerintah daerah, DPR-RI, DPD-RI, DPRD, pihak otoritas terkait, dan masyarakat dengan berbagai elemen, dalam rangka Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. Filosofi dan doktrin utama adalah “Bersatu, Bekerjasama, Bergotongroyong” ; dan agenda tunggal adalah “Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias”. Badan formal dan saluran resmi adalah BPP PKN. Sejarah dan fakta telah menunjukkan dan memastikan kualitas perjuangan warga masyarakat Kepulauan Nias yang berhasil gemilang dan integritas pelayanan BPP PKN yang tulus, jernih, dan obyektif.

BPP PKN sudah lama terbentuk, jauh waktu beberapa tahun sebelum sekarang ini. BPP PKN Pusat dibentuk dan dikukuhkan tahun 2010 di Kepulauan Nias dan berlokasi atau beralamat di Kepulauan Nias, dengan jajaran kepengurusan pertama, yaitu : Ketua atau semacam Koordinator Umum di masa awal/transisi Rasali Zalukhu (saat itu Ketua DPRD Nias Utara) ; Ketua Umum (Ketum) Firman Harefa (saat itu Sekda Kota Gunungsitoli) ; Sekretaris Umum (Sekum) Fabowosa Laia (saat itu Pejabat Struktural di Pemerintah Kabupaten Nias Selatan), dan Bendahara Umum (Bendum) Ferdinant Bu’ulolo (saat itu Pejabat Struktural di Pemerintah Kota Gunungsitoli).

BPP PKN Perwakilan Jakarta berlokasi dan beralamat di Jakarta, dibentuk dan dikukuhkan tahun 2012 di Jakarta, dengan Ketua Saroziduhu Zebua, Sekretaris Fa'ahakhododo Maruhawa, Bendahara Selsius Baeha. Selanjutnya BPP PKN Perwakilan Medan berlokasi dan beralamat di Medan, dibentuk dan dikukuhkan tahun 2012 di Medan, dengan Ketua Fatibaso Mendrofa, Sekretaris Penyabar Nakhe, Bendahara Yasokhi Hia.

BPP PKN pada dasarnya merupakan unit satuan organisasi yang bersifat kemasyarakatan yang muatan dan cakupan fungsi, tugas, dan kerjanya strategis dan teknis. Hal ini untuk menunjukkan secara murni bahwa organ ini hadir untuk mengorganisasikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam rangka Pembentukan Provinsi Kepni.

Selanjutnya untuk menguati dan melengkapi keberadaan BPP PKN Pusat agar memiliki legitimasi, hubungan, dan kebersamaan yang kooperatif dengan jajaran eksekutif dan legislatif di Kepulauan Nias maka posisi letak BPP PKN berada dan berlokasi di Kepni, dengan menaungi BPP PKN Perwakilan Medan dan BPP PKN Perwakilan Jakarta.

BPP PKN (Pusat, Perwakilan Jakarta, Perwakilan Medan) sejak dibentuk telah bekerja sepenuhnya dengan pengabdian dan pengorbanan luar biasa, tidak pernah mundur selangkahpun dan tidak pernah kehilangan harapan sedikitpun. BPP PKN (Pusat, Perwakilan Jakarta, Perwakilan Medan) sudah menoreh pengabdian dan pengorbanan tanpa batas, tanpa jerih payah, dan tanpa kenal lelah untuk bekerja dan berjuang sepenuhnya dalan rangka Pembentukan Provinsi Kepni. Hal demikian semua karena kerjasama yang baik dan tepat, dan atas Kasih Kuasa Tuhan, serta dukungan penuh dan tulus dari masyarakat.

Menurut Firman Jaya Daeli, format unit satuan organisasi serta kualitas dan intensitas tugas kinerja BPP PKN tergolong baik, bagus, dan efektif. BPP PKN adalah salah satu good model di antara sekian Kepanitiaan lain yang juga memperjuangkan Pembentukan DOB (Calon Provinsi) di wilayah lain di Indonesia.

Setiap dan semua tingkatan BPP PKN berfungsi dan bertugas berdasarkan tingkatan masing-masing. BPP PKN Medan menangani urusan tingkat Provinsi Sumut di Medan, sedangkan BPP PKN Jakarta selain turut mengurusi perihal tingkat Provinsi Sumut di Medan, juga sepenuhnya mengurusi tingkat Nasional di Jakarta. Kepengurusan BPP PKN Pusat apalagi BPP PKN Perwakilan Medan dan Jakarta selama dan sebelum ini sudah lama menunjukkan kualitas dan prestasi hasil kerja yang gemilang untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Kepni.

Setiap dan semua prosedur, mekanisme, tahapan, tatacara pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) tingkat Provinsi telah diikuti, dilalui, dan dilengkapi oleh BPP PKN. Kerjasama internal kepengurusan BPP PKN dan kerjasama BPP PKN dengan ekternal beserta dukungan eksekutif, legislatif, dan berbagai pihak di setiap dan semua tingkatan menjadi modal kuat ketika BPP PKN menyiapkan semua persyaratan mutlak dan tambahan dalam rangka pembentukan Provinsi Kepni. BPP PKN sesungguhnya dan senyatanya sebelum dan saat September 2014 berhasil memperjuangkan agenda Pembentukan Provinsi Kepni untuk dibahas dan diproses menjadi UU Provinsi Kepni. Seluruh persyaratan sudah terpenuhi dan semua pihak sudah mendukung bahkan menyetujui.

Pembahasan terhenti di tahapan akhir sebelum memasuki sidang Paripurna DPR-RI. Ketika itu keputusan politik berkesimpulan bahwa tak ada satupun DOB yang ditetapkan menjadi Daerah Otonom dalam UU. Keputusan politik ini bukan disebabkan faktor BPP PKN. Dipastikan dan ditegaskan bahwa BPP PKN tidak gagal, bahkan setelah itu (September 2014), BPP PKN khususnya Perwakilan Jakarta tahun 2015 semakin aktif dan tertantang untuk meningkatkan doktrin dan semangat kerja untuk memperjuangkan Pembentukan Provinsi Kepni.

BPP PKN melanjutkan perjuangan dengan mengorganisasikan dan melaksanakan sejumlah kegiatan, mulai dari tahun 2015 sampai sekarang ini dan berlanjut seterusnya sampai terwujud dan terbentuk Provinsi Kepni. Dengan demikian BPP PKN di setiap dan di semua tingkatan (BPP PKN Pusat, BPP PKN Perwakilan Medan, BPP Perwakilan Jakarta) tidak pernah demisioner, malah justru semakin bertambah kerja dan kegiatan BPP PKN.

Dipastikan bahwa sampai sekarang masih ada dan bergerak organ unit kelembagaan dan kepengurusan BPP PKN, masih tumbuh dan berjalan sistem, administrasi, dan menejemen BPP PKN, masih terdapat dan berkembang maju program kerja dan kegiatan BPP PKN, tandas Firman Jaya Daeli, [Team]

Label: ,

Senin, 05 Februari 2018

Memaknai “Penghargaan” Kinerja yang Terukur, Bagian Dari Kebanggaan Masyarakat

Bola nafo sebua hasil karya / ketrampilan ibu-ibudisimpan di Museum Pusaka Nias-Gunungsitoli
Nias Barat, GelorahukumWawancara Exklusif team Gelorahukum.com dengan Mantan Bupati Nias Barat Adrianus Aroziduhu Gulo, SH,MH terkait tolak ukur kinerja kemimpinan dan makna  Penghargaan yang membuat masyarakat patuh bangga, menurutnya : Dewasa ini banyak lembaga pemerintah maupun swasta memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, lembaga yang dianggap berprestasi  dalam bidang tertentu. Kepada lembaga tersebut patut kita beri apresiasi karena mereka telah mendorong, menyemangati dan memotifasi seseorang maupun kelompok untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah -masalah ipoleksosbud (ilmu, politik, ekonomi, sosial, budaya), pendidikan, lingkungan dan pembangunan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diantara lembaga swasta yang memberikan penghargaan, ada yang betul-betul memberikan penghargaan dengan sangat selektif, terpola dan terukur, bahkan menanggung segala biaya yang timbul atas pemberian penghargaan tersebut dengan tidak membebankan biaya kepada penerima penghargaan. Bahkan mereka membayar akomodasi dan transportasi pulang-pergi. Akan tetapi ada juga lembaga swasta yang memberikan penghargaan berorientasi bisnis. Persyaratannya sangat longgar, tidak selektif, tidak terpola dan tidak terukur, hanya diberikan secara acak, hal seperti ini perlu diwaspadai.

Masuk Muri
Caritas Keuskupan Sibolga  bekerja sama dengan Paroki Salib Suci Mandrehe Nias Barat melaksanakan pelatihan ketrampilan”menganyam Bola Hulayo/Nafo dan Tufo Hulayo”. Agar pelatihan ini berjalan lancar dan hasil yang dicapai terukur, Pastor Paroki Salib Suci Nias Barat P. Matias Cuppen mencari beberapa ibu yang profesional menganyam Bola Nafo dan Tufo Hulayo menjadi pelatih. Kendati pun menganyam Bola Nafo dan Tufo Hulayo tidak digemari oleh kaum muda dan hampir punah, namun masih ada beberapa ibu yang sangat pintar menganyam.  Adapun nama mereka sebagai berikut : Nurusia Waruwu, Riati Harefa, Latihani Waruwu dari desa Lasarabaene Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat, serta Nuruema Waruwu dan Sanuria Daeli dari Desa Humenesimae'as Kabupaten Nias Utara.

Kelima orang ibu itu dijadikan guru/pelatih oleh Caritas Keuskupan Sibolga untuk mengajar beberapa siswa menganyam Bola Nafo dan Tufo Hulayo, yang dilaksanakan selama beberapa bulan dan hasilnya sangat memuaskan. Setelah para peserta latihan trampil, muncul ide brilliant yaitu membuat Bola Nafo Sebua dengan ukuran   3 x 3,5 meter. Ide tersebut disetujui Caritas Keuskupan Sibolga dengan maksud agar para pelatih dan peserta latih semakin bersemangat melestarikan ketrampilan menganyam. Malah muncul ide baru lagi yaitu bila Bola Nafo Sebua sudah selesai dibuat, kita undang  MURI( Museum Rekor Dunia Indonesia) di Nias untuk melihat  secara langsung Bola Nafo Sebua dan memasukannya dalam daftar Muri sebagai Bola Nafo terbesar di dunia.

Dengan ridho Tuhan, disertai semamangat dan kerja keras pelatih dan peserta pelatihan, Bola Nafo Sebua menjadi kenyataan. Untuk itu Caritas Keuskupan Sibolga menghubungi Muri-  Semarang- Jawa Tengah untuk datang ke Nias. Berhubung kesibukan dan keterbatasan personil Muri, mereka tidak bisa datang ke Nias.  Solusinya Muri meminta Caritas Keuskupan Sibolga memasukan dalam CD dokumen pembuatan Bola Nafo Sebua mulai dari perencaan,pelaksanaan sampai selesai, dan mengirim atau Caritas membawa ke Muri – Semarang.

Sungguh diluar dugaan saya, ternyata  direktur Caritas Keuskupan Sibolga P. Mikael To Pr, memilih saya untuk menemani Saudara Frans (pegawai caritas Keuskupan Sibolga) ke Semarang untuk membawa semua dokumen Bola Nafo Sebua. Padahal saya bukan pegawai Caritas Keuskupan Sibolga, tanpa banyak pikir, saya dan Frans berangkat ke Semarang untuk mendaftarkan Bola Nafo Sebua ke Muri Semarang, dengan hasil sebagaimana terlihat pada piagam terlampir.

Penghargaan Dari Menkumham RI
Pada tanggal, 24 Maret 2016 bertempat di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kabupaten Nias Barat menerima penghargaan “Anubhawa Sasana desa/kelurahan yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bapak Dr. Yasona H. Laoly,Msc. Adapun kriteria pererimaan Anubha Sasana desa/kelurahan yang ditetapkan dan dinilai oleh Kemenkumham yaitu :
1. Pelunasan kewajiban membayar PBB mencapai 90%
2. Tidak terdapat perkawinan dibawah umur
3. Angka kriminilitas rendah
4. Angka kasus narkoba rendah
5. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan(telah  saya tulis dalam buku Kenangan Indah Selama Menjadi Bupati, halaman 187 s/d 190).

Kendatipun saat itu saya bangga, senang, gembira, namun sikap saya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa apalagi dihebohkan. Saya sadar bahwa penghargaan itu kami terima karena kerja keras staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias Barat. Plt.Kabag Hukum waktu itu adalah saudara Duhumanjai Halawa,SH,MH sekaligus Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Selanjutnya ada berita gembira pada bulan Desember 2017, Kabupaten Nias Barat menerima penghargaan Peduli Ham yang diterima Bupati Nias Barat yang langsung diserahkan oleh Prewsiden RI Joko Widodo. Saya belum tahu apakah kriteria penerimaan penghargaan Peduli Ham sama kriterianya dengan penghargaan Anubha Sasana Desa/kelurahan. Kita berharap bupati Nias Barat atau setidaknya Kabag Hukum Setda Kabupaten Nias Barat memberi penjelasan pada hari yang aka datang, sebagai pedoman masyarakat dalam bertindak dan berbuat dalam kehidupan sehari-hari, agar penghargaan yang sama atau penghargaan dalam bentuk lain kita terima lagi pada tahun yang akan datang.

Penghargaan Dari Swasta
Masih saya ingat pertengahan tahun 2011, Kadis Pendidikan Kabupaten Nias Barat bapak Drs. A.Waruwu melaporkan kepada saya bahwa ia telah mendapat undangan dari salah satu lembaga untuk menerima penghargaan Tokoh Pendidikan. Jawaban saya waktu itu, silahkan saja diterima sejauh tidak mengikat dan memberatkan pak Kadis. Setelah pulang dari Jakarta pak Kadis memperlihatkan kepada saya piagam penghargaan yang  sudah diterimanya.

Pada tahun 2012 dan 2013 saya menerima undangan dari lembaga swasta (saya lupa nama lembaganya) untuk menerima penghargaan Tokoh Pembangunan. Ketika saya menerima undangan tersebut saya ketawa sekaligus bertanya dalam hati, dasar apa mereka memilih dan menetapkan saya sebagai tokoh pembangunan.? “Setelah saya diskusikan kepada Sekda dan beberapa staf lain, saya memutuskan tidak akan datang menerima penghargaan tersebut karena saya bukan Tokoh Pembangunan” . Terakhir pada tahun 2015 saya menerima lagi undangan dari lembaga swasta( maaf lagi-lagi lupa nama lembaganya) untuk menerima penghargaan sebagai Tokoh Budaya. “Selain saya sadar bukan tokoh budaya,  juga tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Nias Barat, maka saya tidak hadir menerima penghargaan yang dimaksud.”

Pada akhir tahun 2016 Saudara Ir. Nitema Gulo, MSi ketua DPRD Kabupaten Nias Barat pernah carita pada saya sebagai berikut: “ Bang, tahun ini saya pernah terima surat undangan dari lembaga swasta untuk menerima penghargaan sebagi tokoh pembangunan, tetapi saya tidak hadir menerimanya.” Kenapa?, tanya saya. Saya belum tokoh pembangunan bang, jawabnya tegas.

Patut diberi apresiasi kepada bupati Nias Barat Faduhusi Daely SPd yang telah menerima penghargaan sebagai” Tokoh Peduli Pembagunan dan Tokoh Peduli Kegiatan Kemasyarakatan” dari Yayasan Pembangunan Indonesia (YPI) yang diserahkan langsung  oleh ketua yayasan bapak Harry Rahman pada tanggal  8 Desembar 2017 di Hotel Aston -  Menado(www.rri.co.id). Pada saat itu ratusan orang penerima penghargaan datang dengan gembira, salah satu diantaranya yang saya baca di internet yaitu: Ketua TP PKK Kabupaten Bengkalis-Riau ibu Kasmarni Amril, beliau menerima penghargaan sebagai tokoh Perempuan Penggerak Pembangunan(riupotenza.com).

Berkaitan dengan itu, segenap masyarakat Nias Barat, mari kita ucapkan selamat kepada Bupati Nias Barat atas penerimaan penghargaan sebagai  Tokoh Peduli Pembangunan dan Tokoh Peduli Kegiatan Kemasyarakatan.  Semoga penghargaan tersebut dimaknai menjadi motifasi untuk membangun Nias Barat “berdaya.”Semoga, tandas AAG mengakhiri  (Team/Mr Gea) 

Label: ,

Kamis, 01 Februari 2018

Promosi Hidayat Manao Dan Bahagia Dachi Menjadi Perwira Tinggi

Jakarta, Gelora HukumPresiden RI Jokowi, Kamis, 1 Februari 2018, menerima sejumlah Perwira TNI dan Polri di Istana Kepresidenan untuk memberikan pengarahan kepada sejumlah Perwira Menengah yang menjadi Perwira Tinggi TNI dan Polri (Jenderal Bintang Satu) dan sejumlah Perwira Tinggi TNI dan Polri yang naik pangkat setingkat lebih tinggi. Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Pratikno dan Sekretaris Kabinet (Seskab) RI Pramono Anung W. Mensesneg dan Seskab turut menerima kehadiran dan pelaporan sejumlah Perwira tersebut.


Di antara sejumlah Perwira TNI dan Polri tersebut, ada Hidayat Manao yang sekarang menjabat Hakim Agung di Mahkamah Agung (MA-RI) dan Bahagia Dachi yang sekarang menjadi Pejabat Struktural (Eselon II) di BNN. Kedua Perwira terbaik ini adalah kelahiran Kepulauan Nias (Kepni), yang dengan ini sudah menjadi Perwira Tinggi (Jenderal Bintang Satu). Brigjen TNI Hidayat Manao masih berpeluang tinggi menyandang Jenderal Bintang Dua (Mayjen TNI) dengan jabatan strategis kenegaraan sekarang ini sebagai Hakim Agung. Brigjen Pol. Bahagia Dachi tentu kemungkinan besar mendapat promosi Jenderal Bintang Dua (Irjen Pol.) jika selanjutnya nanti menduduki jabatan promosi Irjen Pol.

Menurut Firman Jaya Daeli yang pernah menjadi Tim Perumus UU MA dan UU Polri Di DPR-RI, promosi jabatan dan kenaikan pangkat menunjukkan bahwa kedua jenderal ini berkualitas dan berprestasi di profesinya masing-masing. Brigjen TNI Hidayat Manao memiliki pengalaman dan kematangan yang relatif paripurna dan mumpuni di bidang kehakiman, peradilan, dan kemiliteran. Brigjen TNI Hidayat Manao memiliki rekam jejak kinerja dan kepemimpinan yang cemerlang. Brigjen TNI Hidayat Manao langsung menghadap dan berdiskusi dengan Ketua MA-RI Prof. Dr. Hatta Ali, SH, MH sesaat setelah menghadap Presiden Jokowi untuk melaporkan kenaikan pangkat.
Kemudian, menurut Firman Jaya Daeli, figur kepemimpinan Brigjen Pol. Bahagia Dachi (lulusan Akpol angkatan tahun 1991) pada dasarnya mendukung kinerja selama ini di satuan kerja dan satuan wilayah jajaran Polri. Berdasarkan pengamatan Firman Jaya Daeli yang pernah menjadi Pembicara (Dosen Tamu) di Sekolah Staf Dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri yang saat itu Brigjen Pol. Bahagia Dachi sedang mengikuti Pendidikan Reguler di Sespimti sebagai Perwira Siswa Sespimti ketika Firman Jaya Daeli menjadi Pembicara, sosok Brigjen Bahagia Dachi pada dasarnya tipikal yang berani, tegas, dan menguasai permasalahan secara teknikal dan intelektual. Sespimti adalah Sekolah resmi milik Polri sebagai persyaratan mutlak yang harus diikuti bagi calon-calon Jenderal Polri.

Brigjen TNI Hidayat Manao dan Brigjen Pol. Bahagia Dachi merupakan putra terbaik kelahiran dan dibesarkan di Kepni. Keduanya menjadi panutan di bidangnya masing-masing. Keduanya tidak hanya sekadar dilahirkan dan dibesarkan di Kepni namun secara sungguh-sungguh dan faktual pada dasarnya juga mengetahui dan mendukung perkembangan kemajuan masyarakat dan daerah Kepni dan juga warga masyarakat dan daerah lain di Indonesia. Bahkan kualitas dan integritas keduanya telah teruji sepanjang penugasan sebelum ini [A1]

Label: ,