KPU Nisut Diduga Langgar Etik, DPD AKRINDO Akan Lapor ke DKPP RI - Gelora Hukum

Breaking

Jumat, 21 Agustus 2020

KPU Nisut Diduga Langgar Etik, DPD AKRINDO Akan Lapor ke DKPP RI

NIAS ISLAND, GELORA HUKUM -
Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 yang sedang berlangsung, para penyelenggara pemilu baik KPU sebagai penyelenggara teknis maupun BAWASLU sebagai pengawas pemilu sedang melakukan persiapan hingga pelaksanaan pendaftaran para calon yang akan tampil merebut kursi kekuasaan dimasing - masing daerah.

Namun apa yang terjadi di KPU Kabupaten Nias Utara justru mengkangkangi azas penyelenggara dan etika sebagai penyelenggara pemilu pada umumnya.

Berdasarkan hasil investigasi dan temuan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Kabar Online Indonesia Kepulauan Nias menemukan bentuk pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara sebelumnya. Melalui Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Kabar Online Indonesia Kepulauan Nias Edison Sarumaha, S.Pd mengatakan kepada awak media bahwa KPU Kabupaten Nias Utara telah melanggar azas penyelenggara pemilu sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Nias Utara. Dia menambahkan, bahwa hal ini tidak bisa ditolerir dan dibiarkan terjadi namun langkah yang kita tempuh selanjutnya akan kita buat laporan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) di Jakarta sebagai Lembaga Etik Pemilu karena KPU Kabupaten Nias Utara sendiri telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

KPU Kabupaten Nias Utara sebelumnya telah melakukan kesalahan dan melanggar PKPU No.19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 11 ayat 4 yang menyatakan bahwa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mendapatkan bimbingan teknis (Bimtek) dari Panitia Pengumutan Suara (PPS), namun hal ini tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara justru  mengambil alih kewenangan PPS itu sendiri berdasarkan surat undangan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Nias Utara nomor: 288/PP.06.2-Und/1224/KPU-Kab/VII/2020 perihal undangan bimtek kepada PPDP. Anehnya lagi bahwa pada undangan dimaksud PPS tidak diundang terlibat sebagai narasumber maupun peserta bimtek, akan tetapi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilu yang mendapat undangan KPU Kabupaten Nias Utara tersebut.

Berikutnya KPU Kabupaten Nias Utara juga melanggar PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 12 ayat 3 a, b, c, dan d yakni pengenalan formulir stiker model A.A.2.KWK oleh PPDP dan PKPU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota lampiran pasal 33D tentang spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian data pada pemutakhiran data pemilih.

Sebelumnya KPU Kabupaten Nias Utara telah mengeluarkan surat resmi pada tanggal 21 Juli 2020 dengan nomor: 314/PL.02.1/1224/KPU-Kab/VII/2020, sifat sangat segera dan perihal: Pemberitahuan penghentian sementara penempelan stiker coklit model A.A.2.KWK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara 2020, padahal PPD telah bekerja melakukan penempelan stiker, pemutakhiran dan pencocokan data pemilih sejak tanggal 15 Juli 2020 berdasarkan tahapan pemilu.
Sesuai penelusuran Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Kabar Online Indonesia Kepulauan Nias dilapangan pada tanggal 19 Juli 2020 ditemukan beberap formulir stiker model A.A.2.KWK yang sempat ditempel oleh PPDP tidak sesuai dengan spesifikasi yang sebenarnya, salah satunya penulisan kalimat di kop stiker salah, website KPU dengan kalimat ajakan "ayo lindungi hak pilihmu" tidak termuat dan maskot pemilu kurang jelas. Dia mengatakan bahwa KPU Kabupaten Nias Utara tidak profesional melakukan tugas dan kewajibannya termasuk dalam pengadaan formulir stiker pemilu ini dipastikan bahwa tahapan pemutakhiran data pemilu akan terganggu dalam waktu 15 Juli 2020 s/d 13 Agustus 2020 serta beban kerja PPDP bertambah. Kemudian terkurasnya anggaran Pilkada Nias Utara Tahun 2020 dalam pembuatan formulir stiker model A.A.2.KWK yang akan dilakukan akibat ulah KPU Kabupaten Nias Utara itu sendiri. Pungkasnya.

Ketua KPU Kabupaten Nias Utara Evorianus Harefa saat dikonfirmasi oleh (29 Juli 2020) membenarkan kedua hal itu telah terjadi, dan dia mengatakan bahwa hal itu sebuah kesalahan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara sendiri, namanya terkait dengan masalah formulir stiker model A.A.2.KWK telah kita lakukan percetakan ulang dan sudah dilakukan penyebaran dimasing-masing wilayah.

Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Nias Utara Aidilrahman Tanjung membenarkan hal itu telah terjadi, sebelumnya BAWASLU Kabupaten Nias Utara telah menegur secara lisan Komisioner KPU Kabupaten Nias Utara untuk melakukan perbaikan pada formulir stiker model A.A.2.KWK yang akan ditempelkan, ungkapnya.

Ditempat terpisah mantan anggota Komisioner KPU  Drs. Aroli Hulu, MM sekaligus juga pernah menjabat Ketua KPU Kota Gunungsitoli mengatakan kepada awak media.
Pertama sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku bahwa yang mengangkat dan memberhentikan PPS adalah KPU Kabupaten/Kota itu sendiri. Dengan KPU Kabupaten/Kota mengangkat PPS maka seharusnya mereka memberikan tugas, kewenangan dan tanggung jawab, salah satu adalah memberikan tugas, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) kepada jenjang lebih bawah yaitu PPDP seperti yang diamanatkan pada PKPU No.19 Tahun 2019. Akan tetapi melihat kejadian ini yang terjadi di KPU Kabupaten Nias Utara seperti setengah hati artinya diberikan tugas namun sebagian kewenangan ditahan, dalam istilah lain "melepaskan kepala dan memegang ekor."

Yang kedua adalah KPU Kabupaten Nias Utara yang mengangkat dan memberhentikan PPS melalui penjaringan atau seleksi yang dilakukan sebelumnya kepada PPS yang artinya bahwa KPU Kabupaten/Kota percaya penuh kepada jajaran dibawahnya dimana PPS mampu melaksanakan tugasnya sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku. Namun faktanya dilapangan bahwa KPU Kabupaten Nias Utara tidak percaya terhadap hasil pekerjaan mereka sendiri bahwa PPS mampu memberikan bimbingan teknis kepada jenjang dibawahnya. Jadi melihat kejadian ini sedikit aneh ditingkatan penyelenggara pemilu. 
Ketiga adalah menyangkut manajemen pemilu, yang mana manajemen pemilu itu menerapkan how to get to the others artinya meraih hasil melalui orang lain. Kata kuncinya adalah delegation of authority berarti bagaimana cara mendelegasikan wewenang kepada jenjang yang paling bawah yakni KPU Kabupaten/Kota kepada PPK, PPK kepada PPS dan PPS ke PPDP. Namun pada perkembangannya KPU Kabupaten Nias Utara memborong hampir semua tugas selain tugas KPU Kabupaten/Kota maka mengambil alih tugas PPS dalam melaksanakan bimbingan teknis kepada PPDP. Dan hal ini dikategorikan "mis management" atau salah urus soal pemilu. Saya meragukan kedepan KPU Kabupaten Nias Utara dalam mengelola dan memanajemen pemilu kedepan yang lebih banyak tantangan, banyak intrik dan konflik kepentingan.

Keempat adalah bagaimana PPS mempertanggung jawabkan anggarannya sebab anggaran yang dikelola untuk biaya bimbingan teknis kepada PPD adalah anggaran PPS itu sendiri bukan anggaran KPU, sehingga anggaran bimtek itu masuk kedalam item anggaran PPS. Seterusnya jika hal itu dilakukan maka seperti apa PPS membuat SPJ terhadap anggaran bimtek tersebut. Saya curiga kepada KPU Kabupaten Nias Utara dalam mempertanggung jawabkan hal ini jangan jangan PPS diarahkan atau disuruh menandatangani SPJ yang dibuat oleh KPU sendiri. Lanjutnya mengatakan bahwa jika hal itu terjadi maka maladministrasi atau pelanggaran administrasi dan itu tidak bisa dibiarkan terjadi.

Dan jika kesalahan - kesalahan awal ini dibiarkan terus terjadi maka hal itu bisa beranak cucu dan berkembang biak dan ini menjadi tantangan tersendiri dalam menghadapi Pilkada pada tanggal 09 Desember 2020, ungkapnya mengakhiri. (Yaatulo Gea)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

SOSOK