JAKARTA, GELORA HUKUM - (3/11/2019), Survey pada bulan September 2019 Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan secara umum bahwa ada sejumlah masalah atau gejala menurunnya kebebasan sipil dan meningkatnya intoleransi pada awal periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat mempresentasikan hasil survei nasional LSI bertajuk “Tantangan Intoleransi dan Kebebasan sipil serta Modal Kerja pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo” yang diselenggarakan pada Minggu, 3 November 2019, di Jakarta.
Ada gejala meningkatnya intoleransi di masyarakat. “Secara umum belum ada perbaikan dalam indikator intoleransi beragama dan berpolitik. Dibandingkan tahun 2018, tahun 2019 cenderung stagnan. Dan jika dibandingkan 2017 dan 2016 tampak situasi lebih buruk, khususnya dalam kehidupan berpolitik, ” papar Djayadi.
Temuan survei menunjukkan, warga muslim yang intoleran (keberatan) terhadap non muslim dalam membangun rumah ibadah sebesar 53%. Hanya 36,8 % yang mengaku tidak keberatan. Dalam soal non muslim mengadakan acara keagamaan /kebaktian di sekitar mereka, hasilnya lebih baik. Yang keberatan hanya 36,4% dan yang merasa tidak keberatan 54 persen.
Yang juga tinggi adalah intoleransi dalam hal politik. Mayoritas Muslim merasa keberatan jika non muslim menjadi kepala pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, gubernur, wakil presiden dan presiden. Yang keberatan jika non muslim menjadi presiden sebesar 59,1 persen. Yang tidak keberatan 31,3 persen. Yang keberatan jika non muslim menjadi wakil presiden sebesar 56,1 persen. Yang tidak keberatan 34,2 persen. Yang keberatan jika non muslim menjadi gubernur sebesar 52 persen. Yang tidak keberatan 37,9 persen. Yang keberatan jika non musli menjadi walikota/bupati sebesar 51,6 persen. Yang tidak keberatan 38,3 persen.
Sikap intoleransi kalangan muslim juga tampak dalam hubungan antara mayoritas dan minoritas. Cukup banyak muslim yang setuju bahwa umat agama minoritas di Indonesia harus mengikuti kemauan muslim mayoritas 37,2 persen. Tapi hanya 14,8 persen yang setuju jika umat Islam yang menjadi minoritas di negara lain harus mengikuti mayoritas di negara tersebut.
Karena itu, bisa dimengerti jika ada 67,4 persen muslim yang setuju dan sangat setuju bila pemerintah seharusnya mengutamakan Islam dalam kehidupan berbangsa, beragama dan bernegara karena Islam merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Sementara muslim yang berpandangan sebaliknya hanya 23,9 persen.
Sementara, mayoritas warga non muslim lebih dari 60 persen menyatakan tidak keberatan jika muslim menjadi kepala pemerintahan di level mana pun. Itu artinya, sebagian besar non muslim tidak keberatan jika warga muslim menjadi walikota/bupati, gubernur, wakil presiden, maupun presiden.
Mayoritas non muslim juga tidak menunjukkan keberatan jika muslim membangun tempat ibadah di sekitar tempat tinggal mereka dan mengadakan acara keagamaan. Mereka juga terbuka jika ada warga etnis Tionghoa menjadi walikota/bupati.
Meski demikian, menurut Djayadi, ada modal yang cukup besar dan bisa dimaksimalkan Pemerintahan Jokowi periode kedua di tengah kabar kurang menggembirakan ini.
Tampak ada tren penguatan keyakinan bahwa Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan berbangsa dan bernegara yang paling baik. Selama tiga tahun terakhir juga ditemukan tren penguatan identitas kebangsaan yang dibarengi dengan pelemahan identitas keagamaan dan kesukuan.
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi juga masih baik, di level 70 persen. Dan yang tidak kalah penting, komitmen warga terhadap demokrasi masih tinggi di atas 80 perse pada 2019. (EZL)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar