JAKARTA, GELORA HUKUM - (21/11/2019), Sekitar 52 Anggota Analis Pertahanan Negara (APN) Kementerian Pertahanan melaksanakan Kongres I di Wisma Bhakti Pertiwi Kemhan Cisarua Bogor selama 2 hari Kamis-Jumat ( 21-22) Nopember 2019.
Acara Kongres dibuka oleh Ketua Drs. Koesnadi M.sc mengatakan bahwa Kongres I ini dilaksanakan dalam rangka pembahasan dan finalisasi; Organisasi Profesi Jabfung APN; Naskah Akademik Tunjangan Jabfung APN; Konsep Prepres tentang Jabfung APN dan Evaluasi Permen PAN dan RB Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabfung APN.
Selain itu Kongres ini sebagai ajang silahturahmi serta diskusi berkaitan tindak lanjut dengan keberadaan APN Kemhan ini sesuai dengan pidato Presiden Joko Widodo. Keberadaan Jabatan Fungsional APN saat ini belum optimal dikarenakan salah satunya adalah belum ditetapkan Kepres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional APN sehingga Fungsional APN sampai saat ini belum mendapatkan Tunjangan Jabatan hal ini mempengaruhi kinerja para pejabat fungsional APN Kemhan.
Kongres ini juga mendorong Kemhan untuk segera memproses Kepres tunjangan jabatan APN yang diusulkan oleh konggres ini.
Dalam Kongres ini juga diusulkan agar ditambahkan APN Utama, yang saat ini baru sampai dengan APN Madya, karena untuk menambah APN Utama harus ada perubahan Permenpan dan Permenhan yang ada membutuhkan waktu dan pemikiran yang cukup. (EZL)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar